Heri Junaidi NIM. 09.3.00.1.08.01.0015

EFISIENSI BERKEADILAN PADA KASUS USAHA SONGKET PALEMBANG

Disertasi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Doktor di Bidang Pengkajian Islam

Promotor:

Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA. MM

Prof. Dr. Ahmad Rodoni.

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

2011

ii

ABSTRAK

Berdasarkan hasil studi ini disimpulkan bahwa efisiensi berkeadilan memiliki

nilai-nilai kekuatan ekonomi berbasis pemberdayaan dalam meningkatkan

kesejahteraan bersama. Nilai-nilai yang tidak berorientasi pada nilai ekonomis

semata seperti dipahami dalam teori trickle down effect maupun pareto optimum

yang hanya melahirkan kapitalis semu dan kejahatan moral karena kekayaan, harta,

dan penumpukan modal sebenarnya hanya dimiliki oleh para pelaku ekonomi

modal kuat, bukan oleh semua kalangan. Penguatan ekonomi berbasis

pemberdayaan berarti pemerintah berperan mengatur agar masyarakat kaya tidak

merugi (tidak worse off) dan masyarakat miskin memperoleh untung (menjadi

better off). Dalam perspektif tersebut, nilai-nilai efisiensi berkeadilan dipengaruhi

oleh nilai-nilai Islam yang mengarahkan seluruh umat Islam untuk meningkatkan

produkifitas namun tidak melupakan hak-hak orang lain dalam proses mendapatkan

hasil usaha.

Persamaan dan perbedaan dengan komunitas akademik lain (1) Efisiensi

berkeadilan yang termaktub dalam amandemen UUD 1945 pasal 33 (ayat 4) adalah

istilah yang diusung oleh Sri-Edi Swasono sebagai efisiensi sosial dalam mencapai

keadilan sosial ekonomi pada tataran mikro dan makro; (2) Jamaludin Atthiyah

menyebutkan bahwa sumber daya manusia dalam melakukan aktifitas dituntut

untuk melakukan efisiensi dengan tidak mengkonsumsi dan mengeksploitasi

nikmat Allah secara berlebihan; (3) Umar Chepra dan Mannan menilai efisiensi

berdasarkan maqa>s}id. Setiap penggunaan yang menggagalkan realisasi

maqa>s}id harus dipandang sebagai kesia-siaan, penetapan kesejahteraan dalam

pembangunan ekonomi dalam Islam harus bermuara kepada mas}lahat atau

kebaikan, dan kesejahteraan umat manusia untuk pemeliharaan lima mas}lahat

berdasarkan aturan syari‟ah; (4) Muhammad Amin Suma menguatkan dengan

keadilan sosial secara menyeluruh dimana kemakmuran rakyat yang diutamakan,

bukan kemakmuran orang-seorang, berkeadilan dan berkemakmuran dengan

tawaran ekonomi berbasis kitab suci. Sumber data dan cara membaca melalui

pemahaman dan perbandingan efisiensi berkeadilan dari perspektif ekonomi

kapitalis, konsep ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam serta pada kasus usaha

songket Palembang

Hasil studi menyimpulkan bahwa keterbatasan pemahaman terhadap makna

efisiensi berkeadilan dalam implementasi merupakan penjelasan penting dalam

menjawab pertanyaan pada kasus usaha songket Palembang. Nilai-nilai efisiensi

berkeadilan belum terbangun pada usaha songket Palembang. Indikator penting

memperlihatkan aktifitas yang hanya berorientasi untung rugi ekonomi.

iii

ABSTRACT

Equitable efficeincy embodied in the amandement of 1945 constitution

article 33 (paragraph 4) is one of the basic values to build social efficiency in

Indonesia. The term introduced in the amandement by Sri-Edi Swasono, as also

strengthened by earlier thinkers such as Mohammad Hatta, Posner, Prabhat Ranjan

Sarkar, Sritua Arief, Mubyarto, Umar Chepra, Baqir Shadr, Jamaluddin Attiyah,

Amin Suma, Han-Joon Chang and Ilene Grabel.

The dissertation is then shown that (1) the concept of equitable efficiency

oriented economic efficiency is not only the view of the economic costs and

benefits, (2) the equitable efficiency is a concept to build empowerment,

balance, sustainability, equality and shared prosperity. The main source of this

dissertation is the work of economists thought that examines the concept

of equitable efficiency and Palembang songket business activities. The data is

read through the concept of capitalist economics, Islam and the economy, while

providing a revision of the existing theories based on field findings and the concept

of Islamic Law reality (fiqh muamalah ). Actualization of the various theories are

assessed from activities of business development in South Sumatra in songket

(1)empowerment of capital, (2) development aspects of rights and mutual

obligations, (3) togetherness in human resource development, (4) free enterprise

and creativity, (5) enhance partnerships in distribution. In explore the equitable

efficiency in Palembang songket business done with the conceptual approach

and the comparative approach.

The study concluded that the values of equitable efficiency influenced the

concept of Islamic economics. The existence of such a term is needed to encourage

the accelaration of productivity that justice which every citizen can enjoy the

results in accordance with humanity and devotion dharma. It also reinforces the

implementation of the demands of Article 27 paragraph (2) of the 1945

Constitution (UUD 1945). Lack of understanding of the meaning of equitable

efficiency. Lack of and strength of the ideological struggle of economic democracy

building within the basic concept at the level of production and distribution

business Palembang‟s Songket.

The effort to build a future songket waves business by holding on values of

parameters the Equitable efficeincy and mumalah maliyah and muamalah

ma‟daniyah as reinforce basic awareness of Khalifatullah fi al-ardhi, contract

implementation in accordance with the values of Islamic law, and strengthening

partnership with the concept of sharing (murabaha and musharaka).

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

xi

xii

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Junaidi

Nim : 09.2.00.1.09.01.0020

Konsentrasi : Ekonomi Islam

xiii

Dengan ini menyatakan bahwa disertasi Efisiensi Berkeadilan Pada Kasus

Usaha Songket Palembang adalah benar-benar karya saya sendiri, didukung

oleh berbagai sumber terkait. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di

dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikianlah surat

pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, Juli 2011

Heri Junaidi NIM. 09.3.00.1.08.01.0015

Kata Pengantar

Dengan rahmat dan Inayah Allah Swt penelitian disertasi berjudul

“Efisiensi Berkeadilan (Studi Kasus Usaha Songket Palembang)” yang merupakan

hasil pergulatan akademik selama masa studi di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta dapat diselesaikan, salawat dan salam semoga selalu

tercurahkan kepada nabi Muhammad Saw. Disertasi ini merupakan penggalian

mendalam terhadap salah satu kalimat dalam amandemen keempat tahun 2004,

Pasal 33 yang dikenal sebagai pasal pengelolaan ekonomi, ayat keempat

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan

xiv

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional.

Konsep efisiensi berkeadilan yang diusung Sri-edi Swasono memberikan

banyak nilai yang memerlukan penafsiran yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai

efisiensi berkeadilan tersebut terutama bagaimana mengimplementasikan ke

wilayah usaha mikro dan usaha kecil seperti usaha songket Palembang yang

menjadi kajian studi ini. Walaupun tidak mencerminkan keadaan usaha mikro dan

usaha kecil secara menyeluruh, namun hasil penelitian ini dapat memberikan

gagasan dan pemikiran untuk mengarusutamakan (mainstreaming) produktifitas

usaha mikro dan usaha kecil dalam melakukan persaingan global di dunia usaha.

Bagi sebagian kalangan, efisiensi berkeadilan mungkin masih sangat asing,

padahal didalamnya mempunyai nilai-nilai filosofis yang sangat penting untuk

dipahami oleh segenap komponen bangsa Indonesia di tengah kondisi usaha mikro

dan usaha kecil yang masih belum mampu bersaing. Seperti jaringan kebersamaan

(ukhuwah), solidaritas kerja, keuntungan dan produksi yang tidak memfokus pada

orang perorang, kemitraan yang sama-sama menguntungkan, memberdayakan dan

berkesinambungan, serta keterbawasertaan unit usaha kecil dan mikro dalam

program pembangunan lokal dan nasional. Keberhasilan konsep tersebut juga

masih bergantung pada kesadaran tindakan dalam menjalankan aspek-aspek

kehidupan berbangsa dan bernegara.

Studi ini lebih ditegaskan pada hasil observasi dan wawancara mendalam,

sehingga alur pendalaman materipun mengikuti aktifitas yang muncul dalam studi

ini. Sehingga konsep-konsep perhitungan dalam konsep ekonomi sebagai kajian

sekunder untuk mempertajam analisis studi. Pada bab II dikaji efisisiensi

berkeadilan dalam perdebatan akademik sehingga menemukan perbandingan

konsep terutama konsep efisiensi berkeadilan dalam perspektif kapitalis, ekonomi

Islam dan ekonomi kerakyatan.

Bab III menggali implementasi efisiensi berkeadilan dalam ranah produksi

dengan studi kasus utama usaha songket Palembang. Untuk mencapai kajian pada

ranah tersebut, digali terlebih dahulu akar budaya songket, karekteristik usaha

hingga penjelasan-penjelasan yang sangat terkait dengan bab-bab selanjutnya. Pada

bab IV penilaian efisiensi berkeadilan dalam ranah kemitraan distribusi. Bab ini

menggali berbagai dinamika yang berhubungan dengan kemitraan dalam aktifitas

penjualan songket serta akad-akad yang terjadi seiring dengan aktifitas tersebut.

Pada bab V lebih difokuskan untuk meramu problematika dan dinamika yang

muncul lebih mendalam sehingga memunculkan beberapa tawaran-tawaran

teoritisasi penguat atas teori efisiensi berkeadilan. Seperti penegasan dalam

“efisiensi berkeadilan sosial” dan “efisiensi humanis spritualis” beserta

argumentasi-argumentasinya. Bab VI merupakan kesimpulan studi, implikasi dan

beberapa rekomendasi tawaran pendalaman studi.

xv

Seiring dengan selesainya penelitian diucapkan penghargaan dan terima

kasih kepada mereka yang banyak sekali memberi bantuan yang amat berharga dari

banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih dan

sembah sujud serta doa yang tiada henti disampaikan kepada orang tua, ayahanda

almarhum Umar Usman dan ibunda Mariana, Almarhum M. Natsir dan Siti

Nurjannah yang telah memberikan ketauladanan tut wuri handayani kepada ananda

hingga mencapai gelar Doktor bidang pengkajian Agama Islam serta karier yang

sejalan dengan cita-cita masa kecil penulis, menjadi seorang pendidik. Selanjutnya

diucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Azumardi Azra, MA, Prof. Dr. Suwito,

MA, Dr. Fuad Jabali. MA dan Dr. Yusuf Rahman, MA yang memberikan berbagai

masukan berkenaan dengan proses awal penulisan dan masa-masa work in progress

disertasi ini.

Terima kasih juga diucapkan kepada Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin

Suma, SH, MA. MM, dan Prof. Dr. Ahmad Rodoni yang keduanya menjadi

promotor penulis. Berbagai masukan, komentar selama proses studi ini menjadi

bagian yang sangat berharga dalam memperkuat data dan analisis disertasi, Prof.

Dr. Atho Muzhar, MA yang memberikan masukan terutama dalam penyederhanaan

judul dan metodologi disertasi yang diolah selama masa perkuliahan bersama

beliau. Terima kasih juga kepada Prof. Dr. Sri-Edi Swasono yang penulis sempat

menjadi mahasiswa tamu dalam perkuliahan beliau di UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta. Berbagai informasi dan data baik dalam buku-buku, makalah seminar,

tulisan dalam berbagai media serta naskah ajar beliau menjadi data primer dalam

memahami konsep efisiensi berkeadilan tersebut. Kemudian semua tim teaching

dalam berbagai mata kuliah yang disajikan selama masa studi penulis, kesemuanya

juga diucapkan terima kasih. Jaza>kumulla>h Khairul jaza>’ Selama awal-awal pendalaman materi pra-proposal, penulis mendapatkan

banyak informasi dan masukan. Terima kasih terutama kepada Prof. Dr. Sirozi, MA. Phd, dengan motivasi dan spiritnya awalnya sehingga dapat kembali melanjutnya program S3 di sekolah pascasarjana UIN Jakarta ini. Prof. Dr. Izzan Fautanu. MA yang motivasi awal dan perhatiannya selama studi ini mengingatkan untuk tetap fokus studi. Dr. Izzomiddin, MA, Dr. Edison Saifullah, Lc, yang tidak pernah lelah mengajarkan penulis untuk memahami pemikiran tokoh-tokoh ekonom Muslim dunia. Dr. Muhammad Adil, Dr. Muhajirin,Dr. Kusnadi, Dr. Nur Fitriyani yang setiap saat menjadi teman dialog ilmiah penulis.

Segenap tim kerja di lingkungan IAIN Raden Fatah Palembang, Prof. Dr.

Aflatun Mukhtar, MA, Rektor IAIN Raden Fatah Palembang, Prof. Dr. Duski

Ibrahim, MA, Dekan Fakultas Syari‟ah beserta seluruh jajaran yang banyak

membantu memberikan kemudahan baik dari aspek admintrasi izin belajar, bantuan

pendanaan hingga selesai studi ini. Kepada Juwita Anggraini, SHI, MHI yang

banyak membantu dalam mengisi kuliah yang menjadi tanggung jawab penulis

selama masa studi ini, sekaligus memberikan waktu berlama-lama mengedit aspek

kebahasaan disertasi ini. tidak lupa mitraku Kun Budianto, SE. MHI, Dra. Nurmala

Hak, MHI, Drs. Legawan Isa, MHI, Yusida Fitri, MA, Titin Suhartini, ME,

xvi

Yuswalina, SH, dan Drs. Sunaryo, MHI dalam Labarotorium Terpadu Fakultas

Syari‟ah dimana penulis diamanatkan untuk memimpinnya serta semua civitas

akademik di lingkungan IAIN Raden Fatah. Terima kasih atas semua kebersamaan

yang terbangun walau saya sering meninggalkan tugas untuk izin belajar ini.

Kepada Prof. Dr. Suyitno, MA; Dr. Rr. Rina Antasari, SH. M.Hum, Nilawati,

MHI, Rika Lidyah, SE, MSi, Titin SE. Msi, Dinul Alfian Akbar, SE>. Msi, M.

Fatah, MA Kolega dalam Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) Fakultas

Syari‟ah. Semoga sekecil apapun bantuan dari kolega civitas IAIN Raden Fatah

Palembang akan menjadi amal.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para pegawai Perpustakaan

sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan Nasional yang

telah memberikan kemudahan untuk mendapatkan data-data dalam studi ini, juga

kepada semua staff administrasi yang telah memberikan berbagai kemudahan

dalam semua proses studi ini. Para responden dari pengrajin, perajin songket yang

dengan keikhlasan memberikan waktu untuk berdialog dengan berbagai pertanyaan

sebagai penguat data primer studi, tidak ada ucapan kecuali terima kasih atas

semua informasi yang diberikan. Kepada adik-adikku, M. Zazili, SE, Sulhana, Sri Mulyati, S.Sos MM, Isman

Komari, SPd, MM, Eka Izzati, SE, Karsten Lohmeyer, Mustika Aini SE, Made, Ana Yusro, S.Kes, Farizal Hadriyanto, S.Kes, Rodhi Sabirin, SE, RA. Marisa serta semua keponakan yang turut mendoakan, memberikan bantuan finansial yang tidak terbatas. Kepada Kanda Komaruzzaman, Maryani, Imron, Yuliana, Dewi Hasriani, Putu, Julailah yang turut mendoakan, tidak ada ucapan kecuali terima kasih dan semoga amal ibadah tersebut mendapatkan imbalan yang tidak terhingga dari Allah Swt.

Dalam proses penulisan disertasi ini, banyak sekali para sahabat yang dapat

menjadi tempat berkomunikasi ilmiah, berlama-lama membaca berbagai

kekurangan dari aspek hurup, kalimat, hingga paragraf yang mungkin tidak relevan

dalam tulisan ini. Beberapa diantaranya Mas Tris, Ramadhanita, dan Dian Indriyani

yang selalu mencoba mengkritisi dan memperbaiki semua logika tulisan ini, Mas

Dekky, Mbak Ani, Mas Azan yang memberikan waktu berlama-lama untuk

mengkaji konsep ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam, serta teman-

teman yang membantu dalam menguatkan pemahaman dalam bahasa Arab dan

Bahasa Inggris seperti Dr. Edison, Eva Nugraha, dan Sholeh Sakni. Kepada rekan

seangkatan kuliah tahun 2009 dan semua teman pada mata kuliah isu-isu ekonomi

Islam kontemporer, teman-teman dalam IMPASS (Ikatan Mahasiswa Pascasarjana

Sumatera Selatan) yang diketui oleh Syarifuddin, MA bersama Jhon Supriyanto,

MA, Maryuzi dan Abdul Hadi, MA yang memberikan nilai bahwa rentan waktu

berjuang hidup di kost semakin menambah persahabatan, keakraban, sekaligus

mempertajam dalam arisan pikiran kita. termasuk mereka yang buku-bukunya

dipinjam dan dibedah serta memberikan semangat dan motivasi untuk dapat

menyelesaikan studi ini, tiada kata kecuali ucapan, semoga apa yang telah

diberikan dengan segenap keikhlasan dapat menjadi pahala dari Allah, Swt.

xvii

Akhirnya secara sangat khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga

kepada istriku Herlina yang telah menjadi fondasi aktifitas belajar dan karier, Ia

juga membangunkan nilai pengertian dan kesabarannya, memahami persoalan dan

dinamika perjuangan selama masa kuliah ini tanpa sedikitpun mengeluh. Dari

dirinya aku menemukan sebuah nilai ” cintailah buku seperti sungai, karna sungai

mengalir selamanya. Ia juga membuat saya bertemu pada satu kesimpulan

”kebahagian hadir dan memberi arti, saat kepahitan pernah singgah dan mengisi

kehidupan kita”. Terima kasih atas semua sugesti yang diberikan selama ini.

Kepada anak-anakku Nabilah Dea Afifah, Adrian Rofiq dan Alfian Ridwan,

ketiganya menjadi motivasi dan semangat perjuangan ini, walau dalam kesendirian

penulis selalu berungkap kata ”maafkan ayahanda tidak bisa selalu hadir bersama

menemani selama masa studi kalian, dan maafkan kasih sayang ayah berkurang

demi studi ini.

The last not the least, terucap terima kasih kepada guruku Drs. H. Mahir

Mallawi, MA yang semangat mengajar dan membimbingnya selalu kuikuti.

Khamami Zada, Yudhi R. Haryono, Pramono U. Tahtowi, Busman Edyard, Dr.

Mesraini, Dr. Nurhasanah, Dr. Suwendi, Dr. Asrina Irnaz, kritik panjenangan

selama berlatih menulis selalu ikut memotivasi untuk terus mempertajam tulisanku

dari masa ke masa.

Pada akhirnya, karya ini hanyalah awal untuk pengembangan ilmu dan

pengetahuan penulis, Sebagai sebuah karya ilmiah, tulisan ini memiliki nilai

perdebatan, dan karenanya menjadi sebuah studi yang menarik dan terus untuk

dapat dikaji secara ilmiah, untuk itu sumbang saran, ajakan dialog dan diskusi,

akan diterima dengan hati lapang. Di atas semua itu, saya sendirilah yang

bertanggung jawab atas segala kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam penelitian

ini. Ciputat, 2011

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

A. Huruf Konsonan

q = ق z = ز ' = أ

k = ك s = س b = ب

l = ل sh = ش t = ت

m = م {s = ص th = ث

xviii

n = ن }d = ض j = ج

w = و {t = ط }h = ح

h = ه {z = ظ kh = خ

` = ء „ = ع d = د

y = ي gh = غ dh = ذ

f = ف r = ر

B. Huruf Vokal

Vokal Tunggal: a = ´ ; i = ; u =

Vokal Panjang: a< = ا ; i> = ي ; ū = و

Vokal Rangkap: ay = ا ي ; aw = ا و

DAFTAR ISI

Abstrak....................................................................................................... ii

Persetujuan Promotor................................................................................ v

Persetujuan Tim Penguji........................................................................... vii

Surat Pernyataan........................................................................................ xiii

Kata Pengantar............................................................................................ xiv

Transliterasi Arab....................................................................................... xviii

BAB I PENDAHULUAN.................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah.......................................................... 1

B. Permasalahan............................................................................ 8

C. Definisi Operasional................................................................ 10

D. Penelitian Terdahulu................................................................ 15

xix

E. Tujuan...................................................................................... 20

F. Manfaat .................................................................................. 20

G. Landasan Teori......................................................................... 20

H. Kerangka Berpikir.................................................................... 25

I. Metodologi............................................................................. 26

J. Sistematika Penulisan ............................................................ 30

BAB II EFISIENSI BERKEADILAN DALAM

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI

......................................................

32

A. Ekonomi Kapitalis.................................................................. 32

B. Ekonomi Kerakyatan.............................................................. 49

C. Ekonomi Islam ....................................................................... 72

D. Perbandingan Efisiensi Berkeadilan....................................... 103

BAB III PRODUK USAHA BERASAS

KEKELUARGAAN............

109

A. Karakteristik Usaha ................................................................ 109

B. Pendayagunaan kapital ........................................................... 127

C. Hak dan Kewajiban Bersama.................................................. 138

D. Kebebasan Berusaha dan Berkreatifitas.................................. 149

BAB IV DISTRIBUSI BERBASIS

KEMITRAAN...............................

156

A. Pola Kemitraan........................................................................ 156

B. Etika Nilai kemitraan………………………………………. 172

C. Kemitraan yang berkeadilan ……. …………………………. 191

BAB V PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI

BERWAWASAN HUMANIS

SPRITUAL............................

198

A. Analisis SWOT Usaha............................................................ 198

B. Penguatan Sumber Daya Manusia.......................................... 204

C. Corak Usaha Berbasis Nilai………………………………… 212

D. Strategi Pengembangan Usaha……. ……………………….. 234

E. Membangun Pola Usaha Berbasis Kemitraan ....................... 241

F. Rekonstruksi Pengembangan Usaha........................................ 268

BAB VI PENUTUP.............................................................................. 275

A. Kesimpulan............................................................................ 275

B. Implikasi ............................................................................... 278

C. Saran ...................................................................................... 280

xx

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………… 274

LAMPIRAN-LAMPIRAN….……………………………………………. 310

INDEKS…………………………………………………………………... 309

GLOSARI………………………………………………………………… 326

BIOGRAFI PENULIS

Pengantar Penulis

Dengan rahmat dan Inayah Allah Swt penelitian saya tentang “Efisiensi Berkeadilan Usaha Songket Palembang” dapat diterbitkan dengan judul Efsiensi Berkeadilan: Membangun Ekonomi Kerakyatan Berbasis Syari’ah. Buku ini merupakan hasil pergulatan akademik selama masa penelitian disertasi saya pada pengkajian Islam Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2011), Disertasi yang kemudian menjadi buku ini merupakan penggalian mendalam terhadap salah satu kalimat dalam amandemen keempat tahun 2004, Pasal 33 yang dikenal sebagai pasal pengelolaan ekonomi, ayat keempat “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Konsep efisiensi berkeadilan yang diusung Sri-edi Swasono memberikan banyak nilai yang memerlukan penafsiran yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai efisiensi berkeadilan tersebut terutama bagaimana mengimplementasikan ke wilayah usaha mikro dan usaha kecil seperti usaha songket Palembang yang menjadi kajian studi ini. Walaupun tidak mencerminkan keadaan usaha mikro dan usaha kecil secara menyeluruh, namun hasil penelitian ini dapat memberikan gagasan dan pemikiran untuk mengarusutamakan (mainstreaming) produktifitas usaha mikro dan usaha kecil dalam melakukan persaingan global di dunia usaha.

Bagi sebagian kalangan, efisiensi berkeadilan mungkin masih sangat asing, padahal didalamnya mempunyai nilai-nilai filosofis yang sangat penting untuk dipahami oleh segenap komponen bangsa Indonesia di tengah kondisi usaha mikro dan usaha kecil yang masih belum mampu bersaing. Seperti jaringan kebersamaan (ukhuwah), solidaritas kerja, keuntungan dan produksi yang tidak memfokus pada orang perorang, kemitraan

ii

yang sama-sama menguntungkan, memberdayakan dan berkesinambungan, serta keterbawasertaan unit usaha kecil dan mikro dalam program pembangunan lokal dan nasional. Keberhasilan konsep tersebut juga masih bergantung pada kesadaran tindakan dalam menjalankan aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seiring dengan selesainya penelitian diucapkan penghargaan dan terima kasih kepada mereka yang banyak sekali memberi bantuan yang amat berharga dari banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih dan sembah sujud serta doa yang tiada henti disampaikan kepada orang tua, ayahanda almarhum Umar Usman dan ibunda Mariana, Almarhum M. Natsir dan Siti Nurjannah yang telah memberikan ketauladanan tut wuri handayani kepada ananda hingga mencapai gelar Doktor bidang pengkajian Agama Islam serta karier yang sejalan dengan cita-cita masa kecil penulis, menjadi seorang pendidik. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Azumardi Azra, MA, Prof. Dr. Suwito, MA, Dr. Fuad Jabali. MA dan Dr. Yusuf Rahman, MA yang memberikan berbagai masukan berkenaan dengan proses awal penulisan dan masa-masa work in progress disertasi ini.

Terima kasih juga diucapkan kepada Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA. MM, dan Prof. Dr. Ahmad Rodoni yang keduanya menjadi promotor penulis. Berbagai masukan, komentar selama proses studi ini menjadi bagian yang sangat berharga dalam memperkuat data dan analisis disertasi, Prof. Dr. Atho Muzhar, MA yang memberikan masukan terutama dalam penyederhanaan judul dan metodologi disertasi yang diolah selama masa perkuliahan bersama beliau. Terima kasih juga kepada Prof. Dr. Sri-Edi Swasono yang penulis sempat dibimbing dan menjadi mahasiswa tamu dalam perkuliahan beliau di Fakultas Ekonomi UI dan sekolah pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berbagai informasi dan data baik dalam buku-buku, makalah seminar, tulisan dalam media surat kabar dan internet serta naskah ajar beliau menjadi data primer dalam memahami konsep efisiensi berkeadilan tersebut. Kemudian semua tim teaching dalam berbagai mata kuliah yang

iii

disajikan selama masa studi penulis, kesemuanya juga diucapkan terima kasih. Jaza>kumulla>h Khairul jaza>’

Selama awal-awal pendalaman materi pra-proposal, penulis mendapatkan banyak informasi dan masukan. Terima kasih terutama kepada Prof. Dr. Sirozi, MA. Phd, dengan motivasi dan spiritnya awalnya sehingga dapat kembali melanjutnya program S3 di sekolah pascasarjana UIN Jakarta ini. Prof. Dr. Romli, SA, MA yang semangat belajar nya selalu kuikuti. Prof. Dr. Izzan Fautanu. MA yang motivasi awal dan perhatiannya selama studi ini mengingatkan untuk tetap fokus studi. Dr. Izzomiddin, MA, Dr. Edison Saifullah, Lc, yang tidak pernah lelah mengajarkan penulis untuk memahami pemikiran tokoh-tokoh ekonom Muslim dunia. Dr. Muhammad Adil, Dr. Muhajirin, Dr. Kusnadi, Dr. Nur Fitriyani yang setiap saat menjadi teman dialog ilmiah penulis.

Segenap tim kerja di lingkungan IAIN Raden Fatah Palembang, Prof. Dr. Aflatun Mukhtar, MA, Rektor IAIN Raden Fatah Palembang, Prof. Dr. Duski Ibrahim, MA, Dekan Fakultas Syari’ah beserta seluruh jajaran yang banyak membantu memberikan kemudahan baik dari aspek admintrasi izin belajar, bantuan pendanaan hingga selesai studi ini. Kepada Juwita Anggraini, SHI, MHI yang banyak membantu dalam mengisi kuliah yang menjadi tanggung jawab penulis selama masa studi ini, sekaligus memberikan waktu berlama-lama dengan tekun dan tabah mengedit aspek kebahasaan disertasi ini.

Kepada semua mitraku Kun Budianto, SE. MHI, Dra. Nurmala Hak, MHI, Drs. Legawan Isa, MHI, Yusida Fitri, MA, Titin Suhartini, ME, Yuswalina, SH, dan Drs. Sunaryo, MHI dalam Labarotorium Terpadu Fakultas Syari’ah dimana penulis diamanatkan untuk memimpinnya serta semua civitas akademik di lingkungan IAIN Raden Fatah. Terima kasih atas semua kebersamaan yang terbangun walau saya sering meninggalkan tugas untuk izin belajar ini. Kepada Prof. Dr. Suyitno, MA; Dr. Rr. Rina Antasari, SH. M.Hum, Nilawati, MHI, Rika Lidyah, SE, MSi, Titin SE. Msi, Dinul Alfian Akbar, SE. Msi, M. Fatah, MA Kolega dalam Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) Fakultas Syari’ah. Semoga sekecil apapun bantuan dari kolega civitas IAIN Raden Fatah Palembang akan menjadi amal.

iv

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para pegawai Perpustakaan sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan Nasional yang telah memberikan kemudahan untuk mendapatkan data-data dalam studi ini, juga kepada semua staff administrasi yang telah memberikan berbagai kemudahan dalam semua proses studi ini. Para responden dari pengrajin, perajin songket yang dengan keikhlasan memberikan waktu untuk berdialog dengan berbagai pertanyaan sebagai penguat data primer studi, tidak ada ucapan kecuali terima kasih atas semua informasi yang diberikan.

Kepada adik-adikku, M. Zazili, SE, Sulhana, Sri Mulyati, S.Sos MM, Isman Komari, SPd, MM, Eka Izzati, SE, Karsten Lohmeyer, Mustika Aini SE, Made, Ana Yusro, S.Kes, Farizal Hadriyanto, S.Kes, Rodhi Sabirin, SE, RA. Marisa serta semua keponakan yang turut mendoakan, memberikan bantuan finansial yang tidak terbatas. Kepada Kanda Komaruzzaman, Maryani, Imron, Yuliana, Dewi Hasriani, Putu, Julailah yang turut mendoakan, tidak ada ucapan kecuali terima kasih dan semoga amal ibadah tersebut mendapatkan imbalan yang tidak terhingga dari Allah Swt.

Dalam proses penulisan disertasi ini, banyak sekali para sahabat yang dapat menjadi tempat berkomunikasi ilmiah mengkaji konsep ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam diantaranya Mas Tris, Mas Dekky, Mbak Ani, Mas Azan, kemudian Ramadhanita dengan bantuan menelaah indeks buku, dan menjadi editor akhir hingga menjadi buku. Komunitas Kost H. Maus yang sering sekali memberi support untuk konsisten dalam belajar yang digawangi oleh Dian Indriyani serta teman-teman yang membantu dalam menguatkan pemahaman dalam bahasa Arab dan Bahasa Inggris seperti Dr. Edison, Eva Nugraha, MA dan Sholeh Sakni. MA. Kepada rekan seangkatan kuliah tahun 2009 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, termasuk teman-teman dalam IMPASS (Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Sumatera Selatan) yang diketui oleh Syarifuddin, MA bersama Jhon Supriyanto, MA, Maryuzi dan Abdul Hadi, MA yang memberikan nilai bahwa rentan waktu berjuang hidup di kost semakin menambah persahabatan, keakraban, sekaligus mempertajam dalam arisan pikiran kita. termasuk mereka yang buku-bukunya dipinjam dan dibedah serta memberikan semangat dan motivasi

v

untuk dapat menyelesaikan studi ini, tiada kata kecuali ucapan, semoga apa yang telah diberikan dengan segenap keikhlasan dapat menjadi pahala dari Allah, Swt.

Akhirnya secara sangat khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada istri Herlina dan anak-anak tercinta Nabilah Dea Afifah, Adrian Rofiq dan Alfian Ridwan yang telah menjadi fondasi aktifitas belajar dan karier, mereka membangunkan nilai pengertian dan kesabarannya, memahami persoalan dan dinamika perjuangan selama masa kuliah ini tanpa sedikitpun mengeluh, sehingga dalam proses kutemukan sebuah kesimpulan”kebahagian hadir dan memberi arti, saat kepahitan pernah singgah dan mengisi kehidupan kita, maafkan ayahanda tidak bisa selalu hadir bersama menemani selama masa studi kalian, dan maafkan kasih sayang ayah berkurang demi studi ini.

The last not the least, terucap terima kasih kepada guruku Drs. H. Mahir Mallawi, MA yang semangat mengajar dan membimbingnya selalu kuikuti. Dr. Khamami Zada, Mas Yudhi R. Haryono, MA, Dr. Pramono U. Tahtowi, Busman Edyard, MA, Dr. Mesraini, Dr. Nurhasanah, Dr. Suwendi, Dr. Asrina Irnaz, dan Dr. Thabib al-Asyhar. Kritik panjenangan selama berlatih menulis selalu ikut memotivasi untuk terus mempertajam tulisanku dari masa ke masa.

Pada akhirnya, karya ini hanyalah awal untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan penulis, Sebagai sebuah karya ilmiah, tulisan ini memiliki nilai perdebatan, dan karenanya menjadi sebuah studi yang menarik dan terus untuk dapat dikaji secara ilmiah, untuk itu sumbang saran, ajakan dialog dan diskusi, akan diterima dengan hati lapang. Di atas semua itu, saya sendirilah yang bertanggung jawab atas segala kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam penelitian ini.

Ciputat, 2011

vi

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

A. Huruf Konsonan

q = ق z = ز ' = أ

k = ك s = س b = ب

l = ل sh = ش t = ت

m = م {s = ص th = ث

n = ن }d = ض j = ج

w = و {t = ط }h = ح

h = ه {z = ظ kh = خ

` = ء ‘ = ع d = د

y = ي gh = غ dh = ذ

f = ف r = ر

B. Huruf Vokal

Vokal Tunggal: a = ´ ; i = ; u =

Vokal Panjang: a< = ا ; i> = ي ; ū = و

Vokal Rangkap: ay = ا ي ; aw = ا و

vii

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis i

Transliterasi Arab vi

Pendahuluan ……………………………………………………... 1

Kesatu Menuju Efisiensi Berkeadilan…………………….. 13

A. Latar Belakang dan Permasalahan…………………… 13

B. Penelitian Terdahulu…………………………………. 33

C. Landasan Teori………………………………………. 41

D. Metodologi…………………………………………… 50

Kedua Efisiensi Berkeadilan Dalam Perkembangan

Pemikiran Ekonomi…………………………………

57

A. Ekonomi Kapitalis…………………………………… 57

B. Ekonomi Kerakyatan………………………………… 85

C. Ekonomi Islam………………………………………. 124

D. Perbandingan Nilai Efisiensi Berkeadilan…………… 175

Ketiga Produk Usaha Berasas Kekeluargaan…………… 186

A. Karakteristik Usaha…………………………………. 186

B. Pendayagunaan Kapital……………………………… 216

C. Hak dan Kewajiban Bersama………………………… 236

D. Kebebasan Berusaha dan Berkreatifitas...…………… 251

Keempat Distribusi Berbasis Kemitraan…………………… 263

A. Pola Kemitraan………………………………………. 263

B. Etika Nilai Kemitraan……………………………….. 291

C. Kemitraan yang Berkeadilan………………………… 323

Kelima Pengembangan Produksi dan Dstribusi

Berwawasan Humanis Spritual……………………

334

A. Analisis SWOT Usaha………………………………. 334

B. Penguatan Sumber Daya Manusia…………………… 342

C. Corak Usaha Berbasis Nilai…………………………. 356

D. Strategi Pengembangan Usaha………………………. 392

E. Membangun Usaha Berbasis Kemitraan……………. 404

F. Rekonstruksi Pengembangan Usaha………………… 449

Keenam Kesimpulan, Implikasi dan Saran………………… 463

Lampiran………………………………………………………...

Indeks ……………………………………………………………

Glosari…………………………………………………………….

Biografi Penulis ………………………………………………….

Pendahuluan

Pembangunan dengan teori trickle down effect

diusung Walt W. Rostow1, Evsey Domar dan Roy Harrod

yang dikenal Harrod-Domar2 dan analisis pareto

optimumnya Vilfredo Federico Damaso Pareto3 yang

keduanya diharapkan menjadi pendekatan kemakmuran

rakyat ternyata justru melahirkan kapitalis semu dan

1Walt. W. Rostow, the Stages of Economic Growth: a Non

Communist Manifesto (1960) dalam N.S. mirovitskaia; William Ascher,

Guide to Sustainable Development and Environmental Policy (Durham:

Duke University Press, 2001); lihat juga Johan Norberg, in Defense of

Global Capitalism (Washinton: Cato Intitute, 2001); Jonathan Porritt,

Capitalism as if the World Matter (London: Cromwell Press, 2007). 2Lihat K. R. Gupta, Economics of Development and Planning:

History, Principles, Problems and Policies (New Delhi: Atlantic

Publishers and Distributors, 2009); lihat juga Kaushik Basu, Analytical

Development Economics: the Less Developed Economy Revisited

(Cambridge: MIT Press, 2003). 3Benoit Mandelbrot dan Richard L. Hudson, the (mis) Behavior

of Markets: a Fractal View of Risk, Ruin, and Reward (New York: Basic

Books, 2004; Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld,

Microeconomics 5th Ed (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 2007); Lihat

juga M. Fay and T. Yepes, “Investing in Infrastructure: What is Needed

from 2000 to 2010?” World Bank Policy Research Working Paper 3102,

Washington DC; Suroso Imam Jadjuli, Reformasi Ilmu Pengetahuan dan

Pembangunan Masyarakat (Surabaya: Pascasarjana Universitas

Airlangga, 2007); D.N. Dwivedi, Microeconomis: Theory and

Application, Singapore: Perason Education, ltd, 2008. lihat juga Bruce D

Craven; Sardar M N Islam, Optimization in Economics and Finance

(New York: Springer, 2005). Penegasan terhadap pola yang berkembang

lihat Sri-Edi Swasono,”Welfare Kontemporernya Boulding, Pareto,

Edgeworth, Samuelson, Arrow, Galbraith dan Scitovsky” dalam

Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: dari Klasik dan Neoklasikal

sampai ke the End of Laisse-Faire (Jakarta: Perkumpulan Perkasa,

2010).

1

2

kejahatan moral karena kekayaan, harta, dan penumpukan

modal sebenarnya hanya dimiliki oleh para pelaku ekonomi

modal kuat, bukan oleh semua kalangan.

Asumsi dasar yang dibangun bahwa manusia rasional

adalah manusia yang dengan dasar inisiatifnya sendiri

mengejar keuntungan maksimal dengan pengorbanan yang

minimal, bersaing di pasar bebas, dan menjadi pelaku yang

bebas dengan berpedoman pada laissez faire, laissez

passer.4 Ini artinya dalam dunia ekonomi berlaku hukum

“mendapatkan untung yang sebesar-besarnya”. Untuk

mendapatkan untung inilah kadang-kadang cara-cara yang

tidak bermoral dilakukan. Apakah caranya itu

mengakibatkan matinya usaha dagang orang lain atau tidak,

bukan menjadi pertimbangan. Asumsi yang selama ini

dijadikan acuan dalam pengembangan tersebut bersumber

dari mitos kapitalisme Smitan, yaitu: kebutuhan manusia

yang tidak terbatas, sumber-sumber ekonomi yang terbatas

4Lihat M. Teresa Lunati, Ethical Issues in Economic: from

Altruism to Cooperation to Equity (London: Mac Millan Press, 1997;

Deborah Waynes, ”Management of the United Nations Laissez-Passer,”

Articel 11.2 of Justatute (United Nations: Geneva, 2005); Sukasah

Sahdan, ”Menyikapi Paham-Paham Paradoks,” Jurnal Kebebasan: Akal

dan Kehendak, Vol. II, Edisi 35, Tanggal 23 Juni 2008; Perbandingan

lihat juga Karl W. Roskamp, “Pareto Optimal Redistribution, Utility

Interdependence and Social Optimum”, Journal Review of World

Economics, vol. 109, no. 2/Juni, 1973; lihat juga Deliarnov, Ekonomi

Politik (Jakarta: Erlangga, 2006). Laissez faire ini berasal dari bahasa

Prancis yang secara harfiah berarti membiarkan berbuat/melakukan.

Tuturan laissez faire secara lengkap “laissez faire, laissez passer, le

monds va de lui-meme” (biarkanlah, jangan campur tangan, alam semesta

dapat mengatur dirinya sendiri). Kalimat ini dilontarkan oleh kaum

fisiokrat Francis yang dipelopori oleh F. Quesney Mirabeau, A.R.J.

Turgot dan du Pont. Lihat Sumitra Djojohadikusumo, Perkembangan

Pemikiran Ekonomi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991).

3

dan berupaya memaksimalisasi kepuasan pribadi, bersaing

dalam kompetisi sempurna.5

Dalam pemikiran liberal klasik yang mengadvokasi

pasar bebas, kebebasan individu dan intervensi negara

minimal dalam perekonomian menjadi icon penting

perjuangan isme ini. Konstruk intervensi dilatarbelakangi

oleh (1) lahirnya ilmu ekonomi kesejahteraan (welfare

economics), yang dibidani oleh Arthur Pigou yang

bertentangan dengan konsepsi neoklasik, cabang ini

menunjukkan bahwa satu perekonomian yang semata

berdasarkan pasar bebas dan perilaku maksimisasi individu

bisa saja menghasilkan alokasi sumber daya yang tidak

optimal secara sosial. Hal ini menjustifikasi campur tangan

negara dalam memanipulasi harga; (2) pemikiran ekonomi

Keynesian yang menunjukkan bawah suatu perekonomian

pasar bebas bisa saja tidak mencapai alokasi optimal pada

saat tingkat output yang ada dalam kondisi kerja penuh.6

Selanjutnya dikenal pula neo-liberalis, dimana

doktrin ini memperjuangkan fundamentalisme pasar, yaitu

pandangan yang menekankan bahwa mekanisme pasar akan

5Sri-Edi Swasono, Ekspose Ekonomika: Waspadai Globalisme

dan Pasar Bebas (Yogyakarta: PUSTEP-UGM, 2010). Lihat juga M.

Teresa Lunati, Ethical Issues in Economic: from Altruism to Cooperation

to Equity (London: Mac Millan Press, 1997); Deborah Waynes,

”Management of The United Nations Laissez-Passer,” Articel 11.2 of

Justatute (United Nations: Geneva, 2005); Sukasah Sahdan, ”Menyikapi

Paham-Paham Paradoks,” Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak, Vol.

II, Edisi 35, Tanggal 23 Juni 2008, 27. Karl W. Roskamp, “Pareto

Optimal Redistribution, Utility Interdependence and Social Optimum”,

Journal Review of World Economics, Vol. 109, No. 2/Juni, 1973. Lihat

juga Deliarnov, Ekonomi Politik (Jakarta: Erlangga, 2006). 6Hayek, “Price Expectations, Monetary Disturbances, and

Malinvestments” in Profits, Interest, and Investment (New York:

Augustus M. Kelley, 1975). Lihat juga Ed Silvo, Transfomation: Change

the Market Place and You Change the World (California: Regal Books,

2010).

4

berjalan dengan baik apabila ia bebas bergerak tanpa

kendali dan intervensi dari pemerintah. Isme ini dikaitkan

deregulasi, liberalisasi pasar, dan kebijakan fiskal ketat

sebagai bentuk pengurangan intervensi pemerintah, dan

privatisasi.7 Pada akhirnya Islam dijadikan alat kritik

terhadap praktek kapitalisme dengan asumsi bahwa

perkembangan ilmu ekonomi sejak abad XVII sampai

sekarang mengalami perubahan paradigma, dari paradigma

Merkantilis, Fisiokrat, Klasik, Neo-Klasik, Marxian,

Keynesian, termasuk yang terakhir paradigma Syari’ah.8

Pendeknya, bahwa teori tersebut memproyeksikan

hasil kemajuan oleh sekelompok masyarakat, sehingga

dengan sendirinya keuntungan yang didapat akan merembes

ke bawah. Akibat dari hal tersebut akan menciptakan

lapangan kerja baru, serta berbagai peluang ekonomi yang

menciptakan produksi dan distribusi kepada masyarakat luas.

Selanjutnya, penggunaan sumber daya dan dana yang

terbatas dalam pola dan dengan cara yang membawa

kepuasaan optimal. Ini berarti secara makro ditunjukkan

dengan besaran pendapatan perkapita, dan secara mikro

para pelaku ekonomi mengejar maksimal utilitas untuk

konsumen, dan maksimal laba untuk produsen. Titik berat

dari tujuan tersebut mengejar kekayaan semata yang pada

akhirnya membuat individu semakin kehilangan sisi

sosialnya sebagai manusia. Untuk itu perbandingan

pemikiran ekonomi sosial, ekonomi kerakyatan dan

7Andrew Heywood, Politics (Basingstoke, London: Palgrave,

2002); David N. dan Michael Veseth, Introduction to International

Political Economy (New Jersey: Pearson Education Inc, 2005). 8Lihat Kuntowijoyo dan A E Priyono, Paradigma Islam:

Interpretasi untuk Aksi (Bandung: Mizan, 2008); Muhammad AS Hikam,

Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society (Jakarta:

Erlangga, 2000). Lihat juga M. Umer Chapra, The Future of Economic:

an Islamic Perfective).

5

ekonomi Islam menjadi pertimbangan penting untuk

menegaskan sistem ekonomi di Indonesia masa depan.

Kajian ini merupakan studi pertama yang menggali

nilai-nilai penting istilah efisiensi berkeadilan yang telah

diperjuangkan ekonom muslim, Sri-Edi Swasono dalam

pergulatan politik menggolkan pasal 33 dalam amandemen

UUD 1945 di MPR yang dikuatkannya dalam analisis

dalam buku-bukunya.9 Istilah efisiensi berkeadilan pada

dasarnya tertuang dalam amandemen keempat tahun 200410

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, pasal 33 yang mengatur pengelolaan ekonomi. Dalam

ayat keempat disebutkan bahwa perekonomian nasional

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional.11 Dalam berbagai pemahaman efisiensi

9Beberapa buku penting Sri-Edi Swasono yang banyak

membahas nilai-nilai efisiensi berkeadilan seperti Kebersamaan dan Asas

Kekeluargaan (Jakarta: UNJ Press, 2005; Indonesia dan Doktrin

Kesejahteraan Sosial (Jakarta: Prakarsa, 2006). Ekspose Ekonomika:

Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas (Jogjakarta: Pusat Studi

Ekonomi Pancasila-UGM, 2010); Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan

Sosial dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke the End of Laissez-Faire

(Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010); Kembali ke Pasal 33 UUD 1945

Menolak Neoliberalisme (Jakarta: Yayasan Hatta, 2010). 10

UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD

1945 Secara Lengkap (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 26, 59. 11

Rumusan lengkap: BAB XIV Perekonomian Nasional dan

Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha

bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, “(2) Cabang-cabang

produksi yang penting bagi negara dan memenuhi hajat hidup orang

banyak dikuasai oleh negara”, “(3) Bumi dan air dan kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, “(4) Perekonomian

nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

6

berkeadilan sudah menjadi asas, seperti yang tertuang

dalam UU No. 20 tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah berasaskan bab II asas dan tujuan pada pasal 2

yang menyebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah berasaskan (1) kekeluargaan; (2) demokrasi

ekonomi; (3) kebersamaan; (4) efisiensi berkeadilan; (5)

berkelanjutan; (6) berwawasan lingkungan.

Hal yang paling krusial dari pemahaman pada nilai-

nilai Pancasila adalah sebuah kesatuan gagasan yang

koheren dan integratif. Sila pertama menjadi prasyarat atau

keniscayaan bagi sila kedua dan seterusnya. Artinya, tidak

mungkin mewujudkan sila kelima, tanpa berhasil

merealisasikan sila-sila sebelumnya. Begitulah pembukaan

atau mukadimmah konstitusi negara Republik Indonesia

menyebut empat sila awal tidak diikuti oleh kata sambung

“dan” melainkan frase “untuk mewujudkan” sila yang

terakhir. Maka membahas sila-sila Pancasila menjadi sia-sia

bila ia tidak menempatkan sila-sila sebelumnya sebagai

bagian yang integral atau semacam prakondisi bagi sila

berikutnya.12 Radar Panca Dahana seperti dikutip dari Sri-

Edi Swasono menyebutkan bung Hatta (1966): …revolusi

yang dicetuskan dengan proklamasi 17 Agustus 1945 yang

disemangati Pancasila tidak mengenal jalan kanan atau

jalan kiri, tetapi hanya mengenal jalan lurus yang diridhoi

oleh Tuhan yang Maha Esa…; Bung Syahrir: …mengapa

kita mesti memilih antara Barat yang kapitalis dan Timur

yang menghamba? Kita tidak perlu menginginkan salah

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan

dan kesatuan ekonomi nasional”, “(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai

pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”. 12

Radhar Panca Dahana, “Hikmah Kebudayaan Pancasila”,

http://www.metrotvnews.com, 12 Mei 2011; Lihat juga Radhar Panca

Dahana, Ekonomi-Politik Pancasila: Jejak Perlawanan Ekonom-Politik

Konstitusi Melawan Neoliberal (Jakarta: Kalam Nusantara, 2010).

7

satu dari keduanya. Kita mesti menolak kedua-duanya,

sebab kedua-duanya harus menjadi masa silam…; Jakob

Oetama (2005): pasal 33-nya Hatta mendahului the third

way Antony Giddens.

Studi ini melakukan komparasi dalam berbagai

sudut terutama dalam menelaah lewat kajian efisiensi

berkeadilan tersebut melalui ekonomi kerakyatan dan fiqh

muamalah. Studi ini juga memberikan wawasan yang lebih

mendetail dimulai dari akar sejarah penyatuan kata efisiensi

dan berkeadilan sehingga menjadi efisiensi berkeadilan dan

dianalisis melalui usaha songket Palembang sebagai salah

satu pintu masuk menilai implementasi efisiensi

berkeadilan terimplementasi atau tidak terimplementasi,

serta berbagai penyebab dan solusinya. Studi ini bermula

dari keinginan untuk memperoleh jawaban secara filosofis

mengenai efisiensi berkeadilan sebagai kekuatan demokrasi

ekonomi di Indonesia dan memiliki kekuatan dalam

meningkatkan pendayagunaan ekonomi kerakyatan.

Sebagai pintu kajian dilihat dari aktifitas produksi dan

distribusi usaha songket Palembang. Sehubungan dengan

itu, permasalahan yang ada dalam judul tersebut

diidentifikasi sebagai berikut.

Banyak hal yang dipahami dari efisiensi berkeadilan.

Diantaranya menyangkut pemahaman dari efisiensi

berkeadilan itu sendiri. Apakah konsep efisiensi

berkeadilan merupakan kontradiksi terhadap pareto

optimum? Kemudian nilai filosofis apa yang menjadikan

penyatuan kata ”efisiensi berkeadilan” disaat pemikiran

masih terpola pada pemisahan kata ”efisiensi”, dan

”berkeadilan”? Hal ini penting, untuk memaknai konsep

efisiensi itu sendiri dalam perkembangan ekonomi

kerakyatan di Indonesia, terutama memperdalan nilai-nilai

penyatuan kata ”efisiensi berkeadilan” yang diusung oleh

Sri-Edi Swasono sehingga termaktub dalam amandemen

8

pasal 33 UUD 1945. Ini membawa implikasi dari aspek

normatif; apa yang baik dan apa yang yang tidak baik; apa

yang harus dilakukan atau dihindari bukan semata-mata

dilihat dari aspek efisiensi sebagaimana dikenal dalam

ekonomi konvensional, melainkan bagaimana agar efisiensi

memiliki nilai keadilan sosial.

Hal yang juga menjadi perhatian penyatuan konsep

efisiensi dan konsep keadilan sosial sebagai sebuah proses

yang bersama-sama dan tidak menjadi parsial. Tetapi

pandangan yang mengedepankan kebersamaan ini nyaris

terkikis dari konstitusi negara RI, ketika terjadi

amandemen terhadap pasal 33 UUD 1945, karena dalam

konsep ayat 4 dari pasal 33 yang akan diamandemen

tersebut sudah dirancangkan prinsip efisiensi ke dalam

pengelolaan ekonomi bangsa. Bila hal ini terjadi maka tidak

mustahil, rakyat akan kalah oleh kepentingan orang

seorang. Dengan kata lain kepentingan bersama rakyat luas,

terutama orang-orang yang miskin akan kalah oleh

pertimbangan pertumbuhan ekonomi atau maksimalisasi

profit dari badan usaha dan atau oleh keuntungan

maksimal dari orang perorang.

Terjadi perbedaan pula ditinjau dari sudut

pemberdayaan ekonomi kerakyatan ditengah pergulatan

sistem ekonomi kapitalis dan liberal yang berkembang di

Indonesia pada saat penelitian ini disusun. Perbedaan sudut

pandang terhadap tersebut dinilai dari aspek ketidak-

efisiennya, berarti pelaku ekonomi dianggap tidak hanya

akan merusak sumber-sumber daya yang telah disediakan

sebagai suatu bentuk amanah, melainkan juga menimbulkan

ketidakadilan kepada para konsumen. Selanjutnya,

menimbulkan pertanyaan pula apakah strategi yang

dilakukan dalam pelaksanaan efisiensi berkeadilan tidak

sekedar mendapatkan keuntungan minimum dalam

memenuhi nilai anugrah dari Tuhan (primer) sebagai

9

tambahan pemasukan keluarga, tetapi dapat lebih

mengembangkan kreatifitas, sehingga mampu memenuhi

nilai-nilai sekunder. Hanya dari sekedar mendapatkan

tenunan songket dalam wilayah distribusi seadanya,

meningkat dengan mendesain berbagai bentuk dan

aksesories dari kain songket yang dibuat, sehingga bisa

bersaing di pasar global.

Pendalaman nilai filosofis tersebut dilihat dari salah

satu aktifitas usaha mikro dan usaha kecil, yaitu unit usaha

songket Palembang yang merupakan salah satu produk

andalan khas Sumatera Selatan. Pendalaman ini penting,

untuk menguatkan pentingnya nilai-nilai efisiensi

berkeadilan sebagai salah satu item dalam demokrasi

ekonomi yang termaktub dalam amandemen pasal 33 UUD

1945 tahun 2002. Istilah efisiensi berkeadilan pada

dasarnya tertuang dalam amandemen keempat tahun 200413

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, pasal 33 yang mengatur pengelolaan ekonomi. Dalam

ayat keempat disebutkan bahwa perekonomian nasional

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional.

Dalam berbagai pemahaman efisiensi berkeadilan

sudah menjadi asas, seperti yang tertuang dalam UU No. 20

tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan

bab II asas dan tujuan pada pasal 2 yang menyebutkan

bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan (1)

kekeluargaan; (2) demokrasi ekonomi; (3) kebersamaan; (4)

13

UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD

1945 Secara Lengkap (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 26, 59.

10

efisiensi berkeadilan; (5) berkelanjutan; (6) berwawasan

lingkungan.

Pendalaman ini juga penting untuk mendapatkan

keadaan usaha songket tersebut melalui kerangka nilai-nilai

filosofis efisiensi berkeadilan, selanjutnya dapat

memberikan solusi untuk meningkatkan usaha tersebut

yang berdaya saing berbasis nilai-nilai efisiensi berkeadilan.

Dalam bab satu buku ini didasarkan pada pentingnya

efisiensi berkeadilan dalam membangun pemberdayaan

usaha dan data-data awal berdasarkan pendalaman kajian

kepustakaan terhadap studi ini dengan metode dan cara

membacanya.

Dalam bab dua membahas nilai efisiensi berkeadilan

dalam perkembangan pemikiran ekonomi. Pada bab ini

membahas perdebatan sekitar masalah efisiensi dalam

perspektif ekonomi kapitalis, ekonomi Islam dan ekonomi

Kerakyatan. Dari hasil kajian kemudian diadakan

perbandingan pemahaman efisiensi berkeadilan. Dari bab

dua ini disimpulkan pula hasil pemahaman efisiensi

berkeadilan tersebut, sehingga memberikan data yang jelas

munculnya eksistensi senafasnya kata efisiensi berkeadilan.

Bab ini berkaitan erat dengan bab-bab selanjutnya terutama

dalam menilai usaha songket Palembang pada (1)

pendayagunaan kapital; (2) upaya membangun hak dan

kewajiban bersama; (3) kebersamaan dalam

mengembangkan Sumber Daya Manusia; (4) kebebasan

berusaha dan berkreatifitas; (5) bagaimana membangun dan

meningkatkan kemitraan dalam distribusi usaha; dan (6)

bagaimana meningkatkan usaha yang berbasis nilai-nilai

efisiensi berkeadilan.

Bab tiga, difokuskan pada produksi usaha

berdimensi kebersamaan yang meliputi karakteristik usaha

kecil di kota Palembang, aktifitas dalam kebersamaan

menggunakan bahan baku, kerjasama antara pengrajin dan

11

perajin dalam menghasilkan kain songket, serta berbagai

dinamika dalam pendayagunaan kapital yang dimiliki pada

perajin dan pengrajin. Pada aspek hak dan kewajiban

bersama terutama keselarasan dalam memberikan upah,

kebersamaan peluang dalam mendapatkan akses bantuan

dan berbagai pelatihan yang dimotori oleh pemerintah

daerah. Aspek kemitraan, dan pengembangan Sumber Daya

Manusia. Dari studi ini diketahui dinamika persoalan yang

berkembang pada usaha songket Palembang. Bab empat,

membahas distribusi berbasis kemitraan dalam upaya

membangun usaha songket Palembang berdaya saing

melalui pola kemitraan dalam distribusi. Bab ini juga

menjadi bagian penting untuk mendapatkan berbagai

persoalan yang berkenaan dengan pola penjualan songket

oleh para pengrajin dan perajin. Dalam stui ini juga digali

etika nilai kemitraan yang bisa dijadikan langkah strategis

untuk pendalaman pada bab selanjutnya.

Bab lima, dalam bab ini saya mengajukan upaya

mengembangkan usaha kecil dan usaha mikro melalui nilai-

nilai filosofis efisiensi berkeadilan dengan memperluas

dalam ranah sosial dan spritual. Manfaat tersebut seperti

dijelaskan dalam pendahuluan adalah untuk membangun

suatu kerangka sistematik yang utuh dalam memahami

fenomena usaha songket Palembang, sekaligus memberikan

strategi konstruktif dalam membangun usaha kecil yang

berpijak pada nilai efisiensi berkeadilan berbasis ekonomi

kerakyatan dan ekonomi Islam. Serta beberapa tawaran

dalam pengembangan usaha berbasis efisiensi berkeadilan.

Bab enam yang berisi kesimpulan yang menjawab masalah

studi ini, implikasi terhadap penelitian ini dalam

pengembangan teori, saran yang dijadikan rekomendasi

penguatan efisiensi berkeadilan serta usaha untuk

memasyarakatkan nilai-nilai efisiensi berkeadilan pada

usaha kerakyatan.

Menuju Teori Efisiensi Berkeadilan

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Kritik terhadap teori trickle down effect maupun

analisis pareto optimum dengan berbagai varian

pengejawantahannya telah banyak dilakukan oleh kalangan

pemikir ekonomi sosial, ekonomi kerakyatan dan ekonomi

Islam yang diantaranya dengan istilah efisiensi berkeadilan

sebagaimana fokus utama studi ini. Apa arti efisiensi?

Dalam prinsip dasar dan hukum dasar ilmu ekonomi,

efisiensi dapat dijelaskan dari tataran mikro maupun makro

ekonomi. Dalam tataran mikro ekonomi, efisiensi adalah

prinsip ekonomi “dengan biaya tertentu dapat dicapai hasil

maksima. Bila kondisi ini tercapai, maka disebut sebagai

kondisi optima” atau efisiensi dapat pula dikatakan sebagai

prinsip ekonomi “dimana dengan hasil tertentu dapat

dicapai dengan biaya minima”.1

1Selanjutnya Sri-Edi Swasono menguraikan macam-macam

dimensi efisiensi ekonomi meliputi: (1) efisiensi statis (mampu

memproduksi produk nasional sesuai preferensi sosial secara optimal; (2)

efisiensi distribusional (mampu melayani struktur permintaan efektif

yang mencerminkan distribusi pendapatan yang ada dan adil); (3)

efisiensi dinamis (efisiensi yang dikaitkan dengan ekspansi optimal untuk

memenuhi tuntutan transformasi ekonomi dan kemajuan ekonomi masa

depan). Ketiganya membeentukkan suatu (4) “efisiensi sosial” (melalui

penentuan social indefference curve yang rumit. Lihat, Sri-Edi Swasono,

Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas

(Jogjakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM, 2010),

Satu

13

14

Dalam tataran makro, maka efisiensi seperti

dimukakan di atas ditransformasi menjadi efisiensi sosial

yang liputannya tidak hanya orang seorang tetapi orang

banyak. Bahkan, meliputi/mencakup masyarakat luas

ataupun negara. Efisiensi berkeadilan berkaitan dengan

liputan/cakupan lebih luas daripada kegiatan ekonomi orang

perorang. Efisiensi sosial harus dapat menjamin bahwa

kepentingan masyarakat tidak diabaikan bahkan melalui

kerjasama sinergis antaranggota masyarakat, orang

perorang akan memberikan dampak benefit kepada

keseluruhan. Dalam kaitan ini, maka dikenal prinsip

efisiensi berkeadilan a la Pareto (dikenal dengan istilah

pareto optimum) dimana efisiensi sosial dicapai bila

sekelompok masyarakat sudah tidak bisa lagi menjadi

better-off tanpa mengakibatkan orang lain worse-off. 2

Secara khusus, akar sejarah efisiensi berkeadilan

merupakan istilah Sri-Edi Swasono untuk mengangkat pasal

33 ayat (4) hasil amandemen UUD 1945. Dalam

penjelasannya disebutkan bahwa naskah asli yang diajukan

badan pekerja MPR hanyalah “efisiensi” yang

dikhawatirkan olehnya dapat melumpuhkan ayat (1, 2, 3)

Pasal 33 UUD 1945. Alasan penting terhadap hal tersebut

karena perkataan “efisiensi” saja dapat diartikan sebagai

efisiensi ekonomi yang berorientasi hanya kepada

pandangan “untung rugi” ekonomi. Kata tersebut

merupakan eksistensi jati diri ekonomi kerakyatan sebagai

2Sri-Edi Swasono, Naskah Ajar, No 36 (Jakarta: UIN Syarif

Hidayatullah, 13 Juni 2011). Efisiensi sosial a la pareto ini merupakan

dinamisasi dari pareto optimum yang dilakukan oleh Sri-Edi Swasono,

dinamisasi dua individu ditransformasi menjadi dua kelompok masyakat

(kelompok kaya versus kelompok miskin). Bandingkan dengan pareto

optimal yang belum ditranspormasi menjadi efisiensi sosial (berdasar

preferensi individual), lihat juga Sri-Edi Swasono, Ekspose Ekonomika:

Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas,

15

kekuatan pasca-penghilangan asas kekeluargaan dan

perubahan kata “kesejahteraan sosial” (BAB XIV UUD

1945) dengan “perekonomian dan kesejahteraan sosial”.3

Sri-Edi Swasono kemudian dengan tegas melakukan

koreksinya terhadap teori trikle down effect yang tidak

pernah menciptakan kemakmuran. Bahkan, dalam bukunya

Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Liberalisme,

Swasono menegaskan bahwa menerima mekanisme trikle

down berarti menganggap rakyat hanya berhak menerima

rembesan belaka, dan dianggapnya suatu moral-crime

terhadap rakyat.4 Disamping itu Swasono menunjukkan

pula kelemahan ekonomi neoklasikal dengan kegagalan

pasar dan ketidaksempurnaan pasar dalam mewujudkan an

invisible hand dan ketidakadilan ekonomi, dan menawarkan

ekonomi berdasar kerjasama.5 Dalam bukunya Indonesia

dan Dokrin Kesejahteraan Sosial, Swasono juga

menjelaskan ekonomi Pancasila pada dasarnya adalah

suatu solusi moral dan politik untuk dekonstruksi ekonomi

penindasan kolonial menuju rekonstruksi sistem ekonomi

3Lihat Sri-Edi Swasono, Kembali ke Pasal 33 UUD 1945

Menolak Liberalisme (Jakarta; Yayasan Hatta, 2010); lihat juga Sri-Edi

Swasono, Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan (Jakarta: UNJ Press,

2005). 4lihat Sri-Edi Swasono Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak

Liberalisme. Lihat juga Mohammad Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi,

Djalan ke Ekonomi dan Kooperasi I (Jakarta: Balai Pustaka, 1950, cet.4);

Mohammad Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Ke Ekonomi dan

Bank II (Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 1951, cet. 2). 5Sri-Edi Swasono, Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak

Neoliberalisme. Dalam bukunya Indonesia dan Dokrin Kesejahteraan

Sosial (2010) Ekonomi Pancasila pada dasarnya adalah suatu solusi moral

dan politik untuk dekonstruksi ekonomi penindasan kolonial menuju

rekonstruksi sistem ekonomi nasional Indonesia. Landasan hukum

Ekonomi Pancasila adalah Pasal 33 UUD 1945 yang dilatar belakangi

oleh jiwa pembukaan UUD 1945 dan didukung/dilengkapi oleh pasal-

pasal 18, 23, 27 ayat 2, dan 34.

16

nasional Indonesia. Landasan hukum Ekonomi Pancasila

adalah Pasal 33 UUD 1945 yang dilatar belakangi oleh jiwa

pembukaan UUD 1945 dan didukung/ dilengkapi oleh

pasal-pasal 18, 23, 27 ayat 2, dan 34.

Asshiddiqie menyebutkan bahwa prinsip-prinsip

efisiensi diimbangi dengan konsep keadilan, sehingga

terbingkai dalam satu nafas sebagai kata majemuk efisiensi

berkeadilan.6 Asas efisiensi berkeadilan adalah asas dalam

pengelolaan sumber daya yang harus mencapai

pemerataan akses dengan harga yang ekonomis dan

terjangkau, serta bertitik tolak pada nilai-nilai moral dan

etika.7 Efisiensi berkeadilan sama dengan efisiensi social,

yang diartikan dengan bagaimana ekonomi bisa dikelola

dengan baik dan tepat guna, sehingga dapat memberikan

kesejahteraan dan kemakmuran untuk semua.8 Dalam

filosofis efisiensi berkeadilan, katagori modal bukan hanya

berupa modal finansial dan modal manusia (human capital),

tetapi juga bentuk-bentuk modal lainnya yang diketemukan

dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu modal sosial (nilai-nilai

keutamaan), modal kultural (kreativitas dan estetika), modal

intelektual (teknologi dan informasi) serta modal spiritual

(keyakinan dan semangat).

Efisiensi berkeadilan dalam sistem ekonomi

kerakyatan disebut juga sebagai upaya pemberdayaan

6Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi (Jakarta: Buku Kompas,

2010). 7Misalnya terlihat dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi yang

menjelaskan asas efisiensi berkeadilan adalah asas dalam pengelolaan

energi yang harus mencapai pemerataan akses terhadap energi

dengan harga yang ekonomis dan terjangkau. 8Anwar Abbas dan Mukhaer Pakkana, Bung Hatta dan Ekonomi

Islam: Menangkap Makna Maqasyid al Syari'ah (Jakarta: Buku Kompas,

2010); lihat juga Harsya W Bachtiar, Menuju Indonesia yang Demokratis,

Adil dan Pluralis (Jakarta: Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa, 2002).

17

maksimal masyarakat banyak dengan berpegang pada asas

produktifitas. Lebih tegas Hatta (1978), al-Haq (1991),

Dessler (2000), Mankiw (2001), dan Swasono (2010)

menyebutkan bahwa konsep efisiensi berkeadilan dalam

ekonomi berangkat dari persaudaraan dan kebersamaan

yang kemudian dikembangkan dalam salah satu konsep

dasar ekonomi kerakyatan,9 yang menciptakan pengunaan

tenaga kerja maksimal (full employment) dan mampu

mengunakan kapital atau modal secara penuh,10 yaitu

apabila alokasi dari kekayaan tidak membuat seseorang

sejahtera dengan membuat orang lain dirugikan.11 Sekaligus

memberikan jaminan keadilan bagi rakyat adalah tata

ekonomi yang pemilikan aset ekonomi nasional terdistribusi

secara baik kepada seluruh rakyat, sehingga sumber

penerimaan (income) rakyat tidak hanya dari penerimaan

upah tenaga kerja, tetapi juga dari sewa modal dan

deviden.12 Ini membawa implikasi dari aspek normatif: apa

yang baik dan buruk, apa yang harus dilakukan atau

dihindari bukan semata-mata dilihat dari aspek efisiensi,

9Mohammad Hatta, Pengembangan Usaha Kecil: Salah Satu

Aspek Ekonomi Terpimpin (Jakarta: Idayu, 1979). Lihat juga, Sri-Edi

Swasono, Kebersamaan dan Asas. 10

Mahbub al-Haq, Islam Property and Income Distribution

(Leicester UK: The Islamic Foundation, 1991). 11

N. Gregory Mankiw, Priciples of Economics, 2nd

edition, 2001;

Thomson Learning, Pengantar Ekonomi, terjemahan (Jakarta: Penerbit

Erlangga, 2003); Dessler, Human Resource Management (New Jesrey:

Hall Inc, 2000); Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk

Perusahaan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). 12

Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan

(Jakarta: LP3ES, 1993),; Marwan Ja‟far, Infrastruktur Pro-rakyat:

Strategi Investasi Infrastruktur Indonesia Abad 21 (Yogyakarta: Pustaka

Tokoh Bangsa, 2007). Sebagai perbandingan lihat Anderson,

Enviromental Improvement Through Economic Incentives: Resourch of

Future (Amerika: Baltimore, 1977), 93 dan Christianto Wibisono,

Anatonomi Efesiensi BUMN (Jakarta: Pusat Data Bisnis Indonesia, 1996).

18

sebagaimana dikenal dalam ekonomi konvensional,

melainkan bagaimana agar tindakan di kehidupan duniawi

juga menghasilkan imbalan di akhirat.

Lebih dalam lagi Sri-Edi Swasono menafsirkan

rumusan Muhammad Hatta dalam pasal 33 UUD 1945

”perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan

asas kekeluargaan” dengan memaknai perekonomian bukan

hanya badan usaha koperasi, tetapi juga meliputi Badan

Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta yang

ketiganya harus disusun sebagai usaha bersama yang

berdasar asas kekeluargaan. Perkataan “disusun” berarti

tidak dibiarkan tersusun sesuai dengan kehendak dan selera

pasar yang merupakan selera kelompok orang-orang kaya

penentu wujud pola-produksi dan pola konsumsi nasional.

Usaha bersama merupakan cerminan doktrin kebangsaan

Indonesia yang mengutamakan rasa bersama, bergotong

royong saling menolong, tidak mengutamakan egoisme

pribadi (self-interest), mengemban solidaritas antar sesama,

mengetengahkan mutualisme yang dalam bahasa agama

disebut ke-jemaah-an. Sedangkan “asas kekeluargaan”

adalah budaya antara sesama sebagai saudara,

mengemukakan pentingnya the brotherhood of men atau ke-

ukhuwahan, wujud dari idealisme peaceful-coexistence

antar sesama dan seluruh umat yang bhineka namun

tunggal-ika itu.13

Dalam konstruk ekonomi Islam, efesiensi dalam

bahasa Arab dikenal juga kafa>'ah yaitu profesional.

Profesionalisme dalam pandangan Islam dicirikan oleh tiga

hal, yakni: (1) kafa>’ah, yaitu adanya keahlian dan

kecakapan dalam bidang pekerjaan yang dilakukan; (2)

himmatul ‘amal, yakni memiliki semangat atau etos kerja

13

Sri-Edi Swasono,”Keabadian Koperasi dan Kooperativisme”,

dalam media Suara Pembaharuan, Senin, 11 Juli 2011.

19

yang tinggi; (3) amanah, yakni terpercaya dan bertanggung

jawab dalam menjalankan berbagai tugas dan

kewajibannya, serta tidak berkhianat terhadap jabatan yang

didudukinya.14 Efisiensi diartikan juga dengan pengertian

usaha untuk melakukan yang terbaik, yaitu pengembangan

dari konsep ihsa>n sebagai kebaikan dan konsep itqa>n

sebagai kesempurnaan. Antara konsep ihsa>n dan itqa>n

dapat membantu mewujudkan penggunaan sumber-sumber

daya manusia dan alam, dengan cara yang paling efisien

dan adil.15

Dalam perspektif tersebut, memperlihatkan bahwa

efisiensi berkeadilan diartikan melakukan yang terbaik.

Rasulullah menjunjung tinggi kualitas dengan menekankan

ihsa>n (kebaikan) dan itqa>n (kesempurnaan).16

Rasulullah Saw bersabda ”Allah telah mewajibkan kamu

untuk berbuat baik (ihsa>n) dalam segala hal”.17 dan

Rasulullah Saw bersabda ”Allah menyukai orang yang

melakukan pekerjaan, ia melakukannya dengan

sempurna”.18 Upaya untuk merealisasikan ihsa>n dapat

melengkapi usaha melakukan itqa>n, dan keduanya

bersama-sama dapat membantu mewujudkan penggunaan

14

Imam Khomeini seperti dikutip dari al-Wilayat al-'Ammah,

Abu Sukainah, http://www.al-shia.org/html; dikutip juga dari

http://eei.fe.umy.ac.i, Enslikopedia ekonomi Islam. Diakses tanggal 12

November 2010. 15

Lihat Murasa Sarkaniputra, Ruqyah Syar’iyyah: Teori, Model

dan Sistem Ekonomi (Jakarta: al-Ishalah, 2009). 16

M. Umer Chepra, Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan

Islam (The Future Of Economics: an Islamic Perspective), terjemahan

Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 17

Hadits diriwayatkan dari Syaddat ibn Aus dalam Shahih

Bukhari dalam kitab ash-S{aid wa adzaba>ih, bab al-Amr bi al-Ihsa>n fi

al-dzabh wa qatl, vol. 3 no. 57. 18

Hadits diriwayatkan dari Aisyah dalam Kitab Syua‟abul Imam

Baihaqi, vol. 4. no. 57.

20

sumber-sumber daya manusia dan alam dengan cara yang

paling efisien dan adil. Dalam arti, ihsa>n menuntut

seseorang untuk memberikan lebih dari apa yang dituntut

oleh al-adl, umpamanya, jika seorang penjual memberikan

kepada pembeli secara ikhlas tidak saja timbangan atau

takaran yang disepakati, tetapi lebih daripada itu, maka ia

telah berbuat ihsa>n. Itqa>n menuntut manusia supaya

melaksanakan sesuatu amal atau kerja dengan cara yang

bersungguh-sungguh, melakukannya dengan sebaik-

baiknya, sehingga tercapai apa yang menjadi usaha.

Dari berbagai hal tersebut, maka efisiensi berkeadilan

dimaknai dengan (1) semua aktifitas usaha songket

terbangun sebuah jaringan kebersamaan (ukhuwah); (2)

berorientasi pada solidaritas kerja; (3) keuntungan tidak

terfokus pada orang perseorang; (4) kemitraan yang sama-

sama menguntungkan dan memberdayakan; (5)

keterbawasertaan usaha songket dalam program

pembangunan lokal dan nasional. (5) pengembangan usaha

yang berpegang pada moral dan etika bisnis Islam.19

Efisiensi berkeadilan juga dipahami membangun

pemberdayaan yaitu sebuah proses satu usaha yang

termarginal menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam

proses usaha yang dapat meningkatkan kehidupannya,

menekankan upaya memperoleh keterampilan,

pengetahuan, dan kemampuan yang cukup untuk

mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain

yang menjadi perhatiannya.20 Dengan demikian dapat

19

Lihat Muhammad Amin Suma, Menggali Akar Mengurai Serat

Ekonomi dan Keuangan Islam (Ciputat: Kholam Publishing, 2008),

terutama pada sub pokok-pokok aksioma etika Islam. 20

Herman Haeruman J. S.; Eriyanto, Kemitraan dalam

Pengembangan Ekonomi Lokal (Jakarta: Yayasan Mitra Pembangun

Desa-kota, 2001).

21

meningkatkan kemampuan usaha lemah21 agar mampu

menguasai atau berkuasa atas kehidupannya dan membagi

kemampuan dan pengalaman kepada orang lain yang

bersama-sama untuk membangun usaha.22 Dengan

demikian, usaha kerajinan songket pada aspek produksi dan

distribusi dalam fokus studi ini mengarahkan kepada nilai-

nilai efisiensi berkeadilan yang tercipta suasana atau iklim

yang memungkinkan menguatnya potensi usaha songket

berkembang selaras, bersama, dan dilindungi oleh

pemerintah dengan meminimalisir terjadinya persaingan

yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang

lemah.

Calabresi dan Melamed dengan konsep efisiensi

melihat hakekat hak asasi dan isu tentang distribusi

berkeadilan.23 Keduanya kemudian menjelaskan bahwa

hakekat hak dan efisiensi dikelompokkan menjadi tiga

alasan untuk menentukan satu hak atas hak lainnya, yaitu

efisiensi ekonomi, preferensi distribusi, pertimbangan-

pertimbangan keadilan lainnya tanpa efisiensi yang

acceptable akan melemahkan dorongan pertumbuhan

ekonomi lebih maksimal,24 sebab efisiensi merupakan

faktor utama yang harus mendapatkan tekanan dalam

mensejahterakan masyarakat.25 Suma menguatkan dengan

keadilan sosial secara menyeluruh dimana kemakmuran

21

Jim Ife, Community Development: Creating Community

Alternatives (Melbourne: Longman, 2001). 22

Gilbert C. Rappaport, Grammatical Function and Syntactic

Structure (Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 2004). 23

G. Calabresi and A.D. Melamed, “Property Rules, Liabbility

Rules and Inalienability: One View of the Cathedral”, Harvad Law

Review 85 (1972). 24

Haa-Joon Chang dan Ilene Grabel, Reclaiming Development:

an-Alternative Economic Policy Manual (New York: Zed Books, 2004). 25

Paul Heinze Keester, Tokoh-Tokoh Ekonomi Mengubah Dunia

(Jakarta: Gramedia, 1987).

22

rakyat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-

seorang, berkeadilan dan berkemakmuran dengan tawaran

ekonomi berbasis kitab suci.26

Posner menegaskan bahwa penggambaran kekayaan

tidak dapat lepas dari hukum yang memperbanyak

transaksi dengan berbagai macam cara,27 yang pada sisi

bersamaan hukum harus memperhatikan konsep ekonomi

yang dapat memberikan perlindungan kekayaan sebagai

suatu nilai efisiensi yang berkeadilan.28 Sekaligus usaha

untuk mencapai yang terbaik dalam bentuk ihsa>n dan

itqa>n yang saling melengkapi, sehingga keduanya

bersama-sama dapat membantu mewujudkan dengan cara

yang paling efisien (Q.S. al-Hujura>t [49]: 13, Q.S. al-

Ma>‟idah [5]: 8, Q.S. asy-Syu‟ara> [26]: 183).29 Oleh

karena itu, konsep sosialisme yang mengajak umat manusia

untuk meninggalkan kepemilikan individu atas alat

produksi, dan menyarankan perlunya penguasaan

komunitas (negara) atas perekonomian, sehingga seluruh

individu mempunyai tingkat kesejahteraan yang relatif

sama, tanpa ada ketimpangan distribusi pendapatan (Q.S.

26

Muhammad Amin Suma, Membangun Ekonomi Negeri

Berbasis Kitab Suci dan Konstitusi (Tangerang: Kholam Publishing, tt). 27

R.A. Posner, the Problem of Jurisprudence (Cambridge:

Harvard University Press, 1990). 28

Amartya Sen, Development as Freedom (New York: Oxford

University, 1999), tulisan yang hampir sama juga ditulis oleh Henry J.

Brutton, “A Reconsideration of Import Substitution,” Journal of

Economic Literature, vp. xxxvi. Sebagai perbandingan lihat, Mubyarto,

Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan (Yogyakarta: LP3ES,

1987). 29

Muhammad Baqir S{ada>r, Iqtis}a>duna (Beirut: Dar al-

Kita>b al-Lubha>ni, 1977); M. Umer Chapra, al-Isla>m wa al-Tahaddi>

al-Iqtis}a>di>, terj. Arab Muhammad Zuheir al-Samhuri> (Amma>n: tp,

1996); Habib Ahmad, Theoritical Foundation of Islamic Economics

(Jeddah: IRTI dan IDB, 2002).

23

al-An‟a>m [6]: 165, Q.S. an-Nah}l [16]: 71, az-Zukhruf

[43]: 32).30

Sejalan dengan pendapat tersebut, Atthiyah

menyebutkan bahwa manusia dalam melakukan aktifitas

dituntut untuk tidak mengkonsumsi dan mengeksploitasi

nikmat Allah dengan berlebihan, karenanya penggunaan

sumber-sumber daya manusia menciptakan kebebasan

individu dalam konteks kesejahteraan sosial dan

penggunaan Sumber Daya Alam dengan cara melakukan

efisiensi untuk menghasilkan tujuan maqa>s}id shari>’ah

yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia (Q.S. ar-

Ra‟d [13]: 36, Q.S. Luqma>n [31]: 22).31 Konsep tersebut

memberikan dasar bahwa usaha mempertahankan harga

pada tingkat sekarang tidak dapat dibuat menjadi lebih

bermanfaat, jika kelebihan output tersebut tidak

dihancurkan, harga akan turun atau kelebihan itu dapat

dibagikan kepada orang-orang miskin. Meskipun tidak

selalu penurunan output, sehingga menghambat

maksimalisasi output dan laba. Namun, jika dipandang dari

sudut kontribusi, pemilik modal yang akan dapat

menciptakan character building dan peningkatan spiritual

serta kesejahteraan manusia, maka efisiensi memiliki

keunggulan positif. Dasar lain dapat digali bahwa salah satu

kaidah us}ul membolehkan penetapan suatu pengorbanan

privat yang lebih sempit untuk mendapatkan kemas}lahatan

30

Murasa Sarkani Putra, Adil dan Ihsan dalam Perspektif Eknomi

Islam (Jakarta: P3EI, 2004). Bandingkan konsep pasar David C. Korten,

the Post-Corporate World; Life after Capitalism (London: Mc.Grow-

Hill, 2000). Joseph E. Stiglitz, Globalization and its Discontents (New

York: Norton, 2003).

31

Jamaluddin Athiyah, Nahwa Taf’il Maqa>s}id (Beirut:

Dar al-Kutub al-Arabiah, 2003). Lihat juga Syed Nawab Haider Naqvi,

Islam, Economic, and Society (London: Kegan Paul International, 1993);

lihat juga Raisu>ni>: Ahmad, Nażariya>t al-Maq}a>sid ‘inda al-Ima>m

al-Sya>ţibi> (Beiru>t: al-Ma‟had al-a>lami li al-fikri al-Isla>mi>, 1995).

24

publik yang lebih besar. Umumnya, para ulama memandang

bahwa syariat dengan strategi dan nilai-nilai moral yang

disediakan untuk menanamkan nilai-nilai ini secara efektif

dalam masyarakat, bukan saja akan membantu menjamin

keadilan dan kesejahteraan bagi semua, melainkan juga

mendorong kemajuan manusia.

Pentingnya ke arah efisiensi berkeadilan dalam

aktifitas ekonomi kerakyatan berangkat dari realitas yaitu:

Pertama, sistem ekonomi sosialis yang dibangun pada era

1959 hingga 1966 telah gagal karena tidak relevan dengan

nilai-nilai moral Pancasila dan pluralisme bangsa,

sedangkan eksperimen kedua yang “demokratis” berdasar

sistem kapitalisme pasar bebas yang dikembangkan pada

dekade 1966 hingga 1998 makin menguasai ekonomi

Indonesia secara membabi buta dengan semangat

globalisasi yang puncaknya adalah krisis moneter yang

menyerang ekonomi Indonesia tahun 1997 hampir

meruntuhkan sektor perbankan-modern yang kapitalistik

yang mengandalkan modal asing. Utang-utang luar negeri

yang makin besar, baik utang pemerintah maupun swasta,

makin menyulitkan ekonomi Indonesia karena resep-resep

penyehatan ekonomi dari ajaran ekonomi Neoklasik seperti

Dana Moneter Internasional (IMF) ditambah mulai

tergerusnya kepercayaan diri bangsa Indonesia atas jati

dirinya.32 Di tengah hal tersebut, ekonomi rakyat telah

menyelamatkan ekonomi nasional dari ancaman

kebangkrutan.

Kedua, sistem ekonomi nasional Indonesia adalah

sistem ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi berasas

32

Sritua Arief, Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan (Jakarta:

CIDES, 1998); Susan George, “A Short History of Neoliberalism,” dalam

Global Finance: New Thinking on Regulating Speculative Capital

Markets, ed. Walden Bello, Nicola Bullard, Kamal Malhotra (London:

Zed Books, 2000).

25

kekeluargaan yang demokratis dan bermoral dengan

pemihakan pada sektor ekonomi rakyat. Pemihakan dan

perlindungan pada ekonomi rakyat merupakan strategi

memampukan, dan memberdayakan pelaku-pelaku ekonomi

rakyat yang sejak zaman penjajahan, dan setengah abad

Indonesia merdeka selalu dalam posisi tidak berdaya. Ini

artinya, ekonomi kerakyatan adalah watak atau tatanan

ekonomi rakyat di Indonesia dimana, pemilikan aset

ekonomi harus didistribusikan kepada sebanyak-banyaknya

warga negara. Pendistribusian aset ekonomi kepada

sebanyak-banyaknya warga negara yang akan menjamin

pendistribusian barang dan jasa kepada sebanyak-

banyaknya warga negara secara adil. Pentingnya hal

tersebut juga diperkuat dengan data pareto Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah di Indonesia sebagai berikut: TABEL 1.1

PARETO UMKM DI INDONESIA No

Kreteria

Standar Jumlah Angka

Proporsi

(%) 1 Usah

a Besar

1. Kekayaan Bersih/tahun lebih dari Rp 10. Milyar

2. Hasil Penjualan lebih dari Rp. 50 milyar

± 4.37 ribu 0.01

2 Usaha Menengah

1. Kekayaan bersih/tahun diatas Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 milyar

2. Hasil penjualan diatas Rp 2.5 milyar sampai dengan Rp 50 milyar

39.66 ribu 0.08

3 Usaha kecil

1. Kekayaan bersih/tahun lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta

2. Hasil penjualan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 2.5 milyar

± 520.22 ribu

1.01

4 Usaha mikro

1. Kekayaan bersih/tahun kurang dari Rp 50 juta.

2. Hasil penjualan kurang dari Rp 300 juta

± 50.70 juta

98.90

26

Sumber: Olah data UMKM tahun 2008, BPS 2009, dikutip

dari Kadin Indonesia, “Strategi Pemberdayaan dan

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) dan Koperasi”, Oktober, 2010.

Berdasarkan pengembangan hasil kajian survey

terdahulu UMKM merupakan mayoritas jumlah pelaku di

Indonesia sebesar 51,3 juta unit usaha 99.91%, menyerap

tenaga kerja terbanyak 90.9 juta pekerja (97.10%), 4.000

orang menjadi bagian dari usaha mikro dan kecil pada

kerajinan songket di Palembang. Kontribusi terhadap PDB

sebesar Rp 2.609.4 triliun atau 55.6%. Nilai ivestasi

UMKM sebeesar Rp 640.4 triliun (52.9%) dengan

penciptaan devisa sebesar Rp 183.8 triliun atau 20.2%.33

Hasil observasi diketahui bahwa rata-rata pengrajin songket

memiliki omzet (1) Rp 6 juta/bulan hingga Rp 50

juta/bulan; (2) 75 s/d 90 juta rupiah/ bulan. Penjualan harga

songket Palembang bervariasi tergantung dengan benang,

corak dan bahan dasarnya tetapi berkisar antara Rp 800 ribu

sampai Rp 15 juta per pasang yang terdiri atas sarung dan

selendang, dan aksesories dari bahan songket (gantungan

kunci, sepatu, hiasan dinding sampai baju berbahan

songket) antara Rp 10.000 sampai Rp 2 juta rupiah. Meutia

Hatta seperti dikutip dari Sri-Edi Swasono pada wawancara

tanggal 16 Juni 2011 bahkan menyebutkan bahwa harga

33

Sumber: Kadin Indonesia, “Strategi Pemberdayaan dan

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan

Koperasi”, Oktober, 2010. Standar dalam tabel tersebut belum ada

batasan mengenai usaha kecil di Indonesia. Hal tersebut tergantung pada

fokus permasalahan yang dituju dan diinstansi yang berkaitan dengan

sektor ini. Biro Pusat Statistik (BPS), misalnya menggunakan ukuran

jumlah tenaga kerja, sementara menurut Kamar Dagang dan Industri

(KADIN), sektor usaha yang tergolong kecil tergantung modal aktif,

adapun menurut UU No 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, yang dimaksud

sektor usaha kecil adalah mengacu pada kekayaan bersih.

27

kain songket 4 Juta rupiah hingga 15 juta rupiah, bahkan

harga songket yang dipamerkan di Mesium Tekstil

Indonesia di Jalan K.S. Tubun / Petamburan No. 4 Tanah

Abang, Jakarta mencapai Rp 100 juta. Tingginya harga kain

songket tersebut berhubungan dengan keantikan songket

Palembang tersebut.34

Seperti juga usaha mikro dan usaha kecil lainnya,

berdasarkan hasil observasi didapatkan bahwa usaha

songket Palembang memiliki problem, diantaranya

diperlihatkan beberapa kasus yang berkenaan dengan proses

dan hasil efisiensi kerja, seperti hasil usaha bertenun

songket tidak diiringi dengan tingkat kesejahteraan

perajinnya, aktifitas usaha yang belum menunjukkan

efisiensi dan efektifitas,35 kebijakan-kebijakan efisiensi

internal antara pengrajin dan perajin belum bernilai

keadilan, produkifitas tidak dibarengi dengan manejemen

profesional,36 dan bantuan kemitraan yang belum berbasis

34

Hasil wawancara dengan responden pengrajin songket tanggal

23 September 2010. 35

Yudhy Syarofie, “Ketika Biduk Membutuhkan Dermaga:

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian dan Pemanfaatan Warisan

Budaya,” Hasil Penelitian (Palembang: Balai Arkeologi, 2003). Kajian

lebih luas lihat Olaf Cramme dan Patrick Diamond, Social Justice in the

Global Age (USA: Polity Press, 2009). Lihat juga Faisal Basri dan Haris

Munandar, Lanskap Ekonomi Indonesia; Kajian dan Renungan Terhadap

Masalah-Masalah Struktural, Transformasi Baru dan Prospek

Perekonomian Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). 36

Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai

Budaya, “Traditional Ceremony in Relation with Natural Event and

Belief of The People in Sumatera Selatan Region,” (Jakarta: Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat

Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Penelitian, Pengkajian dan

Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 2000). Sebagai perbandingan lihat

Hadisuwito, S., ”Memanfaatkan Momentum Kenaikan Upah,” Prisma

(Jakarta, 2001); Hendawan Supratikno, “Pengembangan Industri Kecil di

Indonesia: Pelajaran Analisis Dampak dari Jawa Tengah” Prisma, 23,

September, Jakarta.

28

pemberdayaan ekonomi kerakyatan,37 serta jaringan

pemasaran yang rendah,38 akibat produktifitas tidak

diimbangi dengan manajemen profesional. Asumsi yang

muncul akibat terputusnya rantai produksi oleh dominasi

unit usaha produksi dan distribusi dengan unit yang lain

dalam kluster usaha songket Palembang menjadi dasar

utama studi ini. Keterbatasan modal usaha yang dibarengi

dengan rendahnya manajemen usaha adalah hal yang sangat

mempengaruhi upaya peningkatan usaha.

Berdasarkan data awal tersebut, memperlihatkan

bahwa efisiensi berkeadilan memiliki berbagai konsep dan

strategi bergantung kepada sudut pandang dan sumber.

Dalam studi ini efisiensi berkeadilan merupakan

produktifitas usaha yang dibangun dengan kebersamaan,

memberdayakan dan bermoral dengan dasar rumusan

masalah Bagaimana nilai-nilai filosfis efisiensi berkeadilan

sebagai bagian dari konsep demokrasi ekonomi di

Indonesia? Pertanyaan yang dikembangkan dalam rumusan

masalah tersebut kepada pengrajin dan perajin songket yang

berkenaan dengan nilai-nilai filosofis konsep efisiensi

berkeadilan adalah (1) bagaimana pendayagunaan kapital?;

37

Megumi Uchino, Songket of Palembang: Socio-cultural and

Economic Change in a South Sumateran Textile Tradition Authors (USA:

University of Hull, 2006); Mari Elka Pangestu, (et al.), Studi Industri

Kreatif Indonesia (Jakarta: Departemen Perdagangan RI, 2008). 38

Grace I. Selvayagam, Songket Malaysia’s Woven Treasure

(New York: Oxford University Press, 1991); Sukanti, Tenun Tradisional

Sumatera Selatan (Palembang: Departemen Pendidikan Nasional, 2000);

Haziyah Hussin, “Peranan Songket dalam Perkawinan Melayu: Golongan

Istana dan Rakyat Biasa,” Jurnal Arkeologi Malaysia, Bilangan 17-2004.

KDN PP 6026/10/03, 34. Netti Tinerprilla, Jadi Kaya dengan Berbisnis

di Rumah (Jakarta: Alexmedia Komputindo, 2000). Sebagai

perbandingan lihat Jackie Ambadar, Nuranty Abidin, Yanti Isa,

Menentukan Mitra Usaha (Jakarta: Bina Karsa Mandiri, 2005); lihat

Penerbit Buku Kompas, Profil Daerah Kabupaten dan Kota (Jakarta:

Penerbit Buku Kompas, 2001).

29

(2) bagaimana upaya membangun hak dan kewajiban

bersama?; (3) bagaimana para pengrajin dan perajin songket

melakukan kebersamaan dalam mengembangkan sumber

daya manusia?; (4) bagaimana kebebasan berusaha dan

berkreatifitas para pengrajin dan perajin songket

Palembang?; (5) bagaimana membangun dan meningkatkan

kemitraan dalam distribusi usaha songket Palembang?; (6)

bagaimana meningkatkan usaha songket Palembang

berbasis nilai-nilai efisiensi berkeadilan.

Operasionalisasi objek studi pada aspek produksi dan

distribusi usaha songket Palembang dilihat lima hal, yaitu

Pertama. Aspek produksi dari sisi (1) pendayagunaan

kapital dimulai dari keadaan modal usaha pengrajin dalam

melakukan produksi dan problem mendapatkan tambahan

modal usaha, tingkat ketrampilan perajin songket, termasuk

keadaan alat-alat tenun dan bahan baku dalam proses

produksi; (2) hak dan kewajiban bersama dalam pemberian

upah baik dari pengrajin sebagai pengusaha, pemesan

maupun pengumpul hasil songket dengan menilai

pertimbangan alokasi waktu kerja, kebijakan UMR,

keadaan tempat kerja, dan hak-hak tunjangan sosial lainnya;

(3) kebersamaan dalam pengembangan sumber daya

pengrajin maupun perajin songket dalam bidang

manajemen usaha dan penambahan pelatihan ketrampilan

produsi songket serta kendala yang dihadapi. Kedua hal

tersebut penting untuk mengetahui implementasi kebijakan

bantuan modal usaha mikro dan kecil dari pemerintah

Sumatera Selatan dalam melestarikan usaha songket. Kedua

hal tersebut juga penting untuk mengetahui penerimaan

generasi muda terhadap aktifitas pertenunan songket

sebagai upaya menguatkan pelestarian budaya lokal; (4)

kebebasan berusaha dan berkreatifitas dinilai dari kreasi

pengrajin songket sesuai dengan kebutuhan pasar, serta

bagaimana penerimaan pasar atas hal tersebut dengan

30

melihat indikator jumlah pertumbuhan omset yang didapat

pengrajin maupun perajin pada tahun 2009-2010. Dari

aspek distribusi difokuskan pada pola kemitraan pada

penjualan hasil tenun songket baik melalui jalur distribusi

perorangan, aktifitas kelembagaan pemerintah BUMN,

BUMS dan koperasi serta berbagai kendala yang dihadapi.

Hasil studi tersebut digunakan kemudian untuk mencari

solusi konstuktif sesuai dengan konsep dasar efisiensi

berkeadilan.

Dalam kaitan dengan pelaku usaha songket

disebutkan dalam disertasi ini pada dua komponen yaitu

pengrajin dan perajin. Pengrajin adalah pemiliki modal,

memiliki nama usaha serta aktifitas menenun baik

dilokalisasi dalam satu wadah maupun dalam sentra-sentra

jaringan penenun (yang disebut kemudian dengan perajin)

serta memiliki jaringan distribusi yang jelas. Perajin adalah

orang yang memiliki keahlian pada proses penenunan

songket yang mengambil upah dari pengrajin maupun

bertenun menjual sendiri berdasarkan pesanan baik pribadi

maupun dari pengumpul.39

Efisiensi berkeadilan adalah salah satu pilar

penguatan ekonomi di Indonesia, karena itu studi ini

kemudian bertujuan untuk (1) menganalisis nilai-nilai

filosofis konsep efisiensi berkeadilan; (2) menganalisis

aspek produksi dan distribusi songket Palembang dalam

menerapkan nilai efisiensi berkeadilan dengan fokus pada

pendayagunaan kapital, pembangunan aspek hak dan

kewajiban bersama, kebersamaan dalam pengembangan

SDM, kebebasan berusaha dan berkreatifitas; meningkatkan

kemitraan dalam distibusi.

39

Perbedaan istilah tersebut didapat dari hasil observasi maupun

beberapa hasil studi yang berkenaan dengan aktifitas usaha songket

Palembang. Penjelasan lanjutan dapat dilihat pada bab ke 3 disertasi ini.

31

Manfaat dari hasil studi ini dapat memperkuat

eksistensi nilai-nilai filosofis efisiensi berkeadilan seperti

termaktub dalam amandemen UUD 1945 Tahun 2004.

Bermanfaat untuk membangun aktifitas ekonomi usaha

songket Palembang berbasis efisiensi berkeadilan yang

mampu meningkatkan usaha terbangun kebersamaan dan

persaudaraan. Sekaligus dapat memberikan strategi

konstruktif dalam membangun usaha kecil yang berpijak

pada nilai efisiensi berkeadilan berbasis ekonomi

kerakyatan dan ekonomi Islam. Kerangka implementasi

dalam studi ini melalui pintu masuk usaha songket

Palembang. Usaha songket Palembang memiliki akar

budaya yang dapat digali dalam ranah keilmuan. Aktifitas

tenun songket juga merupakan unit usaha berbasis budaya

lokal Sumatera Selatan yang terus dilestarikan. Pelestarian

songket didominasi oleh pengrajin dan perajin yang

memiliki ketrampilan turun temurun yang dijadikan lahan

mendapat keuntungan untuk membantu ekonomi keluarga

maupun untuk mengembangkan usaha bisnis songket

keluarga dan satu sisi lain untuk melestarikan hasil budaya

daerah. Dalam mencapai tujuan tersebut, pengrajin maupun

perajin menghadapi beberapa kendala. Tujuan yang hendak

dicapai dan kendala yang dihadapinya merupakan faktor

penentu bagi pengrajin maupun perajin untuk

mengambil keputusan dalam aktifitas usaha tenun

songketnya. Oleh karena itu, pelaku usaha songket akan

mengalokasikan produksi dan distribusi yang dimiliki

sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Masalah produksi berkaitan erat dengan keadaan

modal usaha, alat-alat tenun dan bahan baku

(pendayagunaan kapital). Keseimbangan hak dan

kewajiban. Kebebasan berkreatifitas dan berusaha yang

ditekankan pada kebersamaan dalam melakukan terobosan

kreasi sesuai pasar. Masalah distribusi dititiktekankan pada

32

kontribusi pola jaringan kemitraan yang terjadi pada usaha

songket. Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh akan

sangat ditentukan oleh kemampuan pengrajin dan perajin

songket dalam menyelesaikan persoalan pada fokus studi

ini.

Kesejahteraan bersama akan tercapai apabila nilai-

nilai efisiensi berkeadilan yang dikaji dalam landasan

teori studi ini dapat diimplementasikan secara optimal.

Artinya, pengrajin dan perajin secara optimal melakukan

perbaikan tata aturan bisnis sesuai dengan penilaian dari

sikap kebersamaan, kekeluargaan, keselarasan, amanah,

ihsa>n dan itqa>n. Untuk mencapai penilaian pada aspek-

aspek tersebut di analisis dari observasi dan hasil

wawancara mendalam dengan para responden yang

hasilnya dapat diketahui implementasi efisiensi berkeadilan

pengrajin dan perajin songket Palembang. Studi ini lebih

ditegaskan pada hasil observasi dan wawancara mendalam,

sehingga alur pendalaman materipun mengikuti aktifitas

yang muncul dalam studi ini. Sehingga konsep-konsep

perhitungan hanya sebagai kajian sekunder untuk

mempertajam analisis studi mengikuti realitas yang

berkembang di lapangan.

B. Penelitian Terdahulu

Problematika efisiensi telah dikaji dalam beberapa

sudut pandang, Pertama, konsep efisiensi dipandang

sebagai pola meredam kebebasan distribusi negara-negara

otoritas dan membentuk pertumbuhan ekonomi menjadi

mundur (set back) telah dikaji oleh Barro,40 walaupun

40

Robert J. Barro, Getting it Right: Market and Choices in a Free

Society (USA: Massachusetts Institute of Technology, 1996). Tulisan

yang hampir sama seperti dikaji oleh Dale Adams and Robert C. Vogel,

”Rural Financial Markets in Low-Income Countries and Lesson,” World

Development, vol. 14, no. 4, 1986.

33

kemudian hasil itu dipertanyakan Sen yang menyebutkan

perkembangan ekonomi tidak cukup hanya melihat

hubungan-hubungan statistik belaka, namun juga menilai

pengambilan kebijakan ini merupakan trade-off, artinya

seringkali ada pihak-pihak yang dikorbankan. Karena

prinsip alokasi yang pareto optimum, artinya seseorang

tidak bisa menjadi better off , tanpa membuat orang lain

worse off. 41

Kedua, teoritisasi efisiensi berkeadilan dengan

berbagai kebijakan pendukung seperti persaingan terbuka,

pemanfaatan pasar internasional, tingkat pendidikan yang

tinggi, keberhasilan program landreform, dan tersedianya

insentif bagi masyarakat umum untuk melakukan investasi,

ekspor, dan industrialisasi. Profesionalisme yang dicirikan

dalam tiga hal, yakni efisiensi (kafa>’ah), himmatul ‘amal,

dan amanah.42 Ditambah pula dengan komitmen bahwa

kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya

uang di negara tersebut, tetapi hal itu bukan merupakan

refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi (baik barang

maupun jasa), maka uang yang melimpah itu tidak ada

nilainya. Sektor produksilah yang menjadi motor

pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan

pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan atas

faktor produksi lainnya.43 Hasil penelitian Singer, Jung dan

41

M. Fay and T. Yepes, “Investing in Infrastructure: What is

Needed from 2000 to 2010?” World Bank Policy Research Working

Paper 3102, Washington DC; Suroso Imam Jadjuli, Reformasi Ilmu

Pengetahuan dan Pembangunan Masyarakat (Surabaya: Pascasarjana

Universitas Airlangga, 2007); Muhammad Amin Suma, Mengugat Akar

Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam. 42

Muhammad Baqir S{ada>r, Iqtis}aduna (Buku Induk Ekonomi

Islam). 43

Mudrjat Kuncoro, Ekonomika Industri Indonesia: Menuju

Negara Industri 2030? (Yogyakarta: Andi, 2007); Perbandingan kajian

34

Marshall di negara-negara berkembang telah memberikan

basis empirik terhadap antisipasi Hatta sebagaimana yang

dikutip dari Arief bahwa pasaran dalam-negerilah yang

harus memperkukuh fundamental ekonomi Indonesia, yaitu

fundamental ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat

dalam-negeri.44

[Ketiga, efisiensi dan jawaban unsur-unsur ekonomi,

seperti: Apa yang diproduksi? (adalah unsur kebutuhan

masyarakat). Bagaimana memproduksi? (unsur pengaturan

produksi). Untuk siapa produksi yang dihasilkan? (unsur

distribusi).45 Dari ketiga unsur tersebut dapat dijelaskan:

apa yang menjadi prioritas keinginan dan kebutuhan secara

keseluruhan, atau berapa banyak barang dan jasa yang

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.46

Sedangkan, dari segi Sumber Daya Ekonomi, yaitu

bagaimana penyediaan barang dan jasa, sumber daya apa

saja yang akan digunakan, dengan teknologi atau cara

bagaimana, kemudian dari mana sumbernya (impor atau

produksi dalam negeri). Dalam hal ini, terkait dengan

faktor-faktor produksi dan distribusi, yakni tenaga kerja dan

kapital, serta kemitraan dan kelembagaan dalam

lihat Muhammad Baqir S{ada>r, Iqtis}aduna (Buku Induk Ekonomi

Islam). 44

Lihat Sritua Arief, Pemikiran Pembangunan Bung Hatta

(Jakarta: LP3ES). 45

Muhammad Yu>nus, Maba>di’ ‘ilmi al-Iqtisa>d (al-

Iskanda>riyah: al-Da>r al-Ja>mi‟iyyah, 1993). 46

Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics: Theory and

Practice: a Comparative Study, terjemah, Nastangin (Jakarta: Intermasa,

1992), 55; Muhammad Ahmad S{aqar, Qira>t fi> al-Iqtis{}a>di al-

Isla>ma> Bahs Manshu>r, al-Iqtis}a>di al-Isla>mi> Mafa>him wa

Murtakaza>t (Jeddah: Markaz al-Nas}r al-„Ilmi, 1987).

35

distribusi.47 Walaupun kemudian, hal tersebut belum

dikembangkan dalam sistem nilai dan efisiensi berkeadilan,

dalam upaya maksimalisasi dan efisiensi pendayagunaan

setiap faktor produksi dan distribusi yang tersedia.

Selanjutnya, distribusi hasil produksi bagi masing-

masing faktor produksi merupakan sesuatu yang tidak

terpisahkan dari proses produksi, sebab hanya dengan

demikian akan tercipta agregat pertumbuhan ekonomi yang

semakin tinggi.48 Selain itu juga, bahwa produksi tidak

hanya bertujuan menghasilkan barang dan jasa semata, tapi

ia hanya sebagai media untuk mencapai tujuan

mensejahterakan, berkenaan dengan keterikatan antara

„keadilan distribusi‟ dengan „kesejahteraan‟ individu dan

masyarakat.49

Studi terhadap ekonomi kerakyatan telah banyak

dilakukan, terutama terhadap Hatta sebagai tokoh ekonomi

kerakyatan di Indonesia.50 Kajian ekonomi kerakyatan yang

berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, seperti

47

Priyonggo Suseno, “Analisis Efisiensi dan Skala Ekonomi pada

Industri Perbankan Syariah di Indonesia,” Journal of Islamic and

Economics, vol. 2, no. 1, Juni 2008. 48

M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, terj. Ikhwan

Abidin. Lihat juga Ha>syim, Isma>‟i>l Muhammad dan Shari>kuhu>,

Usus ‘Ilmu al-Iqtis}a>d (Kairo: Da>r al-Nahd}ah al-„Arabiyah, 1976). 49

Muhammad Abdul Mannan, Ekonomi Islam: Teori dan

Praktek; Muhammad Ahmad S}aqar, Qira>t fi> al-Iqtis}a>di al-

Isla>ma> Bahs} Manshu>r, al-Iqtis}a>di al-Isla>mi> Mafa>him wa

Murtakaza>t.

50Lihat misalnya Anwar Abbas, Pemikiran Ekonomi Mohammad

Hatta Ditinjau dari Perspektif Islam (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, 2008); Sri-Edi Swasono, Bung Hatta Bapak Kedaultan Rakyat,

(Jakarta: Yayasan Hatta, 2002); Yayasan Idayu, Bung Hatta Kita

dalam Pandangan Masyaraka (Jakarta: Yayasan Idayu, 1980);

Yasni, Z. Bung Hatta Menjawab (Jakarta: Gunung Agung, 1978); Sri-

Edi Swasono dan Fauzie Ridjal, Mohammad Hatta Demokrasi Kita

Bebas Aktif Ekonomi Masa Depan (Jakarta: UI Press,1992).

36

Tambunan,51 Isomo,52 dan Destha53. Dalam hubungannya

dengan kebijakan, program, dan intervensi pemerintah yang

pembahasannya merupakan bagian dari sektor ekonomi

telah dilakukan studi oleh Purba,54 Machwal,55 Irsan,56

Utomo,57 dan Hendro58. Model pembiayaan dan dampak

bagi pengusaha kecil oleh Widyaningrum,59 dan aktifitas

yang berhubungan dengan usaha rumahan,60 serta

menentukan mitra usaha.61 Disamping itu studi tentang

terjadi pemahaman terhadap nilai-nilai penguatan ekonomi

51

T. Tambunan, ”The Role of Small Industry in Indonesia: a

General Reviw,” Ekonomi Keuangan Indonesia, 37(1), Jakarta, 1990. 52

Isomo Sadoko, et al., Pengembangan Usaha Kecil: Pemihakan

Setengah Hati (Bandung: Akatiga, 1995). 53

Destha T Raharjana, ”Siasat Usaha Kaum Santri: Ekonomi

Moral dan Rasional dalam Usaha Konfeksi di Mlangi Yogyakarta,”

dalam Ahimsa-Putra (Yogyakarta: Kepel, 2003); Sarmini, ”Politik Usaha

Pengusaha Islam: Kiat Manipulatif dalam Industri Penyamakan Kulit di

Magetan Jawa Timur,” dalam Ahimsa-Putra (Yogyakarta: Kepel, 2003). 54

R. Purba, Produktivitas Tenaga Kerja Industri Kecil: Studi

Kasus pada Industri Barang-barang Kulit di Manding, Kabupaten Bantul

(Yogyakarta: UGM, 1990). 55

Machwal Huda, ”Etos Kerja, Kebijaksanaan Pembinaan dan

Perkembangan Industri Kecil: Studi Kasus INTAKO,” (UGM:

Yogyakarta). 56

Irsan Azhary Saleh, Industri Kecil: Pemihakan Setengah

(Bandung: Akatiga, 2000). 57

B.S. Utomo, Perkembangan Industri Kerajinan Rumah Tangga

dan Intervensi Pembinaan dan Yayasan Pekerti Dai Kabupaten

Tasikmalaya, Proyek Penelitian Sektor Non Pertanian Pedesaan Jawa

Barat no. A-4, PSP-IPB (Jawa Barat: Bogor, 1990). 58

E.P Hendro, Ketika Tenun Mengubah Desa Troso (Semarang:

Bendera, 2000). 59

Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Pergulatan

Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan (Jakarta: LP3M STIE

Ahmad Dahlan). 60

Netti Tinerprilla, Jadi Kaya dengan Berbisnis di Rumah

(Jakarta: Alexmedia Komputindo, 2000). 61

Lihat Jackie Ambadar et.al., Menentukan Mitra Usaha (Jakarta:

Bina Karsa Mandiri, 2005).

37

kerakyatan dikaji melalui aspek penyimpangan dalam

mandat konstitusi pada UUD 1945 pasal 33 oleh Ruslina.62

Persoalan-persoalan anatomis di dalam industri

sendiri sebagaimana ia adanya, misalnya studi tentang

sejumlah faktor yang menjadi penghambat dan pendukung

baik yang berhubungan dengan ekonomi maupun non

ekonomi. Hal tersebut telah dikaji oleh Loekman,63

Weber64. Industri kecil juga dikaji dari aspek etos kerjanya

oleh Hadisuwito,65 upaya-upaya pengembangannya oleh

Hendawan,66 kategorisasi dan ciri-ciri industri kecil serta

kontribusinya dalam ekonomi nasional telah dikaji oleh

Mubyarto67. Industri kecil, sebagai faktor non-ekonomi

sesungguhnya juga telah diperhatikan oleh sejumlah

peneliti yang melihat dari perspektif strategi adaptasi,

sebenarnya di dalamnya juga telah terkandung pengertian

gerakan sosial (social movement) yang sudah selayaknya

mendapat perhatian yang memadai.68

62

Elli Ruslina, “Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Dasar

Perekonomian Indonesia: Telah Terjadi Penyimpangan Terhadap Mandat

Konstitusi, Disertasi Pascasarjana Universitas Indonesia, 2010. 63

Loekman Soetrisno, Kemiskinan, Perempuan, dan

Pemberdayaan (Yogyakarta: Kanisius, 1997). 64

Weber, ”Industrialisasi di Pedesaan Indonesia: Isu dan

Masalah,” dalam Industrialisasi di Pedesaan Jawa, ed. T.N. Effendi dan

H. Weber (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1995). 65

S Hadisuwito, ”Memanfaatkan Momentum Kenaikan Upah,”

Prisma, no. 7 (Jakarta, 2001). 66

Hendawan Supratikno, “Pengembangan Industri Kecil di

Indonesia: Pelajaran Analisis Dampak dari Jawa Tengah,” Prisma, no.

23, September, Jakarta. 67

Mubyarto, Ekonomi Rakyat dan Program IDT (Yogyakarta:

Aditya Media, 1996); Mancur Olson, Kebangkitan dan Kemerosotan

Perkembangan Bangsa-Bangsa: dari Pertumbuhan Ekonomi ke Stagnasi-

Inflasi dan Kemandegan Sosial (Rajawali: Jakarta, tt). 68

Sarmini, ”Politik Usaha Pengusaha Islam: Kiat Manipulatif

dalam Industri Penyamakan Kulit di Magetan Jawa Timur,” dalam

Ahimsa-Putra (Yogyakarta: Kepel, 2003).

38

Raharjana yang melihat ekonomi moral dan rasional

dari para pelakunya dapat dihadirkan secara bersama-sama

dalam dinamika dan dialektika ekonomi moral-rasional.

Studi ini belum memaparkan secara terperinci, misalnya

perilaku yang mempermainkan harga sebagai bagian dari

gerakan sosial. Mempermainkan harga itu dari para

pengusahanya kepada para pembeli baik pelanggan maupun

calon pelanggan. Hal ini sebenarnya yang juga dapat dilihat

dalam kaitannya dengan gerakan sosial (social movement)

dari para pelakunya.69 Sementara itu nilai-nilai etika bisnis

sudah banyak digali seperti Fakhruddin yang memfokuskan

pada etika produksi dalam perspektif ekonomi Islam.70

Khusus untuk usaha songket Palembang, para

peneliti terdahulu telah mengkaji dalam berbagai perspektif.

James Bennett dalam penelitian menyimpulkan nilai seni

Islam terapresiasi dalam kain songket Palembang.71

Sedangkan Syarofy,72 Lindawati,73 dan Uchino74 menilai

69

Destha T Raharjana, ”Siasat Usaha Kaum Santri: Ekonomi

Moral dan Rasional dalam Usaha Konfeksi di Mlangi Yogyakarta,”

dalam Ahimsa-Putra (Yogyakarta: Kepel, 2003). 70

Fakhruddin Sukarno, “Etika Produksi dalam Perspektif

Ekonomi Islam”, (Disertasi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

2010). 71

James Bennett, Crescent Moon: Islamic Art and Civilisation in

Southeast Asia (Adelaide: Art Gallery of South Australia, 2005). 72

Yudhy Syarofy, Ketika Biduk Membutuhkan Dermaga:

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian dan Pemanfaatan

Warisan Budaya. 73

Lindawati, “Songket: Simbol Kekuatan Budaya Lokal,”

(Malaysia: Universitas Kebangsaan Malaysia, 2004). Sebagai

perbandingan dapat dilihat Suwati Kartiwa, Kain Songket Indonesia

(Jakarta: Djambatan, 1996); Haziyah Hussin, “Peranan Songket dalam

Perkawinan Melayu: Golongan Istana dan Rakyat Biasa,” dalam Jurnal

Arkeologi Malaysia, Bilangan 17-2004, KDN PP 6026/10/03. 74

Megumi Uchino, “Socio-Cultural History of Palembang,”

Songket, Indonesia and the Malay World”, vol. 33, Issue 96 July 2006.

39

efisiensi usaha perajin songket Palembang di tengah

perbenturan budaya global dan upaya efektif melestarikan

ciri khas kain songket bernilai sejarah dan budaya. Riyanti

bahkan menyimpulkan telah terjadi pergeseran makna atau

nilai simbolis kain songket.75 Orang lebih cenderung bebas

dalam memilih warna atau motif kain songket, tanpa

melihat pada makna simbolis yang terkandung dalam kain

songket itu sendiri. Sementara, Abdullah76; Tim Peneliti

Deperindag77; serta Tim Proyek Penelitian, Pengkajian dan

Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Indonesia78 lebih

menekankan perhatian pada rendahnya kreatifitas dan

efisiensi dalam produktifitas para pengrajin kain songket

terutama dari kalangan perempuan.

Dalam bidang efisiensi kemitraan, Tim Peneliti

Direktorat Kerjasama dan Perdagangan Internasional

memberikan kesimpulan penelitian, yang menyebutkan satu

sisi, perlunya usaha segenap pihak menguatkan komoditas

songket Palembang sebagai salah satu komoditas Indonesia

75

Sari Ade Riyanti, “Makna Simbolis Kain Songket sebagai

Simbol Status,” (Semarang: Fakultas Teknik, Teknologi Jasa dan

Produksi Busana, Universitas Negeri Semarang, 2006). 76

Makmun Abdullah, Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan

Industri (Jakarata: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah

Nasional, tt), 77

Tim Peneliti Deperindag, Keberhasilan Pemberdayaan Usaha

Kecil dan Koperasi oleh BUMN di Lingkungan Departemen

Perdagangan dan Perindustrian (Jakarta: Departemen Perdagangan dan

Perindustrian, 2003). 78

Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai

Budaya, Traditional Ceremony in Relation with Natural Event and Belief

of The People in Sumatera Selatan Region (Jakarta: Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat

Sejarah dan Nilai Tradisional, 2000). Sebagai perbandingan lihat Jeanne.

Beker, “Sari to Sarong: Five Hundred Years of Indian and Indonesia

Textile Exchange,” American Craft, Augst/Sep, vol. 64, Iss. 4 (New

York: 2004).

40

yang memiliki reputasi strategis, sekaligus sebagai

komoditas rakyat yang akan meningkatkan kesejahteraan

rakyat, disisi lain adanya niat peran serta para pengrajin

untuk menggunakan modal usaha dari para mitra secara

efisiensi dan berdaya guna.79

Perbedaan atas studi-studi sebelumnya terletak pada

teoritisasi yang dibangun. Studi ini mengkaji salah satu item

amandemen keempat tahun 2004 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 33 (ayat

4...efisiensi berkeadilan...) yang mengatur pengelolaan

ekonomi. Hasil studi atas dianalisis pada usaha songket

Palembang yang menjadi salah satu usaha mikro dan kecil

andalan produk di Indonesia. Perbedaan utama dengan

penelitian sebelumnya terletak pada analisis yang melalui

kajian efisiensi berkeadilan dengan parameter ekonomi

Islam seperti termaktub dalam nilai-nilai muamalah

maliyah dan muamalah ma’daniyah.

C. Landasan Teori

Studi ini berangkat dari kelompok pemikir yang

memunculkan teori efisiensi yang berdasarkan nilai-nilai

kesejahteraan dan keadilan. Efisiensi Kesejahteraan

79

Tim peneliti Direktorat Kerjasama dan Perdagangan

Internasional, Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Indonesia dengan

Pengembangan Indikasi Geografis Non Pertanian (Jakarta: Direktorat

Kerjasama dan Perdagangan Internasional, 2008). Sebagai perbandingan

dapat dilihat juga hasil penelitian sejenis oleh Ozaman, N., “Protection of

Geographical Indications Food Products The Example of Champagne

Industry,” France. WIPO Asia and The Pacific Regional Symposium on

The Protection of Geographical Indications, November, New Delhi,

2005, 18-20; Blakeney, M., “Geographical Indications and TRIPS,”

Occasional Paper, no. 8, (Geneva: Quaker United Nations Office, 2001).

Lihat juga Escudero, S., “International Protection of Geographical

Indications and Developing Countries,” TRADE Working Papers, no. 10

(Geneva: South Centre, 2005).

41

mengandung dimensi sosial mencakup tersedianya

pelayanan hak-hak dasar bagi warga seperti papan, pangan,

pendidikan dan kesehatan; dan dimensi ekonomi mencakup

tersedianya lapangan pekerjaan bagi warga, kepemilikan

warga atas sumber-sumber produksi, maupun pendapatan

ekonomi masyarakat. Kedua dimensi akan memberikan

kontribusi kepada kesejahteraan secara merata dan adil

kepada rakyat, jika rakyat mempunyai akses terhadap

sumber-sumber produksi dan distribusi ekonomi.

Sedangkan, negara sebagai yang bertanggungjawab

mencapai janji kesejahteraan, terutama memainkan peran

distribusi sosial dan investasi ekonomi (kebijakan

ekonomi). Fungsi dasar negara adalah ”mengatur” untuk

menciptakan law and order dan ”mengurus” untuk

mencapai welfare, dengan menciptakan pembangunan yang

seimbang (balanced development), antara pembangunan

ekonomi dan pembangunan sosial.80 As}-Shadr

menekankan kedalam nilai kewajiban timbal balik.

Kewajiban untuk melakukan usaha yang terbaik satu sisi

dan memberikan bantuan kepada orang lain dalam batas-

batas kemampuan dan kekuasaannya.81

Hatta memaknai dengan efisiensi sosial atau “efisiensi

berkeadilan“, karena memang dalam pandangan Hatta

manusia sebagai makhluk individu dan sekaligus sebagai

makhluk sosial itulah yang harus diutamakan bukanlah

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Untuk

80

Didiet Widiowati, Kesejahteraan Sosial: Wacana,

Implementasi, dan Pengalaman (Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian

Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2005);

Isbandi Rukminto Adi, Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial

(Jakarta: FISIP UI Press, 2005). 81

Muhammad Baqir S}ada>r, Buku Induk Ekonomi Islam

(Jakarta: Zahra Publishing House, 2008); Lihat juga, M. Umer Chapra,

Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjuan Islam.

42

melindungi hal demikian, maka menurut Hatta cabang-

cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak, juga bumi dan air

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus

dikuasai oleh negara.82 Swasono menyimpulkan bahwa

Hatta menolak teori trickle-down effect karena dalam teori

ini rakyat hanya diberi rembesan (spill-over), dan ini berarti

posisi rakyat telah direduksi menjadi residual dan tanpa

rugi. Karena itu, kesejahteraan sosial dalam konsep Hatta

tidak terpisahkan dari keadilan dan kemakmuran pada

tataran ideologi kerakyatan.83

Dalam teori manfaat progresif yang dibangun oleh

Sarkar bahwa efisiensi berkeadilan yang mengarahkan pada

nilai kesejahteraan berarti memiliki kekhasan yaitu

ketercukupannya kebutuhan minimum, penguatan koperasi,

pengembangan industri, dan perancangan pembangunan.84

Teori ini didasarkan atas upaya menjamin terpenuhinya

lima kebutuhan dasar manusia, meyakini akan perlunya

penggunaan sumber daya yang secara maksimal dan

distribusi yang rasional, menjamin hak untuk bekerja

82

Menurut Hatta setiap orang boleh mempunyai milik, baik

sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Miliknya itu

terjamin, tidak boleh dirampas dengan semena-mena. Tetapi jika hak

miliknya tidak dipergunakan untuk kepentingan umum sedangkan

masyarakat menghendakinya, pemerintah berhak mempergunakannya

untuk itu, Mohammad Hatta, Ekonomi Terpimpin (Jakarta: Penerbit

Mutiara, 1979). 83

Lihat Sri-Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan

Sosial dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke the End of Laissez-Faire

(Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010). 84

Prabhat Ranjan Sarkar, Proutist Economics: Discourses on

Economic Liberation (India: Ananda Marga Publications, 1991).

43

sebagai suatu yang mendasar, membentuk moralitas

spiritualis untuk menuntun masyarakat ekonomi.85

Penguatan atas teori itu ditegaskan dalam sudut

pandang efisiensi berkeadilan yang diusung Swasono.

Konsep yang dibangunnya berdasarkan pada pandang

juridis formal, yaitu berangkat dari keyakinan bahwa

landasan hukum sistem ekonomi Pancasila adalah Pasal 33

UUD 1945, yang dilatar belakangi oleh jiwa Pembukaan

UUD 1945 dan dilengkapi oleh Pasal 23, 27 Ayat (2), 34

serta Penjelasan Pasal 2 UUD 1945. Orientasi teorinya juga

menghubungkan sila-sila dalam Pancasila sebagai landasan

sistem demokrasi di Indonesia.86 Nilai-nilai filosofis

efisiensi berkeadilan yang dibangun dalam satu kalimat

memberikan nilai kekuatan ekonomi Indonesia untuk tetap

berpijak pada kesejahteraan sosial. Pertama, perekonomian

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting

bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak

dikuasai oleh negara. Ketiga, bumi, air dan kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran

rakyat. Keempat, perekonomian nasional diselenggarakan

85

PROUT terdiri dari progress (maju), unilization (pemanfaatan),

dan theory (teori). Progress pada semua bidang fisik dan spiritual.

Membangun kemajuan efisien dan efektif dengan tetap melihat dampak

atas kemajuan, seperti penemuan mobil. Namun, selalu disertai

kecenderungan lawannya, seperti polusi dan meningkatnya resiko luka

dan kematian karena kecelakaan. Lihat Sohail Inayatullah, Understanding

Sarkar: the Indian Episteme, Macrohistory and Transformative

Knowledge (Leiden: Brill, 2002). 86

Lihat Sri-Edi Swasono, Ekspose Ekonomika: Mewaspadai

Globalisasi dan Pasar Bebas (Jogjakarta: Pusat Studi Ekonomi

Pancasila-UGM, 2010); Hadi Soesastro, Pemikiran dan Permasalahan

Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir (Yogyakarta:

Penerbit Kanisius, 2005).

44

berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional.

Efisiensi berkeadilan menunjukkan bahwa perilaku

ekonomi bangsa tidaklah boleh semata-mata

mempertimbangkan maksimalisasi keuntungan dan kepuasan

dari para pelaku ekonomi tetapi juga harus memperhatikan

kepentingan orang lain. terutama hak-hak setiap warga

negara untuk mendapatkan pekerjaan seperti yang terdapat

dalam pasal 27 ayat 2, sehingga mereka dapat hidup layak

dan sejahtera dengan hasil kerjanya (societal welfare),

bukan karena karitas dan atau jaminan serta santunan

sosial dari negara (welfare state) seperti dimungkinkan

juga oleh konstitusi yang terdapat dalam pasal 34 UUD

1945. Kelompok fakir miskin dan anak-anak terlantar yang

harus dibantu, adalah memang orang-orang yang belum

sempat diberi dan disediakan pekerjaan oleh negara.

Seperti diamanatkan dalam pasal 27 ayat 2. Jadi, dengan

dimasukan kata berkeadilan setelah kata efisiensi seperti

yang terdapat dalam pasal 33 ayat 4 tersebut, maka

individual preferences diubah menjadi social preference,

dan pareto efficiency yang statis diubah menjadi pareto

social-eficiency.87

87

Konsep tersebut mengubah paradigma efisiensi dalam ilmu

ekonomi digunakan untuk merujuk pada sejumlah konsep yang terkait

pada kegunaan pemaksimalan, serta pemanfaatan seluruh sumber daya

dalam proses produksi barang dan jasa, seperti pandangan Schultz yang

menyebutkan bahwa sebuah sistem ekonomi dapat disebut efisien bila

memenuhi kriteria berikut: (1) tidak ada yang bisa dibuat menjadi lebih

makmur tanpa adanya pengorbanan; (2) tidak ada keluaran yang dapat

diperoleh tanpa adanya peningkatkan jumlah masukan; (3) tidak ada

produksi bila tanpa adanya biaya yang rendah dalam satuan unit. Lihat

45

Penyatuan efisiensi berkeadilan dalam satu kalimat

untuk mentransformasi makna efisiensi pada tataran

ekonomi mikro maupun pada tataran ekonomi makro yang

terbentuk dalam nilai-nilai keadilan. Memberikan kekuatan

produktifitas selalu mengarah kepada kemas}lahatan

manusia secara menyeluruh, dan juga sekaligus

menekankan pentingnya efisiensi sosial.88 Dengan

demikian, nilai-nilai efisiensi berkeadilan juga bersama

dengan asas kekeluargaan, sebab tidak akan ada keadilan

tanpa berada dalam suasana kekeluargaan (ukhuwah

wathoniah). Tanpa adanya asas kekeluargaan maka keadilan

akan berarti perebutan, yang kuatlah yang akan menentukan

apa adil bagi si lemah, berlakulah di sini peradaban homo

homini lupus. Sebaliknya, dengan dalam masyarakat yang

melaksanakan asas kekeluargaan, keadilan akan terwujud

sendiri.89 Lain daripada itu, tetap harus diingat bahwa

asas kekeluargaan tidak bisa diganti dengan asas keadilan,

karena tidak akan ada keadilan yang genuine tanpa berada

dalam suasana kekeluargaan (ukhuwah wathoniah).

Swasono juga menguatkan konsep kebersamaan,

gotong royong, maju dan makmur bersama dengan teori

triple-Co yaitu Co-ownership (ikut serta dalam pemilikan

bersama), Co-determination (ikut memiliki dan ikut

menentukan kebijakan perusahaan), Co-responsibility (ikut

serta bertanggung jawab).90 Filosofis atas nilai-nilai

efisiensi berkeadilan sebagaimana dijelaskan dalam

landasan teori ini digunakan untuk menganalisis aktifitas

Walter J. Schultz, the Moral Conditions of Economic Efficiency

(London: Cambridge University Press, 2001). 88

Lihat Sri-Edi Swasono, Kembali ke Pasal 33 UUD 1945

Menolak Liberalisme. 89

Lihat Sri-Edi Swasono, Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan. 90

Sri-Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial:

dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire.

46

pengrajin-perajin songket pada wilayah produksi dan

distribusi dalam batasan studi, sehingga diketahui akar

penyebab, akibat dan solusinya melalui asas kebersamaan

dan kekeluargaan sebagai fondasi efisiensi berkeadilan.

Penguatan atas nilai-nilai tersebut didukung pula dengan

teori maqa>s}id shari>’ah. Teori ini penting untuk studi ini

sebab Chapra menilai efisiensi sumber daya dalam

perekonomian Islam ditentukan berdasarkan maqa>s}id.

Setiap penggunaan yang menggagalkan realisasi maqa>s}id

harus dipandang sebagai infesiensi (kesia-sian),91 penetapan

kesejahteraan dalam pembangunan ekonomi dalam Islam

harus bermuara kepada mas}lahat atau kebaikan, dan

kesejahteraan umat manusia untuk pemeliharaan lima

mas}lahat berdasarkan aturan shari‟ah.92 Dalam arti bahwa

konsep mas}lahat dalam bingkai terwujudnya tujuan

maqa>s}id shari>’ah bertujuan melindungi kemas}lahatan

manusia. Kemas}lahatan, dalam hal ini diartikan sebagai

segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia,

pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa

yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan

intelektual dalam pengertian yang mutlak.

Hak dasar kebutuhan ekonomi, sebagai kebutuhan

setiap individu warga masyarakat yang mesti diprioritaskan

pemenuhannya; hal tersebut juga merupakan kebutuhan

91

Muhammad Umer Chepra, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah

Tinjuan Islam. 92

Ahmad Raisu>ni>, Nażariyat al-Maqa>sid ‘Inda al-Ima>m al-

S}atibi (Beiru>t: al-Ma‟had al-„Lami li al-Fikri al-Islami, 1995). Sebagai

perbandingan lihat Shaikh „Abd al-Qa>dir al-Jaila>ni al-H}asani, al-

Ghunyah li T}a>lib T{a>riq al-Haqq fi> al-Akhla>q wa al-Tas}awwuf

wa al-Ada>b al-Isla>miyyah (Da>r al-Kutub al-Isla>miyyah, t.t., Juz I).

Lihat juga Izzuddin ibn Abd al-Salam, Qawa>id al-Ahka>m fi> Masa>lih

al-Ana>m (Kairo: al-Istiqa>mat, t.t); Hamka Haq, Al-Shat}}}ibi Aspek

Teologis Konsep Mas}lahah dalam Kitab al-Muwafaqat (Jakarta:

Erlangga, 2007).

47

akan barang dan jasa paling besar dari secara kuantitatif,

maka untuk itu juga diperlukan produksi yang besar pula;

sehingga hal tersebut akan meningkatkan demand atas

tenaga kerja, yang berarti akan mengurangi pengangguran.

Untuk membangun hal tersebut digunakan prinsip-prinsip

keadilan sosial dalam perspektif Islam yang meliputi:

Pertama, prinsip-prinsip keadilan sosial dalam kepemilikan.

Kepemilikan merupakan subjek penting dalam kerangka

keadilan ekonomi. Pengakuan atas hak kepemilikan adalah

prasyarat untuk berhubungan dalam melakukan transaksi

atas kekayaan.

Kedua, prinsip-prinsip keadilan sosial dalam

produksi. Kebutuhan dasar manusia terbentang dari

kebutuhan yang sifatnya individual (private goods) seperti

sandang, pangan dan papan, dan kebutuhan publik (public

goods) seperti pendidikan, kesehatan dan ilmu pengetahuan

dan teknologi. Semua bentuk kebutuhan tersebut

merupakan sarana kehidupan yang tak terelakkan. Untuk

memastikan keseimbangan dua kebutuhan tersebut,

penggunaan, penguasaan dan faktor-faktor produksi, serta

proses produksi harus berada dalam kerangka keadilan.

Ketiga, prinsip-prinsip keadilan dalam konsumsi. Keadilan

ekonomi dalam Islam tidak menghendaki dan mengakui

pola konsumsi yang murni materialistik.93 Perilaku

konsumsi harus berpijak pada prinsip keselamatan, yakni

sustainability dan investasi masa depan secara kontinyu.

Keempat, prinsip-prinsip keadilan dalam distribusi dan

redistribusi. Distribusi sebagaimana dirujuk dalam Islam

merupakan landasan pentingnya peredaran harta, kekayaan

dan pendapatan agar tidak terkonsentrasi di tangan orang-

orang tertentu yang sudah kaya atau berkecukupan secara

93

Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics: Theory and

Practice.

48

ekonomi (QS. al-Hashr [59]: 7). Kelima, prinsip-prinsip

keadilan dalam peran pasar dan negara. Dari sudut pandang

legitimasi, prinsip Islam secara tegas mengundang peran

negara dalam menata dan menegakkan keadilan sosial-

ekonomi.

Tujuan penerapan prinsip-prinsip keadilan tersebut

dalam aktivitas ekonomi adalah untuk mencapai

kesejahteraan baik pada tingkat individu maupun kolektif,

yang indikatornya bebas dari kemiskinan, memelihara harga

diri (tidak mengemis) dan kemuliaan (bebas dari jeratan

hutang). Upaya menjaga rasa keadilan dan menerapkan

prinsip-prinsip keadilan dalam rangka menuju

kesejahteraan melahirkan sejumlah implikasi dalam proses

pelembagaannya melalui: (1) penumbuhan nilai-nilai

keadilan sebagai motif bertindak dalam aktivitas ekonomi;

(2) perwujudan kebaikan dan kewajiban-kewajiban agama

dalam aktivitas ekonomi; (3) penegakan suatu sistem

manajemen sosial-ekonomi yang berkeadilan, manusiawi,

dan ramah lingkungan; dan (4) implementasi peran

pemerintah dalam menjalankan sistem politik dan kebijakan

yang adil dan mensejahterakan untuk semua.94

Teori kedua adalah maqa>s}id shari>’ah sebagai

dasar dalam menguatkan konsep efisiensi berkeadilan yang

merupakan akar ekonomi Islam. Menurut al-Sya>t}ibi>,

bahwa nilai-nilai yang dibangun dalam maqa>s}id

shari>’ah adalah kemas}lahatan dunia dan akhirat untuk

lima hal pokok yang tercakup dalam al-d}aru>riya>t al-

94

M. Umer Chapra, the Future of Economics: an Islamic

Perspektif; Hilad Jone, Strategic Management: an Integrate Approach;

Ali Abdul Rasul, Maba>di al-Iqtis}a>di fi> al Isla>m wa al-Iqt}as}a>di

li ad-Daulah al-Isla>miyah.

49

khams.95 Lima hal tersebut adalah agama (al-di>n), jiwa

(al- nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl) dan harta (al-

ma>l).96 Dalam studi ini untuk melakukan komparasi atas

teori efisiensi berkeadilan sekaligus membedah aktifitas

pengrajin dan perajin songket Palembang dalam memaknai

konsep-konsep yang berkembang dalam nilai-nilai

perekonomian Islam.

D. Metodologi

Penelitian ini adalah fundamental research97 dengan

menggunakan pendekatan penelitian induktif yang

bertujuan mengembangkan (generating) teori, dan

menemukan teori (grounded theory)98 yang berkenaan

dengan konsep efisiensi berkeadilan. Untuk mencapai

konsep efisiensi berkeadilan dilakukan pendekatan adaptif

yang berusaha melakukan penyesuaian diri berdasarkan

kondisi setempat seperti gagasan sosialisme Islam,

sosialisme kerakyatan, dan sosialisme demokrasi.99 Sumber

95Wahbah al-Zuhaili, Usu>l al-Fiqhi al-Isla>mi>

(Damaskus: Dar al Fikr, 1986), jld. 2; Muhammad Khali>d Mas‟u>d,

Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Surabaya: Al Ikhlas, 1995). 96

Abu Ishaq Syathibi. al-Muwa>faqāt fi> Us}ūl al-Shari>’ah.

jilid II. (Beirut: Da>r al-Ma‟rifah, 1973).

97

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian dibagi dua

yaitu: penelitian dasar (fundamental research) dan penelitian terapan

(applied research). Jenis penelitian dasar adalah penelitian yang

bertujuan untuk mengembangkan teori. Lihat Muhammad Nazir, Metode

Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). 98

Sekaren, Research Method for Business: a Skill Building

Approach (New York: John Wiley and Sons, Inc., 1992). Lihat juga Nur

Indriantoro dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis untuk

Akuntansi dan Manajemen (Yogyakarta: BPFE-UGM, 2002). 99

Volker Nienhaus, “Islamic Economic, Finance and Banking,

Theory and Practice in Islamic Banking and Finance, edited by

Butterworth Editorial Staff, (London: Butterworth, 1986). Menurut

50

data penelitian ini adalah (1) berbagai teoritisasi yang

berkenaan dengan nilai-nilai efisiensi berkeadilan; (2) hasil

kajian terhadap para pengrajin dan perajin usaha songket

Palembang yang menjadi responden baik melalui observasi

maupun wawancara mendalam.

Responden penelitian ini adalah para pengrajin dan

perajin songket Palembang. Secara umum pengrajin dan

perajin songket menyebar di seluruh desa wilayah

kabupaten kota di Sumatera Selatan. Untuk itu batasan

wilayah sampel (area sampling) hanya difokuskan di

tempat-tempat yang diidentifikasikan sebagai wilayah

mayoritas berdomisili para pengrajin dan perajin, yaitu (1)

Ki Rangga Santika Tangga Buntung, Kecamatan Ilir Barat

II dan Di wilayah Kecamatan Ilr Barat I Palembang. (2)

daerah Seberang Ulu Palembang, dan (3) desa Tanjung

Laut, Tanjung Pinang dan Limbang Jaya Kecamatan

Tanjungbatu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera

Selatan.100 Responden yang masuk dalam wilayah tersebut

Volker Nienhaus ada empat pendekatan utama dalam kajian mengenai

ekonomi Islam yaitu: Pertama, pragmatis; kecenderungan ini ditandai

dengan penolakan ideologi-ideologi ekonomi yang diikuti dengan upaya

mencampur berbagai gagasan dan teori yang dianggap paling praktis untuk

dilaksanakan. Kedua, resitatif; pendekatan yang mengacu pada teks ajaran

Islam, pendekatan ini mengacu pada hukum fikih, teologi, etika ekonomi.

Ketiga, pendekatan utopian dikembangkan dengan merumuskan model

manusia yang selanjutnya dikembangkan model masyarakat yang dicita-

citakan. Keempat, adaptif yang berusaha melakukan penyesuaian diri

berdasarkan kondisi setempat dan sejarah masing-masing umat Islam,

seperti gagasan sosialisme Islam; sosialisme kerakyatan; sosialisme

demokrasi. Lihat juga M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi

(Surabaya: Risalah Gusti,1999). 100

Pengungkapan kata “identifikasi” disebabkan tidak adanya

data kongkret jumlah masing-masing wilayah fokus kajian. Data-data

yang dimunculkan berdasarkan hasil observasi yang sering muncul nama

wilayah-wilayah tersebut ketika ditanya produksi hasil pada distribusi

songket Palembang. Data jumlah pengrajin berdasarkan penghitungan

51

menjadi fokus pengambilan data wawancara dengan

menggunakan metode snowball sampling.

Dalam menggali efisiensi berkeadilan pada usaha

songket Palembang dilakukan dengan pendekatan

konseptual (conceptual approach) dan pendekatan

perbandingan (comparative approach). Pendekatan

konseptual berkenaan dengan efisiensi dalam penggunaan

kapital, hak dan kewajiban bersama, sistem nilai, dan

kebersamaan peluang dari aspek kemitraan, bantuan, dan

pengembangan Sumber Daya Manusia dari konsep

kapitalis, ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam.

Pendekatan perbandingan (comparative approach) dalam

penelitian ini menggunakan komparasi mikro101 untuk

menilai efisiensi yang dibatasi pada teori efisiensi

berkeadilan dan teori maqa>s}id shari>’ah. Hasil kedua

pendekatan dinilai dari usaha songket Palembang pada

wilayah produksi dan distribusinya dalam batasan studi ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan

pustaka berkisar pada teori, efisiensi berkeadilan dalam

berbagai konsep ekonomi. Untuk menilai efisiensi

berkeadilan pada usaha songket Palembang sebagai objek

penelitian digunakan beberapa tahapan, yaitu: Pertama,

tahap observasi dengan mendatangi langsung sentra-sentra

usaha di wilayah responden yang telah ditentukan,

mengamati keadaan dan aktifitas orang-orang yang terlibat

dalam proses pembuatan songket, mencatat kejadian-

kejadian yang nampak terutama ekspresi saat menjawab

dari daftar nama-nama yang diinventarisir Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi (DesPerinDagKop) Kota Palembang tahun

2009-2010 yang menyebutkan bahwa di wilayah Sumatera Selatan sudah

ada 660 unit usaha songket, dengan jumlah 3.760 sampai 4000 pengrajin-

perajin. 101

Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum

Normatif (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006).

52

spontan beberapa pertanyaan peneliti. Sebelum peneliti

melakukan penelitian dengan fokus kajian ini, peneliti telah

melakukan studi terhadap aktifitas kerajinan songket di

Palembang diantaranya: (1) Usaha Songket dan Jumputan

Palembang dalam Perspektif Fiqh Muamalah; (2)

Efektifitas Akte di Bawah Tangan dalam Produksi dan

Distribusi Usaha Songket Mustika Mandiri Palembang.

Khusus untuk sejarah kain songket telah diteliti sebelumnya

dengan judul Etnografi Kain Songket Palembang. Dengan

demikian, peneliti sudah memiliki pengetahuan awal yang

cukup mendalam tentang sejarah dan dinamika pengrajin

dan perajin songket di Palembang. Sedangkan yang

berkaitan dengan responden dan informan penelitian,

peneliti tidak mengalami kesulitan dengan pengrajin dan

perajin songket, di mana peneliti sendiri tim pakar gender

Kementrian Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan

(2004-2010) yang setiap pelatihan berhubungan dengan

narasumber dan peserta dari kepala sekolah, guru,

stakeholder yang juga pengrajin, ataupun pengggiat usaha

mikro dan kecil pada usaha songket maupun yang tinggal

disekitar lingkungan usaha songket. Dengan demikian,

peneliti telah memiliki modal yang memadai untuk

berhubungan dengan mereka, baik dalam konteks

kepentingan wawancara, maupun yang berkaitan dengan

observasi. Namun demikian sebagai seorang peneliti tetap

menjaga jarak yang memungkinkan terjadi bias dalam

menerima informasi.

Dalam tahapan observasi, peneliti telah melakukan

aktifitas observasi sejak 2007, dua tahun sebelum peneliti

diterima program doktor di sekolah Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,

diantaranya hadir beberapa kali sebagai partisipan dalam

pelatihan manajemen sederhana Usaha Mikro Kecil dan

Menengah yang diselengarakan Kementrian Perindustrian

53

dan Perdagangan, dan nara sumber penggiat

pengarusutamaan gender untuk wilayah Sumatera Selatan.

Selama masa pelatihan, peneliti sudah mendapatkan info

awal dari peserta yang berkenaan dengan problematika

usaha songket di Sumatera Selatan. Kelanjutan observasi

juga digunakan dalam proses penelitian disertasi

berlangsung untuk memperoleh data tentang hal-hal, yang

karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek

penelitian secara terbuka dalam wawancara. Kedua,

wawancara dengan responden seputar produksi dan

distribusi dalam batasan studi ini baik secara langsung yang

direkam lewat media MP4, tape recorder, maupun jawaban

tertulis. Ketiga, dokumentasi yang berhubungan dengan

usaha songket Palembang, baik dalam bentuk poto,

manuskrif dan buku yang diterbitkan pengrajin songket.

Validitas data dilakukan dengan trianggulasi sumber dan

teori.

Secara umum wilayah observasi dibagi dalam 3

kelompok yang disimpulkan selama masa observasi dan

wawancara dengan ciri khas masing-masing. Pertama,

kelompok wilayah kecamatan Ilir Barat I Palembang

adalah: (1) kelompok pengrajin dan perajin yang memiliki

usaha dekat dengan instansi pemerintah yang cepat

mendapatkan akses informasi; (2) kelompok ini lebih

kreatif; (3) memiliki buku tentang sejarah songket; (4) tidak

terlalu bersentuhan dengan rumah-rumah penduduk, sebab

mereka terkoordinir dalam sentra-sentra kerja yang jarak

tinggal berjauhan; (5) antusias menjawab pertanyaan,

terbuka dan berwawasan.

Kedua, kelompok Wilayah Kecamatan Ilir Barat II

(wilayah sekitar Ki Rangga, Tangga Buntung). (1)

pengrajin dan perajin sebagian menerima dengan baik pada

masa wawancara, sebagian terkesan acuh dan tidak respon.

Hal ini terkait dengan kebosanan dengan berbagai

54

wawancara dan publikasi yang tidak pernah mereka rasakan

hasilnya; (2) aktifitas kerja berbagai bentuk. Sebagian

bekerja di rumah dan bertransaksi jual beli dirumah,

sebagian memiliki toko atau butik yang berhubungan

dengan rumah dan tempat bertenun, sebagian membentuk

kelompok-kelompok sentra pada masing-masing keahlian

(pada tenun, dan pemintalan benang); (3) lebih banyak

membanggakan bantuan pemerintah yang diterima; (4)

lebih banyak membanggakan jaringan dan tamu yang

berbelanja; (5) tertutup dalam memberikan info prosedur

mendapatkan bantuan dari BUMN.

Ketiga, kelompok Wilayah Seberang Ulu I

Palembang adalah: (1) aktifitas harian berkisar pada proses

tenun songket; (2) kreatifias menunggu pesanan; (3) terbuka

dalam menjelaskan proses usaha, namun tertutup masalah

jaringan kemitraan usaha; (4) aktifitas kerja banyak di

rumah; (5) bersentuhan dengan aktifitas masyarakat sekitar;

(6) lebih banyak mengeluh persoalan bantuan pemerintah.

Keempat, kelompok pengrajin dan perajin wilayah

Kabupaten Ogan Ilir (1) terbuka dengan pendatang yang

mewancarai berkenaan dengan hasil usaha kerja tenun

songket; (2) aktifitas komunikasi perempuan menunggu

masa senggang; (3) menenun di rumah-rumah dengan

kapasitas tempat terbatas; (4) tidak terlalu banyak

menuntut, sebab kesadaran mereka rendahnya pengetahuan

yang berkenaan dengan kinerja usaha yang baik; (5)

penjualan dengan sistem menunggu pembeli atau dibawa ke

pasar oleh keluarga penenun; (6) tertutup pada masalah-

masalah yang berkenaan dengan kebersamaan dalam

kemitraan usaha; (7) lebih banyak berkomunikasi dengan

“pengumpul”.

Analisis data adalah analisis kualitatif dengan

menggunakan grounded theory research dengan cara yaitu:

(1) mengumpulkan data untuk menyusun/menemukan suatu

55

teori baru. (2) berkonsentrasi pada deskripsi yang rinci

mengenai sifat atau ciri dari data yang dikumpulkan untuk

menghasilkan pernyataan teoritis secara umum. (3) menilai

jalinan hubungan antara realitas lapangan pada usaha

kerajinan songket Palembang, kemudian mengujinya

dengan teoritisasi efisiensi berkeadilan yang didapat. (4)

didasarkan dari akumulasi data yang telah di dapat, peneliti

mengembangkan suatu teori baru dalam konstruk efisiensi

berkeadilan.

EFISIENSI BERKEADILAN

DALAM PERKEMBANGAN PEMIKIRAN

EKONOMI

Bab ini dikaji dalam menilai konsep efisiensi berkeadilan

pada aspek produksi dan distribusi dalam pemikiran

ekonomi kapitalis, ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam.

Selanjutnya dilakukan perbandingan pemikiran ketiganya.

Penilaian dan perbandingan tersebut ikut memperkuat

teoritisasi akar munculnya efisiensi berkeadilan dalam

amandemen pasal 33 UUD 1945. Hasil kajian bab ini

menjadi penting untuk menilai implementasi konsep

efisiensi berkeadilan pada ranah usaha mikro dan kecil

dengan fokus usaha songket Palembang.

A. Ekonomi Kapitalis Pertanyaan dasar sub ini adalah bagaimana efisiensi

berkeadilan dalam hal produksi dan distribusi. Aspek

produksi yang meliputi (1) bagaimana pendayagunaan

kapital1 dalam membangun, menguatkan dan meningkatkan

1Kapital dalam studi ini adalah faktor produksi buatan manusia

seperti mesin dan pabrik yang dipergunakan untuk memproduksi barang

lain. Lihat Tony Hartono, Mekanisme Ekonomi, dalam Konteks Ekonomi

Indonesia (Bandung: Rosda Karya, 2006). Penjelasan lebih luas dapat

pula dilihat dalam Winardi, Kamus Ekonomi (Bandung: Alumni, 2000);

Kedua

57

58

barang dan jasa secara efisien untuk mencapai

kemakmuran; (2) nilai kebebasan berusaha dan

berkreatifitas; (3) hak dan kewajiban. Dari aspek distribusi

ditekankan pada kemitraan. Menjawab hal tersebut dikaji

lewat dua tokoh pemikir kapitalis yaitu Adam Smith dan

Vilfredo Pareto.2 Adam Smith merupakan pelopor sistem

kapitalisme,3 sedangkan pareto merupakan salah seorang

ekonom modern dalam barisan kynesian yang sangat

mashur di Amerika.4

Dua tokoh tersebut merupakan representasi utama

konsepsi ekonomi kapitalisme, yang dibuktikan dengan

banyaknya ekonom dewasa ini yang berpijak pada

pemikiran kedua tokoh tersebut. Diantaranya Walt W.

Rostow5, Evsey Domar dan Roy Harrod yang dikenal

Bas van Leeuwen, Human Capital and Economic Growth in India,

Indonesia, and Japan: a Quantitative Analysis, 1890-2000 (The

Netherlands: Universiteit Utrecht, 2007). 2G. Eisermann. "Pareto, Vilfredo (1848-1923)", International

Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 2001. Vilfredo

Pareto; Hans L Zetterberg, the Rise and Fall of Elites: an Application of

Theoretical Sociology (New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers,

1991). 3Lihat Jhon Rae, Life of Adam Smith, 2006; Lihat juga

Baharuddin, Negara dan Sistem Perekonomian dalam Pemikiran Ibnu

Taimiyah dan Adam Smith (Mataram, Yayasan Cerdas Press, 2006). 4Lihat Michael Szenberg; Aron A. Gottesman; Lall Ramrattan,

Paul A. Samuelson: on Being an Economist (New York: Jorge Pinto

Books, 2005); Paul Anthony Samuelson; William D Nordhaus,

Economics (Boston, Mass.: McGraw-Hill/Irwin, 2001). 5Walt. W. Rostow, ”the Stages of Economic Growth: a Non

Communist Manifesto”, dalam Guide to Sustainable Development and

Environmental Policy, N S Mirovitskaia; William Ascher eds.

(Durham: Duke University Press, 2001); lihat juga Johan Norberg, in

Defense of Global Capitalsm (Washinton: Cato Intitute, 2001); Jonathan

Porritt, Capitalism as If the World Matter (London: Cromwell Press,

2007).

59

Harrod-Domar6, Nicolas Barr dalam Economics of the

Welfare State (2004), Pindyck dan Rubinfeld dalam

Microeconomics (2008), serta beberapa tokoh ekonomi

kapitalis kontemporer lainnya yang menjadi rujukan studi

ini. Sebagai dasar awal, sistem ekonomi kapitalis

merupakan sistem sosial yang lahir dari relasi hubungan

produksi dan tenaga produktif, sekaligus sebagai respon

atas perdebatan klasik antara kaum merkantilisme dan kaum

fisiokrat tentang upaya meningkatkan kekayaan.7

Hak milik atas barang modal atau alat-alat produksi

lain seperti tanah, mesin dan sebagainya akan efektif bila

berada dan dipergunakan melalui tangan perorangan. Setiap

6Lihat K. R. Gupta, Economics of Development and Planning:

History, Principles, Problems and Policies (New Delhi : Atlantic

Publishers and Distributors, 2009); lihat juga Kaushik Basu, Analytical

Development Economics: the Less Developed Economy Revisited

(Cambridge: MIT Press, 2003). 7Menurut kaum merkantilisme, kekayaan negara akan meningkat,

jika negara menjual (mengekspor) lebih banyak daripada membeli

(mengimpor), di samping itu sistem perekonomian yang terbaik adalah

suatu sistem perekonomian di mana negara harus melakukan campur

tangan seluas-luasnya terhadap dunia usaha dan perdagangan luar negeri.

Tokoh merkantilisme diantaranya Montchreten (1575-1621), Edward

Misselden (1608-1654), dan Thomas Mun (1571-1641). Sementara kaum

fisiokrat berpendapat bahwa kekayaan negara bisa meningkat, jika negara

mengembangkan basis perekonomiannya pada pertanian. Di antara pokok

pikiran fisiokrat yang dalam perkembangannya menjadi dasar liberalisme

adalah kebebasan ekonomi, yakni bebas dari segala macam kontrol akan

mengakibatkan terciptanya masyarakat yang makmur dan teratur. Tokoh

fisiokrat diantaranya Francois Quesnay, Barthelemy de Laffemas (1545-

1611), Antoine deMontchretien (1575-1621), Jean Baptiste Colbert

(1619-1683), Marshal Vauban (1633-1707), Pierre le Pesant de

Boisguilbert (1646-1714). Lihat Jean F. Lyotard, the Postmodern

Condition (USA: Manchester University Press, 1984); perbandingan lihat

Yunan Labib Rizq, Urubbah fi> ‟asr al-Ra‟sumaliyah (Kairo: Dar al-

Thaqafah al-Arabiyah, 2000); Deliarnov, Ekonomi Politik (Jakarta:

Gelora Aksara Pratama, 2006); Alan Greenspan, Abad Prahara: Ramalan

Kehancuran Ekonomi Dunia Abad ke-21 (Jakarta: Gramedia, 2007).

60

orang (individu) berhak dan bebas menggunakan,

mengembangkan dan mencari keuntungan dari modal yang

dimiliki untuk berusaha melakukan aktivitas ekonomi

melalui berbagai produksi, dan negara tidak boleh ikut

campur dalam semua aktivitas ekonomi yang bertujuan

mencari keuntungan (profit).8 Artinya, keabsahan efisiensi

sebuah aktifitas usaha dalam mencapai keuntungan

diperbolehkan selama aktivitas kegiatan tersebut sesuai

dengan peraturan yang ditetapkan negara. Sehingga

pembangunan sebagai sebuah proses mencapai kemajuan

kehidupan masyarakat. diukur dengan kemajuan material.9

Upaya mencapai kepuasaan diri melalui tingkat

pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menjadi ciri pokok

kehidupan di seluruh dunia, dan konsumsi barang menjadi

sumber kenikmatan yang paling besar, sekaligus menjadi

8Deborah Waynes, ”Management of the United Nations Laissez-

passer”, Articel 11.2 of Justatute (Geneva: United Nations, 2005); Hayek,

“Price Expectations, Monetary Disturbances, and Malinvestments,”

dalam Profits, Interest, and Investment (New York: Augustus M. Kelley,

1975). Dalam buku Wilber Moore, Economy and Society (Random

House, 1955) yang meminjam dari buku besar Max Weber sosiolog

Jerman, Wirtschaft and Gesellschaft atau Economy and Society

(Tubingen, JCB Hohr, 1910) jelas bahwa ekonomi dianggap wilayah kecil

yang merupakan bagian dari wilayah besar masyarakat. Dengan

perkembangan masyarakat yang makin komplek, kehidupan ekonomi

menjadi makin penting dan lama-kelamaan dalam sistem (ekonomi)

kapitalisme seakan-akan menjadi jauh lebih penting ketimbang

masyarakat sendiri. Lihat Mubyarto, a Development Alternative for

Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002). Lihat juga

Nabil Abdul Salam Shakir, “al-Fasl al-Ma>li Li al Masru>‟at (al-

Sakhshiah-al Tan‟bi>u-al I‟laju-minha>j al-Tahli>l),” artikel diakses

pada 5 Mei 2010 dari www.kotubaria.com, 2006. 9T.S. Kuhn, 1996, the Structure of Scientific Revolutions, 7rd Ed.

(Chicago: The University of Chicago Press, 2001). Pemahaman terhadap

pembangunan dikaji pula dalam Muhammad ibn Ahmad al-Ansho>ri al-

Qurtu>bi, al-Ja>mi‟ah li Ahka>m al-Qur‟a>n, juz. 33 (Beirut: Da>r al-

Qutb al-„Ilmiyya, 1993).

61

tolak ukur manusia yang paling tinggi.10 Bergunanya suatu

barang merupakan syarat mutlak bagi berlakunya nilai

tukar.11

Pembahasan kategori pertama yang disebut nilai

guna (utility value) dalam kapitalisme diwakili oleh

pandangan teori kepuasan batas atau teori kepuasan akhir

(marginal satisfaction theory). Teori kepuasan batas

(marginal satisfaction theory) atau guna marginal

(marginal utility), ialah kepuasan atau nilai kegunaan yang

diperoleh seseorang (konsumen) dari mengkonsumsi unit

terakhir barang yang dikonsumsinya.12 Nilai guna yang

menjadi pandangan kapitalisme ini juga disebut “nilai

subyektif” karena sifatnya yang sangat subyektif bagi setiap

individu. Dalam pengukuran nilai guna, diasumsikan bahwa

tingkat kepuasan seseorang dapat diukur. Sedangkan satuan

ukur untuk mengukur kepuasan seseorang disebut util

(satuan kepuasan).13

Berdasarkan hal tersebut maka efisiensi nilai guna

suatu barang dan jasa dalam kapitalisme ditentukan oleh

penilaian subyektif individu dari satu unit atau beberapa

unit barang yang dikonsumsinya pada saat mencapai

kepuasan maksimum. Dengan demikian berdasarkan

10

Jhon K. Galbraith, the New Industrial State, 5th edition (New

York: New American Library, 2000). Lihat juga M. Umer Chapra, al-

Qur‟an Menuju Sistem Moneter yang Adil (Yogyakarta: Dana Bakti

Prima Yasa, 2003). 11

Joseph Francis Zimmerman, Interstate Economic Relations

(Albany: State University of New York Press, 2004). Lihat juga Anthony

James Gregor, et al, Ideology and Development (Berkeley: Inst. of East

Asian Studies, Univ. of Calif., Center for Chinese Studies, 1981); Mark

Blaug,Who's Who in Economics (Cheltenham: Elgar, 2003). 12

Soediyono Reksoprayitno, Ekonomi Makro: Analisis Islam dan

Permintaan-Penawaran Agregatif (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas

Ekonomi, 2000). 13

Taqiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi

Alternatif: Perspektif Islam.

62

“hukum guna batas yang semakin menurun”, pada titik

tertentu nilai guna suatu barang menurun, pada titik tertentu

pula suatu barang tidak dianggap berguna bagi individu,

dan bahkan pada titik negatif barang tersebut dianggap

sama sekali tidak berguna. Dari teori ini diketahui bahwa

seorang individu dituntut mengkonsumsi barang sebanyak-

banyaknya sampai batas kepuasan maksimum, bukan

sampai batas sesuai kebutuhan. Nilai tukar (exchange

value) didefinisikan sebagai kekuatan tukar suatu barang

dengan barang lainnya atau nilai suatu barang yang diukur

dengan barang lainnya.14 Sedangkan, untuk mencapai

mekanisme pertukaran yang sempurna atau untuk

menghindari kesulitan penaksiran nilai tukar suatu barang

terhadap barang lainnya, maka harus ada alat tukar (medium

of exchange) yang menjadi ukuran bagi semua barang dan

jasa.

Nilai uang merupakan alat tukar yang memudahkan

transaksi. Pertemuan antara uang dengan barang yang

dinilai dengan sejumlah uang disebut harga (price). Jadi,

harga merupakan sebutan khusus nilai tukar suatu barang.

Atau dapat dikatakan perbedaan antara nilai tukar dengan

harga, adalah nilai tukar merupakan penisbatan pertukaran

suatu barang dengan barang-barang lainnya secara mutlak,

sedangkan harga merupakan penisbatan nilai tukar suatu

barang dengan uang. Sistem ekonomi yang

mengoperasionalkan dasar-dasar itu adalah ekonomi dengan

persaingan bebas, yang diatur oleh tangan yang

tersembunyi. Proteksi dalam berbagai kegiatan ekonomi

ditiadakan, monopoli dihapuskan, dan setiap orang tahu apa

yang terbaik untuk dirinya dan apa yang sebaiknya

14

Peter McLaren, Capitalists and Conquerors: a Critical

Pedagogy Against Empire (Lanham, MD: Rowman and Littlefield

Publishers, 2005); Anthony Cutler, Marx's 'Capital' and Capitalism

Today (London: Routledge, 1978).

63

dipertukarkan bagi orang lain, sehingga kekayaan bangsa

dapat meningkat.15

Teori nilai yang digunakan Adam Smith adalah teori

biaya produksi, walaupun semula dia menggunakan teori

nilai tenaga kerja. Barang mempunyai nilai guna dan nilai

tukar. Biaya produksi menentukan harga relatif barang,

sehingga tercipta dua macam harga, yakni harga alamiah

dan harga dasar. Dalam jangka panjang harga pasar akan

cenderung menyamai harga alamiah.16 Namun tidak

demikian, dengan teori nilai tersebut, timbul persoalan

diamond-water paradox, yaitu sebuah pertanyaan dasar

“efisienkah komoditas pokok dihargai murah, sedangkan

barang yang tidak pokok dihargai begitu mahal?”.

Rintisan teori produksi dan distribusi fungsional

Adam Smith tersebut berpijak pada sumber kekayaan

bangsa adalah kapital, tenaga kerja yang keterampilannya

berbeda-beda dan modal. Kapital memiliki berbagai makna,

dalam abad ke-16 dan 17 istilah "kapital" dipergunakan

untuk menunjuk kepada (1) stok uang yang akan dipakai

untuk membeli komoditi fisik yang kemudian dijual guna

15

Maurice Allais, “The General Theory of Surplus as a

Formalization of the Underlying Theoritical Thought of Adam Smith, His

Predecessors and His Contemporaries,”. Beberapa kajian terkait dengan

penolakan pemikiran Laissez-Faire dalam konteks Indonesia dapat dilihat

Sri-Edi Swasono, Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Liberalisme

(Jakarta: Yayasan Hatta, 2010); LAN, Beberapa Catatan Kecil

Menyongsng dan Melewati 2004: Fokus dan Solusi Menuju Terwujudnya

Good Governance (Jakarta: LAN, 2003); Hadi Susastro, Pemikiran dan

Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir:

1959-1966 (Jakarta: Kanisius, 2005). 16

James M. Buchanan, ”The Supply of Labour and Extent of the

Market,” dalam Adam Smith‟s Legacy: His Place in the Development of

Modern Economics, ed. Michal Frey (London: Taylor and Francis e-

Library, 2005). Lihat lebih luas penjelasan Rima, Inggrid H, eds.

Devolopment of Economics Analysis (London: Routledge, 2001); Murray

N. Rothbard, Classical Economics (Hants.: Edward Elgar, 1995).

64

memperoleh keuntungan, atau (2) stok komoditi itu sendiri.

Pada waktu itu, istilah stock dan istilah kapital sering

dipakai secara sinonim. Pembedaan ini didasarkan atas

kriteria sejauh mana suatu unsur modal itu terkonsumsi

dalam jangka waktu tertentu (misal satu tahun). Jika suatu

unsur modal itu dalam jangka waktu tertentu hanya

terkonsumsi sebagian, sehingga hanya sebagian (kecil)

nilainya menjadi susut, maka unsur itu disebut fixed kapital

(misal mesin, bangunan, dan sebagainya). Tetapi jika unsur

modal terkonsumsi secara total, maka ia disebut circulating

kapital (misal tenaga kerja, bahan mentah dan sarana

produksi).17

Dalam perspektif kapitalis, kapital bukanlah sekedar

uang untuk membeli barang-barang yang digunakan untuk

produksi. Kapital adalah continous transformation dari

Money-Commodity-Money (MCM). Jadi, ia adalah proses

repretitif dan ekspansif. Proses ini dilakukan lewat

organisasi perdagangan dan produksi. Keberadaan fisik dari

kapital justru merupakan kendala yang mesti dihilangkan

dengan mengkonversi komoditi kembali menjadi uang.

Meski komoditi ini dijual, uang yang dihasilkan tidak

dianggap sebagai produk atau hasil akhir, namun harus

dilihat sebagai sebuah tahapan dari siklus yang tak berakhir.

John Stuart Mill dalam Principle of Political Economy

(1848) menggunakan istilah "kapital" dengan arti: (1)

barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan barang

lain, dan (2) suatu dana yang tersedia untuk mengupah

buruh. Pada akhir abad ke-19, modal dalam arti barang fisik

17

Nicolas Barr, Economics of the Welfare State. Lihat juga

Ah mad ibn Muhammad T ah a>wi> dan Jeanette A Wakin, the Function of

Documents in Islamic Law: the Chapters on Sales from T aha>wi's

Kita>b al-Shuru>t al-Kabi>r (Albany: State University of New York

Press, 1972). Bandingkan dengan Muhammad Hilmi Murod, Ma>lia al-

Daulah, www. kotobarabiah.com, 2000; Mahrus Husen, Ida>rah al-

Mansyaa>t al-Ma>liyah, www. kotobarabiah.com, 2001.

65

yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain,

dipandang sebagai salah satu di antara empat faktor utama

produksi (tiga lainnya adalah tanah, tenaga kerja, dan

organisasi atau managemen). Para ahli ekonomi neo-klasik

pun menggunakan pandangan ini, seperti Hiks dalam Value

and Kapital (1939), Marshall dalam Principles of

Economies (1891), dan Pareto dalam buku Manuel d‟

Economie Politique (1909).18

Manusia memiliki dorongan akan prestige dan

distinction. Dorongan untuk memperoleh prestige objects

meskipun perlu, bukanlah kondisi yang suffient bagi

dorongan akan kapital (wealth). Prestige dan distinction

memperbesar dan memberikan status bagi pemiliknya,

namun ia belum tentu memberikan kemampuan memaksa

kepada orang lain. Kapital dalam konsep kapitalis berbeda

dari prestige goods, karena pemiliknya mempunyai

kemampuan untuk mengarahkan dan memobilisasi aktivitas

masyarakat, meskipun ia mungkin tidak memiliki reputasi

atau otoritas politik, kapital adalah power. Dilihat dari

aspek kemunculan dan pertumbuhannya yang berhubungan

dengan kapital, maka kapitalisme adalah bentuk sosial

dimana di dalamnya akumulasi kapital menjadi dasar

organisasi dalam kehidupan sosio-politik. Akumulasi

kapital sendiri adalah proses sosial yang berkesinambungan

dari money to commodity to money yang lebih besar lagi

(M-C-M) yang didasari oleh kehendak individu untuk

mengakumulasi wealth yang menjadikannya memiliki

power, prestige dan dictinction sekaligus.19

18

Penjelasan lebih luas lihat Soemitro Djojohadikusumo,

Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

1991). 19

Edward Wayne Younkins, Capitalism and Commerce:

Conceptual Foundations of Free Enterprise (Lanham: Md. Lexington

Books, 2002); Jerry Z. Muller, The Mind and The Market: Capitalism in

Modern European Thought (New York: Alfred A. Knopf, 2002). Lihat

66

Dengan demikian, kapital adalah suatu konsep

abstrak yang manifestasinya dapat berupa barang atau uang

dan tidak cukup diterangkan hanya dengan satu definisi.

Konseptualisasi Marx mengenai kapital, dijabarkan secara

sederhana dalam enam butir pokok berikut ini seperti

dikutip oleh Bottomore, yaitu: Pertama, transformasi uang

menjadi modal berjalan melalui proses tertentu, terdiri dari

dua rangkaian transaksi dalam suasana sirkulasi, yaitu: (1)

menjual komoditas (K) dan uang yang diterima (U) dipakai

untuk membeli komoditas lain; dan (2) membeli komoditas

untuk kemudian dijual lagi (secara bagan: K-U-K; dan U-

K-U). Kedua, dalam rangkaian transaksi itu faktor "nilai"

menjadi penting, sebab terutama dalam U-K-U, transaksi itu

hanya bermakna jika jumlah uang pada titik akhir menjadi

lebih besar daripada jumlah asal. Kalau pertukaran itu

merupakan pertukaran nilai yang setara, apabila tidak

setara, berarti nilai itu sendiri tidak tercipta. Marx

menjawab persoalan ini dengan menerapkan "nilai-guna".

Nilai guna mempunyai sifat "menciptakan" nilai tambahan

atau "nilai-lebih". Komoditas yang mempunyai nilai-guna

seperti itu adalah tenaga kerja.

Ketiga, jalur K-U-K, secara tipikal mengacu kepada

transaksi pengupahan tenaga kerja. Buruh menjual

tenaganya untuk memperoleh sejumlah uang (yang pada

gilirannya dipakai untuk membeli barang lain (pangan, dan

lain-lain kebutuhan) yang diperlukan untuk dapat

mereproduksi tenaganya. Karena itu dalam transaksi ini,

uang sama sekali tidak bertindak sebagai modal.20

juga Ann E. Cudd, Analyzing Oppression (New York: Oxford University

Press, 2006); sebagai perbandingan E. Ray Canterbery, The Making of

Economics (River Edge, N.J.: World Scientific Pub., 2003). 20

Tom Bottomore dan Robert J. Brym, the Capitalist Class: an

International Study (Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1989).

Lihat juga T B Bottomore, the Socialist Economy: Theory and Practice

(London: Harvester Wheatsheaf, 2000); Ross B. Emmett, Research in the

67

Keempat, sebaliknya, jalur U-K-U merupakan transaksi

yang mencakup pembelian sarana produksi, yang kemudian

diolah menjadi produk, untuk selanjutnya dijual dalam

rangka memperoleh uang lebih banyak. Berbeda dengan

upah yang dibelanjakan untuk membeli barang yang

dikonsumsi dan kemudian lenyap sama sekali, dalam jalur

U-K-U ini uang hanya merupakan "advance" untuk

kemudian muncul kembali dalam jumlah yang lebih

banyak. Disinilah, uang ditransformasikan menjadi kapital

dalam suatu proses historis ketika tenaga kerja menjadi

komoditas.

Kelima, dengan demikian, modal dalam konsep Marx

adalah "nilai yang membengkak sendiri" (self expanding

value) atau "nilai dalam gerak" (value in motion). Keenam,

constant kapital (CC) dan variable kapital (VC). CC adalah

bagian dari modal yang dikeluarkan (advance) untuk diubah

menjadi sarana produksi yang dalam proses produksi tidak

mengalami perubahan nilai. Artinya, "nilai" sarana produksi

itu disimpan dalam "nilai" produk yang dihasilkan, suatu

proses pengalihan "nilai" melalui proses kerja. Proses

produksi adalah transformasi "nilai-guna". Nilai-guna dari

barang (sarana produksi) yang diolah, dikonsumsi. Tetapi,

"nilai" barang itu sendiri dialihkan ke dalam produk baru.

VC adalah bagian dari modal yang dikeluarkan untuk

diubah menjadi tenaga kerja yang dalam proses produksi

kegiatannya menuju kepada dua arah, yaitu produksi nilai

setaranya sendiri, dan di lain pihak menghasilkan "nilai-

tambah", yang besarnya beragam menurut keadaan.21

Dari aspek pemahaman kapital, tenaga kerja hanya

sebagai buruh yang menjual tenaganya untuk memperoleh

History of Economic Thought and Methodology a Research Annual

(Emerald Group Pub Ltd, 2009). 21

Tom Bottomore dan Robert J. Brym, the Capitalist Class: an

International Study.

68

sejumlah uang selanjutnya dipakai untuk membeli barang

kebutuhan masing-masing buruh. Semua sarana produksi

hanya difokuskan pada pengolahan menjadi produk yan

kemudian menjual dengan mendapatkan keuntungan

maksimal. Artinya mesin, bangunan (fixed capital); Tenaga

kerja, bahan mentah, sarana produksi (circulating capital)

dalam pemikiran smithan bernilai guna untuk mendapatkan

keuntungan sebesar-besarnya dan memberikan nilai

tambah orang perseorangan. Selanjutnya dari aspek hak

dan kewajiban, kelompok kapitalis berpijak pada

peningkatan utility sekaligus mengakui adanya hak

kepemilikan individual, kebebasan memiliki harta secara

persendirian, persaingan bebas dan ketidaksamaan

ekonomi, dan karenanya berlaku hukum untuk

mengeksploitasi tenaga kerja, baik laki-laki, perempuan dan

anak-anak dengan upah yang rendah.22

Dari hal tersebut, menunjukkan bahwa sistem ekonomi

kapitalis mengandung hak dan kewajiban dengan prinsip dasar

dimana kebebasan memilih harta secara perorangan; dimana

setiap negara mengetahui hak kebebasan individu untuk

memiliki harta perseorangan. Setiap individu dapat

memiliki, membeli dan menjual hartanya menurut yang

dikehendaki tanpa hambatan. Individu mempunyai kuasa

penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-

sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki. Setiap

individu berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari

produksi dan distribusi, serta bebas untuk melakukan

pekerjaan. Hak dan kewajiban untuk andil dalam

melakukan kebebasan ekonomi dan melakukan persaingan

bebas. Setiap individu berhak untuk mendirikan,

mengorganisasi dan mengelola perusahaan yang diinginkan.

22

Allen E. Buchanan, Marx and Justice: the Radical Critique of

Liberalism (London: Methuen, 1982).

69

Individu juga berhak terjun dalam semua bidang perniagaan

dan memperoleh sebanyak-banyaknya keuntungan.

Ketidaksamaan dalam hak kewajiban merupakan

sebuah resiko dari siklus kehidupan manusia.23 Dalam hal

pertukaran didasari atas prinsip give and take (self interest),

bukan benevolence,24 sebab tenaga kerja dibatasi oleh pasar.

Jika pasar terlalu kecil, maka menjadi tidak ekonomis bila

dilakukan pembagian kerja. Hubungan jumlah penduduk

dan kapital, tidak dapat lepas dari proksi determinan

penawaran pekerja. Penawaran tenaga kerja dalam unit

efisiensi tergantung dari kemajuan teknik atau pada

pelatihan, dimana memenuhi pengaruh pelatihan. Karena

itu, produktifitas dan upah meningkat, tetapi pendapatan

berkurang. Hal ini mengarah pada penurunan dalam

tabungan dan pengeluaran untuk pendidikan. Sebagai

akibatnya, tingkat pertumbuhan modal fisik dan Sumber

Daya Manusia berkurang, dan pertumbuhan produktifitas

juga berkurang.

Akibat jangka panjang tergantung pada ukuran

pengaruh modal Sumber Daya Manusia dan pelatihan

dalam fungsi produksi, yaitu: (1) ketika modal Sumber

Daya Manusia tidak menjadi masalah dan tidak terdapat

pelatihan, pertumbuhan produktifitas kembali pada tingkat

eksogen tertentu. Lebih dari itu, bahkan tingkat

produktifitas tidak terpengaruh dalam jangka panjang; (2)

ketika tenaga kerja kasar produktif dan bahkan modal

Sumber Daya Manusia produktif juga atau terdapat

pelatihan, pertumbuhan produktifitas kembali pada tingkat

23

Fazlur Rahman, Economic Doctrines of Islam (Lahore: Islamic

Publications, 1980); sebagai perbandingan lihat Robert Benne, the Ethic

of Democratic Capitalism a Moral Reassessment (Philadelphia: Fortress

Press, 1981); Samuel Richard Freeman, the Cambridge Companion to

Rawls (Cambridge: Cambridge University Press, 2003). 24

Robert E. Frederick, at el, Business Ethics: Readings and Cases

in Corporate Morality (New York,NY: McGraw-Hill, 2001).

70

eksogen. Tetapi, penurunan transitor dalam pertumbuhan

produktifitas mengurangi tingkat produktifitas dalam jangka

panjang; (3) ketika terdapat pertumbuhan endogen baik

melalui pelatihan yang komplit maupun melalui akumulasi

modal Sumber Daya Manusia, tingkat pertumbuhan

produktifitas menurun ke tingkat kondisi stabil yang baru.

Sehingga, diperoleh pengurangan permanen dalam

pertumbuhan produktifitas.25

Hak dan kewajiban dikukung dalam eksploitasi

tenaga kerja (buruh). Hak buruh dibayar dengan murah,

jauh dari nilai produksi yang dihasilkan, sementara

kewajiban mereka bekerja maksimal. Para kapitalis

selanjutnya mengatur sistem upah kepada buruh, selain

serendah mungkin upah yang diterima, buruh disuruh

bekerja 12 jam perhari, bukan 10 jam. Kalau menggunakan

perhitungan produk, tiap satu jam buruh harus dapat

menghasilkan barang 5 atau 4 buah, dan kalau biasanya

hanya dapat menghasilkan 3 buah barang, maka harus

ditingkatkan menjadi 4 buah barang. Akibat perjuangan hak

dan kewajiban tersebut, membuat orang terasing dari proses

sosial ekonomi. Pekerja atau buruh dipisahkan dengan

produk yang mereka buat, dari proses produksi, bahkan

mereka tidak perlu mengetahui tujuan dari produk yang

dikerjakan. Dalam sistem kapitalis benda atau barang-

barang produksi mendominasi manusia. Hal ini dapat

dilihat dalam praktek kapitalisme misalnya di industri

otomotif, dan elektronik, manusia hanya mengetahui sedikit

dari proses produksi secara utuh. Kalau mereka

berkewajiban pada bagian perakitan televisi, radio atau

motor, hanya mengerjakan sesuai dengan job yang

25

Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy

(London: Routledge, 1994); Victor Nee, On Capitalism (Stanford: Calif.

Stanford Univ. Press, 2007).

71

diberikan, sehingga mereka tidak mengetahui pekerjaan

yang lain.

Dalam sistem kapitalis, ekonomi dan politik negara

hanya ditujukan untuk memenuhi hasrat kapitalis (vested

interest). Orang kaya dan para kapitalis akan semakin kaya

dan terus memupuk kapitalnya semakin besar, sementara

rakyat tetap saja miskin, penghasilannya rendah dan tidak

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar. Richard

mencontohkan gambaran perbedaan penghasilan, ada yang

berpenghasilan 1.000.000 US $ pertahun, sementara yang

lain berpenghasilan 10.000 US $ pertahun.26 Menurut

Rawls, keadilan akan menjadi kenyataan kalau kesempatan

berusaha terbuka untuk semuanya, sementara realitas sistem

kapitalis mengajarkan bahwa individu memiliki hak untuk

menguasai suatu produk sebesar-besarnya dan dapat leluasa

mengambil alih perusahaan lain dengan menguasai saham

mayoritas dalam beberapa jenis usaha, misalnya properti,

agrobisnis, perhotelan, transportasi, perbankan, perkapalan

dan teknologi informasi,27 dan dari hal kemudian Meaney

dan Steven Best juga menunjukkan bahwa tidak ada konsep

“kebersamaan” dalam membangun hak dan kewajiban

dalam melakukan kegiatan ekonomi.28

Efisiensi dalam hak dan kewajiban pada wilayah

kapitalis tidak memiliki berkeadilan, kecuali aktifitas

kewajiban untuk meningkatkan maksimal produk dan

26

Richard Sennett, the Culture of the New Capitalism (London:

Yale University Press, 2006); sebagai perbandingan lihat Richard R.

Fagen, Capitalism and the State in U.S.-Latin American Relations

(Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1979). 27

Robert E. Frederick, Business Ethics: Readings and Cases in

Corporate Morality (New York,NY: McGraw-Hill, 2001). 28

Steven Best dan Anthony J. Nocella, Igniting a Revolution:

Voices in Defense of the Earth (Edinburgh: AK Press, 2006); Mark E

Meaney, Capital As Organic Unity: the Role of Hegel's Science of Logic

in Marx's Grundrisse (Dordrech: Kluwer, 2002).

72

maksimal laba, sehingga mendapatkan hak gaji dan fasilitas

untuk meningkatkan kualitas hidup. Bagi pengusaha,

penggalang modal untuk melakukan produksi merupakan

suatu usaha untuk memperoleh keuntungan (profit).

Sedangkan bagi pekerja kesediaannya berada di bawah

pengusaha dengan melakukan aktivitas produksi merupakan

suatu usaha untuk mendapatkan upah.29 Keuntungan yang

diperoleh pengusaha dan upah yang didapatkan pekerja

esensinya adalah harga. Keuntungan bagi pengusaha

merupakan harga yang dia peroleh dari konsumen,

sedangkan upah bagi pekerja merupakan harga yang harus

dibayar pengusaha. Dengan demikian, harga merupakan

pendorong produksi. Artinya bahwa kapitalisme

memandang bahwa dalam dunia ekonomi suatu

pengorbanan manusia yang didorong oleh insentif materi.30

Dengan demikian, timbul persoalan pembagian pendapatan

yakni upah untuk pekerja, laba bagi pemilik modal dan

sewa untuk tuan lahan dan pengembangan usaha melalui

peningkatan Sumber daya manusia.31

Barr kemudian sejalan dengan konsep Smith yang

menyatakan bahwa pembagian kerja sangat berguna dalam

efisiensi usaha, dalam meningkatkan produktivitas, dan

29

Wizārat al-„Amal, Kita>b al-„Amal (Arab Saudi: Jam‟īyat

Nashr al-Thaqāfah li-Wizārat al-„Amal, 1979, didigitalkan 24 Juli 2006). 30

Nicolas Barr, Economics of the Welfare State (New York:

Oxford University Press, 2004); Robert S. Pindyck dan Daniel L.

Rubinfeld, Microeconomics 5th Ed. (New Jersey: Prentice-Hall Inc.,

2001). Untuk perbandingan lihat Adi Warman Karim. Ekonomi Mikro

Islami, ed. II (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003). 31

Jeremy N. Smith, “the Adam Smith of Supply Chain

Management,” World Trade. Troy, Sep 2006, vol. 19, Iss. 9. Lihat juga

Sumitro Djojohadikusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia); M. Dawam Rahardjo, Ekonomi Pancasila:

Jalan Lurus Menuju Masyarakat Adil dan Makmur (Yogyakarta: Aditya

Media Bekerjasama dengan Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP),

Universitas Gadjah Mada, 2004).

73

akan mengembangkan spesialisasi mempunyai kerugian

sosial, oleh karena suasana kerja yang monoton menjadi

problem sendiri di tengah pergulatan penguatan ekonomi,

karena itu Barr menolak pandangan pentingnya lahan dalam

mengembangkan kesejahteraan bagi masyarakat yang

mengabaikan sistem perburuhan dan pembagian kerja.32

Baginya, lahan yang luas akan berdaya guna manakala

pemberdayaan buruh serta pembagian kerja dapat

diefisiensikan.

Berbeda dengan Barr, Pindyck dan Rubinfeld

menyatakan bahwa buruh merupakan prioritas tinggi dan

pembagian buruh ke dalam beberapa unit kerja, akan

berakibat pada kenaikan yang signifikan terhadap hasil

produksi. Smith memakai contoh proses pembuatan jepitan.

Satu pekerja bisa membuat dua puluh pin sehari. Tapi, jika

sepuluh orang di bagi menjadi delapan belas langkah yang

diperlukan membuat sebuah jepitan, mereka bisa membuat

48.000 jepitan dalam sehari.33 Perkembangan pemikiran

ekonomi kapitalis di era pasar global juga mengkondisikan

pembangunan sebuah negara melalui spesialisasi produksi

sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya.

Aktifitas kerja yang komprehensif merupakan

instrumen utama dari masyarakat dalam mencapai

kesejahteraan individu. Satu contoh dari berbagai kajian

mendalam telah menemukan (discover) bahwa teknologi

sebenarnya merupakan hasil akhir dari suatu proses yang

terdiri dari rangkaian sub-proses penelitian dan

32

Nicolas Barr, Economics of the Welfare State (New York:

Oxford University Press, 2004). Lihat juga Masyhuri, Ekonomi Mikro

(Malang: UIN Malang, 2004). Bandingkan Dong-Sung Cho dan Hwy-

Chang Moon, from Adam Smith to Michael Porter: Evolution of

Competitiveness Theory (Singapore: World Scientific, 2000). 33

S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, Micro Economics 5th Ed.

(New Jersey: Prentice-Hall Inc., 2001). Perbandingan kajian lihat Sumitro

Djojohadikusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi.

74

pengembangan, invensi, rekayasa dan disain, manufaktur

dan pemasaran. Disini teknologi modern didefinisikan

sebagai ilmu pengetahuan yang ditransformasikan ke dalam

produk, proses, jasa dan struktur organisasi. Setiap sub-

proses dalam rangkaian tersebut merupakan unsur krusial

yang tidak dapat ditiadakan dan dihilangkan dalam nilai

komersialisasi.34 Komersialisasi merupakan proses

transformasi dari sesuatu yang tidak atau kurang memiliki

nilai ekonomi-langsung, menjadi suatu produk atau

komoditi bernilai pasar yang kompetitif. Agar transformasi

tersebut bermakna, maka tidak bisa tidak hal tersebut harus

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kapitalisme.

Dari aspek kebersamaan pengembangan Sumber

Daya Manusia lebih dititik-beratkan pada investasi Sumber

Daya Manusia terhadap peningkatan produktivitas melalui

pendidikan, pelatihan, dan peningkatan derajat kesehatan.

Hal tersebut tidak lepas dari faktor pertumbuhan endogen

yang dapat meningkatkan stok pengetahuan dan ide baru

dalam perekonomian yang mendorong tumbuhnya daya

cipta dan inisiatif yang diwujudkan dalam kegiatan inovatif

dan produktif. Hal tersebut menuntut Sumber Daya

Manusia yang berkualitas.35 Tuntutan pengembangan

Sumber Daya Manusia tidak dibarengi dengan nilai

humanis, sebab kapitalisme berpijak pada konsep bahwa

34

J.D. Bernal, the Emergence of Science (Cambridge: MIT Press,

2000). Perbandingan dapat dilihat dalam F. Braudel, a History of

Civilizations (New York: Penguin Books, 1993); M. Kaku, Visions (New

York: Anchor Books, 1997). Lebih lengkap pemikiran Adam Smith lihat

Jhon Rae, Life of Adam Smith (New York: Cosimo, 2006); Knud

Haakonssen, The Cambridge Companion to Adam Smith (Cambridge:

Cambridge University Press, 2006). 35

Clem Tisdell dan Keith Hartley, Microeconomic Policy: A New

Perspective (Cheltenham: Edward Elgar, 2008). Sebagai perbandingan

dapat dilihat Nan Lin, Social Capital: a Theory of Social Structure and

Action (New York: Cambridge University Press, 2007).

75

tenaga kerja merupakan komoditi dengan harga dan

imbalan.

Dari sisi ini pula, buruh tidak mempunyai

kebersamaan dalam hak pemilikan atas barang-barang yang

dibuatnya dan buruh tidak menjual buah hasil kerjanya,

melainkan kerja itu sendiri.36 Pengembangan Sumber Daya

Manusia teralienasi dari produk hasil kerja mereka. Artinya,

sebesar apapun pengembangan sumber daya manusia , tetap

saja kelompok pekerja tidak memiliki hak untuk memiliki

produk hasil produksi mereka, karena produk tersebut hak

milik kapitalis, dan pada akhirnya kerja tidak lagi menjadi

transformasi dan pemenuhan sifat dasar manusia.37 Dari

aspek tersebut pengembangan sumber daya manusia, adalah

penguatan nilai kreatifitas bukan untuk membentuk pekerja

berkembang menjadi otonom. Dalam arti bahwa manusia

tidak bisa merealisasi-diri dalam setiap arti yang signifikan,

kecuali lewat cara realisasi yang diinginkan kaum borjuis.

Alienasi dalam masyarakat kapitalis terjadi karena di dalam

kerja, setiap orang berkontribusi pada kemakmuran usaha.

Namun, mereka hanya bisa mengekspresikan secara

mendasar aspek sosial dari individualitas lewat sistem

produksi yang tidak dimiliki secara sosial, atau secara

publik. Namun, hal ini juga berlaku untuk perusahaan yang

dimiliki swasta, di mana masing-masing individu berfungsi

sebagai instrumen, bukan sebagai makhluk sosial.38

36

Aris Ananta (peny), Ekonomi Sumber Daya Manusia (Jakarta;

Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Pusat antar-Universitas

Bidang Ekonomi Universitas Indonesia, 1990). Lihat juga James L.

Gibson, Organizations: Behavior Structure Process (America: McGraw

International Edition, 2006). 37

Lihat William L. Chenery, Industry and Human Welfare (New

York: Arno Press, 1977). 38

Robert J. Barro dan Xavier Sala-i-Martin, Economic Growth

(Cambridge, Mass.: MIT Press, 2003).

76

Kapitalisme memandang bahwa Sumber Daya

Manusia (human resources) tidak lain adalah faktor

produksi yang dipergunakan dalam proses produksi untuk

menghasilkan barang dan jasa. Karenanya kemampuan

tenaga kerja (labor) menjadi urgen dalam meningkatkan

keuntungan dan kemakmuran optimal. Nilai Sumber Daya

Manusia merupakan bagian tidak terpisahkan dalam

melakukan persaingan atas dan kemampuan wiraswasta

(enterpreneurial).39 Pengembangan efisiensi kerja tidak

bisa pula dipisahkan dengan Sumber Daya Manusia dan

aktifitas pasar. Sebab pasar berfungsi memberikan signal

kepada produsen dan konsumen produk yang harus dibuat

atau harus dikembangkan. Kapitalis membangun kreativitas

dengan menyerap ide-ide, serta toleransi terhadap berbagai

pemikiran. Menurut Rand, kebebasan dan hak individu

memberi ruang gerak manusia dalam berinovasi dan

berkarya demi tercapainya keberlangsungan hidup dan

kebahagiaan.40

Pengembangan sumber daya difokuskan pada upaya

penciptaan inovasi kerja karena konsep pemikiran Marx

adalah mengembalikan manusia sebagai manusia, dengan

asumsi: (a) kebebasan individu, (b) kepentingan diri

(selfishness), dan (c) pasar bebas. Pengembangan Sumber

Daya Manusia berdasarkan pula pada individu bebas

berpikir, berkarya dan berproduksi untuk keberlangsungan

39

Raghuram G. Rajan; Luigi Zingales, Saving Capitalism from

the Capitalists: Unleashing the Power of Financial Markets to Create

Wealth and Spread Opportunity (Princeton, NJ: Princeton University

Press, 2004); lihat juga Prijono Tjiptoherijanto; Laila Nagib,

Pengembangan Sumber Daya Manusia: di antara Peluang dan

Tantangan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). 40

Jonathon Porritt, Capitalism as if the World Matters (Sterling,

VA: Earthscan, 2007); lihat juga Hermann Strasser; Karl Gabriel; Susan

C Randall, an Introduction to Theories of Social Change (London:

Routledge and Kegan Paul, 1981).

77

hidupnya.41 Pada gilirannya, pengakuan institusi hak

individu memungkinkan individu untuk memenuhi

kepentingan dirinya. Menurut Rand, manusia hidup

pertama-tama untuk dirinya sendiri, bukan untuk

kesejahteraan orang lain. Karenanya dalam pengembangan

Sumber Daya Manusia diberikan kebebasan dalam

mengikuti berbagai pendidikan pelatihan yang dapat

meningkatkan sumber daya sendiri dan sumber daya

ekonomi.

Kapitalis memandang bahwa problem dasar ekonomi

adalah produksi. Pandangan ini didasarkan pada sebuah

asumsi yang salah, “kebutuhan manusia tidak terbatas,

sedangkan alat pemuasnya terbatas”. Keterbatasan alat

pemuas merupakan problem dasar ekonomi yang harus

dipecahkan. Sebab, kebutuhan manusia tidak terbatas

sedangkan alat pemuasnya terbatas. Masalah ini bisa

diselesaikan dengan meningkatkan produksi semaksimal

mungkin.42 Dengan demikian, nilai-nilai yang dimunculkan

hanya pada efisiensi Sumber Daya Manusia yang

ditegaskan melalui penilaian human resources dengan

berbagai pelatihan yang disedia untuk bersaing

mendapatkan maksimal.

Aspek produksi lain yang dinilai dalam konsep

kebebasan berusaha dan berkreatifitas bersama prinsip

dasar bahwa hak milik atas barang modal atau alat-alat

produksi lain seperti tanah, mesin dan sebagainya, dapat

41

Tama s Szentes, the Transformation of the World Economy:

New Directions and New Interests (Tokyo: United Nations University,

1988). 42

Geoffrey K. Ingham, Capitalism (Cambridge, UK; Malden,

MA: Polity Press, 2008); sebagai perbandingan lihat juga Sumitro

Djojohadikusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Jakarta: Yayasan

Obor Indonesia, 1991); Jonathan Kramet dan Thomas Hyclak, “Why

Strikes Occur: Evidence from the Capital Markets,” Industrial Relaions,

vol. 41, Issue 1, 2002.

78

berada di tangan perorangan. Setiap orang (individu) berhak

dan bebas menggunakan, mengembangkan dan mencari

keuntungan dari modal yang dimiliki untuk berusaha

(melakukan aktivitas ekonomi seperti produksi dan

sebagainya), dan negara tidak boleh ikut campur dalam

semua aktivitas ekonomi yang bertujuan mencari

keuntungan (profit), selama aktivitas itu sah dan sesuai

dengan peraturan yang ditetapkan negara.43

Nilai-nilai yang dibangun kapitalis, adalah nilai

kepuasan maksimum dan tidak mengajarkan nilai batas

sesuai kebutuhan. Sehingga para pengikut kapitalisme dapat

bebas berusaha dan bebas berkreatifitas dengan dasar nilai

harga yang menentukan strata kaya dan miskin.44 Francis

Saunderaraj mengemukakan sejumlah isu yang dirasakan

manusia abad ke-20 seperti dikutip dari James L Crenshaw

yang menyebutkan bahwa semangat pencerahan

(enlightenment) yang muncul di Eropa sejak abad ke-18,

menurut Saunderaraj, telah menghasilkan ilmu

pengetahuan dan masyarakat hampa nilai sehingga erosi

nilai-nilai moral masyarakat karena tiga alasan utama.

Pertama, manusia hidup dalam suasana kompetitif yang

sangat tinggi untuk memperoleh materi yang sangat cepat.

Kecenderungan profit oriented menghalalkan segala cara.

Kedua, nilai-nilai moral menjadi sangat relatif, tergantung

pada situasi dan kondisi lingkungan, tidak ditentukan oleh

kekuatan eksternal dan ketentuan pasti yang menjadi

pegangan umat manusia. Ketiga, masyarakat lebih

berorientasi pada keberhasilan (succsess oriented society)

yang memunculkan succsess syndrome dengan ukuran

43

Mukhtar Sya‟rawi, Islam di antara Kapitalisme dan

Komunisme (Jakarta: Gema Insani Press, 1991). 44

Dong-Sung Cho dan Hwy-Chang Moon, from Adam Smith to

Michael Porter: Evolution of Competitiveness Theory (Singapore: World

Scientific, 2000).

79

perolehan posisi dan kekuatan yang mendorong pada

kehampaan nilai-nilai moral.45

Efisiensi pekerja dalam berkreatifitas bagi

kapitalisme, yakni bagaimana kekuatan mereka dapat

menjadi komoditi yang diperjualbelikan di pasar seperti

objek-objek pertukaran lainnya. Sistem outsourcing telah

melegalkan perbudakan buruh, eksploitasi secara besar-

besaran, pengurasan keringat dan tenaga buruh demi

akumulasi modal yang sebesar-besarnya.46 Dari perspektif

ini, efisiensi kapitalisme adalah sebuah sistem produksi,

distribusi, dan pertukaran dimana kekayaan yang

terakumulasi diinvestasikan kembali oleh pemilik pribadi

untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya,

sehingga dipahami bahwa efisiensi tidak memiliki konsep

baku, hanya dikembangkan atau diaplikasikan oleh pemiliki

usaha. Smith seperti dikutip dari Maurice Dobb

berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk memperoleh

kemakmuran, adalah dengan membiarkan individu-individu

45

James L. Crenshaw, Old Testament Wisdom: an Introduction

(Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press, 2010); lihat juga Leemon

McHenry, Science and the Pursuit of Wisdom: Studies in the Philosophy

of Nicholas Maxwell (Frankfurt: Ontos, 2009). Lihat juga Henry L.

Petersen, Harrie Vredenburg, “Morals or Economics Institutional Investor

Preferences for Corporate Social Responsibility,” Journal of Business

Ethics, vol. 90, Iss., Nov 2009, Dordrecht, 1. Lihat juga Maurice Dobb,

Theories of Value and Distribution Since Adam Smith: Ideology and

Economic Theory (Cambridge: Cambridge, 1973); Jeremy N. Smith,

“The Adam Smith of Supply Chain Management,” World Trade, vol. 19,

Iss., 9 Sep 2006, Troy. Revrisond Bawsir, Kapitalisme Perkoncoan

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). 46

Steven M. Bragg, Outsourcing: a Guide Toselecting the

Correct Business Unit Negotiating the Contractmaintaining Control of

the Process (Hoboken: Wiley, 2006). Bandingkan dengan Nicholas C

Burkholder, Outsourcing: the Definitive View, Applications and

Implications (Hoboken, N.J.: Wiley, 2006); Dawam, Raharjo,

Kapitalisme Dulu dan Sekarang (Jakarta: PT. New Aqua Press, 1987).

80

mengejar kepentingan-kepentingan mereka sendiri, tanpa

keterlibatan perusahaan-perusahaan negara.47

Dengan mengejar kepentingan pribadi itu, ia akan

mendorong kemajuan masyarakat dengan dorongan yang

sering kali bahkan lebih efektif dari pada kalau ia sengaja

melakukannya. Pandangan tersebut mengatakan bahwa

pasar yang baik adalah pasar yang dibentuk oleh kompetisi

antara penawaran dan permintaan (supply and demand).

Negara harus tidak boleh mengintervensi pasar dalam

bentuk apapun (semisal penetapan harga barang, upah

kerja), agar tercipta harga yang wajar sebagai wujud

keseimbangan dari kompetisi bebas antara kekuatan

penawaran dan kekuatan permintaan. Biarkan pasar

digerakkan oleh kekuatan tersembunyi yang akan

menyeimbangkan antara supply dan demand. Peran negara

dianggap justru akan mengganggu terciptanya efisiensi

kebebasan berusaha dan berkreatifitas karena dorongan

untuk memenuhi peningkatan permintaan.48

Dari aspek tersebut, memperlihatkan ide invisible

hands secara langsung mendorong tuntutan kebebasan

berproduksi, dimana individu-individu haruslah dapat

mengembangkan kemampuan dan kuantitas produksinya,

sehingga diharapkan tercapainya kemakmuran, yaitu

kondisi dimana masyarakat bisa mendapatkan barang dan

47

Maurice Dobb, Theories of Value and Distribution Since Adam

Smith: Ideology and Economic Theory (Cambridge: Cambridge U.P.,

2000). Lihat juga Geoff Martz dan Laurice Pearson, Cracking the GED

(New York: Random House, 2005). 48

Michael C. Thomsett, Getting Started in Options (New York:

John Wiley and Sons Ltd, 2003). Sebagai perbandingan lihat J. Zucchetto

dan National Research Council (U.S.), Board on Energy and

Environmental Systems, Trends in Oil Supply and Demand, the Potential

for Peaking of Conventional Oil Production, and Possible Mitigation

Options: A Summary Report of the Workshop (Washington, DC: National

Academies Press, 2006).

81

jasa semurah mungkin. Untuk mewujudkan hal itu, maka

masyarakat harus bisa mengakses semua bentuk resources

baik itu berupa modal kapital, bahan baku industri, mesin,

tenaga kerja, dan lain-lain agar tercipta produksi secara

maksimal. Inilah semangat dari kapitalisme klasik yang

melahirkan revolusi industri.49 Dalam hal kebersamaan

peluang dari aspek kemitraan, bantuan, dan pengembangan

Sumber Daya Manusia perspektif kapitalis tidak bisa lepas

dari konsep yang jelas tentang hakikat manusia.

Asumsi dasarnya adalah manusia mengejar

kepentingan pribadinya, karena sistem persaingan bebas

akan menertibkannya. Orang yang terlalu serakah menjual

barangnya terlalu mahal, akan terpaksa membatasi

keinginannya ini dengan munculnya orang lain yang mau

menerima keuntungan yang lebih sedikit dengan menjual

barangnya secara lebih murah. Dalam pasar persaingan

sempurna dikatakan efisien, jika telah memaksimasi surplus

konsumen dan produsen.

Pengembangan dapat dinilai dari konsep ekonomi

pertukaran menganalisis perilaku dua orang individu dalam

suatu pasar yang saling melakukan perdagangan atau

pertukaran kedua barang yang dimilikinya. Masing-masing

individu dalam pasar pertukaran tersebut memiliki

keunggulan modal awal (endowment) yang berbeda satu

sama lain. Misalnya, endowment individu 1 lebih banyak

pada barang 1, sedangkan individu 2 memiliki lebih banyak

49

Neil J. Smelser, Social Change in the Industrial Revolution: an

Application of Theory to the British Cotton Industry (London: Routledge,

2005); lihat juga Vijay V. Vaitheeswaran, Power to the People: How the

Coming Energy Revolution Will Transform an Industry, Change Our

Lives, and Maybe Even Save the Planet (New York: Farrar, Straus and

Giroux, 2003); Peter N. Stearns, the Industrial Revolution in World

History (Oxford: Westview Press, 1998). Lihat juga Robert M. Solow,

”Growth Theory and After,” the American Economic Review, vol. 78,

Iss., 3 Jun 1988, Nashville.

82

barang 2. Kondisi tersebut akan memacu masing-masing

individu untuk membuat dirinya better-off dengan

melakukan perdagangan barang 1 dan 2. Pertukaran

tersebut akan berakhir pada kondisi alokasi yang efisien,

dimana tidak dapat lagi suatu individu menambah utility-

nya terhadap suatu barang (better-off) tanpa membuat utility

individu lainnya dirugikan (worse-off). Kondisi inilah yang

disebut sebagai kondisi pareto optimum. Dengan demikian

dalam ekonomi pertukaran, perdagangan antara individu

satu dengan lainnya akan membuat masing-masing individu

better-off sampai kondisi pareto optimum. Analisis efisiensi

dalam ekonomi pertukaran didasarkan kepada dua asumsi

dasar, yaitu: (1) kedua individu mengetahui preferensi satu

sama lain; dan (2) pertukaran barang costless. Secara

matematis ekonomi pertukaran merupakan fungsi dari

utilitas, barang yang diperdagangkan dan endowment

masing-masing individu. Efisiensi produktif yang lebih

besar dapat dicapai melalui spesialisasi sumber daya yang

ada dengan menggunakannya dalam bidang yang paling

produktif.

Pembagian kerja akan memanfaatkan ketrampilan

secara intensif dan akan memberikan hasil yang lebih besar

dalam penggunaan modal. Suatu produksi massal akan

mengakibatkan produksi yang berlebihan di atas kebutuhan

produsen, yang kelebihan produksi itu harus segera

diperdagangkan. Oleh karena itu, perdagangan memerlukan

suatu ekonomi pemasaran dan penggunaan uang. Dengan

demikian dapat ditegaskan bahwa manusia merupakan

wilayah berusaha, berekreatifitas bebas nilai untuk

mendapatkan keuntungan pribadi.

Aspek distribusi dalam ranah kemitraan bagi

kapitalisme berdasarkan pada interest base yang

menempatkan uang sebagai komoditi yang diperdagangkan

dan menjadikan uang pada nilai transaksi yang spekulatif

83

berdasarkan nilai suku bunga. Artinya kemitraan dan

kerjasama berkaitan erat dengan bagaimana nilai uang dapat

berdaya guna dengan menggunakan teori abstinence, yaitu:

bahwa kreditor menahan diri, atau menangguhkan

keinginan mamanfaatkan uangnya sendiri semata-mata

untuk memenuhi keinginan orang lain, ia meminjamkan

modal yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan

bagi dirinya sendiri. Jika peminjam menggunakan uang

untuk memenuhi keinginan pribadi, ia dianggap wajib

membayar sewa atas uang yang dipinjamkannya.50

Kemitraan dinilai dari teori nilai uang, dimana uang

pada masa mendatang lebih rendah dibanding masa

sekarang. Melalui teori ini pemberi pinjaman manganggap

bunga sebagai agio (selisih nilai) yang diperoleh dari

barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan

dan penukaran barang di waktu yang akan datang. Dengan

demikian, modal yang dipinjamkan kepada seseorang

sekarang lebih bernilai dibanding uang yang akan

dikembalikan beberapa tahun kemudian. Bunga merupakan

nilai lebih yang ditambahkan pada modal yang dipinjamkan

agar nilai pembayarannya sama dengan nilai modal

pinjaman semula; (g) inflasi atau dalam istilah lain

decreasing purchasing power of money (penurunan daya

beli uang ). Oleh karena itu pengambil bunga uang

sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli

uang selama dipinjamkan.51

50

Lihat Malcolm Bull, dan Keith Lockhart, Seeking a Sanctuary:

Seventh-Day Adventism and the American Dream (Bloomington: Indiana

University Press, 2007); lihat juga Syafei Antonio, Bank Syari‟ah: dari

Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 51

Ataul Haque, Riba: the Moral Economy of Usury, Interest, and

Profil\ (Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed and CO, 1995); Muhammad

Abdullah al-Araby, “Private Property and It‟s Limit‟s In Islam”, Akademi

al-Azhar untuk Riset Islam, konfrensi pertama, 1964; bandingkan Fahrul

Ahsan, “on the Nature and Signifance of BankingWithout Interest”,

84

Kemitraan dikaitkan dengan uang dimungkinkan,

karena filosofi positivisme yang mendewakan power of

rationality. Sehingga nilai-nilai etika dan moral yang

bersifat teologis tidak menjadi dasar utama. Seseorang yang

meminjam tidak memiliki nilai tawar, kecuali harus

mengembalikan dengan tambahan bunga, kemitraan yang

dibangun berpijak kepada profit oriented atau capital

oriented tidak menggunakan konsep nilai manfaat (benefit

oriented).52 Artinya kemitraan dalam profit oriented dan

capital oriented didasarkan pada kekuatan uang untuk

mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi

kepentingan individu.

Dari berbagai kajian aktifitas kapitalisme hanya

sampai pada efisiensi ekonomi. Hakekat manusia pada

ranah produksi dan distribusi dibentuk untuk investasi

peningkatan produktifitas dan mengejar kepentingan

pribadi. Manusia kehilangan kontrol atas sosialisasi

kehidupan masing-masing dan hanya diwarnai dengan

bekerja sampai batas maksimal dengan berbagai cara pada

masing-masing perseorang. Dengan demikian hasil kajian

dari aspek penggunaan kapital, hak dan kewajiban bersama,

sistem nilai dan kebersamaan dalam peluang dari aspek

kemitraan, bantuan dan pengembangan Sumber Daya

Manusia dalam penguatan efisiensi tanpa penyatuan

berkeadilan adalah peningkatan produktifitas untuk satu

Bangladesh Bank Bulitten, vol. 56, February 1978; dan tanggapan

masalah bunga bank oleh Anwar Qureshi, Islam and the Theory of

Interest (Lahore: tp, 1970); Muhammad Syafei Antonio, Bank Syari‟ah:

Sebuah Pengenalan Umum. 52

Michele Dillon, Introduction to Sociological Theory: Theorists,

Concepts, and Their Applicability to the Twenty-First Century

(Chichester, U.K.; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010); lihat juga

Richard Swedberg, Max Weber and the Idea of Economic Sociology

(Princeton : Princeton University Press, 2000).

85

tujuan yaitu keuntungan, tanpa membuka peluang adanya

keadilan sosial yang muncul dari berbagai kajian tersebut.

B. Ekonomi Kerakyatan Sejarah ekonomi di Indonesia memunculkan istilah

ekonomi rakyat yang diciptakan oleh Mohammad Hatta,53

kemudian muncul berbagai konsep berdasarkan istilah

Hatta seperti ekonomi kerakyatan ataupun ekonomi

Pancasila sebagai watak atau tatanan ekonomi rakyat.54

Konsep-konsep tersebut bukan ekonomi penyantunan

kepada kelompok masyarakat yang kalah dalam persaingan,

tetapi, ekonomi kerakyatan adalah tatanan ekonomi dimana

aset ekonomi dalam perekonomian nasional didistribusikan

kepada sebanyak-banyaknya warga negara.55 Pemberdayaan

53

Sri-Edi Swasono, Kelengahan Kultural dalam Pemikiran

Ekonomi: Pancasila Pasal 33 UUD 1945 Koperasi Entrepreneurship-

Kooperatif (Jakarta: Bappenas, 2011). 54

Konsep ekonomi Pancasila yang dikembangkan Mubyarto dan

Sri-Edi Swasono (1981) misalnya walaupun memiliki ciri dan

penggambaran yang berbeda, Mubyarto melalui analisis sosialis, dan Sri-

Edi Swasono lewat penggambaran nilai-nilai Pancasila dan Shari>‟at

Islam, namun arahnya untuk membangun ekonomi kerakyatan di

Indonesia berdaya guna lewat payung UUD 1945 terutama pasal 33 dan

menegaskan komitmen untuk menolak self-interest dan konsep homo-

economicus Adam Smith mengikuti pemikiran Mohammad Hatta. Lihat,

Sri-Edi Swasono, Tentang Demokrasi Ekonomi dan Pasal 33 UUD 1945

(Jakarta: BAPPENAS, 2008). 55

Herman Haeruman J. S. dan Eriyanto, Kemitraan dalam

Pengembangan Ekonomi Lokal: Bunga Rampai (Jakarta: Yayasan Mitra

Pembangunan Desa-Kota: Business Innovation Center of Indonesia,

2001); lihat juga H. Moh Ali Aziz; Rr Suhartini; A Halim, Dakwah

Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi (Yogyakarta:

Pustaka Pesantren atas Kerjasama dengan Dakwah Press, Fakultas

Dakwah, IAIN Sunan Ampel Surabaya: Distribusi, LKiS Pelangi Aksara,

2005). lihat juga Ahmad Syahbandi, Mardi Yatmo Hutomo, Mandiri

untuk Kejayaan Indonesia (Jakarta: Proyek Pengembangan Ekonomi

Masyarakat [di] Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasonal

[Bappenas]: Spasiwidya Consultant, 2000).

86

masyarakat dalam pembangunan ekonomi dimaksudkan

untuk: (1) menciptakan suasana atau iklim yang

memungkinkan potensi masyarakat berkembang, (2)

memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh

masyarakat, (3) melindungi yang lemah dalam menghadapi

yang kuat.56 Ada dua dasar yang melandasi konsep

pembangunan yang berpusat pada rakyat, yaitu:

Pertama, memusatkan pemikiran dan tindakan

kebijaksanaan pemerintah pada penciptaan keadaan yang

mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan untuk

memecahkan masalah-masalah mereka sendiri pada tingkat

individual, keluarga, dan komunitas. Realitas di era pasar

global orientasi industrialisasi berbasis pada modal besar

dan teknologi tinggi, namun kurang berdasar atas kekuatan

ekonomi rakyat. Pengalaman Taiwan, sebagai

perbandingan, justru menunjukkan ekonominya dapat

tumbuh pesat, karena ditopang oleh sejumlah usaha kecil

dan menengah yang disebut community-based industry.

Perkembangan industri modern di Taiwan, yang sukses

menembus pasar global, ternyata ditopang oleh kontribusi

usaha kecil dan menengah yang dinamik. Keterkaitan yang

erat antara pengusaha besar dan pengusaha kecil lewat

program subcontracting terbukti mampu menciptakan

sinergi yang menopang perekonomian Taiwan. Hanya saja

strategi industrialisasi yang banyak mengandalkan

akumulasi modal, proteksi, dan teknologi tinggi telah

menimbulkan polarisasi dan dualisme dalam proses

pembangunan. Fakta menunjukkan sektor manufaktur yang

56

Masaaki Satake, People's Economy: Philippine Community-

Based Industries and Alternative Development (Manila, Philippines:

Solidaridad Pub. House, 2003). Lihat juga Adi Sasono dan Achmad

Rofi'ie, People's Economy (Jakarta: Southeast Asian Forum for

Development Alternatives, 1988).

87

modern hidup berdampingan dengan sektor pertanian yang

tradisional dan kurang produktif. Dualisme dalam sektor

manufaktur juga terjadi antara industri kecil dan rumah

tangga yang berdampingan dengan industri menengah dan

besar.

Kedua, mengembangkan struktur dan proses

organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem

yang swa-organisasi. Mengembangkan sistem produksi

konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang

berlandasan pada kaidah-kaidah pemilikan dan

pengendalian lokal.57 Pertanyaan dasar sub judul ini adalah

bagaimana perspektif ekonomi kerakyatan dalam hal: (1)

efisiensi pendayagunaan kapital dalam membangun,

menguatkan dan meningkatkan barang dan jasa secara

efisien untuk mencapai kemakmuran; (2) efisiensi hak dan

kewajiban; (3) efisiensi sistem nilai; (4) efisiensi

kebersamaan peluang dari aspek kemitraan, bantuan, dan

pengembangan Sumber Daya Manusia.

Menjawab hal tersebut dikaji dari pemikiran efisiensi

berkeadilan yang menjadi istilah dari Sri-Edi Swasono.

Dalam bukunya Ekspose Ekonomika: Mewaspadai

Globalisasi dan Pasar Bebas dengan sangat peka Sri-Edi

Swasono mengkritisi efisiensi ekonomi yang ditinjau secara

teknis ekonomis semata yaitu dengan hasil tertentu

diperoleh hasil maksimal atau dengan hasil tertentu

diperoleh biaya minimal.58 Secara prinsip ekonomi,

terutama dari pendekatan mikro, efisiensi adalah prinsip

untuk memperoleh hasil kegiatan ekonomi oftima, artinya

dengan hasil tujuan tertentu dicapai biaya minimal, atau

57

Zulkarnain, Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi tentang

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Yogyakarta: Adicita, 2003). 58

Sri-Edi Swasono, Expose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi

dan Pasar Bebas (Jogjakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM,

2010).

88

dengan biaya tertentu dicapai hasil (tujuan) maksima59.

Dalam Perspektifnya efisiensi berkeadilan adalah efisiensi

sosial yaitu transformasi dari efisiensi berdimensi mikro

menjadi berdimensi makro. Dalam konteks pembangunan

Nasional (kepentingan masyarakat keseluruhan pada tataran

makro) dimensi efisiensi berkeadilan meliputi (1) efisiensi

statis yaitu mampu memproduksi produk nasional sesuai

preferensi sosial secara optimal; (2) efisiensi distribusional

yang mampu melayani struktur permintaan efekti,

mencerminkan distribusi pendapatan yang ada dan adil; (3)

efisiensi dinamis yaitu efisiensi yang dikaitkan dengan

ekspansi optimal untuk memenuhi tuntutan transformasi

ekonomi dan kemajuan ekonomi masa depan.60 Hal tersebut

berarti pula transformasi dari efisiensi a la Pareto Optimum

dalam tataran mikro kedalam tataran makro dimana peranan

negara mengatur agar masyarakat kaya tidak merugi (tidak

worse off) dan masyarakat miskin memperoleh untung

(menjadi better off).61

Prabhat Ranjan Sarkar62 yang membangun

progressive utilization theory menyebutkan bahwa kapital

59

Sri-Edi Swasono, “Sistem Ekonomi Indonesia”, Naskah Ajar

Kuliah 22 November 2010 (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2011). 60

Sri-Edi Swasono, Expose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi

dan Pasar Bebas. 61

Sri-Edi Swasono, “Pareto Optimum (Pareto Efficiency), Naskah

Ajar Mata Kuliah Sistem Ekonomika, No. 35, 13 Juni (Jakarta: UIN

Syarif Hidayatullah, 2011). Lihat juga Sritua Arief, Ekonomi Kerakyatan

Indonesia: Mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan

Indonesia (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002); Sri-

Edi Swasono dan Mohammad Hatta, Bung Hatta: Bapak Kedaulatan

Rakyat (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002). Lihat juga Wangsa Widjaya dan

Meutia Farida Swasono, Mohammad Hatta: Membangun Ekonomi

(Jakarta: Inti Idayu Press, 1985). 62

Lihat Ann Arbor, the New York Times Biographical Service,

jilid 18, University Microfilms International; tulisan yang sama juga

dikaji oleh Johan Galtung and Sohail Inayatullah, eds. Macrohistory and

89

diberlakukan untuk memaksimalkan kegunaan dan

distribusi dari seluruh sumber dan potensi dunia secara

rasional baik itu fisik, mental, maupun spiritual dan

pembentukan tata tertib sosial humanistis yang harmonis,

serta keadilan merata. Pemenuhan akan kebutuhan pangan,

sandang, perumahan, pendidikan dan layanan kesehatan

merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya

keamanan sosial. Lima kebutuhan pokok minimum ini

sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat. Untuk menjamin hal ini, prinsip produksi yang

berdasar pada konsumsi harus diadopsi. Sarkar kemudian

merancang kapital yang efisien didasarkan pada empat

faktor dasar, yaitu: (1) biaya produksi, produktivitas, daya

beli dan kepentingan bersama. Disamping itu kapital

berdaya guna didukung dengan faktor yang meliputi

sumber-sumber daya, ciri-ciri geografis, iklim, transfortasi,

potensi perindustrian, warisan budaya, serta keadaan-

keadaan sosial.63

Konsep dasar yang merujuk pada teori efisiensi

berkeadilan berdasarkan pada nilai efisiensi merupakan

pemaksimalan kegunaan dan distribusi dari seluruh sumber

dan potensi dunia secara rasional baik itu fisik, mental,

maupun spiritual dan pembentukan tata tertib sosial

humanistis yang harmonis, serta keadilan merata.64 Teori ini Macrohistorians: Perspectives on Individual, Social and Civilizational

Change (Wesport: Ct. Praeger, 1997). Tentang PROUT dapat dilihat

Phillip M. Parker, Utilization: Webster‟s Quatations, Facts and Phrases

(California: Icon Group, Inc.). 63

Prabhat Ranjan Sarkar, Proutist Economics: Discourses on

Economic Liberation (Calcutta, India: Ananda Marga Publications,

1991). 64

Sohail Inayatullah, Understanding Sarkar: The Indian

Episteme, Macrohistory and Transformative Knowledge (Leiden: Brill,

2002). Lihat juga Sohail Inayatullah and Jennifer Fitzgerald, ed,

Transcending Boundaries: Prabhat Rainjan Sarkar's Theories of

Individual and Social Transformation. Tulisan yang sama juga dikaji oleh

90

didasarkan atas upaya menjamin terpenuhinya lima

kebutuhan dasar (makanan, pakaian, tempat tinggal,

pendidikan dan perawatan kesehatan) kepada seluruh umat

manusia, meyakini akan perlunya penggunaan Sumber daya

yang secara maksimal dan distribusi yang rasional dari

seluruh Sumber daya yang ada di alam semesta, menjamin

hak untuk bekerja sebagai suatu yang mendasar. Ia juga

menganjurkan desentralisasi penuh dari ekonomi, dengan

sebagian besar melalui kontrol kooperatif.65 Sarkar

berpandangan bahwa pemilikan aset ekonomi tidak semua

diwakilkan oleh lembaga pemerintah. Pemerintah

ditempatkan dalam penggunaan kapital harus disinergikan

dengani penyedia barang publik dan jasa publik. Intervensi

pemerintah hanya diperlukan untuk menjamin mekanisme

distribusi aset terjadi melalui mekanisme pasar. Ini berarti

bahwa semua masyarakat dan komitmen pemerintah untuk

meningkatkan kehidupan rakyat dengan program-program

nyata yang koorporatif. Ia memberikan contoh usaha kecil

berdasarkan ciri khas usaha setiap wilayah untuk membeli

barang langsung ke pabrik, tanpa sistem grosir yang

dikontrol oleh pemerintah, hasilnya harga dapat bersaing

dengan perbelanjaan modern.66

Hatta memberikan pandangan bahwa penggunaan

kapital yang dapat menjamin efisiensi, adalah penggunaan

tenaga kerja secara penuh (full employment), dan mampu

Johan Galtung and Sohail Inayatullah, ed, Macrohistory and

Macrohistorians: Perspectives on Individual, Social and Civilizational

Change (Wesport: Ct. Praeger, 1997). 65

Prabhat Ranjan Sarkar, Proutist Economics: Discourses on

Economic Liberation. 66

Prabhat Ranjan Sarkar, Proutist Economics: Discourses on

Economic Liberation. Perbandingan dapat dilihat dari kajian Sohail

Inayatullah and Jennifer Fitzgerald, ed, Transcending Boundaries:

Prabhat Rainjan Sarkar's Theories of Individual and Social

Transformation.

91

menggunakan kapital atau modal secara penuh, modal atau

barang investasi berkaitan dengan keseluruhan bahan dan

alat yang dilibatkan dalam proses produksi seperti alat

(perkakas), mesin, perlengkapan, pabrik, gudang,

pengangkutan, dan fasilitas distribusi yang digunakan

memproduksi barang dan jasa bagi konsumen akhir.67

Dalam penggunaan kapital, para ekonom ekonomi

kerakyatan menegaskan bahwa tindakan menggunakan

kapital berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah pada

penciptaan keadaan yang mendorong dan mendukung

usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka

sendiri, dan memecahkan masalah mereka sendiri pada

tingkat individu, keluarga, dan komunitas. Proses produksi

hanya bisa berlangsung, jika terpenuhinya faktor produksi

yang diperlukan. Faktor produksi yang dimaksud terdiri

dari Sumber Daya Alam (land), modal (kapital), tenaga

kerja (labour), dan kewirausahaan (entrepreneurship).68

Selanjutnya setelah proses tersebut, maka dilakukan

pendistribusian baik oleh orang maupun lembaga yang

ditujukan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen

ke konsumen. Sedangkan, saluran distribusi merujuk pada

proses pemilihan atau rute yang akan ditempuh oleh suatu

produk ketika produk tersebut mengalir dari produsen ke

konsumen. Kegiatan distribusi, secara ekonomis,

merupakan suatu kegiatan ekonomi yang berupaya

menambah manfaat atau nilai guna suatu barang melalui

proses pemindahan tempat dan pengaturan waktu. Melalui

67

Achmad Rofi'ie, Adi Sasono, People's Economy. Lihat juga

Edward J. Blakely dan Ted K Bradshaw, Planning Local Economic

Development: Theory and Practice (London: Paul Chapman, 2002). 68

B. Onuma Okezie dan Vladimir Podsolonko, Strengthening

Teaching and Outreach Capabilities in Business and Management

Education at Tavrida National University, Ukraine, Under a Market-

oriented Economy: the Final Report (Alabama A And M University,

2004).

92

kegiatan inilah suatu produk akan disalurkan pada tempat

dan waktu yang tepat ke wilayah intensif, selektif, dan

eksklusif melalui grosir, agen, dan pedagang eceran .69

Pendayagunaan kapital tersebut dilakukan sebagai

usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, diakui

dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan

kepentingan masyarakat. Ini berarti aktifitas yang

berhubungan dengan hal tersebut tidak merugikan

kepentingan umum.70 Dengan demikian, sinerjisitas semua

faktor pada wilayah capital dimanfaatkan bersama dan

mendapatkan keuntungan bersama. Dalam konsep ekonomi

kerakyatan, konsep modal pun juga telah berkembang,

bukan hanya berupa modal finansial dan modal manusia,

tetapi juga bentuk-bentuk modal lainnya yang diketemukan

dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu: modal sosial (nilai-nilai

keutamaan), modal kultural (kreativitas dan estetika), modal

intelektual (teknologi dan informasi), dan modal spiritual

(keyakinan dan semangat). Modal-modal baru ini telah

membebaskan ekonomi dari sistem kapitalis yang hanya

mengenal modal finansial saja.71

Dalam aspek hak dan kewajiban, progressive

utilization theory berstandar pada eksistensi manusia dalam

tiga strata, yaitu: (1) strata fisik, (2) strata mental, dan (3)

strata spiritual. Dalam strata fisik, terdapat banyak strata:

69Noel W Thompson, the People's Science: the Popular Political

Economy of Exploitation and Crisis 1816-34 (Cambridge: Cambridge

University Press, 2002); Erhard W. Kropp dan B.R. Quinones, Financial

System Development in Support of People's Economy (Bangkok:

APRACA Publications, 1992). 70

Kampto Utomo, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam

Kancah Globalisasi (Bogor: Yayasan Agro-Ekonomika, Sains, Perhepi,

2005); M Dawam Rahardjo; Achmad Tirtosudiro, Pembangunan

Ekonomi Nasional: Suatu Pendekatan Pemerataan, Keadilan, dan

Ekonomi Kerakyatan (Jakarta: Intermasa, 1997). 71

Prabhat Ranjan Sarkar, Varn a Vijinana (the Science of Letters)

(Calcutta: Ananda Marga Publications, 2003).

93

sebutlah pencapaian ilmu pengetahuan (sains) untuk

pelayanan dan kesejahteraan, kemajuan sosial, kehidupan

politik, kehidupan ekonomi, kehidupan budaya yang

kesemuanya untuk membangun pelayanan dan

kesejahteraan. Dasar utama hak dan kewajiban yang

menjadi konsep ekonomi adalah menghilangkan

ketidakadilan sosial. Tiap-tiap anggota masyarakat manusia

harus menikmati persamaan hak, layaknya anggota dari satu

keluarga yang sama, menghilangkan perbedaan dan

membawa kesetaraan, serta keseimbangan dan keselarasan

antar manusia. Salah satunya cara untuk meminimalisir

ketimpangan hak dan kewajiban adalah dengan membangun

kepemimpinan yang koordinatif, bukan kepemimpinan sub-

ordinasi; harus terdapat suatu koordinasi, kepemimpinan

koperatif.72

Dalam kehidupan ekonomi harus menjamin

kebutuhan minimum bagi tiap individu dan semuanya.

Harus tidak boleh berpikir dua kali, tidak boleh ada

penyesuaian sejauh menyangkut hal ini. Daya beli

kebutuhan minimum harus terjamin bagi semua. Dewasa

ini, hal-hal pokok yang esensial itu belum dijamin. Bahkan,

masyarakat digiring oleh gagasan-gagasan ekonomi yang

deseptif (tipu daya) yang telah terbukti tidak efektif dalam

kehidupan praktis dan tidak berhasil diterapkan dimanapun

di dunia ini.73 Sarkar misalnya memberikan contoh dengan

72

Prabhat Ranjan Sarkar, Proutist Economics: Discourses on

Economic Liberation. 73

Prabhat Ranjan Sarkar, Perekonomian PROUT: Pembebasan

Ekonomi (tp:tt). Lihat juga Carl Davidson, Solidarity Economy: Building

Alternatives for People and Planet (London: Changemaker Publications,

2001). Lihat juga Sadao Miyamoto, Introduction to Prout: A Spiritual

Socio-Economic Theory (Bellingham, Wash.: Huxley College of

Environmental Studies, Western Washington University, 1982); PROUT

juga digali dalam konsep spritual lihat Sarah Strauss, Positioning Yoga:

Balancing Acts Across Cultures (Oxford: Berg, 2004).

94

beberapa orang berpikir bahwa orang-orang dari kelompok

tertentu dimana mereka termasuk di dalamnya adalah

diberkati oleh Tuhan, sedangkan yang lainnya adalah

makhluk terkutuk. Ini adalah sebuah tipe dogma yang

sangat buruk, kaum oportunis telah memperkenalkan ajaran

ini. Dogma adalah penyakit psiko-fisikal. Kemudian ada

penyakit fisiko-psikis. Beberapa orang berpendapat bahwa

binatang telah diciptakan oleh Tuhan untuk makanan

manusia. Seseorang tertentu yang selalu berkata bahwa jika

orang tidak makan daging kambing, maka dunia akan

dipenuhi oleh kambing, dan yang lain juga berkata bahwa

apabila orang tidak makan ayam, maka bahkan tidak ada

ruang satu incipun di bumi ini akan dipenuhi oleh ayam.

Hanya karena kerakusan yang berlebihlah manusia

memakan ayam, kambing, dan hanya mencari-cari logika

untuk mendukung tindakan mereka dan menutupi

kelemahannya. Kelicikan semacam ini tidak akan berlaku.74

Dalam dunia psikis, terdapat kesalahan pemikiran

yang terjadi bahwa manusia ditakdirkan untuk berkuasa,

dan mahkluk hidup lainnya ditakdirkan untuk diatur oleh

manusia. Karena itu dalam konsep Sarkar, semua memiliki

hak yang sama untuk hidup didunia ini: alam semesta ini

adalah untuk semua. Ini bukanlah warisan bagi manusia

saja. Dalam level psikis murni, pemikiran salah terjadi

dalam masyarakat, dan sebagai hasilnya, seorang individu

atau kelompok masyarakat sering mencoba untuk menekan

atau menindas yang lain. Disebabkan oleh tipe psikologi

yang cacat inilah, sejumlah besar manusia menderita

74

Sedangkan dalam ungkapannya Prabhat Ranjan Sarkar

“sthulasuksma karanopayogah susantulitah vidheyah” (harus ada

penyesuaian yang tepat antara pemanfaatan fisik, metafisik, duniawi,

supraduniawi dan spiritual). Lihat Prabhat Ranjan Sarkar, Perekonomian

PROUT: Pembebasan Ekonomi. Lihat juga Sadao Miyamoto,

Introduction to Prout: A Spiritual Socio-Economic Theory.

95

depresi psikis. Dalam strata spiritual, hak dan kewajiban

sudah teraplikasi secara benar, sehingga semua aplikasi dari

strata psiko-fisikal hingga strata spiritual disampaikan

dalam lingkup solidaritas.75 Dari aspek tersebut

memperlihatkan bahwa setiap manusia memanfaatkan

maksimum dan pembagian yang rasionil atas semua potensi

fisik, metafisik, dan spiritual dari suatu unit dan badan

bersama masyarakat. Artinya, kebersamaan merupakan

dasar untuk menghadapi persoalan-persoalan ekonomi dan

kebutuhan minimum semua orang harus terjamin, dengan

pembagian yang rasionil.76

Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem

ekonomi campuran yang mengandung pada dirinya ciri-ciri

positif dari kedua sistem ekstrim yang dikenal yaitu

kapitalis-liberalis dan sosialis-komunis. Berbeda dengan

ekonomi peraturan yang jelas antitetikal dengan makna

Ekonomi Pancasila sebagai wadah berkembangnya manusia

Indonesia seutuhnya. Dalam Ekonomi Pancasila, satu

sumber legitimasi diambilnya tindakan pengaturan dalam

pembatasan kebebasan usaha adalah adanya ekses negatif

dari setiap tindakan. Peranan unsur agama sangat kuat

dalam konsep Ekonomi Pancasila. Karena unsur moral

dapat menjadi salah satu pembimbing utama pemikian dan

kegiatan ekonomi. Kalau moralitas ekonomi Smith adalah

kebebasan (liberalisme), dan ekonomi Marx adalah diktator

mayoritas (oleh kaum proletar), maka moralitas Ekonomi

Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,

kerakyatan, dan keadilan sosial. Sehingga pelaku Ekonomi

75

Prabhat Ranjan Sarkar, Varn a Vijinana (The Science of Letters). 76

Lihat Prabhat Ranjan Sarkar, Perekonomian PROUT:

Pembebasan Ekonomi. Lihat juga Raveendra N Batra, Progressive

Utilization Theory: Prout: an Economic Solution to Poverty in the Third

World (Philippines: Ananda Marga Publications, 1989).

96

Pancasila tidak hanya sebagai homo economicus, tapi juga

homo metafisikus, dan homo mysticus.

Hatta berstandar pada Pasal 33 UUD 1945, adalah

sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk

mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi,

salah satu prinsip dasar tersebut adalah perekonomian

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas

kekeluargaan. Ini berarti hak dan kewajiban dalam

melaksanakan perekonomian memiliki nilai kekeluargaan.77

Tidak adanya diskriminasi bagi setiap warga negara, berarti

mengakui bahwa dibalik setiap perbedaan warga negara ada

sebuah kesamaan, yaitu: sebagai manusia yang sama-sama

memiliki hak dan kewajiban setara yang diakui undang-

undang dan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan universal.78

Hal ini ditandai dengan kesamaan peluang dan akses (equal

opportunity) bagi setiap warga negara dalam berekonomi

dan menikmati pembangunan ekonomi. Dalam Pembukaan

UUD 1945 dijelaskan bahwa tujuan dari negara Indonesia

adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan sosial sebagai sila pamungkas Pancasila disini

seyogianya juga menjadi tujuan dari pelaksanaan ekonomi

di Indonesia.79

Dari sini, maka kalangan pemilik modal dan

kelompok masyarakat yang menyediakan faktor produksi

berupa tenaga kerja sama-sama memiliki hak dan kewajiban

77

Sri-Edi Swasono dan Mohammad Hatta, Bung Hatta: Bapak

Kedaulatan Rakyat. Lihat juga Wawan Tunggul Alam, Demi Bangsaku:

Pertentangan Bung Karno vs. Bung Hatta (Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 2003). 78

Raveendra N. Batra, Progressive Utilization Theory: an

Economic Solution to Poverty in the Third World. 79

Gunawan Sumodiningrat, et al, Membangun Indonesia Emas:

Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara-Bangsa yang

Unggul dalam Persaingan Global (Jakarta: Elex Media Komputindo,

Kelompok Gramedia, 2005).

97

yang terjalin dalam proses produk. Dalam ungkapan Sarkar

badan usaha ekonomi utama yang menyediakaan kebutuhan

dasar bagi orang banyak janganlah ditaruh ditangan pribadi-

pribadi.80 Alam semesta raya ini merupakan milik bersama

setiap orang. Semua mempunyai hak pakai, semua

mempunyai hak menikmati, tetapi jelas tidak punya hak

menyalahgunakannya. Apabila ada sementara orang yang

mencari dan menimbun kekayaan, secara langsung iapun

menghambat kebahagiaan dan kebebasan orang lain.

Perilakunya tersebut bersifat anti-sosial. Karena itu, tidak

seorangpun diperbolehkan menimbun kekayaan tanpa

perkenan dari masyarakat. Setiap usaha ekonomi harus

dapat meningkatkan pemilikan bukan sekadar meningkat-

kan pendapatan masyarakat secara merata.

Bagi Indonesia pemikiran-pemikiran strategis,

cermat dan mendalam mengenai ketimpangan-ketimpangan

struktural harus tetap dikembangkan. Hanya dengan

demikian maka kebijakan restrukturisasi untuk mengatasi

ketimpangan struktural dapat didesain. Sri-Edi Swasono

menawarkan beberapa butir kebijakan restrukturisasi

ekonomi dalam artian reformasi makro yang meliputi

berbagai sektor, bidang dan dimensi antara lain: (1) restruk-

turisasi pemilikan dan penguasaan aset ekonomi: Pemilikan

dan penguasaan aset oleh rakyat harus makin merata dan

dapat mengurangi secara struktural konsentrasi-konsentrasi

pemilikan dan penguasaan aset pada sekelompok kecil

aktor-aktor ekonomi. Setiap usaha ekonomi harus dapat

meningkatkan pemilikan bukan sekadar meningkatkan

80

Sohail Inayatullah dan Jennifer Fitzgerald, eds. Transcending

Boundaries: Prabhat Rainjan Sarkar's Theories of Individual and Social

Transformation (Maleny, Australia: Gurukul Publications. 1999). Tulisan

yang sama juga dikaji oleh Johan Galtung dan Sohail Inayatullah, eds.

Macrohistory and Macrohistorians: Perspectives on Individual, Social

and Civilizational Change (Wesport: Ct. Praeger, 1997).

98

pendapatan masyarakat secara merata. Lebih dalam lagi

Sri-Edi Swasono seperti ditulis pada bab sebelumnya telah

menafsirkan rumusan Mohammad Hatta dalam pasal 33

UUD 1945 ”perekonomian disusun sebagai usaha bersama

berdasarkan asas kekeluargaan” dengan memaknai

perekonomian bukan hanya badan usaha koperasi, tetapi

juga meliputi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha

Milik Swasta yang ketiganya harus disusun sebagai usaha

bersama yang berdasar asas kekeluargaan.

Perkataan “disusun” berarti tidak dibiarkan tersusun

sesuai dengan kehendak dan selera pasar yang merupakan

selera kelompok orang-orang kaya penentu wujud pola-

produksi dan pola konsumsi nasional.81 Usaha bersama

merupakan cerminan doktrin kebangsaan Indonesia yang

mengutamakan rasa bersama, bergotong royong saling

menolong, tidak mengutamakan egoisme pribadi (self-

interest), mengemban solidaritas antar sesama,

mengetengahkan mutualisme yang dalam bahasa agama

disebut ke-jemaah-an. Sedangkan “asas kekeluargaan”

adalah budaya antara sesama sebagai saudara,

mengemukakan pentingnya the brotherhood of men atau ke-

ukhuwahan, wujud dari idealisme peaceful-co-existence

81

Swasono mencontohkan dalam pasar bebas maka kredit untuk

membangun apartemen super mewah akan mudah diperoleh daripada

kredit untuk rumah sederhana. Kredit untuk investasi membangun

kawasan Barat akan lebih mudah cair daripada kredit investasi untuk

membangun kawasan Timur Indonesia. Akibatnya kemiskinan rata-rata

nasional Indonesia 13.33 persen, tetapi 36.80 persen di Papua, 27.74

persen di Maluku, 23.03 persen di NTT. Ia kemudian menegaskan bahwa

penyebaran investasi tidak merata ini adalah kehendak dan selera pasar

yang lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan modal daripada

kepentingan dan keselematan rakyat. Lihat Sri-Edi Swasono,”Keabadian

Koperasi dan Kooperativisme” dalam media Suara Pembaharuan, Senin,

11 Juli 2011.

99

antar sesama dan seluruh umat yang bhineka namun

tunggal-ika itu82

Restrukturisasi tersebut diarahkan untuk

membentukkan “Triple-Co”, yaitu co-ownership, co-

determination dan co-responsibility sebagai implementasi

demokratisasi ekonomi di dalam badan-badan usaha

ekonomi. Dalam restrukturisasi ini hendaknya dihindarkan

suatu perampasan; (2) restrukturisasi alokatif: Menyangkut

alokasi dana-dana pembangunan, baik dana anggaran

nasional ataupun daerah, baik yang berasal dari

perbankan ataupun dari lembaga-lembaga non-bank. Bank-

bank dan lembaga-lembaga keuangan non-bank harus tetap

memelihara perannya sebagai agen pembangunan, agen

reformasi dan agen restrukturisasi ke arah tercapainya

keseimbangan struktural yang lebih baik.

Selanjutnya dibutuhkan pula (3) restrukturisasi untuk

mencapai pemerataan dan keseimbangan pembangunan

serta pertumbuhan antara kawasan barat Indonesia dan ka-

wasan timur Indonesia, antara Jawa dan luar Jawa, antara

perkotaan dan perdesaan, dan seterusnya; (4)

Restrukturisasi sektoral: Hal ini diperlukan terutama untuk

mencapai keseimbangan dinamis antara sektor industri dan

sektor pertanian, antara sektor formal-modern dan sektor

informal-tradisional, antara sektor-sektor yang grass roots-

based dan yang non grassroots-based, menuju kukuhnya

perekonomian rakyat (dengan wadah koperasi) sebagai

sokoguru perekonomian nasional. Koperasi dan

kooperativisme lebih mengutamakan kerjasama untuk

menumbuhkan efisiensi melalui sinergisme daripada

mengutamakan persiangan kapitalistik yang melumpuhkan

kelompok lemah dan membesarkan sekelompok kuat yang

mampu efisien. (5) Restrukturisasi perpajakan: Selain

82

Sri-Edi Swasono,”Keabadian Koperasi dan Kooperativisme”.

100

berperan sebagai sumber penerimaan negara, pajak adalah

sarana redistribusi. Pada dasarnya pajak harus progresif

untuk mempersempit kesenjangan. Khususnya terhadap

kekayaan dan pemilikan barang mewah harus dikenakan

pajak kekayaan secara progresif. Sebaliknya terhadap ke-

lompok miskin yang memerlukan pemberdayaan diberikan

subsidi atau proteksi. Pajak merupakan insentif untuk

kegiatan produktif dan disinsentif terhadap konsumsi

mewah. (6) Restrukturisasi strategis: Restrukturisasi ini

untuk memperkukuh kemandirian ekonomi, mengurangi

dependensi dan meningkatkan interdependensi resiprokal

yang seimbang dan diperlukan untuk memperkukuh fun-

damental ekonomi. Dengan restrukturisasi strategis ini

perekonomian nasional diarahkan untuk berakar di dalam-

negeri dan menjadi people-centered dan resources-based.

(7) Restrukturisasi pola-pikir atau reorientasi budaya:

GBHN telah mendorong reorientasi semacam ini, yakni

antara lain reorientasi ke arah lebih banyak membuka akses

akan hak-hak rakyat dan mengembangkan perekonomian

rakyat melalui sistem ekonomi berdasar demokrasi

ekonomi. (8) Restrukturisasi sosial-politik dan sosial-

budaya: Restrukturisasi ekonomi ini tidak akan sepenuhnya

bermanfaat apabila tidak didukung oleh restrukturisasi di

bidang sosial-politik dan sosial-budaya. Restrukturisasi

sosial-politik menyangkut demokratisasi politik dan peran

masyarakat madani. Restrukturisasi sosial-budaya

menyangkut upaya mengubah mindset, melakukan unlearn-

ing terhadap pakem-pakem usang, khususnya restrukturisasi

dan demokratisasi pendidikan rakyat. 83

Efisiensi bukan banyak atau sedikitnya sebuah usaha,

tetapi bagaimana semua komponen dalam siklus produk

83

Lihat Sri-Edi Swasono, Pembangunan Berwawasan Sejarah:

Kedaulatan Rakyat, Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Politik (Jakarta:

UI-Press, 1990).

101

sama-sama merasakan nilai dari sebuah produk yang dibuat

dan dipasarkan.84 Ketika faktor produksi yang paling

dibutuhkan adalah modal, maka kelompok masyarakat yang

menyediakan modal akan membangun kemitraan dengan

kelompok masyarakat yang menyediakan faktor produksi

berupa tenaga kerja, dan melakukan pembagian kompensasi

berdasarkan keadilan. Jika terjadi penyimpangan hak dan

kewajiban akan menyebabkan ketidakseimbangan harga

faktor produksi yang dijual oleh masyarakat dengan

keuntungan yang diraih pengusaha. Untuk itu, peran negara

juga menjadi bagian penting mengontrol hak dan kewajiban

tersebut, sehingga harga yang diterima bisa setimpal dengan

pengorbanan yang dikeluarkan, misalnya pemberian

kompensasi (gaji dan fasilitas) seiring dengan jerih upaya

menjual faktor produksinya berupa tenaga kerja.85

Upaya menguatkan hak dan kewajiban ditegaskan

pula pada Pasal 33 ayat (1), “perekonomian disusun

sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.;

Pasal 33 ayat (2), menyatakan bahwa “cabang-cabang

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.; Pasal 33

ayat (3), menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara

dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat”.; Pasal 34 menyatakan bahwa “fakir miskin dan

anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pesan dari

pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa: (1) hak

memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi, misalnya

84

Hal ini sangat berbeda seperti yang diungkapkan David Ricardo

dalam teorinya the law of diminishing return yang menyatakan semakin

tidak efisien jika sebuah perusahaan memiliki banyak tenaga kerja. Lihat

William J. Baumol dan Alan S. Blinder, Economics: Principles and

Policy (Mason, Ohio: Cengage Learning, 2009). 85

Prabhat Ranjan Sarkar, Perekonomian PROUT: Pembebasan

Ekonomi.

102

dengan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang

terjangkau oleh daya beli rakyat; (2) kewajiban bekerja

keras dan terarah untuk menggali dan mengolah berbagai

Sumber Daya Alam; (3) kewajiban dalam mengembangkan

kehidupan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan, tidak

merugikan kepentingan orang lain; (4) kewajiban

membantu negara dalam pembangunan, misalnya

membayar pajak tepat waktu.86

Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 itu, dapat disaksikan

bahwa substansi ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya

mencakup tiga hal sebagai berikut: Pertama, partisipasi

seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi

nasional. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam

proses produksi nasional ini menempati kedudukan yang

sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Hal itu

tidak hanya penting untuk menjamin pendayagunaan

seluruh potensi sumberdaya nasional, tetapi juga sebagai

dasar untuk memastikan keikutsertaan seluruh anggota

masyarakat dalam menikmati hasil produksi nasional.87 Hal

ini sejalan dengan bunyi Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang

menyatakan, "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan

dan penghidupan yang layak bagi kemanusian." Swasono

menegaskan bahwa berhak atas pekerjaan adalah

kewajiban negara untuk pro-poor, imperatif (anti

kemiskinan). ”Bagi kemanusiaan” adalah moralitas

humanitarian.88 Kedua, partisipasi seluruh anggota

86

Teguh Sulistia, Aspek Hukum Usaha Kecil dalam Ekonomi

Kerakyatan (Padang, Indonesia: Andalas University Press, 2006). Lihat

juga Mahmud Thoha, Globalisasi, Krisis Ekonomi, dan Kebangkitan

Ekonomi Kerakyatan (Jakarta, Indonesia: Pustaka Quantum, 2002). 87

Penegasan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sebagai

response globalisasi lihat Sri-Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin

Kesejahteraan Sosial (Jakarta: Prakarsa, 2006). 88

Sri-Edi Swasono, Strategi Percepatan Pembangunan Daerah

Tertinggal (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2011).

103

masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional.

Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, harus ada

jaminan bahwa setiap anggota masyarakat turut menikmati

hasil produksi nasional, termasuk para fakir miskin dan

anak-anak terlantar. Hal itu antara lain dipertegas oleh Pasal

34 UUD 1945 yang menyatakan, "fakir miskin dan anak-

anak terlantar dipelihara oleh negara." Dengan kata lain,

dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi,

negara wajib menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi

fakir miskin dan anak-anak terlantar di Indonesia.

Ketiga, kegiatan pembentukan produksi dan

pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung di

bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota

masyarakat. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan

atau demokrasi ekonomi, anggota masyarakat tidak boleh

hanya menjadi objek kegiatan ekonomi. Setiap anggota

masyarakat harus diupayakan agar menjadi subjek kegiatan

ekonomi. Dengan demikian, walaupun kegiatan

pembentukan produksi nasional dapat dilakukan oleh para

pemodal asing, tetapi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan

itu harus tetap berada di bawah pimpinan dan pengawasan

angota-anggota masyarakat.89 Dengan demikian efisiensi

berkeadilan dalam membangun hak dan kewajiban dalam

ekonomi kerakyatan adalah keseimbangan antara kewajiban

dalam meningkatkan produktifitas secara bersama,

solidaritas dan berkesinambungan dengan gaji yang adil dan

proporsional beserta jaminan-jaminan sosial lainnya. Antara

keduanya memberikan kekuatan kualitas hidup.

89

Mahmud Thoha, Globalisasi, Krisis Ekonomi, dan Kebangkitan

Ekonomi Kerakyatan; Revrisond Baswir, Agenda Ekonomi Kerakyatan

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000). Sebagai perbandingan lihat Tiktik

Sartika Partomo, Ekonomi Koperasi (Jakarta: Ghalia Indonesia);

Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia (Yogyakarta: BPFE, 2000).

104

Ekonomi kerakyatan memberikan dasar dalam

kebersamaan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia

berdasarkan kebhinekaan. Aktifitas dalam kebersamaan

berangkat pula pada nilai kekeluargaan, kegotong-

royongan, perjuangan dinamis mengembangkan diri dan

mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi

sumber dari apa yang di dalam wawasan politik pada

tingkat nasional Indonesia sebut ketahanan nasional.90

Dengan kata lain kebersamaan adalah memberdayakan,

memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam

konsep ekonomi kerakyatan, aplikasi dari upaya

pemberdayaan Sumber Daya Manusia secara implisit

mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi, dimana

para pelaku ekonomi baik pemilik modal maupun karyawan

sama-sama meningkatkan diri dan kualitas bersama.

Karenanya pengembangan Sumber Daya Manusia

menyangkut masalah penguasaan teknologi, pemilikan

modal, akses ke pasar dan ke dalam sumber-sumber

informasi, serta keterampilan manajemen. Agar demokrasi

ekonomi dapat berjalan, maka aspirasi masyarakat yang

tertampung harus diterjemahkan menjadi rumusan-rumusan

kegiatan yang nyata. Untuk menerjemahkan rumusan

menjadi kegiatan nyata tersebut, negara mempunyai

birokrasi. Birokrasi ini harus dapat berjalan efektif, artinya

mampu menjabarkan dan melaksanakan rumusan-rumusan

90

Syahril Sabirin, Terobosan Pemulihan Ekonomi Indonesia

(Jakarta: Forum Kampus Kuning, 2002); Mappadjantji Amien,

Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan

Pendidikan dari Perspektif Sains Baru (Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 2005); sebagai perbandingan lihat juga Gunawan Sumodiningrat,

Membangun Perekonomian Rakyat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Bekerjasama dengan Institute of Development and Economic Analysis),

1998.

105

kebijaksanaan publik (public policies) dengan baik, untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki.91

Dalam paham bangsa Indonesia, masyarakat adalah

pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah

(birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan,

membimbing, serta menciptakan iklim yang menunjang.

Sehingga dalam hakekat perencanaan pembangunan dalam

istilah Swasono adalah “niat ingsun” (strong political will)

untuk mendesain masa depan sebagaimana yang dicita-

citakan dengan adigium “tanam satu tumbuh seribu”, “patah

tumbuh hilang berganti, “tak ada rotan akarpun jadi”

sebagai penuntun dalam menyusun prioritas dan strategi

pembangunan92. Dalam model progressive utilization

theory, pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh dua

unsur pokok, yaitu tingkat tabungan dan produktivitas

modal. Agar dapat tumbuh secara berkelanjutan,

masyarakat dalam suatu perekonomian harus mempunyai

tabungan yang merupakan sumber investasi. Makin besar

tabungan, yang berarti makin besar investasi, maka akan

semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, makin

rendah produktivitas kapital atau semakin tinggi capital

output ratio, makin rendah pertumbuhan ekonomi.

Karenanya, Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam

91

Prabhat Ranjan Sarkar, Perekonomian PROUT: Pembebasan

Ekonomi.. Lihat juga Raveendra N Batra, Progressive Utilization Theory:

Prout: an Economic Solution to Poverty in the Third World; sebagai

perbandingan Sri-Edi Swasono dan Mohammad Hatta, Bung Hatta:

Bapak Kedaulatan Rakyat. 92

Sri-Edi Swasono, “Poverty, Impoverishment, Empowerment,

Disempowerment Pendekatan Paradigmatik: Mengatasi Kemiskinan

(Beyond the Economics of Poverty)”, Naskah Ajar Current Issue UIN,

2011, No. 32; lihat juga Sri-Edi Swasono, Strategi Percepatan

Pembangunan Daerah Tertinggal.

106

konsep ekonomi kerakyatan menjadi modal untuk

meningkatkan kualitas produksi mereka.93

Dalam perspektif ini juga dibutuhkan kemandirian

yaitu sikap berdikari menolak ketergantungan nasib sendiri

pada pihak lain. Sikap menolak subordinasi, menolak

pengemisan. Kemandirian adalah kepahlawanan, suatu

prestasi diri menolak ketertundukan, penghambaan.

Merubah sikap menghamba (servile) dan minderwaardig

menjadi kedigdayaan.94 Dengan demikian pemberdayaan

masyarakat sebagai sebuah strategi pembangunan

partisipatif dapat digunakan sebagai alternatif dalam

memecahkan persoalan pembangunan yang dihadapi. Di

lain pihak konsep pembangunan yang selama ini diterapkan

belum mampu menjawab tuntutan-tuntutan yang

menyangkut keadilan dan pemerataan serta

keberpihakannya kepada masyarakat. Hal tersebut

dimungkinkan sejalan dengan pemahaman terhadap

pembangunan itu sendiri sebagai suatu proses yang dinamis

menuju keadaan sosial ekonomi yang lebih baik atau yang

lebih modern.95

93

Prabhat Ranjan Sarkar, Perekonomian PROUT: Pembebasan

Ekonomi; lihat juga William J Baumol dan Alan S Blinder, Economics:

Principles and Policy. Sebagai perbandingan muncul pula konsep

ekonomi terbuka berkeadilan sosial lihat Sulastomo,the Indonesian

Dream: Kapita Selekta (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008); Jimly

Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi (Jakarta: Buku Kompas, 2010). 94

Lihat Sri-Edi Swasono, “The End of Laissez-Faire” (Jakarta:

Bappenas, 2009). 95

Bambang Rudito, Akses Peran serta Masyarakat (Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan, 2003), 22-23. Lihat juga Jhingan, ML, Ekonomi

Pembangunan dan Perencanaan (Jakarta: Rajawali Pres, 2000). Kedua

buku tersebut mempertegas bahwa batasan tersebut jelas menggambarkan

bahwa pembangunan merupakan suatu gejala sosial yang berdimensi

banyak, dan haruslah didekati dari berbagai disiplin ilmu. Pembangunan

negara-negara di Asia hanya bisa berlangsung bila persyaratan-

persyaratan politis dan sosial terpenuhi.

107

Pemberdayaan merupakan satu istilah yang

diterjemahkan dari empowerment artinya selalu peningkatan

kemampuan atau peningkatan kualitas, harkat martabat. Ini

artinya pemberdayaan dikatakan berhasil bila menghasilkan

self-empowerment96. Pemberdayaan memiliki dua

kecendrungan yaitu kecendrungan primer dan

kecenderungan sekunder. Kecendrungan primer merupakan

pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan

atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau

kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih

berdaya. Kecenderungan sekunder, merupakan

pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi,

mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai

kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang

menjadi pilihan mereka.97

Adanya pengembangan sumber daya pada akhirnya

dapat meningkatkan kualitas. Peningkatan kualitas individu,

kualitas usaha, dan peningkatan usaha bersama. Sehingga

dari usaha pemberdayaan Sumber Daya Manusia semua

produktifias ekonomi bisa memberikan keuntungan yang

seiring dengan profesionalitas kerja dan hasil usaha. Dari

aspek ini, memperlihatkan bahwa ilmu ekonomi hendaknya

berdimensi luas tidak hanya berkaitan upaya melakukan

pilihan terhadap sumber daya yang terbatas,

meminimalisasi biaya, memaksimalisasi hasil atau

manfaat, tetapi harus pula menguraikan beberapa hal yang

berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat luas.

Sehingga mendapat perbaikan taraf hidup sejalan dengan

96

Sri-Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial:

Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke the End of Laissez-Faire

(Jakarta: Perkumpulan PraKarsa, 2010). 97

Sinis Munandar MS, Program Pemberdayaan Ekonomi

Kerakyatan Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia dan

Pelayanan Keuangan Mikro (Jakarta: Badan Pengembangan SDM,

Departemen Pertanian, 2002).

108

realisasi dari beraneka ragam potensi mereka sebagai

manusia.

Dari berbagai konsep tersebut terlihat bahwa

pembangunan tidak dapat didekati hanya dengan perubahan

ekonomi, tapi secara umum pembangunan juga harus

mampu menciptakan suatu kondisi yang dapat menjamin

keadaan sosial masyarakat yang berkeadilan, kapasitas

masyarakat yang dapat berkembang dengan pemberian

wewenang dan kekuasaan, serta lingkungan yang terjamin

kesalingtergantungannya. Sebagai contoh, Negera China

menekankan saerge taijin, yaitu dekat pada realitas, dekat

pada rakyat, dan dekat pada kehidupan. Sementara ekonomi

Jepang berangkat dari harmoni hubungan antar manusia,

dan antara manusia dan alam (soft path).98

Dari perspektif tersebut pula memperlihatkan bahwa

pengembangan Sumber Daya Manusia berprinsip

kebhinekaan, yaitu: kekeluargaan, kegotongroyongan,

kreatifitas pengembangan diri, memberdayakan dengan cara

memampukan dan memandirikan masyarakat. Capaian hal

tersebut tidak lepas dari kemitraan bersama pemerintah baik

dalam bentuk pelatihan, pendidikan dan kerjasama. Dalam

arti bahwa efisiensi berkeadilan terlihat dengan

pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis

kebhinekaan dan kemitraan bersama pemerintah, sehingga

terjamin peningkatan kualitas individu, dan kualitas usaha

bersama sehingga tercapai keuntungan bersama berdasarkan

proporsi hasil usaha.

Berbagai wacana tersebut memperlihatkan bahwa

konsep ekonomi kerakyatan memberikan tatanan nilai

dalam kebebasan berusaha dan berkreatifitas, yang

bertumpu pada pembangunan berbasis masyarakat, atau

98

Lihat Siregar, Pembaharuan Ekonomi Tiongkok (Jakarta:

Pustaka Pena, 2002); Craig Freedman, Economic Reform in Japan: Can

the Japanese Change? (Cheltenham, UK Elgar 2001).

109

pembangunan yang berpusat pada manusia. Konsep pelaksanaan

pembangunan yang bertumpu pada masyarakat tersebut antara

lain berlandaskan azas-azas: (a) komitmen penuh pemerintah

dengan keterlibatan minimal, pemerintah berintervensi hanya

apabila terjadi distorsi pasar dengan cara selektif dan bijaksana;

(b) peran-serta aktif dari seluruh komponen masyarakat

madani; (c) keberlanjutan; serta (d) pendanaan bertumpu

pada prinsip-prinsip: efisiensi, efektivitas, transparansi, dan

accountability, serta dapat langsung diterima oleh

masyarakat yang betul-betul memerlukan. Sebagai

konsekuensinya semua pihak yang berkepentingan

(stakeholders) atau semua unsur masyarakat madani

(pemerintah, pengusaha, perguruan tinggi, serta masyarakat dan

LSM) haruslah dilibatkan di dalam proses perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian yang dibangun berdasarkan pula

pada nilai-nilai moral.99

Swasono lebih tegas menyatakan bahwa koperasi dan

kooperativisme lebih mengutamakan kerjasama untuk

menumbuhkan efisiensi melalui sinergisme daripada

mengutamakan persaingan kapitalistik yang melumpuhkan

yang lemah dan membesarkan sekelompok kuat yang

mampu efisien100. Koperasi adalah soko guru

perekonomian. Soko guru industri sigaret adalah tembakau

rakyat dan cengkeh rakyat yang terhimpun dalam koperasi.

Begitu juga batik rakyat yang terhimpun dalam koperasi

merupakan soko guru industri busana. Termasuk pedagang-

pedagang kaki lima dan warung-warung makan yang

menyediakan hidangan murah merupakan soko guru yang

menghidupi para buruh pabrik-pabrik besar yang berupah

99

Y. Harsoyo, Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan

(Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma Bekerjasama dengan

Penerbit Pustaka Widyatama, 2006); Tiktik Sartika Partomo, Ekonomi

Koperasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008). 100

Sri-Edi Swasono, “Keabadian Koperasi dan Kooperativisme”.

110

rendah. Ini artinya pedagang-pedagang kaki lima dan

warung-warung rakyat menompang kehidupan besar.101 Ia

mengkritisi pembangunan UKM lebih ditonjolkan daripada

pembangunan koperasi. Pembangunan UKM yang tidak di

dalam payung koperasi dan kooperativisme, ibarat

menyebarkan bibit kapitalisme kecil. Karena itu kalau mau

taat asas ia menegaskan bahwa koperasi harus menjadi

wadah pengembangan UKM102

Dari aspek ekonomi kerakyatan, efisiensi

kebersamaan pengembangan Sumber Daya Manusia

dibangun selalu berpijak pada nilai kemandirian, harga diri,

kebersamaan (gotong royong), keadilan (kemakmuran

bukan untuk orang perorang tetapi bersama), kemanusiaan,

kesejahteraan rakyat. Hal ini penting dikembangkan sebab

dalam konstelasi inilah, perhatian untuk

menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah

setidaknya didasarkan bahwa usaha kecil dan menengah

menyerap banyak tenaga kerja. Kecenderungan menerap

banyak tenaga kerja umumnya membuat banyak usaha juga

intensif dalam menggunakan Sumber Daya Alam lokal.103

Pertumbuhan usaha kecil dan menengah akan

menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah

tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan

dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi di

pedesaan. Dari sisi kebijakan, usaha kecil dan menengah

jelas perlu mendapat perhatian karena tidak hanya

memberikan penghasilan bagi sebagian besar angkatan

kerja Indonesia, namun juga merupakan ujung tombak

101

Sri-Edi Swasono, Kelengahan Kultural dalam Pemikiran

Ekonomi: Pancasila Pasal 33 UUD 1945 Koperasi Entrepreneuship-

Kooperatif (Jakarta: Bappenas, 2011). 102

Sri-Edi Swasono, “Keabadian Koperasi dan Kooperativisme”. 103

Aburizal Bakrie, Merebut Hati Rakyat Melalui Nasionalisme,

Demokrasi, dan Pembangunan Ekonomi: Sumbangan Pemikiran Aburizal

Bakrie (Jakarta: Primamedia Pustaka, 2004).

111

dalam upaya pengentasan kemiskinan.104 Di perdesaan,

peran penting usaha kecil memberikan tambahan

pendapatan, merupakan seedbed bagi pengembangan

industri dan sebagai pelengkap produksi pertanian bagi

penduduk miskin.

Kuantitas yang banyak dengan menerapkan sistem

nilai akan membangun peningkatan usaha yang produktif,

berdaya saing dan memiliki kebersamaan, dan kemandirian.

Prinsip Prout dalam konsep nilainya berdasar bahwa: (1)

kebutuhan dasar semua orang dijamin sesuai dengan

jamannya; (2) surplus setelah distribusi kebutuhan dasar ini

lalu dibagikan sesuai dengan nilai sosial dan produktivitas

pelayanan individu; (3)peningkatan standar hidup manusia

adalah indikasi dari vitalitas suatu masyarakat.105

Berdasarkan wacana tersebut, memperlihatkan

bahwa efisiensi berkeadilan dalam tatanan ekonomi

kerakyatan mengarahkan eksistensi masyarakat yang kuat

bukan ekonomi belas kasihan maupun ekonomi

penyantunan kepada kelompok masyarakat yang kalah

dalam persaingan.106 Contoh tata nilai dimana petani,

tukang, guru, dokter, karyawan semua mendapatkan hak

pendapatan minimum cukup buat membeli lima kebutuhan

104

Sarbini Sumawinata, Politik Ekonomi Kerakyatan (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 2004); Iwan Triyuwono dan Ahmad Erani

Yustika, Emansipasi Nilai Lokal: Ekonomi dan Bisnis Pascasentralisasi

Pembangunan (Malang: Bayumedia Pub., 2003). 105

Sohail Inayatullah dan Jennifer Fitzgerald, eds. Transcending

Boundaries: Prabhat Rainjan Sarkar's Theories of Individual and Social

Transformation. Lihat juga Benny Susetyo, Teologi Ekonomi:

Partisipasi Kaum Awam dalam Pembangunan Menuju Kemandirian

Ekonomi (Malang: Averroes Press, 2006). Perbandingan lihat Mubyarto,

Reformasi Sistem Ekonomi: dari Kapitalisme Menuju Ekonomi

Kerakyatan (Yogyakarta: Aditya Media, 1998). 106

Kajian yang lebih luas lihat Sri-Edi Swasono, “Kemandirian

Ekonomi: Menghapus Sistem Ekonomi Subordinasi” dalam

Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan.

112

dasar. Setelah semuanya dapat yang memenuhi minimum

itu, dan masih bersisa, maka seorang dokter dapat mencicil

mobil sehingga kerja dokter jadi lebih efisien. Seorang guru

bisa membeli motor sehingga mengajar lebih efisien, begitu

juga petani dapat membayar angkot untuk aktifitas

pertanian. Ketika barang dan jasa semakin banyak, maka

dokter bisa menggaji sopir, guru bisa beli mobil, petani bisa

beli motor, sehingga terjadi penyesuaian standar dari waktu

ke waktu. Upaya mengatur hal tersebut melalui lewat upah

minimum yang standar dan benar-benar cukup untuk

kebutuhan dasar. Lalu ada batas upah maximum yang

disesuaikan dengan ketersediaan extra barang dan jasa.

Dalam sistem tersebut dapat dimaknai bahwa

"produksi berdasarkan kebutuhan", bukan "produksi untuk

profit semata". Perbandingan antara jumlah produk dan

permintaan dikendalikan stabil. Pemanfaatan maksimal

demi keuntungan bersama maupun invididu, dengan tetap

melihat kepentingan-kepentingan lain sebagai skala

prioritas dan ada penyesuaian yang tepat dalam

pemanfaatan.107

Contoh dalam nilai ini adalah bagaimana pengelolan

Sumber Daya Alam tanpa merugikan ekosistem. Kerja

keras untuk pemaksimalan potensi fisik dikurangi untuk

memaksimalkan potensi mental dan spiritual. Dengan

demikian dalam progressive utilization theory, di alam

semesta ini merupakan kekayaan bersama, walaupun

pembagiannya tidak sama bagi setiap orang dari persen ke

persen. Namun demikian, kebutuhan minimal bagi setiap

orang haruslah terjamin. Kebutuhan minimal yang

mendasar bagi setiap orang meliputi: makanan, pakaian,

perumahan, pengobatan dan pendidikan. Kebutuhan

minimum manusia tentu saja berubah seiring dengan

107

Prabhat Ranjan Sarkar, Perekonomian PROUT: Pembebasan

Ekonomi.

113

perubahan zaman. Setelah kebutuhan minimal terpenuhi,

kelebihan yang dimiliki haruslah dibagi-bagikan kepada

orang-orang yang memiliki kelebihan khusus, sesuai

dengan tingkat kemampuannya itu.108

Penjelasan yang membahas sistem nilai tersebut

dijabarkan dalam sila pada Pancasila. Sila ke-1 dari

Pancasila memperlihatkan agama-agama yang dianut oleh

rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai yang mengayomi,

meliputi, dan menjiwai keempat sila yang lain. Segala

sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan

penyelenggaraan negara, termasuk moral penyelenggara

negara, politik negara, pemerintahan negara dan peraturan

perundang-undangan negera, kebebasan dan hak asasi

warga. Sila ke-2 memperlihatkan konstruk pemberlakuan

atas warga dalam keadilan, termasuk hak dan kebebasannya

beragama. Kemanusiaan yang adil dan beradab

mengandung nilai bahwa suatu tindakan yang berhubungan

dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat didasarkan

atas sikap moral, kebajikan dan hasrat menjunjung tinggi

martabat manusia, serta sejalan dengan norma-norma

agama dan sosial yang telah berkembang dalam

masyarakat.109

Sila ke-3 memberikan nilai dan sikap nasionalisme

yang menguatkan kebersatuan dalam keberagaman.

Sedangkan, sila ke-4 memiliki konsep demokrasi, dan

solidaritas kemanusiaan, menjunjung tinggi asas

musyawarah dan mufakat. Ditutup dengan konsep keadilan

108

Prabhat Ranjan Sarkar, Perekonomian PROUT: Pembebasan

Ekonomi. 109

Suwarno, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Penelitian

Pancasila dengan Pendekatan, Historis, Filosofis dan Sosio-Yuridis

Kenegaraan (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993). Konsep keadilan

dalam Pancasila dapat dilihat pula dalam Benyamin Fleming Intan,

Public Religion and The Pancasila Based State of Indonesia an Ethical

and Sociological Analysis (New York: Oxford Lang, 2006).

114

pada sila ke-5 didasarkan pada empat sila sebelumnya.110

Keadilan termaktub dalam tiga bentuk, yaitu: (1) keadilan

distributif, menyangkut hubungan negara terhadap warga

negara, berarti bahwa negaralah yang wajib memenuhi

keadilan dalam membagi kemakmuran, kesejahteraaan

penghasilan negara, yang terakhir ini dalam bentuk bantuan,

subsidi dan kesempatan untuk hidup bersama yang

didasarkan atas hak dan kewajiban yang setara dan

seimbang; (2) keadilan legal, yaitu: keadilan dalam

kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara terhadap

negara, tercermin dalam bentuk ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku dalam negara; (3)

keadilan komulatif: yaitu suatu hubungan keadilan antara

warga dengan warga lainnya secara timbal balik.111 Dalam

arti memberdayakan masyarakat, adalah upaya untuk

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang

masih terperangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan

memandirikan masyarakat. Pembangunan basis utama

ekonomi kerakyatan, bertujuan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi melalui peran serta masyarakat

110

Benyamin Fleming Intan, Public Religion and The Pancasila

Based State of Indonesia an Ethical and Sociological Analysis. Sebagai

perbandingan lihat Eka Darmaputera, Pancasila and the Search for

Identity and Modernity in Indonesian Society: A Cultural and Ethical

Analysis (Leiden: E.J. Brill, 1988); Sri-Edi Swasono, Ekonomi Islam

Dalam Pancasila, Naskah ajar Curent Issue, S3 UIN Jakarta (Surabaya:

UNAIR, 2008). 111

Muhammad Baqir S}ada>r dan M Hashem, Keunggulan

Ekonomi Islam: Mengkaji Sistem Ekonomi Barat dengan Kerangka

Pemikiran Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002); M Nur

Mufid; Ilyas Hassan, Falsafatuna: Pandangan Muhammad Baqir Ash-

Shadr Terhadap Berbagai Aliran Filsafat Dunia (Bandung: Mizan,

1991).

115

dalam rangka menciptakan kesempatan kerja dan

pengurangan angka pengangguran.112

Sistem ekonomi kerakyatan akan menyerap

determinan efisiensi berkeadilan sebagai basis daya saing

dan bagi penciptaan keuntungan dengan memanfaatkan

Sumber daya yang terbatas. Pergerakan skala usaha pun

bertahap dari skala usaha kecil, menengah, dan besar yang

saling mendukung dan saling memerlukan dengan atmosfer

keterbukaan. Interelasi pelaku-pelaku ekonomi tidak

dibenarkan mengingkari norma-norma, etika, dan dasar-

dasar moralitas yang menjadi dasar segala interaksi usaha

ekonomi sebagaimana alam juga tidak dapat mengingkari

hukum alam yang ada, sebab hal itu dapat memendekkan

umur kehidupan, padahal alam berusaha mencapai rentang

masa kehidupan yang panjang.113

Dalam konteks Indonesia, maka sistem ekonomi

Indonesia perlu mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan

UUD 1945. Sila pertama Pancasila (ketuhanan) dan kedua

(kemanusiaan) sebagai dasar sistem, sila ketiga

(nasionalisme) dan keempat (kerakyatan) sebagai cara

penerapannya, dan sila kelima (keadilan sosial) sebagai

tujuannya.114 Tata nilai tersebut sebagaimana tertuang juga

112

Suwarno, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Penelitian

Pancasila dengan Pendekatan, Historis, Filosofis dan Sosio-Yuridis

Kenegaraan; Nasruddin Anshoriy, Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi

Semangat Kebangsaan (Yogyakarta: LKiS, 2008). Lihat juga George

McTurnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia (Ithaca, NY:

Cornell Southeast Asia Program, 2003); Sunoto, Mengenal Filsafat

Pancasila: Pendekatan Melalui Sejarah dan Pelaksanaannya

(Yogyakarta: Hanindita, 2001). 113

Teguh Sulistia, Aspek Hukum Usaha Kecil dalam Ekonomi

Kerakyatan (Padang, Indonesia: Andalas University Press, 2006). 114

Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,

Ekonomi Kerakyatan dalam Kancah Globalisasi (Jakarta: Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Republik Indonesia, 2003).

116

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

”...berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,

kemanusian yang adil dan beradab, persatuan Indoneisa

dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.” Nilai tersebut melihatkan bahwa tatanan

ekonomi memandang manusia tidak dilihat satu segi saja

sebagai homo-economicus, tetapi manusia juga berpikir,

bertingkah laku dan berbuat berdasarkan juga dengan nilai

sosial, moral dan agama. Bahwa titik sentral ideologi

ekonomi yang berlandaskan pada nilai Pancasila dan UUD

1945 adalah kekuasaan dan kewenangan manusia wajib

berpijak kepada nilai-nilai ilahiah.115

Secara substansi ekonomi Pancasila merupakan: (1)

varian dari sistem ekonomi campuran, (2) sistem ekonomi

Pancasila adalah landasan berpikir dan bertindak

pemerintah dan dari pelaku-pelaku ekonomi seluruhnya

yang beroperasi di Indonesia, (3) sistem ekonomi Pancasila

bertujuan untuk menciptakan sense of sosio-economic

equilibrium dan sense of sosio-economic balance pada

semua pelaku ekonomi. Sedangkan, kebaikan dari ekonomi

Pancasila yang utama: (1) mempunyai nilai ekonomi

kerakyatan. Artinya, ekonomi kerakyatan bagi sistem

ekonomi lain tidak diperhatikan, maka di dalam sistem

ekonomi Pancasila sebaliknya; (2) dasar dari pada ekonomi

Indonesia adalah sosialisme yang berorientasi pada

ketuhanan yang dijabarkan Swasono dengan istilah

Lihat juga Mubyarto, Reformasi Sistem Ekonomi: dari Kapitalisme

Menuju Ekonomi Kerakyatan (Yogyakarta: Aditya Media, 1998). 115

Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Renungan Satu Tahun

PUSTEP UGM (Yogyakarta: PUSTEP UGM, 2003). Lihat juga

Mubyarto, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Yogyakarta: Aditya Media,

1998).

117

ekonomi sosialis Indonesia, yaitu berorintasi pada

Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya etik dan moral agama,

bukan materialisme); kemanusian yang adil dan beradab

(tidak mengenal pemerasan dan eksploitasi manusia);

persatuan (kekeluargaan, kebersamaan, nasionalisme, dan

patriotisme ekonomi); kerakyatan (mengutamakan ekonomi

rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta keadilan sosial

(persamaan, kemakmuran masyarakat yang utama, bukan

kemakmuran orang perseorangan).116 Dan kapitalis yang

berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Sedangkan,

kelemahan sistem ini yang paling utama belum

dipergunakannya nilai-nilai ekonomi kerakyatan, yang lebih

diperhitungkan adalah mereka yang mempunyai modal

besar dan dekat dengan patron pemerintah. Akibatnya,

nilai-nilai ekonomi Pancasila masih dalam konsep utuh

yang terus di benahi.

Kesejahteraan sosial Indonesia berdasar pada paham

“demokrasi ekonomi” Indonesia, artinya berdasar pada

tuntutan ideologi bahwa ”kemakmuran masyarakatlah yang

utama, bukan kemakmuran orang seorang, kemakmuran

bagi semua orang, produksi dikerjakan oleh semua, untuk

semua dibawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota

masyarakat”. Dalam konteks demokrasi ekonomi, Hatta

sebagaimana dikutip Swasono menyebutkan bahwa

kesejahteraan sosial Indonesia berdasar pada ”hak sosial

rakyat” (istilah), di mana “tiap-tiap warga negara berhak

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan”, dari titik tolak itu jelaslah bahwa

penghidupan yang layak tidak terpisah dari pekerjaan.

Jelaslah pula dari rumusan tentang “hak sosial rakyat” ini

maka penghidupan yang layak seperti dimaksudkan

tidaklah bersifat filantropis, tetapi adalah kewajiban

116

Lihat Sri-Edi Swasono, “Orientasi Ekonomi Pancasila”, dalam

Abdul Madjid, et al, Wawasan Ekonomi Pancasila.

118

melaksanakan pemberdayaan(empowerment) rakyat, agar

rakyat memperoleh hak sosialnya sehingga mampu bekerja

dan memperoleh pekerjaan. suatu empowerment dikatakan

berhasil bila menghasilkan self-empowerment.

Kesejahteraan sosial Indonesia menganut faham

produktivisme ini.117

Bagi Indonesia, menurut Swasono kesejahteraan

sosial menempati posisi sentral dalam kemerdekaan

Indonesia. Di dalam UUD 1945\, ada pasal yang kita kenal

dengan “pasal ekonomi” yaitu pasal 33, berada di bawah

payung Bab XIV UUD 1945 yang berjudul “kesejahteraan

sosial”. Dengan demikian itu, maka posisi orde ekonomi

Indonesia menjadi gamblang dengan sendirinya (self

explanatory), bahwa kegiatan dan arah penyelenggaraan

perekonomian nasional dengan segala statika dan

dinamikanya, haruslah berujung pada “kesejahteraan

sosial”. “Kesejahteraan sosial”(sosietal welfare) merupakan

kelanjutan yang lebih utuh dari pemikiran tentang “ekonomi

kemakmuran” (welfare economics). Swasono menyebut

welfare sebagai “kemakmuran”, welfare economics sebagai

ilmu ekonomi yang berorientasi kemakmuran ”societal

welfare” sebagai ”kesejahteraan sosial yang mengutamakan

dimensi keadilan” dan “social welfare” sebagai

“kesejahteraaan sosial” atau sekedar “santunan sosial”,

well-being sebagai kesejahteraan hidup dalam arti luas

”welfare-state sebagai “negara kemakmuran” atau “negara

kesejahteraan”.118

117

Sri-Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan

Sosial: dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke the End of Laissez-

Faire. 118

Sri-Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan

Sosial: dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke the End of Laissez-

Faire, 2-3. Dalam bidang ekonomi wujud dari integralisme ini adalah

berlakunya paham kebersamaan (mutualism) dan kekeluargaan

(brotherhood) berikut kepentingan-bersama (mutual interest) yang

119

Secara khusus terlihat bangun ideologi Pancasila

yaitu: (1) dasar sistem pada ketuhanan (sila pertama) dan

kemanusian (sila kedua); (2) cara penerapannya dengan

nasionalisme (sila ketiga) dan kerakyatan (sila keempat);

(3) tujuan adalah keadilan (sila kelima). Dengan demikian

ideologi ketuhanan-kemanusian menjadi dasar yang

menunjukkan bahwa manusia mencari keseimbangan antara

hidup sebagai pribadi dan hidup sebagai anggota

masyarakat, antara hidup rohani dan materi. Manusia

Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa, selain homo-

economicus, juga homo metafisikus dan homo-mysticus.119

Hal ini berarti dalam ekonomi di Indonesia, manusia tidak

dilihat hanya dari satu sisi saja yaitu insting ekonominya,

tetapi sebagai manusia bulat, manusia seutuhnya.

Sebagaimana manusia yang utuh ia berpikir, bertingkah

laku, dan berbuat, tidak berdasar rangsangan ekonomi saja,

tetapi selalu memperhatikan rangsangan-rangsangan (atau

terangsang oleh faktor-faktor) sosial dan moral. Faktor

sosial dalam hubunganya dengan manusia lain dan

masyarakat dimana ia berada, dan faktor-faktor moral

menyertainya, ditempatkan pada kedudukan utama. Kolektivisme adalah

representasi paham kebersamaan (apa yang dimaksudkan dengan

brotherhood di atas bukanlah kinship atau kekerabatan). Singkat kata,

Indonesia menganut faham kolektifisme (kebersamaan). Indonesia

menolak individualisme dan liberalisme. Dengan ruh kebersamaan itu

Indonesia menegaskan kebersamaannya berdasar doktrin kebangsaan dan

kerakyatan berkat munculnya”rasa bersama” seperti dikemukakan di atas

(59). 119

Sri-Edi Swasono, ”Ekonomi Islam dalam Pancasila”, Paper for

International on Islamic Economics on Global Financial Cricis, IAEI

dan Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang, 4-5 Agustus

2008; Sarbini Sumawinata, Politik Ekonomi Kerakyatan (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 2004); Mubyarto, Amandemen Konstitusi dan

Pergulatan Pakar Ekonomi (Yogyakarta: Aditya Media, 2001).

120

dalam hubungannya dengan titah Tuhan sebagai

penciptanya.120

Ekonomi kerakyatan dalam konsepnya adalah sistem

ekonomi yang di jiwai ideologi Pancasila yang merupakan

usaha bersama yang berasaskan kekeluagaan dan kegotong-

royongan nasional. Memiliki lima ciri yatu: Pertama, roda

perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial

dan moral. Kedua, kehendak kuat dari seluruh masyarakat

ke arah keadaan kemerataan sosial (egalitarianisme), sesuai

asas-asas kemanusiaan. Ketiga, prioritas kebijakan ekonomi

adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh

yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi.

Keempat, koperasi merupakan soko guru perekonomian,

dan merupakan bentuk paling kongkrit dari usaha bersama.

Kelima, adanya imbangan yang jelas dan tegas antara

perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi

dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin

keadilan nasional.121

Konsep efisiensi bukanlah domain ekonomi yang

statis. Efisiensi adalah bagian perjalanan evolusi. Efisiensi

adalah capaian mutlak untuk keberlanjutan hidup dan

kehidupan sebagai suatu syarat pra kondisi. Kesejahteraan

dan keuntungan hanya bisa diperoleh karena terpenuhinya

efisiensi. Hukum alam kedua yang dapat dipahami adalah

terdapatnya keragaman elemen yang dimiliki alam dengan

jumlah yang beragam pula. Tidak ada satu orang pun yang

120

Mahmud Thoha, Globalisasi, Krisis Ekonomi, dan

Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002);

Revrisond Baswir, Agenda Ekonomi Kerakyatan (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar Bekerjasama dengan Institute of Development and Economic

Analysis, 1997). 121

Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Renungan Satu Tahun

PUSTEP UGM. Lihat juga Mubyarto, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat,

10. Sebagai perbandingan lihat Dawam Rahardjo, Ekonomi Pancasila

(Yogyakarta: Aditya Media, 2004).

121

mampu menjawab mengapa jumlah elemen itu beragam

jumlahnya, kenapa tidak pada jumlah tertentu. Alam

terbentuk adalah sebagai bagian dari suatu evolusi yang

teraplikasi dengan cepat disusul dengan terbentuknya

keragaman bahan mentah sebagai sumber dari daya

kreativitas dan inovasi peradaban manusia.

Elemen pertama adalah Sumber Daya Ekonomi

meliputi manusia, kekayaan alam, akuatik, aeronatik, dan

unsur lain yang mendukung kegiatan produksi. Elemen

kedua adalah elemen pendukung yang terdiri dari lembaga

pasar tradisional, lembaga konsultasi, usaha keuangan

mikro, advokasi hukum, pendamping usaha, lembaga

penjamin usaha (fund insurance), dan unsur lain yang tidak

langsung terkait dengan kegiatan produksi. Sedangkan,

Elemen ketiga adalah lembaga adat, lembaga kebudayaan,

lembaga keagamaan, tokoh masyarakat yang semuanya

berfungsi sebagai pengontrol dan pemelihara etika dan

moralitas serta norma-norma. Sebagai suatu sistem

ekonomi, elemen-elemen tersebut berhubungan satu dengan

lainnya mengikuti aktivitas produksi, konsumsi, dan

distribusi yang didasarkan pada mekanisme pasar dan harga

dengan sasaran memroduksi barang dan jasa guna

memenuhi kebutuhan masyarakat dengan landasan saling

membutuhkan, saling membesarkan, dan saling

menguntungkan.122

Selanjutnya perlu disadari bahwa koperasi

merupakan “soko guru” dan bagian integral dari tata

perekonomian Nasional dan menjadi soko usaha rakyat.

122

Raveendra N Batra, the Crash of the Millennium: Surviving the

Coming Inflationary Depression (New York: Harmony Books, 1999),

273. Perbandingan terhadap elemen-elemen tersebut dapat dilihat dalam

Sohail Inayatullah dan Jennifer Fitzgerald, eds. Transcending

Boundaries: Prabhat Rainjan Sarkar's Theories of Individual and Social

Transformation, 25-26.

122

Lahirnya koperasi bukan hanya amanah dari para pendiri

bangsa yang tertuang dalam konstitusi, tetapi sekaligus

merupakan tuntutan pembangunan bagi

kemakmuran rakyat. Kehadiran koperasi tidak hanya

menampung, tetapi juga mempertahankan dan memperkokoh

identitas budaya bangsa. Bahkan Moh.Hatta secara ekstrim

menyatakan : “ koperasi merupakan satusatunya wadah

aparat produksi”. Pernyataan tersebut, tidak bisa ditafsirkan

secara a con trario bahwa koperasi merupakan satu-satunya

wadah produksi yang diakui secara konstitusional,

karena dalam pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945

masih mengakui bangun perusahaan selain koperasi, yaitu

Perusahaan Negara (BUMN) dan Perusahaan Swasta

(BUMS). Akan tetapi semangat untuk menjadikan koperasi

sebagai “soko guru” perekonomian nasional tetap

merupakan cita-cita yang harus diwujudkan.123

C. Ekonomi Islam Sebagaimana konsep ekonomi kapitalis dan ekonomi

kerakyatan, ekonomi Islam dalam studi ini juga membahas

efisiensi dalam pendayagunaan kapital, hak dan kewajiban

123

Dihapuskannya secara keseluruhan Penjelasan Pasal 33 UUD

1945, secara otomatis menjadikan hapusnya kata “koperasi” sebagai

bangun usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi atau asas

kekeluargaan. Perlu diingat bahwa walaupun secara implisit kata koperasi

tidak tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 Pasca Amandemen, namun

secara ekplisit koperasi harus tetap diakui sebagai “soko guru” dalam

perekonomian nasional. Lihat Mubyarto, Amandemen Konstitusi dan

Pergulatan Pakar Ekonomi (Yogyakarta: Aditya Media, 2003). Presiden

Soeharto dalam pidatonya tanggal 27 Juli 1987 menegaskan:

“Pembangunan koperasi Indonesia bukan hanya merupakan selera

pemerintah atau selera presiden sebagai mandataris, tetapi merupakan

amanat rakyat, dengan dasar idiil Pancasila, landasan konstitusional

UUD 1945,serta amanat GBHN. Oleh karena itu, mutlak harus

dilaksanakan. Tidak seorangpun warga negara Indonesia yang bisa

mengelak dari jiwa dan semangat konstitusi. Dan harus yakin bahwa apa

yang diamanatkan kosntitusi harus dapat dilaksanakan”.

123

bersama, sistem nilai, dan kebersamaan peluang dari aspek

kemitraan, bantuan, dan pengembangan Sumber Daya

Manusia. Menjawab kajian tersebut digali dari pemikiran

Mannan124, Ash-Shadar,125 Chepra,126 Naqvi,127 Essid,128

Sarkaniputra,129 Suma130, Rivai131. Selanjutnya, beberapa

ilmuwan yang membahas teori maqa>s}id al-Shari>‟ah

seperti Raisuni>, Naża>riyat al-Maqa>s}id „inda al-

Ima>m al-S}at}ibi, dan Effendi dalam kajian Maqa>s}id

al-Shari>‟ah dan Perubahan Sosial dan Usul fiqh.132

Kapital mengandung arti barang yang dihasilkan oleh

alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah, yang

124

Muhammad Abdul Mannan, the Making of Islamic Economic

Society: Islamic Dimensions In Economic Analysis (Islamabad:

International Association of Islamic Banks). 125

Muhammad Baqir S}ada>r dan M Hashem, Keunggulan

Ekonomi Islam: Mengkaji Sistem Ekonomi Barat dengan Kerangka

Pemikiran Sistem Ekonomi Islam; M Nur Mufid; Ilyas Hassan,

Falsafatuna: Pandangan Muhammad Baqir Ash-S}adr Terhadap

Berbagai Aliran Filsafat Dunia (Bandung: Mizan, 1991). 126

Lihat Bill Maurer, Mutual Life, Limited: Islamic Banking,

Alternative Currencies, Lateral Reason (Princeton,N.J.: Princeton

University Press, 2005), 172; Institute for Research in Biography (New

York, N.Y.), World Biography. (Bethpage [etc.] N.Y., Institute for

Research in Biography). 127

Syed Nawab Haider Naqvi, Islam, Economics, and Society

(London; New York: Kegan Paul International, 1993). 128

Yassine Essid, a Critique of the Origins of Islamic Economic

Thought (Leiden: Brill, 1995). 129

Murasa Sarkaniputra, Ruqyah Syar‟iyyah: Teori, Model dan

Sistem Ekonomi. General Equilibrium Ghazali-Khaldun-Syatibi Melalui

Analisis Leontif-Sraffa. 130

Muhammad Amin Suma, Menggali Akar Mengurai Serat

Ekonomi dan Keuangan Islam (Jakarta: Kholam Publishing, 2008),

terutama pada Etika Bisnis dalam Islam. 131

Veithzal Rivai, Islamic Human Capital (Jakarta:

Radjagrafindo, 2009). 132

Amir Mahmud, Islam dan Realitas Sosial di Mata Intelektual

Muslim Indonesia (Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005).

124

memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sepenuhnya dan

sempurna atas makhluk-Nya. Manusia, tanpa diragukan,

merupakan tatanan makhluk tertinggi diantara makhluk-

makhluk yang telah dicipta-Nya, dan segala sesuatu yang

ada di muka bumi dan di langit ditempatkan di bawah

perintah manusia. Dia diberi hak untuk memanfaatkan

semuanya ini sebagai khalifatullah atau pengemban amanat

Allah.

Manusia diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas

kekhalifahan ini dan untuk mengambil keuntungan dan

manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan

kemampuannya dari barang-barang ciptaan Allah ini atau

buatan manusia, yang diperlukan bukan untuk memenuhi

secara langsung keinginan manusia, tetapi untuk membantu

memproduksi barang lain yang nantinya akan dapat

memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan

menghasilkan keuntungan. Produktifitas dan distribusi

dalam konsep ekonomi Islam bersandarkan pada nilai-nilai

dasar bahwa harta dan kegiatan ekonomi sebagai wasi>lah

al-haya>t, sekaligus aturan-aturan yang melingkari

sekitarnya.133

Dunia ini, semua harta dan kekayaan sumber-sumber

adalah milik Allah dan menurut kepada kehendak-Nya (QS.

al-Baqarah [2]: 6; QS. Al-Ma>idah [5]: 120). Manusia

sebagai khalifah-Nya hanya mempunyai hak khilafat dan

tidak absolut dan wajib melaksanakan hukum-hukumnya,

serta menjauhi larangannya. Kepemilikan oleh manusia

bersifat relatif dan hanya sebatas untuk melaksanakan

amanat mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan

ketentuannya (Q.S. al-Hadi>d [57]: 7). Mereka yang

menyatakan pemilikan eksklusif tidak terbatas berarti

ingkar kepada kekuasaan Allah. Karenanya, hal yang sering

133

Lihat Masyhuri, Kajian Teori Ekonomi dalam Islam (Jakarta:

Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2003).

125

menjadi objek kajian adalah perihal barang dan jasa,

”barang” dalam al-Qur‟an dan al-Hadis disebut dengan

”ma>” ( .Q.S. al-Baqarah [2]: 168; Q.S. Yunus (11): 24) (ما

Dalam tata bahasa Arab, kata ma ( dalam kedua ayat (ما

diatas masing-masing terdapat pada kata ”kullu-min-ma>-

fi> al ard}i hala>lan t}ayyiban dan min ma> ya‟kulu>,

biasanya digunakan untuk menyebut semua benda/barang

apapun diluar makhluk berakal (manusia) yang lazim

menggunakan kata ”man”. dengan kalimat lain, kata “man”

biasa digunakan untuk menyebut orang, sedangkan (من)

kata ”ma>” digunakan untuk menyebut ”barang”. Termasuk

atau malahan terutama ”barang” yang digunakan oleh ilmu

ekonomi.134

Hanya saja, berlainan dengan ekonomi konvensional

yang membedakan ”barang” dan ”jasa” semata-mata dari

sudut pandang ekonomi dan kepentingan-kepentingan yang

bersifat pragmatis-ekonomis, ekonomi Islam membedakan

”barang” dari sudut pandang filosofis, nilai guna dan

dampak yang ditimbulkannya. Disinilah justru terletak ciri

khusus pengertian barang dalam sistem ekonomi Islam yang

membedakannya dari sistem-sistem ekonomi

konvensional.135

Berdasarkan sumber hukum ekonomi yang

dianutnya, para ahli hukum Islam (fuqaha) telah lama

membagi barang (al-a‟ya>n, kata tunggalnya ‟ain) ke

dalam beberapa bagian. Ibnu Rusd (520-595 H) membagi

134

Lihat Muhammad Sulaiman et.al., Jejak Bisnis Rasul (Jakarta:

Hikmah, 2010); Hilman Latief, Melayani Umat: Filantropi Islam Dan

Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis (Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 2010). 135

Muhammad Amin Suma, Menggali Akar Mengurai Serat

Ekonomi dan Keuangan Islam; lihat juga Muhammad, Kebijakan Fiskal

dan Moneter dalam Ekonomi Islam (Jakarta: Salemba Empat, 2002); M

Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi (Jakarta:

Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999).

126

al-a‟aya>n (barang) ke dalam barang najis (naja>sat) dan

barang tidak najis (ghair naja>sat). Dilihat dari sudut

pemanfaatannya, barang (al-a‟ya>n) dapat dibedakan ke

dalam barang berharga (mutaqawwim) dan barang tidak

berharga (ghair mutaqawwim). Dilihat dari segi tujuan

penggunaan dan dampak yang akan ditimbulkannya, barang

juga bisa dibedakan ke dalam barang mas}lahat (berdampak

positif) dan barang madarat (berdampak

negatif/berbahaya).136

Diantara barang maslahat ialah: barang-barang yang

tujuan dari produksi, distribusi, pembelian dan

kepemilikannya dimaksudkan untuk memberikan manfaat

bagi konsumen dan bahkan orang lain pada umumnya.

Sebutlah diantara contohnya, yaitu kelengkapan rumah

tangga, kendaraan bermotor, sarana komunikasi. Tetapi

ketika produsen, distributor tahu benar bahwa barang yang

diproduksi, didistribusikan dan dijualnya itu hampir dapat

dipastikan atau di duga kuat akan disalah-gunakan

konsumen, misalnya senjata untuk merampok, maka dalam

ekonomi Islam penjual diharamkan menjual barang-barang

dagangannya kepada siapapun yang jelas-jelas diketahui

bahwa barang itu oleh pembeli atau pemakaianya akan

digunakan dalam hal-hal yang membahayakan kehidupan

manusia tersebut.

Pemilihan barang dan kehati-hatian hampir tidak

dijumpai dalam ekonomi konvensional tidak seperti

ekonomi Islam dengan konsep ihtiya>t} yaitu: prinsip

kehati-hatian dalam wilayah etika dan moral, bukan kehati-

hatian hanya pada uang dan untung ataupun tuntutan pasar.

Karakteristiknya diuraikan oleh Mannan bahwa kekhasan

konsep Islam mengenai hak milik pribadi terletak pada

136

Lihat Ahmad bin Abdurrazzaq al-Duwaisy, Fata>wa al-

Lajnah al-Da>imah li al-Buhu>ts al-Ilmiyyah wa al-Ifta‟ (Riyadh: Da>r

al As}imah, 2000).

127

kenyataan bahwa dalam Islam, legitimasi hak milik

tergantung pada moral yang dikaitkan padanya, seperti juga

jumlah matematika tergantung pada tanda aljabar yang

dikaitkan padanya. Dalam hal ini, lagi-lagi Islam berbeda

dengan kapitalisme dan komunisme, karena tidak satupun

dari keduanya itu yang berhasil dalam menempatkan

individu selaras dalam suatu mosaik sosial. Hak milik

pribadi merupakan dasar kapitalisme, sedang

penghapusannya merupakan sasaran pokok ajaran

sosialisme.137

Syariat mengajarkan bahwa harta hanya sebagai

perhiasan, dan manusia sebagai salah satu makhluk yang

berasal dari substansi yang sama memiliki perasaan dan

sikap untuk menguasai dan menikmati harta dengan tidak

berlebih-lebihan (QS. ali-Imra>n [3]: 14). Sedangkan

perbedaan jumlah harta tidaklah menunjukkan tingkat

kedekatan kepada Allah Swt. perbedaan terletak pada

ketaqwaan, dan perbuatan amal salehnya. (Q.S.al-Baqarah

[2]: 213; QS. al-Mu‟min [40]: 13). Sedangkan,

ketidakmerataan karunia nikmat dan kekayaan sumber-

sumber ekonomi kepada perorangan maupun bangsa adalah

kuasa pula, agar mereka diberi kelebihan untuk

menegakkan sikap egalitarian, yakni pandangan dimana

manusia itu mempunyai harkat dan martabat yang sama

sesuai dengan Allah berikan, yaitu predikat mulia terhadap

seluruh umat manusia.138

Gagasan seorang individu yang menciptakan suatu

benda bertanggungjawab atas wujud benda itu sebagai

137

Muhammad Abdul Mannan, Ekonomi Islam: Teori dan

Praktek (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993); lihat juga Iwan

Triyuwono, Organisasi dan Akuntansi Syari'ah (Yogyakarta: LKiS,

2000). 138

Moeslim Abdurrahman, Islam sebagai Kritik Sosial (Jakarta:

Erlangga, 2003); R. Lukman Fauroni, et al, Etika Bisnis dalam Al-Qur'an

(Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006).

128

pemiliknya, dan ia memiliki klaim penuh atasnya.

Sebagaimana individu memiliki kebebasan bertindak

berkenaan dengan dirinya, ia juga memiliki klaim yang tak

terbantah atas apa saja yang diciptakannya. Atas

pertimbangan ini, kepemilikan sebagai hasil kerja seseorang

dan bentuknya yang disadari olehnya, dianggap sebagai hal

yang natural dan logis. Kedua konsep di atas merupakan

doktrin etis Islam: yaitu Tuhan sebagai pemilik Mutlak atas

segala sesuatu (Q.S. ali-Imra>n [3]: 189). Sementara

manusia hanya menjadi wakilnya di bumi (QS al-Baqarah

[2]: 30). Dari premis pertama tersebut, selanjutnya dapat

ditarik premis kedua bahwa manusia dalam kehidupan

sosial yang ada, memiliki suatu klaim kepemilikan, baik

yang bersifat individual maupun kolektif.

Dari premis awal pula, logika menetapkan bahwa

produsen suatu barang dinisbahkan sebagai pemiliknya.

Atau dengan kata lain, seorang manusia yang memiliki diri

otentik diamanatkan sebagai pemilik kerjanya maupun

produk kerjanya. Ini merupakan salah satu asal usul

kepemilikan insaniah: yaitu Pertama, kerja kreatif. Kerja

kreatif dapat dianggap sebagai sumber kepemilikan karena

dapat menciptakan nilai konsumsi baru dan meningkatkan

kualitas dan kuantitas nilai konsumsi keseluruhan yang ada.

Tingkatan kepemilikan individu atas komoditas yang

diproduksinya dapat diukur oleh kontribusinya dalam

proses produksi tersebut. Dalam hal ini, kerja produktif

yang dimaksud mencakup baik aktivitas langsung maupun

tidak langsung yang memberikan tambahan bersih pada

kuantitas dan kualitas barang.

Al-Qur‟an menggunakan konsep produksi dalam

artian luas, dan lebih menekankan pada perolehan

manfaat dari barang yang akan diproduksi, yaitu harus

memiliki hubungan dengan kebutuhan hidup manusia.

Kegiatan memproduksi barang-barang secara

129

berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan manusia

dianggap sebagai kegiatan yang tidak produktif. Sebagai

ujian keimanan, manusia diberikan langkah-langkah

bagaimana mendapatkan dan memanfaatkannya secara baik

dan benar. Seperti melalui keimanan pada hari kiamat

sangat mempengaruhi tingkah laku dalam bermuamalah

menurut horison waktu. Salah satu contoh, seorang muslim

yang mendayagunakan akan mempertimbangkan akibatnya

pada hari perhitungan (kiamat). Artinya, menurut dalil

ekonomi orang akan mempertimbangkan manfaat dan biaya

(benefit-cost) dalam memilih kegiatan ekonomi dengan

menghitung nilai sekarang dari hasil yang akan dicapai

pada masa datang. Hasil kegiatan mendatang ialah semua

yang diperoleh baik sebelum maupun sesudah mati.

Artinya, iman kepada hari kiamat akan mempengaruhi

langsung tingkah laku ekonomi yang dipilih seorang

muslim, dan lebih bernilai daripada sekedar teori siklus

hidup suatu barang ekonomi, karena horison waktunya

menjangkau pula keadaan setelah mati (extended time

horizon).139

Konsep ekonomi Islam menilai bahwa kepemilikan

harta dapat dilakukan melalui usaha (a‟ma>l) yang halal

sesuai dengan aturan-Nya. Banyak sekali ayat-ayat Alquran

dan hadits yang menerangkan hukum dalam berusaha.140

Disamping itu, secara fisik terdapat dua jenis kapital, yaitu

139

Ahmad Muflih Saefuddin, “Filafat, Nilai Dasar, Nilai

Instrumental, dan Fungsionalisasi Konsep Ekonomi Islam,” dalam Solusi

Islam atas Problematika Umat, Adi Sasono, et.al (Jakarta: Gema Insani

Press, 1998); R. Lukman Fauroni, Etika Bisnis dalam Al-Qur'an

(Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006). 108

Lihat Q.S. al-Mulk [67]: 15, Q.S. al-A‟ra>f [7]: 10; Q.S. al-

Qas}a>s} (28): 77; Q.S. Hu>d [11]: 61, Q.S.al-Jumu‟ah [62]: 10; Q.S an-

Nisa> [4]: 32.

130

fixed capital dan circulating capital.141 Kapital dalam

konsep shari>‟ah tetap pada umumnya dapat disewakan,

tetapi tidak dapat dipinjamkan (qard}). Sedangkan modal

sirkulasi yang bersifat konsumtif bisa dipinjamkan (qard})

tetapi tidak dapat disewakan. Modal yang produktif bila

dapat menjadi faktor pendukung dalam memproduksi

barang-barang produksi, mempunyai kekuatan untuk

menghasilkan barang-barang dalam jumlah yang lebih

besar, menghasilkan nilai harga (price) yang dapat

dinikmati sesuai dengan tingkat kebutuhan dan keuangan

masyarakat.142 Contoh dalam hubungannya dengan upaya

menghindari segala bentuk perselisihan masalah modal,

maka kontrak mud}a>rabah harus merinci dengan jelas

jumlah modalnya. Ini dapat diwujudkan jika jumlah modal

dinyatakan dalam satuan mata uang.

Modal mud}a>rabah tidak boleh berupa suatu hutang

yang dipinjam mud}a>rib pada saat dilansungkannya

kontrak mud}a>rabah. Tak satu pun dari empat mazhab

fiqh Sunni yang mengizinkan suatu kontrak dimana kreditur

meminta debitur untuk menjalankan mud}a>rabah

berdasarkan pengertian bahwa modal kongsi adalah hutan

calon mud}a>rib kepada investor. Alasan pelarangan ini,

tampaknya karena dalam kontrak semacam ini, si investor

dapat dengan mudah menggunakan mud}a>rabah sebagai

alat untuk memperoleh kembali hutangnya sekaligus

mungkin mengambil untung darinya. Mengambil untung

141

Lihat Muhammad Nejatullah Siddiqi, Some Aspects of the

Islamic Economy (Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1972); Muhammad

Baqir S{ada>r, Islam and Schools of Economic. 142

Muhammad Baqir S{ada>r, Keunggulan Ekonomi Islam:

Mengkaji Sistem Ekonomi Barat dengan Kerangka Pemikiran Sistem

Ekonomi Islam; lihat juga Didin Hafiduddin, Islam Aflikatif (Jakarta:

Gema Insani Press, 2003).

131

dari suatu hutang dipandang sebagai riba yang diharamkan

dalam hukum Islam.143

Menurut Ibn Rusyd, Malik (w. 179/796) tidak

mengizinkan hal itu, karena khawatir kalau hal itu menjurus

kepada bentuk riba yang dipraktikkan pada masa pra-Islam.

Jika si debitur dalam kesulitan keuangan, si kreditur

mungkin mengeksploitasi situasi kesusahan debitur, dan

mungkin pula mendiktekan syarat-syarat yang tak masuk

akal dalam kontrak mud}a>rabah mereka. Si debitur

mungkin tidak akan punya pilihan lain, kecuali mengikuti

kehendak si kreditur. Untuk menghindari eksploitasi

semacam inilah tampaknya para fuqaha menutup jalan ini

bagi investor. Investor harus menyerahkan modal

mud}a>rabah kepada mud}a>rib agar kontrak ini menjadi

sah. Mud}a>rib bebas menginvestasikan dan menggunakan

modal tersebut dalam batas-batas klausul kontrak

mud}a>rabah yang secara umum menetapkan jenis usaha

yang dipilih, jangka waktu kongsi, dan lokasi-lokasi tempat

mud}a>rib boleh menjalankan usahanya.144

Konsep tersebut berhubungan pula dengan konstruk

ajaran Islam yang mencakup dua dimensi pokok, yakni

dimensi vertikal (hablun min Alla>h) dan dimensi

horizontal (hablun min al-na>s). Keduanya mempunyai

arti ibadah, yakni ketaatan seseorang hamba kepada

Allah Swt. Kualitas tertinggi dari ketaatan yang

bersifat vertikal adalah taqwa, sementara kualitas

tertinggi dari ketaatan yang bersifat horizontal adalah

berlaku adil. Kejujuran merupakan salah satu tangga

untuk mencapai tingkat adil yang dimaksud. Dimensi

143

Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah: Kritik atas

Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, diterjemahkan oleh Arif

Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2006). 144

Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah: Kritik atas

Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis.

132

vertikal dalam ajaran Islam bersifat mahdah, yakni

ibadah yang telah ditentukan cara pelaksanaannya dan

tidak bisa direkayasa, sementara dimensi horizontal

bersifat ghairu mah}d}ah, menyeluruh dan mujmal,

yang meliputi segala aspek kehidupan, yang masih

harus difahami dan ditafsirkan.145

Konsep circulating capital, uang tidak akan

mendapatkan return on capital dalam bentuk upah sewa

seperti dalam ijarah. Karena uang dalam Islam bukan

komoditas yang bisa disewakan atau dijualbelikan dengan

kelebihan. Ia dibutuhkan sebagai alat tukar saja.146 Uang

juga memiliki return on capital bila dikembangkan dalam

bentuk akad mud}arabah. Ia juga dapat dipinjamkan

(qard}), tetapi tidak diperbolehkan pengembaliannya

melebihi pokoknya. Kelebihan demikian masuk dalam

kategori riba.147 Karenanya uang tidak memenuhi syarat

sebagai sebuah komoditas.148 Konsep pengembangan

kapital dalam ekonomi Islam sangat terkait dengan

konsep kepemilikan Islam. Menurut Islam, kepemilikan

pada dasarnya adalah sebagai naluri alamiah yang dimiliki

145

M. Umer Chapra, the Future of Economics: an Islamic Perspective

(Leicester: The Islamic Foundation, 2000); sebagai perbandingan Ahmad

al-Raysuni, Naz}ariyah al-Maqa>sid „inda al-Ima>m al-Sha>tibi (Riyad}:

Dar al-„Alamiyyah Kita>b al-Isla>mi, 1992). 146

Muhammad Khali>k Bar‟i, Ali Hafi>z Manshu>r,

Muqaddimah fi> Iqt}is}a>diyyah al-Nuqu>d wa al-Bunu>k (Kairo:

Maktabah al-Shuru>q}, tt). Kajian lengkap konsep mata uang lihat

Ahmad Hasan, Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem

Keuangan Islami (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005). 147

Ahmad bin Abdurrazzaq al-Duwaisy, Fata>wa al-Lajnah al-

Da>imah li al-Buhu>ts al-Ilmiyyah wa al-Ifta‟ (Riyadh: Da>r al

As}imah, 2000). 148

Penjelasan lengkap kajian uang dalam perspektif lihat

Muhammad Amin Suma, Menggali Akar, Mengurai Serat: Ekonomi dan

Keuangan Islam. Lihat juga Ahmad Hasan, Mata Uang Islami, Telaah

Komprehensif Sistem Keuangan Islami.

133

manusia, dan hanya berfungsi sebagai sarana penunjang

untuk mencapai tujuan yang lebih besar, karena semua

yang ada di muka bumi (termasuk harta) adalah milik

Allah Swt. Sehingga, dalam konsep ekonomi Islam

kepemilikan itu haruslah merata, dan tidak terfokus pada

beberapa golongan saja, serta dalam mendapatkan dan

mengembangkannya haruslah melalui cara-cara yang

sesuai dengan ketentuan ajaran agama.

Konsep ekonomi Islam tidak memberikan toleransi

pengembangan kapital dengan menggunakan spekulasi semata,

dengan jalan riba berupa pengambilan keuntungan dengan

cara mengeksploitasi tenaga orang lain, atau jalan

penipuan (al-ghabn atau at-tadli>s), dan penimbunan

bertujuan menunggu waktu naiknya harga barang-

barang tersebut, sehingga ia bisa menjualnya dengan

harga tinggi menurut kehendaknya. Pada dasarnya ekonomi

Islam mendasarkan pada prinsip peningkatan dan

pembagian hasil untuk menciptakan sirkulasi yang benar

dan tepat bagi setiap golongan masyarakat dengan latar

belakang perekonomian yang berbeda. Hak miliki pribadi

dalam keadaan tertentu dapat berubah menjadi milik

umum. Di antara hal penting yang diungkapkan ajaran

Islam, adalah penetapan antara pemilikan bersama

menyangkut benda-benda yang bersifat d}aru>ri (yang

sangat dibutuhkan bagi semua manusia), sehingga

kepemilikannya bersifat bersama dan umum.149

Sejalan dengan kapital itu juga, ekonomi Islam

memberikan keterkaitan sebagai masyarakat zoon

politicum, yaitu memberikan pinjaman modal untuk

digunakan sebagai modal usaha, sehingga dapat

dikembangkan lagi menjadi lebih besar, ataupun dengan

memberikan modal kepada seseorang dengan perjanjian

149

Ikhwan Abidin Basri, Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama

Klasik (Solo: Aqwan, 2008).

134

membagi hasil yang didapat sesuai perjanjian

(mud}a>rabah).150 Secara teknis, konsep dimaksud adalah

kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama sebagai

penyedia modal, pihak kedua sebagai pengelola, yang

keduanya bergabung sebagai mitra usaha. Kemitraan

tersebut dituangkan dalam sebuah master of understanding

(nota kesepahaman) dengan segala pasal-pasal yang tertera

didalamnya, baik keuntungan maupun kerugian, serta hal-

hal yang berhubungan dengan human error.151 Secara

tersirat mudharabah menunjukkan bahwa sesungguhnya

manusia itu mempunyai kekurangan yang memerlukan

orang lain sebagai patner atau mitra, kekurangan tersebut

tidaklah manusia disuruh untuk bersifat fatalis, menerima

apa adanya tanpa mau berusaha. Oleh karenanya

mud}a>rabah merupakan salah satu jalan untuk berbuat atas

kekurangan yang dimiliki dan kelebihan yang dipunyai

orang lain, ataupun sebaliknya (Q.S. al-Muzammil [73]:

20). Rasulullah saw sebelum menjadi rasul telah melakukan

mud}a>rabah dengan Khadi>jah ra, beliau mendapatkan

modal dari Khadi>jah ra dan beliau pergi berniaga ke negeri

Syam.152

Nilai efisiensi berkeadilan dalam aspek

pendayagunaan kapital, berarti optimalisasi kapital baik

untuk kepentingan pemilik maupun untuk kepentingan

masyarakat, karena itu pendayagunaan kapital dapat

150

lihat juga Karnaen A. Perwataatmadja, Membumikan Ekonomi

Islam di Indonesia (Jakarta: Usaha Kami, 1996). 115

Abdul Hamid Mahmu>d al-Ba>‟ly, al-Madkha>l li al-Fiqhi al

Banu>k al-Isl>miyah (Kairo: al-Ma‟had al-Dauli li al-Bu>nuk wa al-

Iqtisha>di al-Isla>miah, 1983). 152

M. Suyanto, Muhammad Business Strategy and Ethics

(Yogyakarta: Andi Offset, 2008). Lihat juga Muhammad Syafe`i

Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani

Press, 2001). Adhiwarman A. Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian

Temporer (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

135

disewakan, sebab benda-benda yang ketika manfaatnya

dinikmati tidak berkurang eksistensi substansinya.

Sementara modal sirkulasi yang bersifat konsumtif dapat

dipinjamkan, tapi tidak dapat disewakan. Ekonomi Islam

juga mengenal nilai-nilai sosial dan humanitarin yang

merupakan ultimat goal yang dilakukan oleh sistem

ekonomi Islam. Tindakan ekonomi individu melalui proses

filterisasi moral yang bertujuan menjaga self-interest dalam

batas-batas kemas}lahatan sosial.

Nilai-nilai mudharabah juga berhubungan pula

dengan upaya hak dan kewajiban bersama. Secara umum

hak dan kewajiban merupakan nilai aktifitas bermuamalah

yang saling membutuhkan. Karenanya konsep tersebut

bahwa berlaku larangan mengorbankan hak-hak individu

lainnya untuk mendapatkan hak dan kewajiban individu

dalam kerangka menguatkan al-D{aru>riya>t al-Khams,

yang meliputi agama (al-di>n), jiwa (al-nafs), akal (al-

„aql), keturunan (al-nasl) dan harta (al-ma>l). D{aru>riyat

adalah landasan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat

yang terletak pada pemeliharaan lima unsur pokok

kehidupan, yaitu: keimanan, jiwa, akal, keturunan dan harta

benda. Pengabaian terhadap maqa>s}id d}aruriyat ini akan

menimbulkan kerusakan di muka bumi, dan kerugian yang

nyata di akhirat kelak.

Hajiya>t adalah menghilangkan kesulitan atau

menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur kehidupan

menjadi lebih baik. Tahsiniyat adalah menyempurnakan

lima unsur pokok kehidupan. Ketiga tingkatan maqa>s}id

tersebut memiliki keterkaitan yang erat. Maqa>s}id

d}aruriyat adalah dasar bagi maqa>s}id hajiya>t dan

maqa>s}id tahsiniyat. Kerusakan pada maqas}id d}aruriyat

akan membawa kerusakan pada maqas}id hajiya>t dan

maqa>s}id tahsiniya>t. Namun demikian, pemeliharaan

maqa>s}id hajiya>t dan maqa>s}id tahsiniya>t adalah

136

diperlukan demi memelihara maqas}id d}aruriyat secara

tepat.153\ Perilaku dalam mendapatkan hak dan kewajiban

ditetapkan dalam hukum Allah (shari>‟ah) dan diawasi oleh

masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan dan

etika ekonomi Islam. Dalam perspektif ini, hak dan

kewajiban tidak dapat lepas dari eksistensi manusia itu

sendiri. Dari pandangan di atas tentang esensi manusia

sebagai cermin khali>fatulla>h fi> al-Ard}i, maka secara

khusus ekonomi Islam memandang manusia sebagai

makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani dalam

kesatuan.154

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas

untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka

memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat

beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu

untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang

lain.155 Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain

dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang

menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan

kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam

kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut

dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.

153

M. Umer Chapra, al-Isla>m wa al-Tahaddi> al-Iqtis}a>di>,

terjemah Muhammad Zuheir al-Samhuri> (Amma>n: al-Ma‟had al-

„a>lami>, li al-Fikr al-Isla>mi>, 1996); Muhammad D{aifullah

Bathaniyah, fi> Ta>ri>kh al-Had}arah al-Arabiyah al-Isla>miyah al

Haya>t al-Iqtis}a>diyah fi> s}adr al-Isla>m (Oman: Da>r al-Furqa>n,

2000); Muhammad D{aifullah Bathaniyah, fi> Ta>ri>kh al-Had}arah

al-Arabiyah al-Isla>miyah al Haya>t al-Iqtis}a>diyah fi> s}adr al-

Isla>m. 154

M. Umer Chapra, al-Isla>m wa al-Tahaddi> al-Iqtis}a>di>.

Sebagai perbandingan terutama kajian atas kesejahteraan berbasis kaidah

al-d}aru>riya>t al-khams lihat Muhammad Abdul Mannan, Islamic

Economic: Theory and Practice (Hounder and Stouhgten, Ltd, 1992). 155

John Bunnell Davis, the Social Economics of Human Material

Need (Carbondale u.a. Southern Illinois Univ. Press 1994).

137

Hubungan ini merupakah fitrah yang sudah ditakdirkan oleh

Allah, karena itu ia merupakan kebutuhan sosial sejak

manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai

agama yang komprehensif dan universal memberikan

aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat

diimplementasikan dalam setiap masa.156

Dalam membangun hak dan kewajiban ekonomi

Islam menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku

manusia, sehingga menguntungkan individu tanpa

mengorbankan hak-hak individu lainnya. Alam semesta,

termasuk manusia, adalah milik Allah, yang memiliki

kemahakuasaan (kedaulatan) sepenuhnya dan sempurna

atas makhluk-makhluk-Nya.157 Manusia, tanpa diragukan,

merupakan tatanan makhluk tertinggi diantara makhluk-

makhluk yang telah diciptaNya, dan segala sesuatu yang

ada di muka bumi dan di langit ditempatkan di bawah

perintah manusia. Dia diberi hak untuk memanfaatkan

semuanya ini sebagai khali>fah atau pengemban amanat

Allah. Manusia diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas

kekhalifahan ini, dan untuk mengambil keuntungan dan

manfaat sebanyak-banyaknya, sesuai dengan

kemampuannya dari barang-barang ciptaan Allah ini,

dengan berpijak pada nilai-nilai hak dan kewajiban.158

156

Brian Morris, Western Conceptions of the Individual (New

York; Oxford: Berg, 1991); lihat juga Roger Smith, Being Human:

Historical Knowledge and the Creation of Human Nature (New York :

Columbia University Press, 2007). 157

Khondakar G Mowla, the Election of Caliph/Khalifah and

World Peace (tp: K.G. Mowla, 1998), 321-322; Matthew Clarke; Sardar

M N, Islam Economic Growth and Social Welfare: Operationalising

Normative Social Choice Theory (Boston: Elsevier, 2004). 158

M. Umer Chapra, Islam and Economic Development: A

Strategy for Development with Justice and Stability (Islamabad, Pakistan:

International Institute of Islamic Thought: Islamic Research Institute,

1993); lihat juga Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance

(Hoboken, NJ : John Wiley and Sons, 2007).

138

Status khali>fahtulla>h berlaku umum bagi semua

manusia; tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa

tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu.

Namun ini tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau

harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan

keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki

kesamaan hanya dalam kesempatannya, dan setiap individu

bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan

kemampuannya.

Individu-individu dicipta oleh Allah Swt dengan

kemampuan yang berbeda-beda, sehingga mereka secara

instingtif diperintah untuk hidup bersama, bekerja bersama,

dan saling memanfaatkan keterampilan mereka masing-

masing. Namun demikian, Islam tidak memberikan

superioritas kepada pengusaha terhadap karyawan. Karena

itu individu-individu memiliki kesamaan dalam harga

dirinya sebagai manusia. Tidak ada pembedaan bisa

diterapkan atau dituntut berdasarkan warna kulit, ras,

kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak

dan kewajiban-kewajiban ekonomik setiap individu

disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan yang

dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-

masing dalam struktur sosial.159

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban diatur sehingga

tercipta keseimbangan, arena itu prinsip persamaan

(musawah) maupun dengan prinsip persaudaraan

(ukhuwwah). Pemahaman terhadap hakekat manusia

sebagai “khali>fatulla>h fi al-Ard}i” mempunyai

konsekuensi pada landasan filosofis untuk membangun

159

Khondakar G Mowla, the Election of Caliph/Khalifah and

World Peace; Mohamed Aslam Haneef, Contemporary Islamic Economic

Thought: A Selected Comparative Analysis (Malaysia: Selangor Ikraq

1995); lihat juga Ridjaluddin, Nuansa-Nuansa Ekonomi Islam (Jakarta:

Sejahtera, 2007).

139

konsep ekonomi berdasarkan syari‟at Islam. Ahmad dan

Muhammad, misalnya memberikan landasan filosofis

sebagai berikut: Pertama, tauhid. Esensi tauhid ini adalah

komitmen total terhadap semua kehendak Allah, melibatkan

ketundukan dan tujuan pola hidup manusia terhadap

kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan merupakan sumber nilai

dan menjadi tujuan akhir manusia. Kedua, rububiyyah

terkait erat dengan hukum Tuhan atas alam yang

memberikan gambaran tentang model ketuhanan bagi

pengembangan sumberdaya dan hukum-hukumnya yang

saling terkait. Ketiga, khilafah yang didefinisikan sebagai

status dan peranan manusia, khususnya tanggungjawab

manusia muslim sebagai wadah khalifah. Dari konsep ini

berkembang dengan konsep-konsep lainnya. Seperti konsep

amanah, moral, politik, dan ekonomi. Keempat, tazkiyah

berhubungan dengan pertumbuhan dan ekspansi pada arah

kesempurnaan melalui pemurnian sikap dan hasilnya

berupa fala>h (kemenangan). Kelima, akuntabilitas yang

tumbuh dari diri muslim yang menyadari, dan yakin akan

adanya hari pembalasan, tempat segala sesuatu

dipertanggung jawabkan.160

Dalam hak kewajiban dibutuhkan tauhid, karena

merupakan fondasi ajaran Islam, sebab dunia dengan segala

isinya adalah milik Allah Swt dan berjalan menurut

kehendak-Nya (Q.S. al-Ma>‟idah [5]: 20, QS. al-Baqarah [2]: 6).

Manusia sebagai khalifah-Nya hanya mempunyai hak

khila>fat dan tidak absolut, serta harus tunduk melaksanakan

160

Landasan filosofis ini lihat Khurshid Ahmad, “Economic

Develovement in an Islamic Framework,” dalam Studies in Islamic

Economic, ed. Khurshid Ahmad (Jeddah: International Centre for

Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University, and the

Islamic Foudation, 1980); Muhammad Arif, “Toward the Syari‟ah

Paradigm of Islamic Economics: The Beginning of a Scientific

Revolution,” dalam the American Journal of Islamic Social Science 2

(1), 1985.

140

hukum-Nya, sehingga mereka yang menganggap kepemilikan

secara tak terbatas, berarti ingkar kepada kekuasaan Allah Swt.

Implikasi dari status kepemilikan menurut Islam, adalah hak

manusia atas barang atau jasa itu terbatas.161 Dalam konsep

tauhid, juga mengajarkan bahwa Allah Swt. adalah pencipta

semua makhluk dan semua makhluk tunduk kepada-Nya (Q.S.

al-An‟a>m [6]: 142-145; Q.S. an-Nahl [16]: 10-16; Q.S. Fa>t}ir

[35]: 27-29, QS. al-Z{umar [39]: 21).162 Pembangunan hak dan

kewajiban memberikan memberikan konstruk, bahwa

ketidakmerataan karunia nikmat, dan kekayaan yang

diberikan Allah kepada setiap makhluk-Nya merupakan

kuasa Allah Swt. semata. Tujuannya adalah agar mereka

yang diberi kelebihan, sadar menegakkan persamaan

masyarakat (egalitarian) dan bersyukur kepada-Nya (Q.S.

al-Hadi>d [57]: 7), persamaan dan persaudaraan dalam

kegiatan ekonomi, yakni shirkah dan qira>d atau bagi hasil (QS.

al-Baqarah [2]: 254, QS. al-Ma>‟idah [5]: 2).

Sehubungan dengan hak dan kewajiban dikontruk juga

dalam keadilan. Keadilan yang berimplikasi pada aktivitas

dan perilaku manusia. Implikasi itu terlihat pada keadilan

hokum, dalam makna bahwa al-Qur‟an memerintahkan agar

manusia memperlakukan semua orang sama dihadapan

hokum, dan tidak boleh membedakannya berdasarkan

aksiden-aksiden atau hal-hal yang melekat secara lahiriyah

yang dimilikinya (Q.S. an-Nisa> [4]: 58; Q.S. al-Ma>idah

[5]: 42; QS. at-Tat}fi>f [83]:1-3).163 Implikasi ekonomi dari

161

Yassine Essid, A Critique of the Origins of Islamic Economic

Thought (Leiden: Brill 1995); lihat juga Masudul Alam Choudhury,

Islamic Economic Co-Operation (Basingstoke: Macmillan, 1989). 162

Nimat Hafez Barazangi, Islamic Identity and the Struggle for

Justice (Gainesville: Univ. Press of Florida 2000). 163

Lihat Fazlur Rahman, Islam and Modernity, Transformation of

Intellectual Tradition (Chicago: The University of Chicago Press, 1982);

Muhammad Fu‟ad Abdul Ba>qi, al-Mu‟ja>m al-Mufahras li alfa>z al-

Qur‟a>n al-Kari>m (Mesir: Da>r al-Fikr, 1981); lihat juga M. Dawam

141

nilai ini, adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk

mengejar keuntungan pribadi, apabila hal itu merugikan orang

lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan

terkelompok dalam berbagai golongan yang men-z}alimi.

Dalam hubungan dengan hak dan kewajiban, tidak

lepas pula dari rasa tanggung jawab untuk berbagi, jika produk

dapat terjual dan keuntungan didapatkan. Berbagi dalam

pemakaian, yaitu kewajiban atas individu untuk tidak menyia-

nyiakan, menghancurkan ataupun untuk menggunakan

kepemilikan tersebut, untuk tujuan yang tidak dibolehkan oleh

syari‟at. Kedudukannya sesuai dengan konsep keadilan, dan hak

dalam Islam, dan tanggungjawab individu, serta komunitas.

Dalam sistem ekonomi Islam, setiap individu tidak hanya

membuat keputusan untuk dirinya sendiri, tetapi mereka juga

berinteraksi dengan anggota masyarakat yang lain, melalui

transaksi yang difasilitasi oleh kontrak eksplisit dan implisit.

Sebuah perjanjian, adalah suatu alat pengikat yang terikat

dengan waktu dan memiliki tujuan-tujuan. Konsep perjanjian

dalam Islam, tidak hanya penting untuk aspek pertukaran sah,

sebagai sebuah institusi yang diperlukan untuk pemuasan sah atas

kebutuhan manusia, tetapi juga merupakan konsep yang

berdasarkan pada shari>‟ah.

Landasan syariah adalah perjanjian antara Allah Swt.

dengan manusia/hamba, yang memaksa manusia atas

kewajiban setia dengan kata-katanya. Salah satu dengan

memahami perjanjian kontrak, sebagaimana mereka diminta

oleh keimanannya untuk menghormati perjanjian kontrak

tersebut. Hal ini juga, untuk menjamin bahwa semua pihak

dalam kontrak tersebut memiliki pengetahuan yang penuh

atas apa yang mereka komitmenkan, dan apa saja tangungjawab

mereka nantinya. Sebuah perjanjian dianggap mengikat, dan

terikat oleh syari‟ah. Hal juga yang tidak kalah pentingnya dalam

Raharjo, Ensiklopedi al-Quran:Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-

Konsep Kunci (Jakarta: Paramadina, 1996).

142

membangun hak dan kewajiban bersama adalah rasa

kepercayaan. Kepercayaan dianggap sebagai elemen paling

penting dari permodalan sosial di dalam Islam atas hubungan

individu dengan Allah Swt. dan dengan yang lain dalam

masyarakat. Islam menempatkan penekanan yang sangat

besar atas kepercayaan, dan menganggap kepercayaan sebagai

sifat kepribadian yang wajib.164 Berdasarkan pertimbangan

kemas}lahatan (altruistic considerations) tidak semata-mata

didasarkan pada permintaan pasar (given demand

conditions). Kurva permintaan pasar tidak dapat

memberikan data sebagai landasan bagi suatu perusahaan

dalam mengambil keputusan tentang kuantitas produksi,

serta membangun hak dan kewajiban yang proporsional.165

Dari hal-hal tersebut, memperlihatkan bahwa nilai-

nilai efisiensi berkeadilan dalam membangun hak dan

kewajiban, dengan kata kunci bahwa bekerja dinilai sebagai

kebaikan, dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Ibadah

yang paling baik adalah bekerja, dan pada saat yang sama

bekerja merupakan hak dan sekaligus kewajiban.

Karenanya eksistensi manusia diwajibkan untuk berusaha

dan bekerja untuk mengejar kesejahteraan. Status

kekhalifahan berlaku umum untuk setiap manusia, namun

tidak berarti selalu punya hak yang sama dalam

mendapatkan keuntungan. Kesamaan hanya dalam

164Mohamed Aslam Haneef, Contemporary Islamic Economic

Thought: A Selected Comparative Analysis; lihat juga Khurshid Ahmad,

“Economic Develovement in an Islamic Framework”. Akar kata “percaya”-

iman- sama dengan kata kepercayaan-amanah. Al-Qur‟an menekankan

kesetiaan atas perjanjian kontrak dan janji yang dibuat (QS. al-Mu‟minu>n

[23]: 1-8; QS. Bani> Isra>‟i>l [17]: 3-4; QS. ash-Shu>ra> [42]: 107, 125, 143, 162,

178, 193). 165

Muhammad Abdul Mannan, “the Behaviour of the Firm and Its

Objective in an Islamic Framework”, Readings in Microeconomics: an

Islamic Perspektif (Malaysia: Longman,1992); lihat juga M.M. Metwally,

“a Behavioural Model of an Islamic Firm,” Readings in Microeconomics:

an Islamic Perspektif (Malaysia: Longman,1992).

143

kesempatan, dan setiap individu dapat menikmati

keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Setiap orang

memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia,

sehingga hak dan kewajiban ekonomi individu disesuaikan

dengan kemampuan yang dimilikinya, dan dengan peranan

normatif masing-masing dalam struktur sosial.

Ekonomi Islam membangun kebersamaan dalam

pengembangan Sumber Daya Manusia bersandarkan pada

konsep penguasaan ketrampilan, kecakapan, dan

penilaian. Oleh karena itu pembangunan (development) yang

tepat, adalah pemberdayaan manusia dengan cara yang

terbaik, yang ditujukan untuk kegiatan produktivitas, yang

berupa pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan

kapasitas kekuatan buruh. Sedangkan yang lainnya, seperti

pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan yang lebih

tinggi, dan penyebaran pendapatan yang lebih adil, itu

semua sebenarnya merupakan dampak lebih lanjut dari

keberhasilan pemberdayaan manusia. Pada prinsipnya,

Sumber Daya Manusia bukanlah sesuatu yang sudah ada

sejak lahir, melainkan kemampuan yang diperoleh

kemudian sehingga Sumber Daya Manusia bisa

ditingkatkan dan diperbaiki. upaya menganalisis kualitas

sumber daya manusia dapat dinilai dari sisi fisik dan non

fisik. Dari sisi fisik dapat dinilai dari angka kematian, usia

harapan hidup, ukuran dan bentuk tubuh, kekuatan dan

kesegaran tubuh. Sedang dari sisi bukan fisik, tingkat

kepercayaan dan keimanan, tingkat kesetiakawanan sosial,

kemampuan hidup penduduk yang selaras dengan tuntutan

lingkungan.166

Dalam kehidupan ekonomi, Al-Qur‟an menunjukkan

banyak sekali tuntunan tatalaku agar manusia sukses di dunia

166

Abdul Hamid Mursi, asy-Syakhsiyatu al-Muntajah (Mesir:

Maktabah Wahbah, 1985); lihat M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu

Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam.

144

dan akhirat secara seimbang (Q.S. al-Qas}a>s [28]: 77).

Kebahagiaan dan keberuntungan di akhirat merupakan

insentif moral, agar orang menciptakan kebaikan dan menghindari

kerusakan dan agar orang memanfaatkan kesempatan yang diperoleh

dalam kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Karena

perhitungan dan kebahagiaan di akhirat ditentukan berdasarkan

pada perbuatan di dunia.167

Antara pola analisis kualitas sumber daya manusia

dengan dibangun etika ekonomi islam, menunjukkan bahwa

sumber daya manusia bukanlah alat produksi yang sekedar

memberi keuntungan semata, lebih dari itu peningkatan

sumber daya manusia bersama membangun sinergisitas

bersama dengan dasar etika dan manusiawi. Kebersamaan

dalam membangun Sumber Daya Manusia tidak dapat lepas

pada prinsip dasar, bahwa manusia adalah makhluk sosial

yang membentuk keseimbangan antara kebendaan dan

rohaniah. Keberhasilan sistem ekonomi Islam tergantung

kepada sejauh mana penyesuaian yang dapat dilakukan di

antara keperluan, kebendaan, dan keperluan rohani/etika

yang diperlukan manusia (Q.S. al-Ahza>b [33]: 72; QS.

Hu>d [11]: 61; Q.S. al-Baqarah [2]: 30).168 Pemanfaatan

kemajuan dicapai oleh ilmu pengetahuan bisa dinikmati

oleh masyarakat dari semua strata ekonomi. Karyawan

golongan rendah diberikan kesempatan mengembangkan

sumber daya manusia masing-masing sama dengan

167

Lihat Abdel Hamid el-Ghazali, Man is the Basis of the Islamic

Strategy for Economic Development (Jeddah: Islamic Research and

Training Institute Islamic Development Bank, 1994); M. Dawam Raharjo,

Etika Ekonomi dan Manajemen (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990); untuk

perbandingan lihat juga Riza Prima Henda, Kemiskinan dan

Kemandirian: Catatan Per]alanan dan Reneksi Bina Swadaya (Jakarta:

Yayasan Bina Swadaya, 2003). 168

Jamaluddin At}iyah, Nahwa Taf‟i>l al Maqa>sid (Beirut: Dar

al-Kutub al-Arabiah, 2003).

145

kesempatan pemimpin perusahaan dalam struktur seimbang

dan proporsional.169

Nilai-nilai sosial dan humanitarin merupakan

ultimat, melalui proses filterisasi moral, yang bertujuan

menjaga self-interest dalam batas-batas kemaslahatan sosial

(social interest), dalam arti bahwa pengembangan Sumber

Daya Manusia dilakukan dengan cara mengubah preference

individu menurut prioritas sosial, dan menghapuskan atau

meminimalkan penggunaan sumber-sumber daya yang

bertujuan menggagalkan realisasi kemas}lahatan sosial.

Sistem ekonomi Islam pada dasarnya mendorong terjadinya

equilibrium antara self-interest dan social interest, sehingga

paradoks-paradoks yang lahir dari ketidak- seimbangan

antara dua nilai ini dapat diminimalisir.170

Upaya mencapai hal tersebut, diperlukan

keorganisasian yang memungkinkan masyarakat mencapai

suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara

perseorangan. Organisasi sebagai satuan sosial yang

dikoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau

lebih yang berfungsi atas dasar yang relatif terus

menerus untuk mencapai tujuan atau seperangkat tujuan

bersama antar pemimpin (ar-ra>i) dan yang dipimpin

(ar-raiyyah). Perubahan lingkungan bisnis dan kemajuan

teknologi informasi menuntut organisasi untuk

memperbaharui konsep tentang kepemimpinan dalam

rangka menghadapi persaingan global, kepemimpinan

169

Antony Black, Pemikiran Politik Islam: dari Masa Nabi

hingga Masa Kini (Jakarta: Serambi, 2006); lihat juga dinamika

keorganisasian dan manajerial masa kerajaan Islam dalam Abdullahi

Ahmed an-Na>'im, et al, Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan

Masa Depan Syariah (Bandung: Mizan, 1428). 170

Lihat M. Umer Chapra, al-Isla>m wa al-Tahaddi> al-

Iqtişa>d; lihat juga Ahmad Muhammad al-„Assâl, dan Fathi> Ahmad

„Abd al-Kari>m, al-Niza>m al-Iqtişa>di fi> al-Isla>m (Kairo: Maktabah

al-Wahbah, 1997).

146

kerap kali dipandang sebagai kualitas pribadi yang

didefinisikan dengan jelas seperti visi, kharisma,

intelegensi dan keuletan yang hanya dimiliki segelintir

orang saja, namun sebenarnya konsep kepemimpinan

hendaknya dipahami bukan saja sebagai serangkaian

kualitas individu, tetapi lebih sebagai fenomena

relasional.

Pengaruh pemimpin merupakan salah satu aspek

terpenting kepemimpinan, dalam kaitannya dengan

efektivitas kepemimpinan, usaha bawahan dan kepuasan

kerja bawahan. Kunci efektivitas kepemimpinan adalah

perilaku yang disesuaikan dengan situasinya. Pemimpin

efektif akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik,

tidak hanya ditunjukkan dari kekuasaan yang dimiliki,

tetapi juga ditunjukkan dari sikap atasan memotivasi

karyawan dalam melaksanakan tugasnya, dan

meningkatkan produktifitas kerja.171

Dalam perspektif ini, maka makin baik hubungan

antara pemimpin dengan karyawan, makin terstruktur

pekerjaan yang dilakukan, dan makin kuat kekuasaan

pemimpin, akan banyak kendali terhadap pengaruh

pemimpin. Di samping gaya kepemimpinan, motivasi juga

merupakan faktor lain penunjang kinerja dari seorang

karyawan, walaupun mesin-mesin otomatis sudah merajai

dunia ekonomi konvensional. Tetapi, perkembangan

Sumber Daya Manusia tetap merupakan satu penentu atas

tercapainya tujuan perusahaan, karena alat atau mesin-

mesin teknologi pada hakekatnya ciptaan hasil karya

manusia. Untuk pencapaian semua itu, perusahaan harus

171

Robert W. Hafner, Islam Pasar Keadilan: Artikulasi Lokal,

Kapitalisme dan Demokrasi (Yogyakarta: LKIs, 2000); sebagai

perbandingan membangun produktifitas kerja, Tony Hartono, Mekanisme

Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Indonesia (Bandung: Rosdakarya,

2006).

147

dapat memberikan motivasi yang meliputi berbagai

aspek, yaitu: fisiologis, keselamatan dan keamanan kerja,

sosial, penghargaan dan aktualisasi diri. Hal tersebut dapat

mendorong semangat kerja mereka.172

Kreatifitas kepemimpinan dan bawahan yang

berupaya bersama-sama mensinerjikan peningkatan Sumber

Daya Manusia, berarti terjadi sebuah prinsip gerakan untuk

maju dalam bekerja. Dengan prinsip ini, Islam menolak

pandangan yang statis, dan mengikuti pola hidup yang

dinamis. Prinsip kemajuan dalam Islam adalah bekerja untuk

mencapai falah, dan menyiapkan kondisi yang membantu

dirinya untuk menjadi manusia yang layak di setiap aspek

dan dimensi eksistensinya, maka dia akan terbebaskan dari

egoisme dan hawa nafsu yang membelenggu dirinya. Kerja

merupakan kunci untuk memanfaatkan Sumber Daya

Alam.173

Pada dasarnya, tidak ada kerja berarti tak ada

pendapatan, tidak ada usaha mengembangkan sumber daya

manusia bersama, berarti tidak ada peningkatan kualitas

dan kuantitas usaha yang berdaya saing. Dalam Islam,

orang yang bekerja keras mencari nafkah adalah setara

dengan orang yang berjuang di jalan Allah, bertujuan untuk

memperkuat basis integritas, dan moralitas manusia, serta

memasyarakatkan keadilan sosial. Disamping itu, sistem

ekonomi Islam yang mengedepankan sosial kapital sebagai

sebuah icon sentral, seperti dicontohkan Nabi Muhammad

Saw. dalam membangun tatanan perekonomian berbasis

partnership akan terwujud dengan kebersamaan, dalam

melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia, yang

172

Nur al-Di>n Mukhta>r al-Kha>dimi, al-Ijtiha>d al-

Maqa>shid (Qatar: Wiza>rat al-Awqa>f wa al-Syuun al-Isla>miyah,

2003). 173

Muhammad Iqbal, the Reconstruction of Religious Thought in

Islam (Lahore: Sang-E-Mell Publications, 2004).

148

seiring dengan kemajuan, dan perkembangan

perekonomian.174

Perwujudan atas upaya meningkatkan Sumber Daya

Manusia bersama, berarti ada upaya meningkatkan

“kebutuhan” untuk memenuhi standar bagi pemeliharaan

keselamatan agama, sebagaimana “kebutuhan” dalam

Islam, dimana kemaslahatan jiwa, akal dan keturunan harus

terpelihara, dan dipenuhi segala hak dasar kebutuhan

ekonominya, dengan cara melakukan segala sesuatu yang

memungkinkan untuk itu, agar produksi berupa makanan

dan pakaian mencukupi kebutuhan, pendidikan yang

sinkron, pengembangan rohani dan akal, tempat tinggal dan

lingkungan secara rohani dan materi, sarana kesehatan dan

transportasi yang memadai, waktu istirahat yang cukup

untuk melaksanakan semua kewajiban-kewajiban pokok

bagi keluarga dan masyarakat, serta kesempatan kerja

secara layak.175

Dari berbagai perspektif tersebut, maka terlihat tata

letak efisiensi kebersamaan dalam pengembangan Sumber

Daya Manusia pada aspek pembangunan tata nilai

keseimbangan dalam struktur kerja. Kebersamaan dalam

meningkatkan kualitas etos kerja dan produktifitas, dengan

tidak memilah kelompok kerja, dan membangun informasi

berdaya saing di setiap kelompok usaha. Setiap pelaku

174Akhtar, Shamshad "Islamic Finance: Emerging Challenges of

Supervision", Paper presented in the 4th

Islamic Services Board Summit

held at Dubai, United Arab Emirates on May 15. (2007); lihat juga

Salman Ali, Islamic Capital Market Products: Developments and

Challenges, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2005). 175

Lihat Al-Ghaza>li>, dalam M. Umer Chapra, al-Isla>m wa al-

tahadd> al-iqtis>d>; dan lihat Al-Khayya>ţ, al-Mujtama‟ al-mutaka>fil

fi> al-Isla>m, 91; Abdullahi Ahmed An-Na'im, Dekonstruksi Syari'ah:

Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan

Internasional dalam Islam (Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2001); Krishna

Adityangga, Membumikan Ekonomi Islam: Diskursus Pengembangan

Ekonomi Berbasis Syari'ah (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).

149

ekonomi diberikan kesempatan untuk meningkatkan

kualitas kerja, sehingga terjalin kebersamaan meningkatkan

“kebutuhan” untuk memenuhi hak dasar hidup. Kualitas

Sumber Daya Manusia tidak bisa terjalin dengan baik, jika

masih terjadi kesenjangan sosial dengan pola kerja statis,

dan pemimpin yang tidak membangun kemitraan.

Pengalaman kerja dan pelatihan tidak hanya untuk satu

kelompok, sementara kelompok lain hanya belajar dengan

realitas lingkup kecilnya sendiri. Karenanya, ilmu bantu

semisal studi kelayakan, manajemen usaha, dan manejemen

Sumber Daya Manusia semakin menjadi penting dalam

menilai pola dan cara kerja menuju kebersamaan usaha.

Ekonomi Islam membangun kebebasan berusaha dan

berkreatifitas berdasarkan prinsip nilai-nilai hak asasi

manusia.176 Manusia siapa pun dan dalam strata apapun

harus dihormati hak-haknya tanpa perbedaan. Semua

memiliki hak hidup, hak berbicara, dan mengeluarkan

pendapat, hak beragama, hak memperoleh pekerjaan dan

berserikat yang dicakup oleh Deklarasi Hak-Hak Asasi

Manusia (Q.S. al-Baqarah [2]: 30; Q.S. al-Jatsiyah [45]:

12-13; Q.S. al-Hujura>t [49]: 13). Dalam berbagai kajian

Islam bahwa kebebasan mengandung tiga makna sekaligus.

Makna pertama, kebebasan identik dengan „fitrah‟, orang

yang bebas ialah orang yang hidup selaras dengan fitrahnya,

karena pada dasarnya ruh setiap manusia telah bersaksi

bahwa Allah itu Tuhannya. Sebaliknya, orang yang

menyalahi fitrah dirinya sebagai abdi Allah sesungguhnya

176

Beberapa kajian penting yang bahas masalah HAM, lihat

Ahmed an-Naim, "Syari'ah and Basic Human Rights Concerns", dalam

Liberal Islam: A Sourcebook, ed. Charles Kurzman (Oxford: Oxford

University Press, 1998). Lihat juga Siraj Sait; Land Hilary Lim, Law and

Islam: Property and Human Rights in the Muslim World (London: Zed

Books, 2006).

150

tidak bebas dalam arti „bebas‟ (hur) dari ikatan hukum, dan

dari sifat-sifat mafsadah.177

Makna kedua dari kebebasan adalah manusia (Q.S.

al-Kahf [18]: 29; Q.S. asy Syu>ra> [42]: 20). Kebebasan

yang ketiga adalah „memilih yang baik‟ (ikhtiya>r).

Disamping itu, kebebasan dalam Islam bukan hanya

meliputi kemerdekaan/kebebasan dari perbudakan dan

penjajahan, tetapi mencakup arena atau bidang yang sangat

luas, yaitu: kebebasan berbicara atau melahirkan pendapat

(freedom of speech); kebebasan dari rasa ketakutan

(freedom from fear); kebebasan dari kemiskinan (freedom

from want); dan kebebasan beragama (freedom of

religion).178\ Salah satu kontribusi Islam yang paling

orisinil dalam filsafat sosial adalah konsep mengenai

manusia „bebas‟. Hanya Tuhanlah yang mutlak bebas, tetapi

dalam batas-batas skema penciptaan-Nya manusia juga

secara bebas. Kemahatahuan Tuhan, meliputi segala

kegiatan manusia selama ia tinggal di bumi, tetapi

kebebasan manusia juga diberikan oleh Tuhan.

Prinsip kebebasan ini pun mengalir dalam ekonomi

Islam. Prinsip transaksi ekonomi yang menyatakan asas

hukum ekonomi adalah halal, seolah mempersilahkan para

177

ar-Raghib al-Ishfaha>ni, Mufradat Alfa>zh al-Qur‟a>n

(Lubna>n: Da>r al-Kutb al-Ilmiah, tt); lihat juga Charles Birch; David

Paul, Life and Work: Challenging Economic Man (Sidney: UNSW Press,

2003). 178

Nagendra K Singh, Social Justice and Human Rights in Islam

(New Delhi: Gyan Publ. House, 1998). Seperti dijelaskan sebelumnya

bahwa dalam UUD 1945 ada beberapa hak asasi yang patut didapatkan

oleh setiap warga negara Indonesia, seperti hak untuk hidup, persamaan

kedudukan (pasal 27); kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat

(pasal 28); kemerdekaan beragama (pasal 29); dan hak mendapat

pengajaran (pasal 31). Konsep kebebasan yang termaktub dalam Piagam

Madinah, untuk penjelasan yang lebih luas lihat Ahmad Sukardja,

Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: UI Press;

1995).

151

pelakunya melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai yang

diinginkan, menumpahkan kreativitas, modifikasi dan

ekspansi seluas sebesar-besarnya, bahkan transaksi bisnis

dapat dilakukan dengan siapa pun secara lintas agama.

Dalam kaitan ini, diperoleh pelajaran yang begitu banyak

dari Nabi Muhammad Saw., termasuk skema kerja sama

bisnis yang dieksplorasi Nabi Muhammad Saw. Di luar

praktek ribawi yang dianut masyarakat masa itu. Model-

model usaha tersebut, antara lain: mud}a>rabah,

musha>rakah, mura>bahah, „ija>rah, waka>lah, sala>m,

istis}na>.179

Jaminan atas implikasi kebebasan dalam konsep

Islam, diantaranya: (1) kebebasan yang terjamin maka hak-

hak individu seperti hak berpendapat lebih terjamin

(orientasi demokrasi); (2) kebebasan yang terjamin akan

memberikan stimulus atau rangsangan bagi setiap orang

untuk berpikir dan bertindak lebih kreatif dan inovatif,

karena tidak ada ketakutan kalau pikiran dan cara-cara

”baru” itu mendatangkan bahaya bagi dirinya sendiri; (3)

kebebasan (berpendapat) akan semakin memungkinkan

terciptanya tatanan yang lebih berkeadilan karena

memberikan kemungkinan yang semakin besar pada tiap

masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan aspirasinya,

berpartisipasi secara lebih luas dalam pengambilan

kebijakan-kebijakan publik (demokrasi deliberatif); (4)

kebebasan (berpikir) akan memberikan peluang yang lebih

besar dalam pencarian kebenaran, karena dengan adanya

kebebasan berpikir bisa memperkuat atau merevisi

179

Husein Nasr, Islamic Work Ethics (England: Hamdard

Islamicus, tt); Ibn Rusyd, Bida>yatu al-Mujtahid wa Niha>yatu al-

Muqtashi>d, juz II (Beirut: Da>r al-Fikr, tt); Monzer Kahf, “a

Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society”,

dalam Studies in Islamic Economics, disunting oleh Khursid Ahmed, the

Islamic Foundation (America: Leicester, 1980).

152

kebenaran saat ini yang telah mapan, atau bahkan

menemukan kebenaran-kebenaran lain berada di luar

kebenaran dominan.180

Semua aktifitas tersebut dibutuhkan pula kreatifitas

yang tidak bebas nilai. Kreativitas merupakan cara berpikir

yang selalu berkembang dan inovatif sesuai dengan

zamannya. Manusia diberikan kelebihan oleh Sang Pencipta

berupa akal dan pikiran. Dengan akal tersebut kita bisa

melakukan perenungan dan pemikiran sebagai proses untuk

dapat melakukan sesuatu yang akan membuahkan hasil.

Hasil itu akan baik dan bermanfaat jika dikemas dengan

sesuatu yang punya nilai kreatif. Kreatif merupakan kata

yang selalu ditujukan bagi orang-orang yang berhasil

menciptakan sesuatu yang berbeda dan menarik perhatian

secara umum. Orang-orang kreatif ini bekerja menggunakan

akal dan pikiran, selain tergantung mood pada pekerjaan

tersebut.181

Gaya kreativitas merupakan cara seseorang dalam

mengakomodasikasikan proses berpikir kreatifnya. Proses

tersebut dibagi dalam dua macam, yaitu: Pertama, adaptive

problem solving. Gaya ini cenderung dimiliki oleh orang

yang menggunakan kreativitasnya untuk menyempurnakan

sistem dimana mereka bekerja. Hal-hal yang terlihat pada

cara mereka yang akan berusaha sebaik mungkin untuk

membuat sistem menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih

murah dan efisien. Apa yang mereka lakukan akan dapat

dilihat hasilnya secara cepat. Oleh karena itu, mereka lebih

sering mendapat penghargaan. Kedua, innovative problem

180

Muhammad Baqir S}ada>r, Keunggulan Ekonomi Islam:

Mengkaji Sistem Ekonomi Barat dengan Kerangka Pemikiran Sistem

Ekonomi Islam; M. Umer Chapra, the Future of Economics: an Islamic

Perspective. 181

Lihat Ozay Mehmed, Islamic Identity and Development:

Studies of the Islamic Periphery (New York: Chapman and Hall Inc,

2001).

153

solving, gaya ini dimiliki orang dimana cara kerjanya

cenderung menantang dan mengubah sistem yang sudah

ada. Mereka ini sering disebut sebagai “agent of change”,

karena lebih memfokuskan pada penemuan sistem baru

daripada menyempurnakan yang sudah ada. Dalam

perusahaan mereka biasanya ada pada bagian-bagian yang

melakukan riset, penciptaan produk baru, mengantisipasi

kebutuhan pelanggan tanpa diminta, dan orang-orang yang

menjaga kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan

datang. Kedua gaya tersebut tidak bisa bebas nilai, tetap

berpijak pada nilai-nilai Shari>‟ah.182

Dalam melakukan kreatifitas usaha dilakukan dengan

tahapan, yaitu: Pertama, eksplorasi. Di tahap ini pekerja

mengidentifikasikan hal-hal apa saja yang ingin dilakukan

dalam kondisi yang ada dalam lingkungan proses berpikir

kreatif. Kedua, inventing. Pada tahap ini, sangat penting

bagi perusahaan atau usaha untuk melihat atau mereview

berbagai alat, teknik dan metode yang telah dimiliki yang

mungkin dapat membantu dalam menghilangkan cara

berpikir yang tradisional. Ketiga, pemilihan, tahap memilih

dimana satu perusahaan atau satu usaha mengidentifikasi,

dan memilih ide-ide yang paling mungkin, serta mudah

untuk dilaksanakan. Keempat, implementasi. Tahap akhir

untuk dapat disebut kreatif adalah bagaimana membuat

suatu ide dapat diimplementasikan. Seseorang bisa saja

memiliki ide cemerlang, tetapi jika ide tersebut tidak dapat

diimplementasikan, maka hal itu menjadi sia-sia saja, atau

dapat diimplemtasikan namun melanggar aturan-aturan

shari>‟at Islam, maka hal itu juga tidak dapat dibenarkan.183

182

Lihat Masudul Alam Choudhury, Comparative Economic

Theory: Occidental and Islamic Perspectives (Boston: Kluwer 1999).

Lihat juga M Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi. 183

Veithzal Rivai, Islamic Human Capital dari Teori ke Praktek

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009); Musa Asyarie, Islam, Etos Kerja

154

Beberapa cara untuk mendorong kreativitas dan inovasi

dalam sebuah perusahaan/usaha yaitu: Pertama,

pengukuran terhadap hal yang sudah dilakukan. Perusahaan

dianjurkan untuk memasukkan unsur kreativitas dan inovasi

ke dalam proses evaluasi kerja. Contoh: memasukkan unsur

penilaian tentang berapa banyak ide dari seseorang atau

kelompok yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan;

Kedua, penempatan karyawan dengan konsep the right

people with the right job, juga merupakan salah satu cara

yang tepat untuk menstimulasi munculnya kreativitas dan

inovasi.184

Mencapai hal tersebut, diperlukan konsep

manajemen185 perusahaan Islami, dimana digariskan bahwa

hakekat amal perbuatan manusia harus berorientasi pada

pencapaian ridha Allah. Kebebasan berkreatifitas tetap

dalam niat dan cara yang sesuai dengan shari>‟at Islam,

sehingga selalu dalam golongan ahsan (ahsanul amal) [Q.S.

al-Mulk [67]: 2]. Keberadaan manajemen organisasi harus

dipandang pula sebagai suatu sarana untuk memudahkan

implementasi kaedah berfikir dan kaedah amal dalam

seluruh kreatifitas yang ingin dibuat dan dijalankan.

Sebagai kaedah berfikir, aqidah dan shari>‟ah difungsikan

sebagai asas atau landasan pola pikir dan beraktifitas,

sedangkan sebagai kaedah amal, shari>‟ah difungsikan dan Pemberdayaan Ekonomi Umatan (Yogyakarta: Lesfi, 2000); Suyoso

Sukarno, Pembinaan Tenaga Manusia (Jakarta: Logos, 2002). Lihat juga

Charles A. Job, “Waterlaw in Muslim Countries as to Ground Water”

dalam Groundwater Economics (USA: Taylor and Francis Group, LLc,

2010). 184

Veithzal Rivai, Islamic Human Capital: dari Teori ke Praktek;

Nick Boulter; Murray M Dalziel; Jackie Hill, Achieving the Perfect Fit:

How to Win with the Right People in the Right Jobs (Houston, Tex.: Gulf

Publication. Co., 2001). Lihat juga Ozay Mehmed, Islamic Identity and

Development: Studies of the Islamic Periphery. 185

Lihat Mamduh M. Hanafi, Manajemen (Yogyakarta: UPP

AMPYKM, tt).

155

sebagai tolak ukur kegiatan organisasi. Tolak ukur syari‟ah

digunakan untuk membedakan aktivitas yang halal dan

haram. Kebebasan berusaha dan berkreatifitas menjadi

aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang akan

selalu terikat dengan shari>‟ah. Maka disini nilai mas}lahah

yang termaktub dalam kaedah ushul fiqh ”al-As}lu fi> al-

Af‟a>l, at-Taqayyudu bi al-Hukm al-Shar‟iy”186 seperti

termaktub dalam ayat al-Qur‟an (Q.S. al-Ja>tsiyah [45]: 18;

Q.S. an-Nisa> [4]: 65; Q.S. al-Has}r [59]: 7). Ini berarti,

semua aktifitas mementingkan perilaku yang terkait denga

nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, serta mementingkan

adanya struktur organisasi yang terorganisasi, terencana dan

terkontrol.187

Dalam kebebasan berusaha dan berkreatifitas,

kebersamaan pengembangan Sumber Daya Manusia tidak

dapat lepas dari hak dan kewajiban dalam masalah upah.

Upah sebagai pemberian imbalan kepada pekerja tidak

tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di

perkebunan kelapa sawit, upah pekerja bangunan yang

dibayar mingguan atau bahkan harian. Sedangkan gaji

terkait dengan imbalan uang yang diterima oleh karyawan

atau pekerja tetap, dan dibayarkan sebulan sekali atau

berdasarkan kesepakatan kerja, maupun berdasarkan

peraturan yang sudah ditetapkan baik internal maupun

peraturan pemerintah.188

186

Hukum asal setiap perbuatan adalah terikat dengan syari‟ah,

Maji>d Hami>d, Atsaru al-Mas}lahah fi> al-Shari>‟at (Jordaniah: al-

Da>r al-I‟lmiyyah al-Dauliyah wa Da>r li an-Nasr wa al-Tauzi‟, jilid I,

2002). Lihat juga Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: dari Nalar

Partisipatoris Hingga Emansipatoris (Yogyakarta: LkiS, 2005). 187

Veithzal Rivai, Islamic Human Capital: dari Teori ke Praktek;

Iwan Triyuwono, Organisasi dan Akuntansi Syari'ah (Yogyakarta: LKiS,

2000). 188

Lihat Ahmad S. Ruky, Manajemen Penggajian dan

Pengupahan Karyawan Perusahaan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

156

Berbagai penafsiran terhadap konsep upah dalam

nash seperti dalam Q.S. at-Taubah [9]: 105; Q.S. an-Nahl

[16]: 97; Q.S. al-Kahf [18]: 30 yang disebutkan bahwa

seorang yang bekerja pada suatu badan usaha (perusahaan)

dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat

perusahaannya tidak memproduksi/menjual atau

mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan

demikian, maka seorang karyawan yang bekerja dengan

benar, akan menerima dua imbalan, yaitu imbalan di dunia

dan imbalan di akhirat. Ayat di atas bermakna bahwa

janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara

mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya.189

Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam

upah bermakna bahwa janganlah mempekerjakan upah

seseorang, jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.

Misalnya saja untuk seorang staf administrasi, yang upah

perbulannya menurut pasaran adalah Rp 900.000,-. tetapi

di perusahaan tertentu diberi upah Rp 500.000,-. hal ini

berarti mengurangi hak-hak pekerja tersebut. Dengan kata

lain, perusahaan tersebut telah memotong hak pegawai

tersebut sebanyak Rp 400.000,- perbulan. Jika ini dibiarkan

terjadi, maka pengusaha sudah tidak melakukan nilai-nilai

efisiensi bagi si pekerja tersebut.

Kebebasan berusaha dan berkreatifitas dapat berjalan

dengan optimal, manakala upah dalam dimensi moral yang

bercirikan adil dan layak dilaksanakan. Dalam arti bahwa

adil diberikan harus jelas, transparan dan proporsional

sesuai dengan tingkat kreatifitas yang dibuat, layak berarti

dapat mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan

serta tidak jauh berada di bawah pasaran. Aturan

2001). Lihat juga Aris Ananta, Ekonomi Sumber Daya Manusia (Jakarta:

Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, tt). 189

Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol. 5 (Bandung: Mizan,

2000).

157

manajemen upah ini perlu didudukkan pada posisinya, agar

memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim

dalam mengimplementasikan manajemen shari>‟ah dalam

pengupahan karyawannya di perusahaan.190 Selanjutnya,

Nabi Muhammad Saw. mewariskan pula pilar tanggung

jawab dalam kerangka dasar etika bisnisnya. Kebebasan

harus diimbangi dengan pertanggungjawaban manusia,

setelah menentukan daya pilih antara yang baik dan buruk,

harus menjalani konsekuensi logisnya (Q.S. al-Muddaththir

[74]: 3; Q.S. al-An'a>m [6]:164; Q.S. al-Ra‟ad [13]: 11;

Q.S. al-Anfa>l [8]: 25.

Dengan penilaian tersebut, efisiensi berkeadilan

dalam kebebasan berusaha dan berkreatifitas berpijak pada

nilai-nilai syariah, sehingga semua aktifitas kerja dapat

berdaya guna baik untuk pribadi maupun untuk

kemas}lahatan umat. Selanjutnya, dalam memahami sistem

nilai diawali dari prinsip kegiatan produksi yang merupakan

mata rantai dari konsumsi, maka tanpa kegiatan produksi

yang menghasilkan barang dan jasa tak akan ada yang bisa

dikonsumsi. Oleh karena itu, kegiatan produksi merupakan

suatu hal yang diwajibkan, karena tanpa kegiatan produksi,

maka aktifitas kehidupan akan berhenti. Manusia butuh

makan, minum agar bisa beraktifitas dan beribadah, perlu

pakaian untuk menutupi aurat dan beribadah, serta butuh

tempat tinggal untuk melindungi dirinya serta beribadah

juga berbagai kebutuhan lainnya.

Allah Swt. telah menyediakan bahan bakunya

berupa kekayaan alam yang sepenuhnya diciptakan untuk

kepentingan manusia (Q.S. an-Nahl [16]: 10, 11,12,18).

Karena itu nilai dasar dalam berekonomi adalah bekerja

keras memanfaatkan semua sumber daya itu seoptimal

190

Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi

Islam; Ahmad S. Ruky, Manajemen Penggajian dan Pengupahan

Karyawan Perusahaan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

158

mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (QS al-

Qas}as} [28]: 73; Q.S. al-Ru>m [30]: 23; Q.S. al-Nisa>

[4]: 32; dan Q.S. al-Saba> [78]: 11). Allah memerintahkan

manusia untuk melakukan perubahan yang lebih baik,

dengan menggali dan menggunakan Sumber Daya Alam

yang tak terbatas di dunia ini, melalui pengelolaan, modal,

kemampuan dan kecenderungannya di dalam proses

produksi.191

Secara umum tata nilai produksi adalah suatu usaha

untuk menghasilkan dan menambah daya guna dari suatu

barang, baik dari sisi fisik materialnya maupun dari sisi

moralitasnya, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup

manusia sebagaimana yang digariskan dalam nilai-nilai

agama, yaitu mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat

sebagai upaya menguatkan pembangunan.192 Karena pada

dasarnya produksi adalah kegiatan yang menghasilkan

barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh

konsumen, maka tujuan produksi harus sejalan dengan

tujuan konsumsi sendiri, mencapai falah.193 Dengan

demikian, maka akan teraplikasi dimana seluruh kegiatan

produksi terikat pada tatanan nilai moral dan tehnikal yang

Islami, seperti halnya dalam kegiatan konsumsi. Artinya,

bahwa seluruh kegiatan produksi mulai dari kegiatan

mengorganisir faktor-faktor produksi, proses produksi

191Muqrin, Khālid ibn Sad ibn Muhammad, Awa>bi al-intaj fi>

al-iqtia>d al-isla>mi> wa-atharuha> alá al-inta>j wa-al-inta>ji>yah

(al-Riyād: al-Mamlakah al-Arabīyah al-Sa‟ūdīyah, Wizārat al-Ta‟līm al-

Āli>, Jāmi‟at al-Imām Muhammad ibn Sa‟ūd al-Islāmīyah, 2004). 192

Muhammad Abdul Mun‟im A‟fa>r, al-Tanmiya al-

Iqtis}a>diya li Duwali al-„Ālam al-Isla>mi> (Jeddah, Da>r al-Mujtama‟

al-Ilmi>, tt). 193

Falah atau muflihun adalah kesuksesan jangka panjang, dunia

dan akherat seperti termaktub dalam Q.S. Ali Imron (3): 104. Lihat Pusat

Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam

Indonesia Jogjakarta, Ekonomi Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada,

2008).

159

hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen harus

mengikuti aturan-aturan dalam Islam. Seperti larangan

memproduksi barang-barang dan jasa yang dapat merusak

nilai-nilai moralitas sehingga menjauhkan manusia dari

nilai-nilai religius, walaupun secara ekonomi

menguntungkan.194

Dalam sistem nilai produksi diupayakan

memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Artinya,

kegiatan produksi harus menjaga nilai-nilai keseimbangan,

dan harmoni lingkungan sosial, serta lingkungan hidup

masyarakat. Jadi, produksi bukan hanya untuk kepentingan

produsen semata, tetapi masyarakat secara keseluruhan

harus dapat menikmati hasil produksi secara memadai dan

berkualitas. Dari aspek ini, kemalasan dan pengabaian

optimalisasi segala karunia Allah Swt., baik dalam bentuk

Sumber Daya Manusia, maupun Sumber Daya Alam

menjadi kesalahan yang tidak bisa diabaikan. Dengan

demikian, prinsip produksi dalam pandangan Islam bukan

sekedar efisiensi, tetapi secara luas adalah bagaimana

mengoptimalkan Sumber Daya Ekonomi dalam upaya

pengabdian manusia kepada Tuhannya.

Menurut al-Qard}a>wi195 ada empat aspek terkait

keadilan distribusi, yaitu: (1) gaji yang setara (al-ujrah al-

mithl) bagi para pekerja; (2) profit atau keuntungan untuk

pihak yang menjalankan usaha atau melakukan

perdagangan melalui mekanisme mudharabah maupun bagi

hasil (profit sharing) untuk modal dana melalui mekanisme

musyarakah; (3) biaya sewa tanah serta alat produksi

194

Mahmu>d Muhammad Bablali>, al-Kasbu wa al-infa>q wa

ada>lat al-Tauzi>‟ fi> al-Mujtama‟ al-Isla>mi> (Beirut: Maktab al-

Isla>mi>, 1988). Lihat juga Muhamad Alimin, Etika dan Perlindungan

Konsumen dalam Ekonomi Islam (Yogyakarta: Badan Penerbitan

Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Mada, 2004). 195

Yusu>f Qard}a>wi, Da>r al-Qiya>m wa al-Akhla>q fi> al-

Iqtisha>di al-Isla>mi (Kairo: Maktabah Wahwah , 1995).

160

lainya; (4) tanggung jawab pemerintah terkait dengan

peraturan kebijakannya. Adapun sistem yang kedua,

dimensi sosial, yaitu Islam menciptakannya untuk

memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat.

Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses

ekonomi karena yatim piatu, jompo dan cacat tubuh, Islam

memastikan distribusi bagi mereka dalam bentuk zaka>t,

infaq dan s}adakah.196

Hal tersebut ditegaskan Mannan bahwa kegiatan

produksi dalam perspektif Islam bersifat altruistik, yaitu

mementingkan kepentingan orang lain tanpa mengabaikan

kepentingan diri sendiri, karena secara umum Islam

menekankan keseimbangan antara keduanya. Sehingga

produsen tidak hanya mengejar keuntungan maksimum

saja, sebagaimana dalam kapitalisme, tetapi dia mempunyai

tujuan lebih luas, yaitu mencapai falah di dunia dan

akhirat.197 Tahapan-tahapan yang ditawarkan oleh Mannan

cukup konkrit dan realistik. Hal ini berangkat dari

pemahamannya bahwa dalam melihat ekonomi Islam tidak

ada dikhotomi antara aspek normatif dengan aspek positif.

Secara jelas Mannan mengatakan “...ilmu ekonomi positif

mempelajari masalah-masalah ekonomi sebagaimana

adanya (as it is). Ilmu ekonomi normatif peduli dengan apa

seharusnya (ought to be)...” penelitian ilmiah ekonomi

modern (Barat) biasanya membatasi diri pada masalah

196

Lihat Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi

Islam; Armiadi, Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan

Ekonomi Umat (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008). 197

Lihat Muhammad Abdul Mannan, the Making of Islamic

Economic Society: Islamic Dimensions in Economic Analysis (Kairo,

Egypt: International Association of Islamic Banks; Turkish Federated

State of Kibris, Turkish Cyprus: International Institute for Islamic

Banking and Economics, 1984). Lihat juga Muhammad Abdul Mannan,

the Frontiers of Islamic Economics (Delhi: Ida>rah Adabiyyati Delli,

1984).

161

positif daripada normatif. Aspek-aspek positif dan normatif

dari ilmu ekonomi Islam saling terkait, memisahkan kedua

aspek ini akan menyesatkan dan menjadi counter produktif.

Dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam, maka

langkah pertama adalah menentukan basic economic

functions yang secara sederhana meliputi tiga fungsi, yaitu:

konsumsi, produksi dan distribusi. Lima prinsip dasar yang

berakar pada nilai-nilai syariah untuk basic economic

functions berupa fungsi konsumsi, yakni prinsip

righteousness, cleanliness, moderation, beneficence dan

morality. Perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh

kebutuhannya sendiri yang secara umum kebutuhan

manusia terdiri dari necessities, comforts dan luxuries.198

Sama seperti aplikasi produksi, distribusi dalam konstruk

ekonomi Islam diarahkan dalam upaya memenuhi hak dasar

kebutuhan ekonomi untuk mendapatkan nilai

„kesejahteraan‟ dan „kehidupan yang baik‟ sesuai dengan

maqa>s}id shari>‟ah. Ketimpangan dalam distribusi,

mengakibatkan ketimpangan ekonomi secara keseluruhan,

ketidakstabilan perekonomian, meluasnya kriminalitas dan

perselisihan dan kondisi kekacauan sosial. Para ekonom

menyadari bahwa ekonomi secara historis-empiris yang

berhasil adalah ekonomi yang tidak bebas atau tidak dapat

membebaskan diri dari pengendalian nilai, yaitu nilai yang

bersumber dari agama (value comitted). Sehingga di dalam

Islam, ilmu ekonomi umat berasaskan iman dan

berfondasikan taqwa.

Chepra mencontohkan disamping Nabi Muhammad

sebagai tauladan operasional ekonomi, Nabi Syu‟aib,

disebut sebagai nabi ilmu ekonomi yang mendasarkan

198

John L. Esposito dan John Obert Voll, Makers of

Contemporary Islam (Oxford: Oxford University Press, 2001); John H.

Dunning, Making Globalization Good: the Moral Challenges of Global

Capitalism (Oxford: Oxford University Press, 2003).

162

ekonomi kepada iman dan tauhid (Q.S. Hu>d [11]: 84-

87).199 Kajian tingkah laku ekonomi manusia merupakan

ibadah. Kekayaan ekonomi adalah satu alat untuk

memenuhi hajat dan kepuasaan hidup dalam rangka

meningkatkan kemampuannya agar dapat mengabdi lebih

baik kepada Allah Swt. mencari dan menimba kekayaan

bukan untuk pengabdian kepada harta semata, tetapi

pencarian itu merupakan jalan menuju tingkat kekhusuan

ibadah kepada Allah.200 Untuk itu, penguatan nilai dasar

ekonomi Islam, yaitu: Pertama, dunia dan semua isinya

adalah milik Allah Swt. dan menurut kepada kehendaknya.

Kepemilikan manusia pada barang di dunia terbatas dan

tidak absolut.201 Kedua, semua manusia di dunia itu tidak

mengenal kelas, ataupun kasta. Ketidakmerataan karunia

merupakan bagian dari ketentuan Allah agar manusia lebih

sadar untuk bisa menegakkan egaliatarian secara riel,

membawa sifat saling membantu dan menyadari bahwa

setiap orang mempunyai kekurangan.

Ketiga, Kepercayaan pada hari pengadilan akan

memberi implikasi memberikan nilai ekonomi sekarang

untuk mendapatkan keuntungan dimasa depan, dan di hari

akhir. Hal inilah kemudian membentuk prilaku muslim

untuk menyadari tindakannya dalam melakukan kegiatan

ekonomi selalu dalam bayangan untuk kebahagian masa

depan (fi> al-dunya> wa al-a>>khirat). Sedangkan nilai

dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari asas filsafat

199

M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge (USA:

The Islamic Foundation and the International Institute Of Islamic

Thought UK, 1992). 200

Dalam Adi Sasono, et. Al., Solusi Islam atas Problematika

Umat: Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah (Jakarta: Gema Insani Press,

1998). 201

Landasan filosofisnya dikutip dari Q.S. al-Baqarah [2]: 6; Q.S.

al-Ma>‟idah [5]: 120. Muhammad Baqir S}ada>r, Buku Induk Ekonomi

Islam.

163

sistem yang dijadikan sebagai kerangka konstruksi sosial

dan tingkah laku sistem. Nilai-nilai dasar trersebut adalah:

Pertama, kepemilikan atau ownership dalam ekonomi Islam

adalah: (a) pemilikan terletak pada memiliki

kemanfaatannya bukan menguasai; (b) kepemilikan hanya

terbatas sampai akhir hayat manusia, yang kemudian dialih

generasikan atau diwariskan menurut syari‟at Islam; (c)

kepemilikan seseorang tidak berlaku untuk kepemilikan

orang banyak dan negara.202

Keempat, keseimbangan sebagai nilai equlibrium

antara hak dan kewajiban dalam sirkulasi ekonomi.

Konstruk kebutuhan ekonomi adalah keinginan untuk

memperoleh barang dan jasa, sebagai sesuatu yang mampu

memberikan manfaat tertentu bagi kehidupan manusia.203

Selanjutnya, nilai dasar kelima adalah keadilan yang telah

dibahas pada sub-bab sebelumnya, yang pada intinya

berada dalam (a) kebebasan yang bersyarat akhlak, (b)

dalam semua fase kegiatan ekonomi. Baik filsafat ekonomi

Islam, maupun nilai dasarnya tidak dapat dipisahkan dalam

sistem ekonomi secara operasional. Pelanggaran terhadap

keduanya akan menimbulkan ketimpangan dalam usaha,

dan bahkan lebih buruk dari sistem ekonomi modern yang

sekarang sedang dipertanyakan kembali.

Wujud dari etika ini adalah terbangunnya transaksi

yang fair dan bertanggungjawab. Nabi menunjukkan

integritas yang tinggi dalam memenuhi segenap klausul

kontraknya dengan pihak lain seperti dalam hal pelayanan

kepada pembeli, pengiriman barang secara tepat waktu, dan

kualitas barang yang dikirim. Di samping itu, beliau pun

kerap mengaitkan suatu proses ekonomi dengan

202

Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi

Islam; lihat juga Muhammad Baqir S{ada>r, Buku Induk Ekonomi Islam. 203

„Afar, al-Iqtis}a>d al-Isla>mi al-Juz-I, jilid III (Jeddah: Da>r

al-Baya>n al-„Arabi>, 1985).

164

pengaruhnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk

itu, ia melarang diperjualbelikannya produk-produk tertentu

(yang dapat merusak masyarakat dan lingkungan). Dalam

konsep distribusi dengan fokus kemitraan berangkat dari

nilai-nilai keadilan sosial.204

Berdasarkan nilai-nilai ilahiyah yang membimbing

tanggungjawab manusia dalam mengembangkan persepsi

moral dan spiritual, serta motivasi dalam melakukan

kerjasama. Nilai dasar yang dipertegas dalam hal tersebut

bahwa manusia seluruhnya sebagai satu bangsa untuk saling

membangun kebersamaan dalam melakukan aktifitas

ekonomi sesuai dengan usaha yang dikembangkan masing-

masing, sehingga memunculkan kemitraan dalam tatanan

sosial yang proporsional. Dasar penting lain bahwa manusia

sebagai wakil (khalifah) Allah di dunia tidak mungkin

bersifat individualistik karena semua (kekayaan) yang ada

di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah

kepercayaannya di bumi dan secara simultan sekaligus

menjamin kebebasan individu tanpa mengorbankan

kebijakan sosial.205

Dengan demikian pembangunan ekonomi harus

mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat

204

Lihat Mubyarto, Etika, Agama dan Sistem Ekonomi (Jakarta:

YAE-Bina Swadaya, di Financial Club, 2002). Lihat juga Sonny Keraf,

Etika Bisnis (Yogyakarta: Kanisius, 1998); Adiwarman A Karim,

Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan (Teori, Praktek, dan Realitas

Ekonomi Islam) (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004); Carl

Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis (Bandung: Nuansa

dan Nusamedia, 2004); Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). Lihat juga John Rawls, A Theory of

Justice, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). 205

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, UII

Yogyakarta, Ekonomi Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008); Syed

Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Saiful

Anam dan M. Ufuqul Mubin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

165

berdasarkan azas demokrasi, kebersamaan, dan

kekeluargaan yang, serta mampu memberikan kesempatan

yang seluas-luasnya kepada semua pelaku ekonomi untuk

berperan sesuai dengan bidang usaha masing-masing.

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,

dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan yang diartikan sebagai

kerjasama pihak yang mempunyai modal dengan pihak

yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling

memperkuat, dan saling menguntungkan.

Esensi kemitraan, jika secara umum konsep ini

diimplementasikan dalam konsep mud}a>rabah206 dan

musha>rakah207. Secara tersirat mud}a>rabah

206

Mud}arabah atau trust financing adalah kerjasama usaha

antara dua pihak. Pihak pertama sebagai penyedia modal, pihak kedua

sebagai pengelola yang keduanya bergabung sebagai mitra usaha.

Kemitraan tersebut dituangkan dalam sebuah master of understanding

(nota kesepahaman) dengan segala pasal-pasal yang tertera didalamnya,

baik keuntungan maupun kerugian, serta hal-hal yang berhubungan

dengan human error. Lihat Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah:

Suatu Pengenalan Umum (Jakarta: Tazkie Institut dan Bank Indonesia,

1999). Lihat juga Karnaen A. Perwataatmadja, Membumikan Ekonomi

Islam di Indonesia (Jakarta: Usaha Kami, 1996); Lois Ma‟luf, al-Munji}d

fi> al-Lughah wa al-„A‟la>m, (Beirut: Da>r al Masyri>q, 1987).

Sedangkan pengertian lain kata mud}a>rabah, yakni: mereka yang

melakukan perniagaan (d}arb) mencari sebagian karunia Allah adalah

para pengusaha (entrepreneur) yang bertindak sebagai mud}arib yang

terikat dalam perjanjian mud}a>rabah (qira>d) dengan sistem bagi hasil.

Lihat Abdul Ha>mid Mahmu>d al-Ba>ly, al-Madjal li al-Fiqhi al

Banu>k al-Isla>miyah (Cairo: al-Ma‟had al-Dauli li al-Bunu>k wa al-

Iqtis}a>di al-Isla>miah, 1983). Lihat juga Ahmad Rodoni dan Abdul

Hamid, Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008). 207

Musha>rakah, S{irkah, ikhtila>t} (percampuran). Menurut

mazhab Hanafi, syirkah adalah akad antara orang-orang berserikat dalam

hal modal dan keuntungan. Lihat Muhammad Ahma>d Sira>j, al-

Nid}a>m al-Masha>rafi fi>> al-Isla>m (Lahore: Muhammad Asharaf,

2003); Musthafa Ahmad Zarqa, al-Uqu>d al-Musamma (Damascus: al-

Mat}baah Fata al-Arab, tt).

166

menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia itu mempunyai

kekurangan yang memerlukan orang lain sebagai patner

atau mitra, kekurangan tersebut tidaklah manusia disuruh

untuk bersifat fatalis, menerima apa adanya tanpa mau

berusaha. Oleh karenanya, mud}a>rabah merupakan salah

satu jalan untuk berbuat atas kekurangan yang dimiliki dan

kelebihan yang dipunyai orang lain, ataupun sebaliknya

(Q.S. al-Muzzammil [73]: 20; QS. al-Jumu‟ah [62]: 10).

Rasulullah Saw. sebelum menjadi Rasul telah melakukan

mud}a>rabah dengan Khadijah ra, beliau mendapatkan

modal dari Khadijah ra. dan beliau pergi berniaga ke negeri

Syam. Disamping itu, salah satu hadits Rasulullah yang

menjelaskan tentang mud}a>rabah adalah: اهلل صلى اهلل رسىل قال قال أبيو عن صهيب بن صاحل عن

أجل اىل البيع الربكة فيهن ثالث وسلن عليو

رواه )للبيع آل للبيت بالشعري الرب وأخلط واملقارضة

(هاجو ابن

Secara umum mudharabah di bagi dua: Pertama, mudharabah mutlaq, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola dalam usaha yang mencakup luas, tanpa dibatasi. Kedua, mudaharabah muqayyad, yaitu bentuk kerjasama yang dibatasi dengan usaha tertentu atas instruksi pemilik modal. Baik mud}a>rabah mut}laqah maupun mud}a>rabah muqayyad sama-sama mempunyai satu tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Dibangun nilai-nilai: (1) penentuan besarnya nisbah (rasio) bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untug rugi, tidak terlihat adanya konsep bunga dalam pelaksanaannya; (2) besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh; (3)

208

Dari Sha>lih ibn Suhaib ra bahwa Rasulullah saw bersabda,

“tiga hal di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tanggung,

muqad}arah (mud}arabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk

keperluan rumah, bukan untuk dijual”. Lihat ibn Majah, Kitab Tija>rah,

no. 2280.

167

bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak; (d) jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan jumlah peningkatan jumlah pendapatan.

Perbedaan antara bunga dan bagi hasil dapat diketahui bahwa dalam konsep bunga, yaitu: (1) penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung; (2) besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan; (3) pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi; (4) jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”; (5) eksistensi bunga diragukan oleh semua agama.209

Disamping mud}a>rabah, Islam mengajarkan juga serikat perdagangan atau sarikat (musha>rakah) dengan beberapa jenis, yaitu: Pertama, syarikat„inan merupakan kontrak yang dilakukan oleh persero yang menyerahkan harta masing-masing untuk dijadikan kapital dagang, kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana menjadi agreement bersama,210 namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja ataupun bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.211 Kedua, syarikat mufawad}ah, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dengan syarat-syarat sebagai berikut: (1) nilai saham dari masing-masing persero harus sama; (2) persamaan

209

Lihat Muhammad Syafe‟i Antonio, Bank Syari‟ah: Suatu

Pengenalan Umum. 210

Akmaluddin Muhammad ibn Mahmu>d al-Babarti>, al-

Ina>yah Ma‟a al-Hida>yah biha>s}iati Fathi al-Qa>dir (Mesir:

Maktabah Must}afa al-Ba>bi al-Halaby, 1970). 211

Muhammad Ahmad Siraj, al-Nid}am al-Mas}arafi fi> al-

Isla>m (Lahore: Muhammad Asharaf, 1987).

168

wewenang dalam perbelanjaan;212 (3) persamaan agama; (4) setiap persero harus dapat menjadi penjamin, atau wakil persero lainnya dalam pembelian maupun penjualan barang-barang yang dibutuhkan.213

Ketiga, syarikat abdan yaitu dua orang yang satu propesi ataupun berlainan propesi sepakat untuk menerima pekerjaan baik secara upah harian, mingguan maupun borongan dengan pembagian upah diambil berdasarkan kesepakatan diantara mereka.214 Hal ini biasanya dilakukan oleh tukang-tukang kayu, kuli angkut, tukang jahit, tukang-tukang disentra pembuatan kain songket Palembang. Seluruh imam mazhab mengakui sahnya shari>kat ini, dengan mengambil dalil dari Abdullah ibn Mas‟u>d r.a. yang mengungkapkan:

رواه )بدر يىم نصيب فيوا وسعد وعوار أنا ااشرتكت 215(النسائى

Keempat, syarikat wujuh. Berbeda dengan macam-macam shari>kat yang lain, shari>kat wujuh adalah

212

Muhammad Baqir ash-S{adr, Buku Induk Ekonomi Islam, terj.

(Jakarta: az-Zahra, 2008). 213

Lihat Sayi>d Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid 13; Musthafa Ahmad

Zarqa, al-Uqu>d al-Musamma (Damascus: al-Mat}baah Fata al-Ara>b,

tt). 214

Disebut juga dengan istilah syirkah a‟ma>l, syirkah sina>‟i,

atau syirkah taqabbul. Lihat Heri Junaidi, Fiqh Muamalah Kontemporer

(Palembang: IAIN RF, 2008). 215

Dari Abdullah ibn Mas‟ud r.a, “saya dan Sa‟ad bersekutu pada

apa-apa (ghanimah) yang akan kita dapat di hari peperangan Badar. (H.R.

Nasa‟i). Sejalan dengan hadits di atas, di dalam kitab al-Raud}ah al-

Nad}iyah sebagaimana dikutip Sayyid Sabiq yang disebutkan bahwa

semua nama-nama yang ada dalam kitab furu‟ tentang nama-nama

syirkah seperti: mufawwad}ah,‟ina>n, wuju>}h dan a‟bdan, bukanlah

sebagai nama-nama syari‟ah dan bukan pula lughawi, akan tetapi

merupakan istilah baru dan diperbaharui. Tidak ada larangan bagi dua

orang mencampur hartanya untuk mereka perdagangkan, seperti yang

dikenal dengan istilah mufawwad}ah. Karena pemilik berhak

menggunakan miliknya sebagaimana ia kehendaki, selama tindakannya

tidak membawa kepada haram yang diharamkan oleh syari‟at. Lihat

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid 13.

169

kerjasama antara pemilik barang dengan orang yang hanya bermodalkan kewibawaan dan kepercayaan. Secara teknis, kegiatan ini adalah seseorang datang mengambil barang kepada pemilik barang dengan maksud di jual kembali. Pengambilan barang tersebut di ambil dengan hanya sikap kewibawaan dan kepercayaan yang ditinjau oleh si pemilik barang. Shari>kat seperti ini banyak berlaku pada saat sekarang. Seperti seorang yang dikenal baik oleh pemilik modal, terutama akhlak dan kejujurannya datang kepada pemilik modal tersebut, kemudian ia membawa barang-barang untuk dijualkan oleh diberi kepercayaan. Selanjutnya, pembayaran dan keuntungan hasil penjualan barang berdasarkan kesepakatan pada waktu pengambilan barang. Dalam bentuk lain, seperti yang ditulis Antonio, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.216

Dari konsep tersebut, memperlihatkan nilai-nilai sosial dan humanitarin merupakan ultimate goal yang dibedakan oleh sistem ekonomi Islam. Tindakan ekonomi individu melalui proses filterisasi moral yang bertujuan menjaga self-interest dalam batas-batas kemas}lahatan sosial (social interest). Sistem ekonomi Islam pada dasarnya mendorong terjadinya equilibrium antara self-interest dan social interest, sehingga paradoks-paradoks yang lahir dari ketidak-keseimbangan antara dua nilai ini dapat diminimalisir. Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem lebih mendorong lahirnya sikap patnership antar sesama masyarakat di tingkat bawah (grass root), artinya nilai-nilai pemberdayaan dari kaum ghaniyyin (kaya) terhadap kaum d}uafa> (lemah) merupakan crusial point yang didorong

216

Muhammad Syafe‟i Antonio, Bank Syari‟ah: Suatu

Pengenalan Umum. Lihat juga Abdul Jalil, Teologi Buruh (Yogyakarta:

LKiS, 2008).

170

oleh sistem ekonomi Islam.217 Kemas}lahatan tersebut juga dibangun berdasarkan pada kekuatan komitmen untuk mengikuti aturan dan tidak membahayakan orang lain.218Aspek penggunaan kapital, hak dan kewajiban, pengembangan Sumber Daya Manusia, sampai kemitraan tidak dapat lepas dari dasar ekonomi Islam itu sendiri yang berpijak pada saling bermusyawarah,219 yang merupakan salah satu prinsip ajaran Islam mengenai kehidupan bermasyarakat.220 Beberapa ayat dalam al-Qur‟an menjelaskan pentingnya musyawarah (Q.S. az-Z{ukhruf [43]: 38; Q.S. ali-Imra>n [3]: 159).

Dari sejumlah ayat yang membicarakan masalah musyawarah dalam al-Qur‟an terdapat dalam tiga kasus, yakni: (1) dalam hubungannya dengan rumah tangga, yaitu antara suami istri; (2) berhubungan dengan muamalah

217

Nauwaf al-Qudaimi, Muhawarat: al-Islamiyun wa -AsIlat an -

Nahda al-Mua>qa (Beirut: al-Muassasa al-Arabiya li al-Dirasat wa-'n-

Nasr, 2006); lihat juga Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic

Economics: Ekonomi Syari‟ah bukan Opsi, tetapi Solusi (Jakarta: Bumi

Aksara, 2009). 218

Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, Ma> la Yasa‟ al-

ta>jira Jahluhu>, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, Fiqh Ekonomi

Keuangan Islam (Jakarta: Dar al-Haq, 2008). 219

Lihat Abu Husain ibn Faris ibn Zakaria, Mu‟ja>m Muqayis al-

Lugha>t, jilid III (Mesir: Must}afa al-Ba>bi al-Halabi, 1972);

bandingkan dengan Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an, Tafsir

Maudhu‟i atas Berbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1999); lihat

juga Nauwaf al- Qudaimi, Muhawarat: al-Islamiyun wa-Aslat an-Nahda

al-Mua}qa (Beirut: al-Muassasa al-Arabiya li al-Dira>sat wa-'n-Nasr,

2006). 220

Lihat Munawir Sjazali, Islam dan Tata Negara: Ajaran,

Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: UI-Press, 1990); Masykuri Abdillah,

”Kata Pengantar Syura dan Demokrasi”, dalam Musyawarah dan

Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah

Pemikiran Politik Islam, Artani Hasbi (Jakarta: Gaya Media Pratama,

2001); lihat juga Fahmi Jad‟a>ni, al-Muqaddas wa al-Huriyah: wa

Abhatsu wa Maqa>lat Ukhra min Athya>fi al-Hada>shah wa

Maqa>shid (Beirut: al-Arabiyah li-Dirashat wa Natsr al-Mu‟assasah,

2000).

171

dalam rangka menciptakan masyarakat yang ideal dan harmonis; (3) dalam rangka mengatur kehidupan berpolitik dalam sebuah negara dalam mencapai “baldatun t}ayyibatun warabbun ghafu>r”.221 Dengan demikian, melakukan konsultasi untuk mendapatkan nilai bersama dalam kehidupan bermuamalah merupakan wajib fard}u. Argumentasi berdasarkan pada: (1) ayat-ayat musyawarah diungkapkan dalam bentuk jumlah ismiyah yang berfungsi untuk menyatakan bahwa sesuatu berjalan tetap dan terus berlangsung;222 (2) karena Allah Swt. memuji orang-orang mukmin yang menjadikan musyawarah sebagai kebiasaan; (3) karena Allah mengungkap kata “shura>” diantara dua kalimat, Shalat (aqi>mu al-S{a>lat) dan zakat (a‟t}u al-zaka>t). Artinya jika orang Islam tidak boleh meninggalkan sholat, maka berarti ia juga tidak boleh meninggalkan musyawarah; (4) Rasulullah Saw. selalu melakukan dan mengajak musyawarah dalam urusan duniawi.223

Islam dengan tegas menyangkal anggapan bahwa alam memiliki sifat kikir seperti itu. Allah Swt. Yang Maha Pemurah telah menganugerahkan kepada manusia apa saja yang mereka perlukan melalui ketersediaan berbagai sumber daya di alam semesta ini (Q.S. al-Baqarah [2]: 29). Keterbatasan perspektif manusialah yang menimbulkan adanya kelangkaan sumber daya, perspektif ini dipengaruhi oleh dua hal: Pertama, kurangnya pengetahuan, informasi; dan Kedua, kurangnya kemampuan untuk melakukan eksplorasi sumber daya yang tersedia, atau bahkan kombinasi dari keduanya.

221

Lihat Yusuf al-Qard}awi, al-Isla>m wa al-Ilmaniyah, Wajhan

li Wajhin (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000); Saqr Abu Fakhr, al-Din wa

al-Dahma wa al -Dam: al-Arab wa Istisa al -Hada Thah (Beirut: al

Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 2007). 222

Abu al-Fad}al Syiha>b al-Di>n al-Sayyid Mahmu>d al-Alusy,

Tafsir Ru>h al-Ma‟a>ni Fi> Tafsi>r al-Qur‟a>n al-Ad}im wa al Sab‟a

al-Ma‟a>ni, jilid XII (Beirut: Da>r al-Fikr, tt.). 223

Ibn Hajar Al-Asqa>lani, Fath al-Ba>ri bi Sarh al-Bukha>ri,

jilid XVII (Cairo: Da>r al-Fikr, tt).

172

Dalam arti luas, sumber daya natural ini tidak akan pernah habis kecuali Allah menentukannya di Hari Kiamat. Habisnya satu bentuk sumber daya melahirkan bentuk yang lain yang bisa baru sama sekali, baik secara natural ataupun melalui intervensi pengetahuan dan teknologi yang berkembang. Jadi, kelangkaan ini lebih merupakan persoalan ilmu (pengetahuan) sebagai fungsi “waktu”. Karenanya Islam amat menegaskan perlunya penguasaan ilmu pengetahuan (al-Muja>dilah [58]: 11) dan pengelolaan waktu (al-„As}r [103]: 1-4). Tambahan lagi bahwa pemberian sumber daya secara bertahap ini juga memberi pelajaran manusia agar tidak arogan, dan agar manusia menyadari posisinya sebagai pengemban amanah Allah sebagai Khalifatullah fi> al-Ard}i

Rasionalitas dalam Islam bukannya kemudian membatasi peluang untuk melakukan pemaksimalan kepentingan atau kebutuhan secara mutlak. Term “maksimisasi” bisa saja tetap digunakan, hanya ia dibatasi oleh kendala etika dan moral Islam. Maka istilah “kepuasan” pun mengalami transformasi pengertian dari “kepuasan tak terbatas” menjadi falah, dalam arti yang luas, dunia dan akhirat. Falah di akhirat adalah menjadi tujuan akhir dari proses di dunia secara terus-menerus. Dalam relasi tujuan akhir kepuasan duniawi dengan berbagai kerja dan usaha yang halal dan mampu meningkatkan kualitas hidup pada tingkat maksimal berdasarkan pada itqan dan ihsan untuk mencapai kebahagian hakiki di akherat (Q.S al-Qas}as} [28]: 77). Dengan demikian pengejaran sarana material di dunia dapat dimaksimalkan guna memaksimalkan pelaksanaan ibadah kepada Allah dengan lebih sempurna terealisasikan dalam institusi zakat, infaq, dan sedakah, yang dalam konsep Islam mampu memberikan peluang pada golongan yang lemah untuk berusaha, karena mereka memiliki hak yang melekat dalam harta benda si-kaya.224

224

Pemahaman lebih luas terhadap konsep zakat, infaq dan

shadaqah lihat Heri Junaidi dan Suyitno (ed), Fiqh Zakat Sumatera

173

Dari berbagai kajian tersebut dapat dipahami bahwa konsep efisiensi berkeadilan seperti tertuang dalam amandemen pasal 33 UUD 1945 dalam kajian pemikiran ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa para pengusung pemikiran tersebut adalah orang-orang muslim yang mampu mentransfer nilai-nilai syari‟at Islam kedalam ekonomi di Indonesia, seperti Mohammad Hatta, Sritua Arif, Mubyarto, dan Sri-Edi Swasono serta para pemikir ekonomi di lingkungan perguruan tinggi Agama Islam.

D. Perbandingan Nilai Efisiensi Berkeadilan

Seperti dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, bahwa efisiensi berkeadilan merupakan asas pengelolaan sumber daya yang harus mencapai pemerataan akses terhadap semua masyarakat dengan harga yang ekonomis dan terjangkau dan bertitik tolak pada nilai-nilai moral dan etika, dikelola dengan baik dan tepat guna, sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran untuk semua. Sehingga konsep efisiensi berkeadilan merupakan upaya pemberdayaan maksimal masyarakat berbasis persaudaraan dan kebersamaan yang tidak membuat seseorang sejahtera dengan membuat orang lain dirugikan. Hasil kajian produksi dan distribusi dalam studi ini (pendayagunaan kapital, hak dan kewajiban, kebersamaan dalam pengembangan sumber daya, kebebasan berusaha dan berkreatifitas, serta kemitraan) memperlihatkan perbedaan. Nilai-nilai efisiensi berkeadilan sebagaimana dimaknai dalam studi ini, tidak terlihat dalam wacana kapitalis. Pendekatan kapitalis sampai pada konstruk efisiensi yang membangun keuntungan sehingga perdagangan bebas, Selatan (Jogjakarta: Gama Media, 2004). Lihat juga Peraturan Menteri

Agama RI Nomor 4 tahun 1968 tanggal 15 juli 1968 tentang

pembentukan Badan/Amil Zakat; Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999;

Keputusan Direktorat Jenderal Binmas Islam dan Urusan Haji No.D/291

Tahun 2000 tentang petunjuk tehnis pengelolaan zakat; Keputusan

Menteri Agama nomor 373/2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 38 Tahun 1999.

174

investasi bebas, termasuk bebasnya kapital keluar masuk sebuah negara menjadi pendekatan dalam membangun efisiensi tersebut. Efisiensi ada bila berada dan dipergunakan melalui tangan perorangan yang mampu membangun dan mengelola, sehingga mendapatkan keuntungan maksimal, negara tidak boleh ikut campur dalam semua aktivitas ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan (profit), serta memberikan perhatian lebih banyak kepada manusia yang beretika dan manusiawi.

Sistem kapitalis bersandar pada kepemilikan individu, melepaskan pemikirannya dari kerangka nilai sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam berbagai aspek ekonomi dan kecemburuan sosial. Akibatnya kelompok ekonomi kapitalis menjadi penguasa menguatkan monopolistik (ihtikar), penimbunan (iktinâz), penarikan bunga (faidah) yang memberatkan kelompok ekonomi lemah. Teori, model dan sistem ekonomi kapitalis dijadikan alat oleh negara-negara maju melakukan eksploitasi kekayaan alam dan sumber daya manusia negara-negara berkembang melalui investasi dan bunga pinjaman.225

Efisiensi berkeadilan adalah konsepsi makro ekonomi sebagai transformasi dari konsepsi efisiensi pada tataran mikro ekonomi. Efisiensi berkeadilan adalah efisiensi sosial dalam mencapai keadilan sosial ekonomi pada tataran makro. Apabila efisiensi ekonomi terjadi pada titik optimun pada indefferent curve, maka efisiensi berkeadilan terletak pada optimum di dalam social indefferent curve. Demikian pula efisiensi, ekonomi pada tataran mikro terletak pada titik optimum perolehan laba usaha (titik optimum di mana marginal cost sama dengan marginal revenue atau MC=MR), maka efisiensi berkeadilan dicapai pada titik sesudah melampaui titik MC=MR dimana harga lebih murah dan laba perusahaan

225

Murasa Sarkaniputra, Adil dan Ihsan dalam Perspektif

Ekonomi Islam.

175

(kapitalistik) yang memproduksi lebih kecil226. Dalam bidang ekonomi wujud dari integralisme ini adalah berlakunya paham kebersamaan (mutualism) dan kekeluargaan (brotherhood) berikut kepentingan-bersama (mutual interest) yang menyertainya, ditempatkan pada kedudukan utama. Kolektivisme adalah representasi paham kebersamaan (apa yang dimaksudkan dengan brotherhood di atas bukanlah kinship atau kekerabatan). Ini artinya Indonesia menganut faham kolektifisme (kebersamaan). Indonesia menolak individualisme dan liberalisme. Dengan ruh kebersamaan itu Indonesia menegaskan kebersamaannya berdasar doktrin kebangsaan dan kerakyatan berkat munculnya”rasa bersama”227.

Status kapital yang dimiliki manusia hanya sebagai amanah (as a trust) dan ujian dari Allah Swt, dimana seseorang yang memiliki suatu barang pada hakekatnya memperoleh suatu titipan yang diamanatkan kepadanya untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sementara pandangan dunia dalam definisi ekonomi konvensional menempatkan Tuhan pada wilayah yang berbeda sama sekali dan tidak dapat disentuh oleh domain yang lain, yang terkait dengan masalah kemanusiaan dan alam semesta. Dalam bidang ekonomi, Dia (Tuhan) tidak ada campur tangan apapun dalam urusan manusia, terutama menyangkut persoalan materi. Oleh karenanya, pengejaran materi merupakan standar rasionalitas dalam definisi ilmu ekonomi sekular,

226

Sri-Edi Swasono, Kelengahan Kultural dalam Pemikiran

Ekonomi: Pancasila, Pasal 33 UUD 1945 Koperasi Entrepreneuship-

Koorperatif (Jakarta: Bappenas, 2011), 9. Ada empat buku Sri-Edi

Swasono menggambarkan pembelaannya kepada ekonomi rakyat ini dan

ketegasannya dalam menolak neoliberalisme, yakni Ekspose Ekonomika

(Pustep-UGM, Maret 2010), Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial

(Jakarta: Perkumpulan PraKarsa, April 2010), Kebersamaan dan Asas

Kekeluargaan (Jakarta: UNJ Press, Agustus 2005), Kembali ke Pasal 33

UUD 1945 Menolak Liberalisme (Penerbit Yayasan Hatta, Juli 2010). 227

Sri-Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan

Sosial: dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke the End of Laissez-

Faire.

176

yang oleh Adam Smith dan diikuti pula oleh Alfred Marshall diformulasikan sebagai the wealth atau well-being, yaitu kesejahteraan; dan oleh Lionel Robbins sebagai the means, sarana dan sekaligus, dengan nilai yang mungkin lebih tinggi, sebagai the ends atau tujuan.228

Perbedaan dengan prinsip ekonomi kerakyatan maupun ekonomi Islam terletak pada prinsip kesejahteraan dan pemberdayaan. Kapital diberlakukan untuk memaksimalkan kegunaan dan distribusi dari seluruh sumber dan potensi dunia secara rasional baik itu fisik, mental, maupun spiritual dan pembentukan tata tertib sosial humanistis yang harmonis, serta keadilan merata. Secara normatif landasan ideal sistem ekonomi kerakyatan adalah Pancasila dan UUD 1945. Hal ini berarti bahwa keadilan menjadi syarat utama, dan Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya secara tegas mengamanatkan bahwa asas dan sendi perekonomian nasional harus dibangun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan.229 Hal ini berarti pula, bahwa perekonomian nasional harus dibangun berdasar demokrasi ekonomi, di mana kegiatan ekonomi pada intinya dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam doktrin ekonomi Islam, efisiensi berkeadilan memberikan sinyal bahwa segala sesuatunya adalah milik Allah, manusia diberi hak untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sebagai Khalifatullah atau pengemban amanat Allah, untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya dari barang-barang ciptaan Allah.

228

Hasan, Zubair, “Profit Maximization: Secular versus Islamic”

dalam Sayyid Taher et.al., Reading in Microeconomics: an Islamic

Perspective (Kuala Lumpur: Longman Malaysia, 2000). 229

Lihat Sri-Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan

Sosial: dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke the End of Laissez-

Faire; As‟ad Said Ali, Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan

Berbangsa (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009).

177

Upaya pemberlakuan tersebut diberikan batasan-batasan, sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Status kekhalifahan berlaku umum untuk setiap manusia, namun tidak berarti selalu punya hak yang sama dalam mendapatkan keuntungan. Kesamaan hanya dalam kesempatan, dan setiap individu dapat menikmati keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia, sehingga aktifitas produksi dan distribusi yang diberlakukan disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya, dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial.

Sistem kapitalisme dan sosialisme berbasis bebas nilai atau keadaan yang netral, jelas hal itu karena mereka tidak mengakui nilai-nilai moral dan etika, dengan memusatkan kepentingan segala sesuatu daam kehidupan ekonomi menurut tolak ukur kebendaan semata. Sebaliknya, nilai atau etika merupakan pandangan pokok sistem ekonomi Islam atau Islam secara keseluruhan. Ilmu ekonomi Islam dapat digambarkan sebagai ilmu ekonomi yang bernuansa keagamaan (religious economics), dan ilmu ekonomi yang beretika (ethical economics). Sehingga dalam anggapan dasar analisisnya ilmu ekonomi Islam didasarkan pada pengertian manusia yang beretika (ethical man) dan tidak pada pengertian manusia ekonomi (economic man), sebagaimana dalam kapitalisme atau prinsip manusia yang berkelompok (social cogwheel) dalam sosialisme. Oleh karena itu, ilmu ekonomi Islam didasarkan pada sendi-sendi etika yang jelas dengan memberikan perhatian lebih banyak kepada manusia yang beretika dan manusiawi.

Dalam konsep ekonomi Islam, efisiensi berkeadilan dari aspek kapital ketika misalnya, tidak dijadikan sebagai lahan untuk memperkaya diri sendiri. Modal tetap pada umumnya dapat disewakan. Penyewaan yang efisien berkeadilan adalah untuk membantu kesejahteraan orang lain sementara pemikiran kapitalis berupaya untuk meningkatkan nilai sewa setiap saat dengan niat

178

keuntungan pribadi. Ekonomi kerakyatan maupun ekonomi Islam berdasarkan pada konsep ijarah yang bernilai kemitraan (patnership) dan bukan hanya sekedar keuntungan (utility).230 Artinya, efisiensi juga perlu dalam berbagai konteks sementara sumber-sumber daya tidak boleh disia-siakan atau disalahgunakan, karena adanya pertanggungjawaban kepada Tuhan. Pertanggungjawaban ini berlaku bagi semua sumber daya yang dipergunakan untuk membantu memaksimalkan kesejahteraan manusia. Pertanggungan ini berlaku bagi sumber-sumber daya langka atau melimpah, mengandung biaya atau gratis.231

Titik perbedaan yang terlihat pada ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam dalam memaknai konsep efisiensi berkeadilan. Konsep ekonomi kerakyatan yang ditegaskan dalam UUD 1945 belum memiliki nilai dasar yang tegas bagaimana memberlakukan ekonomi bebas riba yang dikembangkan adalah social capital (modal sosial), sementara ekonomi Islam dengan tegas melarang konsep riba. Sehingga perdebatan sekitar boleh dan tidak bolehnya bunga masih menjadi perdebatan di dunia ekonomi kerakyatan. Pertama, kelompok yang membolehkan bunga. Mereka yang membolehkan bunga bank berpijak pada: (a) teori abstinence, yaitu bahwa kreditor menahan diri, atau menangguhkan keinginan memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jika peminjam menggunakan uang untuk memenuhi keinginan pribadi, ia dianggap wajib membayar sewa atas uang yang dipinjamkannya. Sama halnya dengan membayar sewa terhadap sebuah rumah, perabotan, maupun kendaraan; (b) bunga sebagai imbalan sewa; (c) faktor produktif dan konsumtif sebagai pembolehan bunga; (d) opportunity cost,

230Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics: Ekonomi

Syari‟ah bukan Opsi tapi Solusi. 231

M. Umer Chepra, Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah

Tinjauan Islam (the Future of Economics: an Islamic Perspective),

terjemahan Ikhwan Abidin Basri.

179

didasarkan pada alasan bahwa kreditor berhak menikmati keuntungan terkait langsung dengan besar kecilnya waktu; (e) fungsi modal dalam produksi sangatlah penting; (f) teori nilai uang pada masa mendatang lebih rendah dibanding masa sekarang; (g) inflasi.

Kedua, kelompok yang melarang bunga. Mereka yang berkeyakinan untuk mengharamkan riba disebabkan: (a) bunga menumbuhkan sikap egois, bakhil dan berwawasan sempit, cenderung bersikap tidak mengenal belas kasih. Maududi memberikan analisa psikologis, bahwa praktek pembungaan uang menjadikan seorang malas untuk menginvestasikan dananya dalam sektor usaha; (b) bunga adalah bagian dari hidup ribawi; (c) secara sosial, institusi bunga merusak semangat berkhidmat kepada masyarakat, menghancukan solidaritas dan kepentingan yang akan membawa kepada perpecahan; (d) bunga membawa kepada kezaliman ekonomi, dan merendahkan standar kehidupan masyarakat; (e) bunga menimbulkan kecemasan bagi individu yang malah menghancurkan efesiensi kerja mereka. Sebab, setiap hari dia selalu berpikir pada suku bunga pinjamannya; (f) dengan bunga menimbulkan monopoli sumber dana.232 Penegasan tersebut penting, sebab efisiensi dalam konsep ekonomi Islam mengenai persoalan sirkulasi keuangan sangat penting. Jika seseorang meminjam uang untuk pengembangan usaha, maka ia menanggung utang sebesar jumlah yang digunakan dan harus mengembalikan dalam jumlah yang sama (mithl), bukan substansinya.

232

Haque, Riba: The Moral Economy of Usury, Interest, and

Profit (Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed and CO, 1995); Fahrul Ahsan,

“on the Nature and Signifance of Banking without Interest”, Bangladesh

Bank Bulitten, vol. 56, February 2007, 9-11; dan tanggapan masalah

bunga bank oleh Anwar Qureshi, Islam and the Theory of Interest

(Lahore: tp, 2000) dan Muhammad Syafei Antonio, Bank Syari‟ah:

Sebuah Pengenalan Umum. Hasibuan, S., Case Study of Muslim-

managed Organizations, the Case of Indonesian Development Agenda

(Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Al Azhar 2006), acceed www.

uai.ac.id.

180

Modal memiliki return on capital bila dikembangkan dalam bentuk akad mud}ara>bah atau dipinjamkan (qard}), tetapi tidak diperbolehkan pengembaliannya melebihi pokoknya. Kelebihan demikian masuk dalam kategori riba. Karena itu Islam melarang berkembangnya riba dalam dunia perekonomian. Ini juga ditegaskan dalam musyarakah dengan capital return-nya dalam bentuk bagian dari laba (profit). Mudarabah atau dalam istilah ekonomi dikenal dengan trust financing atau trust investment233 menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia itu mempunyai kekurangan yang memerlukan orang lain sebagai patner atau mitra, kekurangan tersebut tidaklah manusia disuruh untuk bersifat fatalis, menerima apa adanya tanpa mau berusaha. Oleh karenanya Mudarabah merupakan salah satu jalan untuk berbuat atas kekurangan yang dimiliki dan kelebihan yang dipunyai orang lain, ataupun sebaliknya. Hal tersebut memperlihatkan efisiensi berkeadilan yang tegas dalam konsep ekonomi Islam, merealisasikan kesejahteraan untuk semua dalam cara yang seimbang dan adil.

Chapra merangkum nilai-nilai efisiensi berkeadilan, yaitu: Pertama, suatu kerugian atau pengorbanan privat dapat ditimpakan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik, dan suatu mas}lahat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk merealisasikan mas}lahat yang lebih besar. Kedua, suatu kerugian yang lebih besar dapat digantikan oleh kerugian yang lebih kecil. Kemas}lahatan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan daripada kemas}lahatan minoritas yang lebih sempit; kemas}lahatan publik harus dikedepankan daripada kemas}lahatan privat. Ketiga, penghapusan kesulitan dan bahaya harus

233

Lihat Karnaen A. Perwataatmadja, Membumikan Ekonomi

Islam di Indonesia (Jakarta: Usaha Kami, 1996); Muhammad Syafi‟i

Antonio, Bank Syari‟ah: Suatu Pengenalan Umum. Lihat juga Abdul

Ha>mid Mahmu>d al-Ba‟ly, al-Madkha>l li al-Fiqhi al Banu>k al-

Isla>miyah (Cairo: al-Ma‟had al-Dauli li al-Bunu>k wa al-Iqtis}a>di al-

Isla>miah, 1983).

181

didahulukan daripada mendapatkan kemas}lahatan. Keempat, bahaya harus dihilangkan sejauh mungkin.234

Semua kaidah ushul di atas jelas bertentangan dengan konsep optimum pareto, yang tidak mengakui solusi apapun yang menuntut pengorbanan dari pihak sekelompok kecil (orang kaya) untuk meningkatkan kesejahteraan jumlah yang lebih banyak (orang-orang miskin). Dengan demikian, penggunaan sumber-sumber daya yang paling efisien ditentukan berdasarkan maqas}id. Setiap penggunaan yang menggagalkan realisasi maqas}id harus dipandang sebagai kesia-siaan dan in-efisiensi. Dalam paradigma Islam, perilaku seperti ini tidak hanya akan merusak sumber-sumber daya yang telah disediakan oleh Allah sebagai suatu bentuk amanah, melainkan juga menimbulkan ketidakadilan kepada para konsumen. Meskipun usaha mempertahankan harga pada tingkat sekarang tidak dapat membuat konsumen menjadi lebih buruk, namun barang-barang itu dapat dibuat menjadi lebih bermanfaat, jika kelebihan output tersebut tidak dihancurkan, harga akan turun atau kelebihan itu dapat dibagikan kepada orang-orang miskin. Begitu juga, waktu dan energi yang dipergunakan untuk s}alat dan berpuasa akan nampak sia-sia, jika dipandang menurut kerangka materialisme, karena hal itu akan menyebabkan kerugian, meskipun tidak selalu, penurunan output sehingga menghambat maksimalisasi output dan laba. Namun, jika dipandang dari sudut kontribusi si kaya yang akan dapat menciptakan character building, dan peningkatan spiritual, serta kesejahteraan manusia, maka s{alat dan puasa sesungguhnya memiliki keunggulan positif.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan efisiensi berkeadilan dalam perspektif ekonomi kapitalis, ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam. Pertama, efisiensi berkeadilan dalam ekonomi kapitalis dimunculkan dalam konstruk bebas nilai, tanpa intervensi pemerintah,

234

M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah

Tinjauan Islam.

182

orientasi pasar bebas, dan kemitraan dibangun untuk mendapatkan keuntungan maksimal orang perseorangan. Kedua, ekonomi kerakyatan dalam konstruk kebersamaan, kemandirian, keseimbangan, dibatasi dengan peraturan dan perundang-undangan dalam mengatur pasar, sehingga rakyat yang berdaulat dan bukan pasar yang berdaulat. Sementara aktifitas kemitraan terutama dalam pengembangan usaha masih mengggunakan mekanisme sistem bunga; Ketiga, ekonomi Islam didasarkan pada nash dan fiqh muamalah, adanya keseimbangan pasar, negara, dan individu, dan menuju kesejahteraan bersama melalui prinsip bagi hasil (non ribawi). Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahatera. Dengan demikian dalam ekonomi Islam, manusia dan faktor kemanusiaan merupakan faktor utama. Faktor kemanusiaan dalam ekonomi Islam terdapat dalam kumpulan etika, yang ada pada Al-Qur‟an, hadist serta ijma para ulama yang mencakup etika, kebebasan, kemanusian, keadilan, sikap moderat dan persaudaraan sesama manusia. Etika Islam menjajarkan dan mengajukan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong dan menjauhi sikap iri, dengki dan dendam.

Konsep Ekonomi Pancasila dan ekonomi kerakyatan maupun termasuk demokrasi ekonomi termasuk istilah Efisiensi Berkeadilan dalam amandemen pasal 33 UUD 1945 dengan varian yang dibangun didalamnya di pengaruhi nilai-nilai Islam. Hal tersebut tidak lepas dari para pengusung adalah ekonom ekonom muslim seperti Mohammad Hatta, Mubyarto, Sritua Arief, Sri-Edi Swasono. Kajian disertasi ini mengarah pada instrumental dalam wilayah fiqh muamalah maliyah dan muamalah ma‟daniyah seperti konsep mud}arabah, musharakah, etika akhlak ekonomi yang dikaji oleh pemikir-pemikir muslim. Sehingga semakin menguatkan konsep efisiensi berkeadilan dalam amandemen pasal 33 UUD 1945.

PRODUK USAHA BERASAS KEKELUARGAAN

Dalam bab ini menunjukkan nilai-nilai efisiensi berkeadilan

berdasarkan hasil penelaahan pada bab-bab sebelumnya

yang terjadi dan berkembang pada usaha songket

Palembang sebagai salah satu usaha kecil objek studi.

Observasi tidak terstuktur untuk mencari gambaran awal,

wawancara mendalam untuk mencari informasi, studi

literer untuk mencari data. Responden dan informan

kunci dari pengrajin dan perajin songket dipilih secara

purposive, dikembangkan dengan metode snowball.

Observasi dan wawancara dilakukan secara bertahap antara

tanggal 22 September hingga 18 Oktober 2010. Sebagai

penegasan ulang indikator adanya efisiensi berkeadilan

seperti dijelaskan bab sebelumnya adalah: (1) semua

aktifitas usaha songket terbangun sebuah jaringan

kebersamaan (ukhuwah); (2) berorientasi pada solidaritas

kerja; (3) keuntungan tidak terfokus pada orang perseorang;

(4) kemitraan yang sama-sama menguntungkan dan

memberdayakan; (5) keikutsertaan usaha songket dalam

program pembangunan lokal dan nasional.

A. Karakteristik Usaha

Memaknai songket sebagai sebuah produk dapat

didasarkan akar budaya songket itu sendiri. Usaha songket

adalah salah satu aktifitas kerajinan tradisional masyarakat

Ketiga

186

187

di Indonesia yang sudah dikenal sejak zaman pra sejarah1

yang berhubungan pula dengan sejarah pertenunan di

Indonesia. Hal tersebut bisa dibaca ketika tanaman kapas2

sudah dikenal dan mampu dibuat menjadi benang.

Sejarawan Robyn dan Maxwell menulis ”…tradisi tenun

sutra dan songket dibawa oleh pedagang Cina dan India

yang menguasai perdagangan Asia Tenggara melalui selat

Malaka dan pelabuhan-pelabuhan Sumatera dan pantai

utara pulau Jawa sekitar abad VII-XV”.3 Selanjutnya

berkembang dalam ranah pertekstilan dari industri rumahan

tahun 1929, dimulai dari sub-sektor pertenunan (weaving)

dan perajutan (knitting) dengan menggunakan alat Textile

Inrichting Bandung (TIB) gethouw atau yang dikenal

1Sejarah kapas dimulai di negara asal India selama hampir 5000

tahun yang lalu. India menjadi produsen kapas terkemuka dalam

beberapa ribu tahun. Selama 300 SM, ketika pasukan Macedonia

dipimpin oleh Alexander Agung melewati Indonesia dalam perjalanan ke

Persia. Lihat Steve Mull, The Cotton History (Kansas City: Walsworth

Publishing Company); A. Widyamartaya, Manusia Kain Kapan

(Jogjakarta: Kanisius, 2006); lihat juga Sulistiyo dan Agnes Mawarni,

Kapas: Kajian Sosial-Ekonomi (Yogyakarta: Adity Media, 1991). 2Kapas adalah serat yang dihasilkan oleh tanaman kapas

(gossypium hirsutum ) tanaman kapas ini mempunyai banyak spesies,

diperkirakan berjumlah 30-40 spesies yang tersebar di seluruh belahan

dunia dari daerah yang beriklim tropis hingga subtropis. Sedangkan yang

paling banya digunakan untuk produksi pakaian, adalah tanaman kapas

jenis gossypium hirsutum yang tingkat penggunaanya mencapai 90% dari

produksi kapas di dunia. Republik China adalah produsen kapas terbesar,

disusul kemudian India, Amerika Serikat, Pakistan, hingga Syria. Lihat

Stephen H Yafa, Cotton: the Biography of a Revolutionary Fiber (New

York: Penguin Books, 2005); Jane Bingham, Science and Technology

(Chicago: Raintree, 2006). 3Robyn Maxwell, Textiles of Southeast Asia: Tradition, Trade

and Transformation (Singapore: Periplus, 2003). Lihat juga Sayyed

Hossein Nasr and Oliver Leaman, Routledge History of World

Philosophies (USA and Canada: Rouldge, Inc, Vol.1, 2002); Michael

Mass, Readings in Late Antiquity: a Sources Book (USA and Canada:

Rouldge, Inc, 2000).

188

dengan nama Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), yang

diciptakan oleh Daalennoord pada tahun 1926 dengan

produknya berupa tekstil tradisional seperti sarung, kain

panjang, lurik, stagen (sabuk), dan selendang.

Penggunaan ATBM mulai tergeser oleh Alat Tenun

Mesin (ATM) yang pertama kali digunakan pada tahun

1939 di Majalaya-Jawa Barat disaat daerah tersebut

mendapat pasokan listrik pada tahun 1935.4 Aktifitas

ATBM dengan fasilitas tersebut tetap menjadi andalan

dalam produksi pertenunan. Hal tersebut tidak lepas dari

perjalanan sejarah bangsa Indonesia, dimana kreativitas

pemintalan benang di Indonesia bukanlah aktifitas yang

baru bagi masyarakat muslim, lama sebelum proses

pertenunan di Indonesia dan diberbagai wilayah lain di

dunia. Di samping itu, sejarah membuktikan bahwa aktifitas

4Tahun 1960-an, sesuai dengan iklim ekonomi terpimpin,

pemerintah Indonesia membentuk Organisasi Perusahaan Sejenis (OPS)

yang antara lain, seperti OPS Tenun Mesin; OPS Tenun Tangan; OPS

Perajutan; OPS Batik. Sejarah pertekstilan kemudan mencatat bahwa

pertengahan tahun 1965-an, OPS dan GPS dilebur menjadi satu dengan

nama OPS Tekstil dengan beberapa bagian menurut jenisnya atau sub-

sektornya, yaitu pemintalan (spinning); pertenunan (weaving); perajutan

(knitting); dan penyempurnaan (finishing). Menjelang tahun 1970,

berdirilah berbagai organisasi seperti Perteksi; Printer‟s Club (kemudian

menjadi Textile Club); perusahaan milik pemerintah (Industri Sandang,

Pinda Sandang Jabar, Pinda Sandang Jateng, Pinda Sandang Jatim), dan

Koperasi (GKBI, Inkopteksi). Tanggal 17 Juni 1974, organisasi-

organisasi tersebut melaksanakan Kongres yang hasilnya menyepakati

mendirikan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), dan sekaligus menjadi

anggota API. Lihat Chamroel Djafri, Gagasan Seputar Pengembangan

Industri dan Perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil (Jakarta: Asosiasi

Pertekstilan Indonesia (API) dan Cidesindo, 2003); Gunadi, Pengetahuan

Dasar tentang Kain-kain Tekstil dan Pakaian Jadi (Jakarta: Yayasan

Pembinaan Keluarga UPN Veteran, 1984); sebagai perbandingan lihat

juga Benny Soetrisno, Perspektif dan Tantangan Industri Tekstil

Nasional Pasca Kuota, Implikasi dan Urgensinya terhadap Perbankan

(Jakarta: Asosiasi Pertekstilan Indonesia [API], 2004).

189

pemintalan benang menjadi salah satu simbol sejarah

peradaban Islam terutama di era zaman kekhalifahan. Para

sejarawan mengungkapkan bahwa industri tekstil menjadi

salah satu pendorong bergeraknya roda perekonomian dunia

Islam.

Para sejarawan mengungkapkan, pada masa

kekhilafahan Turki Usmani dikenal ‟peradaban tekstil‟,

terjadi investasi besar-besar di sektor industri tekstil (wol,

linen, katun dan sutera). Tekstil pun industri menjadi

andalan pada era tersebut. Pada abad ke-12 M, industri

tekstil telah berkembang pesat di wilayah Andalusia,

terutama sentra produksi wol dan sutera Islam.5 Sejarah

penemuan mesin pemintalan, terutama mesin pemintal

sutera yang lebih maju dengan negara lain pada saat itu

membuktikan bahwa kreativitas pemintalan benang dan

industri tekstil menjadi salah satu aset penting dalam

perkembangan perekonomian Islam di dunia muslim.6

Seiring dengan sejarah kapas, pemintalan dan

pertekstilan, Indonesia kemudian menjadikan pula simbol

5Di saat dunia Barat belum mengenal cara membuat katun dan

sutera. Berkat kualitas dan keunggulannya, industri tekstil umat Islam ini

ternyata mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap Barat. Hal itu

dibuktikan banyaknya kata-kata Arab dan Islam untuk tekstil ditemukan

dalam bahasa-bahasa Eropa, seperti damask, muslin, mohair, sarsanet,

tafffeta, dan tabby. Berkembangnya industri tekstil di dunia Islam

ternyata ditopang oleh peralatan dan teknologi yang maju. Saat itu,

peradaban Islam telah menguasai beragam peralatan yang digunakan

industri tekstil, seperti alat pemintal, alat tenun, dan teknologi yang

digunakan pada tahap akhir pembuatan tekstil. Lihat Murice Lombard,

the Golden Age of Islam (New York: Markus Wiener Publishers, 2003). 6Selain berfungsi untuk memintal, alat itu juga berperan penting

bagi perkembangan teknik mekanik. Roda pemintal diperkenalkan bangsa

Arab dalam masa kejayaan Sisilia dan Spanyol. Bersamaan dengan

pengetahuan kulturasi sutera, dan cara penggunaan mesin pemintal

benang dari beberapa buah kokon menjadi helai benang yang kuat. Lihat

Ahmad Yusuf Hasan dan Donald Routledge Hill, Islamic Technology: an

Illustrated (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).

190

kapas salah satu lambang Negara Republik Indonesia yang

mencerminkan kemakmuran masyarakat.7 Indonesia juga

memiliki ragam tenun terbanyak di dunia dengan populasi

pengrajin tenun tersebar di 33 provinsi, yang

konsentrasinya dan sebaran utamanya ada 19 provinsi,

yakni: Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jambi,

Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa

Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, Bali,

Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan.

Diantaranya usaha kerajinan tenun songket yang merupakan

seni tenun asli budaya melayu Indonesia, baik itu melayu

Aceh, melayu Deli Medan, melayu Riau, melayu Jambi,

melayu Sumatera Barat, melayu Palembang, melayu

Bengkulu, melayu Nusa Tenggara dan seluruh Puak Melayu

Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Hal tersebut dilihat dari ketuaan Kerajaan Suku

Melayu Indonesia dibandingkan kerajaan suku melayu

negara lain. Dalam sejarahnya, songket yang dijuluki “ratu

tenun songket (queen of woven cloth)” secara umum

merupakan perpaduan benang sutera Tionghoa dan dengan

benang emas dan perak dari India, yang mana kedua suku

tersebut menjalin perdagangan dengan suku Melayu,

dengan titik temu di pesisir pantai timur pulau Sumatera,

dan umumnya mereka berlabuh di Pulau Bintan.8 Gabungan

sutera Tionghoa dengan benang emas dan perak India lah

yang dijadikan tenunan songket oleh suku Melayu.9

7Edi Sigar, Buku Pintar Budaya Bangsa Nusantara (Jakarta:

Penerbit AMA, 2000); Sartono Kartodirdjo, 700 Tahun Majapahit, 1293-

1993: Suatu Bunga Rampai (Surabaya: Dinas Pariwisata Daerah, Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Timur, tt); Burhanuddin Salam, Filsafat

Pancasilaisme (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, tt). 8Ki Agus Zainal Arifin, Songket Palembang: a Resplendent

Tradition Woven with Devout Passions (Jakarta: Dian Rakyat, 2006). 9Menurut sejarah Melayu, sebelum Kerajaan Melayu Singapura,

Melaka, Johor, Riau dan Siak Indrapura; di Kepulauan Riau telah berdiri

191

Sumatera Selatan sebagai pusat wilayah usaha

songket dengan ibukota Palembang10. Sumatera Selatan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Bintan. Pusat kerajaannya

berada di Pulau Basar yang kemudian terkenal dengan nama Pulau

“Bintan”. Pulau ini pada mulanya dihuni oleh pendatang dari berbagai

daerah, bahkan ada yang dari Kamboja dan India. Disebabkan keadaan

letaknya yang baik untuk lalu lintas perdagangan di Selat Melaka,

menyebabkan negeri ini cepat berkembang. Dengan demikian, budaya

Malaysia jauh lebih muda daripada budaya melayu Indonesia, sehingga

tidak mungkin budaya Indonesia berasal dari budaya Malaysia. Situs-

situs sejarah pun membuktikan hal ini. Tari Pendet (karya Wayan Rindi

yang bermula dari tarian suci di pura-pura Bali), keris, batik, angklung,

wayang, reog, dan seluruh budaya Indonesia itu memang berasal dari

tanah kedaulatan Indonesia. Karena itu, songket merupakan warisan

budaya Indonesia yang tidak dapat diklaim oleh negara manapun. Lihat

Supartono Widyosiswoyo, Sejarah Seni Rupa Indonesia, jilid 2 (Jakarta:

Universitas Trisakti, 2001); Suwita Kartiwa, Tenun Ikat: Ragam Kain

Tradisional Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007); lihat

juga Siti Zainon Ismail, Tekstil Tenunan Melayu: Keindahan Budaya

Tradisional Nusantara (Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka,

Kementerian Pendidikan, 1994). 10

Kota Palembang berasal dari kata “limbang” yang berarti

membersihkan dan memilih suatu benda dalam air untuk diambil dan

dipergunakan, dalam hal ini dimaksudkan adalah melimbang biji emas

yang baru diperoleh dari dalam tangah. Konon kabarnya di muara Sungai

Ogan, mata pencarian penduduk sekitarnya adalah melimbang, maka

tempat itu kemudian disebut dengan “pelimbang” kemudian diucapkan

dengan kata-kata “Palembang” sampai sekarang. Ada juga yang

mengartikan Palembang dengan asal kata “lembeng” (bahasa yang

menyebut genangan air) yang kemudian ditambah dengan awalan “pa”

(sebagai kata penunjuk tempat, sehingga terjadi kata “pa lembeng‟‟

dengan arti, kota yang selalu tergenang air atau di lembeng air. Legenda

rakyat ini dapat dihubungkan dengan data sejarah munculnya Kerajaan

Sriwijaya. Dari kronik-kronik Cina yang diterjemahkan W.P.Groenerveld

tahun 1876, diperoleh data bahwa sejak abad ke-empat belas ada suatu

negeri atau kerajaan di laut Selatan yang disebut “san-fo-shi” yang

disamakan dengan Palembang. Sanfoshi berarti kerajaan Sriwijaya.

Disebut juga dalam tulisan Cina “Chau-Ju-Kuan” (1225) menyebutkan

dengan “Pa-Lin-Fong”, begitu juga pada tulisan “Wang-ta-Yuan”, yang

berjudul “Toi-ichi-Lio (1349-1350),dan catatan perjalanan Ying-Ysi yang

ditulis Ma-huan, yang selalu menyebut dengan kata Po-Lin-Pang. Pola

192

adalah wilayah yang berbatasan dengan Jambi, Bengkulu,

dan Lampung.11 Sungai Musi merupakan pusat dari sungai-

sungai kecil sekitarnya. Seperti, sungai Kikim, sungai

Kelingi, sungai Lakitan, sungai Rawas, sungai Lematang,

sungai Enim, sungai Ogan, sungai Komering, dan sungai

Banyuasin. Sungai-sungai tersebut merupakan alat

transfortasi dari pusat kesultanan di daerah pedalaman yang

kaya dengan berbagai hasil bumi. Di samping sungai,

Sumatera Selatan memiliki danau, yaitu danan Ranau dan

Danau Teluk Gelam. Kota Palembang sebagai ibukota

propinsi Sumatera Selatan merupakan bandar yang letaknya

sangat strategis, terletak di kedua tepi sungai musi yang

dalam, yang sibuk dengan jalur perdagangan dalam dan luar

negeri. Penduduk Sumatera Selatan dibedakan atas

penduduk asli dan pendatang, baik dari Arab (datang tahun

pemukiman dan bentuk rumah adat di Palembang cukup memberikan

keunikan sendiri. Pembelahan sungai musi yang disetiap bantaran sungai

dibuat pemukiman yang dibangun diatas tiang tinggi menghadap ke arah

sungai. Biasanya arah Timur dan Selatan merupakan arah yang paling

dikehendaki dalam pendirian rumah di tanah Sriwijaya, sedangkan arah

Barat dan Utara merupakan arah yang dihindari, karena dipandang

kurang sehat. Sebagian lain mendirikan bangunan di atas permukaan air,

sehingga ketinggian bangunan menurutkan ketinggian air. Beberapa

istilah nama untuk rumah dikenal rumah rakit, restoran apung. Propinsi

Sumatera Selatan terdiri dari 8 kabupaten dan 4 kota yang terdiri atas 143

kecamatan dan terbagi dalam 280 kelurahan/desa dengan luas wilayah

seluruhnya 97.159.321 km. Lihat Anonimus, Penemuan Hari Jadi Kota

Palembang (Palembang: Humas Pemda Kotamadya Palembang, 1973);

Jalaluddin, Petunjuk Kota Palembang dari Manua ke Kotamadaya

(Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tk-II, 1992); lihat

juga Latifah Ratnawati, “Kebudayaan Palembang”, dalam Achdiati

Ikram, Jati Diri yang Terlupakan: Naskah-Naskah Palembang

(Palembang YANASSA, 2004).

193

1690), Cina (datang tahun 1720), Hindustan (datang tahun

1800, dan Eropah (mulai VOC muncul).12

Sumatera Selatan dibagi dalam dua golongan:

golongan priyayi dengan tiga tingkatan, yaitu: Pangeran,

Raden dan Masagus; golongan kedua adalah rakyat. Pada

masa Kesultanan Palembang Darussalam tempo dulu

menjadi dalam tingkatan, yaitu: Kemas, Kiagus, dan rakyat

kebanyakan.13 Golongan rakyat kebanyakan dibagi atas:

Miji, Senan, dan Budak. Untuk beberapa daerah kabupaten

sebutan panggilan macam sebutan seperti klawai, puyang

dan sebagainya. Tingkatan-tingkatan ini akan berhubungan

erat dengan pola dan bentuk kain songket Palembang14.

12

Yudhy Syarofie, Legenda Tepian Musi (Palembang: Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan, Kegiatan Pengelolaan Kelestarian dan

Pembinaan Nilai Budaya, Sumatera Selatan, 2008); Kiagus Zainal Arifin,

“Negeri di Tepi Sungai Musi”, dalam Songket Palembang: Indahnya

Tradisi di tenun Sepenuh Hati (Songket Palembang: a Resplendent

Tradition Woven with Devout Passions (Jakarta: Dian Rakyat, 2006). 13

Zulyani Hidayah, Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia

(Jakarta: LP3ES, 1996); Bambang Budi Utomo, Pertanggalan dan

Arsitektur Bangunan Gedingsuro (Jakarta: Badan Pengembangan

Kebudayaan dan Pariwisata, Deputi Bidang Pelestarian dan

Pengembangan Kebudayaan, Bagian Proyek Penelitian dan

Pengembangan Arkeologi, 2002); K.O.H Gadjahnata; Sri-Edi Swasono,

Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan (Jakarta: Penerbit

Universitas Indonesia, 1986); Slamet Muljana, Runtuhnya Kerajaan

Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara

(Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005). 14

Secara khusus tidak ditemukan mengapa pengucapan kata

songket di wilayah Sumatera Selatan dengan kata songket Palembang.

Namun peneliti menilai bahwa kata songket yang ditambah dengan

Palembang disebabkan eksistensi Palembang yang merupakan ibukota

Palembang, dan lebih dikenal dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain

disekitar Sumatera Selatan. Sama seperti kata “duku Palembang”

walaupun sebenarnya produksi dari kabupaten Komering, atau “durian

Palembang”, walaupun produksi tanamannya berasal dari Muara Enim,

Musi Banyu Asin, Lahat. Lihat juga Yudhy Syarofy, Ketika Biduk

Membutuhkan Dermaga: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian

194

Secara umum songket dari kata sangko yang berarti

saat pertama orang menggunakan hiasan kepala. Dapat juga

dipahami dengan bahwa songket ucapan bahasa dari kata

tusuk dan cukit yang kemudian disingkat menjadi suk-kit,

selanjutnya berubah menjadi sungkit dan disebut kemudian

oleh orang-orang Palembang dengan nama songket.15 Asal

mula teknik tenun tersebut diilhami oleh sarang laba-laba

yang dikembangkan dengan berbagai eksperimen, hingga

penguasa Mesir di tahun 2500 SM memerintahkan

rakyatnya untuk membuat bentuk yang serupa dalam

membuat busana para bangsawan pada saat itu. Pada

perkembangan selanjutnya, tenun ikat mulai diperkenalkan

pula ke Eropa sekitar tahun 1880 oleh Hein dengan nama

ikatten. Sejak itu nama “ikat” menjadi populer di manca

dan Pemanfaatan Warisan Budaya (Palembang: Balai Arkeologi

Palembang). Lindawati, “Songket: Simbol Kekuatan Budaya Lokal,”

Tesis (Malaysia: Universitas Kebangsaan Malaysia, 2004). Sebagai

perbandingan dapat dilihat Suwati Kartiwa, Kain Songket Indonesia

(Jakarta: Djambatan, 1996); Haziyah Hussin, “Peranan Songket dalam

Perkawinan Melayu: Golongan Istana dan Rakyat Biasa,” dalam Jurnal

Arkeologi Malaysia, Bilangan 17-2004, KDN PP 6026/10/03. 15

Sukanti, Tenun Tradisional Sumatera Selatan (Palembang:

Departemen Pendidikan Nasional, 2000), 23. Secara umum data sejarah

menjelaskan bahwa sejak zaman neolitikum, di Indonesia pada umumnya

dan Palembang pada khususnya telah mengenal ragam hias. Hal tersebut

dapat diketahui dari penemuan gua, peralatan pertanian, dan peralatan

rumah tangga yang terbuat dari bahan batu, kayu, logam dan tekstil. Pada

masa itu, hiasan tidak hanya merupakan suatu keindahan yang

dipergunakan sebagai hiasan an sich, tetapi memberi kandungan makna

yang sesuai dengan pengetahuan dan kepercayaan dan upacara ritual.

Karenanya, usaha tenun terutama tenun songket di tanah Sriwijaya

menjadi bagian dari penggalian nilai-nilai seni artistektur dan budaya

masyarakat. Lihat Suwati Kartiwa, Kain Songket Indonesia (Jakarta:

Djambatan, 1996); Kiagus Zainal Arifin, Songket Palembang: Indahnya

Tradisi di Tenun Sepenuh Hati (Songket Palembang: a Resplendent

Tradition Woven With Devout Passions).

195

negara sebagai sebuah istilah internasional untuk menyebut

jenis tenunan dengan menggunakan teknik ini.16

Warming dan Gaworski menulis bahwa pada zaman

dahulu tenunan dengan desain ikat pakan diterapkan di

Indonesia, yang dibawa oleh pedagang Islam India dan

Arab ke Sumatera dan Jawa. Terutama di daerah yang telah

kontak dengan Islam, dan letaknya strategis penting bagi

lalu lintas perdagangan. Pada saat itulah, awal mulanya

berkembang seni tenun yang menggunakan sutera dan

benang emas ini.17 Gittinger menambahkan bahwa daerah

yang menghasilkan tenunan dengan desain benang emas

dan perak terdapat di daerah yang membuat desain ikat

pakan dan mempergunakan benang sutera. Daerah itu

diantaranya Sumatera dan kepulauan Riau. Bahkan, di

Palembang sejak abad ke-15 telah ditanam pohon murbei

dan peternakan ulat sutera.18

Tradisi tenun pada masa Kerajaan Sriwijaya lebih

terfokus pada penggunaan benang emas dari asli emas

16

Lihat Anesia Aryunda Dofa, Batik Indonesia (Jakarta: Golden

Terayon Press), 1996; Suwita Kartiwa, Tenun Ikat: Ragam Kain

Tradisional Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007); Nian, S.

Djoemena, Lurik: Garis-Garis Bertuah (Jakarta: Djambatan, 2000).

Sejarah tokoh Mahatma Gandhi membuat sendiri pakaian sederhana yang

ditenun dengan alat tenun bukan mesin; sebagai sebuah propaganda

kepada rakyatnya agar melakukan gerakan swadesi, yaitu membuat

barang-barang produksi negaranya sendiri dan menolak hasil dan barang

dari Negara lain (Inggris). 17

Wanda Warming dan Michael Gaworski, the World of

Indonesian Textiles (New York: Kodanska Internat, 1981); Megumi

Uchino, “Socio-Cultural History of Palembang,” Songket, Indonesia and

the Malay World”, vol. 33, Issue 96 July 2006; Sari Ade Riyanti, “Makna

Simbolis Kain Songket sebagai Simbol Status,” (Semarang: Fakultas

Teknik, Teknologi Jasa dan Produksi Busana, Universitas Negeri

Semarang, 2006). 18

Mattiebelle Gittinger dan H Leedom Lefferts, Textiles and the

Tai Experience in Southeast Asia (Washington, D.C.: Textile Museum,

1992).

196

dalam membuat kain songket. Maka pada saat itu, Songket

emas lebih dikenal dengan songket jantung yang dipakai

oleh para pembesar raja Majapahit. Unsur kebudayaan yang

memakai kain songket sebagai simbol terutama pada

pakaian upacara adat atau dalam penyambutan tamu

kehormatan dari kerajaan di luar Sriwijaya. Data juga

memperlihatkan bahwa kain songket dijadikan sebagai

hadiah semasa istiadat perkawinan lingkungan pembesar

raja. Pada masa ini, kain songket belum menjadi simbol

utama sebuah kebangsawanan. Artinya, masih sebagai

hadiah istimewa kepada keluarga yang menikah baik dari

pembesar raja dan para bangsawan, hingga kini simbol

pemberian songket dalam proses pernikahan menjadi salah

satu bagian penting.19

19

Pada masa kerajaan Sriwijaya itu sudah terjadi barter barang

para pedagang luar untuk mengambil rempah-rempah sebagai komoditi

internasional, sementara para pedagang kerajaan Sriwijaya mendapatkan

tekstil dan bahan-bahan untuk menenun, antara lain: benang perak dan zat

pewarna. Hal tersebut terbukti berdasarkan penggalian arkeologis yang

menyimpulkan bahwa pada abad VIII dan IX, diyakini adanya orang

yang memperdagangkan kisi, benang, zat warna, menjual kapur yang

dipergubakan dalam campuran pembuatan kain, di samping

ditemukannya mata uang Cina yang berasal dari dinasti Song (960-1279)

sampai Ming (abad 14-17 M). Kekayaan Sriwijaya menjadikan emas

sebagai logam mulia melimpah ruah. Sebagian emas itu kemudian

dikirim ke negara Siam, di mana di negara tersebut, emas tadi diolah dan

dijadikan benang emas untuk kemudian dikirim kembali ke kerajaan

Sriwijaya. Bersamaan itu pula, Kerajaan Sriwijaya mengimpor benang

sutra dari kota Canton (Cina). Dasar impor benang sutra dan pembuatan

benang emas pada masa itu untuk melestarikan seni menenun yang telah

ada sebelum kerajaan Sriwijaya muncul. Indikasi dari distribusi benang

sutra dan pembuatan benang emas juga menunjukkan bahwa tanah

Sriwijaya pada waktu itu termasuk daerah memiliki tradisi tenun. Suwati

Kartiwa, Kain Songket Indonesia, 32; V.J. Herman, Seni Ragam Hias

pada Kain Tenun (Mataram: Depdikbud, 1990); I Wibowo, Belajar dari

Cina: Bagaimana Cina Merebut Peluang Pasar Global (Jakarta:

Kompas, 2004); lihat juga Ali M. A. Rachman. Masyarakat Kecil dalam

Era Global (Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2000).

197

Pada masa ini, para penenun songket sudah

dilestarikan, dihormati dan mendapat tempat tersendiri di

kalangan kaum bangsawan kerajaan, sementara dari

kelompok rakyat jelata tidak memperlihatkan antusias besar

terhadap kain tersebut. Indikasinya terlihat dari tidak

nampaknya data yang menjelaskan upaya masyarakat jelata

untuk membeli dan mengoleksi pakaian tenun, kecuali bagi

pemuka adat atau tetua adat yang menjadi bagian dari

pegawai kerajaan Sriwijaya. Namun demikian, hal yang

menarik dari penggalian data sejarah dengan penggunaan

benang emas kain songket hampir bersamaan dengan

bentuk bangunan adat, rumah adat yang disebut limas di

Tanah Sriwijaya. Sebagai bukti adanya hubungan songket

dan rumah adat limas terlihat dari definisi limas yang

pahami dari kata lima dan emas.20

Emas adalah logam mulia sebagai simbol melimpah

ruahnya kerajaan Sriwijaya. Hal tersebut diimprovisasikan

menjadi lima tujuan mulia berupa: (1) simbol keagungan

dan kebesaran; (2) simbol rukun dan damai; (3) adab dan

sopan santun; (4) aman, subur sentosa dan (5) simbol

kemakmuran dan kesejahteraan. Seiring dengan hal tersebut

kain songket mengidentifikasi tingkat kekayaan dan

keagungan si pemakai.21 Motif-motif yang dimunculkan

pada masa Sriwijaya mengikuti tradisi India yang

memperlihatkan adanya hubungan diplomatik dan

20

Reimar Schefold dan P. Nas; Gaudenz Domenig, Indonesian

Houses (Singapore: Singapore University Press, 2004); Dahlan, Sejarah

Ringkas Museum Sumatera Selatan (Palembang: Penerbit Proyek

Pengembangan Permuseuman Sumatera Selatan, 1984); lihat juga Yudhi

Syarofie, Songket Palembang: Nilai Filosofis, Jejak Sejarah, dan Tradisi

(Palembang: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kegiatan

Pengelolaan Kelestarian dan Pembinaan Nilai Budaya Sumatera Selatan,

2007). 21

Achadiati Ikram, Jati Diri yang Terlupakan: Naskah-Naskah

Palembang (Palembang: Yanassa, 2004).

198

kebudayaan antar negara. Indikator kesamaan motif dengan

desain yang dibuat, dapat dilihat dari cara ikat lungsi dan

pakan yang sama-sama menggunakan benang dan sutera,

dengan simbol utama bunga teratai yang melambangkan

kekuasaan besar kerajaan Sriwijaya dan perluasan wilayah

kekuasaan.

Seiring dengan perkembangan pengetahuan dalam

dunia pertekstilan, maka era kerajaan Sriwijaya melakukan

pengembangan motif yang membawa sumbangan yang

besar bagi seni budaya kerajaan Sriwijaya, terutama dalam

melestarikan bermacam-macam jenis tenunan lain yang

telah ada sejak zaman pra-sejarah Indonesia.22 Dengan

demikian, motif dan desain kain songket pada masa

kerajaan Sriwijaya telah mengikuti pola dan desain kain

tenunan Melayu lainnya.23 Karakteristik usaha songket pada

masa kesultanan Palembang Darussalam terkait erat dengan

asimilasi budaya dan agama, terutama pasca masuknya

agama Islam. Pada era 1629, kesultanan Palembang

Darussalam dikenal masa berkembangnya aspirasi desain

dan motif songket. Meningkatnya aktifitas tenun songket

masa tersebut dikaitkan dengan tingkat kekayaan dan

kebangsawaan seorang pemakai. Disamping itu, kain

songket seperti masa-masa sebelumnya menjadi simbol

kedudukan seseorang dalam lingkungan kesultanan.24

Usaha awal dalam mengelola kain songket dengan

membudidayakan bahan baku dasar songket, diantaranya

pembudidayaan ulat sutera melalui kemitraan dengan

22

Mattiebelle Gittinger, to Speak with Cloth: Studies in

Indonesian (USA: Museum of Cultural History, University of California,

1989). 23

Tini Sardadi dan Amy Wirabudi, Seri Serasi dan Gaya Berkain

(Jakarta: Gramedia, 2007); lihat juga Suwati Kartiwa, Kain Songket

Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1986). 24

Barbara Watson Andaya, the Cloth Trade in Jambi and

Palembang During The 17th and 18 th Centuries (New York: tp. 1989).

199

kerajaan di Sulawesi, dan metode pencelupan benang emas

di wilayah kesultanan Palembang. Penggunaan bahan baku

yang sudah diambil di lokal, menambah kemampuan para

penenun untuk melakukan eksperimen motif dan desain

songket. Karena itu, pada masa Kesultanan Palembang

Darussalam pewarnaan mulai menggunakan warna-warna

terang lebih dari pewarnaan songket semasa kerajaan

Sriwijaya. Warna merah, hijau, biru dan ungu semakin

menonjol. Penggunaan benang emas dan perak merupakan

bahan tambahan sebagai pemanis kain songket, dengan

menonjolkan benang emas dan perak pada permukaan kain

tenun.25 Hal yang menarik dalam usaha mengembangkan

kain songket pada masa kesultanan Palembang terkait

dengan nilai-nilai syariat Islam yang disampaikan oleh para

ulama masa itu. Artinya, kebebasan apresiasi para penenun

tidak lepas dari agama dan budaya yang telah berlangsung

pada saat itu.26

25

Suwati Kartiwi, Kain Songket Indonesia. 26

Pemaknaan motif yang terdapat dalam kain songket Palembang

penuh dengan perlambangan yang sakral dalam setiap coraknya, yakni:

(1) motif bunga mawar dalam desain kain songket mempunyai arti

perlambangan sebagai penawar malapetaka. Kain songket yang memiliki

motif bunga mawar biasanya dipakai sebagai kelengkapan upacara cukur

rambut bayi, sebagai selimut, dan kain gendongan. Kain songket dengan

motif bunga mawar digunakan dengan harapan kehidupan si anak yang

akan datang selalu terhindar dari bahaya, dan selalu dalam lindungan

Tuhan Yang Maha Esa; (2) motif bunga tanjung melambangkan keramah

tamahan sebagai nyonya rumah juga sebagai lambang ucapan selamat

dating; (3) motif bunga melati dalam desain kain songket melambangkan

kesucian, keanggungan dan sopan santun. Kain songket yang memiliki

motif bunga melati biasanya digunakan oleh gadis-gadis dalam lingkup

kerajaan yang belum menikah karena motif bunga melati

menggambarkan kesucian; (4) motif pucuk rebung melambangkan

harapan baik, karena bambu adalah pohon yang tidak mudah rebah oleh

tiupan angin kencang. Motif pucuk rebung selalu ada dalam setiap kain

songket, sebagai kepala kain atau tumpal. Penggunaan motif pucuk

rebung pada kain songket dimaksudkan agar si pemakai selalu

200

Era kesultanan Palembang Darussalam, karakteristik

penenun dan usaha tenun songket terbagi menjadi dua

kelompok, yaitu: Pertama, kelompok yang menenun

songket untuk kepentingan Sultan dan para bangsawan;

Kedua, kelompok yang menenun untuk masyarakat

kebanyakan. Polarisasi penenun tersebut membentuk

tingkatan para penenun di era tersebut. Polarisasi itu

kemudian membangun berbagai macam motif dan desain,

yang akhirnya bersatu dalam pluralitas simbol. Berbagai

penelitian sebelumnya, menyimpulkan bahwa usaha tenun

pada masa kesultanan Palembang merupakan puncak

peningkatan usaha songket, dengan berbagai motif dan

berkembang pada masa-masa selanjutnya.27

Karakteristik tersebut kemudian memunculkan adat

Palembang yang melarang seorang gadis untuk memakai

pakaian songket sampai ia menikah. Hal ini berdasarkan

pengalaman para penenun yang mendapatkan wajah para

gadis yang belum menikah tidak bercahaya (munggah paes)

saat memakai kain songket. Berkembang kemudian, adat

bahwa pemakaian kain songket melalui proses masa

pingitan dimana pada masa itu diajarkan pendidikan

kerumahtanggaan bagi seorang gadis, diantaranya

mempunyai keberuntungan dan harapan baik dalam setiap langkah hidup.

Lihat Djamarin, Pengetahuan Barang Tekstil (Bandung: ITT Bandung,

1977); lihat juga Tim Penulis Depdikbud Dinas Permuseuman Pembinaan

Sumatera Selatan. 2000. Tenun Tradisional Sumatera Selatan (Jakarta:

tp). 27

Lindawati, “Songket: Simbol Kekuatan Budaya Lokal”.

Sebagai perbandingan dapat dilihat Suwati Kartiwa, Kain Songket

Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1996); Haziyah Hussin, “Peranan

Songket dalam Perkawinan Melayu: Golongan Istana dan Rakyat Biasa,”

dalam Jurnal Arkeologi Malaysia, Bilangan 17-2004, KDN PP

6026/10/03; Megumi Uchino, “Socio-Cultural History of Palembang,”

Songket, Indonesia and the Malay World”, vol. 33, Issue 96 July 2006;

Sari Ade Riyanti, “Makna Simbolis Kain Songket sebagai Simbol

Status”.

201

menyulam. Selanjutnya, setelah menikah berkembang

dengan memberikan ketrampilan membuat kain songket

bersama generasi tua lainnya.28

Masa kemerdekaan hingga masa Orde Baru

karakteristik para penenun songket Palembang merupakan

masa kerja para kader penenun yang masih ada dan masih

hidup hingga akhir penjajahan pada era 1945-an.

Disamping itu, mereka mempertahankan budaya tenun dan

nilai-nilai adat pada simbol-simbol songket, pada saat

bersamaan para penenun lebih berorientasi pada motivasi

kebutuhan hidup29. Para penenun sudah mulai merubah

orientasi usahanya pada konsumtif, walaupun tetap

meningkatkan produktifitas. Artinya, disadari atau tidak

disadari motif-motif dan bahan andalan pada masa kejayaan

kain songket mulai memudar, dan berganti dengan motif

yang lebih sederhana dengan bahan-bahan yang lebih

murah.

Hasil data lapangan diketahui karakteristik usaha

songket Palembang terbagi dalam beberapa karakter, yakni:

28

Ade Riyanti, Makna Simbolis Kain Songket sebagai Simbol Status

Sosial di Kelurahan Serengam 32, Ilir Kecamatan Ilir Barat Palembang.

Lihat juga J.L. Van Sevenhoven, Lukisan Ibukota Palembang (Jakarta:

Bhatara, 1998). 29

Pada titik yang paling Hierarki, Maslow memiliki teori

kebutuhan adalah salah satu teori motivasi yang paling dikenal. Teori ini

sangat berpengaruh dalam psikologi industri, perdagangan dan organisasi

sebagai teori motivasi kerja dan sering digunakan dalam bidang-bidang

terapan lain. Secara singkat, Maslow berpendapat bahwa kebutuhan

manusia sebagai pendorong (motivator) membentuk suatu hierarki atau

jenjang peringkat. Pada awalnya, ia mengajukan hierareki lima tingkat,

yang terdiri atas: kebutuhan fisiologi, rasa aman, cinta, penghargaan, dan

mewujudkan jati diri (self-actualization). Tenun songket menjadi bagian

dari kebutuhan karena motivasi economy oriented. Lihat Boone dan Kurt,

Contemporary Business (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007); lihat

juga M. Suyanto, Revolusi Organisasi dengan Memberdayakan

Kecerdasan Spritual (Jogjakarta: Andi, 2006).

202

Pertama, perajin songket merupakan kelompok membantu

usaha keluarga, karena itu mereka berpatokan pada

bagaimana keinginan pemesan, atau pasar. Kedua,

pengrajin dan perajin kreatif yang melakukan berbagai

modifikasi dan kreasi sovenir. Berdasarkan hasil observasi

disimpulkan bahwa perbedaan penting antara pengrajin

kreatif dan perajin kreatif terletak pada dasar kerja awal.

Pengrajin kreatif adalah komunitas masyarakat yang tahu

prospek market songket, memiliki dana dan jaringan namun

tidak memiliki kemampuan menenun. Kelompok ini

kemudian melakukan kemitraan dengan perajin yang

memiliki ketrampilan turun temurun untuk memesan dan

membuat kain songket. Perajin kreatif adalah kelompok

penenun yang ahli menenun, dan membangun kelompok-

kelompok kecil sesama penenun yang berusaha membuat

Kelompok Usaha Bersama (KUB) berdasarkan kedekatan

keluarga maupun berdasarkan kedekatan tempat tinggal

(satu desa). Ketiga, penenun yang bekerja dan berusaha

sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan modal masing-

masing.

Dari rekapitulasi jawaban responden, dapat

disimpulkan bahwa tipologi pelaksana dalam unit usaha

songket Palembang terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu: (1)

pengrajin, yakni pemilik usaha songket dan pemilik

sekaligus koordinator sentra usaha perajin songket; (2)

perajin songket mandiri (kepala dari bisnis keluarga, orang

yang mempekerjakan diri sendiri, tenaga kerja keluarga tak

di bayar); dan (3) perajin songket upahan (perajin dari

pengrajin, perajin songket rumahan yang tidak terdaftar).

Karakteristik lain menunjukkan bahwa para perajin tenun

songket Palembang membuat aktifitas usaha rumah (home

industry) dengan pengelolaan manajemen keluarga. Pada

saat itu, para penenun dibagi dalam dua kelompok,

sehingga istilah penenun mulai bergeser kesebutan

203

Pengrajin dan perajin songket. Pengrajin adalah orang yang

memiliki usaha kerajinan songket, dan perajin adalah

pegawai yang dibentuk dalam beberapa koordinasi

kelompok kerja maupun dalam kooordinasi sentra usaha.

Kelompok kerja terbangun dalam: (1) kelompok kerja

bidang melerai bahan; kelompok kerja menganing;

kelompok kerja menggulung; (2) kelompok menghubung

dan mengarak; dan (3) kelompok kerja yang menenun.

Hasil observasi diketahui model kegiatan usaha

terbagi dua kelompok, yakni: Pertama, perajin songket

tradisional, yaitu perajin yang eksis untuk tetap menjadikan

songket apa adanya seperti bentuk masa-masa dahulu,

kelompok ini tidak menerima desain modifikasi mengikuti

pasar. Bagi mereka aktifitas modifikasi menjadikan songket

kehilangan ciri khas dan nilai sejarahnya. Mereka

berpandangan bahwa lebih baik menjual songket apa

adanya, dan jika tidak laku bisa disimpan, daripada harus

mengikuti selera pasar. Kelompok ini berpandangan bahwa

melestarikan seni menenun adalah lebih penting, daripada

merubah ciri khas dengan atas nama mengikuti selera pasar.

Kedua, perajin songket modernis, yaitu perajin yang mau

mengikuti selera pasar, mau melakukan modifikasi songket

menjadi berbagai bentuk aksesories yang dapat dijadikan

cidera mata yang beragam, murah, namun tetap tidak

menghilangkan ciri khas songket. Bagi kelompok ini, nilai

filosofis dan sejarah songket tidak akan hilang maknanya,

bahkan dapat semakin membuat terkenal kerajinan tenun

songket Palembang. Mereka juga berpandangan bahwa

dengan banyaknya kreativitas yang tidak menghilangkan

ciri khas songket menjadikan usaha songket tidak mati

sebagai budaya adi luhung anak bangsa.30

30

Hasil observasi dan wawancara dengan responden tanggal 25-

27 September 2010.

204

Secara umum prinsip perajin songket tradisional kain

tenun songket dapat dimaklumi, sebab songket merupakan

suatu warisan kekayaan peninggalan para leluhur bangsa

Indonesia yang tak ternilai harganya. Hampir seluruh

kelompok etnis di wilayah Nusantara hingga saat ini masih

melakukan pembuatan tenun, baik secara turun temurun

maupun dalam wilayah industri kecil dan menengah. Hasil-

hasil tenun dari Nusantara juga menjadi salah satu bentuk

artefak budaya yang paling menyebar dihampir seluruh

museum dibelahan dunia. Kekaguman pada corak atau

motif dan pola-pola yang rumit, namun indah, serta halus,

dan mempunyai kandungan makna budaya, menjadikan

para pencinta kain tenun dan peneliti diseluruh dunia

mengakui bahwa estetika kain tenun di Indonesia memang

begitu beragam dan bernilai budaya tinggi.31 Maka, selain

sebagai identitas budaya, hasil-hasil tenunan dan tekstil

lainnya memainkan peranan penting dalam kehidupan

sosial-ekonomi masyarakatnya.

Di beberapa daerah di tanah air, seperti kain batik

telah menjadi industri yang bukan hanya mendatangkan

pendapatan bagi sekelompok orang, tetapi menjadi sumber

pendapatan daerah, sebab bagaimanapun kain tenun dan

hasil tekstil lainnya masih dipergunakan untuk upacara-

upacara khusus adat istiadat dan ritual lainnya, bahkan

penggunaannya masih berlangsung dalam keseharian

masyarakat. Dalam perkembangannya, secara inovasi, kain

tenun telah mengalami evolusi dalam teknik maupun

coraknya. Namun dari bahan, motif, serta pola tersebut bisa

menangkap pengaruh-pengaruh zamannya. Bahkan, dalam

penerapannya kain-kain tenun bisa menjadi materi yang

menarik dijadikan gubahan yang dikreasikan pada pakaian

oleh para disainer, fashion kontemporer, maupun untuk kain

31

Lihat pandangan Kathleen Cee, Pendidikan Seni Visual

(Jakarta: Pelangi, 2009).

205

pelapis. Ini juga menunjukan bahwa seni tradisi tidaklah

mandek, bahkan sebaliknya menunjukan kreativitasnya.32

Istilah sentra usaha adalah kelompok-kelompok

perajin yang berkerja di rumah masing-masing dalam

koordinasi para pengrajin. Aktifitas dalam sentra dilakukan

dengan pertimbangan: (1) tempat usaha pengrajin tidak

mencukupi untuk bekerja dalam satu tempat; (2) keterkaitan

dengan efisiensi pengeluaran operasional yang harus diatur

sebagaimana kinerja layaknya karyawan pada satu usaha

atau perusahaan; (3) keterkaitan dengan efektifitas kerja

para perajin. Setiap kelompok dalam masing-masing perajin

memiliki tanggungjawab pada bidang masing-masing dan

saling bekerjasama untuk mendapatkan hasil kain songket

yang baik dan bermutu dalam koordinasi para pengrajin.33

Perbedaan penting dengan pekerja rumahan dalam berbagai

perspektif dengan pekerja rumahan proses tenun songket

adalah pada aspek pekerja. Dalam berbagai penelitian

diketahui bahwa pekerja rumahan lebih identik dengan

perempuan,34 sementara hasil wawancara dan observasi di

lapangan didapatkan pada proses tenun songket identik

32

Pemahaman sejenis dapat dilihat dari Tedi Sutardi,

Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya (Bandung: Setia Purna

Inves, 2005). 33

Heri Junaidi, “Efektifitas Perjanjian Akte di Bawah Tangan

Usaha Songket Palembang dalam Perspektif Fiqh Muamalah”,

(Palembang: Fakultas Syari‟ah IAIN Raden Fatah Palembang, 1997);

lihat juga Lindawati, “Songket: Simbol Kekuatan Budaya Lokal. Hasil

wawancara responden perajin songket, Tanggal 4-11 Oktober 2010. 34

Lihat misalnya Charles B Hennon; Suzanne LokerRosemary

Adams Walker, Gender and Home-Based Employment (Westport, Conn:

Auburn House, 2000); Eka Chandra, Membangun Forum Warga:

Implementasi Gagasan Partisipasi dan Penguatan Masyarakat Sipil di

Kabupaten Bandung (Bandung: Akatiga, 2003); Ricky. W. Graffin,

Ronald. J. Ebert, Bisnis, alih bahasa oleh Wardani (Jakarta: Erlangga,

2010); Wahyu.W, Basjir, “Informalisasi dan Tantangan Perburuhan”,

Jurnal Analisis Sosial. Vol. 1, No.3, Desember 2003.

206

dengan laki-laki maupun perempuan yang saling membantu

dalam proses pembuatan songket. Struktur kerjasama ini

memperlihatkan ada kontruk responsif gender yang berbasis

kebersamaan bekerja.

Para responden menilai bahwa dalam menenun tidak

membedakan antara laki-laki dan perempuan, semua bisa

melakukan yang penting memiliki kriteria dalam bekerja

sepenuh hati. Dalam pandangan responden mungkin sedikit

berbau mistis namun sering terjadi, bila si penenun sedang

marah atau kesal, maka benangnya sering putus atau hasil

tenunannnya kasar dan banyak kesalahan, sehingga

menurunkan nilai songketnya.35 Pekerjaan menenun adalah

serangkaian proses yang panjang dan melibatkan banyak

orang. Dimulai dari menentukan warna dan desain,

mengelola benang, membuat pola di kertas, menyiapkan

peralatan, memasang, benang, barulah kain diangin-

anginkan, dan siap dikenakan. Seluruh rangkain ini

memakan waktu sekitar 2 minggu hingga 3 bulan.

Proses ini juga tidak bisa dikerjakan oleh satu orang,

tapi merupakan semacam kerja tim. Menurut para

responden, pekerjaan tenun songket dimulai dengan

menentukan warna dasar, jenis lepus atau tawur, polos atau

limar dan motif ragam hiasnya. Bila ragam hias belum ada

contoh, maka harus digambar pada kertas berpetak sebagia

pola atau patoknya. Gambar dibentuk menyerupai sulam

cruisstick. Pola meliputi motif pinggir, tumpal, dan isian

tengahnya. Warna-warna songket palembang adalah warna

yang terang dan kuat seperti merah, anggur, ungu terung,

35

Olah data wawancara dengan responden kelompok perajin

songket desa Tanjung Laut, Tanjung Pinang dan Limbang Jaya

Kecamatan Tanjungbatu, Kabupaten Ogan Ilir), Tanggal 22-28

September 2010. Penegasan hasil wawancara dapat juga dilihat Ki Agus

Zainal Arifin, Songket Palembang: Indahnya Tradisi di Tenun Sepenuh

Hati.

207

hijau tua, hijau pupus, oranye, biru, dan hitam. Sekarang

warna-warna muda dan pastel juga disukai seperti pink, biru

muda, ungu muda, krem, dan putih. Dulu warna-warna

diperoleh dari tumbuhan yang juga dipakai untuk pewarna

batik dan tenun ikat. Sekarang pengrajin lebih banyak

memakai pewarna kimia lebih cepat menyerap. Ragam

warnanya pun sangat banyak.

Dalam selembar kain bisa ditemukan lebih dari dua

kombinasi warna. Bahkan, pada kain limar bisa dipakai

sampai lebih dari lima warna. Responden juga menilai

bahwa ragam hias songket Palembang sangat banyak,

namun yang tidak boleh dilupakan adalah tumpal yang

bentuk dasarnya adalah pucuk rebung, meskipun dibuat

dalam berbagai variasi. Pucuk rebung melambangkan

bahwa setiap manusia harus berguna sepanjang hidupnya

seperti pohon bambu (rebung), yang sejak muda hingga tua

dapat dimanfaatkan.36

Para responden mengungkapkan bahwa dalam

mengelola benang pada awalnya dari katun sebagai bahan

baku utama. Kini, kain dihasilkan dari berbagai jenis

benang, sutera, bulu domba, (wool), serat nanas, polyester,

selulosa, dan lycra. Songket Palembang menggunakan

benang sutera dengan beragam mutu sesuai dengan target

pasar yang akan dituju. Namun, umumnya songket

menggunakan benang sutera. Benang-benang itu

didatangkan dari Cina, Thailand, dan Jepang dalam

gulungan besar dan berwarna asli, putih kecokelatan

(broken white). Benang mentah tersebut kemudian dicelup

dala air tawar biasa sambil pelan-pelan diremas agar benang

lebih lembut. Setelah diperas benang siap dicelup.37 Bila

benang sudah siap, dan desain sudah ditentukan, tiba

saatnya mulai menenun. Alat tenun adalah dari jenis

36

Olah data wawancara tanggal 4-18 Oktober, 2010. 37

Olah data wawancara tanggal 4-18 Oktober 2010.

208

gedongan dimana penenun duduk tegak di lantai dengan

kaki lurus ke depan.

Bagian pinggang belakang penenun ditahan oleh

sebilah papan yang disebut por. Bagian-bagian lain dari

alat tenun ini adalah cakcak yang bentuknya seperti telinga

sebagai kepala dayan. Apit adalah penggulung hasil tenunan

yang sudah jadi, posisinya dekat perut penenun. Beliro,

sebilah kayu pipih untuk merapatkan benang pakan.

Pemipil, alat untuk membentuk bunga. Penyencang yag

berguna untuk membuka katup saat benang pakan

dimasukkan. Lidi adalah bagian penting untuk membentuk

desain atau ragam hiasnya. Suri untuk mengatur alur

benang lungsi.

Langkah pertama adalah menyiapkan benang lungsi

yang panjangnya 20 m. Lalu dimasukkan ke dalam suri

yang mirip sisir rapat sekali dari bamboo. Pekerjaan ini

dinamakan nyucuk suri. Perlu ketelitian dan ketrampilan

yang sangat terlatih untuk memasukkan lebih dari 1000

helai benang, dan dibagi dalam kumpulan beberapa helai

sesuai dengan kebutuhan desain. Setelah semua siap, maka

proses menenun pun dimulai. Tahap menenun bagian ragam

hias yang merupakan bagian tambahan dari benang pakan.

Dalam pembuatan songket biasanya para perajin

menggunakan tiga tehnik penyulaman. Pertama, dengan

satu benang. Jadi satu persatu benang diurai ke kanan dan

ke kiri. Tehnik ini merupakan tehnik yang paling lama

pengerjaannya. Dan hasilnya pun tentu paling bagus.

Biasanya pembuatan songket dengan menggunakan tehnik

ini membutuhkan waktu tiga sampai empat bulan. Kedua,

dengan tehnik benang rangkap dua. Ketika menggunakan

tehnik ini, para perajin menggunakan dua helai benang.

Karena benangnya rangkap, motif yang dihasilkannya pun

terlihat lebih jarang dibanding dengan yang pertama.

Ketiga, tehnik dengan menggunakan benang rangkap

209

empat. Tentu dengan tehnik inilah, satu kain songket dapat

dihasilkan dalam waktu yang cukup singkat. Namun,

hasilnya lebih kaku dan motifnya nampak lebih jarang.38

Kaki memainkan pedal, kedua tangan menarik beliro,

dan penyecang dibuka, maka benang emas pun disisipkan.

Setiap kali beliro ditarik yang disebut menyentek, wajah

atau pandangan mata harus dipalingkan ke kanan bawah,

agar mata tidak silau oleh kilau benang emas. Apalagi bila

hasil tenunan sudah mulai banyak dan terbentuk motifnya.

Pekerjaan menenun ini bisa diselesaikan dalam waktu 1-3

bulan tergantung kepandaian penenun dan kerumitan

motifnya. Songket lepus pasti lebih lama dibandingkan

songket tawur. Satu set songket, yaitu kain sarung dan

selendang bisa dikerjakan oleh dua orang penenun atau

sendiri, tergantung pada kesanggupan masing-masing.

Bahkan, bila di tengah pekerjaan sang penenun sakit,

pekerjaan ini bisa diteruskan oleh lainnya.39

Sepanjang hari, suasana di rumah-rumah pengrajin

maupun perajin selalu ramai oleh suara gedokan belira dan

sentakan, diselingi canda para penenun yang rata-rata kaum

perempuan paruh baya, perempuan dan laki laki muda usia

putus sekolah. Dalam kelompok pengrajin, para perajin

datang dari desa-desa di luar kota Palembang yang

memiliki keahlian menenun secara turun temurun. Tidak

aneh bila di rumah-rumah pengrajin banyak anak beranak,

dan kakak beradik bekerja sebagai penenun. Kerajinan ini

mampu memberi banyak lapangan kerja terutama para gadis

remaja yang putus sekolah, dan tenaga kerja sektor informal

lainnya, seperti: tukang celup benang, tukang menggulung

benang, pembuat cinderamata barang aksesoris dari tenun

songket, penjahit, pengepakan, hingga penjualan.

38

Wawancara responden tanggal 22 September-18 Oktober 2010. 39

Olah data wawancara tanggal 4-18 Oktober 2010.

210

Satu set sarung dan selendang masing-masing

mempunyai lebar 80-90 cm dengan panjang 200 cm untuk

sarung (sewed), dan lebar 60 cm dengan panjang 200 cm

untuk selendangnya. Bila songket telah selesai, maka tahap

akhir adalah melepas kain dari dayan. Sisa-sisa benang

dibuang, dan tepi kain dijahit rapi dengan jarum tangan.

Agar lebih mewah dan indah selendang bisa tambah dengan

renda rajut lebar berwarna keemasan. Untuk busana

pengantin masih ditambah dengan taburan payet dan mote.

Kain diangin-anginkan sebentar, lalu digulung, dan dapat

disimpan dalam lemari, tapi harus dijaga jangan sampai

terlalu lembab.40 Setiap kelompok memiliki tim perajin

yang menguasai bidang masing-masing. Mereka yang biasa

menggulung benang tidak memiliki kapasitas untuk

menenun. Para pembuat motif tidak memiliki kapasitas

dalam pewarnaan dan penenun. Dari sisi ini, nilai-nilai

pembagian tenaga kerja atau spesialisasi kerja (divition of

labor) telah terbangun baik.41

Dari proses tersebut dapat disimpulkan bahwa secara

garis besar pembuatan kain songket ini dilakukan melalui

tiga tahapan. Pertama, pencungkilan, artinya tahap ini

merupakan tahap pembuatan motif kain songket itu sendiri.

Dengan cara menyilah-milah benang dari benang songket,

lama prosesnya tergantung dari kerumitan motif kain

40Songket jangan dilipat karena benang emasnya bisa patah-

patah. Tidak boleh juga dicuci apalagi dengan mesin cuci. Bila terkena

noda cukup dibersihkan dengan kain basah pada bagian kotornya saja lalu

diangin-anginkan. Pada masa sekarang songket bisa dicuci dengan sistem

dry clean pada binatu modern. Olah data responden dari wawancara

tanggal 4-18 Oktober 2010. 41

Secara sederhana nilai-nilai divition of labor yang diusung

Adam Smith dalam konsep dan implementasi. Lihat Rob Paton dan

James McCalman, Change Management: a Guide to Effective

Implementation (London: SAGE, 2008); Teresa A Daniel dan Gary S

Metcalf, The Management of People in Mergers and Acquisitions

(Westport, Conn.: Quorum Books, 2001).

211

songket itu. Motif songket digambarkan dengan tuntunan

lidi yang dipasang ditenunan yang disebut sebagai “dayan”.

Kedua, proses penyambungan, artinya memisahkan benang

untuk pakan songket, dengan cara diuraikan untuk

persiapan penenunan. Para perajin biasanya menggulung

dengan alat yang dinamakan “undaran benang”.

Ketiga, kreativitas perajin. Kemudian dilanjutkan

dengan tahap pencukitan yang mirip dengan proses

streamin dalam penyulaman sesuai pola corak dan motif

yang sudah didesain. Baru kemudian penenunan di mulai.

Alat tenunnya yang berbahan dasar kayu ada berbagai

macam. Masing-masing memiliki nama dan fungsi

tersendiri seperti dayan, beliro, pelipir, penyincing, tuju

bilang, chacha, suri (sisir) buluh bambu, apit, dan pur. Tak

hanya perangkat peralatan dan tahapan pembuatannya yang

rumit, dalam pola corak warna dan motif benang emasnya

pun juga banyak macamnya. Setiap bentang kain ada 4

bagian, yaitu: pinggiran, tumpal, tengah, dan tretes untuk

ujung siku kain. Setiap bagiannya itu motifnya berbeda.

Bahkan, di bagian tumpal terdapat 4 jenis motif, yakni:

ombak, rumpak, carebung, dan tawur. Begitu juga di bagian

tengah ada beberapa macam, seperti lepus, tabor, limar, dan

bungo Cino.42

Kreativitas songket pun mengalami perubahan-

perubahan yang berkembang dari masa ke masa. Awalnya

kain ditenun dari benang kapas mentah (lawe), dan berubah

ketika benang sutera dan benang emas belum dikenal,

sehingga mutu benang membaik dan sistem pewarnaan

lebih menarik. Songket Palembang dari masa ke masa

meskipun tetap pada pakemnya mengalami perubahan-

perubahan. Pada tahun awal 1900-an banyak songket

42

Wawancara dengan perajin songket tanggal 25 September 2010.

Lihat juga Yudhi Syarofie, Songket Palembang: Nilai Filosofis, Jejak

Sejarah, dan Tradisi, 14-22.

212

berbentuk sarung yang menyambung seperti sebuah tabung,

tanpa ada sambungan jahitan yang dalam bahasa Palembang

disebut pa ujung pa bongkot yang merupakan kain limar

sumping dengan motif tetes mider. Benang yang tipis dan

halus sehingga menghasilkan songket yang transparan dapat

dilihat pada songket lepus bintang berantai. Kombinasi

berbagai warna juga sudah dikenal seperti pada songket

lepus bintang berakam. Sarung rumpuk lanang atau sarung

untuk pria mendapat pengaruh dari Bugis, Sulawesi Selatan.

Sekitar 1950-an songket Palembang tampak lagi

perubahannya. Warna-warna lebih berani dalam bentuk

songket limar berantai tampuk manggis, lepus naga besaung

dengan kombinasi berani antara merah dan ungu terong,

lepus nampan perak yang anggun menunjukkan

perkembangan tersebut, meskipun lebar kain sama, hanya

80 cm. Bila dikenakan bagian atasnya harus disambung

kain polos, supaya songket mencapai mata kaki. Pakem

wajib sebuah songket tetap dipertahankan seperti adanya

tumpal pucuk rebung, dan motif pinggiran. Yang baru

adalah motif tengahnya, seperti kucing, buah anggur,

burung kecil, bunga mawar bertangkai, kembang goyang.

Benang sutera yang digunakan lebih halus membuat

songket ini ringan dan lembut, sehingga nyaman saat

dikenakan.43 Para responden menyebutkan bahwa

umumnya motif yang ditampilkan mirip dengan helaian

daun-daun kecil yang panjang atau bulu ayam (lar). Sambil

ditenun, benang emas pun disisipkan. Kain songket limar

bisa berupa songket tawur maupun songket lepus. Hasil

karya yang muncul dengan berbagai macam motif yang

diambil dari alam sekitar baik flora maupun fauna seperti

bunga, dedaunan, sulur daun, kumbang, ikan, burung, dan

43

Wawancara dengan perajin songket tanggal 22-28 Sepember

2010; Lihat juga Ki Agus Zainal Abidin, Songket Palembang: Indahnya

Tradisi di Tenun Sepenuh Hati, 65-69.

213

sebagainya. Warna dasar kain yang klasik adalah merah

anggur, hijau tua, dan kuning. Tetapi songket sekarang

sangat beragam warnanya. Beberapa yang sifatnya klasik,

namun bukan sebagai penanda si pemakai, salah satunya

adalah songket Janda Berhias. Songketnya berlatar merah

anggur dengan kombinasi kuning dan hijau. Motif dari

benang emas ditambahkan pada kedua ujung secara

berserak (tawur), dan pada tumbal yang bermotif pucuk

rebung, sementara bagian tengahnya dibiarkan polos saja

berwarna hijau.44

Di era tahun 2000 hingga tahun 2010 aktifitas usaha

songket Palembang masih mempertahankan tenun songket

dengan memberikan berbagai modifikasi dalam bentuk

souvenir.45 Dari sini, pergeseran karakteristik usaha pada

penguatan seni. Aktifitas kerja dikembangkan dengan

sentra-sentra yang dikembangkan oleh para pengrajin

44

Warna-warna lain yang muncul seperti motif bunga mawar

dimaknai sebagai penawar rasa atau sebuah ungkapan mencegah

malapetaka. Bunga melati yang putih dimaknakan sebagai lambang

kesucian hati dan sikap sopan beradab tinggi. Bunga manggis

dimaknakan manisnya kehidupan. Bunga tanjung menunjukkan

keramahtamahan. Penamaan songket selain mengandung arti, juga lebih

banyak kepada bentuk yang nampak. Diantaranya binatang berakam,

naga besaung, limar bintang berantai, pacar cina, tetes mider, tampuk

manggis, limar pulir, tiga negeri, nampan berserak, belah belimbing,

kupu-kupu pita, buah cermin, dan seterusnya. Motif-motif ini sampai

sekarang masih dipakai dan tetap di kalangan penenun. Responden

menyatakan bahwa para penenun profesional yang sudah menenun

bertahun-tahun tidak lagi memerlukan pola yang digambar pada sehelai

kertas, bahkan hanya dengan melihat contoh perajin tahu bagaimana

menghitung benang lungsi dan membentuk motifnya. Sedangkan, untuk

para pemula pola pada kertas berpetak masih diperlukan. Hasil

wawancara tanggal 22-28 September 2010. 45

Stephanus Hamy dan Debbie S. Suryawan, Chic Mengolah

Wastra Indonesia: Batik Jawa Barat (Jakarta: Gramedia, 2009), 4; Tina

Sardadi dan Amy Wira Budy, Muslimah Berbusana Nusantra (Jakarta:

Gramedia, 2009).

214

songket Palembang. Hasil wawancara dengan beberapa

pengrajin diketahui pergeseran terjadi karena: (1) para

perajin songket sudah mulai terbuka dengan gerakan

persaingan usaha global; (2) adanya berbagai pelatihan

yang mengarahkan pada pengembangan songket kedalam

berbagai desain, motif maupun pembentukan souvenir yang

digemari oleh pasar dan laku terjual. Dari alat-alat tersebut

dibuatlah songket dengan perbedaan dari banyaknya

penggunaan benang emas dalam sehelai kain. Ada dua

sebutan besar untuk jenis songket Palembang ditambah

dengan penamaaan motif-motifnya yang semuanya

mengacu pada alam sekitar. Responden perajin

menyebutkan dari tempat usaha sederhana dan peralatan

pembuat songket diarahkan ke songket Tawur adalah jenis

songket yang penggunaan benang emasnya tidak banyak

dan rapat, namun menyebar dalam motif-motif tunggal.

Selain menyebar, benang emas ditambahkan pada motif

pinggiran dan tumpalnya. Ada juga songket Lepus, yakni

jenis songket yang penggunaan benang emas penuh sampai

hampir menutupi seluruh dasar kain. Songket Lepus tentu

saja lebih mahal dibandingkan songket tawur. Bukan saja

banyaknya benang emas yang dipakai, tapi juga motif yang

dipilih lebih rumit dan rapat.46

Dari berbagai data dapat disimpulkan adanya

perbedaan karakteristik usaha songket Palembang yang

terbagi: Pertama, masa kerajaan di Sumatera Selatan,

terutama masa Kesultanan Palembang Darussalam,

menenun songket berbasis nilai adat dan nilai-nilai agama

dalam setiap motif, lebih berorientasi penenun kerajaan,

tersedia bahan baku lengkap dan berkualitas, motif belum

berkembang dan statis namun diarahkan pada keanggunan,

dan kemewahan. Pada umumnya pembuatan motif terbagi

46

Hasil observasi dan wawancara tanggal 4-18 Oktober 2010.

215

dua kelompok, yaitu: kelompok perajin pelestari adat dan

budaya; dan kelompok perajin pengikut syariat Islam.

Kedua, masa kemerdekaan sampai masa-masa Orde Baru,

para penenun eksis mempertahankan budaya tenun songket

dengan mempertahankan nilai-nilai adat, orientasi produktif

dan konsumtif, berbasis keluarga sebab tenun merupakan

warisan turun temurun, bahan baku lengkap dan mudah

didapat, berkembangnya berbagai pola dan pengembangan

motif. Ketiga, masa kontemporer (era transisi hingga

reformasi 2011), para pengrajin dan perajin songket

mempertahankan dan memodifikasi desain tenun songket,

membangun kerjasama dengan desain pakaian, berbagai

aksesories, lebih mengutamakan seni dan bersifat

konsumtif, berkembangnya kerjasama dalam sentra-sentra

usaha terutama dengan perajin di kabupaten/kota di

Sumatera Selatan.47

B. Pendayagunaan Kapital Konstruk pendayagunaan kapital berarti (1) melihat

mesin dan pabrik yang dipergunakan untuk memproduksi

barang lain, dan (2) proses yang berhubungan dengan

subjek manusia dalam mempergunakan alat-alat tersebut

untuk menenun dan meningkatkan usaha songket secara

bersama. Dari aspek proses usaha songket Palembang

didapatkan. Hasil observasi menunjukkan bahwa proses

pembuatan kain songket telah membuktikan bangun

kebersamaan, dan saling bergantung antara satu keahlian

dengan keahlian yang lain. Artinya, ketika salah satu rantai

proses pembuatan kain songket tidak lancar, maka semua

proses produksinya menjadi terganggu. Karena itu, jalinan

komunikasi yang saling menguntungkan bersama menjadi

47

Hasil Observasi di wilayah sentral penjualan kain songket di Ilir

Barat Permai Palembang (15 dan 18 September 2011), dan hasil

wawancara tangga 22-25 September 2010.

216

prioritas dalam memproduksi kain songket. Persaudaraan

dalam melakukan pendayagunaan kapital terlihat dengan

hasil wawancara dengan Mariana (M), pengrajin songket

dan Jumputan Mustika Mandiri yang menjelaskan jaring

usaha songket yang dimilikinya. Pertama, M pada awalnya

hanya sebagai penjahit karung terigu, limbah usaha Indomie

di Palembang dengan beberapa karyawannya hingga

perkembangan usaha tersebut berkembang. Dalam proses

usahanya, ia berkenalan dengan tetangga yang menawarkan

keahliannya menenun songket untuk bergabung dalam

usahanya. M kemudian mengajak ibu-ibu lingkungannya

untuk belajar menenun, sehingga terkumpul 10 ibu-ibu

yang mau belajar menenun. Kerjasama dan proses awal

membangun kesejahteraan bersama muncul.

Kedua, kerjasama dalam mengelola bahan dan alat-

alat tenun dikembangkannya, dengan memberdayakan

kelompok yang khusus memintal benang tenun songket.

Kelompok yang mengurusi benang, dari pewarnaan,

pemasangan benang, mencoket/membuat motif, melimas,

dan kelompok menenun. Responden (1) kemudian mampu

mengkoordinir tenaga kerja bidang produksi songket

sebanyak 31 pekerja yang terdiri dari: (1) 8 orang laki-laki

dan 5 orang perempuan yang khusus mengurusi masalah

bahan baku benang, mewarnai dan memasang benang ke

alat tenun; (2) 3 orang perempuan dan satu orang laki-laki

yang berkreasi membuat motif; (3) 2 orang laki-laki dan 1

orang perempuan yang melimas; (4) 10 orang penenun; (5)

2 orang laki-laki sebagai tenaga administrasi. Dari jumlah

karyawan tersebut, M kemudian mampu menghasilkan

songket antara 15 dan 20 stel perbulan.48

Hampir sama, responden (2) memiliki hingga 40

orang karyawan, yang terbagi dalam kelompok-kelompok

48

Wawancara tanggal 24 September 2010.

217

tersebut yang mampu menghasil 30 stel kain songket.49 Dari

berbagai tempat usaha songket juga memiliki karyawan

yang variatif dan selalu berhubungan, dan ini berarti

solidaritas kerja terwujud dalam proses produksi dilingkup

karyawan. Kelemahan yang muncul pada persoalan

loyalitas dan dedikasi kerja sentra-sentra usaha terutama

yang berhubungan dengan ketidakseragaman dalam

memberikan upah kepada para perajin. Responden (3) dan

responden (4) perajin songket menjelaskan bahwa pada

umumnya perajin songket di Palembang ini tidak

menginduk kepada pengrajin. Mereka bekerja sesuai

dengan besaran upah yang diberikan. Pengrajin yang loyal

dan perhatian pada para perajin-perajin sentra akan diterima

dan dikerjakan dengan baik. Sementara pengrajin yang

tidak perhatian terhadap kebijakan pembayaran upah yang

sesuai diabaikan para perajin.50 Dari perspektif ini

memperlihatkan bahwa perajin sebagai orang yang

memiliki keahlian keturunan terposisikan sebagai objek

yang hanya menerima upah untuk keperluan sehari-hari dan

jauh dari penguatan efisiensi berkeadilan

Para responden penelitian ini menyebutkan persoalan

tersebut terletak pada kekuatan modal dan distribusi. Dari

sisi ini, secara umum para pengrajin telah melakukan proses

spesialisasi dan penguatan nilai tambah sekunder, dalam

meningkatkan ekonomi para pengrajin dan perajin. Bahan

baku benang yang diimpor dari negeri China, Thailand atau

India, selanjutnya diolah menjadi berbagai aneka benang

warna untuk kepentingan menenun, untuk sebagian

konsumen meminta untuk dicelup dengan warna emas.

Dampak dari hal tersebut, pemberdayaan masyarakat dalam

49

Wawancara tanggal 28 September 2010. 50

Wawancara tanggal 14-15 Oktober 2010.

218

proses membuat tenun songket menjadi baik.51 Perubahan

terjadi ketika persoalan modal menjadi kendala.

Pada sisi modal, semua responden dari pengrajin dan

perajin memiliki keterbatasan modal yang berimplikasi

pada berbagai aspek produksi terutama dalam hubungannya

dengan proses produksi yaitu (1) keterbatasan tempat usaha;

(2) keterbatasan ATBM; (3) keterbatasan sumber daya

penenun; (4) keterbatasan penyediaan bahan baku dan

keterbatasan distribusi terutama dalam promosi.52 Hasil

wawancara diketahui rata-rata modal sendiri perajin dan

pengrajin songket yang terjadi antara tahun 2008-2010

terbagi dalam: (1) modal sendiri pengrajin antara Rp

5.000.000,- sampai Rp 30.000.000,- (2) dan

modal sendiri pengrajin pemula dan perajin Rp 500.000,-

Rp 4.000.000,-.53 (3) hanya memiliki modal alat tenun dan

ketrampilan bertenun. Data akurat terhadap keuangan para

pengrajin maupun perajin tidak bisa diakses dengan baik.

Hal tersebut terkait dengan ketiadaan data keuangan

sederhana secara baik. Seperti tidak adanya buku

penerimaan kas, buku pengeluaran kas, buku pembelian,

51

Pengrajin yang memiliki modal langsung membeli benang yang

sudah jadi dalam bentuk gelondongan benang emas dan benang sutra ke

pedagang-pedagang benang. 52

Sebagian besar pengusaha mikro terutama yang bergerak di

sektor pertanian dan sektor informal memiliki pendapatan bersih kurang

dari USD1. 440 per keluarga pertahun. Dengan pendapatan sekecil itu,

mereka masih tergolong kelompok miskin yang berpendapatan kurang

dari USD1 per orang per hari. Namun demikian kelompok usaha ini

menyerap lebih kurang 89 juta tenaga kerja atau identik dengan 96,7%

tenaga kerja. Lihat Hg Suseno Triyanto Widodo, et.al, Reposisi Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Perekonomian Nasional

(Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2005). Lihat juga

Tulus Tambunan, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa

Isu Penting (Jakarta: Salemba Empat, 2002). 53

Modal sendiri adalah dana pengrajin/perajin dan saldo

keuntungan yang ditanamkan kembali dalam usaha songketnya.

219

maupun buku memorial. Walaupun ada, tidak disertai bukti-

bukti yang memungkinkan pelacakan dengan mudah.

Pengrajin yang sudah memiliki, hanya pengrajin yang

sudah bersentuhan dengan kemitraan, dan mau mengelola

keuangan usahanya dengan benar. Pada umumnya,

pengrajin dan perajin songket hanya memiliki catatan serba

serbi, yang didalamnya hanya catatan kunci seperti daftar

piutang, daftar hutang. Walaupun tidak ditelusuri secara

mendalam, asumsi peneliti dengan minimnya adminstrasi

keuangan, maka neraca keuangan dan daftar rugi laba hanya

dalam bentuk proyeksi, sehingga sulit mengetahui

perkembangan usaha kerajinan songket, ditambah lagi

sistem usaha menggunakan manajemen keluarga. Maka,

semakin sulit mengukur laba rugi usaha songket tersebut.54

Seiring dengan lemahnya modal usaha, alat-alat

tenun, maupun bahan baku mengalami persoalan, terutama

bagi perajin di luar kota Palembang. Bahan baku benang

dari: (1) benang emas sintesis dari pabrik benang di Jepang.

Benang ini halus, dan tidak mengkilap, hasil tenunannya

lebih halus dan ringan dan lebih mudah diolah kembali; (2)

Jenis benang emas dari Bangkok yang tidak mudah putus,

sehingga ketika diolah dengan macam-macam warna lebih

kuat; (3) benang emas lokal yang sulit ditenun, kasar dan

mudah putus ketika diolah kembali. Ketiga jenis benang

bahan baku tersebut sudah mudah di dapat dari pemasok di

beberapa toko yang berada di pasar tradisonal di kota

Palembang. Persoalan pada aspek harga jual dari pemasok

yang sangat tinggi, tanpa terjadi tawar-menawar. Para

pengrajin dan perajin songket di Palembang mengeluh

terjadinya monopoli perdagangan bahan baku utama

songket, seperti benang sutra dan emas. Pasalnya, mereka

terpaksa membeli bahan baku dari satu sumber dengan

54

Hasil olah dan analisis data wawancara tanggal 22-25 Oktober

2010.

220

harga yang relatif tinggi, karena dipermainkan oleh

pedagang.

Responden menjelaskan bahwa perdagangan bahan

baku songket saat ini dimonopoli beberapa pedagang kain

dari India. Pedagang India mampu mendatangkan benang

sutra dari China, dan benang emas dari Perancis, Jepang,

dan Bangkok. Sementara, pedagang lokal tidak mampu

mendatangkan bahan baku tersebut. Dampaknya, mereka

terus merasakan kenaikan harga bahan baku. Saat ini, harga

benang emas sudah naik menjadi Rp 25.000,- dari beberapa

bulan sebelumnya yang hanya seharga Rp 22.000,- per

gulung. Sementara benang sutra sudah naik menjadi Rp

27.000,- per gulung dari sebelumnya Rp 24.000,-.

Permintaan turun, masalah tingginya harga bahan baku,

diperparah dengan minimnya pesanan dari luar negeri.55

Dampak yang muncul akibat tidak terkontrolnya

modal usaha songket dari aspek internal: Pertama, sulitnya

mengetahui ril keadaan keuangan apabila dibutuhkan untuk

mendapatkan kemitraan dengan BUMN atau bank; Kedua,

usaha songket Palembang masih kental dengan sistem

manajemen keluarga, yaitu hasil yang didapat lebih

diprioritaskan untuk konsumsi dibandingkan investasi dan

tidak tercatat. Seperti penjelasan seorang perajin responden

yang memiliki 5 orang anak. Ia menjelaskan bahwa upah

yang didapat dari bertenun atau hasil penjualan dari

bertenun sebesar Rp 2.000.000-Rp 3.000.000/bulan dicatat

dalam buku sederhana, namun realnya diperuntukkan untuk

dana makan, keperluan rumah tangga dan tambahan biaya

sekolah anak-anak. Ia juga menegaskan bahwa kelompok-

kelompok yang bersama-sama dan berhubungan dengannya

memiliki tipologi yang sama.56 Ini berarti wujud kemitraan

antara pengrajin dan perajin hanya sekedar untuk

55

Wawancara tanggal 26-28 September 2010. 56

Wawancara tanggal 17 September 2010.

221

mencukupi kebutuhan sehari-hari belum sampai pada

pemberdayaan; Ketiga, ketrampilan menenun sekedar bisa

berkreasi dan menghasilkan untuk membantu perekonomian

keluarga. Sumber daya penenun di samping dalam

lingkungan keluarga saja, bisa diambil dari luar yang

mereka (para penenun) yang tidak terlalu banyak menuntut

dalam soal upah.57

Dari aspek tempat usaha dengan berbagai

karakteristik seperti: (1) dalam wilayah komunitas usaha

songket binaan, seperti Kampung BNI Tenun Songket di

Desa Muara Penimbung Indalaya Ogan Ilir dalam PKBL

(Program Kerja Bina Lingkungan);58 (2) usaha mandiri

tempat pencelupan, dan memproses benang; dan (3) usaha

tempat menenun. Kedua tempat tersebut (2 dan 3) dibagi

dalam 3 bentuk, yaitu: (1) tempat kerja yang bersentuhan

dengan aktifitas rumah; (2) tempat kerja yang bersentuhan

dengan aktifitas rumah, dan toko penjualan, terutama pada

sentral-sentral pengrajin songket. Unsur tempat usaha

berdasarkan indikator efisiensi berkeadilan cukup responsif.

Ini terbukti dengan keseimbangan dalam proses kerja.

Keterbatasan ruang usaha menambah kebersamaan dalam

meningkatkan omset penjualan kain songket.59 Hasil

observasi dan wawancara diketahui bahwa aktifitas dengan

57

Kesimpulan wawancara, beberapa pengrajin yang ditemukan

mereka menyebutkan dengan kira-kira tanpa data otentik, selama

melakukan proses wawancara, pertanyaan persoalan pembiayaan

diarahkan dengan memperlihatkan hasil karya dan harga jual. 58

Kampung usaha songket ini diresmikan oleh Hatta Rajasa pada

tanggal 11 Februari 2010. Program kampung ini adalah salah satu

langkah meningkatkan produktifitas usaha kecil berbasis daerah dengan

diberikan pelatihan, binaan, modal, dan pemasaran. Di akses dari

http://www.koperasiku.com/aggregator/, Tanggal 16 Oktober 2010. 59

Hasil wawancara dengan pengrajin dan perajin diketahui bahwa

omset penjualan kain songket terbagi dalam dua kelompok: (1) omset

antara Rp 2 juta hingga Rp 15 juta/bulan; (2) omset antara Rp 15 juta

hingga Rp 40 juta/bulan.

222

bentuk-bentuk tempat usaha demikian tidak mengganggu

aktifitas rumah tangga. Persoalan yang muncul justru pada

wilayah sekitar, yang berhubungan erat dengan

perkembangan penduduk di wilayah sentra usaha songket

yang semakin padat, dan memarginalkan aktifitas usaha,

sehingga sulit berkembang. Contoh yang nampak pada

sentra usaha songket di salah satu wilayah objek penelitian

yang masing masing terdiri dari 15 unit usaha songket yang

mempekerjakan 95 perajin ditambah aktifitas kerajinan kain

lain yang dikenal jumputan. Pada tahun 1980 hingga tahun

2000, perajin songket di wilayah tersebut mudah di akses,

jalan kendaraan untuk ke dalam wilayah pengrajin dan

perajin mudah. Sejak tahun 2001 hingga 2010 wilayah

pengrajin mulai tergeser dengan pembangunan rumah

rumah sekitar, sehingga infra struktur menjadi menyempit

dan sekarang terlihat lebih kumuh dan tidak teratur.60

Apabila ditarik dalam wilayah filosofis efisiensi

berkeadilan dengan indikator yang dibuat, maka persoalan

tersebut berhubungan dengan penjabaran dari

keterbawasertaan usaha songket dalam program

pembangunan lokal. Dalam hal ini, peran pemerintah

daerah menjembatani problem wilayah usaha songket yang

mulai tergerus dengan perkembangan pembangunan

perkampungan. Solusi yang nampak berdasarkan hasil

observasi dan wawancara dengan memperbaiki, dan

memperluas jalan akses ke wilayah perkampungan-

perkampungan pengrajin dan perajin songket Palembang.

Hal ini penting, sebab hasil observasi dengan menelusuri

jalan yang beraspal, berkerikil, dan ke sentra pembuat

benang limar dan rumah penenun. Lingkungan dengan

kondisi rumah yang saling berhimpitan satu dengan lainya,

60

Hasil observasi sentra usaha kelompok perajin songket di

Palembang, dan wawancara dengan responden pengrajin Tanggal 15-18

Oktober 2010.

223

tidak ada kesan glamour, layaknya kain songket yang sudah

jadi dengan bandrol jutaan rupiah. Rumah mereka sangat

sederhana. Tidak ada kesan mewah, selayaknya pengrajin

tenun kelas dunia. Apabila kesan ini tidak segera

dituntaskan akan menimbulkan kesan dua sisi.

Pertama, akan ada sentimen perajin songket terhadap

kesenjangan keadaan mereka, yang berakibat menurunnya

motivasi dalam meningkatkan salah satu aset daerah ini.61

Kedua, regenerasi penenun akan semakin sulit didapat,

karena adanya kesan tidak majunya kehidupan penenun.62

Solusi yang lain, adanya pembinaan pemerintah provinsi

Sumatera Selatan melalui dunia perbankan dan BUMN,

dengan cara memberikan tempat kluster usaha songket

Kampung BNI Tenun Songket dalam program Kerja Bina

Lingkungan. Solusi yang sudah dilakukan dengan

menguatkan kapital usaha songket mendapatkan bantuan

melalui beberapa jalur program, yaitu: Pertama,

pembangunan Kampung BNI Tenun Songket di Desa

Muara Penimbung Indalaya Ogan Ilir dalam PKBL

(Program Kerja Bina Lingkungan) yang mengkondisikan

400 KK sebagai perajin songket. Kampung usaha songket

yang diresmikan oleh Hatta Rajasa pada 11 Februari 2010

merupakan salah satu langkah untuk mengembangkan

industri kreatif dalam meningkatkan produktifitas usaha

61

Penelusuran dokomentasi pemerintah melalui Departemen

Perindustrian ditemukan sudi kelayakan terhadap pengembangan usaha

mikro dan kecil di kota Palembang lewat program pembangunan

Perkampungan Industri Kecil (PIK) sejak tahun 1998. Baru tahun 2008

terealisir pada wilayah kabupaen kota. Sementara kota Palembang masih

terpeta-peta seperti dijelaskan dari hasil observasi dalam pengantar bab

III ini. 62

Khusus analisis atas regenerasi penenun dibahas dalam sub bab

selanjutnya.

224

kecil berbasis daerah dengan diberikan pelatihan, binaan,

modal, dan pemasaran.63

Kedua, bantuan dalam program Bapak Angkat

Industri Kecil (BAIK), yang dirancang sejak masa Orde

Baru pada program repelita V (1988-1993), dan

dikembangkan dengan program kemitraan. Seperti program

kemitraan PT Telkom Kandatel Sumatera Bagian Selatan

Rp 2,099 miliar, dengan 120 mitra binaan terdiri dari:

Palembang Rp 1,035 miliar dengan 61 mitra binaan, Lubuk

Linggau Rp 500 juta dengan 30 mitra binaan, sedangkan

63

Kajian atasIndustri kreatif yang digagas Richard Florida, Daniel

Pink, John Howkin sampai kepada John Hartley telah membangunkan

negara-negara di seluruh benua untuk menggali dan mengembangkan

potensi kreativitas yang dimilikinya. Bahkan ekonomi kreatif telah di

daulat sebagai gelombang ekonomi keempat setelah era ekonomi

informasi. Inggris berbenah melalui DCMSnya, Selandia Baru melalui

NZTEnya, Singapura melalui MICA dengan konsep Renaisssance City,

Media 21 dan Design Singapore-nya, Malaysia melalui MDICnya,

Thailand dengan TCDCnya, dan RRT secara bertahap melahirkan kota-

kota kreatif baru, dan telah menjadi yang terdepan dalam kontribusi

ekonomi kreatif. Arus ekonomi kreatif juga melanda Indonesia. Kampung

BNI ini merupakan salah satu dari sekian banyak program pemerintah pro

rakyat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Ada juga Kampung BNP di Kabupaten Subang, Jawa Barat yang

menekuni usaha beternak sapi dan memerah susu, Kampung BNP di

Imogin, Yogyakarta berhasil mengembangkan usaha kacang mete dan

ulat sutra, "Kampung BNI di Lumajang, Jawa Timur, menjadi kelompok

yang berhasil mengembangkan usaha budidaya pisang hingga

berkembang maju. Pada negara-negara maju, seperti Amerika usaha

kecil telah memberikan banyak lapangan kerja. Di Jerman barat,

perusahaan yang digolongkan dalam bisnis kecil menghasilkan 2/3

produk nasional bruto mereka. Lihat Departemen Perdagangan RI,

Program Kerja Pengembangan Industri Kreatif Nasional 2009- 2015

(Jakarta: Departemen Perdagangan RI, Kelompok Kerja Indonesia

Design Power-Departemen Perdagangan, 2010). Kajian atas ekonomi

kreatif dapat dilihat dalam Ricard Florida, Cities and The Creative Class

(New York: Routledge, 2005); John, Hartley Creative Industries

(Malden, Mass.: Blackwell, 2006).

225

Baturaja Rp 500 juta disalurkan kepada 29 mitra binaan.

Dari sejumlah penerima bantuan 35 usaha songket masuk

dalam pembinaan PT Telkom Kandatel Sumatera Bagian

Selatan. Beberapa BUMN lain, seperti PT. PUSRI

menyalurkan dana kemitraan pada 25 pengrajin dan perajin

songket yang berada di wilayah Sumatera Selatan.

Ketiga, membuat program Kredit Usaha Rakyat

(KUR). Pada tanggal 5 November 2007, Presiden

meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui

Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

(KUKM), dengan fasilitas penjaminan kredit dari

Pemerintah melalui PT. Askrindo dan Perum Sarana

Pengembangan Usaha. KUR ini bertujuan untuk membantu

usaha-usaha masyarakat mikro-ke bawah agar mampu

berkembang, dan meningkatkan badan usaha mereka.

Selain itu, pemberian KUR bertujuan untuk pemberdayaan

UMKM, penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan

kemiskinan.

Jenis kegiatan upaya yang diverifikasi bervariasi,

antara lain: bantuan permodalan, pemberian pelatihan,

pendampingan dan fasilitasi, bantuan teknis dan konsultasi,

penyediaan informasi, bantuan sarana, serta bantuan

promosi pasar. Umumnya, dalam satu upaya terdapat lebih

dari satu kegiatan, misalnya bantuan modal disertai dengan

kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis. Setiap tahun

kredit yang dikucurkan pemerintah terus mengalami

peningkatan. Hingga April 2009 pemerintah sudah

mengucurkan sekitar Rp 5 triliun Kredit Usaha Rakyat

(KUR).64 Pemerintah akan mengoptimalkan peranan

64

Rendahnya produktivitas. Perkembangan yang meningkat dari

segi kuantitas tersebut belum diimbangi dengan peningkatan kualitas

UMKM yang memadai khususnya skala usaha mikro. Masalah yang

masih dihadapi adalah rendahnya produktivitas, sehingga menimbulkan

kesenjangan yang sangat lebar antar pelaku usaha kecil, menengah, dan

226

koperasi simpan pinjam maupun unit simpan pinjam

(KSP/USP) di seluruh provinsi untuk mendongkrak

penyaluran permodalan UMKM melalui program kredit

usaha rakyat (KUR), Program Perkassa (Program

Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera), melalui berbagai

bentuk program perkreditan, antara lain program Modal

Awal dan Padanan (MAP), program perkuatan sektoral,

program USP/KSP konvensional, program USP/KSP pola

agribisnis; Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

lewat BUMN (PT. PUSRI, SUCOFINDO,

besar. Atas dasar harga konstan tahun 1993, produktivitas per unit usaha

selama periode 2000-2003 tidak menunjukkan perkembangan yang

berarti, yaitu produktivitas usaha mikro dan kecil masih sekitar Rp 4,3 juta

per unit usaha per tahun dan usaha menengah sebesar Rp 1,2 miliar,

sementara itu produktivitas per unit usaha besar telah mencapai Rp 82,6

miliar. Demikian pula dengan perkembangan produktivitas per tenaga

kerja usaha mikro dan kecil, serta usaha menengah belum menunjukkan

perkembangan yang berarti, yaitu masing-masing berkisar Rp 2,6 juta dan

Rp 8,7 juta, sedangkan produktivitas per tenaga kerja usaha besar telah

mencapai Rp 423,0 juta. Kinerja seperti itu berkaitan dengan: (a)

rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia UMKM khususnya dalam

bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran;

dan (b) rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Peningkatan

produktivitas UMKM sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan

antarpelaku, antar golongan pendapatan dan antardaerah, termasuk

penanggulangan kemiskinan, selain sekaligus mendorong peningkatan

daya saing nasional. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah dalam 10 terakhir menyebutkan, jumlah Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah (UMKM) terus menaik. Akhir 2009, jumlahnya mencapai

51,26 juta unit, terus naik hingga 39,5 persen sejak 1998. Pada 2009

sebagian pelaku usaha kecil menengah yang berbisnis kurang dari 10

tahun terakhir berhasil melakukan ekspor ke Eropa, Menteri Koordinator

(Menko) Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, penyerapan Kredit

Usaha Rakyat (KUR) hingga Agustus 2010 sudah mencapai 50% dari

target Rp13,1 triliun tahun ini. Diakses dari http://www.koperasiku.com,

Tanggal 16 Oktober 2010.

227

PERTAMINA).65 Artinya, Pemerintah Indonesia dengan

berbagai program tersebut telah melakukan bantuan penguat

kapital para pengrajin dan perajin, yang diwujudkan dalam

hubungan participatory-emancipatory, bukan hubungan

subordinasi yang diskriminatory, yang menumbuhkan

ketergantungan.66

65

Johnny W. Situmorang, “Analisis Tipologi dan Posisi Koperasi

Penerima Program Perkassa Studi Kasus di Sumatera Selatan”, Jurnal

Pengkajian Koperasi dan UKM, vol. 5, Agustus 2010. Hasil olah data

didapatkan berbagai program yang diupayakan untuk usaha kecil

hingga tahun 2010 tidak terkecuali untuk usaha songket Palembang,

seperti Kementrian Perindustrian dan Perdagangan dengan proyek

peningkatan peran serta wanita; Kementrian Koperasi dan UKM

dengan Program Modal Awal dan Padanan (MAP), Business

Development Services Sentra UKM (BDS Sentra), Perkuatan Permodalan

UKMK dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan

Padanan (P2LK-MAP); Perbankan dengan program Program Hubungan

Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK), Kupedes,

Kredit Mikro, Program Swamitra. Ada juga program pengembangan

BMT dari organisasi sosial non politik (ornop), BUMN dengan

progam Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK),

Program BAIK (Bapak Anak Industri Kecil). 66

Pada tahun 2009 sebagaimana dikutip dari menitdotkom, Sri-

Edi Swasono telah mengingatkan bahwa alokasi dana untuk usaha kecil

sangat minim bahkan dalam penyalurannya juga tidak sampai pada

sasaran. Dia mencontohkan, Kredit Usaha Tani (KUT) senilai Rp 8,6

triliun akhirnya penyalurannya lebih banyak menyimpang. Usaha kecil

merupakan ekonomi rakyat. Upaya menggerakkan ekonomi rakyat ini

harus berbasis akar rumput, sumber daya dan berorientasi pada orang.

Sementara usaha menengah, menurut Swasono, walaupun tidak

semuanya, selama ini menjadi beban bagi usaha kecil dengan melakukan

eksploitasi dan kadang-kadang berperan sebagai predator. Usaha

menengah yang jumlahnya sedikit sebagian hanya menjadi brokrer atau

distributor untuk usaha kecil. “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan”

adalah kata-kata dan makna mulia yang harus tetap dipertahankan…

Menghilangkan “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan” bisa diartikan

sebagai mengabaikan nilai-nilai agama, mengabaikan moralitas ukhuwah

di dalam berperikehidupan yang menjadi kewajiban agama. Sumber:

www.bappenas.go.id

228

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi (DisPerinDagKop) kota

Palembang (2009-2010) diperkirakan 225 unit usaha

songket dari 660 unit usaha, dengan jumlah 1800 pengrajin

dan perajin songket dari 4000 pengrajin dan perajin yang

menyebar di wilayah Sumatera Selatan telah mendapatkan

dana PKBL, KSP/USP dan KUR tersebut. Sisanya belum

mendapatkan bantuan terkait dengan kelayakan manajemen

pada masing-masing usaha songket.67 Secara umum

program keterbawasertaan usaha songket didasarkan pada

pendayagunaan kapital sebagai langkah peningkatan

kesejahteraan dan usaha rakyat melalui pendekatan

kelompok yang tepat sasaran, efisien, dan ada proses

pembelajaran di dalamnya telah nampak. Dari perspektif

ini, maka konsep ekonomi Islam mengatasi ketidak-

merataan pendapatan dan menjalankan apa yang dinamakan

”maq}a>sid shari>ah.68 Peran pemerintah (tada>khul

dauliyah) yang menjaga maqa>sid untuk kemas}lahatan

orang banyak. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa

maq}a>sid shari>ah menurut al-Ghazali adalah

meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terletak

pada perlindungan keimanan mereka, jiwa mereka, akal

mereka, keturunan mereka, dan kekayaan mereka. Apapun

yang menjamin kelima hal ini, menjamin kepentingan

publik, dan merupakan hal yang diinginkan.69 Hal-hal

tersebut diatas pula yang sebenarnya diinginkan oleh

ekonomi kerakyatan, dimana pemerataan kesejahteraan dan

kepentingan rakyat yang diutamakan.

67

Analisis penyebab dikaji selanjutnya pada bab kemitraan pada

studi ini. (pen.) 68

QS. al-Hashr [59]: 7. 69

Dikutip dari M. Umer Chapra, the Future of Economics, an

Islamic Perspective, 8-10; lihat juga Ikwan Abidin Basri, Menguak

Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik (Solo: Aqwan, 2007), 120-121.

229

Menurut responden, ada solusi dari permasalahan ini,

yakni dengan menyatukan para perajin songket ke dalam

sebuah asosiasi. Asosiasi perajin songket akan memperkuat

posisi tawar perajin dari pedagang bahan baku yang

dimonopoli. Selain itu, asosiasi akan membuat para perajin

mampu memperluas jaringan pasar songket. Namun,

asosiasi selalu sulit untuk dibentuk. Para perajin belum

memiliki kesadaran untuk menyatu, demi memperkuat

eksistensi perajin dalam menghadapi persaingan, mereka

lebih suka melakukan aktifitas pengembangan sendiri-

sendiri.70 Dalam persepktif ini, akan terjadi dua persoalan

penting. Pertama, akibat bahan baku mahal, maka harga

jualpun mahal, dan persaingan harga hasil usaha songket

bisa kalah bersaing dengan bentukan songket dari negara

lain terutama dari negara China. Sejak diberlakukannya

ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA), sepertinya

mengkhawatirkan perajin songket. Jika kualitas,

kreativitas, dan corak-corak songket tidak diperkuat, maka

dikhawatirkan kerajian akan kalah saing dengan produk

China. Apalagi, pembuatan songket Palembang

menggunakan tangan, waktunya cukup lama dan harganya

cukup tinggi dari Rp 6000.000,- hingga ratusan juta.

Tetapi, jika China juga mengeluarkan songket dengan

kualitas baik, bagus, harga murah dan menggunakan alat

canggih, maka bisa dipastikan songket Palembang akan

kalah bersaing.

Kedua, permainan harga bahan baku tanpa ada

kontrol pemerintah, akan berdampak pula pada proses

produksi usaha perajin yang bermodal minim, dan belum

mendapat bantuan kemitraan dari pemerintah. Hasil

wawancara diketahui sebagian pengrajin dan perajin daerah

melakukan kerjasama untuk pembelian bahan baku tersebut.

70

Wawancara tanggal 26-28 September 2010.

230

Mereka sama-sama mengumpulkan uang kepada salah

seorang dari mereka yang dipercayai untuk membeli bahan

baku pada pemasok, yang selanjutnya dibagi berdasarkan

jumlah uang yang disetor. Dari aspek ini, memperlihatkan

belum adanya koperasi yang mewadahi persoalan tersebut.

Penelusuran mendalam diketahui bahwa pengrajin dan

perajin belum terbangun kelembagaan lewat koperasi dan

asosiasi, ditambah dengan aktifitas koperasi yang lebih

mengutamakan pengurusnya.71

Para pengrajin songket Palembang menyatakan

bahwa terjadi struktur tempat usaha kerja songket yang

terpilah-pilah dengan sistem menggunakan sentra usaha,

merupakan langkah dalam meningkatkan efisiensi perajin

songket sebagai pekerja rumahan (home workers).72 Dari

sini, memperlihatkan adanya upaya efisiensi kapital dengan

memberdayakan semua pihak. Lebih lanjut, dijelaskan

argumentasi pola mempekerjakan penenun sebagai tenaga

kerja, tanpa menyediakan gedung, dan fasilitas disepakati

pula oleh para pengrajin dengan alasan kegiatan menenun

songket lebih banyak melibatkan ketrampilan perorang, dan

ketrampilan yang diwariskan dalam lingkup masing-masing

perajin songket. Pola ini juga dapat menekan biaya

produksi, sehingga mampu menghadapi persaingan pasar.

Pendayagunaan kapital demikian menjadikan satu

kekuatan untuk sama-sama mendapatkan keuntungan

bersama, dan kapital yang mereka miliki terus berjalan.73

71

Wawancara tanggal 11Oktober 2010. 72

Lihat Josept Migga Kizza, Ethical and Social Issues in the

Information Age (London: Springer, 2010); Herbert Applebaum, the

Concept of Work: Ancient, Medieval, and Modern (Albany: Univ. of New

York Press 1992); Hesti R. Wijaya, “Sektor Informal: Katup Pengaman

dan Sang Penyelamat yang Terabaikan”, dalam jurnal FPBN, edisi ke-8,

Maret-September 2008. 73

Hasil wawancara dengan pengrajin songket tanggal 22-28

September 2010.

231

Pola pendayagunaan kapital demikian tidak memiliki

konsekuensi berkeadilan sosial. Hasil penelusuran melalui

wawancara diketahui bahwa para perajin memberdayakan

kapital hanya untuk mendapatkan hasil, dan bisa membiayai

keluarga, atau membantu perekonomian keluarga.

Sementara, dari sisi efek dari pola sentra usaha dan efek

dari menerima upah dari pemesan songket. Ini dibuktikan

dengan tidak adanya hak-hak yang layak diterima, seperti

dalam sebuah perusahaan. Indikasi yang sangat jelas

dengan tidak adanya ikatan kerja yang formal, kecuali

menggunakan konsep kepercayaan. Pendayagunaan kapital

digunakan hanya untuk meningkatkan produksi, dan

memberikan keuntungan maksimal bagi pengrajin, maupun

pemesan songket dari kalangan pedagang.74

Jika ditelaah lebih mendalam, pendayagunaan kapital

perajin tidak dibarengi dengan hak dan kewajiban, seperti

diterangkan pada sub selanjutnya. Artinya, upaya

pendayagunaan kapital baik oleh pengrajin maupun perajin

songket untuk memproduksi maksimal songket untuk

menutupi pengeluaran dan pembayaran pinjaman kredit

modal usaha. Sehingga perajin songket menjadi buruh

dalam perekonomi, dan tidak sebagai pemilik atau memiliki

saham di sektor produksi. Asumsi penilaian adalah sebagai

berikut: Perajin songket dengan keahlian yang dimiliki

hanya mendapat upah tenun rata-rata Rp 160 ribu per

songket, dengan rincian: untuk sarung bawahan Rp 100 ribu

dan untuk selendang upahnya Rp 60 ribu yang dikerjakan

dalam waktu 2 Minggu. Perbulan penenun bisa

mendapatkan Rp 320.000,- bila produktif. Hasil dari upah

kerja hanya sampai untuk menutupi biaya keluarga, dan

tidak mampu berinvestasi. Ini artinya perajin hanya

74

Wawancara dengan para perajin tanggal 13-14 Oktober 2010.

232

mendapatkan keuntungan minimum dari nilai keahlian yang

dimiliki secara turun temurun.

Berbeda dengan pengrajin yang memiliki cukup

modal dan jaringan usaha. Disamping mendapatkan nilai

tambah (primer) yang didapat dari kemitraan dengan para

perajin, mereka juga mampu menghasilkan nilai-nilai

sekunder dengan mengembangkan desain tenun songket

menjadi berbagai aksesories dan ragam busana yang

mengikuti pasar. Pada akhirnya para pengrajin mampu

mendapatkan keuntungan jauh melebihi para perajin. Para

pengrajin juga mampu melakukan investasi berdasarkan

hasil usahanya. Pertama, seorang pengrajin melakukan

kemitraan dengan 1 orang perajin untuk membuat tenun

songket motif X sebanyak 5 stel kain songket. Pengrajin

kemudian memberikan modal kepada perajin bahan baku

tenunan. Perbandingan pendapatan antara pengrajin dan

perajin untuk 5 stel kain songket Rp 5.310.000 : Rp

800.000.

Perajin yang memiliki ketrampilan turun temurun

mendapatkan penghasilan jauh lebih rendah dengan

pengrajin/pengusaha yang hanya berdasarkan kemampuan

modal dan finansial semata. Ini artinya berdasarkan

perhitungan sederhana dari data lapangan tersebut

memperlihatkan kesenjangan penghasilan antara pengrajin

dan perajin, yang menunjukkan bahwa kemitraan belum

pada tingkat saling menguntungkan dan memberdayakan.

Keuntungan dalam arti tidak ada transpransi dalam soal

hasil penjualan songket yang diproduksi penenun. Ketika

mendapat hasil penjualan maksimal, pengrajin lebih arif

dalam membayar upah dan memperhatikan karyawan,

ketika hasil penjualan minimal, perajin yang disalahkan,

dan upah produksi bagi perajin ikut terimbas tanpa tahu

233

penyebab utama, demikian salah seorang perajin

menjelaskan dalam wawancara.75

Kedua, jika kemudian pengrajin mengelola pula kain

songket hasil tenunan perajin menjadi berbagai aksesories

seperti gantungan kunci, bantal kursi, tanjak, boneka gadis

dan bujang Palembang, sandal, pakaian, tas laptop,

pajangan songket, maka keuntungan yang diperoleh

pengrajin jauh melebihi keuntungan perajin yang memiliki

ketrampilan menenun. Dari kedua aspek ini, efisiensi

berkeadilan tidak terlihat. Apalagi kemudian pemerintah

daerah membantu kelompok-kelompok pengrajin tidak

kepada perajin. Maka akan semakin terlihat ketidakadilan

dalam memaksimalkan usaha.

Berdasarkan aktifitas faktor produksi alat atau sarana

untuk melakukan proses produksi usaha songket Palembang

sudah berdasarkan pada pemberdayaan alat, yang tidak

sekedar menghasilkan alat pemuas kebutuhan manusia,

namun memberikan keuntungan sesuai dengan tingkat

usaha yang dikerjakan. Dalam konstruk ekonomi Islam,

prinsip dan tujuan produksi songket adalah sebuah usaha

bernilai halal. Dalam perspektif ekonomi Islam dasar

efisiensi dalam pendayagunaan kapital pada usaha tenun

songket dibangun dalam konsep dasar amanah dan moral.

Dari sisi ini, maka baik pengrajin maupun perajin tidak

hanya sekedar mempercepat produksi songket bertujuan

pada capital oriented an sich, tapi juga melakukan

perbaikan peralatan produksi dan peningkatan kualitas

ketrampilan. Amanah dan moralitas dalam pendayagunaan

kapital pada usaha songket tidak bisa menafikan visi

manusia dimuka bumi sebagai penebar rahmatan li al-

a>lami>n.76 Melalui serangkaian aktifitas ekonomi bisnis

yang berhenti pada tujuan pencapaian Ridlo Allah Swt.,

75

Wawancara tanggal 11 dan 14 Oktober 2010. 76

Q.S. an-Nisa>‟[4]: 58.

234

dimana ekspektasi keuntungan yang diharapkan (tinggi)

yang sesuai dengan konsep mas}lahat. Pendayagunaan

kapital pada usaha songket walaupun mendatangkan

keuntungan yang sangat besar, namun merugikan salah satu

pihak tidak dapat dibenarkan, sebab walaupun efisiensi

pendayagunaan kapital sudah baik namun tidak seiring nilai

keadilan sosial77.

Keadilan ekonomi mengandung pengertian bahwa

Islam sangat menekankan persamaan manusia

(egalitarianism) dan menghindarkan kepincangan ekonomi,

seperti eksploitasi, keserakahan, konsentrasi harta pada

segelintir orang. Dengan demikian, konsep keadilan sosial-

ekonomi yang berhubungan dengan pendayagunaan kapital

adalah persaudaraan (Q.S. al-Hujara>t [49]: 13 dan al-

Ma>‟idah [5]: 8). Sehingga pengrajin, perajin maupun

pedagang songket sama-sama mendapatkan keuntungan

tanpa membedakan status kerja. Hal yang juga dikaji dalam

konstruk Islam dalam upaya memberdayakan, dan

menguatkan kapital pengrajin dan perajin songket, dengan

dukungan dari pemerintah.

Islam menentukan fungsi pokok negara dan

pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu menghapuskan

kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, memberi

kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada

seluruh lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran (Q.S.

Ta>ha> [20]: 118-119). Nilai tanggung jawab sosial dalam

visi negara seperti yang dimaksudkan dalam Al-Qur‟an

tersebut adalah tanggung jawab negara membantu rakyat

ketika menghadapi persoalan dari aspek kapital.78 Ini

77

Konsep keadilan ekonomi dalam Islam dapat ditelaah pada sub

bab sebelumnya. 78

Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economic: Theory and

Practice. Larangan bunga yang dilekatkan dengan kronologisnya dalam

al-Qur‟an, (1) Q. S. ar-Ru>m [30]: 39; (2) Q.S. al-Baqarah [2]: 275-278,

235

berarti, pemberdayaan dalam studi ini mempunyai filosofi

dasar sebagai suatu cara mengubah pengrajin perajin

songket dari yang tidak mampu menjadi berdaya, baik

secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Pendayagunaan

kapital pengrajin dan perajin songket sebagai bagian usaha

mikro dan kecil tidak bisa berdiri sendiri untuk mencapai

indikator studi ini tanpa peran pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan.

C. Hak dan Kewajiban Bersama

Berdasarkan data hingga tahun 2010 diketahui bahwa

jumlah keseluruhan baik pengrajin maupun para perajin

songket berjumlah 4000 orang yang menyebar di berbagai

kabupaten kota di Sumatera Selatan, dan 1500 dari mereka

berdomisili di Palembang dalam katagori perajin dalam

lingkup pengrajin maupun menerima pesanan penjual

songket.79 Mereka melaksanakan kewajibannya dengan

berusaha meningkatkan produktifitas sesuai dengan pesanan

maupun kemampuan modal yang didapat atau dimiliki.

dan 280.; (3) Q. S. ali-Imra>n [3]: 130 dan (4) Q.S. an-Nisa>‟ [4]: 29

yang kesemuanya disebutkan sebanyak 7 kali. Beberapa hadits yang juga

membahas persoalan tersebut dapat dikutip dari hadits yang diriwayatkan

al-Bukhari dalam kitab al-Buyu> ‟. no. 2084. Lihat juga. Heri Junaidi,

Fiqh Muamalah Kontemporer (Palembang: P3RF-Press, 2005).

Muhammad Syafei Antonio, Bank Syari‟ah: Sebuah Pengenalan Umum,

70-71; dalam bukunya juga diterangkan beberapa bentuk undang-undang

yang dikeluarkan gereja tentang masalah larangan praktek bunga. Seperti:

Council of Elvira (Spanyol tahun 306) yang mengeluarkan canon 20;

Council of Aries (tahun 314 mengeluarkan canon 44; First Ciuncil of

Nicea (tahun 325) mengeluarkan canon 17. 79

“49 motif songket dipatenkan”, Diakses dari

http//kompas.realveawusa.com, Tanggal 26 April 2010. Data di

Disperindakkop Kota Palembang (2010) setidaknya terdapat sekitar 120

pengrajin songket yang tersebar dalam komunitas dan sentra songket

yang ada dengan rata-rata memiliki perajin 10 hingga 50 perajin baik

dalam satu tampat kerja terkoordinir maupun dalam sentra-sentra perajin

songket yang menyebar di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

236

Jaring kebersamaan dan kekeluargaan dalam membangun

hak dan kewajiban yang berkeadilan dalam kluster

pengrajin dan perajin songket terkendala dengan kondisi

tempat usaha, solidaritas kerja dan pemberian upah.

Para responden sangat memahami pemakanaan

tanggungjawab atas hak dan kewajiban. Ini terbukti, para

responden dapat menjelaskan hak dan kewajiban yang

disimpulkan dalam 3 pemahaman pengrajin/perajin: (1) hak

dan kewajiban adalah sebuah kepastian dalam setiap usaha;

(2) hak dan kewajiban wujud kebersamaan dalam

meningkatkan perekonomian masing-masing individu; (3)

hak dan kewajiban adalah fondasi kelanggengan usaha

songket Palembang.80 Namun, ketika masuk kepada realitas

tempat usaha pengrajin dan perajin maka pemahaman itu

tidak terapresiasi sebagaimana mestinya. Perhatian terhadap

pengrajin sebagai pemberi kewajiban kepada perajin

songket tidak terwujud solidaritas sosial. Penilaian atas hal

tersebut nampak ketidakperhatiannya para pengrajin dengan

lingkungan perajin. Para penenun hidup ditempat kumuh,

rumah berhimpitan, kegiatan menenun bersamaan dengan

kehidupan keluarga yang kemudian selalu diwanti-wanti

untuk segera menyelesaikan tenunan tepat waktu. Artinya,

para penenun untuk dipaksa menyelesaikan tenunan sesuai

dengan kesepakatan dan tepat waktu

Penelusuran hasil wawancara ketidakberdayaan

perajin pada aspek ini karena upah yang sudah diberikan,

atau karena keterikatan dengan keterkaitan hutang dengan

pengrajin. Ketidakberdayaan tersebut juga bisa terjadi

karena kepasrahan akibat himpitan ekonomi keluarga disatu

sisi, dan ketidakmampuan perajin membangun jaringan

produksi. Sehingga, perajin hanya terfokus pada pemberian

80

Wawancara dengan para pengrajin, Tanggal 22-28 September

2010.

237

kerja dari satu pengrajin yang dikenal.81 Dalam masalah

upah didapatkan sistem upah yang dibayar secara cicilan.

Seperti kasus yang disampaikan responden yang

menceritakan bagaimana upah yang harus diterima secara

cicilan. Misalnya, hasil tenunan mereka selesai dengan

jumlah upah Rp 1.500.000,- pada bulan Januari 2010.

Pengrajin kemudian memberikan upah Rp 1.000.000,-

sisanya diberikan kemudian sambil menunggu perkerjaan

selanjutnya selesai. Pada bulan Februari 2010 perajin

mampu bekerja dan menghasilkan tenun songket dengan

upah Rp 2.000.000 plus dengan sisa upah yang belum

dibayar pada bulan sebelumnya, sehingga pengrajin

membayar bulan Februari sebesar Rp 2.500.000. namun

kemudian dibayar dahulu Rp 1.250.000,- sisanya dibayar

bulan depan seperti janji. Namun realitasnya tidak

demikian, dan itu berlanjut terus setiap bulan.

Responden perajin menyatakan mereka tidak bisa

berbuat banyak, sebab mereka tidak punya daya tawar.

Sementara, dari sisi pengrajin memberikan respon bahwa

hal tersebut tidak semua terjadi. Terjadinya hal tersebut

karena pengrajin yang berusaha untuk memenuhi target

pesanan, namun sering mengalami persoalan dalam pesanan

tersebut.82

Dari aspek ini, tidak sesuai dengan nilai-nilai

efisiensi berkeadilan yang diantaranya kemitraan yang

sama-sama menguntungkan. Hatta dalam karyanya

menegaskan bahwa “setiap orang yang melakukan pekerjaan

yang sama dalam hal-hal yang sama, berhak atas pengupahan

yang sama dan atas perjanjian-perjanjian pekerjaan yang

sama baiknya”. Oleh karena itu, menurut Hatta “setiap

orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan

81

Hasil wawancara tanggal 5-7 Oktober 2010. 82

Pendalaman atas hal tersebut dalam sub kemitraan dalam

disertasi ini. (pen)

238

yang adil yang menjamin kehidupannya bersama dengan

keluarganya, sepadan dengan martabat manusia”.83 Dalam

konstruk ekonomi kerakyatan masalah gaji dan upah tidak

hanya punya dimensi ekonomis, tetapi juga politis, karena

gaji dan upah yang rendah akan mengundang masuknya

infiltrasi paham komunisme. Itulah sebabnya, Hatta dengan

keras mengkritik kelemahan “syarikat Islam yang kurang

memperhatikan nasib buruh”. Untuk menghilangkan

perbedaan yang besar dan tajam antara tingkat

kemakmuran rakyat, maka pemerintah perlu “menentukan

upah minimum berdasarkan keperluan hidup yang layak bagi

kemanusiaan” (Q.S. at-Taubah [9]: 105).84

83

Mohammad Hatta, Ekonomi Terpimpin (Jakarta: Penerbit

Mutiara, 1979). 84

Mohammad Hatta, “Sesudah Dua Puluh Lima Tahun”, Pidato

pada Dies Natalis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2 September

1970, dalam I. Wangsa Widjaja dan Meutia Farida Swasono, Mohammad

Hatta, Membangun Ekonomi Indonesia (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985).

Tentang berapa ukuran dari upah minimum itu, para ahli telah

membuatnya dengan standar yang berbeda-beda. menurut Hatta “upah

minimum sehari ditentukan sama dengan harga 5 kilo beras. Jadi, kalau

sekarang harga beras Rp. 5.000,-/kg, maka berarti gaji dan upah mereka

sehari adalah Rp. 25.000,- dan sebulan lebih kurang Rp.750.000,-

perkembangan hingga tahun 2011 Secara kebijakan, pemerintah di tiap-

tiap kabupaten atau kota dan provinsi memang sudah sudah

mengeluarkan peraturan mengenai standar upah terendah bagi buruh,

upah minimum regional (UMR). Namun upah minum regional yang ada,

juga tergolong rendah, jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan

sehari-hari buruh. Dapat dilihat, misalnya UMR di tiap-tiap provinsi.

Besarannya hanya antara Rp. 675.000 sampai Rp. 1.410.000. Peringkat

terendah adalah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan, peringkat tertinggi

Provinsi Papua Barat. Untuk Provinsi DKI Jakarta yang tingkat

kebutuhan hidup masyarakatnya dapat dikatakan sangat tinggi, karena

merupakan ibukota negara dan kota metropolitan terbesar, tingkat UMR

yang ditetapkan pemerintah daerahnya hanya sebesar Rp. 1.250.000. Ada

kenaikan UMR hampir setiap tahunnya. Tapi itu tidak signifikan.

Kenaikan tahun ini, misalnya, prosentase kenaikan tertinggi terjadi di

Provinsi Papua Barat yang mengalami peningkatan sebesar 16,53 persen.

239

Masalah upah dan gaji di samping sangat

menentukan tingkat kesejahteraan buruh/pekerja, juga

berfungsi sebagai instrument dalam meningkatkan

pemerataan dan peningkatan rasa kebersamaan dan

stabilitas, karena dengan dekatnya jarak gaji dan upah maka

tingkat kecemburuan dan saling iri akan berkurang, kalau

tidak bisa dikatakan akan hilang. Dasar pengupahan yang

dibutuhkan untuk memungkinkan perajin songket hidup

layak pada kondisi dan situasi di mana ia hidup, karena itu

perbedaan gaji dan upah85 tidak boleh terlalu besar. Dalam

perspektif Islam hal ini bisa dicegah, jika terjadi sebelum

terjadi proses menenun terjadi akad upah yang tegas dari

aspek: (1) waktu memberikan sistem mingguan, bulanan,

setelah selesai barang tenunan; (2) besaran upah yang

diterima penenun. Besaran ini penting sebab upah yang

setara ditetapkan dengan cara yang sama dengan harga yang

adil. Misalnya, jika pengrajin membutuhkan perajin,

kemudian tidak siap memberikan pelayanan kepada perajin,

otoritas bisa menetapkan upah yang setara. Jadi, pemberi

kerja (employer) tak boleh mengurangi upah dari pekerja,

atau pekerja itu menginginkan upah yang lebih tinggi

ketimbang upah yang adil.86

Pemikiran fiqh Islam tentang penetapan upah di atas

menggambarkan bahwa upah yang setara akan Sedangkan untuk Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat kedua

dengan kenaikan sebesar 15,38 persen. 85

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi

kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan

akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang

layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam

bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang

dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara

pemberi dan penerima kerja. Lihat Gray, S. A. dan Thomson, A., the

Development of Economic Doctrine Longman (New York: t.p., 1980). 86

Ibnu Taimiyah, al-Hisbah wa Mas‟u>liyah al-Huku>mah al-

Isla<>miyah (Kairo: Dar Al-Shab, 1976).

240

dipertimbangkan oleh penetapan upah (musamma), jika

ketetapan upah itu ada, di mana dua pihak bisa menerima.

Adil, seperti dalam kasus penjual atau penerima upah/harga

yang ditetapkan berpijak pada harga yang setara.87 Prinsip

ini berlaku bagi pemerintah maupun individu. Jadi, jika

pemerintah ingin menetapkan upah atau kedua pihak tidak

bersepakat tentang besarnya upah, mereka harus bersepakat

tentang besarnya upah yang ditetapkan pemerintah, yang

berpijak pada kondisi normal. Ini seyogianya berlaku dalam

penetapan dan penerimaan, untuk jenis pekerjaan tertentu.

Pendapat ini merupakan sebuah pemikiran yang sangat

mendalam dan lebih maju dalam menginterpretasikan

makna upah yang adil dalam al-Qur‟an dan Sunnah.88

Sehingga terjadi kerid}ahan dan tidak terjadi gharar

(spekulasi). Jika dianalisis terjadinya hal tersebut karena

tidak ada akad yang tertulis, dan cuma berdasarkan

kepercayaan dan kebaikan.89

Perbedaan upah akibat bakat dan kesanggupan diakui

oleh Islam, namun tetap berpegang pada konsep

persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh

anggota masyarakat di muka hukum yang disertai dengan

keadilan, memungkinkan setiap orang memperoleh hak atas

sumbangannya terhadap masyarakat atau terhadap produksi

sosial. Agar tidak ada eksploitasi terhadap seseorang oleh

orang lain, karena itu konsep mas}lahah dibutuhkan dan al-

Qur‟an juga mendesak kaum Muslimin untuk “tidak

menahan hak orang lain”. Untuk itu, perubahan terhadap

87

Ibnu Taimiyah, Majmu‟ Fatawa Shaikh al-Islam (Riyad:

Matabi‟ Al-Riyad, tt, vol. 34). 88

Muhammad Amin Suma, Ijtihad Fiqh Islam dalam Fiqih Islam

(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002). 89

Lihat Muhammad Shahrir Sula, Asuransi Syari‟ah (Jakarta:

Gema Insani Press, 2004); Muhammad Suyanto, Muhammad: Business

Strategy and Ethics (Jogjakarta: Andi Offset).

241

pola penggajian dengan sistem cicil perlu diubah, karena

tidak sesuai dengan semangat efisiensi berkeadilan.

Terbitnya UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan

yang menjadi pengganti UU No.25/1997 disebutkan: “upah

adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau

pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan,

atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan

bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. Pasal ini

tidak menjelaskan kata “layak” dan “kemanusiaan”.

Sementara, kelayakan dimunculkan pasal 88 sebagai syarat

tambahan berupa “....dan dengan memperhatikan

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”. Ini berarti hak

penghidupan layak akan diberikan kepada buruh sejauh

menunjang produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Maka,

kemudian hak dan kewajiban diukur berdasarkan

produktifitas perajin songket.

Hasil olah dan analisis data juga, diketahui adanya

„eksploitasi‟ pemberi kerja baik seorang perantara ataupun

pengrajin pemilik modal terhadap sentra-sentra perajin

tenun yang rata-rata perempuan. Bukan hanya jam-jam

domestik rumah tangga mereka saja yang tereksploitasi,

aktivitas kerja menenggelamkan aktivitas keluarga atau

menggeser aktivitas keluarga menjadi aktivitas kerja.90

Rumah pengrajin maupun perajin songket berorientasi

bukan hanya tempat proses produksi, tetapi telah berubah

menjadi pabrik mini, karena berpindahnya gudang bahan

90

Hasil kajian sebelumnya menunjukkan hal yang sama, lihat

Dedi Haryadi et. al., Tahap Perkembangan Usaha Kecil: Dinamika dan

Peta Potensi Pertumbuhan (Bandung: AKATIGA, 1998); Nur Syam,

“Buruh Perempuan, Pekerja Rumahan, Sosok Manusia Teralienasi”,

dalam Jurnal Paramedia, vol.1. no. 2., bulan Juni 2000.

242

baku dan semua sarana yang berkenaan dengan proses

pembuatan kain songket. Dinamika ini merupakan bagian

dari persoalan economic recovery menuntut adanya

solidaritas. Sebab, tanpa adanya solidaritas, masing-masing

pengrajin dan perajin hanya akan mengutamakan

kepentingan sendiri, serta mempertajam kesenjangan sosial

dan ekonomi. Jika terjadi kesenjangan dan ketidakadilan

ekonomi dalam kehidupan pengrajin dan perajin akan

mengalami keguncangan, sehingga rentan memicu

terjadinya konflik antara sesama pengrajin dan perajin.

Selanjutnya, dalam kewajiban untuk melakukan

kemitraan baik antara pengrajin, perajin songket, maupun

dengan pemerintah daerah tidak terbangun secara optimal.

Indikator yang muncul berdasarkan hasil olah data

wawancara adalah: Pertama, baik pengrajin maupun

perajin songket memiliki jaringan usaha yang saling

merahasiakan. Pada umumnya, mereka berusaha mencari

pelanggan dengan membentuk kelompok sendiri-sendiri.

Efisiensi menjaga solidaritas dan kekeluargaan adalah

dengan cara memperkuat jaringan yang dimiliki dengan

berbagai cara.91 Kedua, produktifitas perajin songket

bergantung kepada pengrajin atau pemesan. Karena itu,

para pengrajin berusaha meningkatkan produktifitas tenun

songket walau sistem upah borongan Rp 940.000,- dan

harus mengorbankan jam-jam pribadi, dan domestik, juga

ruang (rumah) pribadi dari keluarga menjadi bagian dari

proses produksi, yang tanpa mereka sadari tidak mendapat

kompensasi apa pun.92

91

Deskripsi wawancara dengan pengrajin tanggal 24-26

September 2010. 92

Deskripsi wawancara dengan perajin songket tanggal 8-11

Oktober 2010. Harga 1 songket bervariasi antara Rp 200.000,- sampai Rp

8.000.000,. Sementara untuk perajin songket diupah rata-rata Rp

160.000,-/songket dengan rincian upah tenun untuk sarung bawah Rp

100.000 dan selendang Rp 60.000,-. 1 songket dihasilkan selama 7 hari.

243

Dari berbagai pandangan tersebut, menunjukkan

bahwa hak dan kewajiban pengrajin dan perajin songket

Palembang terbangun berdasarkan siklus sosial ekonomi

antara komunitas pengrajin dan perajin pada masing-masing

wilayah dan sentra usaha. Terjadinya kesenjangan hak dan

kewajiban secara tersembunyi diantara pengrajin maupun

diantara para perajin, termasuk kesenjangan dalam hak

mendapatkan bantuan usaha kecil baik dari aspek modal

usaha, pelatihan ketrampilan maupun pelatihan manajemen

sederhana. Sementara, kewajiban para pengrajin songket

dieksploitasi maksimal untuk dapat bersaing dalam pasar

global.

Dari aspek ini, memperlihatkan bahwa adanya

perbedaan yang sangat jelas antara pekerja yang memiliki

hubungan kerja yang ditegaskan dalam perundang-

undangan dengan para perajin songket Palembang yang

dapat dikatagorikan pekerja rumahan (home workers).93

Dari sisi ini, maka hak dan kewajiban para perajin songket

terpasung dalam: (1) subbordinasi ekonomi dan tekhnis

industrial (pengrajin-perajin); (2) minimnya akses

pemasaran produk; (3) perajin songket mendapatkan

penghasilan dengan dibayar berdasarkan jumlah produk

yang mampu dihasilkannya, bukan berdasarkan lama jam

kerja dalam memproses songket. Sementara, hak dan

kewajiban pengrajin songket dibatasi dengan modal usaha

dan pengembangan usaha.94 Hasil analisis data

Maka 1 bulan seorang perajin menghasilkan 4 buah songket dengan upah

Rp 940.000,-. 93

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003,

mendefinisikan pekerja atau buruh sebagai seseorang yang menerima

perintah kerja dan menerima upah (BAB I, Pasal 1 [1]. 94

Kerja rumahan secara khusus dapat didefinisikan sebagai proses

produksi barang dan jasa yang dikerjakan di lingkungan rumah untuk

memperoleh pendapatan ataupun upah. Kerja rumahan untuk untuk

memperoleh pendapatan dilakukan dengan melakukan usaha baik dalam

244

memperlihatkan hak perajin yang juga dilupakan oleh para

pengrajin yang memiliki perajin tenun songket dan para bentuk produksi barang dan jasa maupun usaha dagang, sedangkan kerja

rumahan untuk memperoleh upah dilakukan dengan melakukan proses

produksi barang dan jasa dengan upah persatuan (piece rate) dan sama

sekali tidak tergantung pada lamanya (jam) kerja. Secara khusus kerja

rumahan (homework) dikonotasikan secara langsung dengan pekerja

rumahan (homeworkers), bahkan ILO (International labour organization)

Perserikan Bangsa-Bangsa dalam konvensi 1996 mendefinisikan “kerja

oleh seseorang di dalam rumahnya atau ditempat lain yang dipilihnya,

diluar tempat kerja milik majikan (pengusaha); untuk memperoleh upah;

dan hasilnya berupa produk atau jasa yang ditetapkan oleh majikan

(pengusaha) terlepas dari siapa yang menyediakan bahan baku, peralatan

dan masukan lain yang dipergunakan. Pekerja rumahan merupakan buruh

yang bekerja bukan di pabrik, tapi di rumah dengan bekerja seperti

layaknya di pabrik. Pekerja rumahan mengerjakan atau memproduksi

produk dan jasa yang layaknya di kerjakan oleh pabrik. Pekerjaan yang

dilakukan mulai dari aktifitas pabrikasi seperti memintal benang hingga

menenun (pada usaha songket). Pekerja rumahan bekerja mandiri tanpa

memiliki atasan tetapi juga tidak punya bawahan, karena pekerja

rumahan yang bekerja sendiri di rumah tidak dibayar berdasar jam kerja

tetapi berdasar jumlah produksi tertentu yang dihasilkannya. Pada

dasarnya, Pemberi kerja baik itu perantara maupun sang majikan sendiri

tidak mau tahu proses kerja yang dilakukan pekerja rumahan, tidak mau

tahu berapa banyak sumber daya domestik yang dipergunakan oleh

pekerja rumahan, yang perantara atau majikan tahu adalah jumlah produk

tertentu dengan standar mutu tertentu sesuai dengan perjanjian lisan tanpa

pernah ada kontrak resmi. Lihat Erwin Alampay, Living the Information

Society in Asia (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies 2009);

Lynda A C Macdonald, Managing Fixed-Term and Part-Time Workers: a

Practical Guide to Employing Temporary and Part-Time Staff (London:

Tolley, 2003); lihat juga istilah pekerja rumahan dalam Eka Chandra,

Membangun Forum Warga: Implementasi Gagasan Partisipasi dan

Penguatan Masyarakat Sipil di Kabupaten Bandung (Bandung: Akatiga,

2003); Gunanto Surjono dan Henry Azwar, Peningkatan Partisipasi Ibu-

Ibu Rumah Tangga dalam Pemecahan Masalah Kemiskinan Keluarga

Melalui Program Usaha Ekonomi Kampung (PUEK) (Yogyakarta:

Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Balai

Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial,

2003); Kian Wie Thee, Industrialisasi di Indonesia: Beberapa Kajian

(Jakarta: LP3ES, 1994).

245

pemberi upah tenun terhadap hak tunjangan hari raya atau

hak kesehatan. Ada indikasi bahwa mereka mendapatkan

hak itu hanya sebagai kebaikan, bukan karena adanya

kekuatan hukum yang mengharuskan mereka mendapatkan

hak hak tersebut.95

Dari hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak

dan kewajiban yang berlaku antara pengrajin dan perajin

atau antara perajin induk dengan perajin dibawah

naungannya memperlihatkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama dari aspek kewajiban memperlihatkan (1)

produktifitas tenunan dipaksakan; (2) kemitraan dan

kebersamaan semu karena semua aktifitas berorientasi

pemenuhan jumlah tenunan tanpa melihat nilai-nilai yang

lain, semisal kondisi tempat usaha dan kondisi penenun; (3)

keuntungan jumlah penjualan dari hasil tenunan terprioritas

pada pengrajin; (4) mengkristalnya solidaritas perajin

songket yang tidak terapresiasi dengan baik.

95

Sumber: analisis data, 2010. Sementara dalam realitasnya, di

awal abad ke-21 ini, sebagian besar masyarakat pekerja di dunia

memperoleh mata pencahariannya pada kondisi perekonomian informal yang

rentan dan tidak terjamin. Pekerjaan informal diperkirakan mencapai sekitar 65

persen pekerjaan di sektor non-pertanian di Asia, 51 persen di Amerika Latin,

48 persen di Afrika Utara, dan 72 persen di Afrika Sub-Sahara. Angka-

angka ini bisa jadi jauh lebih besar di beberapa negara, apabila pekerjaan

informal di sektor pertanian turut dimasukkan. Perempuan, remaja, orang tua,

kelompok minoritas, pekerja pendatang, masyarakat adat dan suku tidak diwakili

secara proporsional. Perekonomian informal mencakup sebagian besar

kegiatan skala kecil di sektor perekonomian tradisional, serta menjadi

bagian dari strategi produksi baru dan perubahan pola pekerjaan dalam

perekonomian global. Di beberapa bagian di dunia ini, bagian yang lebih

besar dari pekerjaan baru yang diciptakan adalah pekerjaan informal, baik

wiraswasta maupun pekerjaan berupah. Informalitas tidak akan surut saat

negara berkembang mengalami pertumbuhan informalisasi walaupun

kinerja perekonomian sudah membaik. Lihat International Labour Office,

“The Informal Economy: Enabling Transition to Formalization”

(Swizerland: ILO Publications, 2007).

246

Kedua, dari aspek hak memperlihatkan: (1) sistem

upah yang dibentuk berdasarkan kebijakan pengrajin, dan

atau permintaan perajin yang membentuk ketidakberayaan;

(2) penenun tidak mendapatkan hak-hak selayaknya

pekerja/karyawan yang bekerja pada perusahaan-

perusahaan yang terlindungi oleh UU RI No 13 Tahun 2003

tentang ketenagakerjaan.

Ekonomi Islam memberikan tata aturan yang sangat

jelas dalam menguatkan satu usaha yang didasarkan pada

konsep keseimbangan. Nilai-nilai keseimbangan tersebut

dapat dilakukan dengan membangun konsep mud}ara>bah

dan mushara>kah. Bila para perajin songket sering tidak

diakui sumbangannya, tidak mengetahui haknya, mereka

menyediakan sendiri fasilitas kerja.96 Disini kemudian nilai

etika ekonomi Islam tidak terbangun. Al-Qur‟an sangat

banyak mendorong manusia untuk melakukan bisnis (Q.S.

al-Jum‟ah [62]:10). Al-Qur‟an memberi pentunjuk agar

dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling rid}a,

tidak ada unsur eksploitasi (Q.S. an-Nisa>‟ [4]: 29) dan

bebas dari kecurigaan atau penipuan, seperti keharusan

membuat administrasi transaksi kredit (Q.S. (al-Baqarah

[2]: 282). Antara pengrajin, perajin maupun pemberi upah

pembuatan songket dari para pedagang sama-sama

memahami eksistensi manusia yang kesemuanya bertujuan

96

Dalam proses penggunaan kapital tidak dapat lepas juga dari

pandangan tradisional terhadap administrasi ketenagakerjaan yang

menekankan peran protektif yang dimilikinya, termasuk: (1)

perlindungan terhadap upah untuk memastikan pembayaran upah

dilakukan secara tunai (bukan dalam bentuk barang atau jasa) dan tepat

waktu; (2) perlindungan terhadap waktu kerja melalui peraturan

mengenai jam kerja dan cuti; (3) perlindungan terhadap kondisi kerja melalui

pelayanan pengawasan ketenagakerjaan; (4) perlindungan dari cedera dan

penyakit akibat kerja melalui sistem pengawasan dan skema kompensasi.

Lihat Robert Heron, Administrasi Ketenagakerjaan (Jakarta: Kantor

Perburuhan Internasional, 2002).

247

untuk mencukupi kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan,

pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi,

serta memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama

yang mengancam kehidupannya.97

Berbagai hal tersebut, maka ekonomi Islam

kemudian memberikan konstruk keadilan, kesetaraan yang

diukur dari konsep standar pengupahan berbasis pendapatan

layak, berkeadilan sosial dan manusiawi. Konsep standar

tersebut juga mengembalikan fungsi negara agar

menempatkan buruh sebagai manusia dengan menanggung

kesejahteraan yang berkeadilan sosial (jaminan pekerjaan,

jaminan pendapatan, dan jaminan sosial). Modal sosial

diwarnai oleh saling tukar informasi antar perajin dan

pengrajin songket. Trust adalah sikap saling

mempercayai memungkinkan pengrajin dan perajin songket

saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi

pada peningkatan modal sosial. Berbagai tindakan kolektif

yang didasari atas rasa saling mempercayai yang tinggi,

akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

berbagai ragam bentuk dan dimensi, terutama dalam

konteks membangun hak dan kewajiban bersama.98

97

Dalam konsep Syatibi yang dimodifikasi Murasa Sarkaniputra

lima kebutuhan dasar adalah: (1) pemeliharaan iman, khususnya

keagamaan dalam arti luas [al-din]; (2) pemeliharaan pendidikan yang

menjadikan dirinya berpotensi untuk mampu berperan di masyarakat [al-

aql]; pemeliharaan kesehatan dan keamanan diri serta kemerdekaan untuk

menyatakan pendapat (al-nafs); (3) pemeliharaan rumah tangga yang

penuh kasih sayang dan tanggap menjaga kehormatannya (al-nasl); (4)

pemeliharaan atas kecukupan sandang, pangan, papan dan kekayaan

lainnya yang mendukung berlangsungnya pergaulan antar warga

masyarakat (al-Mal). Murasa Sarkaniputra, Ruqyah Syar‟iyyah: Teori,

Model dan Sistem Ekonomi, General Equilibrum Ghazali-Khaldun-

Syatibi Melalui Analisis Leontief-Sraffa. 98

Muhammad Baqir as}-S}ada>r dan M Hashem, Keunggulan

Ekonomi Islam: Mengkaji Sistem Ekonomi Barat dengan Kerangka

Pemikiran Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002).

248

Penegasan harus bisa dipahami bahwa kaum pekerja

dan rakyat itu sejak kemerdekaan sudah diurus oleh Pendiri

Republik. Itu sebabnya ada pasal 27 ayat 2 UUD 1945.

Artinya, berhak akan pekerjaan itu kewajiban Negara untuk

pro-job. Penghidupan yang layak berarti anti kemiskinan

atau pro-poor. Sedangkan bagi kemanusiaan adalah

moralitas humanitarian. Tiap-tiap orang berhak akan

pekerjaan, tentu itu bisa sebagai bekerja swakarsa atau

bekerja sebagai buruh. Negara harus bisa menjamin hal itu

terpenuhi. Dengan demikian, maka potensi buruh sebagai

agen pembangunan juga dapat berjalan dengan baik. Saya

tidak ingin dalam negara Pancasila ini buruh sebagai

kekuatan yang melawan, atau diterapkan teori konflik

antara buruh dan majikan. Dua-duanya harus menjadi agen

pembangunan dan agen kemajuan. Oleh karena itu,

pemerintah menetapkan diri untuk menjaga keharmonian

antara buruh dan majikan. Jangan sampai pemerintah

didikte majikan atau didikte kapitalis, lalu pemerintah

menekan buruh atau suara pemerintah menjadi suara

majikan untuk mengeksploitasi buruh.

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, bukan

usaha perorangan, maka yang berlaku adalah asas

kebersamaan di Indonesia, bukan asas perorangan. Buruh

(perajin songket) bukan sebagai kekuatan yang melawan

majikan (pemilik modal, pengrajin songket, pengusaha

songket) sebagaimana dalam teori konflik Marxisme. Dua-

duanya harus menjadi agen pembangunan dan agen

kemajuan. Sementara, pemerintah menetapkan diri untuk

menjaga keharmonian buruh dan majikan. Terjadinya

konflik, sentimen dan kecemburuan sosial karena

kapitalisme telah menjadi dasar kehidupan ekonomi di

Indonesia. Buruh, Majikan dan Pemerintah terus berkonflik

sehingga tidak muncul menjadi agen pembangunan dan

agen kemajuan bangsa. kapitalisme itu asasnya perorangan,

249

maximum profit, kepuasan maksimal, dan ujungnya self

interest. Maka di situlah kapitalisme akan menekan buruh.

Buruh sebagai alat faktor produksi, bukan manusia. Di

dalam alam kapitalisme yang inception adalah jika menekan

ongkos atau biaya dan buruh dianggap bagian biaya.

Menaikkan upahnya berarti menaikkan biaya. Langkah

penting untuk mengatasi kondisi itu, sudah tentu dengan

kembali kepada konsep ekonomi Pancasila99 dan nilai-nilai

Islam. Hubungan baik antara pengusaha dan buruh diatur

dalam islam yang menawarkan sistem sosial yang

berkeadilan dan bermartabat. Islam memberikan

penghargaa yang tinggi terhadap pekerjaan. Para buruh

yang bekerja dan mendapatkan penghasilan dengan tenaga

sendiri wajib dihormati termasuk dalam meningkatkan

kreativitas beserta penghargaan yang didapat seperti

dijelaskan dalam sub bab berikut.

D. Kebebasan Berusaha dan Berkreativitas Usaha songket adalah suatu pilar perekonomian yang masih

eksis menyangga kehidupan sebagian masyarakat Sumatera

Selatan. Dengan demikian sektor kerajinan sampai sekarang masih

tetap di usahakan sebagai mata pencaharian, baik dilakukan secara

perorangan, maupun kelompok. Dalam bentuk usaha, ada yang

dilakukan secara tradisional perorangan, kelompok masyarakat.

Makin majunya dunia usaha, serta taraf kehidupan masyarakat

produsen maupun konsumen, tak pelak menuntut pencitraan

bentuk-bentuk kerajinan, sehingga kerajinan dapat berkembang

begitu dinamis. Tuntutan gaya hidup konsumen serta kemampuan

desainer dalam merespon, dapat menyuburkan perkembangan

mode kerajinan, dari waktu ke waktu.

Konsep efisiensi berkeadilan yang dilihat selanjutnya

pada kebebasan berusaha dan berkreativitas para pengrajin

99

Lihat http://www.intelijen.co.id/profil/1460-prof-dr-sri-edi-

swasono, Juni 2011.

250

dan perajin songket. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa

karakteristik perajin songket Palembang terbagi dalam dua

tipe, yaitu: tipe kelompok perajin songket yang memegang

tradisi tenun songket yang terwarisi turun temurun, dan tipe

kedua kelompok perajin yang menerima pembaharuan

songket dengan pengembangan desain. Realitas di lapangan

perajin songket mendapatkan kebebasan dalam berusaha

dan berkreativitas. Beberapa pandangan perajin maupun

pengrajin, kebebasan berusaha dan berkreativitas dalam

menenun bertujuan untuk menilai bagaimana hasil tenun

songket terus berkembang sesuai dengan perubahan-

perubahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakatnya.100

Sehingga, perluasan kreativitas perajin dapat memberikan

gambaran bagaimana praktik tenun merepresentasikan juga

estetik sebuah masyarakat yang majemuk. Ada pula karya-

karya perancang mode ternama, maupun benda-benda

keseharian yang menggunakan tenun, maupun dilapisi kain

tenun sebagai suatu alternatif yang secara kreatif bisa

dikembangkan lebih lanjut.

Hasil observasi dan wawancara dengan perajin

diketahui dari sisi kebebasan berusaha dan berkreativitas,

efisiensi berkeadilan dilakukan oleh perajin. Artinya,

pengrajin dan perajin memberikan kesempatan konsumen

dari semua kalangan untuk memiliki kain songket bernilai

100Pengaruh kontak budaya melalui jalur-jalur perdagangan dari

peradaban lampau, hingga kemudian dengan rentang masa era kolonial,

telah menghasilkan beragam olahan artistik dalam kehidupan seni tradisi

khususnya kain tenun. Pengaruh ini sama sekali tidak melemahkan

keberadaan seni tenun sebagai sebuah bentuk seni tradisi dalam konteks

kehidupan sakral, tapi justru memperkaya nilai-nilai estetikanya. Bahkan

lebih jauh bila ditelusuri dan pencermatan melalui motif-motifnya,

niscaya kita bisa membaca tanda-tanda budaya atau narasi. Oleh karena

itu seni kriya, khususnya seni tenun mempunyai dimensi nilai simbolik.

Lihat Bernhard Bart, et.al., Revitalisasi Songket Lama Minangkabau

(Padang: Studio Songket ErikaRianti, 2006); Denys Lombard, Jaringan

Asia (Jakarta: Gramedia, 1996).

251

sejarah tersebut. Data adanya kebebasan mendesain tenun

songket dengan berbagai teroboson kreativitas, semakin

meningkatkan distribusi hasil kerajinan songket, dan

semakin menambah pemasukan pengrajin dan perajin

songket. Sebelum ada terobosan desain mereka sulit

mendapatkan pemasukan Rp 1.000.000,- pada hari biasa,

kini meningkat hingga Rp 2.000.000,- perhari pada hari

biasa. Kalau libur bisa sampai Rp 5.000.000,-/hari.

Kreativitas perajin songket dilakukan juga dengan strategi

mengikuti selera konsumen. Saat ini, kain songket berbahan

katun bisa dibeli hanya dengan harga Rp 15.000,- per

meter. Harga ini jauh lebih murah dari kain songket

berbahan sutra yang mencapai Rp 100.000,- per meter.

Kebebasan kreativitas dilakukan dengan membuat kain

songket dengan motif dibordir dengan harga yang

bervariasi, mulai dari Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta per

kain, sesuai pesanan motif bordir.101

Hasil wawancara mendalam, terjadinya perubahan

pola dengan perubahan aktifitas yang mulai berkembang,

dengan berbagai bentuk dan desain berbahan songket di

kalangan pengrajin dan perajin songket, tidak lepas dari

solidaritas kerja. Dimana, pengrajin yang eksis terhadap

komitmen, membangun tenun mengikuti pola turun

temurun, menerima perkembangan desain dengan motif

songket dari pengrajin dan perajin songket lainnya. Hasil

wawancara diketahui beberapa dasar utama terjadi

kebebasan berkreasi, yaitu: Pertama, pemanfaatan limbah

sisa-sisa tenun songket. Hal ini muncul karena sisa tersebut

bisa menjadi peluang untuk menambah keuangan.

mendesain songket menjadi baju siap pakai perlu

kecermatan tinggi.

101

Hasil wawancara dengan pengrajin tanggal 22-28 September

2010.

252

Salah seorang responden dari Kampung Songket BNI

menceritakan dampak positif dari kebebasan berapresiasi

dan berkreativitas dapat memajukan ekonomi masyarakat

desa dengan songket Palembang. Awalnya, tenunan

songket hanya sebagai pekerjaan sampingan remaja putus

sekolah, atau ibu-ibu yang sekedar menenun, menghabiskan

waktu sehingga tidak ada kreasi. Pada tahun 2006 selembar

tenun songket hanya dihargai Rp 200.000,- sampai dengan

Rp 300.000,- akibatnya penenun terkendala dengan

ketersedian bahan kain dan benang. Kemudian, diadakan

terobosan dengan membuat motif-motif baru dengan tetap

mempertahankan motif bintang, melakukan terobosan

dalam pewarnaan. Jika biasanya songket Palembang

cenderung berwarna terang keemasan, dibuat dengan warna

gelap. Terobosan tersebut mampu meningkatkan penjualan

hingga 60% dengan harga berkisar Rp 900.000 sampai Rp 5

juta per helai, dan meraup omzet hingga Rp 40 juta per

bulan.

Dampak lain, mampu memberdayakan 38 perajin,

dan meningkatkan perekonomian keluarga masing-masing

perajin, serta membayar upah sesuai dengan tingkat

kesulitan dan jenis bahan. Dampak lainnya, kreatifas untuk

membuat aksesoris semakin bertambah dengan

menggunakan limbah tenun songket yang tidak terpakai.102

Dalam konsep ekonomi Islam, upaya kreativitas para

perajin songket membangun kebebasan berusaha dan

berkreativitas tetap berpegang dengan „fitrah‟ dan tidak

bebas dalam arti „bebas‟ (hur) dari ikatan hukum, dan dari

sifat-sifat mafsadah. Para perajin melaksanakan kebebasan

berusaha dan berkreativitas dengan berpegang pada

ikhtiya>r, untuk dapat berprestasi melahirkan produk dan

102

Wawancara tanggal 26 September 2010.

253

desain yang marketable, dan mampu memberikan produk

yang halal.

Kreativitas demikian itu untuk dapat bersaing dalam

perdagangan bebas instrumen dari paham neoliberalisme.103

Manusia memiliki kebebasan dalam kehendak dan

perbuatan. Dengan kebebasan itu manusia menjadi aktif dan

dinamis. Kebebasan manusia sesuai dengan ajaran yang

terdapat dalam Al-Qur‟an, misalnya: “berbuatlah apa yang

kamu kehendaki” (Q.S. al-Mukmin [40]: 41); “…siapa yang

mau percaya, percayalah ia, dan siapa yang tidak mau

percaya, janganlah ia percaya…” (Q.S. al-Kahf [18]: 29);

“…Tuhan tidak akan mengubah keadaan suatu kaum (umat)

sebelum umat itu sendiri mengubah keadaannya…” (Q.S.

al-Ra‟d [13]: 11).

Tuhan telah menganugerahkan akal pada manusia.

Dengan akalnya manusia dapat membedakan antara

kebaikan dengan kejahatan. Oleh karena itu, manusia bebas

memilih antara kebaikan dan kejahatan, yang disertai

dengan tanggung jawab moral atas segala perbuatannya.

Manusia mempunyai kebebasan dalam kehendak (free will)

dan kebebasan dalam perbuatan (free act). Dengan

kebebasan tersebut, manusia menjadi aktif dan dinamis.

Bila manusia tidak punya kebebasan dan berkeyakinan

bahwa segala sesuatu tergantung pada kehendak mutlak

Tuhan, maka manusia akan bersifat pasif dan menyerahkan

masa depannya kepada nasib dan perkembangan zaman.

Secara umum, makna kebebasan dalam ekonomi, dapat

melahirkan dua pengertian yang luas, yakni: kreatif dan

kompetitif. Dengan kreativitas, seseorang bisa

103

Dalam liberalisasi, ukuran kemajuan dilihat dari meningkatnya

pendapatan, perdagangan dan arus barang-barang. Lihat A Prasetyantoko,

Bencana Finansial: Stabilitas Sebagai Barang Publik (Jakarta: Penerbit

Buku Kompas, 2008); A Prasetyantoko, Krisis Finansial dalam

Perangkap Ekonomi Neoliberal (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009).

254

mengeluarkan ide-ide, bisa mengekplorasi dan

mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan

ekonominya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan

dengan kemampuan kompetisi, seseorang boleh berjuang

mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak

apa yang diinginkannya.

Dalam ekonomi Islam, makna kebebasan adalah

memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan

menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai

perintah syari‟at Islam. Sebagaimana konsep kepemilikan,

konsep kebebasan dalam berekonomi menurut Islam, tidak

boleh keluar dari aturan-aturan syari‟at. Bahwa manusia

diberi keluasan dan keleluasaan oleh Allah untuk berusaha

mencari rizki Allah pada segala bidang. Kebebasan

ekonomi Islam adalah kebebasan berakhlak. Berakhlak

dalam berkonsumsi, berproduksi dan berdistribusi. Dengan

kebebasan berkreasi dan berkompetisi akan melahirkan

produktifitas dalam ekonomi. Kegiatan produksi adalah

bagian penting dalam perekonomian. Produksi atau al-intaj

atau istishna‟ adalah pelayanan jasa yang jelas dengan

menuntut adanya bantuan pengabungan unsur-unsur

produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas.104

Proses produksi yang dijadikan ukuran utamanya adalah

nilai manfaat (utility) yang diambil dari hasil produksi

tersebut.105

Produksi harus mengacu pada nilai utility, dan masih

dalam bingkai nilai halal, serta tidak membahayakan bagi

diri seseorang ataupun sekelompok masyarakat. Di samping

104

Muhammad Rawwas Qalahji, Mabahis fi al-Iqtishad al-

Islamiy min Ushulihi al-Fiqhiyyah (Beirut: Dar an-Nafes, 2000). 105

Abdurrahman Yusro Ahmad, Muqaddimah fi „Ilm al-Iqtishad

al-Islamiy (Iskandariyah, 1988); Taqyuddin an-Nabhani, an-Nidzam al-

Iqtis}a>di fi al-Isla>m (Beirut: Darul Ummah, 1990), yang dalam edisi

bahasa Indonesia diberi judul Membangun Sistem Ekonomi Alternatif

Perspektif Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

255

itu, manusia diberi kemampuan untuk mengembangkan ilmu

dan daya nalarnya, Kesempurnaan manusia, menurut al-

Ghazali, juga terkait dengan alfad}a>'il (keutamaan-

keutamaan), yakni berfungsinya daya-daya yang melekat

pada diri manusia selaras dengan kesempurnaan manusia

itu sendiri.106 al-fad}a>'il yang dimaksud adalah al-

hikmah (sebagai keutamaaan dan daya akal), al-

shaja>'ah (sebagai keutamaan daya ghad}}ab), al-'iffah

(sebagai keutamaan daya shahwah) dan al-„Adalah (sebagai

keseimbangan dan ketiga keutamaan tersebut di atas).107

Dengan demikian, pengembangan kreativitas pengrajin

dan perajin songket memperlihatkan upaya dan semangat

berkembang dalam nilai-nilai ekonomi Islam. Jangan

sampai sebagaimana digambarkan Swasono sikap manusia

saat ini sebagai homo economicus, digambarkan sebagai

individual yang bercirikan egois, rational dan menginginkan

maksimalisasi kepuasan serta oportunis. Ia bertindak secara

independen, dan terisolasi dari lingkar sosial, tidak dapat

dipercaya mempercayai orang lain.108

Efisiensi berkeadilan yang terjadi dalam apresiasi

para pengrajin dan perajin memberikan jamin stimulus atau

rangsangan bagi perajin untuk bekerja dan bertindak lebih

kreatif dan inovatif, karena tidak ada ketakutan kalau

pikiran dan cara-cara ”baru” itu mendatangkan bahaya bagi

dirinya sendiri. Karena itu, pemerintah daerah memiliki

tangung jawab untuk menjamin kreativitas tersebut, tidak

terganggu dengan masyarakat yang tidak menyukai

perombakan bentuk songket. Sekaligus menjamin bahwa

kreativitas yang tidak bebas nilai. Sebab, bagaimanapun

106

a1-Ghazali, Ma „a>rij al-Qudsi (Kairo: Da>r al-Ma‟a>rif,

1964). 107

a1-Ghazali, Miza>n al-A‟ma>l, ed.: Sulaiman Dunya (Kairo:

Da>r al-Ma‟a>rif, tt). 108

Sri-Edi Swasono, Ekspose Ekonomika, 4.

256

kreativitas perajin songket merupakan inovasi sesuai

dengan zamannya. Kreativitas yang terbangun untuk

menyempurnakan tenun songket lebih murah dan efisien,

bukan untuk mengubah olah tenun songket yang sudah ada,

dan pada akhirnya menghancurkan tradisi tenun itu

sendiri.109

Upaya membangun efisiensi berkeadilan dalam

melakukan kreativitas tenun songket dilakukan dalam

tahapan yaitu: Pertama, eksplorasi berupa identifikasi

bentuk-bentuk desain yang dimungkinkan dapat digunakan

sebagai kreasi pasar. Kedua, inventing, yaitu aktifitas

pengrajin dan perajin songket untuk melihat atau mereview

berbagai alat, teknik dan metode yang telah dimiliki yang

mungkin dapat membantu dalam menghilangkan cara

berpikir yang tradisional. Ketiga, tahap memilih dimana

pengrajin dan perajin songket mengidentifikasi dan memilih

ide-ide yang paling mungkin untuk dilaksanakan

dikerjakan. Keempat, implementasi dari semua tahapan

yang dilakukan. Langkah selanjutnya adalah dengan

beberapa pola, yaitu: Pertama, memasukkan desain

kreativitas tenun songket ke dalam evaluasi kerja; Kedua,

mencari perajin yang mau untuk melakukan terobosan

desain. Ketiga, hasilnya dapat dijual dalam berbagai

pameran regional dan nasional.

Dari berbagai problematika dalam produksi usaha

songket, memperlihatkan umumnya upaya berupa pelatihan

dan bimbingan/pendampingan tidak diberikan langsung

kepada pengrajin songket, melainkan kepada lembaga yang

109

Perhatikan kembali konstruk adaptive problem solving dan

innovative problem solving, Lihat Masudul Alam Choudhury,

Comparative Economic Theory: Occidental and Islamic Perspectives

(Boston: Kluwer 1999). Lihat juga M Dawam Rahardjo, Islam dan

Transformasi Sosial-Ekonomi (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan

Filsafat, 1999).

257

menjembataninya. Misalnya, Kementrian Perdagangan dan

Perindustrian kota Palembang kepada Ornop yang ditunjuk,

atau BUMN yang menjadi mitra, atau perbankan. Materi

pelatihan lebih terkait dengan kegiatan program dan cara

mengelolanya, misalnya tentang pemberian kredit.

Pelatihan/bimbingan/pendampingan yang diberikan

langsung kepada pengrajin songket maupun perajin songket

dengan jumlah terbatas dan peserta terbatas. Termasuk

keterbatasan dalam keikutsertaan program studi banding ke

usaha tenunan di daerah lain, seperti di Lasem, Bali, atau

dalam aktifitas pameran. Aspek keterbatasan hanya

dinikmati oleh pengrajin tertentu yang memiliki nama

usaha yang sudah dikenal. Ada juga pengrajin songket yang

dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan tenun

atau manajemen sederhana, dan harus menyediakan sarana

dan prasarana, serta tenaga pengajar untuk

menyelenggarakan kegiatan pelatihan selama beberapa hari

kepada sejumlah orang yang sudah ditentukan instansi yang

bersangkutan. Meskipun pada akhirnya pengrajin songket

yang ditunjuk tersebut menerima insentif, namun jumlahnya

sangat tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan,

khususnya untuk menggantikan kerugian, karena

tertundanya kegiatan usaha selama persiapan dan

pelaksanaan pelatihan. Bantuan sarana pada umumnya

sudah tepat guna, namun tidak merata, hanya diperuntukkan

dengan pengrajin songket yang sudah dikenal, sementara

para pengrajin atau perajin yang tidak dikenal tidak

mendapakan sarana yang sangat dibutuhkan.

Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan

bahwa aktifitas usaha songket dalam kebersamaan memiliki

berbagai kendala yang dapat dinilai pada umumnya, yakni:

(1) aktifitas produksi usaha songket tidak memiliki visi,

misi dan tujuan kecuali hanya ingin mendapat keuntungan

untuk menghidupi keluarga; (2) kurang membangun

258

kecerdasan kreatif dan inovatif; (3) masih berorientasi

usaha sambilan dan berharap bantuan, belum membangun

manajemen usaha dan masih berorientasi pada manajemen

keluarga, hal ini tidak lepas dari tingkat pengetahuan

terhadap pentingnya manajemen yang tertib, tim kerja

berbasis keluarga dan kenalan sehingga mudah rapuh.

Pemerintah telah memberikan berbagai upaya membangun

kebersamaan dalam memberdayakan dan meningkatkan

usaha songket. Namun demikian usaha songket Palembang

dengan berbagai kelebihan dan kelemahan di bidang

produksi menunjukkan usaha kekuatan lokal sosial ekonomi

di Indonesia memiliki kemampuan yang tetap bertahan.

Ketahanan kekuatan lokal tersebut disebabkan rakyat

Indonesia pada waktu itu mengembangkan pula sistem

sosial-ekonomi tradisional.110

Lauren mengatakan bahwa di wilayah pedesaan,

upaya diversifikasi pencarian nafkah, di luar aktivitas

pertanian, dilakukan oleh rakyat Indonesia, dengan aktivitas

non pertanian cukup beragam, terutama di sektor jasa

(warung, pasar, tambal ban, penarik becak, pedagang

eceran). Hal tersebut terakumulasi akibat wilayah pedesaan,

adalah salah satu akibat dari kepemilikan lahan yang sangat

110

Victor T. King and William D. Wilder, the Modern

Antrophology of South-East Asia (London: Routledge, 2003). Kontra

pemikiran dikembang Clifford Geertz (1963) yang menyimpulkan

involusi (perputaran kedalam) pertanian mewarnai pesimisme kekuatan

lokal rakyat Indonesia. Dengan penggambarannya atas ”Mangan Ora

Mangan Asal Kumpul” adalah salah satu refleksi kultur dari ‟shared

poverty‟ (kemiskinan terbagi) yang melahirkan ketidakberdayaan

masyarakat dalam kehidupannya. Lihat Clifford Geertz, Agricultural

Involution the Process of Ecological Change in Indonesia (Berkeley:

University of California Press 2000). Beberapa ide Geertz dikutip juga

dalam Arskal Salim, Shari'a and Politics in Modern Indonesia

(Singapore: Inst. of Southeast Asian Studies, 2003).

259

terbatas para petani di Jawa.111 Swasono menegaskan

bahwa mengapa buruh dengan gaji rendah tetapi tetap bisa

hidup. Hal ini lantaran ada sektor informal yang

menyediakan kehidupan murah. Ada PKL atau warteg. Ini

yang menopang kehidupan mereka dan itu berarti

menopang kehidupan perusahaan tempat mereka bekerja.

Jadi, sesungguhnya terjadi trickle up mechanism. Kondisi

ini tidak disadari oleh pemerintah maupun korporasi-

korporasi besar itu. Malah pemerintah menggusuri sektor

informal itu.

Kebiasaan membawa hasil bumi dari kampung, yang

kemudian membangun suasana guyup di kampung atau

desanya membuktikan rakyat Indonesia yang selama ini

berada pada posisi marjinal, sesungguhnya memiliki

inisiatif dan mekanisme kebertahanan hidup yang cukup

efektif, lewat bangunan-bangunan kekuatan sistem lokal,

yang co-exist dengan sistem global. Paling penting adalah

keberadaan sistem-sistem dan kekuatan tersebut secara

kultur menjadikan rakyat memiliki ‟tempat perlindungan‟

pada saat sistem global dirasa tidak dapat menjamin

kelangsungan hidupnya, baik dari aspek sosial maupun

aspek ekonomi. Dalam bahasa lain, ‟modal sosial‟ (capital

social) sebagai akumulasi dari interaksi manusia, dalam

bentuk rasa percaya, saling pengertian dan kesamaan nilai

dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan

kerja dan komunitas yang memungkinkan adanya

kerjasama.112

111

Diane Wolf Lauren. Factory Daughters: Gender, Household

Dynamics, and Rural Industrialization in Java (California: University of

California Press. Berkeley, 1992), 3-9. 112

Keberhasilan Cina sebagai penguasa ekonomi baru di Asia

merupakan cerminan penerapan konsep ekonomi yang berdasarkan

jaringan sosial. Jaringan sosial, yang kemudian menjelma menjadi

jaringan bisnis antara masyarakat dalam negeri dan masyarakat di

perantauan, efektif untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi negara

260

Swasono menjelaskan modal cultural-social suatu

bangsa yang bersifat nasionalistik, ketidakmauan atas

ketertindasan, dan kemandirian, jika tertanam dalam pada

jiwa tiap warga bangsa dan pemerintahan negara tersebut,

juga akan membangun suatu “ketangguhan” dan

“semangat” yang luar biasa bagi bangsa negara tersebut

dalam melakukan pembangunannya (modal sosial kultural).

Ketika ketersediaan sumber daya dalam suatu bangsa

yang melimpah sebagai karunia tiada terkira dari

Tuhan YME, dikelola dan digunakan sebaik-baiknya

dalam proses pembangunan sepenuhnya untuk

memperbaiki taraf hidup dan derajat hidup rakyat.

Penguatan atas saving dan investasi tidak saja mampu

melakukan keputusan ekonomi yang bertujuan

meningkatkan pendapatan, namun juga memiliki

kemampuan untuk melakukan saving yang digunakan

untuk investasi (Modal Sumber Daya Alam-Modal Ekonomi).

Selanjutnya, pembanguan suatu negara juga

membutuhkan kemampuan produksi, kreasi dan inovasi

sebagai wujud proses peningkatan kemampuan rakyat, dan

terus-menerus meningkatkan kreativitas rakyat demi

terangkatnya harkat martabat rakyat dan sebagai

suatu bangsa (Modal Ketangguhan-Entreprenurship).113

Cina. Lihat TM. Siregar, Pembaharuan Ekonomi Tiongkok: dari Fokus

Pedesaan ke Pasar Internasional (Jakarta: Pustaka Pena, 2002). 113

Sri-Edi Swasono. “Robinson Cruzoe‟s Struggle for Freedom

and Take-Off”. Naskah Ajar Mata Kuliah Perkembangan Pemikiran

dan Perbandingan Sistem Ekonomi . Program Doktoral Ilmu

Ekonomi Islam Universitas` Airlangga. 24 Oktober 2009. Dikutip dari

http://www.scribd.com/doc/53952840/PROF-EDI-A-Blog.

DISTRIBUSI BERBASIS KEMITRAAN

Bab ini berhubungan erat dengan bab-bab sebelumnya,

dalam menggali implementasi efisiensi berkeadilan yang

dibangun pada wilayah kemitraan usaha. Bab ini menjadi

penting sebagai penilaian atas proses distribusi usaha

songket Palembang yang sama-sama menguntungkan, dan

memberdayakan, baik antara pengrajin dengan pengrajin,

pengrajin dengan perajin, pengrajin-perajin dengan pihak

pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus menilai

makna kebersamaan dan konsensus sosial atas jaminan

usaha. Sejarah dan perkembangan songket dengan penilaian

atas aktifitas usaha songket menjadi elemen krusial

kehidupan salah satu produk lokal di Sumatera Selatan.

Seperti dipahami sebelumnya, bahwa kemitraan adalah

suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau

lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan

bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling

membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis, maka

keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya

kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika

bisnis.

A. Pola Kemitraan Dalam pengembangan ekonomi lokal keberadaan

kerajinan tenun songket memiliki peranan yang penting,

karena umumnya berkembang dengan adanya semangat

Keempat

263

264

kewirausahaan lokal, dan lebih mengutamakan pemanfaatan

input bahan baku dan tenaga kerja lokal, sehingga

keberadaan industri kecil ini dapat berpotensi sebagai

penggerak tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal di Sumatera

Selatan.1 Salah satu strategi pengembangan usaha songket

Palembang dalam mendukung pengembangan ekonomi

lokal adalah melalui distribusi kemitraan. Hal ini dilakukan

sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan lokalitas

dengan memadukan, mengorganisasi, dan mentransformasi

seluruh potensi lokal yang ada, terutama aspek pemasaran

dan pendanaan, sehingga dapat menciptakan sinergi

pembangunan. Dalam perspektif umum, keberadaan usaha

tenun songket sangat memberikan sumbangan terhadap

eksistensi budaya lokal, namun masih bersifat job order,

sehingga perajin songket sangat tergantung pada pengrajin,

pemesan, maupun pedagang songket melalui kemitraan

yang berkesinambungan.

Kemitraan diciptakan dan dipertahankan oleh

anggota-anggotanya melalui proses komunikasi.2

1Lihat Departemen Dalam Negeri. Direktorat Jenderal Bina

Pembangunan Daerah (Bangda), Pengembangan Ekonomi Lokal: Manual

Best Practices (Jakarta: Bangda: JICA, 2006); Herman Haeruman J. S.;

Eriyanto, Kemitraan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal: Bunga

Rampai (Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota: Business Innovation

Center of Indonesia, 2001). 2Konsep kemitraan tertuang jelas dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan. Seperti

tertuang dalam pasal 4 disebutkan bahwa dalam hal kemitraan Usaha Besar

dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil berlangsung dalam

rangka sub kontrak untuk memproduksi barang dan atau jasa,

Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan bantuan berupa

kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen;

kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang

diproduksinya secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang

wajar; bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;

265

Kemitraan ini dibentuk untuk melayani berbagai maksud

dan tujuan. Oleh sebab itu, kemitraan akan terwujud

apabila berbagai orientasi dari semua sub-sub sistem tadi

dapat dikoordinasikan, disalurkan, dan difokuskan.

Kondisi ini akan mempertajam identifikasi permasalahan

yang dihadapi, serta mendukung pilihan terhadap jawaban

permasalahan diikuti dengan strategi yang akan ditempuh.

Keberhasilan dalam menggalang kemitraan dapat dilihat

dari dua dimensi, yaitu produktivitas-distribusi dan

moral/etika. Dari segi produktivitas-distribusi didapatkan

model kekeluargaan.

Dalam prosesnya diketahui kemitraan distribusi kain

songket dengan wilayah perkotaan adalah sistem distribusi

berdasarkan kepercayaan dan akte di bawah tangan.

Informasi data ditemukan contoh sebagai berikut: seorang

datang kepada perajin atau pengrajin songket yang dikenal.

Kemudian orang tersebut mengambil beberapa kain songket

untuk dijual. Pada saat pengambilan barang tidak dibuat

sebuah transaksi yang jelas cukup dengan prinsip

kepercayaan dan janji lisan. Prinsip kemitraan tersebut

berdampak negatif, dengan tidak terkontrolnya keluar

masuk kain songket, tidak terjalinnya konsep manajemen

yang rapi, terjadinya wanprestasi dengan tidak tepat

waktunya penyetoran, bahkan kain songket yang tidak

kembali.

Akibat hal tersebut, sirkulasi penjualan songket

menjadi tersendat yang berdampak pada sulitnya

pengembangan usaha songket pada masa selanjutnya. Kasus

ini juga terjadi pada wilayah tenun di pedesaan. Bahkan

untuk kasus ini, sering sekali ditemukan hasil tenunan

songket yang dijualkan seseorang atas dasar kepercayaan

perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;

pembiayaan.

266

tidak kembali, sehingga menimbulkan kebangkrutan

penenun.

Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan pola

kemitraan distribusi berbasis kekeluargaan. Hal ini terjadi

karena faktor demand masih terbatas, tidak ada komunikasi

yang terbuka untuk melakukan studi kelayakan usaha,

termasuk masih rendahnya upaya penguatan jaringan

distribusi dan eksistensi distribusi berkeadilan pada

pengrajin dan perajin songket Palembang. Hasil wawancara

mendalam dengan para responden diketahui berbagai

persoalan yang berkenaan dengan kemitraan yang terjadi

antara pengrajin dan perajin songket, distributor dan

pengumpul maupun pedagang songket yang persoalannya

terpeta dalam dua wilayah, yaitu: (1) wilayah penenun

songket di desa kabupaten kota; (2) wilayah penenun di

kota Palembang. Untuk wilayah responden yang berada di

desa penenun songket, ditemukan kemitraan yang tidak

menguntungkan dan memberdayakan. Ditemukan

distributor yang dikenal dengan “pengumpul”.

Pengumpul adalah orang yang memiliki modal yang

melakukan kemitraan di wilayah masyarakat penenun

songket. Model kemitraan yang terjadi terbagi dalam tiga

bentuk. Pertama, orang (pengumpul) datang ke perajin

songket dengan memberikan dana untuk dibuatkan kain

songket sejumlah dana yang diberikan, terjadi transaksi

dengan melakukan kalkulasi bersama yang saling

memberikan keuntungan ditambah dengan kesepakatan

waktu penyelesaian. Kedua, perajin songket datang ke

“pengumpul” untuk meminjam sejumlah uang, dan

biasanya dibayar dengan hasil tenun songket yang

ditentukan oleh “pengumpul” dengan waktu yang

ditentukan. Apabila kesepakatan waktu tidak ditepati, maka

pengumpul memberikan tenggang waktu hingga selesai.

Untuk kasus ini, biasanya dengan memberikan sanksi

267

sosial, dengan tidak diberikan lagi pinjaman oleh

„pengumpul‟ tersebut atau dipersulit dengan berbagai

syarat. Karena „pengumpul‟ adalah pemilik modal yang

kuat di desa tersebut, maka perajin yang wan-prestasi akan

sulit bermitra („berasan‟) kembali di lingkungan tersebut.

Ketiga, perajin songket karena kebutuhan uang

mendesak, datang kepada pengumpul untuk menjual hasil

tenunannya. Pengumpul membeli dengan harga sangat di

bawah standar, bergantung dengan ketentuan dan taksiran

pengumpul. Jika di pasaran hasil tenunan songket si perajin

ditaksir Rp 1.000.000,- maka pengumpul bisa membeli

dengan harga Rp 600.000,-. Biasanya perajin karena

terdesak ekonomi keluarga dan memerlukan uang cepat

tidak bisa menolak tawaran harga pengumpul.3

Kasus yang juga terjadi dengan kemitraan dalam

distribusi yang juga ditemukan adalah sistem titip-setor.

Sistem ini biasanya dilakukan perajin tenun songket yang

tidak memiliki jaringan distribusi dan tidak masuk dalam

kelompok asosiasi. Para perajin songket tersebut kemudian

mendatangi pedagang songket kemudian menitipkan

tenunan untuk dijualkan. Perjanjian apabila barang tersebut

laku akan disetor. Hasil observasi diketahui bahwa sistem

titip setor tidak bernilai efisisensi. Indikator yang muncul

dengan tidak adanya perhatian para pedagang dengan

barang titipan. Sebagai dagangan sekunder. Ketika

jualannya tidak ada stok maka barang titipan ditawarkan.

Akibatnya, barang tenun songket pengrajin lama bisa terjual

sehinga sirkulasi distribusi terhambat.

Pola tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan

apabila salah seorang komplain terhadap kemitraan

tersebut. Karena tidak ada perjanjian kedua belah pihak

yang saling menguntungkan. Dinamika ini memperlihatkan

3Hasil wawancara tanggal 6-11 Oktober 2010.

268

efisiensi distribusi yang tidak berkeadilan dimana pada

akhirnya perajin songket tersebut hanya pasrah dengan hal

tersebut. Akibat dari hal tersebut sirkulasi produksi perajin

songket tersendat, sementara ekonomi keluarga mendesak.

Maka, salah satu solusi yang terjadi adalah menjual kepada

pengumpul dengan konsekuensi yang harus ditanggung

perajin songket. Pola kemitraan yang lain dengan

mengikutsertakan unit usaha tenun songket dalam acara

berbagai pameran-pameran tingkat regional nasional

maupun Internasional. Akifitas ini menjadi salah satu

program pemerintah dalam upaya meningkatkan sekaligus

memperkenalkan perkembangan kreatifitas tenun songket.

Hasil pendalaman data antara tahun 2008 hingga

tahun 2010 diketahui berbagai aktifitas pameran tingkat

regional dan nasional yang mengikutkan perajin songket,

diantaranya: (1) Bazar Rakyat dan Pojok Rakyat; (2) Road

Show Franchise and Business Concept Expo 2009; (3)

“Regional Expo, Pameran "Campus Expo” bekerjasama

dengan perguruan tinggi di Sumatera Selatan (IAIN Raden

Fatah Palembang, Universitas Sriwijaya Palembang,

Univeristas Bina Darma Palembang); (4) pameran kerajinan

rakyat yang diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi

Sumatera Selatan; (5) program Visit Musi, (6) Pameran

Kridaya di Convention Hall, Jakarta; (7) Resource of

Indonesia Craft (CRAFINA) 2010.4 Beberapa data jadwal

4Pameran merupakan salah satu kegiatan yang mengakomodasi

promosi produk sekaligus sebagai sarana pembelajaran untuk

meningkatkan daya saing terhadap produk-produk negara lain. Tujuan

umum program pengembangan/perluasan pasar ekspor produk usaha kecil

melalui berbagai pameran luar negeri antara lain untuk meningkatkan

akses dan pangsa pasar produk di pasar internasional termasuk kerajinan

songket. Program pameran bisa juga digunakan untuk sarana mem-

perkenalkan, dan tes pasar produk di luar negeri. Kemudian, sejak tahun

2008 Pemerintah Provinsi sudah mulai membangun gedung pusat

269

pameran yang telah dilaksanakan untuk usaha kecil dan

menengah yang diikutsertakan unit usaha songket

Palembang berdasarkan data hingga tahun 2010,

diantaranya: (1) Dubai Global Village di Dubailand, Dubai,

Uni Emirat Arab; (2) International Consumer Goods and

Technologies Fair di Plovdiv, Bulgaria; (3) Texmed Tunisia

di Parc des exposotion du Kram, Tunisia; (4) Hongkong

Fashion Week for Spring/Summer 2010 di Hongkong

Convetion and Exhibition Centre; (5) Discover Indonesia

Trade and Investment Fair di Mid Valley, Kuala Lumpur,

Malaysia; (6) Kuala Lumpur Lebaran Fair di PWTC, Kuala

Lumpur, Malaysia; (7) Vietnam International Trade Fair di

Ho Chi Minh, Vietnam.5

Aktifitas pameran yang diikutsertakan para pengrajin

dan perajin songket dalam unit usaha yang terpilih sebagai

ruang penghubung, yang dapat digunakan sebagai wadah

interaksi para pengrajin, para pemerhati dan pengurus dan

asosiasi yang bergerak di bidang kerajinan serta semua

orang untuk membangun produk kerajinan dan melebarkan

jaringan yang lebih luas. Dari penilaian proses mengikuti

pameran ditemukan adanya ketidakadilan. Ini terbukti

aktivitas dan promosi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) di

areal dua hekter. Pada saatnya gedung yang diprakirakan memakan biaya

Rp 21,1 milyar tersebut dapat menjadi ajang promosi usaha kecil dalam

pameran skala nasional ataupun internasional. Pembangunan gedung ini

sejalan pula dengan program Kementerian Koperasi dan UKM

mengalokasikan anggaran untuk membangun pusat promosi dan

pemasaran produk usaha kecil di empat provinsi. Di samping Sriwijaya

Promotion Centre di Palembang, (Sumatera Selatan) ada juga Pusat

Promosi Sentra Bisnis KUKM (Jawa Barat), Borneo Promotion Center

(Kalimantan Barat), dan Paradise Promotion Center (Sulawesi Utara).

Lihat “Gedung Promosi Butuh Rp 21,1 Milyar”, Di akses dari

http://www.sumeks.co.id/index.ph, 10 Januari 2010. 5Ikhwan Asrin, “Pameran Perluas Pasar Ekspor Produk KUKM”,

Jurnal KUKM, (Mei 2009).

270

dengan para peserta yang mengikuti pameran adalah

kelompok-kelompok pengrajin yang sudah dikenal.

Sementara para pengrajin dan perajin yang jauh dari akses

aktifitas pameran tidak dapat menyentuh wilayah tersebut.

Kemitraan yang terjadi adalah kemitraan satu arah.

Gambaran hal tersebut adalah sebagai berikut:

Pengrajin (X) mendapat tawaran untuk ikut dalam pameran

(Y) karena (X) tidak memiliki stok songket, atau memang

tidak memproduksi tenun songket, maka X mengambil

barang kepada pengrajin, pedagang atau penenun songket

(M) dengan perjanjian sederhana bahwa barang tersebut

akan dijual dalam pameran (Y). Harga songket dan

aksesories berdasar songket berdasarkan negoisasi antara X

dan M yang memungkinkan ditawar serendah mungkin dan

kemudian dijual X dalam pameran Y dengan harga berlipat.

Sistem negoisasinya dibenarkan, namun dari sisi M

hanya mendapat keuntungan yang secukupnya untuk

kepentingan kelanjutan usaha dan keluarga. Sementara X

mendapatkan dua keuntungan, yaitu: (1) laba besar dengan

hanya mengandalkan kedekatan dengan pemerintah atau

BUMN/BUMND yang mengutus atau yang

menyelenggarakan; (2) tidak mengeluarkan dana

penyewaan stand serta dana transportasi dan akomodasi

lainnya; (3) menambah jaringan untuk kepentingan

pengembangan usahanya dan kepentingan dirinya sendiri.

Baik pengrajin, perajin atau pedagang songket yang

memiliki jaringan terbatas menyadari hal tersebut, namun

mereka tidak bisa berbuat banyak. Alih-alih yang penting

produksi terus berjalan dan mendapatkan keuntungan untuk

menghidupi keluarga.6

6Hasil wawancara dengan responden tanggal 19 Oktober 2010.

Dari kegiatan pameran diketahui pula bahwa kain songket dapat

dikatakan sebagai salah satu jenis pakaian yang mewah. Untuk satu set

271

Kemitraan yang berkembang juga dengan sistem

pesanan. Aktifitas produksi berdasarkan jumlah pesanan,

dan kontinyunitas pesanan, serta ketepatan pembayaran.

Dalam sistem ini ada dua pola. Pertama, pemesan

memberikan modal benang dan bentuk motif yang

diinginkan pemesan, perajin mengerjakan sesuai pesanan;

Kedua, pemesan memberi down payment (persekot) dan

perajin mengerjakan. Apabila kekurangan modal, perajin

biasanya meminjam kepada tengkulak dan akan dilunasi

pada saat pembayaran lunas dari pemesan. Problem yang

kain songket dengan kualitas bagus, yang terdiri dari tumpal (kepala kain)

dan selendangnya, dijual dari Rp. 2.000.000,- sampai Rp 50.000.000,-.

Untuk kelas songket yang paling murah, yaitu kain super dengan benang

mamilon, dan ukuran selendangnya kecil, harga jualnya Rp 250.000 per

set. Jika selendangnya berukuran tanggung, harganya menjadi Rp

350.000 per set. Sedangkan, jika selendangnya dodot maka harganya Rp

500.000 per set. Dengan melihat betapa sulitnya membuat songket tentu

harga yang ditawarkan tersebut dapat dikatakan sesuai. Proses yang

telaten dengan tingkat kesabaran tinggi, serta bahan baku benang yang

harus diimpor dari China, India, atau Thailand. Sedangkan untuk

pemasaran yang lebih luas, karena songket memiliki unsur estetika dan

nilai jual yang tinggi tentu pangsa pasarnya pun terbuka lebar. Kota-kota

besar seperti Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya dan di beberapa negara

merupakan daerah pemasaran yang menjanjikan. Para desainer terkenal

Indonesia pun banyak yang menaruh perhatian pada kain songket ini. Ini

menggambarkan bahwa memang songket telah menjadi komoditi dagang

yang sangat bernilai. Bahkan, sebelum Indonesia merdeka songket

merupakan salah satu barang dagangan yang diandalkan dalam pasar

dagang internasional. Lihat Dhorifi Zumar, Tenun Tradisional Indonesia

(Jakarta: Dewan Kerajinan Nasional Bekerjasama dengan Direktorat

Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian, 2009;

Lihat juga Tim Badan Pengembangan Ekspor Nasional, Indonesia Export

Product and Producer for International Market (Jakarta: Fery Agung

Corindotama, 2007), 63. Lihat juga sebagai perbandingan pengembangan

eksport awal pada berbagai usaha terutama hasil songket dalam Denys

Lombard, Jaringan Asia (Jakarta: Gramedia, 1996). 6Wawancara dengan perajin tanggal 22-26 September 2010.

272

sering terjadi adalah ketika pesanan tidak diambil dan

dibayar tepat waktu. Maka perajin mendapat persoalan

dengan pemodal (tengkulak) hingga sampai batas kerugian

dan kebangkrutan perajin.

Hasil wawancara yang berhubungan dengan hal

tersebut terjadi dengan proses sebagai berikut: A (pemesan)

datang ke pengrajin (B) dan minta dibuatkan 20 stell kain

songket dengan berbagai macam bentuk dengan tenggang

waktu 2 minggu, kemudian A (pemesan) memberikan dana

awal Rp 5 juta. Jika harga produk 20 stel kain songket

sebesar Rp 15.000.000,- maka kemudian pengrajin yang

mendapat orderan tersebut mencari dana talangan cepat

dengan meminjam, dengan harapan segera membeli bahan

baku, dan memberikan order kepada perajin di sentra unit

usahanya. Setelah selesai, dan dengan kepercayaan produk

20 stel kain songket selesai, dan diberikan kepada A

(pemesan) dengan janji seminggu setelah barang selesai,

semua kekurangan pembayaran akan dilunasi. Realitas

perjanjian itu terjadi, hingga batas waktu pengrajin belum

mendapatkan sisa bayaran, sementara tagihan pinjaman dan

pembayaran untuk upah perajin menunggu. Pengrajin tidak

bisa menuntut, sebab tidak ada perjanjian tertulis. Akibat

hal tersebut, pengrajin merugi dengan hutang di sana sini

serta mendapat hukuman sosial (dianggap ingkar janji),

sementara pemesan (A) pergi dengan keuntungan.7

Kemitraan yang lain yang juga dibangun adalah

dengan cara mencari kenalan. Cara ini dilakukan perajin

songket dengan dua cara. Pertama, mempromosikan hasil

kerajinannya lewat mulut ke mulut; Kedua. melakukan

hubungan dengan para pengrajin songket. Dua cara ini

merupakan kemitraan alternatif yang biasa dilakukan oleh

setiap perajin songket, maupun pengrajin songket.

7Seperti diceritakan pengrajin tanggal 23 September 2010.

273

Berdasarkan hasil wawancara, alternatif kemitraan dengan

pola seperti ini memberikan keuntungan yang tidak optimal.

Sebab, perajin songket hanya menunggu hingga datang

pembeli. Apabila tidak terjual, maka alternatif yang

termudah bagi mereka adalah menyimpan hasil tenunannya,

dan mengerjakan aktifitas lain yang menguntungkan. Pada

akhirnya, ketika datang persoalan ekonomi keluarga, hasil

tenun di jual kepada pengumpul dengan harga di bawah

standar.8

Aktifitas lain yang juga dilakukan pengrajin-

pengrajin yang memiliki unit usaha songket untuk

membangun jaringan kebersamaan yang menguntungkan

dengan memanfaatkan jejaring internet.9 Namun, pola ini

belum banyak dilakukan, kecuali beberapa pengrajin

songket. Hal ini disebabkan karena keterbatasan

pengetahuan pengrajin atau perajin songket. Hasil

wawancara diketahui, penggunaan internet hanya sekedar

mencari informasi yang berhubungan dengan akses dan

aktifitas pameran kerajinan, bukan untuk melakukan

transaksi perdagangan, itupun jika pengrajin memiliki anak

yang sekolah atau kuliah, dan bisa membuka internet.

Beberapa contoh pengrajin songket yang sudah

menggunakan teknologi internet sebagai media distribusi

dapat dilihat dalam iklan house.com, toko online.com.

ebisnis.com, songket blog, blog pengrajin Zainal Songket

atau Cek Ipah. Namun demikian, para pengrajin mengakui

bahwa media internet hanya untuk memajang produk, sebab

mereka tidak menguasai managemen sistem informasi. Jika

8Hasil wawancara dengan perajin responden 22-28 September

2010. 9Persoalan kesulitan teknologi internet bagi usaha mikro dapat

dilihat dalam Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, Cakap Kecap,

1972-2003 (Yogyakarta: Galang Press, 2004).

274

ada yang memesan dilakukan sistem konvensional. Pembeli

langsung bisa diarahkan ke wilayah unit usaha songket

yang menggunakan internet, kemudian terjadi transaksi.

Berdasarkan hasil wawancara, tingkat kemitraan cara

ini sangat rendah, sebab penggunaan orang ketiga yang

tinggal di wilayah Sumatera Selatan menjadi sangat

penting. Responden mencontohkan, Jika ada pemesan dari

Kalimantan dan menginginkan produk songket yang

ditawarkan dalam situs internet, maka pemesan biasanya

menelpon untuk transaksi. Jika belum terjadi kesepakatan

dalam model dan cara membayar, maka solusi yang

ditawarkan pengrajin adalah “siapa kira-kira keluarga yang

ada di Palembang yang bisa menjadi penghubung?”. Jika

tidak ada, maka transaksi bisa tidak terjadi, atau terjadi

dengan kepercayaan dan sistem “ada uang ada barang”.10

Solusi yang telah dilakukan dalam membangun

wawasan dan pengetahuan dalam melakukan transaksi

perdagangan lewat internet untuk pengrajin dan perajin

songket dengan mengikutkan peran pemerintah Daerah

Palembang dan Perguruan Tinggi. Hasil observasi dan

wawancara diketahui keterbawasertaan unit songket dalam

aktifitas ini telah dilakukan lewat aplikasi E-Commerce,

yaitu suatu situs web yang berisi barang dagangan yang

ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.11 Aktifitas

10Wawancara tanggal 22-24 September 2010. Pernyataan tersebut

dapat dilihat juga dalam penelitian Hasni Yusrianti, Noviar Marzuki

et.al., ”Aplkasi E-Commerce dalam Pengembangan Usaha Sentra Industri

Songket 30 dan 32 Ilir Palembang”, Kegiatan Pengabdian Kepada

Masyarakat Program Penerapan IPTEKS dan VUCER (Palembang:

Universitas Sriwijaya, 2009). 11

Lihat H. Snijders dan S Weatherill, E-Commerce Law: National

and Transnational Topics and Perspectives (The Hague: Aspen

Publishers Inc, 2003); Hannes Werthner dan Martin Bichler, Lectures in

e-Commerce (New York: Springer, cop. 2001); Theerasak Thanasankit,

275

tersebut baru sebatas pada pengrajin dan perajin songket

yang berada di kota Palembang. Ini kemudian terbukti

dengan situs www.songket-palembang.com. Walaupun

belum terlihat hasilnya, namun upaya program

pemberdayaan usaha songket dalam program

keterbawasertaan dalam pembangunan telah dilakukan oleh

pemerintah.

Seiring dengan perkembangan desain dan mode, para

perancang mode internasional seperti Jepang mengakui

bahwa tenun Indonesia memberikan sebuah inspirasi

tersendiri dalam menghasilkan sebuah trend pakaian bertaraf

internasional. Banyak sekali trend baju kontemporer yang

mulai berkiblat, dan memanfaatkan seni tenun. Hingga saat

ini, minat masyarakat mancanegara terhadap tenun sangatlah

besar. Itu bisa dilihat dari banyaknya permintaan dari

mereka untuk mengimpor hasil tenun, baik songket,

maupun batik Indonesia dengan harga yang bersaing. Satu

contoh berdasarkan data tahun 2009-2010 pengiriman kain

songket rata-rata 200 stel perbulan ke Malaysia dan Brunei

Darussalam.12 Kelemahan dalam penjualan produk keluar

negeri melalui sistem paket bila ada pesanan, dan tidak

memiliki agen atau sentra penjualan di mancanegara.

Kemitraan dengan koperasi yang berhubungan

dengan kemitraan produksi dan distribusi belum terlihat.

Para pengrajin dan perajin songket tidak terlalu mengenal

koperasi yang berhubungan dengan usaha songket.13

E-commerce and Cultural Values (Hershey, Pa.: Idea Group Publishing,

2002). 12

Sumber: Majalah Berita Potret Indonesia, Tanggal 6 November

2010. 13

Nampaknya sejalan dengan Peraturan Presiden No. 7 Tahun

2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-

2009 yang di bab 20 bagian IV yang menyebutkan bahwa tertinggalnya

kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi. Kurangnya

276

Mereka hanya mengenal Dinas Perindustrian Perdagangan

dan Koperasi Kota Palembang yang sedang

memperjuangkan hak paten terhadap songket dan program

bantuan pembiayaan. Beberapa pengrajin telah berupaya

untuk membentuk semacam asosiasi pengrajin songket.

Asosiasi perajin songket akan memperkuat posisi tawar

perajin dari pedagang bahan baku yang dimonopoli, dan

perbaikan kemitraan dalam distribusi. Ide membentuk

asosiasi pengrajin dan perajin songket belum mendapat

respon positif. Para responden menilai kesulitan terletak

pada “kepercayaan”. Analisis dilapangan ditemukan bahwa:

Pertama, ketidakmengertian terhadap koperasi karena

belum tersosilisasinya konsep koperasi pada masyarakat

perajin songket. Asumsi yang muncul dari ketidaksiapan

pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur

kelembagaan (struktur organisasi, struktur kekuasaan, dan struktur

insentif) yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang

memasyarakatnya informasi tentang praktek-praktek berkoperasi yang

benar (best practices) telah menimbulkan berbagai permasalahan

mendasar yang menjadi kendala bagi kemajuan perkoperasian di

Indonesia. Pertama, banyak koperasi yang terbentuk tanpa didasari oleh

adanya kebutuhan/kepentingan ekonomi bersama dan prinsip

kesukarelaan dari para anggotanya, sehingga kehilangan jati dirinya

sebagai koperasi sejati yang otonom dan swadaya/mandiri. Kedua,

banyak koperasi yang tidak dikelola secara profesional dengan

menggunakan teknologi dan kaidah ekonomi modern sebagaimana

layaknya sebuah badan usaha. Ketiga, masih terdapat kebijakan dan

regulasi yang kurang mendukung kemajuan koperasi. Keempat, koperasi

masih sering dijadikan alat oleh segelintir orang/kelompok, baik di luar

maupun di dalam gerakan koperasi itu sendiri, untuk mewujudkan

kepentingan pribadi atau golongannya yang tidak sejalan atau bahkan

bertentangan dengan kepentingan anggota koperasi yang bersangkutan dan

nilai-nilai luhur serta prinsip-prinsip koperasi. Sebagai akibatnya: (i) kinerja

dan kontribusi koperasi dalam perekonomian relatif tertinggal dibandingkan

badan usaha lainnya, dan (ii) citra koperasi di mata masyarakat kurang

baik. Lebih lanjut, kondisi tersebut mengakibatkan terkikisnya

kepercayaan, kepedulian dan dukungan masyarakat kepada koperasi.

277

masyarakat perajin songket terhadap ide pembentukan

koperasi untuk wilayah studi ini, dan lebih memilih untuk

bernegosiasi dengan “pengumpul”. Sosialisasi terhadap

eksistensi koperasi, dan bagaimana membangun, dan

membentuknya tidak termunculkan (terutama dalam proses

penelitian rentan waktu antara tahun 2007-2010), terutama

di sentra-sentra usaha songket di desa.

Kedua, jaringan-jaringan usaha pada masing-masing

pengrajin dan perajin saling menutupi. Upaya membentuk

kebersamaan dalam pengembangan terutama dalam

distribusi sulit dilaksanakan. Pengrajin lebih memilih

melakukan proses produksi dan distribusi dalam lingkup

masing-masing. Ketiga, pengrajin dan perajin songket

mengharap, bergantung dan mengandalkan bantuan dari

berbagai instansi dan BUM, setelah mendapat bantuan dana

perkembangan usahapun tetap stagnan. Pola pikir tersebut

membentuk pengrajin dan perajin melakukan kerja

maksimal untuk mengembalikan dana bantuan tersebut,

sehingga ide-ide yang muncul semacam membangun

koperasi unit songket tidak terapresiasi.

Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam

kemitraan melalui pembiayaan pengrajin dan perajin sudah

mendapatkan bantuan dalam bentuk PKBL (Program Kerja

Bina Lingkungan) dan Program Kredit Usaha Kerja (KUK)

dari Sucofindo, Pusri, Pertamina. Hasil pendalaman pada

aspek pembiayaan diketahui mereka yang belum

mendapatkan bantuan, disebabkan adanya ketakutan untuk

berspekulasi, dan takut tidak dapat membayar. Menurut

responden, perasaan takut untuk melakukan kemitraan

dengan pemerintah lewat BUMN/BUMD yang

menyediakan dana karena persoalan pembayaran dengan

sistem bunga. Responden berpikir bahwa kalau bicara

“bunga”, maka akan mempersulit dalam pembayaran.

Alasan yang mereka sampaikan bukan dalam perspektif

278

agama, tapi dari hasil informasi yang diterima dari media

bahwa Indonesia terlibat hutang yang tidak pernah terbayar

karena bunga, mereka berasumsi, negara saja sulit

membayar bunga pinjaman apalagi kami usaha mikro.14

Hasil pendalaman wawancara kepada responden juga

diketahui bahwa mereka tidak memiliki akses untuk

mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah melalui

BUMN/BUMD, karena tidak adanya saling keterbukaan

informasi antar pengrajin-perajin. Responden berpandangan

adanya ketidakadilan dalam mendapatkan akses. Alih-alih

komunitas tersebut, kemudian hanya bisa menunggu dan

berharap. Kesimpulan penulis terhadap dua pernyataan

tersebut merupakan bahasa-bahasa kecewa karena mereka

tidak bisa menembus kemitraan. Kesimpulan ini diambil

dengan menilai perbandingan para responden lain yang

menerima bantuan walau dengan bunga. Alasan yang

disampaikan bahwa: Pertama, lebih baik menerima

kesepakatan bantuan dengan kejelasan bunga, daripada

mereka selalu dihantui dengan pinjaman para tengkulak

yang tidak pernah habis-habis bayaran karena bunga yang

berlipat-lipat. Artinya, penulis menilai bahwa para

pengrajin-perajin yang biasa terkukung dengan

tengkulak/ijon kemudian merasa lebih nyaman dengan

bantuan pinjaman dari BUMN/BUMD.

Kedua, dengan lolosnya kelayakan mendapat

bantuan dari pemerintah, mereka merasa manajemen

pembukuan yang dibuat sederhana yang selama ini

digunakan dalam versi mereka diterima oleh tim dari

perusahaan memberi bantuan. Bagi mereka ini, merupakan

langkah awal untuk memperbaiki manajemen yang sudah

14Wawancara tanggal 16-18 Oktober 2010, kalimat tersebut dari

peneliti yang pada umumnya arah mereka menjawab dalam asumsi-

asumsi seperti yang ditulis diatas. (pen)

279

mereka kerjakan selama bertahun-tahun tersebut. Ketiga,

pengrajin-perajin yang mendapatkan bantuan pembiayaan

menjawab bahwa bunga yang diberlakukan pada BUMN,

hanya bunga rendah sebesar 6% setahun (1/2 % perbulan).

Jika pinjaman Rp 40.000.000,- dengan bunga 6% setahun.

Maka, pengrajin atau perajin mengembalikan dana sebesar

Rp 46.600.000,- selama kurun waktu 3 tahun. Mereka tidak

pernah dikenalkan konsep bagi hasil dan pada umumnya

menjawab yang penting efisien dan mudah mendapatkan

tanpa banyak prosedur yang berlebihan.15 Sebagian lain

mengetahui konsep bagi hasil dapat dari informasi

mahasiswa yang kebetulan tinggal di wilayah usaha atau

anak dan keluarga pengrajin/perajin yang kuliah di IAIN

Raden Palembang.16

Dalam kajian masih terjadi silang pendapat

berkenaan dengan bergulirnya sistem bunga dalam dunia

perekonomian di Indonesia. Secara umum ada dua

kelompok yang menilai bunga dalam pembiayaan. Pertama,

kelompok yang membolehkan bunga. Mereka yang

membolehkan bunga bank berpijak pada: (a) teori

abstinence, yaitu bahwa kreditor menahan diri, atau

menangguhkan keinginan mamanfaatkan uangnya sendiri

semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia

meminjamkan modal yang semestinya dapat mendaangkan

keuntungan bagi dirinya sendiri. Jika peminjam

menggunakan uang untuk memenuhi keinginan pribadi, ia

dianggap wajib membayar sewa atas uang yang

15Wawancara tanggal 15-18 Oktober 2010.

16Wawancara tanggal 22-25 September 2010. Hasil penelusuran

kemitraan dalam pembiayaan melalui situs-situs internet yang

berhubungan dengan konsep bagi hasil juga tidak nampak. Unit usaha

pengrajin yang sudah masuk dan memperkenalkan produk usaha mereka

terbangun selalu berkat pinjaman dari bank yang memberlakukan sistem

bunga.

280

dipinjamkannya. Sama halnya, ia membayar sewa terhadap

sebuah rumah, perabotan, maupun kendaraan; (b) bunga

sebagai imbalan sewa; (c) opportunity cost; (d) teori

kemutlakan produktivitas modal, artinya disini fungsi

modal dalam produksi sangatlah penting. Modal dianggap

mempunyai daya untuk menghasilkan barang lebih banyak,

daripada yang dapat dihasilkan tanpa modal itu. Dengan

demikian, mereka yang memberikan modal layak

mendapatkan imbalan bunga; (e) teori nilai uang pada masa

mendatang lebih rendah dibanding masa sekarang; (f)

inflasi atau dalam istilah lain decreasing purchasing power

of money.

Kedua, kelompok yang melarang bunga. Mereka

yang berkeyakinan untuk mengharamkan riba disebabkan:

(a) bunga menumbuhkan sikap egois, bakhil dan

berwawasan sempit, cenderung bersikap tidak mengenal

belas kasih; (b) bunga adalah bagian dari hidup ribawi; (c)

secara sosial, institusi bunga merusak semangat berkhidmat

kepada masyarakat, menghancukan solidaritas dan

kepentingan yang akan membawa kepada perpecahan; (d)

bunga membawa kepada kezaliman ekonomi, dan

merendahkan standar kehidupan masyarakat; (e) bunga

menimbulkan kecemasan bagi individu yang malah

menghancurkan efesiensi kerja mereka. Sebab, setiap hari

dia selalu berpikir pada suku bunga pinjamannya.17 dalam

berbagai istilah (bunga, rente, bantuan usaha bunga rendah,

kredit bunga rendah) tetap sebagai upaya merampas harta

orang lain, dimana peminjam berada dalam tekanan

17Lihat misalnya Anwar Qureshi, Islam and the Theory of Interest

(Lahore: tp, 1970); Vithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics:

Ekonomi Syari‟ah bukan OPSI tapi Solusi (Jakarta: Bumi Aksara, 2009);

Muhammad Amin Suma, Menggali Akar dan Mengurai Serat Ekonomi

dan Keuangan Islam.

281

eksploitasi, dan menimbulkan monopoli sumber dana. Para

pengrajin dan perajin yang ingin berpacu dalam tingkat

produktifitas usaha mereka sering terhambat, karena

penguasaan modal oleh para kapitalis. Sama halnya, bunga

yang dibebankan melalui pinjaman pemerintah,

sesungguhnya merupakan manipestasi dari pemberatan

hutang kepada masyarakat luas, bukan memberikan

pemerataan pendapatan.18

Dalam persepktif studi ini, tidak menyoroti

perdebatan masalah boleh dan tidak bolehnya bunga. Yang

ingin dilihat dari sudut kemitraan, terutama dalam kendala

mereka yang mendapat bantuan pembiayaan dengan sistem

bunga. Responden yang mendapatkan bantuan dengan

bunga 6% setahun mendapat kendala, terutama dalam

proses pengembalian yang berhubungan dengan kesulitan

pengrajin-perajin. Menurut responden, pada umumnya

tidak ada persoalan dalam pengembalian modal usaha,

walau kadang harus tidak tepat waktu atau menunggak 1

atau 2 bulan, yang sulit adalah dalam membuat laporan

keuangan, karena tidak terbiasa dengan sistem manajemen

yang ribet. Sementara satu sisi pemberi modal tidak terlalu

banyak memberi perhatian pada aspek manajemen

keuangan. Pemberi modal hanya tahunya bantuan dana

dikembalikan tepat waktu. Jika terjadi keterlambatan lebih

banyak diingatkan dengan telepon atau surat. Jika terjadi

pemanggilan selalu difokuskan hanya masalah

keterlambatan pembayaran. Pertanyaan sekitar penyebab

keterlambatan hanya sebagai formalitas perhatian.19

18Murasa Sarkaniputra, Ruqyah Syar‟iyyah: Teori, Model dan

Sistem Ekonomi, General Equilibrum Ghazali-Khaldun-Syatibi melalui

Analisis Leontief-Sraffa (Jakarta: al-Ishlah Press dan STEI, 2009). 19

Wawancara dengan responden pengrajin Tanggal 24-25

September 2010.

282

Akses kemitraan dalam pembiayaan usaha tidak

terakses pada perajin-perajin songket maupun pengrajin

songket menurut responden disebabkan kurangnya

informasi sumber pembiayaan dari lembaga keuangan

non-b a n k , m i s a l n y a d a n a penyisihan laba

BUMN dan modal ventura. Termasuk informasi jenis

sumber pembiayaan, serta persyaratan dan prosedur

pengajuan. Disamping itu, perbankan maupun BUMN

yang memiliki konsep kemitraan dengan usaha mikro

dan kecil kurang menginformasikan standar proposal

pengajuan kredit, sehingga pengusaha kecil tidak

mampu membuat proposal yang sesuai dengan kriteria

pemilik modal. Akibatnya, banyak perajin yang kemudian

pasrah dan menunggu kebijakan pemerintah provinsi.20

Seiring dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan

para responden diketahui ada upaya untuk membangun

Kelompok Usaha Bersama (KUB). Realisasi di lapangan

KUB, songket hanya sebagai dasar untuk mendapatkan

pembiayaan yang selanjutnya dibagikan untuk komunitas

KUB. Setelah pembiayaan didapat, perajin lebih banyak

menggunakan bantuan pembiayaan untuk hal-hal konsumtif

yang tidak berhubungan dengan peningkatan usaha tenun.

Alih-alih ketika masa pembayaran datang, para perajin

meningkatkan tenunan dan hasilnya hanya untuk memenuhi

kewajiban pembayaran dari pembiayaan yang didapat.

Pada akhirnya, pembiayaan yang di dapat

berhubungan dengan kegiatan tenunan untuk menutupi

hutang dari pembiayaan yang didapat. Beberapa pengrajin

walaupun sudah masuk dalam kelompok KUB yang dibuat,

masih berusaha mendapatkan bantuan pembiayaan dengan

cara menggunakan berbagai nama usaha, dengan

20Wawancara dengan responden pengrajin, Tanggal 22-23

September 2010.

283

mencantumkan beberapa nama dalam keluarga. Hasil

analisis data, spekulasi untuk mendapatkan modal usaha

dengan cara tersebut ditemukan. Disisi yang lain, perajin

yang berani untuk menerima pembiayaan dengan alasan

ketidaksiapan untuk membayar. Maka, perajin model ini

hanya bekerja menenun, hingga kecapean, dan akhirnya

menyerah.21

Ditemukan pula, kasus yang berkenaan dengan

mendapatkan kemitraan lewat modal usaha yang

didramatisasi unit usaha songket, dan unit usaha lain. Kasus

yang ditemukan terutama pada proses aplikasi studi

kelayakan usaha oleh instansi penyandang modal pada saat

proses bantuan “bisa atau tidak bisa dicairkan. Unit usaha

yang akan dinilai kelayakannya, melakukan berbagai cara

untuk membentuk, dan membangun suasana seakan

produks unit usahanya memang ada dan berkembang.

Solidaritas sesama pengrajin dan perajin muncul di wilayah

ini. Pengrajin meminjam beberapa produk perajin untuk

mengisi ruang usaha sesama studi kelayakan. Setelah

selesai studi kelayakan, aktifitas berjalan seperti biasa, dan

ketika dana dicairkan, unit-unit pengelola bantuan usaha

kecil pada instansi tertentu hanya berpatokan pada evaluasi

lancar dan tidak lancarnya pembayaran dana bantuan.22

Selanjutnya, para pengrajin dan perajin songket belum

mempercayai konsep asosiasi. Mereka masih berpandangan

asosiasi hanyalah upaya untuk memperkaya sekelompok

pengrajin semata.

Berdasarkan dinamika kemitraan ada beberapa hal

yang muncul. Pertama, efisiensi berkeadilan dalam upaya

membangun kebersamaan dan asas kekeluargaan melalui

21Olah data wawancara dengan responden tanggal 22-28

September 2010. 22

Wawancara tanggal 22-28 September 2011.

284

jalur koperasi masih memerlukan intensitas perbaikan,

terutama pada respon awal menyadarkan pengrajin songket

dan perajin songket bahwa koperasi bukan hanya untuk

meningkatkan keuntungan bersama, lebih dari itu menjadi

salah satu upaya meningkatkan integrasi (kerukunan sosial).

Kedua, komitmen bersama ditengah upaya memarginalkan

gerakan koperasi, seperti ditegaskan Hatta dengan

kesadaran pribadi (individualitet) dan kesetiakawanan

(kolektivita).23 Jika tidak pengrajin dan perajin songket

yang kecil-kecil, yang hanya mengandalkan kemampuan

menenun tanpa modal, akan mudah kena jerat si lintah

darat (rentenir), pada akhirnya perajin songket hanya

menjadi tukang tenun, sedangkan hasilnya dinikmati orang

lain dengan keuntungan yang melimpah.

Studi ini tidak sampai pada pengembangan koperasi

songket, namun upaya pengenalan konsep koperasi terus

menerus yang tidak bisa diabaikan. Visi, misi dan tujuan

koperasi sebagaimana digagas Hatta dan dikembangkan

oleh ekonom pro-ekonomi Pancasila dan ekonomi

kerakyatan perlu disinerjikan dengan perkembangan pola

kerjasama yang dikembangkan pemerintah Indonesia saat

ini. Potret program koperasi meskipun mencatat

keberhasilan bagi pelaksanaan pemeliharaan stabilitas

ekonomi, namun masih menyimpan antipati masyarakat

karena berbagai kegagalan yang terjadi. Sementara, praktis

sejak akhir tahun 2000 semua bentuk fasilitas perkreditan

program melalui koperasi dihentikan, dan mengikuti prinsip

perbankan komersial biasa. Agar dapat bersikap proaktif,

koperasi tentu dituntut untuk memiliki rumusan strategi

yang jelas, artinya selain harus memiliki tujuan dan sasaran

usaha yang berorientasi ke depan, koperasi juga dituntut

23Lihat Sri-Edi Swasono, Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan

(Jakarta: UNJ Press, 2005).

285

untuk merumuskan strategi yang tepat dalam mencapai

tujuan dan sasaran tersebut.

Upaya mendukung peningkatan profesionalitas

usahanya, maka setiap koperasi songket harus secara tegas

menentukan misi usahanya. Kecenderungan koperasi

songket untuk melakukan diversifikasi usaha semata-mata

untuk melayani kebutuhan anggota sebagaimana

berlangsung selama ini, tentu perlu dikaji ulang secara

sungguh-sungguh. Selain itu, agar masing-masing unit

usaha koperasi benar-benar memiliki keunggulan kompetitif

terhadap pelaku-pelaku ekonomi yang lain, maka setiap unit

usaha koperasi tidak bisa tidak harus memilih apakah akan

bersaing dengan menonjolkan aspek keunikan produk,

harga murah, atau fokus pada sasaran pasar tertentu.24

Berdasarkan gambaran tersebut, dapat diketahui

bahwa beberapa masalah dalam kemitraan distribusi antara

pengrajin, perajin, pedagang dan pemerintah adalah,

Pertama, kerjasama yang dibangun masih berorientasi

untuk keuntungan sepihak. Kedua, pengrajin dan perajin

sangat bergantung bantuan modal dari program pemerintah.

Sementara disisi lain perbaikan manajemen semata-mata

beroerintasi pada bantuan pembiayaan tersebut. Ketiga,

lebih mengakui eksistensi diri dibandingkan eksistensi

pengrajin lain, yang menyebabkan sulitnya duduk bersama

mengkomunikasikan persoalan produksi maupun distribusi.

Keempat, fenomena ”ganti pemerintah, ganti kebijakan”

24Lihat Machwal Huda, Etos Kerja, Kebijaksanaan Pembinaan

dan Perkembangan Industri Kecil: Studi Kasus INTAKO (Jogakarta:

Universitas Gadjah Mada, 2006); M. Irsan Azhary Saleh, Industri Kecil:

Pemihakan Setengah (Bandung: Akatiga, 2000). Data Koperasi kredit

(kredit, simpan pinjam dan kegiatan pembiayaan oleh koperasi)

menguasai 55 persen dari aset koperasi, melayani hampir 11 juta

nasabah serta menempati tempat ke dua dalam pasar kredit mikro setelah

BRI Unit Desa.

286

yang mendatangkan ketidakpastian kebersinambungan

sebuah inisiatif yang sudah dilaksanakan, atau yang sedang

direncanakan, atau yang sedang dalam proses pelaksanaan

kemitraan. Kelima, faktor resiko yang sulit dikelola, karena

banyaknya hal-hal eksternal yang mendatangkan

ketidakpastian terhadap nasib kemitraan di kemudian

hari.

Menurut Swasono, bahwa asas kekeluargaan dapat

pula dijelmakan di dalam bangun usaha non-koperasi.

Buruh dan karyawan bukan faktor produksi, tetapi adalah

partner berproduksi. Seperti dijelaskan dalam landasan

teori ini ”perekonomian disusun sebagai usaha bersama

berdasarkan asas kekeluargaan” dengan memaknai

perekonomian bukan hanya badan usaha koperasi, tetapi

juga meliputi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha

Milik Swasta yang ketiganya harus disusun sebagai usaha

bersama yang berdasar asas kekeluargaan. Perkataan

“disusun” berarti tidak dibiarkan tersusun sesuai dengan

kehendak dan selera pasar yang merupakan selera

kelompok orang-orang kaya penentu wujud pola-produksi

dan pola konsumsi nasional. Usaha bersama merupakan

cerminan doktrin kebangsaan Indonesia yang

mengutamakan rasa bersama, bergotong royong saling

menolong, tidak mengutamakan egoisme pribadi (self-

interest), mengemban solidaritas antar sesama,

mengetengahkan mutualisme yang dalam bahasa agama

disebut ke-jemaah-an. Sedangkan “asas kekeluargaan”

adalah budaya antara sesama sebagai saudara,

mengemukakan pentingnya the brotherhood of men atau ke-

ukhuwahan, wujud dari idealisme peaceful-coexistence

antar sesama dan seluruh umat yang bhineka namun

287

tunggal-ika itu.25 Dengan demikian kemitraan harus secara

sadar diatur, tidak dibiarkan tumbuh tersusun sendiri.

Peraturan perundangan dalam hal perizinan harus berperan

secara aktif untuk menyusun perekonomian nasional,

menetapkan dan membentuk sistem dan orde ekonomi yang

dikehendaki itu. Maka, apabila ada suatu perusahaan yang

tidak melaksanakan kebersamaan dan kekeluargaan itu,

hendaknya dianggap tidak berhak menjadi bagian dari

perekonomian nasional, dan ini dapat dianggap

disfungsional terhadap sistem ekonomi Pancasila.

Konsep kemitraan dalam ekonomi Islam adalah

bagian dari muamalat, yang pada dasarnya merealisasikan

kemas}lahatan-kemas}lahatan manusia dalam pencaharian

dan kehidupan, serta melenyapkan kesulitan mereka dengan

menjauhi yang haram. Oleh karenanya, orang-orang yang

terjun di dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal

yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak.26 Hal

ini dimaksudkan, agar mu‟amalah berjalan syah serta segala

sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak

dibenarkan. Tatanan jual beli dalam syariat sebagai

pemberian keluangan dan keluasaan dari-Nya untuk hamba-

hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi

mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan papan.

Dalam hal ini, tidak ada satu halpun yang lebih sempurna

dari pertukaran; dimana seseorang memberikan apa yang

dimiliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang

25Sri-Edi Swasono,”Keabadian Koperasi dan Kooperativisme”,

Media Suara Pembaharuan, Senin, 11 Juli 2011. 26

Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling

menukar. Kata al-Ba‟i dan al-Syira dipergunakan dalam pengertian yang

sama. Dalam pengertian syari‟at: jual beli ialah pertukaran harta (semua

yang memiliki dan dapat dimanfaatkan) atas dasar saling rela, atau

memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Lihat Sayyid

Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid 12 (Bandung: al-Ma‟arif, 1988).

288

berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-

masing. Dalam istilah para ulama fiqh disebutkan dengan:

perikatan adalah ijab dan qabul (serah terima) menurut bentuk yang disyari‟atkan agama, nampak bekasnya pada yang diakadkan itu.27 Dalam melaksanakan transaksi tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan ma‟na, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata-kata itu sendiri. Paling utama dalam pelaksanaan itu adalah saling rid}a (antar ra>d}in),28 direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan kerid}aan, dan berdasarkan makna kepemilikan dan mempermilikan. Seperti contoh ucapan pembeli: “aku beli…”, “aku ambil…”, aku mau beli…”, ”aku ingin kan…”; dan jawaban penjual: “ambilah dengan harga…”, “silahkan”, kalau setuju…”; “kalau harga Rp… maka, ambillah”, “barang…ini menjadi milikmu” .

Etika transaksi semakin bermacam-macam cara. Baik melalui telepon, melalui perantara orang ketiga, sistem penjualan di supermarket (“lihat …!, suka…?, ambil dan bayar di kasir sesuai dengan label yang tertera di barang, selesai), dan yang paling canggih adalah sistem jual beli melalui internet(internet advertisiment), yang pada prinsipnya adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Sistem penjualan yang bermacam-macam sekarang ini pada

27Hamzah Ya‟kub, Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola

Pembinaan Hidup dalam Berekonomi. Para ulama sebagaian

menyepakati boleh tidak terjadi ijab dan kabul pada barang-barang kecil,

cukup dengan saling memberi sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Di

samping transaksi, untuk bisa mendapatkan barang dapat dengan jalan,

(1) ihrazul muba>hat, yaitu (memiliki benda yang boleh dimiliki atau

menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki di tempat yang boleh dimiliki,

(2) al-Tawalludu min al mamlu>k, yaitu memperoleh benda karena

beranak pinak. 28

Q.S. al-Nisa >(4): 29.

289

dasarnya halal bila telah mencukupi rukun29 dan syarat jual beli30, serta mencukupi syarat-syarat shighat jual beli31. Begitu juga cukup syarat barang yang diakadkan.

Islam sendiri telah memerintahkan umatnya untuk

melaksanakan ketatalaksanaan niaga yang baik guna

mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan-

hubungan dagang (Q.S. al-Baqarah [2]: 282). Dalam

masalah kemitraan yang berhubungan dengan hutang-

piutang terkaji dalam beberapa pendapat. (1) jumhur ulama

berpendapat, bahwa perintah penulisan apabila diadakan

perikatan jual beli secara hutang adalah sunnah, (2)

sedangkan At}a‟ al-Sya‟bi dan ibn Jari>r berpendapat bila

terjadi perikatan melalui hutang, penulisannya wajib.

Alasan yang dikemukakan adalah dengan melihat surat al-

Baqarah ayat 282. Secara detilnya hukum penulisan kontrak

dagang atau pengadaan dokumen dalam transaksi adalah

sebagai berikut: Pertama, barang-barang yang bernilai

tinggi yang memerlukan pendukung surat menyurat, maka

hukumnya sunnat. Seperti contoh: jual beli kendaraan baik

roda dua maupun roda tiga, jual beli tanah.

Kedua, perikatan melalui hutang piutang, maka

penulisan dengan bukti surat hukumnya wajib. Dan

disyaratkan adanya saksi sebagai penguat surat. Beberapa

kasus ditemukan, bahwa hutang piutang dengan

menggunakan akte di bawah tangan akan berdampak

29Rukun jual beli: (1) adanya ijab dan kabul dan (2) adanya saling

rela (rid}a). 30

Syarat-syarat jual beli: (1) orang yang berakad (berakal, valid);

dan (2) lengkap syarat barang yang diakadkan: (bersihnya barang, dapat

dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu

menyerahkannya, mengetahui, barang ada di tangan). 31

Syarat-syarat sighat: (1) satu sama lainnya berhubungan di satu

tempat tanpa ada pemisahan yang merusak, (2) ada kesepakatan ijab

dangan qabul, (3) ungkapan menunjukkan ketetapan membeli dan

melepaskan.

290

negatif dikemudian hari, bila tidak ada saksi sebagai bukti

kedua setelah surat.32 Sebenarnya, bila ingin membuat

sebuat administrasi niaga yang baik kata “maka tulislah”

dalam surat al-Baqarah ayat 282 memberikan inspirasi

bahwa setiap apapun yang berkenaan dengan tatalaksana

perdagangan hendaklah dicatat dengan rapi, jelas dan

lengkap. Sehingga bila terjadi misunderstanding kesalahan

di masa-masa selanjutnya segera dapat diselesaikan, tanpa

harus merugikan pihak manapun. Para ulama pun sepakat

bahwa mencatat penjualan dan pembelian sekalipun secara

tunai disukai, misalnya dalam bentuk kwintansi dan nota

pembelian.33

B. Etika Nilai Kemitraan Etika memiliki tiga komitmen yang saling

berhubungan, yaitu: Pertama, etika adalah norma-norma

moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau

kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika

merupakan asas atau nilai moral. Ketiga, etika merupakan

ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika tidak membatasi

diri pada gejala-gejala konkret seperti ilmu-ilmu lainnya

(non empiris) yang secara faktual dilakukan, tetapi ia

bertanya tentang yang harus dilakukan atau tidak boleh

dilakukan, tentang apa yang baik dan buruk. Walaupun

etika bersifat non empiris, tetapi ia tetap dapat disebut

sebagai sebuah ilmu, karena memiliki metode kritis dan

32Heri Junaidi, Efektifitas Akte di Bawah Tangan Usaha

Kerajinan Songket dan Jumputan dalam Perspektif Muamalah Islam

(Palembang: IAIN Raden Fatah Palembang, 1994). 33

Ahmad bin Abdurrazaq al-Duwaisy, Fatwa Jual Beli oleh

Ulama-Ulama Besar Terkemuka (Jakarta: Pustaka Imam Syafei, 2006), 2.

Lihat juga Ahmad Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam

Ekonomi Islami (Jakarta: Salemba Empat, 2002); Chairuddin Hadri,

Klasifikasi al-Qur‟an, jilid 2 (Jakarta: Geama Insani Press, 2005).

291

sistematis dalam mengamati perilaku manusia. Etika tidak

berwenang untuk menetapkan apa yang boleh dilakukan

dan apa yang tidak, tetapi berusaha untuk mengerti

mengapa, atau atas dasar apa seseorang harus hidup

menurut norma-norma tertentu.34 Suma mengartikan

dengan filsafat tentang nilai-nilai kesusilaan tentang baik

dan buruk. Kecuali etika mempelajari tentang nilai-nilai, ia

juga merupakan pengetahuan tentang batin, tiap orang

mempunyai etosnya, yaitu sikap batin yang sesuai dengan

norma-norma etik.35

Dengan demikian, secara hakiki etika selalu memiliki

keterarahan kepada realitas moral, bukan ajaran-ajaran

moral, etika tidak menyediakan ajaran atau pandangan yang

berhubungan dengan syarat atau kondisi dengannya

manusia menjadi orang baik secara moral, namun etika

justru menuntut agar pandangan atau ajaran moral

dipertanggungjawabkan. Manusia beretika, berarti manusia

mengamati realitas moral.36 Aktifitas etika dan moral dalam

34L. Sinuor Yosephus, Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral

terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer (Jakarta: Pustaka Obor, 2010);

Emily Post, Etiquette in Society, in Business, in Politics and at Home

(New York: Cosmo Classics, 2007); Ron Scapp, Brian Seitz, Etiquette:

Reflections on Contemporary Comportment (Albany: State University of

New York Press, 2007). 35

Muhammad Amin Suma, Menggali Akar Mengurai Serat

Ekonomi dan Keuangan Islam (Ciputat: Kholam Pubslishing, 2008). 36

L. Sinuor Yosephus, Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral

terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer. Sama seperti moral Sama

seperti moral, akhlak diartikan dengan perangai; kelakuan, tabiat, watak

dasar, kebiasaan, kelaziman. Konsep akhlak dapat ditemui Q.S. al-

Shu‟ara [22]: 147. Secara terminologi akhlak adalah sifat yang tertanam

dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa

memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dapat juga dipahami dengan

sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam

perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan

pertimbangan keseluruhan definisi al-akhla>q di atas melahirkan lima

292

aplikasinya dalam ekonomi dengan menilai sebagai berikut:

dalam konsep ekonomi, setiap usaha dikerjakan bukan

untuk merugi dan tidak mau rugi. Dalam moral ada

kejujuran dan keadilan. Pertanyaan kemudian, apakah

dengan kejujuran dan keadilan bebisnis bisa meraup

keuntungan?. Peran etika kemudian membangun pandangan

masyarakat terhadap kejujuran dan penerimaan masyarakat

atas pebisnis yang jujur dan adil. Berdasarkan berbagai

sintesa, maka dapat dipahami bahwa kejujuran dan

keadilan bukan halangan untuk meraup keuntungan.

Secara normatif landasan idiil sistem ekonomi

Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dengan

demikian, maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem

ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha

Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan

materialisme); Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak

mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia

(berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-

nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi);

Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyuat

dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial

(persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang

utama bukan kemakmuran orang-seorang). Dari butir-butir

ciri, yaitu: Pertama, perbuatan al-akhla>q tersebut merupakan sudah

menjadi kepribadian yang tertanam kuat di dalam jiwa seseorang. Kedua,

perbuatan al-akhla>q merupakan perbuatan yang dilakukan dengan

acceptable dan tanpa pemikiran (unthought). Ketiga, perbuatan al-

akhla>q merupakan perbuatan tanpa paksaan Keempat, perbuatan

dilakukan dengan sebenarnya tanpa ada unsur sandiwara. Kelima,

Perbuatan dilakukan untuk mendapat Ridha Allah Swt. Lihat Ibn.

Miskawih, Tahzi>b al-Akhla>q Wa Tahri>r al-A‟ra>q (Mesir: al-

Mat}ba‟ah al-Mishriyah,tt); Imam al-Ghazali. Ihya> Ulu>m al-Di>n

(Beirut: Da>r al-Fikr, tt. jilid III); Ibrahim Anis. al-Mu‟ja>m al-Wasi>th

(Mesir: Da>r al-Ma‟a>rif. 1972).

293

di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem

ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses

dan tujuan sekaligus. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal

utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang

berdasar Pancasila, dengan kelengkapannya, yaitu pasal-

pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34.37

Secara hakiki, etika ekonomi Islam mengajarkan

secara mendalam dan mendasar secara kritis, dan sistematis

terhadap konsep moral. Islam memuat ajaran moral seperti

mengajarkan kejujuran, keadilan, membantu yang lemah,

meningkatkan kerjasama.38 Berdasarkan Al-Qur‟a>n dan

37Lihat Sri-Edi Swasono, “Sistem Ekonomi Indonesia”, dalam

Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel Th. I, No. 2, April 2002. Beberapa

pandangan luas dapat dilihat kembali dalam beberapa buku karyanya.

Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan (Jakarta: UNJ Press, 2005);

Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial (Jakarta: Prakarsa, 2006);

tentang Demokrasi Ekonomi dan Pasal 33 UUD 1945 (Jakarta:

BAPPENAS, 2008); Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan

Pasar Bebas (Jogjakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM, 2010);

Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial dari Klasikal dan

Neoklasikal sampai ke the end of Laissez-Faire (Jakarta: Perkumpulan

Prakarsa, 2010); Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak

Neoliberalisme (Jakarta: Yayasan Hatta, 2010). 38

Berdasarkan Al-Qur‟a>n dan al-Hadits dalam diri manusia juga

terdapat berbagai macam fitrah yang antara lain adalah: Pertama, fitrah

agama, fitrah beragama sudah tertanam dalam jiwa manusia semenjak

dari alam arwah dulu. Kedua, fitrah suci, keadaan yang membuat manusia

kotor adalah dosa, dan itupun bila manusia itu sudah mencapai baligh dan

mumayyiz. Ketiga, fitrah beral-akhla>q, ajaran Islam menyatakan secara

tegas sekali bahwa Nabi Muhammad Saw. diutus oleh Allah untuk

menyempurnakan al-akhla>q. Allah juga menyatakan bahwa manusia

diciptakan dalam sebaik-baik kejadian termasuk dalam kejadian adalah

moralnya. Keempat, fitrah kebenaran, dalam Al-Qur‟a>n bahwa manusia

mempunyai kemampuan untuk mengetahui kebenaran (al-Baqarah [2]: 26

dan 144). Kelima, fitrah kasih sayang, menurut Al-Qur‟a>n dalam diri

manusia telah diberi fitrah kasih sayang (al-Ru>m [30]: 21; al-

Mumtahanah [60]:7; al-Bala>d:17). Lihat Hasan ibn Ali Hasan al-

294

al–Hadits dalam diri manusia juga terdapat berbagai macam

fitrah yang antara lain adalah: Pertama, fitrah agama, fitrah

beragama sudah tertanam dalam jiwa manusia semenjak

dari alam arwah dulu (al-A‟raf; 172). Kedua, fitrah suci,

keadaan yang membuat manusia kotor adalah dosa, dan

itupun bila manusia itu sudah mencapai baligh dan

mumayyiz (al-Muthafifin: 14). Ketiga, fitrah beral-akhla>q,

ajaran Islam menyatakan secara tegas sekali bahwa Nabi

Muhammad Saw diutus oleh Allah untuk menyempurnakan

al-akhla>q. Allah juga menyatakan bahwa manusia

diciptakan dalam sebaik-baik kejadian (at-Ti>n [95]: 4)

termasuk dalam kejadian adalah moralnya. Keempat, fitrah

kebenaran, dalam Al-Qur‟a>n bahwa manusia mempunyai

kemampuan untuk mengetahui kebenaran (al-Baqarah [2]:

26 dan 144). Kelima, fitrah kasih sayang, menurut Al-

Qur‟a>n dalam diri manusia telah diberi fitrah kasih sayang

(ar-Ru>m [30]: 21; al-Mumtahanah [60]: 7; al-Bala>d [90]:

17).39

Berdasarkan hal itu, maka ketika seorang

mengatakan bahwa si “Fulan” adalah pebisnis yang

beretika, maka si “Fulan” sedang merefleksikan sistem

moral dan akhlak yang menuntun perilakunya. Dia

berakhlak dan bermoral karena semua tingkah lakunya

selalu bersadarkan pada norma agama dan nilai-nilai di

dalam masyarakat. Sekaligus, ia beretika karena selalu

memeriksa secara kritis dan sistematis semua tingkah dan

tindakannya. Ia kemudian tidak bingung dalam menentukan

arah berekonomi, karena memiliki pedoman hidup. Ia juga

Hija>zy, al-Fikru al-Tarbawy „Inda Ibnu Qayyi>m al-Jauzy (Beiru>t:

Da>r al-Hafi>dz li- al-Nasyr wa al-Tauzi‟, 1998); Jalaluddin, Teologi

Pendidikan (Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2001). 39

Untuk jelasnya lihat Fazlur Rahman, “Law and Ethics in

Islam”, dalam Ethics in Islam, Richard G. Hovanisian eds. (California:

Undena Publications Malibu. 1985).

295

tidak mengalami kerancuan ketika memutuskan apa yang

harus dilakukan dan apa yang wajib ditabukan dalam

aktifitas ekonominya, karena etika akan menyelesaikan

kerancuan diantara beragam norma dan nilai yang dihadapi.

Memaknai etika tidak dapat lepas dari manusia dengan

kehidupan sehari-harinya. Myrdal (Swedia),40 Myint

(Burma/Myanmar),41 Sen (India),42 Sarkar (India),43 Hatta

(Indonesia),44 al-Qarad}awi (Mesir),45 Chapra (Pakistan),46

Mannan (Islamabad),47 as}-S{ada>r (Irak),48 hampir

berpendapat sama bahwa jika etika tidak ada dalam ilmu

ekonomi, maka akan berdampak pada kemelaratan untuk

mayoritas manusia, dan memperkaya sebagian kecil pemilik

modal. Etika dalam ekonomi bagaimana membangun

40Gunnar Myrdal, the Political Element in the Development of

Economic Theory (London: Routledge and Kegan Paul, Ltd, 2002). 41

Deepak Lal dan H. Myint, the Political Economy of Poverty,

Equity and Growth (London: Oxford Press, 1999). 42

Amartya Kumar Sen, the Idea of Justice (Cambridge, Mass.:

Belknap Press of Harvard University Press, 2009). 43

Prabhat Ranjan Sarkar, Proutist Economics: Discourses on

Economic Liberation (India: Ananda Marga Publications, 1991). 44

Mohammad Hatta, “Pengembangan Pengusaha Kecil: Salah

Satu Aspek Ekonomi Terpimpin“, Sambutan Tertulis pada Pelantikan

Badan Pimpinan Daerah dan Cabang HIPKI Sumatera Barat di Padang,

pada Tanggal 18 April 1979, dalam I. Wangsa Widjaja dan Meutia F.

Swasono, Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II dari Tahun 1951 s.d

1979 (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983). Lihat juga Mubyarto, Sistem dan

Moral Ekonomi Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1988). 45

Yusuf Qarad}awi>, Dar al-Qiya>m wa al-Akhla>q fi> al-

Iqtis}a>di al-Isla>mi (Beirut: Dar al-Furqa>n al-Nasr wa al-Tauzi‟,

1999). 46

M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi (Surabaya:

Risalah Gusti, 2000). 47

Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam

(Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993). 48

Muhammad Baqir As} S{ada>r, Iqtis}aduna (Buku Induk

Ekonomi Islam), penerjemah Yudi (Jakarta: Zahra, 2008).

296

persamaan (equality) dan pemerataan (equity),

mengedepankan kemanusiaan (humanity), serta mengemban

nilai-nilai agama (religious values). Dalam dimensi etika

mengenal dan menghormati kepentingan-kepentingan

bersama, seperti societal welfare, public needs, public

interests, solidarity, juga menghormati kepentingan-

kepentingan individu seperti kebebasan, kebahagiaan,

kejujuran, kebaikan, kebajikan, perasaan belas kasihan, dan

sifat mementingkan orang lain.

Dalam ekonomi sekuler masalah pilihan untuk

melakukan kegiatan ekonomi dalam produksi, sirkulasi

(distribusi), maupun konsumsi sangat tergantung pada

masing-masing individu.49 Sedangkan, ekonomi Islam

mengacu pada asumsi etis bahwa kesejahteraan sosial dapat

dimaksimalkan, jika Sumber Daya Ekonomi dialokasikan

sedemikian rupa, sehingga tidak seorangpun akan dinilai

baik, jika menjadikan orang lain lebih buruk.

Etika ekonomi Islam yang mendasari bidang

produksi diantaranya adalah: (1) bahwa Allah menciptakan

alam dan seisinya ini agar dimanfaatkan oleh manusia (Q.S.

Ibra>hi>m [14]: 32-34); (2) bahwa Allah menjamin rejeki

bagi orang yang bekerja (Q.S. al-Mulk [67]: 15); (3) bahwa

49Sistem ekonomi sekuler pun memiliki landasan filsafat etika.

Tetapi dalam prakteknya seringkali pandangan etika ini dilupakan dan

lebih memfokuskan kepada usaha mendapatkan keuntungan yang

sebesar-besarnya sehingga terjebak dalam kebebasan ekonomi yang

dikendalikan pasar tanpa campur tangan pemerintah dan potensial

menimbulkan monopoli. Pada sistem ekonomi sosialis dan komunis

dimana sumber-sumber ekonomi dikendalikan sepenuhnya oleh negara

bahkan kemudian membatasi kebebasan individu dalam berusaha dan

meningkatkan taraf hidupnya. Lihat Fachrizal A Halim, Beragama dalam

Belenggu Kapitalisme (Magelang: Indonesia Tera, 2002); Abdul Jalil,

Teologi Buruh (Yogyakarta: LKiS 2008); Krishna Adityangga,

Membumikan Ekonomi Islam: Diskursus Pengembangan Ekonomi

Berbasis Syari'ah (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).

297

bekerja dan kegiatan ekonomi adalah ibadah bertujuan

untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk kemas}lahatan

keluarga, untuk kemas}lahatan masyarakat, untuk

kemanfaatan seluruh makhluk hidup.50

Etika ekonomi Islam yang mendasari bidang

distribusi, adalah: (1) larangan memperdagangkan barang-

barang haram (Q. S al-Muthaffifin [83]: 2-3); (2) benar,

menepati amanat dan jujur atau setia (Q.S. al-Mu‟min [40]:

8); (3) bersikap adil dan tidak melakukan riba (Q.S. al-

Hu>d (11): 18 dan Q.S. al-Baqarah [2]: 279); (4) kasih

sayang dan larangan terhadap monopoli (Q.S. al-Anbiya>‟

[21]: 107). (5) menumbuhkan toleransi, persaudaraan dan

sedekah (Q.S. al-Baqarah [2]: 280); (6) orientasi

keakhiratan dengan tidak lupa mengingat Allah (Q.S. al-

Jumu‟ah [62]: 9-11) dan memiliki sikap dengan meluruskan

niat, melaksanakan fard}u kifayah, memperhatikan pasar

akhirat (Q.S. an-Nu>r [24]: 36-37 ), terus berzikir, tidak

rakus, menghindari syubhat (Q.S. al-Baqarah [2]: 172) dan

selalu melakukan introspeksi.51

Dalam konstruk bisnis dan usaha etika akan tercirikan

dalam: (1) dimensi sosial berciri, antara lain melibatkan

paling kurang dua pihak, demi tujuan tertentu,

menguntungkan semua pihak. (2) dimensi ekonomi

bercirikan profit oriented, efisiesi dalam proses, produktifitas,

biaya produksi rendah, harga produk bersaing dan kualitas

produk dan pelayan prima. (3) dimensi yuridis bercirikan

pada dasar hukum, tidak memanfaatkan kelemahan hukum

untuk kepentingan diri sendiri, tunduk kepada semua

peraturan yang berlaku. (4) dimensi moral berciri nilai-nilai

50R Lukman Fauroni et.al., Etika Bisnis dalam Al-Qur'an

(Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 215. 51

Lihat juga Samir Muhammad Naufal, Daur al-Aqi>dah fi> al-

Iqtis}a>di al-Isla>mi (www.kotobarabiah.com, 2005), 18-27.

298

keadilan, kejujuran, kesetaraan antara hak dan kewajiban,

serta dilaksanakan secara bertanggung jawab.52

Ekonomi Islam membangun etika berhubungan

dengan aktifitas dan kerja manusia, dengan ketegasan

bahwa bekerja bukan hanya mencari uang sebanyak-

banyaknya dengan jalan apapun, namun juga diberikan

suatu garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh

dalam mencari perbekalan hidup, dengan menitikberatkan

juga kepada mas}lahat. Dalam etika Islam juga ditegaskan

bahwa Pertama, kemitraan itu harus dilakukan atas dasar

saling rela antara kedua belah pihak. Tidak boleh

bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain.

Kedua, tidak boleh saling merugikan baik untuk diri sendiri

maupun orang lain, termasuk dalam kemitraan diperlukan

sebuah komunikasi antara dua pihak, sebab sebagaimana

dipahami bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha

antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau

dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan

oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling

memperkuat dan saling menguntungkan.53

Etika yang didalamnya terdiri dari nilai keimanan,

ketakwaan, ketaatan pada asas yang berarti bekerja

mengacu pada landasan hukum, peraturan perundang-

undangan, membentuk manajemen terbuka yang

menghilangkan rasa curiga (su‟uz}on) bertemu dengan

langkah kemitraan yang menemukan saling menghargai

sikap, pandangan dan kritik, saling memahami kekurangan

dan kelebihan, bertindak berdasarkan norma, serta saling

52L. Sinuor Yosephus, Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral

terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer. 53

Muhammad Najib Hamadi Jaw‟a>ni, D}awa>bit al-tija>rah

fi> al-iq}tisa>d al-Isla>mi (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 2005).

299

menghormati. Nilai-nilai etika dan konsep dasar kemitraan

tersebut menjadi seseorang dalam etos kerjanya selalu

melakukan aktifitas dengan suka rela, sesuai dengan sasaran

dan tujuan program yang dibuat. Mampu puncak dedikasi

kerja yang diharapkan adalah optimal, artinya sungguh-

sungguh tidak setengah tengah hati dan penuh rasa

tanggung jawab.54

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang

dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu

tertentu untuk meraih keuntungan bersama, dengan prinsip

saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan

juga dipahami dengan suatu rangkaian proses yang dimulai

dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi

keunggulan dan kelemahan usahanya, memulai membangun

strategi, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi

sampai target tercapai. Hal ini melahirkan konsep supply

chain management, yaitu jaringan perusahaan-perusahaan

yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan

menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir.55

54Didin Hafiduddin, Islam Aflikatif (Jakarta: Gema Insani, 2004);

Ketut Rindjin, Etika Bisnis dan Implementasinya (Jakarta: Gramedia,

2004); M. Dawam Rahardjo, Etika Ekonomi dan Manajemen (Jogjakarta:

Tiara Wacana, 1990). 55

Birgit Dam Jespersen, Supply Chain Management: in Theory

and Practice (Copenhagen: Business School Press, 2005); John Tom

Mentzer, Supply Chain Management (California: Sage Publ., 2001). Pasal

6 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Sebagai perbandingan lihat

juga Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983, yang dimaksud dengan

industri kecil yang layak untuk dibantu adalah semua industri yang

memiliki investasi mesin dan peralatan yang nilainya tidak lebih dari Rp

70 juta,- dengan investasi per-tenaga kerja tidak lebih dari Rp 625.000,-,

Sedangkan pengusaha ekonomi lemah adalah perorangan atau badan

usaha yang mempunyai asset/activa setinggi-tingginya Rp 300 juta,- atau

omzet maksimal Rp 300 juta.,- pertahun. Selain itu, dapat juga dilihat dari

faktor lain. Diantaranya ditinjau dari jumlah tenaga kerja. Pada umumnya

suatu industri kecil atau kerajinan rumah tangga mempunyai tenaga kerja

300

Selanjutnya, dalam kemitraan diperlukan relasional

yang tidak bisa mengabaikan salah satu yang lainnya.

Dalam usaha songket, kemitraan dilakukan saling

berhubungan dengan nilai keadilan, berupa kesamaan untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha, dengan tidak

mengorbankan hak-hak orang lain. Dimulai dari kemitraan

dengan komunitas petani ulat sutra, selanjutnya ke

komunitas petani yang menjadikan kapas. Dari komunitas

tersebut ke wilayah pabrik pemintalan, sehingga menjadi

berbagai benang yang didistribusikan ke pabrik tekstil dan

ke pertenunan, termasuk tenun songket. Bisa juga

komunikasi usaha saling menguntungkan antara pemasok

benang-benang untuk tenun songket yang didatangkan dari

Thailand, Bangkok, India dengan pengrajin dan perajin

songket Palembang. Dari pertenunan, adanya kemitraan

dengan semua struktur kerja hingga sampai ke produk

menenun yang menghasilkan kain songket. Dari hasil

tersebut dimasukkan dalam komunitas penjahit, komunitas

desain sehingga melahirkan berbagai bentuk kain songket

dan aksesoriesnya. Hasil tersebut kemudian diatur oleh

kemunitas pengepakan, sebelum di lempar ke pasar.

1-4 orang bila mempunyai peralatan dan mesin, atau 1-9 orang jika tidak

mempergunakan peralatan dan mesin. Sedangkan ciri-ciri umumnya

adalah: lemah modal; peralatan produksi sederhana; pendidikan dan

ketrampilan lemah; kemampuan organisasi dan manajemen rendah; cara

produksi masih tradisional; hasil produksi berkualitas sedang; tidak

mampu bersaing; ketergantungan kepada perusahaan dan pedagang besar;

sulit mendapat kredit modal; persoalan bahan baku dan lainnya. Industri

kecil terbagi dalam empat jenis yang meliputi: Pertama, industri kecil

logam (kerajinan pembuatan kompor; pengecoran logam; pandai besi;

pengolahan logam; alat-alat memasak; dll); Kedua, industri sandang dan

kulit (pakaian jadi; tenun daerah; sepatu/sandal kulit; dll); dan Ketiga,

industri kecil makanan dan minuman (pembuatan tahu/tempe;

kerupuk/kemplang; minuman ringan; makanan khas daerah); industri

kecil kerajinan rotan).

301

Relasional tersebut melibatkan banyak orang, dan

lembaga. Karena itulah, kemudian diperlukan konsep yang

sama dalam membangun kemitraan yang saling

menguntungkan bukan saling menjatuhkan. Kemitraan yang

berjalan tidak lepas pula dari struktur sosial budaya

masyarakat. Perbedaan kebudayaan dan peradaban yang ada

di masyarakat manusia pada dasarnya menyebabkan

perbedaan pemahaman terhadap lingkungan. Pada

masyarakat yang mempunyai peradaban lebih tinggi,

kemungkinan mendominasi terhadap masyarakat lainnya

akan terjadi, dan juga pendominasian terhadap

pengelolaan lingkungan yang dapat berakibat pada

termarjinalisasinya kelompok-kelompok manusia

lainnya dengan peradaban yang berbeda. Untuk itu,

pembangunan diarahkan pada segi kemanusiaan itu

sendiri sebagai salah satu model pembangunan yang

berkelanjutan, yaitu keberlanjutan pada kualitas manusia.

Kemitraan dalam bangun sosial ekonomi dibentuk

dalam sebuah kesepakatan. Kesepakatan akan selalu terjaga

apabila dapat diatur berdasarkan perubahan yang terjadi,

dan semua pelaku siap, dan mau melakukan perubahan.

Salah satu contoh atas perubahan transaksi yang terkait

dengan usaha pengembangan modal. Kemitraan yang baik

adalah kemitraan yang berkeinginan sama. Pemiliki modal

(bank/koperasi) memahami keinginan seseorang atas nama

usaha untuk menambah pembiayaan usaha. Maka, pemiliki

modal mencari solusi konstruktif untuk dapat melayani

keinginan mitranya dengan membangun prinsip bagi hasil

sesuai dengan syari‟at Islam. Dengan demikian, kemitraan

akan berjalan kesepakatan bersama. Dari sisi ini timbul

semangat untuk meningkatkan keuntungan bersama dengan

komitmen dan loyalitas. Jika terjadi pailit, maka keduanya

memiliki pertanggungjawaban yang sama (loss sharring)

untuk menyelesaikan persoalan kepailitan tersebut.

302

Kemitraan berdasarkan kebersamaan, kekeluargaan dan

semangat kerjasama dapat terjalin.56

Kemitraan antara pengrajin-perajin dalam unit usaha

songket dan penguasa merupakan kerjasama yang terbuka

dan saling mendukung. Kerjasama antara pengusaha dan

pengusaha merupaka inti etika bisnis. Dalam prakteknya,

perusahaan besar (BUMN) membantu pengusaha kecil

untuk membagi keuntungan secara efisiensi berkeadilan,

bukan karena kerangka belas kasihan. Manfaat yang dapat

diperoleh bagi pengrajin-perajin dan pemerintah melalui

BUMN untuk kemitraan diantaranya, adalah: (1)

meningkatnya produktivitas; (2) memberdayakan penenun;

(3) menambah tenaga kerja pada sektor produksi dan

distribusi usaha songket; (4) meningkatkan jaminan

kualitas, kuantitas, dan kontinuitas tenunan songket; (5)

memberikan social benefit yang cukup tinggi; dan (6)

meningkatkan ketahanan ekonomi secara nasional.

Kemanfaatan kemitraan yang memiliki nilai etika dapat

ditinjau dari 3 (tiga) sudut pandang.

Pertama, dari sudut pandang ekonomi, kemitraan

usaha menuntut menguatnya nilai-nilai efisiensi

berkeadilan, produktivitas, peningkatan kualitas produk,

menekan biaya produksi, mencegah fluktuasi suplai,

menekan biaya penelitian dan pengembangan, dan

meningkatkan daya saing. Kedua, dari sudut moral,

kemitraan usaha menunjukkan upaya kebersamaan dam

kesetaraan. Ketiga, dari sudut pandang soial-politik,

kemitraan usaha dapat mencegah kesenjangan sosial,

kecemburuan sosial, dan gejolah sosial-politik.

56Lihat juga Achjar Iljas, Reformasi Sistem Pembiayaan Usaha

Kecil (Jakarta: Global Mahardika, 2004); Darwin, Model-Model

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (Jakarta: Pusat Penelitian

Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2003).

303

Kemanfaatan ini dapat dicapai sepanjang kemitraan yang

dilakukan didasarkan pada prinsip saling memperkuat,

memerlukan, dan menguntungkan.

Keberhasilan kemitraan usaha sangat ditentukan oleh

adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam

menjalankan etika bisnisnya. Pelaku-pelaku yang terlibat

langsung dalam kemitraan harus memiliki dasar-dasar etika

bisnis yang dipahami, dan dianut bersama sebagai titik tolak

dalam menjalankan kemitraan. Sebab, etika adalah sebuah

refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral

yang menentukan, dan terwujud dalam sikap dan pola

perilaku hidup manusia, baik sebagai pribadi maupun

sebagai kelompok. Dengan demikian, keberhasilan

kemitraan usaha tergantung pada adanya kesamaan nilai,

norma, sikap, dan perilaku dari para pelaku yang

menjalankan kemitraan tersebut. Kegagalan kemitraan pada

umumnya disebabkan oleh fondasi dari kemitraan yang

kurang kuat dan hanya didasari oleh belas kasihan semata

atau atas dasar paksaan pihak lain, bukan atas kebutuhan

untuk maju dan berkembang bersama dari pihak-pihak yang

bermitra. Kalau kemitraan tidak didasari oleh etika bisnis

(nilai, moral, sikap, dan perilaku) yang baik, maka dapat

menyebabkan kemitraan tersebut tidak dapat berjalan

dengan baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berjalan

tidaknya kemitraan usaha, dalam hal ini antara usaha kecil

dan usaha besar tergantung pada kesetaraan nilai-nilai,

moral, sikap, dan perilaku dari para pelaku kemitraan. Atau

dengan perkataan lain, keberhasilan kemitraan usaha

tergantung pada adanya kesetaran budaya organisasi.

Sustainabilitas sebuah kemitraan hanya akan terjadi

apabila sejumlah faktor kunci diperhatikan, yaitu: (1)

kepercayaan dan kesungguhan untuk berhasil yang tinggi di

antara mereka yang bermitra (trust, faith, and passion); (2)

304

ekseskusi yang konsisten dan kontinyu, dalam arti kata

tidak mudah menyerah atau mudah mengganti-ganti

pendekatan setiap menemukan berbagai kendala teknis; (3)

secara periodik melakukan proses ”plan-do-check” terhadap

manfaat aliansi ditinjau dari kacamata masing-masing

organisasi yang bermitra secara transparan, tidak perlu

ditutup-tutupi terhadap berbagai kekecewaan yang timbul

(tentu saja untuk dikomunikasikan dan dicari jalan

keluarnya); (3) selalu melakukan; dan (4) proses

penyelenggaraan kemitraan yang menjunjung nilai-nilai

profesional dan etika yang tinggi.57

Daya saing kemitraan akan dihasilkan oleh produktivitas

dan efisiensi. Sebab, produktifitas tidak bisa lepas dari unsur

pokoknya yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi.

Efisiensi menyangkut aspek kelembagaan ekonomi, terutama

bekerjanya mekanisme pasar secara efektif dan sedikitnya

hambatan dalam transaksi. Ekonomi yang mandiri, dipahami

sebagai ketidaktergantungan kepada pihak lain (dependency).

Ketidaktergantungan tidak berarti keterisolasian, dan tidak

berarti tidak mengenal adanya saling ketergantungan

(interdependency). Oleh karena tidak semua negara

memiliki potensi atau endowment yang sama, maka ada

kebutuhan untuk saling mengisi, dan kebutuhan ini menciptakan

perdagangan, dan dengan demikian mengakibatkan adanya

lembaga yang disebut pasar.58

57Lihat juga Richardus Eko Indrajit, Ragam Model Bisnis

Kemitraan Pemerintah Swasta: Kunci Sukses Pengembangan E-

Government di Indonesia. Di akses dari www.indrajit@post.harvard.edu,

Tanggal 7 November 2010. 58

David Barsamian dan Siok Lian Liem, Menembus Batas

Beyond Boundaries: Damai untuk Semesta (Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia, 2008). Lihat juga Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter

dalam Ekonomi Islami (Jakarta: Salemba Empat, 2002).

305

Tidak ada negara di dunia yang tidak membutuhkan

perdagangan, baik barang maupun jasa, karena saling

ketergantungan adalah wajar, dan bahkan mencerminkan

kehidupan perekonomian yang modern. Teknologi telah

membuat konsep keunggulan komparatif menjadi makin

relative, sehingga lahir konsep keunggulan kompetitif.

Saling ketergantungan dengan kemitraan adalah kesadaran

bahwa setiap jalur menuju produktifitas saling

berhubungan. Ketergantungan yang tidak dibenarkan adalah

ketergantungan pada satu hal (bahan baku, misalnya) yang

menyebabkan pihak yang dibutuhkan melakukan penjualan

dengan mendapatkan keuntungan sekehendaknya.59

Penggambaran relasional dan hubungannya dengan

aktifitas kerajinan songket Palembang dengan siklus

kemitraan sebagai berikut:

Pertama, persutraan alam yaitu kegiatan agro-

industri yang meliputi pembibitan ulat sutera, tanaman

Murbei sebagai pakan ulat sutera, pemeliharaan ulat sutera.

Kedua, hasil dari ulat sutra kemudian diolah dalam pabrik

pemintalan untuk diolah menjadi benang, selanjutnya

dikemas untuk di pasarkan. Ketiga, pabrik benang

kemudian mendistribusikan ke kelompok tekstil dan

kelompok penenun, termasuk penenun songket Palembang.

Ketiga proses tersebut memerlukan tenaga kerja yang tidak

sedikit.60 Keempat, aktifitas kerajinan songket memerlukan

tenaga kerja kasar dan trampil sejak dari penggulungan

59Wahyupuspitowati, Teknik Dasar Sulam Pita, Payet dan

Benang (Jakarta: Kawan Pustaka, 2008); lihat juga M T Zen et.al., Dialog

Teknologi dan Industri: Pemacuan Teknologi Menuju Terbentuknya

Industri Nasional yang Kuat dan Berdaya Saing Tinggi (Jakarta: Badan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 1995). 60

Sebagai contoh lihat Eka Chandra, Membangun Forum Warga:

Implementasi Gagasan Partisipasi dan Penguatan Masyarakat Sipil di

Kabupaten Bandung (Bandung: Akatiga, 2003).

306

benang, pemintalan, mempola desain, mendisain, menjahit,

mengepakkan. Kelima, dipasarkan dengan berbagai model

distribusi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Keenam,

pengembangan tersebut berhubungan dengan lembaga

keuangan, BUMN/BUMD, koperasi dan asosiasi. Terjadi

struktur kerja yang profesional dan proporsional akan

terjalin baik jika adanya kesetaraan, kesepakatan,

penyesuaian dengan kinerja dan budaya masing-masing,

komitmen dan loyalitas pada masing-masing kelompok.

Pemerintah menjadi fasilitator, mediator sekaligus evaluator

terhadap aktifitas ekonomi tersebut. Inilah kekuatan

implementasi nilai-nilai filosofis efisiensi berkeadilan yang

terbangun.

Aktifitas yang terfokus pada efisiensi saja, dengan

memunculkan para pemasok yang dengan modal besar dan

jaringannya mampu mengimpor benang ke negara-negara

lain untuk kemudian di jual kepada pengrajin dan perajin

songket dengan harga tanpa kontrol pemerintah. Kemudian

muncul pula, kelompok “pengumpul” yang berorientasi

kepada keuntungan pribadi dengan memanfaatkan ekonomi

dan kebutuhan penenun. Padahal, jika dinilai bahwa secara

umum pola kemitraan di Indonesia antara Usaha Kecil dan

Menengah dengan Usaha Besar di Indonesia yang telah

dibakukan, menurut UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha

Kecil dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan. Dalam

pasal 5 disebutkan bahwa dalam kegiatan perdagangan

pada umumnya, kemitraan antara Usaha Besar, dan atau

Usaha Menengah dengan Usaha Kecil dapat berlangsung

dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi

usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Kecil mitra

usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh

Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang bersangkutan.

Manfaat yang dapat diperoleh bagi UKM dan UB yang

melakukan kemitraan diantaranya, adalah: (1)

307

meningkatkatnya produktivitas; (2) efisiensi; (3) jaminan

kualitas, kuantitas, dan kontinuitas; (4) menurunkan resiko

kerugian; (5) memberikan social benefit yang cukup tinggi;

dan (6) meningkatkan ketahanan ekonomi secara nasional.61

Kemanfaatan kemitraan dapat ditinjau dari 3 (tiga)

sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang ekonomi,

kemitraan usaha menuntut efisiensi, produktivitas,

peningkatan kualitas produk, menekan biaya produksi,

mencegah fluktuasi suplai, menekan biaya penelitian dan

pengembangan, dan meningkatkan daya saing. Kedua, dari

sudut moral, kemitraan usaha menunjukkan upaya

kebersamaan dam kesetaraan. Ketiga, dari sudut pandang

soial-politik, kemitraan usaha dapat mencegah kesenjangan

sosial, kecemburuan sosial, dan gejola sosial-politik.

Kemanfaatan ini dapat dicapai sepanjang kemitraan yang

dilakukan didasarkan pada prinsip saling memperkuat,

memerlukan, dan menguntungkan. Keberhasilan kemitraan

usaha sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara

yang bermitra dalam menjalankan etika bisnisnya.

Pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam

kemitraan harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang

dipahami dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam

menjalankan kemitraan. Dalam etika, akan memunculkan

sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma

moral yang menentukan, dan terwujud dalam sikap dan pola

perilaku hidup manusia, baik sebagai pribadi maupun

61Informasi tentang peraturan kemitraan dapat lihat Tanri Abeng

dan Faisal Siagian, Reformasi BUMN dalam Perspektif Krisis Ekonomi

Makro (Jakarta: Pusat Reformasi dan Pengembangan BUMN, 1999);

Masalah-Masalah di Seputar Usaha Kecil Indonesia (Jakarta: Kerjasama

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Kamar Dagang dan Industri

Indonesia, the Asia Foundation, 1998); Sejarah perkreditan di Indonesia

lihat Tim Pustaka Binaman Pressindo, Informasi Kredit Usaha Kecil

(Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1997).

308

sebagai kelompok. Dengan demikian, keberhasilan

kemitraan usaha tergantung pada adanya kesamaan nilai,

norma, sikap, dan perilaku dari para pelaku yang

menjalankan kemitraan tersebut. Esensi kemitraan jika

ditinjau dari sudut pandang tujuan perlindungan usaha

adalah agar kesempatan usaha yang ada dapat dimanfaatkan

pula oleh yang tidak mempunyai modal keuangan, tetapi

punya keahlian untuk memupuk jiwa wirausaha.

Pada dasarnya, kemitraan secara alamiah akan

mencapai tujuannya jika kaidah saling memerlukan, saling

memperkuat, dan saling menguntungkan dapat

dipertahankan dan dijadikan komitmen dasar yang kuat di

antara para pelaku kemitraan. Implementasi kemitraan yang

berhasil harus bertumpu kepada persaingan sehat dan

mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan dalam

persekutuan usaha. Disamping itu, ada banyak prasyarat

dalam melakukan kemitraan usaha, diantaranya adalah

harus adanya komitmen yang kuat diantara pihak-pihak

yang bermitra. Kemitraan usaha memerlukan adanya

kesiapan yang akan bermitra, terutama pada pihak UKM

yang umumnya tingkat manajemen usaha dan penguasaan

ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah, agar mampu

berperan seabagai mitra yang handal. Pembenahan

manajemen, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia,

dan pemantapan organisasi usaha mutlak harus diserasikan

dan diselaraskan, sehingga kemitraan usaha dapat

dijalankan memenuhi kaidah-kaidah yang semestinya.

Kegagalan kemitraan pada umumnya disebabkan

oleh fondasi dari kemitraan yang kurang kuat, dan hanya

didasari oleh belas kasihan semata atau atas dasar paksaan

pihak lain, bukan atas kebutuhan untuk maju dan

berkembang bersama dari pihak-pihak yang bermitra. Kalau

kemitraan tidak didasari oleh etika bisnis (nilai, moral,

sikap, dan perilaku) yang baik, maka dapat menyebabkan

309

kemitraan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berjalan

tidaknya kemitraan usaha, dalam hal ini antara usaha kecl

dan usaha besar, tergantung pada kesetaraan nilai-nilai,

moral, sikap, dan perilaku dari para pelaku kemitraan. Atau

dengan perkataan lain, keberhasilan kemitraan usaha

tergantung pada adanya kesetaran budaya organisasi.62

Problem kemitraan yang dihadapi adalah modal

untuk investasi dan modal untuk kerja. Karena jangkauan

pasar yang masih terbatas, teknologi dan ketrampilan turun

62Usaha mikro dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang

menguasai 99,99% dan mampu menyerap lebih dari 99% angkatan kerja

menjadi salah satu program penguatan perekonomian di Indonesia dan

mampu memberikan kontribusi yang besar juga dalam ekspor dan Produk

Domestik Bruto (PDB). Namun saat ini mereka masih menyumbang

tidak lebih dari 20% dalam ekspor dan 59.36% dalam PDB. Peran

UMKM dalam perekonomian nasional sampai tahun 2009 dari sumber

Menko Ekuin dengan jumlah pelaku UMK 51.3 juta unit usaha dengan

perbandingan usaha besar 4.372 unit; usaha menengah 39.65 ribu unit;

usaha kecil 520 ribu unit; dan usaha mikro 50.69 juta unit dengan total

penyerapan tenaga kerja UMK sebanyak 90.9 juta pekerja. Lihat M.

Faisal Badroen, ”Pengembangan Pusat Kewirausahaan Mahasiswa pada

Perguruan Tinggi”, Makalah Workshop Asosiasi Dosen Indonesia, 2010,

2. Di beberapa negara di dunia, Aktifitas UKM sangat mendukung

perekonomian masyarakat negara tersebut. Amerika Serikat, Italia,

Jepang, dan Taiwan memberikan forsi peran UKM-nya sudah melebihi

peran Usaha Besar. Dalam ekspor, misalnya sudah lebih dari 55%

merupakan kontribusi UKM di negara-negara tersebut. Bahkan di Italia,

peran UKM dalam ekspor sudah mencapai lebih dari 75%. Lihat Tulus

Tambunan, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu

Penting (Jakarta: Salemba Empat, 2002); Bambang N Rachmadi et.al,

Franchising, the Most Practical and Excellent Way for Succeeding:

Membedah Tawaran Franchise Lokal Indonesia (Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama, 2007); David Barsamian dan Siok Lian Liem, Beyond

Boundaries (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). Peran UMKM

dalam perekonomian nasional sampai tahun 2009 dari sumber Menko

Ekuin.

310

temurun, dan manajemen usaha yang belum efisien, maka

resiko kegagalannya cukup tinggi. Tingginya resiko gagal

menyebabkan resiko investasinya juga besar. Tingginya

resiko investasi dan rendahnya pemilikan collateral,

menyebabkan lembaga keuangan bank kurang berminat

memberi pinjaman kepada UKM. Jumlah dana yang

diberikan bank kepada UKM jauh di bawah tingkat

permintaan UKM. Kekurangan pasokan ini selanjutnya diisi

oleh lembaga kredit non bank, seperti pengijon, dengan

tingkat bunga jauh di atas tingkat bunga pasar. Upaya

tersebut tidak lepas dari persaingan dalam dunia usaha yang

merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya ekonomi

pasar. Persaingan dapat dibedakan atas persaingan sehat

(fair competition), dan persaingan tidak sehat (unfair

competition). Persaingan usaha yang tidak sehat pada

akhirnya akan mematikan persaingan, dan dapat

menimbulkan monopoli. Monopolitik dibidang ekonomi ini

sangat berbahaya dan merugikan kepentingan umum

apabila diciptakan dan didukung oleh pemerintah, karena

mematikan jalannya mekanisme pasar yang sehat dan

kompetitif, yang pada akhirnya akan dapat melumpuhkan

sistem politik yang demokratis.63

Intervensi pemerintah, melalui dana bantuan

langsung ke masyarakat, seperti dalam Program

Pengembangan Kecamatan (PPK), Inpres Desa Tertinggal

(IDT), dan program sejenis, ternyata kurang efektif dan

kurang efisien. Kelembagaan keuangan mikro (micro

finance) yang terbentuk dari program-program dimaksud,

tingkat keberlanjutannya rendah, dan hampir tidak mampu

memecahkan permasalahan tingkat suku bunga yang tinggi.

63Editorial, “Membudayakan Persaingan Sehat”, Jurnal Hukum

Bisnis, Yayasan Penggembangan Hukum Bisnis, vol. 19, Mei-Juni,

Jakarta, 2002.

311

Selain itu juga banyak menimbulkan ketergantungan

kepada pemerintah dan membutuhkan biaya delivery yang

tinggi. Dari permintaan kredit yang cukup besar dari

lembaga keuangan non bank, walaupun dengan tingkat

bunga di atas bunga pasar, membuktikan bahwa yang

dibutuhkan unit produksi rakyat sebenarnya bukan subsidi

bunga dan bukan dana block grant, tetapi akses untuk

mendapatkan bantuan pengembangan produksi dan

distribusi.

Dalam amanat etis bisnis di Indonesia diterapkan

berdasarkan pasal 33 UUD 1945. Pada bab XIV ditegaskan

bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama

berdasarkan atas azas kekeluargaan. Perekonomian nasional

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan

prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

ekonomi nasional. Dari perspektif ini, maka pasar bertujuan

untuk menggembangkan mekanisme ekonomi pasar

terkendali yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Kemudian mendorong inisiatif swasta dalam kegiatan

ekonomi dengan tetap memelihara keseimbangan

kepentingan swasta, dan kepentingan sosial dalam

manajemen perekonomian melalui instrument pengendali,

sebagai bentuk dari intervensi pemerintah untuk

mempertahankan persaingan sehat dan wajar.64 Kejahatan

bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang

merugikan para pelaku usaha yang lain, dapat menimbulkan

konflik yang tidak kondusif bagi pembangunan ekonomi

negara. Penerapan aturan hukum tegas merupakan salah

64Syamsul Ma‟arif, “Tantangan Penegakan Hukum Persaingan

Usaha di Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Penggembangan

Hukum Bisnis, vol. 19, Mei-Juni, Jakarta, 2002.

312

satu upaya untuk mencegah bentuk-bentuk kejahatan bisnis

tersebut, diantaranya dengan melahirkan UU Anti

Monopoli. Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999,

monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk penguasaan

atas produksi, dan atau pemasaran barang, dan atau

penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu

kelompok usaha. Dalam prakteknya, membentuk pemusatan

kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang

mengakibatkan dikuasainya alat-alat produksi oleh

seseorang atau sekelompok kecil orang saja.

Upaya meminimalisir praktek tersebut dilakukan dan

dikembangkan lewat koperasi dan kemudian baitul ma>l

wa tamwi>l65. Etika nilai yang dikembangkan kedua

lembaga non perbankan berdasarkan kebersamaan dan

kepedulian terhadap orang lain,66 disamping adanya upaya

pembagian keuntungan seimbang dengan tidak membeda-

65Baitul ma>l wa tanwi>l adalah balai usaha mandiri terpadu

yaitu lembaga usaha ekonomi kerakyatan yang dapat dan mampu

melayani nasabah usaha kecil-bawah berdasarkan sistem bagi hasil, dan

jual beli dengan memanfaatkan potensi jaminan dalam lingkungannya

sendiri. Peristilahan tersebut diambil dari konsep dasar baitul ma>l dan

baitu tanwi>l. Kegiatan baitu al-tamwi>l mengutamakan pengembangan

kegiatan kegiatan investasi dan produktif dengan sasaran ekonomi yang

dalam pelaksanaannya saling mendukung untuk pembangunan usaha-

usaha kesejahtraan masyarakat. Sedangkan baitu al-ma>l mengutamakan

kegiatan kesejahtraan bersifat nirlaba yang diharapkan mampu

mengakumulasi dana zakat, infaq, sadaqah yang pada gilirannya

berfungsi mendukung kemungkinan resiko yang terjadi dalam kegiatan

ekonomi pengusaha kecil-bawah itu. Lihat Gemala Dewi, Aspek-Aspek

Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia

(Jakarta: Kencana, 2004); Didin Hafiduddin, Dakwah Aktual (Jakarta:

Gema Insani Press, 1981). 66

Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia (Jogjakarta: BPEF,

2000), 37; lihat juga Tiktik Sartika Partomo, Ekonomi Koperasi

(Jogjakarta: BPEF, 2008).

313

bedakan aliran dan agama anggota.67 Etika ekonomi

koperasi, yaitu melayani tetapi sekaligus melindungi

kepentingan umum. Karena itu, nilai etika kemitraan

yang didasarkan pada hal tersebut dapat terbangun

bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

secara maksimal (sebesar-besar kemakmuran rakyat)

antara pemerintah, lembaga dan masyarakat.

Konsep etika ekonomi Pancasila oleh Mubyarto

dalam bukunya Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila

dicirikan, sebagai berikut: (1) roda perekonomian digerak-

kan oleh rangsangan ekonomi, moral dan sosial; (2) ada

kehendak kuat dari seluruh anggota masyarakat untuk

mewujudkan keadaan kemerataan sosial ekonomi;

(3)prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah

pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh,

yang berarti nasionalisme selalu menjiwai setiap

kebijaksanaan ekonomi; (4) koperasi merupakan soko guru

perekonomian nasional; (5) adanya imbangan yang jelas

dan tegas antara sentralisme dan desentralisme

kebijaksanaan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi

dan keadilan sosial dengan sekaligus menjaga efisiensi dan

pertumbuhan ekonomi. Artinya, etika kemitraan dalam

wilayah koperasi yang mengusahakan modal bersama

untuk suatu usaha perdagangan atau jasa yang dikelola

bersama, dan hasil keuntungan dibagi bersama.

Dalam pasal tersebut tersimpul dasar ekonomi yang

teratur, yang mengacu pada dasar perekonomian rakyat

67Prinsip-prinsip koperasi yang pertama kali dikenal dan dirintis

oleh Koperasi Rochdale tahun 1844. Lihat Tiktik Sartika Partomo,

Ekonomi Koperasi (Jogjakarta: BPEF, 2008). Catatan Revrisond Baswir,

masih ditambah lagi dengan 3 (tiga) unsur, yaitu: (1) pembatasan bunga

atas modal; (2) keanggotaan bersifat sukarela; dan (3) semua anggota

menyumbang dalam permodalan. Lihat Revrisond Baswir, Koperasi

Indonesia (Jogjakarta: BPEF, 2000).

314

dengan usaha bersama yang dikerjakan secara

kekeluargaan. Usaha bersama berdasar asas kekeluargaan

itu dikenal dengan koperasi. Paham koperasi Indonesia

menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar

pada adat-istiadat masyarakat Indonesia yang asli.

Semangat kolektivisme Indonesia yang dihidupkan

dengan koperasi mengutamakan kerjasama dalam suasana

kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari

penindasan, intimidasi, dan paksaan. Paham koperasi

menghargai pribadi manusia sebagai makhluk Allah yang

bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya dan

masyarakat. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi

nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang

politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di

bidang budaya.

Moral pembangunan yang mendasari paradigma

pembangunan yang berkeadilan sosial mencakup: (1)

peningkatan partisipasi dan emansipasi rakyat baik laki-laki

maupun perempuan dengan otonomi daerah yang penuh dan

bertanggung jawab; (2) penyegaran nasionalisme ekonomi

melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan

ekonomi; (3) pendekatan pembangunan berkelanjutan yang

multidisipliner dan multikultural; (4) pencegahan

kecenderungan disintegrasi sosial; (5) penghormatan Hak-

Hak Asasi Manusia (HAM) dan masyarakat.68

Koperasi pada hakekatnya merupakan gerakan

ekonomi rakyat, yang lahir dari kultur ekonomi

masyarakat. Kultur yang terbangun secara alamiah

68Lihat juga Kamto Utomo, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

dalam Kancah Globalisasi (Bogor: Yayasan Agro-Ekonomika, Sains,

2005); A Ariobimo Nusantara dan R Masri Sareb Putra, Keadilan dalam

Masyarakat: Kajian dan Renungan Sosial bagi Komunitas Basis

(Jogjakarta: Kanisius, 2007), 32-33; Maria S Sumardjono, Tanah dalam

Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Jakarta: Kompas, 2008).

315

melalui nilai-nilai budaya seperti gotong royong,

menampilkan adanya tolong menolong (mutual aid), dan

kebersamaan di dalam kerjasama kolektif untuk

mewujudkan kesejahteraan bersama. Gotong royong yang

semula bersifat tradisional lahir dari adat kebiasaan,

dikembangkan menjadi bentuk kerjasama yang lebih

permanen dan memenuhi kebutuhan modern, yaitu

koperasi. Hanya melalui koperasi semangat gotong royong

dapat dilembagakan.69 Pengembangan koperasi dalam

konsep ekonomi global, bukan merupakan sesuatu yang

tidak mungkin. Koperasi tidak boleh anti pasar, justru

dengan prinsip nilai-nilai ekonomi "etis"nya, koperasi bisa

menciptakan kondisi pasar yang berkeadilan, dan bahkan

populis (market friendly). Nilai-nilai etis yang dimiliki

koperasi berpotensi untuk meminimalisir biaya-biaya

ekonomi yang berkembang akibat ketidak-jujuran,

kecurangan, penipuan, diskriminasi, egoistik dan sikap

tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, memunculkan

bahwa masyarakat adalah makhluk sosial, hidup berjamaah.

Masyarakatlah yang utama dan individu orang-orang

mengikuti kaedah sosial.70

Kemitraan yang dibangun berdasarkan konsep

koperasi sangat mempertimbangkan proyeksi usaha, yang

merupakan gambaran masa mendatang sehubungan dengan

adanya penambahan modal kerja. Dari hasil perhitungan

akan kebutuhan modal kerja itu, dapat diproyeksikan biaya

yang akan timbul dan profit margin yang diharapkan. Untuk

modal kerja yang dibutuhkan dalam rangka investasi

69Lihat Murbyarto, Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut

Pancasila dan UUD 1945 (Bandung: Rosda Karya); lihat juga Sri-Edi

Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial (Jakarta: Prakarsa,

2006). 70

Lebih luas lihat Sri-Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin

Kesejahteraan Sosial.

316

(misalnya, pembelian mesin, pembangunan gedung, atau

pembelian mobil), maka harus melakukan perhitungan dan

perincian secara cermat atas investasi yang diperlukan.

Misalnya, jenis barang yang akan dibeli, dibangun atau

direhabilitasi, jumlah harga yang akan dibayar yang

didasarkan atas surat penawaran dari pihak ketiga,

mengecek kembali kebenaran data yang diterima, dan

membuat cash flow (rencana perputaran kas). Hal tersebut

mutlak diperlukan, karena pendekatan itu merupakan cara

yang cocok, baik dalam penetapan jadwal pencairan modal

kerja maupun mengukur jangka waktu pemakaian dan

pelunasan pinjaman jika modal kerja itu diperoleh dari

pinjaman. Dalam menghitung modal kerja, dilarang untuk

di-mark up dengan harapan mendapat pinjaman besar.

Pengrajin/perajin songket dalam menjalankan usaha

memerlukan 3 jenis modal yang dikeluarkan, yaitu:

Pertama, modal investasi awal yaitu jenis modal yang harus

dikeluarkan di awal, dan biasanya dipakai untuk jangka

panjang. Contoh-contoh modal ini adalah tempat menenun,

tempat menyimpan dan mengatur peralatan alat-alat

tenunan, perabotan-perabotan sekunder yang dipakai untuk

jangka panjang. Kedua, modal kerja dalam bentuk alat-alat

menenun seperti gedongan berlungsi, Cacak, merupakan

tumpuan untuk meletakkan dayan. Terdiri dari dua buah

tiang yang berukir ataupun polosan; Dayan, berupa

sekeping papan tempat penggulung benang lungsing

(benang emasnya); Apit, tempat menggulung benang;

Lampaut/por, penahan yang digunakan untuk menahan

benang lungsing dan diletakkan dipunggung penenun.71

71Data alat-alat tenunan dapat dilihat Ade Riyanti, “Makna

Simbolis Kain Songket sebagai Simbol Status Sosial di Kelurahan

Serengam 32 ilir Kecamatan ilir Barat Kota Palembang Provinsi

Sumatera Selatan” (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2005); lihat

317

Ketiga, modal operasional, yakni modal yang harus

dikeluarkan para pengrajin/perajin songket untuk membayar

biaya operasi bulanan seperti pembayaran gaji pegawai,

pulsa telepon bulanan, PLN, air, bahkan retribusi. Dengan

kejelasan modal-modal tersebut akan memberikan

kepercayaan, sehingga jalinan kemitraan makin berjalan

dengan profesional dan proporsional. Etika kemitraan yang

juga perlu menjadi dasar kerja adalah kejujuran dalam

menghitung harga jual. Hal ini sangat berhubungan dengan

kebersamaan dalam penjualan. Terjadinya harga yang

melonjak disebabkan para pengusaha kecil, termasuk

pengusaha songket tidak memisahkan antara biaya

dagangan dan biaya rumah tangga. Kegagalan bukan hanya

karena masalah pasar dan pemodalan namun, justru pada

pola pikir, sikap dan pola tindak para pelaku usaha itu

sendiri. Dalam kasus itu, kelemahan bukan terletak pada

pasar dan suplai barang, tetapi lebih terkonsentrasi pada

pola perhitungan biaya dan pembagian arus kas yang masih

lemah.

Penghitungan nilai jual yang dapat menguatkan

kemitraan yang saling menguntungkan dapat dilakukan

dengan cara: Pertama, kejujuran dalam menentukan biaya

sesuai dengan akad yang digunakan, sekaligus semua

jaringan kemitraan dalam distribusi demikian membutuhkan

kepekaan terhadap dinamika pasar, disamping dibutuhkan

efisiensi dan konsistensi untuk terus membentuk jaringan

pasar. Dengan adanya laba maka perlu pencatatan,

juga Reimar Schefold et.al., Indonesian Houses (Singapore: Singapore

University Press, 2004); Dahlan, Sejarah ringkas Museum Sumatera

Selatan (Palembang: Proyek Pengembangan Permuseuman Sumatera

Selatan, 1984); lihat juga Yudhi Syarofie, “Songket Palembang: Nilai

Filosofis, Jejak Sejarah, dan Tradisi,” (Palembang: Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan, Kegiatan Pengelolaan Kelestarian dan Pembinaan

Nilai Budaya Sumatera Selatan, 2007).

318

pengelompokkan, dan pengikhtisaran dengan cara

sistematis dan dalam ukuran moneter atas transaksi dan

kejadian yang bersifat keuangan dan menjelaskan

hasilnya72.

Dalam menguatkan hal tersebut, diperlukan juga

peran pemerintah untuk menguatkan nilai etika kemitraan

para usahawan diantaranya dengan memberikan payung

hukum yang tegas terhadap pola kemitraan. Kemitraan

sebagai kerjasama usaha yang telah dipilih oleh pemerintah

untuk dijadikan pola untuk memberdayakan usaha kecil,

melibatkan beberapa pihak, yakni: Pertama, pemrakarsa, para

pemrakarsa adalah pengusaha besar baik swasta maupun

BUMN yang bersedia menjalin kemitraan dengan pengusaha

kecil. Kedua, mitra usaha yaitu pengusaha kecil termasuk

koperasi dapat dipertimbangkan menjadi peserta dalam

kemitraan usaha nasional dengan mempertimbangkan antara

lain, yaitu: (a) kesediaan menjalin kemitraan dengan

pengusaha besar, (b) mempunyai kinerja yang baik. Ketiga,

pemerintah. Pemerintah berperan dalam koordinasi, fasililitasi,

dan pengawasan bagi kemitraan usaha nasional.73

Dalam koordinasi dilakukan oleh unsur instansi

pemerintah tetapi juga meliputi dunia usaha, perguruan tinggi

dan tokoh masyarakat sebagaimana ketentuan dalam Pasal

72Untuk penjelasan lebih luas terhadap akuntansi lihat Sofyan

Syafri Harahap, Teori Akuntansi (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003); Iwan

Triyuwono, Organisasi dan Akuntansi Syari'ah (Yogjakarta, LKiS,

2000). Lihat juga Cecily A. Raibon, Core Concepts of Accounting (New

York: Wiley), 2010; W. Steve Albrecht, Accounting, Concepts and

Applications (Ohio: Thomson/South-Western, 2007); Rika Lidyah,

“Akuntansi Syari‟ah Sebagai Bentuk Transparansi dan Akuntabilitas”,

Jurnal Ekonomi Islam, IAIN Raden Fatah Palembang, vol. 1/2010. 73

Herman Haeruman dan Eriyanto, Kemitraan dalam

Pengembangan Ekonomi Lokal: Bunga Rampai (Jakarta: Yayasan Mitra

Pembangunan Desa-Kota, 2001).

319

26 Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997.

Selanjutnya, di dalam melakukan koordinasi ruang lingkupnya

meliputi kegiatan dalam hal penyusunan kebijakan dan

program pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta

pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan

usaha nasional (Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor. 44

Tahun 1997 ). Aspek fasilitasi dari pemerintah hendaknya

dilaksanakan semaksimal mungkin, terutama dalam

mengupayakan penyediaan dan pemberian fasilitas baik

modal, teknologi dan jaringan pasar dalam dan luar negeri,

sehingga masyarakat dapat menikmati dan menggunakan peluang

yang sama. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketimpangan

sosial di dalam masyarakat, karena ada sekelompok kecil

masyarakat yang sangat mudah mendapat peluang,

sementara sebagian besar masyarakat lainnya sulit

mendapatkannya.

Sesuai dengan konstruk nilai etika kemitraan, maka

program kemitraan sebagai kebijakan hukum sesuai dengan

apa yang diamanatkan oleh GBHN Republik Indonesia

Tahun 1999, di dalam prakteknya tentunya tidak lepas dari

peran serta dari pemerintah.74 Isi ketentuan Pasal 23

tersebut di atas jelas memberikan amanat untuk melakukan

pengawasan pengendalian kemitraan. Adapun peran

pemerintah sebagai pelaksana kemitraan tentunya meliputi

aspek-aspek kegiatan kebijakan hukum pada umumnya, yaitu

formulating, executing, controling. Ketiga tahap kebijakan di

bidang kemitraan tersebut, tentunya tidak bisa berjalan

sendiri-sendiri, dan kesemuanya menjadi variabel pengaruh

74Sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan

Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 yang isinya: “Menteri teknis

bertanggungjawab memantau dan mengevaluasi pembinaan

pengembangan pelaksanaan kemitraan usaha sesuai dengan bidang tugasnya

masing-masing”.

320

(independent variable) dan sekaligus variabel terpengaruh

(dependent variable). Fungsi formulasi tentunya sangat

ditentukan dengan model pelaksanaan (executing) ataupun

model pengawasan (controlling) yang akan dijalankan dan

demikian pula sebaliknya.

Khusus yang berkaitan dengan masalah controlling

dapat diartikan sebagai pengawasan, namun pada sisi yang

lainnya dapat pula diartikan sebagai pengendalian, fungsi

pengawasan lebih menekankan kepada kegiatan yang tidak

aktif, sedangkan pengendalian sebenarnya merupakan

pengawasan dalam bentuk kegiatan yang aktif. Fungsi-

fungsi pengawasan dan atau pengendalian ini dilakukan

dalam beberapa tahapan proses gabungan antara

pengawasan dan pengendalian.75 Masalah yang mendasar

untuk diperhatikan dalam kemitraan adalah mempersiapkan

rambu-rambu hukum kemitraan terutama dalam proses

pengawasan dan pengendalian kemitraan, hal ini penting

karena bagaimanapun juga bentuk usaha kemitraannya

tentu pelaksanaannya akan merujuk kepada perjanjian

kemitraan tersebut. Dengan demikian, maka kesalahan atau

kekurangakuratan dalam pembuatan perjanjian hukum

kemitraan tentunya dapat berakibat patal, dan akan

menimbulkan permasalahan-permasalahan dikemudian hari.

Dalam proses pembimbingan terhadap Usaha Kecil

tidak selalu dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi dapat

dilakukan oleh lembaga-lembaga pendukung lainnya,

sebagaimana menurut ketentuan Pasal 22 Peraturan

Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 sebagai berikut:

“Lembaga pendukung lain berperan mempersiapkan dan

menjembatani Usaha Kecil yang akan bermitra dengan

75Sudadi Martodireso dan Widada Agus Suryanto, Agribisnis

Kemitraan Usaha Bersama: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani

(Jogjakarta: Kanisius, 2002).

321

Usaha Besar dan atau Usaha Menengah melalui; (a)

penyediaan informasi, bantuan manajemen dan teknologi

terutama kepada usaha kecil, (b) persiapan usaha kecil yang

potensial untuk bermitra, (c) pemberian bimbingan dan

konsultasi kepada usaha kecil, (d) pelaksanaan advokasi

kepada berbagi pihak untuk kepentingan usaha kecil, (e)

pelatihan dan praktek kerja bagi usaha kecil yang akan

bermitra”. Dengan demikian pembimbingan sebagai salah

satu kegiatan pengawasan dan pengendalian preventif

sangat dibutuhkan terutama bagi usaha kecil, karena

pembimbingan ini bertujuan untuk menyiapkan usaha kecil

dalam segala aspek untuk siap melaksanakan perjanjian

kemitraan.76

Dari berbagai perspektif etika nilai kemitraan, dapat

diketahui bahwa semua komponen dalam proses

pengembangan usaha kecil tidak bisa berjalan sendiri-sendiri

namun memerlukan kebersamaan, termasuk peran LSM dan

masyarakat yang menilai, mengamati dan mengawasi aktifitas

tersebut. Artinya, terjadi hubungan antara kelompok

pengrajin-perajin songket sebagai pelaksana,

BUMN/BUMD/BUMS sebagai pemberi bantuan

pembiayaan, Pemerintah memberikan rambu-rambu dalam

bentuk aturan. Sebagai pengawas dalam mekanisme tersebut

adalah perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan

masyarakat.

C. Kemitraan yang Berkeadilan

76Hg Suseno Triyanto Widodo et.al., Reposisi Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah dalam Perekonomian Nasional (Yogyakarta:

Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2005); lihat juga Ahmad Ifham

Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 2010).

322

Nilai-nilai etika yang dibangun dan dikembangkan

dalam subjudul di atas memperlihatkan, bahwa efisiensi

berkeadilan telah menjadi konstruk dasar dalam wilayah

peraturan dan perundang-undangan, dasar kerja dan upaya

menguatkan dan meningkatkan usaha kerajinan songket

serta berbagai usaha mikro dan kecil di Indonesia. Seperti

dijelaskan pada kajian sebelumnya, bahwa secara umum

aktifitas produksi dan distribusi kapitalisme didasarkan

kepada azas pengembangan hak milik pribadi dan

pemeliharaannya, serta perluasan paham kebebasan.

Perbedaan dengan prinsip ekonomi kerakyatan maupun

ekonomi Islam terletak pada prinsip kesejahteraan dan

pemberdayaan. Semua proses dalam produksi maupun

distribusi untuk memaksimalkan kegunaan dan distribusi

dari seluruh sumber dan potensi dunia secara rasional baik

itu fisik, mental, maupun spiritual dan pembentukan tata

tertib sosial humanistis yang harmonis, serta keadilan

merata. Kesemuanya dilakukan untuk memenuhi lima

kebutuhan pokok minimum (al-d}aru>riya>t al-khams).77

Ini semua menjadi dasar efisiensi berkeadilan sebagaimana

dipahami dalam penjelasan UU No. 20 tahun 2008 tentang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta isi amandemen

pasal 33 (ayat 4) UUD 1945.

Kata "efisiensi" dibutuhkan untuk mendorong

percepatan produktivitas yang diikuti dengan kata

berkeadilan hingga harus dilakukan dengan adil, yang berarti

setiap setiap warga negara dapat menikmati hasilnya sesuai

dengan kemanusiaan dan darma baktinya. Hasil penelitian

ini memperlihatkan hal yang sama dimana semua

77al-Zuhaili>, Wahbah, Us}u>l al-Fiqhi al-Isla>mi> (Damaskus:

Dar al Fikr, 1986), jilid. 2. Lihat juga Al-Bu>t}i>, Muhammad Sa‟i>d

Ramad}a>n, D}awa>bit} al-Mas}lahah fi> al-Shari>‟ah al-Isla>miyah

(Beirut: Da>r al-Muttahidah, 1992).

323

komponen melakukan upaya untuk mempercepat

produktifitas yang berdaya saing global, namun tetap

berpegang pada nilai-nilai “efisiensi berkeadilan”

sebagaimana diamanatkan pada UUD 1945 dan Pancasila

yaitu prinsip kebersamaan, kegotongroyongan, dan

kekeluargaan.78 Berbagai data yang ditemukan bahwa nilai-

nilai dalam prinsip kebersamaan, kegotongroyongan dan

kekeluargaan masih menyentuh pada pengertian yang sempit.

Artinya, kebersamaan dan gotong royong masih diartikan

bersama-sama untuk menenun untuk sekedar mendapat

penghasilan tambahan.

Realiasi nilai-nilai sosial menjadi tidak terlihat.

Pengrajin memaknai hal tersebut adalah sekedar membantu

dan menambah penghasilan. Pada akhirnya hak-hak sosial

para perajin, seperti hak tunjangan hari raya, hak jaminan

kerja, dan hak-hak sosial lainnya sebagaimana layaknya

perusahaan-perusahaan besar yang sudah memiliki standar

kode etik tidak muncul pada unit usaha pengrajin songket.

Ini artinya, aktifas produksi songket hanya mengacu pada

untung rugi. Mereka yang tidak bisa mengikuti proses

tersebut akan termarginalkan dalam kelompok usaha tenun,

seperti terlalu menuntut gaji, atau sering mengoreksi aturan

yang dibuat pengrajin terutama dalam hal ketetapan waktu

dan hasil pengerjaan. Jika perajin terlalu menuntut, maka

yang muncul adalah bahasa “kami mencari penenun dari

lingkungan keluarga saja”.79 Dari wilayah ini, pola majikan-

buruh dalam bungkus kebersamaan dan kekeluargaan

muncul.

78Lihat Mohammad Hatta, Ekonomi Terpimpin (Jakarta: Penerbit

Mutiara, 1979); Sri-Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan

Sosial dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke the End of Laissez-Faire

(Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010). 79

Wawancara dengan responden pengrajin dan perajin songket

pada tanggal 4-13 Oktober 2010

324

Dalam usaha songket, semua komponen dalam

lingkar proses aktifitas memiliki etika bisnis berangkat dari

masyarakat yang terdorong oleh keinginan untuk hidup

damai baik dengan orang lain, maupun damai dalam diri

sendiri, mereka termotivasi untuk selalu menghindari

konflik-konflik kepentingan,. Karena itu, secara normatif

etika bisnis di Indonesia baru mulai diberi tempat khusus

semenjak diberlakukannya UUD 1945, khususnya pasal 33

yang memiliki pesan moral bahwa pembangunan ekonomi

negara Indonesia semata-mata demi kesejahteraan seluruh

rakyat Indonesia yang merupakan subjek atau pemilik

negeri ini, dan ini berarti pembangunan tidak diperuntukkan

bagi segelintir orang yang memperkaya diri atau untuk

kelompok orang tertentu saja yang kebetulan tengah

berposisi strategis, melainkan demi seluruh rakyat

Indonesia. Nilai sosial yang muncul, berarti sistem ekonomi

yang khas bagi rakyat Indonesia adalah ekonomi yang

tertata dalam sistem yang tidak pernah membiarkan

segelintir orang tertentu memperkaya diri sendiri dengan

memanfaatkan wewenang, atau kesempatan yang ada, atau

dengan membiarkan sebagian besar rakyat hidup dalam

kondisi ekonomi yang memprihatinkan.

Sementara itu, keadilan sosial itu didasarkan dalam

pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang

dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara itu berhak

mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan, hal tersebut akan terwujud dengan dukungan

sifat-sifat kebenaran, keadilan, kebaikan yang meliputi

perbuatan dan tindakan manusia Indonesia dalam

kedudukannya memimpin dan dipimpin.80 Hatta juga menilai

80Mohammad Hatta, Demokrasi Kita (Jakarta: Pustaka Antara,

t.t), 125-126; lihat juga Mohammad Hatta, Pengertian Pancasila (Jakarta:

Idayu Press, 1977), 17-20.

325

bahwa keadilan sosial sangat signifikan untuk

diimplementasikan sebagai tujuan yang mesti dilaksanakan

sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945, Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat,

adil dan makmur.81 Pemaknaan UUD 1945 pasal 33

berbunyi: (1) perekonomian disusun sebagai usaha

bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) cabang

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) bumi

dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat.

Suma menegaskan kata „bersama‟ dan „asas

kekeluargan‟ memperlihatkan makna masyarakat Indonesia

secara keseluruhan, bukan segelintir orang dengan asas

kekeluargan yang bukan diartikan keluarga (nepotisme).

Termasuk cabang-cabang produksi yang penting bagi

negara, dan yang menguasai hajat hidup orang banyak

dikuasai oleh negara yang menunjukkan keberpihakan

pemerintah kepada rakyat.82 Untuk itu, aktifitas usaha

songket juga menjadi perhatian yang tidak bisa diabaikan,

melalui peran pemerintah pada aspek kebijakan-kebijakan

untuk usaha tersebut, sehingga semua kesenjangan dalam

aktifitas usaha mikro dan kecil secara umum bisa

terapresiasi dan terkontrol dengan baik. Fokus dasar untuk

peningkatan demikian, berdasarkan bahwa srategi

pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat

merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi,

yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di

81Mohammad Hatta, Pengertian Pancasila, 34.

82Muhammad Amin Suma, Menggali Akar Mengurai Serat

Ekonomi dan Keuangan Islam.

326

bawah pimpinan dan kepemilikan anggota-anggota

masyarakat.

Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan

ketimbang kemakmuran orang seorang. Maka, kemiskinan

tidak dapat di toleransi, sehingga setiap kebijakan dan

program pembangunan harus memberi manfaat pada

mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera.

Inilah pembangunan generasi mendatang sekaligus

memberikan jaminan sosial bagi mereka yang paling miskin

dan tertinggal. Dalam konteks keadilan, kembali ditegaskan

bahwa norma didalamnya menuntut agar dalam mencapai

tujuan-tujuan tertentu, termasuk dalam dunia bisnis,

seseorang tidak boleh mengorbankan hak-hak dan

kepentingan-kepentingan orang lain. Prinsip dasar ini akan

membantu untuk memahami hakikat dan arti keadilan

sebagai norma moral yang berlaku umum bagi semua

orang, termasuk para pebisnis. Pada masa Romawi Kuno,

Celcus seorang tokoh era tersebut mendefinisikan keadilan

sebagai “tribuere quique suum” atau to give every body his

own yaitu memberikan kepada setiap orang lain apa yang

menjadi haknya. Implikasi konkret dalam kehidupan,

jangan mendapat sesuatu dengan cara mengorbankan hak-

hak orang lain.83 Dari perspektif tersebut, menunjukkan bahwa

keadilan sebagai etika memberikan kepada setiap pengrajin dan perajin songket apa yang menjadi haknya dengan berciri other-directedness. Artinya, masalah keadilan hanya muncul dalam konteks relasi antar makhluk. Jadi, sekurang-kurangnya antar dua pihak atau dua orang. Selain itu, dikatakan bahwa keadilan harus ditegakkan adalah identik dengan menegaskan bahwa keadilan bersifat mengikat. Pada tataran ini, keadilan menuntut agar hak-hak orang lain

83Morris Ginsberg, Keadilan dalam Masyarakat (Bantul: Pondok

Edukasi, 2003).

327

wajib ditegakkan sesuai proporsinya.84 misalnya dengan mewajibkan pengusaha untuk membayar gaji atau upah karyawan atau buruh di akhir bulan. Hal itu disebabkan, karena karyawan sudah terlebih dahulu melaksanakan kewajiban mereka. Oleh karena usaha mencapai suatu imbalan materi yang tepat bagi nilai kerja dan keusahaan seseorang dalam bentuk upah dan laba merupakan suatu hal penting, tidak hanya untuk memenuhi kewajiban keadilan, melainkan juga merealisasikan efisiensi. Dengan demikian, menahan imbalan materi seseorang akan mengurangi insentif untuk mendapatkan pendapatan dan penghasilan, serta kurangya insentif akan menyebabkan berhentinya usaha dan berkarya. Jika penahanan imbalan materi itu sudah sedemikian menyebar di semua sektor ekonomi, maka akan ada kemandegan umum dalam penghasilan karena tiadanya insentif.85

Pendalaman hal tersebut sejalan dengan teori efisiensi berkeadilan yang memberikan lima prinsip ini pada dasarnya, yaitu: (1) kebersamaan; (2) pembagian rasional; (3) pemanfaatan Sumber Daya Manusia secara optimal; (4) inspiratif sebagai motivasi kerja; (5) kreatifitas

84Lain halnya dengan memberi sejumlah uang kepada pengemis

di pinggir jalan atau dibawah kolong jembatan. Dalam hal seperti ini,

dasar tindakan seseorang memberi atau tidak memberikan uang kepada

pengemis kita tidak sebut sebagai orang adil, melainkan dermawan.

Bagaimana dengan pengamen yang meminta uang setelah menyanyikan

sejumlah lagu dengan alasan untuk menghibur para penumpang dalam

sebuah bus. Hal itu juga lebih berhubungan dengan kemurahan hati,

bukan soal keadilan. Implikasinya, pengamen dengan alasan apapun tidak

bisa memaksa penumpang bus untuk bermurah hati kepadanya. Keadilan

juga menuntut equality atau kesetaraan. Lihat Sinuor Yosephus, Etika

Bisnis (Jakarta: Pustaka Obor, 2010). Lihat juga Haidar Bagir, “Etika

„Barat‟, Etika Islam” (suatu pengantar) dalam M. Amin Abdullah, antara

al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam (Bandung: Mizan Media

Utama, 2002). 85

M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan

Islam (The Future of Economics: an Islamic Perspective) (Jakarta: Gema

Insani Press, 2001).

328

dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan.86 Karenanya, penghindaran terhadap pemerasan (eksploitasi) dengan melarang badan-badan usaha yang menyediakaan kebutuhan dasar bagi orang banyak ditaruh ditangan pribadi-pribadi. Jika sumber-sumber daya merupakan suatu bentuk amanah dari Allah dan manusia akan mempertanggungjawabkan di hadapan-Nya, maka tak ada opsi, kecuali menggunakannya dengan keadilan. Al-Quran dan as-Sunnah menempatkan penekanan tegas terhadap keadilan, menjadikannya salah satu tujuan pokok. Dalam konsep al-Qur‟an penegakan keadilan merupakan salah satu tujuan pokok Allah menurunkan para Rasul-Nya (Q.S. al-Hadi>d [57]: 25).

Keadilan oleh al-Qur‟an sangat berorientasi dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup warga masyarakat terutama mereka yang menderita dan lemah posisinya dalam zona ekonomi, seperti perajin songket yang tidak pernah mendapatkan akses bantuan usaha, seperti layaknya pengrajin atau perajin-perajin songket lain yang memiliki akses kepada patron. Dengan demikian, keadilan tidak bisa lepas juga dari nilai-nilai amanat dan persaudaraan (Q.S an-Nisa>‟ [4]: 58) dan ketaqwaan.87 Tanpa itu akan selalu terjadi kezaliman yang menghapuskan persaudaraan dan solidaritas, mempertajam konflik, ketegangan dan kejahatan, memperburuk problem kemanusiaan, dan pada gilirannya hanya akan mengantarkan kepada kegelapan di dunia dan azab di akhirat. Karena itu, semua fuqaha tanpa kecuali disepanjang sejarah kaum muslimin memandang keadilan sebagai isi utama maqa>sid tujuan-tujuan pokok syariah.

Abu Yusuf seperti menjelaskan keadilan kepada khalifah Harun ar-Rasyi>d yang mengatakan bahwa

86Prabhat Ranjan Sarkar, Proutist Economics: Discourses on

Economic Liberation (India: Ananda Marga Publications, 1991). 87

Sahih Muslim, Kitab al-Birr was-Shillah wal-Adab, vol 4,

1996.

329

dengan memberikan keadilan kepada mereka yang disakiti dan menghapuskan kezaliman akan meningkatkan penghasilan, mempercepat pembangunan negara, dan membawa keberkahan, di samping mendapatkan pahala di akhirat.88 Keadilan komprehensif menanamkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, ketaatan kepada hukum, pembangunan negara, perluasan kekayaan, pertumbuhan keturunan, dan keamanan kedaulatan yang banyak ditegaskan oleh Syekh Muhammad Abduh (w. 1323/1905), memandang kezaliman atau keadilan sebagai kemungkaran yang paling buruk (aqa>bah al-munkara>t) dalam kerangka nilai-nilai Islam. Sayyid Quthb (w. 1385/1966), Sayyid Abul A‟la Maududi (w.1399/1979), dan Baqir as}-S}adar (w.1400/1980).89

Dari berbagai kajian tersebut, memperlihatkan kemitraan yang terbangun dalam nilai-nilai efisiensi berkeadilan memiliki kelemahan terutama dalam proses manajemen pemasaran pada usaha songket Palembang yang membangun hanya berdasarkan kepercayaan. Terbatasnya akses kemitraan dalam pembiayaan melalui perbankan dan BUMN merupakan penjelasan penting, yakni: (1) mengapa memunculkan kepasrahan pengrajin dan perajin songket yang tidak mendapatkan bantuan; (2) mengapa terjadi ketakutan dalam mendapatkan pembiayaan dengan bunga rendah; (3) mengapa para ”pengumpul” kain songket dapat leluasa mempermainkan harga tenunan songket tanpa memikirkan kondisi dan tingkat kesulitan menenun songket. Sementara terbatasnya akses informasi dalam pengembangan usaha songket melalui pameran-pameran menjadi penyebab utama kesenjangan dalam membangun kebersamaan, dan meningkatkan keuntungan bersama.

88Ya‟qub ibn Ibrahim Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, edisi ke 3

(Kairo: al-Matba‟ah al-Salafiyyah, 1352 H). 89

M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan

Islam (The Future of Economics: an Islamic Perspective), 58.

330

Hasil observasi dan wawancara dari bab sebelumnya dan sub-sub bab studi ini, memperlihat masalah-masalah usaha songket Palembang yang muncul seiring dengan nilai-nilai filosofis efisiensi berkeadilan pada aspek: Pertama, bahan baku yang fluktuatif disebab struktur pasar bersifat monopolistik. Suplai bahan baku yang dilakukan oleh pembeli dari pedagang-pedagang besar, dan keengganan mereka untuk membuat kontrak dengan para perajin songket. Hal tersebut terkait dengan sistem pembelian bahan baku secara tunai yang menyulitkan pengrajin dan perajin songket bermodal kecil. Kedua, permodalan yang berkaitan dengan suku bunga dan intervensi pengumpul, infomasi sumber pembiayaan baik dari aspek jenis sumber pembiayaan, persyaratan dan prosedur pengajuan dari lembaga keuangan non perbankan masih belum terakses keseluruh kluster usaha songket, Informasi standar proposal pengajuan yang tidak terealisasi sehingga perajin songket tidak mampu mengikuti standar. Disamping, persoalan manejemen keuangan yang masih menggunakan manajemen keluarga. Persoalan lain terhadap peta kebutuhan masing-masing kluster usaha kecil tidak dimiliki secara proporsional. Sehingga calon penyandang dana baik dari pihak perbankan, dan pihak non perbankan (BUMN, BUMD) memberikan jumlah kredit yang disetujui tidak sesuai dengan kebutuhan usaha songket. Akibat dari hal tersebut, bantuan dana tersebut digunakan untuk urusan keluarga menjadi prioritas dibandingkan untuk mengembangkan usaha. Ini berarti, pemberdayaan yang seharusnya ke wilayah produktif bergeser ke wilayah konsumtif.

Kedua, terjadinya bargaining power pada wilayah pemasaran. Belum terjalinnya kolektifitas kemitraan dalam pemasaran. Kelompok usaha yang dekat pada patron institusi yang berhubungan dengan pengembangan usaha kecil dan menengah lebih mendominasi dalam perluasan pemasaran. Asosiasi dan koperasi belum berperan optimal dalam mengkoordinir pemasaran produk, yang banyak menimbulkan persaingan tidak sehat antara pengrajin dan

331

perajin songket. Informasi perluasan pemasaran ke luar negeri hanya terakses pada sekelompok kecil pengrajin seperti produk songket yang diinginkan, potensi pasar, tatacara memasarkan produk, serta berbagai jasa yang berhubungan dengan wilayah pemasaran. Ketiga, tenaga kerja yang tidak stabil, penegasan akan terlihat dalam penjabaran pada bab selanjutnya dalam studi ini.

PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI

BERWAWASAN HUMANIS SPRITUAL

Dalam bab ini penulis mengajukan upaya mengembangkan

usaha kecil dan usaha mikro melalui pintu usaha songket

Palembang dari hasil kajian nilai-nilai filosofis efisiensi

berkeadilan dengan memperluas dalam ranah sosial dan

spritual. Manfaat tersebut seperti dijelaskan dalam

pendahuluan adalah untuk membangun suatu kerangka

sistematik yang utuh dalam memahami problematika usaha

songket Palembang, sekaligus memberikan strategi

konstruktif dalam membangun usaha kecil yang berpijak

pada efisiensi berkeadilan berbasis nilai-nilai ekonomi

Islam.

A. Analisis SWOT Usaha

Berbagai pemahaman terhadap analisis SWOT

dapat disimpulkan sebagai instrumen perencanaan

strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan,

kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu usaha

bisnis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik

dari spekulasi bisnis atau proyek, dan mengidentifikasi

faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang

tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan

menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan

kesempatan ekternal dan ancaman, instrumen ini

Kelima

334

memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara

terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Instrumen ini

menolong para perencana apa yang bisa dicapai, dan hal-hal

apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka.1 Analisis

SWOT atas usaha songket Palembang berdasarkan berbagai

kajian mendalam diidentifitkasikan SWOT usaha songket

Palembang berdasarkan pertanyaan studi adalah sebagai

berikut;

Dalam perspektif studi ini, hasil observasi dan

wawancara mendalam yang dijelaskan dalam studi ini

analisis SWOT usaha songket Palembang dideskripsikan

sebagai berikut: Pertama, pendayagunaan kapital (1) aspek

kekuatan (strengths), alat tenun tersedia dan mudah dibuat

dan diperbaki, ketersedian dan kesiapan penenun, jiwa

kewirausahaan yang handal dan siap bekerja optima; (2)

kelemahan (weaknesses), ketersedian bahan baku benang,

lemah modal, lingkungan kerja tidak kondusif; (3)

kesempatan (opportunities), program bantuan pemerintah,

dukungan pelestarian dari masyarakat Sumatera Selatan; (4)

ancaman (threats), permainan harga bahan baku benang,

permainan “pengumpul” berorientasi ekonomis, kebijakan

suku bunga yang relatif tinggi.2

Kedua, hak dan kewajiban, (1) aspek kekuatan

(strengths), memahami konsep hak dan kewajiban dalam

berusaha di bidang usaha songket, bertanggung jawab

1SWOT merupakan singkatan dari strengths (“kekuatan”),

weaknesses (“kelemahan”), opportunities (“kesempatan”), dan threats

(“ancaman”). Lihat Lawrence G Fine, the Swot Analysis: Using Your

Strength to Overcome Weaknesses, Using Opportunities to Overcome

Threats (London: CreateSpace, 2009); lihat juga Fredy Rangkuti,

Business Plan: Teknik Membuat Perencanaan Bisnis dan Analisis Kasus

(Jakarta: Gramedia, 2001); Muhammad Ismail Yusanto; Muhammad

Karebet Wirjajakusuma, Menggagas Bisnis Islami (Jakarta: Gema Insani

Press, 2002). 2Analisis data wawancara dan observasi, 2010.

334

335

terhadap kewajiban dalam bertenun, solidaritas terhadap

hak-hak yang didapat; (2) kelemahan (weaknesses), rendah

solidaritas sosial, sistem upah yang gharar, akad

berorientasi “kepercayaan”, eksploitasi waktu, tidak adanya

asosiasi; (3) kesempatan (opportunities), ketersedian

lembaga-lembaga bantuan hukum/konsultasi hukum,

kesiapan lembaga pengabdian dan lembaga penelitian

perguruan tinggi; (4) ancaman (threats), belum terlindungi

oleh UU RI no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,

ketidak jelasan proses mendapat bantuan modal usaha dan

hibah.3

Ketiga, kebersamaan mengembangkan SDM, (1)

aspek kekuatan (strengths), motivasi belajar yang kuat,

kesedian mengikuti berbagai ketrampilan usaha dan

kewirausahaan; (2) kelemahan (weaknesses), rendahnya

motivasi generasi muda terhadap tenunan songket, orientasi

pengembangan SDM bernilai ekonomis, ketidakpercayaan

terhadap koperasi; (3) kesempatan

(opportunities), menguatnya program bantuan tenun

songket terutama dalam berbagai pelatihan SDM; (4)

ancaman (threats), pola pikir yang serba praktis, aktifitas

generasi berorientasi matrealistis.4

Keempat, kebebasan berusaha dan berkreatifitas, (1)

aspek kekuatan (strengths), keterbukaan masyarakat

terhadap perkembangan tenun songket, perajin tenun yang

memiliki semangat untuk mengembangkan pertenunan,

mampu mengembangkan limbah tenun songket menjadi

berbagai aksesories; (2) kelemahan (weaknesses), tidak

memiliki modal mengembangkan usaha, tidak mengetahui

perkembangan pangsa pasar bidang fasion dan desain,

belum memiliki kebersamaan dengan perajin yang mampu

mengelola kain songket menjadi berbagai desain dan

3Analisis data wawancara dan observasi, 2010.

4Analisis data wawancara dan observasi, 2010.

336

aksesoris; (3) kesempatan (opportunities), penerimaan

pasar pada produk-produk modifikasi, respon positif

masyarakat terhadap perkembangan desain dan aksesoris

songket; (4) ancaman (threats), pengusaha besar yang

mengolah untuk kepentingan usahanya sendiri, orientasi

pebisnis pada perkembangan efisiensi ekonomis semata.5

Kelima, kemitraan, (1) aspek kekuatan (strengths),

semangat menjalin kebersamaan usaha, semangat

meningkatkan distribusi kain songket, ketersediaan

membangun komunikasi produksi antara pengrajin, perajin

dan pemerintah; (2) kelemahan (weaknesses), tertutup dari

jaringan distribusi masing-masing pengrajin dan perajin,

akad yang berbasis akte di bawah tangan, akad berkembang

berdasarkan kepercayaan dan kekeluargaan, keterbatasan

promosi, tidak munculnya koperasi sebagai wadah

kebersamaan dalam membangun dan meningkatkan usaha,

ketidaksiapan manajemen dalam membangun

profesionalitas kemitraan dana dan keahlian, masih

mementingkan kekeluargaan untuk menghemat biaya; (3)

kesempatan (opportunities), terbukanya akses pameran

tingkat regional, nasional dan internasional yang

berhubungan dengan usaha tenun songket, terbukanya

bantuan kerjasama melalui kebersamaan peran pemerintah

dan BUMN; (4) ancaman (threats), bantuan pemberdayaan

masih tebang pilih, pemerintah tidak memiliki peta usaha

songket di Sumatera Selatan, lebih mementingkan pengrajin

daripada perajin songket palembang.6

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil

identifikasi SWOT tersebut memperlihatkan Pertama,

aspek kekuatan (strenght). Kekuatan utama usaha songket

adalah eksistensi kain songket yang merupakan usaha turun

temurun yang memiliki nilai sejarah, nilai budaya hingga

5Analisis data wawancara dan observasi, 2010.

6Analisis data wawancara dan observasi, 2010.

337

nilai jati diri. Sebagai salah satu kain adat, keanggunan kain

songket dipakai pada berbagai acara adat khas daerah

Palembang maupun acara perkawinan. Kain songket

Palembang masih menjadi industri andalan di Sumatera

Selatan, terutama dalam upaya mengembangkan dunia

pariwisata di bumi Sriwijaya tersebut. Hal itu

memperlihatkan pula bahwa usaha songket bukan hanya

mendatangkan pendapatan bagi sekelompok orang, tetapi

juga menjadi sumber pendapatan daerah. Kekuatan usaha

songket yang menjadi andalan pada motif kain baik dari

nilai filosif.7 Motif dan bahan yang memberi kesan menarik

bagi para pemakainya, dan bisa menjadi materi yang

menarik dijadikan gubahan yang dikreasikan pada pakaian

oleh para disainer, fashion kontemporer, dan berbagai

aksesoris berbahan songket.

Ketersedian bahan baku di pasaran setempat, dan

ketersedian perlengkapan alat-alat tenun yang mudah

diperoleh, serta ketrampilan yang bisa diwariskan kepada

siapapun merupakan bagian dari kekuatan usaha songket

tersebut. Di samping itu, adanya dukungan kebijakan

pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta program

BUMN dan BUMS menjadi kekuatan penting pula dalam

melestarikan usaha songket, termasuk upaya mempatenkan

motif-motif kain songket.

Kedua, aspek kelemahan (weakness), prilaku

mengharap dan menunggu bantuan pemerintah menjadi

kelemahan utama perajin dan sebagian pengrajin songket di

Sumatera Selatan. Disamping itu, keterbatasan modal yang

memunculkan ketidakseragaman dalam memberikan upah

kepada para perajin, pola pembayaran upah cicilan yang

7Penjelasan luas eksistensi kain songket lihat Yudhy Syarofie,

Songket Palembang: Nilai Filosofis, Jejak Sejarah, dan Tradisi

(Palembang: Kementerian Pendidikan Nasional, Kegiatan Pengelolaan

Kelestarian dan Pembinaan Nilai Budaya Sumatera Selatan, 2007).

338

menyebabkan sentimen perajin dan menurunnya motivasi

kerja. Regenerasi penenun akan semakin sulit didapat,

karena adanya kesan tidak majunya kehidupan penenun.

Hal tersebut menjadi rentan terhadap perkembangan usaha

songket. Kelemahan lain dalam manajemen yang masih

didominasi sistem manajemen keluarga. Akibatnya,

ketidakjelasan dan transparansi keadaan keuangan pengrajin

dan perajin songket.8

Kelemahan lain yang mendominasi internal

pengrajin dan perajin adalah: ketertutupan dalam berbagai

kemitraan antara perajin, pengrajin dan antar pengrajin.

Disamping itu, masih adanya ketidakpercayaan terhadap

asosiasi dan koperasi menyebabkan organisasi tersebut

tidak berjalan. Dari aspek peralatan masih sederhana,

sehingga kurang efisien hal ini terkait dengan spesialisasi

yang tidak terbangun. Sikap dan perilaku perajin dan

sebagian pengrajin “apa adanya” menyebabkan

keterbatasan akses informasi pasar, lemahnya jaringan

kemitraan dengan distributor luar daerah dan luar negeri.

Tingginya biaya produksi dan lemahnya promosi

akibat rendahnya penguasaan teknologi sebagai media

informasi, serta kemasan yang belum memenuhi

persyaratan teknis dan tidak menarik konsumen juga

menjadi bagian kelemahan yang penting penyebab

ketidakmampuan bersaing. Pola manajemen yang sesuai

dengan kebutuhan hampir pasti tidak ditemukan, antara lain

karena pengetahuan dan strategi penjabaran manajemen

tidak dimiliki pengrajin dan perajin songket. Ketidak

mampuan mengontrol dan mengatur cash flow akibat

ketiadaan pemisahan antara manajemen keuangan usaha

dan keuangan keluarga. Dampak yang paling pasti, yakni

tidak tersedianya perencanaan dan laporan keuangan yang

8Analisis data, 2010.

339

siap digunakan untuk berbagai keperluan. Pengorganisasian

yang terlalu berorientasi pada kekerabatan dan

kekeluargaan menutup akses untuk melakukan kolektifitas

usaha.

Ketiga, kesempatan (opportunity). Usaha songket

Palembang memiliki pangsa pasar dalam negeri cukup luas

dan berarti pengembangan usaha bisa terus dioptimalkan

hingga ke pasar ekspor. Meningkatnya kebutuhan tenun

songket seiring dengan pencanangan visit musi, serta

berbagai kegiatan dan aktifitas tingkat nasional maupun

internasional yang diadakan di Sumatera Selatan.

Kesempatan juga bisa dimiliki dengan makin membaiknya

perhatian pemerintah terhadap usaha mikro dan kecil

dengan berbagai bentuk bantuan dana dan hibah.

Keempat, ancaman (treats). Persaingan semakin

ketat dalam usaha pertenunan di lokal maupun barang

impor tenun mancanegara seperti India, Malaysia dan

China. Iklim usaha tenun songket yang sangat berhubungan

dengan bahan baku dari luar negeri (India, Thailand dan

China) sehingga membangkitkan iklim usaha yang tidak

stabil dibandingkan dengan fasilitas negara-negara pesaing

tenun yang relatif stabil. Kebijakan pemerintah di berbagai

bidang seperti tarif BBM, tarif listrik dan tarif transport

termasuk kebijakan suku bunga berdampak pada

peningkatan biaya bagi perajin dan pengrajin songket.

Ancaman yang juga menjadi salah satu persoalan

terhadap aktifitas para “pengumpul” yang ada dalam bagian

aktifitas perajin songket. Kebijakan bantuan permodalan

baik dalam dunia perbankan dan kemitraan BUMN lebih

berorientasi pengembalian bantuan dibandingkan dengan

pemberdayaan menjadi ancaman perkembangan usaha

perajin dan pengrajin.9 TABEL 5.1

9Analisis data wawancara dan observasi, 2010.

340

MATRIK ANALISIS SWOT USAHA SONGKET PALEMBANG

INTERNAL Analisis lingkungan

internal

EKSTERNAL Analisis lingkungan eksternal

Strengths (Kekuatan) 1. Ketersedian alat tenun 2. Sumber daya trampil

turun temurun 3. Jiwa kewirausahaan 4. Solidaritas 5. Amanah 6. Keterbukaan 7. Komunikatif 8. Budaya kerja optima 9. Apresiatif terhadap

konsep ekonomi Islam

Weaknesses (Kelemahan)

1. Sumber dana minim 2. Manajemen keluarga 3. Akad kepercayaan 4. Lemah promosi 5. Lemah kemitraan 6. Pengembangan usaha

tidak merata 7.

Opportunies (Peluang)

1. Dukungan pelestarian dari masyarakat Sumatera Selatan

2. Dukungan perguruan tinggi terhadap pelestarian dan perkembangan usaha songket

3. Kebijakan pemerintah dalam bantuan dana dan hibah

4. Ketersedian lembaga-lembaga bantuan hukum

5. Pasar yang kondusif untuk usaha songket dan semua aksesoris

1. Mengikat sumber daya trampil dengan solidaritas dan jiwa kewirausahaan

2. Menguatkan budaya kerja islami untuk memperkuat dukungan pemerintah dan masyarakat

3. Menjadikan keterbukaan dan komunikatif untuk mendapatkan simpati pemerintah dan BUMN penyandang dana dan hibah

4. Menjalin hubungan dengan lembaga bantuan hukum dan perguruan tinggi.

5. Memberikan amanah kepada generasi penenun untuk melestarikan songket melalui program pelatihan bertenun

1. Memanfaatkan dukungan masyarakat dan lembaga-lembaga perguruan tinggi untuk meningkatkan manajemen usaha

2. Memperbaiki manajemen untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah melalui perbankan dan BUMN

3. Melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga bantuan hukum untuk menyelesaikan persoalan yang berkenaan dengan hak dan kewajiban dalam aktifitas usaha songket

Pakai Kekuatan untuk

memanfaatkan peluang Tanggulangi kelemahan

dengan peluang

341

Treaths (Ancaman)

1. Permainan harga bahan baku benang

2. Gerakan ekonomis para “pengumpul”

3. Kebijakan suku bunga yang relatif tinggi

4. Belum terlindungi oleh UU RI No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

5. Ketidakjelasan proses mendapat bantuan modal usaha dan hibah

6. Bantuan pemberdayaan masih tebang pilih

7. Pemerintah tidak memiliki peta usaha songket di Sumatera Selatan

8. Lebih mementingkan pengrajin daripada perajin songket Palembang

9. Pola pikir yang serba praktis

10. Aktifitas generasi berorientasi matrealistis

1. Ketrampilan turun temurun digunakan untuk daya tawar

2. Menguatkan ukhuwah dan solidaritas untuk mengantisipasi ancaman

3. Meningkatkan jiwa kewirausahaan untuk bisa memperlihatkan eksistensi

4. Membangun komunikasi dan keterbukaan setiap survey yang berhubungan dengan lokasi dan keadaan usaha songket

5. Memberikan ketauladanan dalam budaya kerja optima kepada generasi penerus

6. Meningkatkan pemahaman terhadap parameter ekonomi Islam (bagi hasil, musyarakah, etika kerja islami)

1. Penguatan sumber daya pengrajin dan perajin

2. Eksis melestarikan nilai-nilai sosial yang dikandung karya songket sebagai budaya adiluhung anak bangsa

3. Menghindari para pengumpul dengan membangun asosiasi dan koperasi

4. Mengimplemntasi etika dan moral Islam dalam usaha

5. Memperbaiki manajemen usaha

6. Melakukan kemitraan dalam menguatkan kaderisasi penenun-penenun profesional

7. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan daerah dalam memperbaiki promosi dan distribusi usaha

Model analisis: Fredy Rangkuti, Business Plan: Teknik Membuat Perencanaan Bisnis dan Analisis Kasus (Jakarta: Gramedia, 2001); Muhammad Ismail Yusanto; Muhammad Karebet Wirjajakusuma, Menggagas Bisnis Islami (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

B. Penguatan Sumber Daya Manusia Dalam analisis SWOT dan berbagai analisis yang

berhubungan dengan tersebut memperlihatkan kata kunci

utama pada penguatan sumber daya para pengrajin dan

Pakai Kekuatan untuk

Menghadapi Ancaman Ancaman

Perkecil Kelemahan dan

Hindari Ancaman

342

perajin. Dalam bab sebelumnya, dijelaskan bahwa menenun

songket merupakan kerajinan tangan yang memerlukan

kesabaran, dan ketenangan dengan tingkat kesulitan yang

tinggi. Karena itu, semua faktor pendukung dalam aktifitas

ini tidak dapat diabaikan, seperti tempat usaha, suasana

lingkungan, dan suasana hati. Pekerjaan menenun biasanya

dilakukan kaum wanita, walaupun akhir-akhir ini kaum pria

juga sudah berpartisipasi membuatnya. Menenun songket

dengan kreatifitas rumit tersebut merupakan kerajinan turun

temurun yang mulai tidak banyak diminati remaja, akibat

pergeseran global. Hasil wawancara diketahui ada dua

tipologi remaja dalam menilai aktifitas songket tersebut:

Pertama, kelompok anak-anak keturunan yang memiliki

keahlian menenun songket yang lebih menyukai melihat,

menilai dan memakainya daripada ikut menenun. Mereka

lebih berminat untuk bekerja di sektor modern. Mereka

lebih suka bekerja di mall atau di toko-toko yang tidak

memerlukan ketekunan. Faktor mudah bosan, dan berprinsif

hidup praktis merupakan bagian dari penyebab

ketidaksukaan terhadap dunia penenunan.

Kedua, mereka tertarik mengikuti tradisi menenun

karena keadaan ekonomi, pada umumnya mereka yang

putus sekolah atau keluarga yang tidak memiliki dana untuk

melanjutkan studi. Keterpaksaan tersebut menyebabkan

regenerasi menenun menjadi lambat. Sebab, tingkat

kesulitan dan kesabaran memerlukan latihan dan motivasi

dari dalam. Ketiga, kelompok remaja yang memang

terpanggil untuk belajar menenun. Kelompok ini sudah

sangat sulit ditemukan, kecuali di sentra-sentra tenun

songket wilayah kabupaten/kota yang sedikit mendapatkan

akses modernisasi.10

10

Hasil wawancara dengan responden penelitian antara tanggal 22

September hingga 18 Oktober 2010.

343

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka penguatan

Sumber Daya Manusia menampakkan aktifitas persaingan

untuk saling mengalahkan/mengorbankan antara satu

pengrajin dengan pengrajin, atau antara perajin songket

Palembang. Penguatan Sumber Daya Manusia dalam

bertenun, memberikan solusi atas persoalan dalam

pembagian waktu dan penggunaan waktu. Adanya asumsi

bahwa aktifitas perempuan untuk beberapa kasus hanya

menanti suami, menunggu nafkah suami tanpa berbuat apa-

apa. Laki-laki yang merasa tidak memiliki kemampuan,

sehingga tumbuh perasaan minder dengan ketiadaan

ketrampilan akan terbuka peluang untuk membangun usaha

berbasis budaya lokal yang tetap diperhatikan dan

dilestarikan tersebut. Implementasi dari sikap imani dalam

menghargai waktu sebagai karunia ilahi dapat ditumbuh

kembangkan lewat aktifitas usaha songket tersebut. Hasil

wawancara diketahui bahwa anak-anak penenun ada yang

tidak berminat untuk berlatih bertenun, mereka lebih suka

bekerja di mall atau di toko-toko yang tidak memerlukan

ketekunan. Mereka lebih suka memandang orang-orang

yang menenun yang rata-rata sudah cukup umur (di atas 40

tahun).11 Tanpa kreatifitas dan inovasi pengrajin, maka

sinyal ketakutan kaum tua jika anak-anak muda tidak

tertarik lagi menenun, maka 10 tahun kedepan, tenunan

songket menghilang karena tidak ada lagi alih generasi,

akan berdampak psikologis bagi penenun itu sendiri.12

Karena itu, harus ada peran serta pemerintah untuk mencari

solusi pengkaderan tenunan songket, dan sekaligus

kreatifitas para pengrajin dan perajin profesional untuk

dapat mengarahkan bahwa menenun itu mudah, indah, dan

11

Hasil wawancara Tanggal 22-28 Oktober 2010. 12

Hasil kesimpulan wawancara Tanggal 4-18 Oktober 2010.

344

bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa tekanan13 dan memberi

penghasilan yang memadai.

Akibat dari hal tersebut menyebabkan terjadinya 2

(dua) masalah krisis, yaitu: Pertama, berkurangnya

produksi dan pengembangan tenun songket; Kedua,

ancaman kepunahan budaya tenun songket tradisional.

Observasi lapangan memperlihatkan pula bahwa sumber daya

penenun hanya berkisar pada bertenun dengan model dan

gaya turun temurun. Walaupun, ada keinginan untuk

mengembangkan kreasi menenun, namun mereka pada

umumnya kesulitan untuk bisa melakukan perubahan

kreatifitas. Pada umumnya sangat terikat pada tempat

kediamannya dan tidak mampu/tidak bersedia

menempatkan orang lain untuk ikut memberikan usulan

kreatifitas. Alasan yang juga menjadi problem kurangnya

daya inovasi dan kreatifitas perajin songket Palembang,

akibat rendahnya modal usaha yang dimiliki.

Bagaimana memberdayakan penenun songket

terutama dalam meningkatkan sumber daya penenun,

erat kaitannya dengan hakikat dari daya itu sendiri. Kata

„daya‟ dapat dipahami dengan kemampuan, kekuatan

ataupun kekuasaan yang dipengaruhi dengan berbagai

faktor yang saling terkait (interlinking factors)14 antara lain

13

Hasil wawancara dengan beberapa anak pengrajin songket di

kota Palembang pada saat wawancara hadir mendengarkan, dan tidak

tertarik untuk belajar menenun, seperti yang dilakukan orang tua dan

uwaknya karena ketakutan ketinggalam dalam pergaulan, tidak bisa

berkiprah diluar rumah, takut ditingal pacar, capek. Hasil penilaian

peneliti, ketidak-tertarikan juga disebabkan tidak ada upaya orang tua

yang mengarahkan anaknya untuk menenun dengan memberikan alasan

yang menyenangkan. Mereka juga lebih membanggakan anaknya kerja di

toko, atau disektor-sektor swasta lainnya yang tidak membangun jiwa

wirausaha, hanya sekedar menambah penghasilan diri sendiri (wawancara

tanggal 24 dan 28 September 2010. 14

Heru Nugroho, Globalisasi dan Tantangan Daya Saing

Indonesia (Jakarta: LIPI Press, 2005); Akhmad Fauzi. Ekonomi Sumber

345

seperti pengetahuan pengrajin dan perajin songket,

kemampuan kerja dan berusaha, kapital. Faktor-faktor yang

saling terkait tersebut pada akhirnya membentuk simbolis

mutualis antar pengrajin, perajin, kreatifitas tenunannya dan

peran pemerintah provinsi. Efisiensi pengembangan sumber

daya penenun songket tidak bisa hanya dilakukan oleh

internal penenun, namun semua pihak terkait termasuk

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta semua

institusi terkait berbasis kebhinekaan yang didalamnya ada

unsur kekeluargaan, kegotongroyongan, dan memandirikan

penenun menjadi sesuatu yang menjadi target

pengembangan tenun songket.

Hasil wawancara dengan pengrajin dan perajin

diketahui adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan.

Beberapa pengrajin responden mengaku pengembangan

sumber daya penenun dengan mengikutkan pada pelatihan-

pelatihan desain songket modern masih tebang pilih.

Mereka yang jauh dari akses pemerintah daerah belum

disentuh dengan program bantuan pelatihan tenun, maupun

pelatihan manajemen sederhana.15 Implementasi efisien

berkeadilan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan

pembinaan, sehingga mendapatkan peta wilayah tenun

songket yang dapat dijadikan modal penentuan kawasan

pembinaan pada setiap program tahunan yang berhubungan

dengan pembinaan dan pelatihan tersebut. Walau tidak

secara tersurat, para responden menilai bahwa pelatihan

dan pembinaan bukan untuk membentuk sumber daya

perajin songket (human‟s songket resources) berkembang

menjadi perajin berdaya saing, namun tidak lebih sebagai

Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi (Jakarta: Gramedia,

2004). Lihat juga Tsuraya Kiswati, al-Juwaini: Peletak Dasar Teologi

Rasional (Jakarta: Erlangga, 2005). 15

Wawancara dengan pengrajin dan perajin responden. Antara

tanggal 22 September-18 Oktober 2010.

346

upaya melestarikan songket dari kepunahan.16 Padahal,

seharusnya melestarikan songket dari kepunahan dengan

menguatkan regenerasi penenun. Sehingga, program-

program yang berkenaan dengan pelestarian tenun songket

dilakukan secara berkesinambungan, terarah menyebar

dengan berbagai pelatihan manajemen penunjang lainnya

dengan kejelasan nilai program, pendekatan dan kelompok-

kelompok penenun yang dijadikan target, sehingga tidak

terkesan bahwa implementasi penguatan usaha kecil

semacam tenun songket tidak digambarkan seperti

ungkapan Hakim sebagai pasukan kebakaran (fire-bridge)

yang menyelenggarakan program-program jangka pendek

pada masa-masa krisis.17

Analisis sederhana dilihat dari hasil proses kemitraan

sebelumnya, yang memperlihatkan adanya kelompok

perajin yang mendapatkan pelatihan manajemen sederhana,

sementara kelompok perajin yang lain sama sekali belum

mendapatkan pelatihan. Sementara, pelatihan ini penting

untuk memberikan dasar-dasar awal bagaimana

membangun sebuah usaha yang bisa dinilai berhasil dari

aspek produksi dan distribusi. Pelatihan ini juga

memberikan dasar-dasar untuk dapat mengevaluasi hasil

kerajinan songket, untuk dikembangkan baik melalui

penguatan bantuan modal usaha, maupun untuk

kepentingan kemitraan lainnya. Kelompok pengrajin

maupun perajin yang telah dibina tidak dievaluasi dan tidak

dijadikan modal untuk penguatan pengrajin yang lain. Alih-

alih aktifitas pelatihan sampai batas untuk unit usaha yang

ikut pelatihan sementara yang belum mendapatkan

16

Wawancara dengan Tanggal 22-28 September 2010. 17

Budi Rahman Hakim, Rethinking Sosial Work Indonesia

(Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2010).

347

pelatihan menunggu proyek instansi terkait.18 Realitas ini

memungkinkan semangat kompetisi dan individualisasi

yang dibawa oleh kapitalisme telah memitoskan gotong

royong menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, sebab

kreatifitas lewat pengembangan sumber daya perajin

songket hanya untuk meningkatkan produktifitas bersaing

dan menghilangkan sifat kegotongroyongan.19

Merubah paradigma tersebut sangat diprioritaskan,

sebab identifikasi kebutuhan pembinaan dan peningkatan

kreasi dan kreatifitas perajin songket dalam wilayah

ekonomi kerakyatan tidak bisa hanya sekedar sebuah pola

kebersamaan, namun dikuatkan nilai-nilai kepada semua

pelaku usaha songket. Oleh karena itu, menurut Hatta

pembangunan yang dijalankan tidaklah boleh hanya

berorientasi kepada pertumbuhan, tetapi yang lebih

penting lagi adalah bagaimana pembangunan itu

berperikemanusian seperti telah dituangkan dalam pasal 27

18

Wawancara dengan pengrajin songket tanggal 24-27 September

2010. 19

Selama ini gotong royong dianggap sebagai kearifan lokal

bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun temurun di setiap

generasi. Istilah gotong royong dapat dimaknai sebagai “bekerja bersama-

sama dalam menyelesaikan pekerjaan, dan secara bersama-sama

menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Atau suatu usaha atau

pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih, dan secara sukarela oleh semua

warga menurut batas kemampuannya masing-masing”. Dengan kata lain,

gotong royong dapat dimaknai sebagai saling tolong menolong untuk

mengerjakan sesuatu, khususnya sesuatu yang bermakna sosial dan

ekonomis. Dilihat dari sudut agama Islam, gotong royong adalah salah

satu perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan yang

melahirkan prestasi sosial. Lihat pemaknaan mendalam konsep gotong

royong dalam membangun usaha rakyat. Bur Rasuanto, Keadilan Sosial:

Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas: Dua Teori Filsafat Politik

Modern (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005); Y Harsoyo, Ideologi

Koperasi Menatap Masa Depan (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma

Bekerjasama dengan Penerbit Pustaka Widyatama, 2006).

348

ayat 2 UUD 1945.20 Artinya, pembangunan ekonomi tidak

sekedar menguatkan pertumbuhan dan melupakan

pemerataan.

Berdasarkan hal tersebut, pengembangan unit usaha

songket dilakukan melalui pendekatan resources based

management, dan nilai-nilai Triple-Co. Resources based

management yakni pengembangan ekonomi yang bertolak

dari potensi-potensi transpormatif yang berada pada

lingkaran usaha songket. Sementara Triple-Co membentuk

ril kebersamaan, yaitu Co-ownership (ikut serta dalam

pemilikan bersama), Co-determination (ikut memiliki dan

ikut menentukan kebijakan perusahaan), Co-responsibility

(ikut serta bertanggung jawab).21 Dalam kerangka ini, unit

usaha songket Palembang di Sumatera Selatan berkembang

di tengah masyarakat tidak ditempatkan sebagai objek,

melainkan sebagai mitra. Ini artinya, ada kerjasama yang

saling memberi dan menguntungkan tolong menolong

dalam kebaikan, dimana pengrajin yang telah memiliki

wawasan dari hasil pelatihan dikembangkan kepada

pengrajin dan perajin lain yang membutuhkan. Quthb

menegaskan bahwa pengembangan sumber daya adalah

perilaku muamalah dalam membentuk dan membangun tata

nilai kehidupan bermasyarakat dalam bentuk taka>ful

(solidaritas) dan ta‟a>wun (kerjasama) berdasarkan pada

20

Mohammad Hatta, Ilmu dan Agama (Jakarta: Yayasan Idayu,

1983); lihat juga Adi Isbandi R, Pemberdayaan, Pengembangan

Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Jakarta: Lembaga Penelitian

Ekonomi UI, 2003); Sutarmadi, Islam dan Masalah Kemasyarakatan

(Jakarta: Kalimah, 2000). 21

Lihat kembali Sri-Edi Swasono, Kembali ke Pasal 33 UUD

1945 Menolak Liberalisme; Kelengahan Kultural dalam Pemikiran

Ekonomi: Pacasila Pasal 33 UUD 1945 Koperasi Entrepreneurship-

Kooperatif.

349

nash.22 Dalam konsep ekonomi Islam, kebersamaan dalam

pengembangan sumber daya perajin songket seharusnya

tidak dapat lepas dari norma manusia sebagai khali>fah fi>

al-ard}i yang menjadi hak dan memiliki kesempatan untuk

diraih.

Alam semesta ini bukanlah milik manusia, tetapi

milik absolut Tuhan. Manusia sebagai khalifah-Nya hanya

dititipi dan diberi amanat untuk mengelola dan mengambil

manfaat darinya. Pemanfaatan tersebut tidak bisa

mengandalkan sumber daya yang tidak bisa menerima

pengembangan, dan tidak bisa mengembangkan diri hanya

untuk diri sendiri. Karena itu, perlu efisiensi berkeadilan

dalam pengembangan sumber daya perajin songket harus

ada jiwa, serta semangat tolong menolong antara sesama

perajin dan pengrajin. Ditambah peran aktif negara dalam

memantau mekanisme pasar.

Diantara yang penting diselaraskan pengembangan

sumber daya perajin songket dengan menjadikan dunia

pendidikan sebagai salah satu medianya. Seperti

memberikan mata pelajaran tambahan ketrampilan

menenun songket.23 Disini, peran pemerintah daerah

berfungsi sebagai penguat efisiensi berkeadilan

pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Artinya, pemerintah,

dan pasar tidak selalu memberikan tanggung jawab produk

songket optimal dan kaderisasi kepada perajin, namun juga

didistribusikan lewat peran pemerintah daerah.

Strategi pengembangan usaha songket seiring pula

dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan

22

Sayyid Quthb, fî Zhila>l al-Qur‟a>n II, juz 3 (Beirut: Dar al-

Syuruq, 1992). 23

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengrajin yang pernah

melakukan pengembangan kerajinan songket, dengan mengajar

pembuatan kain songket kepada 30 narapidana (napi) perempuan di

Lembaga Permasyarakatan Pakjo Palembang, pada tahun 1989 selama

dua tahun (1991).

350

pemerintah baik dalam menyederhanakan prosedur

perijinanan, memperluas dan meningkatkan kualitas

institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi

sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi,

manajemen, pemasaran dan informasi, kebijakan bunga

rendah, hingga kebijakan bagi hasil yang proporsional.

Hal yang tidak kalah pentingnya, dengan cara

meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, sebagai

wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk

memperoleh efisiensi kolektif. Langkah tersebut tidak dapat

lepas dari manajemen Sumber Daya Manusia, sebagai salah

satu faktor penentu kemampuan keberhasilan suatu usaha

tenun songket. Dengan adanya kebersamaan dari semua

pihak akan terlihat ukuran keberhasilan dari kinerja

organisasi (organizational performance), dan manajemen

Sumber Daya Manusia menjadi satu kesatuan dengan

keberhasilan usaha. Upaya menganalisis kinerja organisasi

tidak cukup hanya dari kinerja keuangan saja. Kinerja

keuangan digolongkan sebagai hard issue.

Selain aspek keuangan, suatu usaha harus dievaluasi

berdasarkan soft issues yang bersifat non-finansial atau

aspek aspek keperilakuan (behavioral). Aktifitas menenun

songket terkait dengan kinerja organisasional dengan cara

menciptakan nilai (value creation), yang berarti

menggunakan keahlian Sumber Daya Manusia untuk

mengkaitkan praktek manajemen dan organisasi internal

dengan bisnis eksternal.24

Peningkatan sumber daya berkualitas melalui

keterbawasertaan dalam program pembangunan lokal,

terutama menguatkan regenerasi perajin songket yang tidak

24

Lihat Robert A Giacalone dan Carole L Jurkiewicz, Handbook

of Workplace Spirituality and Organizational Performance (Armonk,

N.Y.: M.E. Sharpe, 2010); Richard L Daft, Organization Theory and

Design (Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning, 2010).

351

terpisahkan dalam melakukan persaingan dan kemampuan

wiraswasta25. Pengembangan efisiensi kerja tidak bisa

pula dipisahkan dengan Sumber Daya Manusia (SDM)

dan aktifitas pasar. Ekonomi Islam memandang bahwa

pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan

(iqtis{a>d), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah

satunya menjadi dominan dari yang lain.

Perspektif Islam, pasar dijamin kebebasannya, bebas

menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada

gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan

pasar. Namun, dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar

yang berjalan sendiri secara adil (fair). Distorasi pasar tetap

sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.26 Dari

sini, pasar menunjang untuk menguatkan kemampuan ide-

ide para pengrajin dan perajin tenun, sehingga mampu

bersaing di pasar bebas, ketika pasar berfungsi memberikan

signal kepada produsen dan konsumen produk yang harus

dibuat atau harus dikembangkan dengan menggunakan

Sumber Daya Alam lokal.27

25

Raghuram G Rajan dan Luigi Zingales, Saving Capitalism from

the Capitalists: Unleashing the Power of Financial Markets to Create

Wealth and Spread Opportunity (Princeton, NJ: Princeton University

Press, 2004); lihat juga Prijono Tjiptoherijanto dan Laila Nagib,

Pengembangan Sumber Daya Manusia: di antara Peluang dan

Tantangan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). 26

Ade Warman Karim, Kajian Islam Kontemporer (Jakarta: TIII,

2003). 27

Aburizal Bakrie, Merebut Hati Rakyat melalui Nasionalisme,

Demokrasi, dan Pembangunan Ekonomi: Sumbangan Pemikiran Aburizal

Bakrie (Jakarta: Primamedia Pustaka, 2004). Data tersebut menunjukkan

pula bahwa ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang

perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-

sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan

jasa-jasa, serta mendistribusikannya untuk dikosumsi, termasuk

didalamnya pengembangan sumber daya perajin songket.

352

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa pola

pengembangan efisiensi berkeadilan dalam penguatan

sumber daya perajin songket didasarkan pada sumber daya

perajin, terdiri dari penenun yang bekerja berdasarkan

ketrampilan warisan, dan pengrajin-perajin melakukan

aktifitas kerjasama dalam membuat desain berbagai

aksesories yang bernilai jual dan bersaing di pasar.

Aktifitas dari semua komunitas yang ada dalam

kluster usaha songket, terbangun pula dengan

keterbawasertaan semua unit usaha songket oleh

pemerintah dalam semua aktifitas pengembangan seperti

pelatihan, pendidikan, dan kerjasama. Sehingga, terjadi

pelestarian seni tenun songket yang inovatif dan berdaya

saing yang terjalin dalam kebersamaan. Realitas yang

terjadi, adanya indikasi para pengrajin dan perajin songket

yang hanya menunggu bantuan pemerintah satu sisi, sisi

lain tanggung jawab pelestarian diberikan kepada perajin

dan pengrajin, sisi yang lain penguatan usaha lebih pada

penguatan masing-masing komunitas unit usaha.28

28

Membangun hal tersebut tidak dapat lepas dari kepemimpinan

yang memiliki visi, misi, strategi, dan program pemberdayaan Sumber

Daya Manusia. Mohammad Hatta dengan kegigihannya membangun

dan mengimplementasikan UUD 1945 terutama pasal 27, 33 dan 34

dapat menjadi contoh untuk Indonesia. Mahathir Mohamad memimpin

Malaysia dengan program New Economic Policy (1970-2000) melalui

visi membangun ekonomi bumiputra dan menciptakan good governence

berhasil menyalip Indonesia sejak tahun 1990-an. Demikian juga Kim

Young Sam dan Kim Dae Jung (Korea Selatan), Chuan Leek Pai dan

Thaksin (Thailand). Kedua, adanya proses demokratisasi yang

menyejahterakan rakyat banyak. Proses demokratisasi di Korea dari peran

para konglomerat (Chaebol) menuju kebersamaan hingga mampu

menyelesaikan problem ketimpangan rakyatnya dengan penegakan

hukum terhadap korupsi skala mega, termasuk mencontohkan hukuman

mati terhadap dua mantan Presidennya. Ketiga, resource based economic

development. Malaysia dan Thailand mampu mencapai keberhasilan

pembangunan ekonominya yang memadukan antara kemajuan Iptek

dengan pengelolaan sumber daya alamnya. Thailand merajai ekspor

353

Kerajinan songket memerlukan kreativitas sebagai

modal utama, untuk mengacu pada kemampuan individu

yang mengandalkan keunikan dan kemahirannya untuk

menghasilkan gagasan baru bernilai bagi. Kreativitas dapat

juga dianggap sebagai suatu pengalaman untuk

mengungkapkan, dan mengaktualisasikan kemampuan atau

kemahiran menenun secara terpadu bagi dirinya sendiri,

maupun untuk orang lain. Kreatifitas berkaitan dengan inovasi

yang tepat sasaran (appropriate).29 Kreativitas muncul di

karya tenunan, sedangkan inovasi berhubungan dengan

pengembangan teknologi yang dimiliki, sehingga lebih

mudah dalam berkreasi. Kreatifitas pengrajin-perajin

songket memiliki dua unsur, yaitu: Pertama, kefasihan yang

produk-produk agro industri di dunia untuk teknologi menengah dan

sederhana. Pendapatan penduduk rata-rata kedua negara tersebut jauh

melampaui Indonesia. Keempat, kemampuan mereaktualisasikan nilai-nilai

agama, tradisi, dan nilai lokal bersamaan dengan proses ekselerasi

industrialisasinya. Jepang, bahkan memunculkan nilai-nilai model

manajemen Total Quality Control (TQC, Toyotaism) seperti nilai-nilai

seniorism, long-live worker, dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan

dikutip dari nilai-nilai ajaran agama (Sintoisme). Implementasi Indonesia

memiliki kekuatan dalam membangun bangsa lebih maju jika saja

Pancasila, UUD 1945 menekankan kesejahteraan sosial yang societal

welfare dan menafsirkan sekaligus mengimplementasikan semua pasal

yang ada termasuk pasal 27, 33, 34 UUD 1945 dan parameter nilai-nilai

agama (ekonomi Islam) dan payung bagi ekonomi Syari‟ah dapat disadari

dan dilakukan oleh semua komponen dan strata masyarakat Indonesia

tanpa “malu-malu”, maka penghambaan terhadap kapitalisme dan

neoliberalisme yang menghilangkan jati diri bangsa Indonesia akan

terkikis dan menjadikan masyarakat memiliki jati diri bangsa Indonesia

berdaulat. Lihat kembali berbagai pemikiran ekonomi dalam karya

Mohammad Hatta, Sri-Edi Swasono, Mubyarto, Sritua Arif, Dawam

Rahardjo, Muhammad Amin Suma, Revrisond Baswir, Didin S.

Damanhuri, Murasa Sarkani Putra, Fathurrahman Djamil, Abdul Hamid,

Rodoni dalam disertasi ini 29

Kiagus Zainal Arifin, Songket Palembang: Indahnya Tradisi

Ditenun Sepenuh Hati (Jakarta: Dian Rakyat, 2006); Netti Tinaprilla, Jadi

Kaya dengan Berbisnis di Rumah (Jakarta: Gramedia, 2007).

354

ditunjukkan oleh kemampuan menghasilkan sejumlah besar

gagasan pemecahan masalah secara dini dan cepat. Pada saat

kain songket mengalami penurunan pembelian, maka seorang

pengrajin-perajin melakukan terobosan desain yang lebih

berorientasi pasar, dengan tidak meninggalkan eksistensi dan

ciri khas kain songket. Kreatifitas dalam mendaur ulang kain

songket ke dalam berbagai aksesoris sebagai cinderamata

yang sudah dilakukan, memperlihatkan ada upaya melakukan

kreatifitas dan inovasi. Kreatifitas lain yang bisa ditawarkan

seperti membuat map untuk kegiatan formil seperti

penandatangan MOU, kaligrafi berbahan dasar kain songket.

Kaos dengan motif kain songket yang didesain menjadi lebih

terkesan menarik, sarung bantal songket.30

Hal-hal tersebut memerlukan kemitraan dengan

kelompok lain, sehingga kreatifitas kain songket semakin

menjadi lebih bervariasi dan menjadi salah satu komoditas

eksport daerah unggulan provinsi Sumatera Selatan dan

sekaligus menjadi ciri khas budaya masyarakat Sumatera

Selatan. Kedua: keluwesan dalam memanfaatkan jaringan dan

komunikasi dengan pengrajin lain maupun dengan para

pelanggan, distributor untuk mendapatkan ide-ide

pengembangan usaha songket. Seiring dengan kreatifitas

sebagai penguat sumber daya pengrajin dan perajin songket

yang ingin maju akan merasakan bahwa: (1) kreatifitas

merupakan kemampuan (ability) yang bisa terus

dikembangkan untuk mendapatkan hal-hal yang baru; (2)

kreatifitas merupakan sikap (attitude) untuk menerima

perubahan dan sesuatu yang baru sambil memberikan

penjelasan pada masyarakat yang belum siap menerima

30

Susan Rodgers et.al., Gold Cloths of Sumatra: Indonesia's

Songkets from Ceremony to Commodity (Leiden: KITLV Press;

Worcester, Mass: Iris and B. Gerald Cantor Art Gallery, College of the

Holy Cross, 2007); Justine Vaisutis, Indonesia (Melbourne: Lonely

Planet, 2007).

355

perubahan songket dengan modifikasi mengikuti arus pasar;

(3) kreatifitas merupakan sebuah proses (process) secara

berkelanjutan untuk membuat perubahan dan perbaikan

secara bertahap pada usaha songket.

Konsep Islam dalam berkreatifitas berstandar pada

kesadaran bahwa dengan bekerja berarti kita merealisasikan

fungsi kehambaan kepada Allah, dan menempuh jalan

menuju ridha-Nya, mengangkat harga diri, meningkatkan

taraf hidup, serta memberi manfaat kepada sesama. Untuk

itu, tatanan nilai dalam berkreatifitas tidak dapat lepas dari

nilai nilai syari‟ah seperti: (1) al-s}ala>h, yaitu setiap

aktifitas bertenun memberi nilai baik dan berdaya guna

(Q.S. al-An‟a>m [6]: 132; (2) al-itqa>n, yaitu kemantapan

untuk melakukan yang terbaik dalam setiap bertenun, tidak

asal jadi, dan karenanya diperlukan dukungan pengetahuan

dan pengalaman yang diamalkan baik untuk diri sendiri,

maupun untuk para kader penenun pemula (Q.S. an-Naml

[27]: 88); Q.S. al-Baqarah [2]: 263; (3) al-Ihsan sebagai

upaya memaksimalkan pekerjaan dengan semangat ibadah

(Q.S. Fus}s}ilat [41]: 34, (4) al-Muja>hadah yang

berkenaan dengan optimalisasi dalam bekerja (Q.S. a>li-

„Imra>n [3]: 142, Q.S. al-Ma>‟idah [5]: 35, Q.S. al-Hajj

[22]: 77, Q.S al-Furqa>n [25]: 25, dan Q.S. al-„Ankabu>t

[29]: 69); (5) tanafus dan ta‟a>wun, yaitu berkompetisi

namun tetap berusaha saling tolong menolong, fastabiqul

al-khaira>t (Q.S. al-Baqarah [2]: 108; Q.S. a>li-Imra>n

[3]: 133-135; Q.S. at-Tat}fi>f [83]: 22-26; Q.S. al-Hujura>t

[49]: 13). Ayat ayat tersebut menyuratkan dan menyiratkan

etos persaingan dalam kualitas kerja.31

31

Saneya Hendrawan, Spritual Management: from Personal

Enlightman to Words God Corporate Govermance (Jakarta: Mizan,

2009). Pemahaman al-Ihsan lebih luas lihat. al-Alu>si, Ru>h al-

Ma‟a<>ni fi> Tafsi>r al-Qur‟a>n al-Azi>m wa Sab‟a al Masta‟ni

(Beirut: Dar Kutub al-Imiyyah, 1974), juz 12; juz 14.

356

C. Corak Usaha Berbasis Nilai

Seperti dijelaskan sebelumnya, kain songket

memiliki nilai sejarah budaya serta memiliki keistimewaan.

Masyarakat Palembang memiliki keharusan untuk

memakai kain songket dalam setiap upacara adat,

perkawinan ataupun upacara adat lainnya dan tidak untuk

dipakai sehari-hari. Pemakaian kain songket untuk upacara

perkawinan berbeda dengan yang digunakan untuk upacara

keagamaan, dan upacara adat lainnya. Kain songket

merupakan tenun budaya yang menjadi bagian penting untuk

dilestarikan. Karena itu, setelah menguatkan Sumber Daya

Manusia dalam kerangka efisiensi berkeadilan dengan nilai

sosial, maka corak usaha juga dibangun berdasarkan konsep

tersebut dengan nilai-nilai humanis spritualis. Pentingnya

penegasan humanis32 spritual33 dalam wilayah efisiensi

32

Humanisme sama dengan kemanusiaan. Inti pemikiran

humanisme adalah melihat bahwa manusia adalah makhluk yang

berharga, yang punya potensi sangat besar, yang mampu menaklukan

berbagai persoalan berat humanisme sangat mendewakan kemampuan

manusia dan rasionalitas humanisme mulai "booming" saat era

renaissans, karena ilmu pengetahuan dan rasio manusia sangat dihargai

saat itu dalam batas tertentu, humanisme bisa mendorong

ketidakpercayaan terhadap Tuhan, karena merasa manusia sudah begitu.

Secara khusus, humanisme tidak berkaitan dengan kegiatan sosial,

humanisme lebih ke cara pikir mendewakan kemampuan manusia.

Konsep ini pada mulanya ditujukan pada guru atau murid yang

mempelajari kebudayaan seperti gramatika, retorika, sejarah, seni puisi

atau filsafat moral. Pelajaran inilah yang dalam konsep humanisme biasa

disebut sebagai studia humanitatis. Pada era renaisans, ilmu-ilmu tersebut

menduduki kedudukan yang amat penting. Oleh sebab itu, kaum humanis

memilki kedudukan yang cukup terpandang dalam komunitas intelektual.

Secara umum, humanisme berarti martabat dan nilai dari setiap manusia,

dan semua upaya untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan

alamiahnya (fisik non fisik) secara penuh. Dalam istilah umum untuk

berbagai jalan pikiran yang berbeda yang memfokuskan dirinya ke jalan

keluar umum dalam masalah-masalah atau isu-isu yang berhubungan

357

tidak lepas dari nilai dasar produktifitas dan distribusi

dalam bisnis, memerlukan suatu proses memanusiakan

manusia dengan disemangati oleh nilai-nilai ilahiyah,

sehingga terjadi keseimbangan antara aspek rohani dan

aspek jasad menuju kesejahteraan sosial. Pelaku bisnis

selalu berpegang teguh tentang hakikat manusia, sehingga

tidak terjebak dalam wilayah materialisme. Sementara dari

sisi yang bersamaan, membangun spiritualisme adalah

usaha melakukan refressing mental atau ruhani berupa

keyakinan, iman, ideologi, etika, dan pedoman atau

tuntunan.

Membangun spritualisme dapat dilakukan dengan

berbagai media. Salah satunya adalah yang membangun

dengan manusia. Humanisme telah menjadi sejenis doktrin beretika yang

cakupannya diperluas hingga mencapai seluruh etnisitas manusia,

berlawanan dengan sistem-sistem beretika tradisonal yang hanya berlaku

bagi kelompok-kelompok etnis tertentu. Lihat Ensiklopedia Britannica,

2007; Abdurrachman Mas'ud, Menuju Paradigma Islam Humanis

(Yogyakarta: Gama Media, 2003); Jakob Oetama, Berpikir Ulang tentang

Keindonesiaan (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001). 33

Spiritualisme di dalam agama adalah kepercayaan, atau

praktek-praktek yang berdasarkan kepercayaan. Dalam sub ini tidak

membahas perdebatan manifesto humanis seperti (1) kajian bahwa

humanis yang memandang alam semesta ada dengan sendirinya dan tidak

diciptakan; (2) kepercayaan bahwa manusia adalah bagian dari alam dan

bahwa dia muncul sebagai hasil dari proses yang berkelanjutan; (3)

bahwa dualisme tradisional tentang pikiran dan jasad harus ditolak. Dari

hal tersebut memperlihatkan ekspresi dari sebuah filsafat umum yang

mewujudkan dirinya di bawah nama materialisme, Darwinisme, ateisme,

dan agnotisisme. Lebih mengkaji humanis spritualis atau humanis

teosentris yang mengarahkan manusia untuk dapat membangun nilai-nilai

humanisme dalam bangun nilai-nilai keagamaan. Lihat Said Aqiel Siradj,

Tasawuf sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi,

bukan Aspirasi (Bandung: Mizan, 2006); Syamsul Arifin et.al.,

Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan (Yogyakarta: Sipress,

2000); Dody S Truna dan Ismatu Ropi, Pranata Islam di Indonesia:

Pergulatan Sosial, Politik, Hukum, dan Pendidikan (Ciputat: Logos

Wacana Ilmu, 2002).

358

spiritualitas yang bersumber dari agama yang dinamakan

spritualisme religius yang pada dasarnya merupakan bentuk

spritualitas yang bersumber dari ajaran Tuhan, diyakini

memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat, murni, suci,

terarah, dan abadi dibandingkan spritualitas sekuler dengan

berbagai coraknya. Membangun spritualitas religius dengan

demikian merupakan kebutuhan untuk diwujudkan di

tengah kehidupan masyarakat modern.34

Selama ini banyak berkembang dalam masyarakat

kita sebuah pandangan dikotomis antara dunia dan akhirat.

Dikotomisasi antara unsur-unsur kebendaan dan unsur

agama, antara unsur kasat mata dan tak kasat mata. Mereka

yang memilih keberhasilan di alam vertikal cenderung

berpikir bahwa kesuksesan dunia justru adalah sesuatu

yang bisa dinisbikan, atau sesuatu yang demikian

mudahnya dimarginalkan. Hasilnya, mereka unggul dalam

kekhusyu‟an dzikir dan kenikmatan berkontemplasi, namun

menjadi kalah dalam percaturan ekonomi, ilmu

pengetahuan, sosial, politik dan perdagangan di alam

horizontal. Sebaliknya, seseorang yang berpijak hanya

pada alam kebendaan, kekuatan berpikirnya tidak pernah

diimbangi oleh kekuatan dzikir.35

Manusia sebagai makhluk ciptaan dilengkapi dengan

potensi pengembangan diri secara bebas dan kontinyu

sepanjang kemampuan dirinya dalam memahami inti proses

kehidupannya. Usaha peningkatan tenun songket, maupun

ekonomi mikro dan kecil lainnya tidak terlepas dari pelaku

usaha sebagai makhluk alternatif yang ditawarkan pilihan

34

Said Aqil Husin al-Munawar dan Abdul Halim, al-Qur'an

Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki (Jakarta: Ciputat Press, 2002). 35

Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun

Kecerdasan Emosi dan Spiritual (Jakarta: Arga, 2001), xxxviii; lihat juga

Kisdarto Atmosoeprapto, Temukan Kembali Jati Diri Anda (Jakarta: PT

Elex Media Komputindo, 2004).

359

nilai yang terbaik yaitu nilai ilahiyat, sehingga kemudian

dikatagorikan sebagai makhluk bebas, tetapi tidak bebas

nilai (nilai alternatif). Sekaligus empat potensi, yaitu:

naluriah, indrawi, akal, dan potensi keagamaan membawa

keragaman dalam mencapai kualitas diri.

Dari persepktif tersebut, maka kajian etika pada diri

manusia terdapat keragaman dan kecenderungan untuk

menundukkan diri pada sesuatu yang dikagumi, di samping

jiwa yang selalu merasa menyesal dan merasa bersalah

(sense of quilty). Al-Qur‟a>n dan al-Hadits juga

menjelaskan tentang potensi diri manusia dengan berbagai

macam fitrah yang antara lain, adalah: Pertama, fitrah

agama, fitrah beragama sudah tertanam dalam jiwa manusia

semenjak dari alam arwah dulu (Q.S. al-A‟ra>f [7]: 172).

Kedua, fitrah suci, keadaan yang membuat manusia kotor

adalah dosa, dan itupun bila manusia itu sudah mencapai

baligh dan mumayyiz (Q.S. at-Tat}fi>f [83]: 14). Ketiga,

fitrah beral-akhla>q, ajaran Islam menyatakan secara tegas

sekali bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah

untuk menyempurnakan al-akhla>q. Allah juga

menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam sebaik-baik

kejadian (Q.S. at-Ti>n [95]: 4) termasuk dalam kejadian

adalah etika moralnya. Keempat, fitrah kebenaran, dalam

al-Qur‟a>n bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk

mengetahui kebenaran (al-Baqarah [2]: 26 dan 144).

Kelima, fitrah kasih sayang, menurut al-Qur‟a>n dalam diri

manusia telah diberi fitrah kasih sayang (Q.S. ar-Ru>m

[30]: 21; Q.S. al-Mumtah}anah [60]: 7; Q.S. al-Balad [90]:

17).

Kelima potensi yang terangkum pada fitrah potensi

dasar manusia menunjukkan bahwa manusia adalah

makhluk biologis (basyr dan nafs), sedangkan hidayat al-

aqliyah (aqal), dan hidayat al-di>niyah (agama) termuat

dalam ruh. Oleh karena itu kecerdasan emosi, seperti

360

keterampilan sosial, ketangguhan bekerja, loyalitas,

komitmen, optimisme yang dapat membentuk karakter

seorang pengrajin maupun perajin songket jauh lebih

penting bagi faktor keberhasilan, dibandingkan dengan

ranah kognitf yang diukur melalui kecerdasan otak.

Pada hakekatnya keberhasilan sangat ditentukan

faktor usaha (ikhtiar) yang dilakukan.36 Tetapi, setiap usaha

tidak selalu membuahkan hasil, karena keberhasilan sangat

dipengaruhi banyak faktor, termasuk faktor keterbatasan

dan kelemahan manusia, termasuk memaknai kegagalan,

kecemasan, frustasi, dan sejenisnya. Meskipun semuanya

manusiawi dan hal yang fitrah dalam diri manusia,

kecerdasan emosi sangat diperlukan untuk mengatasi

problem-problem tersebut. Emosi bukanlah suatu hal yang

negatif.

Emosi yang dapat dikendalikan dan dikelola secara

baik justru memiliki potensi besar untuk mengarahkan

seseorang kepada keberhasilan. Sebaliknya, emosi akan

menyebabkan malapetaka, jika kita tidak dapat

mengendalikan dan mengelolanya secara baik. Dalam

pengertian yang lain, bahwa emosi mempengaruhi energi

mental seseorang dalam menumbuhkan kreatifitas.

Masing-masing aspek inteligensi, emosi dan

kreatifitas terkait satu sama lain, dan imajinasi kreatif

(creative imagination) terkait dengan memberfungsikan

belahan otak kanan (right brain).37 Nilai-nilai tersebut

36

Muhammad Sa‟i>d Ramad}a>n al-Bu>t}i>, D}awa>bit} al-

Mas}lahah fî al-Shari>‟ah al-Isla>miyah (Beirut: Da>r al-Muttahidah,

1992); Anas al-Zarqa>, Islamic Economic an Approach to Human

Welfare in Studies in Islamic Economic (Leicester: the Islamic

Foundation, 1980); S.M Ghazanfar dan Azim Islahi, Economic Thought

of an Arab Scholastic Abuha>mid al-Gha>za>li>, History of Political

Economy (London: Duke University Press, 1998). 37

Kisdarto Atmosoeprapto, Temukan Kembali Jati Diri Anda

(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004). Peranan IQ sebagai ukuran

361

penting untuk ditekankan bagi para pengrajin-perajin

songket, sebab dengan adanya nilai tersebut akan terpatri

dalam diri pengrajin-perajin bahwa ketrampilan yang

dimiliki adalah sebuah anugrah yang tidak boleh disia-

siakan, dengan standar hanya untuk menambah pendapatan

keluarga, bukan sekedar hanya mendapat upah dan harta

untuk dikonsumsi, tapi hasil karyanya dapat berdaya guna

bagi masyarakat.38 Lebih dari itu, bahwa ketrampilan yang

dimiliki dapat menjadi penerus dan pelestari sejarah budaya

lokal Sumatera Selatan, sekaligus menambah penguat

kecerdasan seseorang menjadi pemain tunggal sekaligus pemain utama

dalam memprediksi kemampuan seseorang baik selama masa

pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi maupun sebagai calon

karyawan dan karyawati. Seolah-olah IQ adalah segalanya. Namun dari

hasil test IQ, kebanyakan orang memiliki IQ tinggi menunjukan kinerja

buruk dalam pekerjaan, sementara yang ber IQ sedang, justru sangat

berprestasi. Kemampuan akademik, nilai rapor, predikat kelulusan

pendidikan tinggi tidak bisa menjadi tolak ukur seberapa baik kinerja

seseorang sesudah bekerja atau seberapa tinggi sukses yang akan dicapai.

Saat ini, perusahan-perusahaan raksasa dunia sudah menyadari hal ini.

Mereka menyimpulkan pribadi dan sosial yang merupakan kunci utama

keberhasilan seseorang adalah kecerdasan emosi (EQ). Dengan

munculnya EQ sebagai tolak ukur baru yang mampu memprediksi

kemampuan seseorang tidak hanya dalam bidang akademik, bidang yang

berkaitan dengan rasio dan kemampuan analisis, tetapi menyangkut

hampir seluruh bidang dalam segala aspek kehidupan, dunia menjadi

gempar, terutama di kalangan ilmuwan dan EQ langsung menggeser IQ,

menjadi pemain utama yang lebih menentukan jalan cerita dan IQ hanya

sebagai pemain pendamping yang kontribusinya dalam menentukan

jalannya cerita dalam kehidupan tidak lebih dari 20. Lihat Steven J. Stein

dan Howard E, Ledakan EQ: 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emotional

Meraih Sukses (Bandung: Penerbit Kaifa, 2002). 38

Afar, al-Iqtis}a>d al-Isla>mi> al-Juz-i> (Jeddah: Da>r al-

Baya>n al-„Arabi>, 1985), jld. 3; Malcom Brownlee, Tugas Manusia

dalam Dunia Milik Tuhan (Jakarta: Gunung Mulia, 2004).

362

keimanan, dimana semua aktifitas yang dikelola dengan

baik, ditekuni, dan fokus akan memberikan kontribusi.39

Model penenunan dengan sepenuh hati meretas

adanya ketenangan batin, dan ketenangan batin akan

tercipta manakala seseorang merasakan adanya kedekatan

dengan Ilahi.40 Kecerdasan tersebut harus pula didasari oleh

kesadaran akan kebenaran sejati, yang didorong oleh

kekuatan dan kesadaran untuk mencapai ridho Allah,

sehingga terbentuk suatu pribadi yang memiliki komitmen

dan integritas tinggi, serta ketakwaan. Adanya kerjasama

antara otak sebelah kanan yang berperan dalam emosi,

sedangkan otak sebelah kiri yang berperan dalam rasio, dan

otak sebelah kanan ini akan menghasilkan efek sinergis

yang mempunyai daya luar biasa dan bisa berkembang

nyaris tanpa batas, namun yang akan memberi arah yang

benar adalah hati nurani atau spiritual yang intellegensinya

disebut spiritual intellegence.41

Kesimpulan yang didapatkan pada proporsi di atas

bahwa dalam membangun corak pengembangan usaha

songket berbasis nilai dibentuk dengan keseimbangan

antara keahlian, intelektual, dan spritualitas sehingga

produktif. Dampak dari hal tersebut, upah yang dapat

39

M Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Budaya

(Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa bekerjasama dengan the

International Institute of Islamic Thought Indonesia [IIIT] dan Lembaga

Studi Agama dan Filsafat, 2002). 40

Nilai-nilai ketenangan batin dapat dilihat M Cholil Bisri,

Menuju Ketenangan Batin (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), 97-

98; M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi (Jakarta: Gema

Insani, 2006). 41

Lihat Alan E. Nelson, Spiritual Intellegence: Discover Your SQ

Deepen Your Fath (USA: Baker Publishing Group, 2010); lihat juga

Tony Buzan, the Power of Spiritual Intelligence (Jakarta: Gramedia,

2003). Sebagai perbandingan dalam menggali spiritual intelegence lihat

juga Brian Draper, Spiritual Intelligence: a New Way of Being (Oxford:

Lion, 2009).

363

menjamin kelangsungan hajat yang sesuai dan usaha yang

berdaya guna, sehingga menimbulkan ketenangan yang

membentuk keimanan menjadi lebih baik. Corak

pengembangan usaha songket berbasis nilai selanjutnya

adalah dengan membentuk kemitraan melalui akad42

shari>‟ah. Titik lemah usaha songket Palembang

sebagaimana ditemukan dalam studi ini adalah kemitraan

yang tidak produktif.

Penyalahgunaan kepercayaan, hingga persoalan

keadilan memberikan jalur informasi peta penjualan,

maupun peta distribusi. Sehingga, menimbulkan konflik

kepercayaan dan ketidakadilan distribusi. Sebagaimana

dipahami sebelumnya, bahwa konsep dasar transaksi

42

Untuk diingat kembali bahwa al-„Aqdu, yaitu بقبول ايجاب ارتباط

Hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan محله فى أثره مشروع وجه على

kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh/akibat hukum pada

obyek akadnya. Salah satu bentuk akad yang sesuai dengan investasi

(ististmar) harta adalah akad mud{a>rabah berdasarkan lughat penduduk

Iraq, yaitu kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal

dalam kerangka hukum dan ketentuan shari>‟at Islam. Beberapa istilah

yang berkaitan dengan janji atau perjanjian, yaitu kata wa‟ad (al-wa‟du),

akad (al-‟aqdu), dan ‟ahd (al-‟aqdu), janji, perjanjian, perikatan,

persetujuan. Secara umum, kata-kata tersebut sering dianggap sama atau

mempunyai pengertian yang serupa. Tetapi, dalam kajian hukum istilah

tersebut memiliki arti dan implikasi yang berbeda. Sebagian ahli hukum

Islam yang menilai bahwa janji (wa‟ad) ini tidak hanya mengikat secara

moral tetapi juga secara hukum apabila dikaitkan dengan suatu sebab,

baik sebab itu disebutkan dalam pernyataan janji atau tidak disebutkan

(QS. al-Shaff [60]: 2-3) dan Hadis tentang tanda orang munafik, yang

salah satunya apabila berjanji dia mengingkari. Orang yang memberikan

“janji” (wa‟ad), bila menjalankan janji tersebut merupakan suatu bentuk

etika yang baik (akhlak karimah) karena didasarkan pada kebajikan

(tabarru‟) sebagaimana hibah. Lihat Ahmad ibn Abdurroza>q al-

Duwaisy, Fata>wa al-Lajnah al-Da>imah li al-Buhu>ts al-Ilmiyyah wa

al-Ifta (Riyadh: Da>r al-S}imah, 2000), bab al-buyu‟; Fathurrahman

Djamil, “Akad dan Aspek Legalitas dalam Transaksi Ekonomi Syariah”,

naskah ajar Fiqh Muamalat dalam Keuangan dan Perbankan Islam

(Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syahid, 2010), 1.

364

ekonomi Islam adalah membangun efisiensi yang mengacu

pada upaya berusaha, dengan mencapai laba, dengan biaya

yang dikeluarkan selayaknya. Dengan adanya prinsip

tersebut, maka hubungan kemitraan adalah „an tara>d}in

dan saling isi dalam meningkatkan produktifas usaha.

Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu rukun jual

beli dalam Islam adalah ada barang dan ada uang.

Rukun jual beli tersebut adalah sesuatu yang harus

wujud. Terpenuhi dan tidaknya atau ada dan tidaknya

rukun tersebut menentukan sah dan tidaknya

perdagangan yang dilakukan.43 Sementara bentuk-bentuk

pengembangan modal menurut ketentuan shari>‟ah

mu‟amalah, dapat dilakukan dalam bentuk: (1) transaksi

akad jual-beli, yaitu pengembangan modal usaha di mana

seseorang berada dalam posisi sebagai penjual dan yang

lainnya sebagai pembeli, seperti dalam akad al-ba‟i (2)

transaksi akad bagi-hasil, yaitu pengembangan modal usaha di

mana seseorang dapat bertindak sebagai pemberi

modal, dan yang lainnya bertindak sebagai pengelola

modal, dengan ketentuan akan membagi hasil yang

diperoleh sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Transaksi ini dapat dilihat dalam akad-akad bagi hasil,

seperti dalam akad as-shirkah seperti akad al-mud}a>rabah

dan akad as-shirkah. (3)transaksi akad jasa, yaitu

43

Muhammad Bagir S}adar, Islam and Schools of Economic.

Lihat juga J. Snider, R. P. Hill dan D. Martin, “Corporate Social

Responsibility in the 21st Century: a View from the World‟s Most

Successful Firms,” Journal of Business Ethics, no. 48, 2003; Jusmaliani,

Kajian Teori Ekonomi dalam Islam: Kebijakan dalam Perekonomian

Islam (Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia, 2004). Bandingkan dengan Muhammad Baqir ash-Shadr,

Islam and Schools of Economic, diterjemahkan oleh M Hashem,

Keunggulan Ekonomi Islam: Mengkaji Sistem Ekonomi Barat dengan

Kerangka Pemikiran Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Pustaka Zahra,

2002).

365

pengembangan modal di mana seseorang bertindak sebagai

konsumen/pemakai jasa, dan wajib memberikan harga

kepada pihak yang telah memberikan jasa tersebut

menurut kesepakatan yang dibuat, seperti dalam akad al-

rahn, al-wadi‟ah.

Kemitraan juga ditegaskan dalam konsep

mud}a>rabah, yaitu seseorang memberikan harta kepada

pekerja untuk diperdagangkan sedangkan keuntungan

menjadi milik bersama,44 sehingga mud}a>rabah (profit

and loss sharing system) adalah suatu sistem usaha berbagi

atas laba dan rugi, di mana pihak-pihak yang melakukan

investasi bersama memberikan modal, tenaga kerja dan

manajemen pada kesepakatan kontrak untuk usaha

patungan dengan persentase nisbah yang ditentukan diawal

kontrak. Konsekuensi logis dari kemitraan melalui

pelaksanaan mud}a>rabah ada pada tanggungan kerugian.

Kerugian sebagai resiko usaha (dalam bentuk materi)

ditanggung oleh pemodal, kecuali kerugian itu karena

kealpaan pengusaha. Dapat dipahami bahwa pengusaha

secara tidak langsung juga mengalami kerugian dari segi

kerja dan waktu. Tentu saja disini dituntut kredibilitas dan

profesionalitas usaha.

44

Muhammad Abdul Mun‟im Abu Zaid, al- wa Tat}biqatiha al-

„Amaliyah fi> al- Mas}arif al-Islamiyah (al-Qa>hirah; al-Ma‟ahad al-

„A>limi li al-fikr al-Islam, 1996). Mud}a>rabah menurut Hanabilah

menyebutkan dengan memberikan harta untuk diperdagangkan kepada orang

lain dan keuntungan (dibagi) pada keduanya. Lihat ibn-Qudamah, al-

Mughni, jiid 5 (Kairo: Da>r al-Mana>r, 1376 H). Hanafiah dengan akad

kerja sama untuk mencari keuntungan dimana harta dari pemiliknya dan

kerja dari pihak pengusaha. Lihat Hasyiyah ibn „Abidin, Rad al-

Mukhta>r (Beirut: Da>r al-Fikr. tth). jilid 5; Malikiyah mengartikan

pemodal memberikan uang dalam jumlah tertentu dan di ketahui kepada

pedagang (pemberian) bagian dari keuntungan (yang diperoleh). Lihat al-

Khatib al-Sharbaini, Mughni al-Muhta>j, jilid 2 (Beirut: Da>r al-Fikr,

1994).

366

Impelemtasi mud}a>rabah dimana terjadi akad kerja

sama usaha di bidang kerajinan songket Palembang antara

dua belah pihak dimana pihak pertama (sahibul maal)

menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi

pengelola (perajin). Keuntungan usaha dibagi menurut

kesempatan yang dituangkan dalam kontrak. Konsekuensi

kerugian ditanggung oleh pihak modal selama bukan

akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola,

maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian.

Berdasarkan ijma‟ para ulama juga telah membolehkan

mud}a>rabah, bahkan ada juga sebagian ulama yang

membolehkan berdasarkan qiyas kepada al-Musaqah.45

Aspek kemitraan antara pengrajin dan pengrajin

songket dalam keuntungan adalah jumlah yang didapat

sebagai kelebihan dari modal. Kejelasan jumlah keuntungan

yang diperoleh dari hasil usaha merupakan salah satu

prasyarat keuntungan. Karena, keuntungan adalah tujuan

akhir mud}a>rabah. Keuntungan yang tidak jelas

berimplikasi pada kerusakan (fasad) mud}a>rabah, berarti

syarat batal. Namun meskipun syarat keuntungan batal,

akad tetap sah.46 Pembagian keuntungan bagi masing-

masing pihak pada mud}a>rabah ditetapkan melalui

perjanjian bersama dengan persentase. Jadi, tidak ada jumlah

pasti dari keuntungan yang harus diterima pada perjanjian

mud}a>rabah, dan tidak selayaknya bagi salah satu pihak

45

al-Musaqah adalah penyerahaan sebidang kebun pada petani

untuk digarap dan dirawat dengan ketentuaan bahwa petani mendapatkan

bagian dari hasil kebun itu. Lihat Hasyiyah ibn „Abidin, Rad al-

Mukhta>r. Petani yang bekerja disebut al-musaqi, sedangkan yang punya

kebun disebut rab al-syajr. Lihat Said Sabiq, Fiqh al-Sunnah, jilid 3 (tt:

al-Muallaf, 1998 M). 46

Al-Khatib al-Syarbaini, Mughni al-Muhta>j, jiid 2 (Beirut Da>r

al-Fikir, 1978).

367

diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa

membagi pada pihak yang lain.

Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus

diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut

harus dari keuntungan. Misalnya 60% dari keuntungan

untuk pemodal dan 40% dari keuntungan untuk pengelola.

Tidak dibenarkan syarat dengan menentukan bagian

mud}arib dengan jumlah tertentu, karena porsi masing-

masing pihak tidak jelas. Ketidakjelasan porsi masing-

masing pihak dapat merusak mud}a>rabah. Seperti: pemilik

modal menentukan bahwa porsi mud}arib adalah seratus

dinar atau lebih dan sisanya diambil oleh shahib al-mal.

Kalau jangka waktu akad mud}a>rabah relatif lama, ini

berlaku pada mud}a>rabah mustamirrah seperti

mud}a>rabah untuk jangka panjang, maka nisbah

keuntungan disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.

Secara teknis, tinjauan keuntungan dapat dilihat pada

laporan periodik keuangan.

Dari kajian tersebut, memperlihatkan bahwa nilai

keadilan47 yang dibangun dalam usaha terlihat jelas dan hal

tersebut tidak dapat lepas dari konsep aqd. Aqd yang

47

Al-Qur‟an banyak sekali berbicara tentang keadilan. Ada

beberapa ayat yang memuat kata adil, yaitu: an-Nah}l (16): 90, al-A‟ra>f

(7): 7, as}-S}u‟ara>‟ (26): 181-183, an-Nisa>‟ (4): 58, S}a>d (38): 26, al-

Ma>‟idah (5): 8, an-Nisa>‟ (4): 135, al-Baqarah (2): 177. Dari beberapa ayat

tersebut dapat diambil beberapa pengertian adil, yaitu: 1. Adil diartikan

dengan ihsan bukan kekejian dan bukan kebatilan. 2. Adil bisa diartikan

kejujuran yang tidak merugikan orang lain, yaitu bagimana bersikap

terhadap hak orang lain (tidak korupsi karena dapat merusak dan merugikan

seperti merusak perdagangan dan ekonomi). 3. Adil juga dapat diartikan

amanah. Oleh sebab itu, pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang

adil dan harus ditaati. 4. Adil dapat diartikan dengan pengendalian hawa

nafsu atau perasaan-perasaan subjektifitas seperti senang dan benci. 5.

Adil berarti keadilan komutatif atau keadilan etis seperti yang dikatakan

oleh Aristotales dan keadilan distribusi atau keadilan sosial.

368

diisyaratkan dalam fiqh muamalah adalah aqd yang tidak

mengandung unsur riba, dan hubungannya dengan bunga.

Berdasarkan kajian di atas, juga dipahami bahwa

pemilihan kontrak bagi muslim ditentukan oleh minimal

dua faktor penentu, yaitu: (1) ekspektasi keuntungan yang

diharapkan (tinggi), dan (2) sesuai dengan shari>‟ah.

Berbeda dari preferensi non-muslim yang hanya

berdasarkan keuntungan semata, preferensi muslim dalam

memilih tipe kontrak harus sesuai dengan konsep mas}lahat

yang sesuai dengan shari>‟ah. Konsep sharing, merupakan

suatu kontrak usaha yang berimplikasi pada rasa tolong

menolong dalam menghadapi ketidakpastian dalam dunia

usaha.

Anjuran Islam tersebut ditambah lagi dengan

petunjuk yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas

transaksi kontrak. Anjuran itu misalnya perintah untuk

berbuat jujur (siddiq). Konsep kejujuran akan mendorong

transparansi dalam berkontrak. Transparansi dapat

melahirkan kontrak usaha yang bermutu dan berkualitas.48

Ilustrasi ikhtisar rugi laba dalam revenue sharing dan profit

sharing antara pemilik modal dan perajin songket dalam

sebulan sebagai berikut:

Revenue: Pendapat usaha (kotor) = XX

Harga pokok = XX

Pendapatan usaha (bersih) = Y (revenue

sharing)

Expenses

Biaya operasional = XX

Biaya pemasaran = XX

48

Khurshid Ahmad, “Economic Develovement in an Islamic

Framework”, dalam Studies in Islamic Economic, Khurshid Ahmad eds.

(Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics, King

Abdul Aziz University, and the Islamic Foundation, 1980).

369

Biaya manajemen = XX

Biaya lain-lain = XX

Total biaya = XXX

EBT = XX

Pajak (N%) = XXX

EAT = Y (Profit Sharing)

Islam juga mempunyai konsep penghargaan terhadap

waktu dan dorongan untuk bekerja keras di dunia.

Penghargaan terhadap waktu dan bekerja keras adalah

syarat untuk keberhasilan suatu usaha. Islam juga

mewajibkan amanah terhadap sesuatu yang dipercayakan

orang kepada seseorang. Konsep amanah adalah konsep

yang sangat diperlukan dalam sebuah kontrak usaha,

apalagi sharing. Ketiga konsep Islam tersebut tentu sangat

mendorong terjadinya kontrak yang berkualitas dalam

sharing. Karena itu, konsep aqd non ribawi sangat

memberikan dampak terutama penguatan kedermawanan

sosial perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dalam

membantu usaha kecil dan mikro.49 Melalui aqd non ribawi

dan aktifitas mud}a>rabah menjadi antara kedua pemilik

modal (usaha besar) dengan pengguna modal (usaha mikro

dan usaha kecil) sama-sama saling membangun kekuatan

dibidang usaha, dan saling memberikan keuntungan dengan

tetap menjaga nilai nilai shari>‟ah, paling kurang jalinan

silaturahmi yang menumbuhkembangkan kebersamaam

dalam dunia bisnis.

Upaya menambah kekuatan dalam kemitraan, maka

peluang baitu mal wa tamwil yang benar-benar

mengutamakan pembiayaan proyek-proyek usaha kecil

dapat bermitra dengan para pengrajin-perajin songket,

49

M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge (USA: the

Islamic Foundation and the International Institute of Islamic Thought

UK, 1992).

370

terutama bagi pengrajin dan perajin songket yang baru

tumbuh. Seperti contoh, BMT membuat alat-alat tenun

songket, membiayai dan sekaligus mengajak para perajin

senior untuk melatih para perajin pemula. Setiap minggu

atau sesuai dengan program BMT dapat membicarakan dan

melatih nilai-nilai usaha untung ruginya sambil melatih sifat

amanah bagi perajin sebagai mitra usaha. Selanjutnya, hasil

tenunan dijual oleh BMT dengan distributor maupun mitra

lain yang dapat menjadi mitra penjual dengan harga awal

yang disepakati.

Corak pengembangan usaha yang menjauhkan

prinsip pareto optimum juga dilakukan melalui nilai-nilai

humanisme yang terdiri dari: (1) kebebasan, (2) kesejajaran

manusia, (3) naturalisme, (4) kecerdasan emosi. Wilayah

perdebatan tentang konsep humanisme sangat banyak,50

setidaknya yang dipahami seperti dijelaskan dalam bab

sebelumnya bahwa hakekat manusia sebagai “ khalifatullah

fi al-Ard}i” yang dilandasi dengan: (1) tauhidiyah yang

melibatkan ketundukan dan tujuan pola hidup manusia

terhadap kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan merupakan

sumber nilai dan menjadi tujuan akhir manusia; (2)

rububiyyah terkait erat dengan hukum Tuhan atas alam,

50

Perdebatan terhadap konsep manusia dan kemanusian lihat

misalnya dalam Arief Budiman et.al., Mencari Konsep Manusia

Indonesia: Sebuah Bunga Rampai (Jakarta: Erlangga, 1986); Adde Maruf

W. S. dan Haedar Nashir, Masa Depan Kemanusiaan (Jogjakarta:

Jendela, 2003); Muhammad Natsir, Islam dan Pancasila: Konstituante

1957 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001); Charles Kendall Franklin, the

Socialization of Humanity: an Analysis and Synthesis of the Phenomena

of Nature, Life, Mind and Society Through the Law of Repetition; a

System of Monistic Philosophy (USA: C.H. Kerr and Company, 1904);

Mieke Bal, Travelling Concepts in the Humanities: a Rough Guide

(Toronto: Univ. of Toronto Press, 2002); E Sumaryono, Etika dan

Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas (Yogyakarta:

Kanisius, 2002); Yasraf Amir Piliang dan Sukini, Hantu-Hantu Politik

dan Matinya Sosial (Solo: Tiga Serangkai, 2003).

371

yang memberikan gambaran tentang model ketuhanan bagi

pengembangan sumber daya, dan hukum-hukumnya yang

saling terkait; (3) khila>fah yang didefinisikan sebagai

status dan peranan manusia, khususnya tanggungjawab

manusia muslim sebagai wadah khila>fah.

Dari konsep ini berkembang dengan konsep-konsep

lainnya. Seperti konsep amanah, moral, politik dan

ekonomi; (4) tazkiyah berhubungan dengan pertumbuhan

dan ekspansi pada arah kesempurnaan melalui pemurnian

sikap, dan hasilnya berupa fala>h (kemenangan); (5)

akuntabilitas yang tumbuh dari diri muslim yang menyadari

dan yakin akan adanya hari pembalasan, tempat segala

sesuatu dipertanggung jawabkan.51

Sebagai manusia berpredikat khalifatullah fi al-

Ard}i. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya

merupakan amanah Allah kepada manusia agar digunakan

sebaik-baiknya. Dan dalam mencapai tujuan ini Allah

memberikan petunjuk melalui rasulnya, baik berupa aqidah,

akhlaq maupun shari>‟ah. Universalisme shari>‟ah Islam

dapat diterapkan dalam setiap waktu terutama pada bidang

muamalah. Selain luas, fleksibel juga pluralis. Kenyataan

ini tersirat sebagaimana sabda Rasulullah bahwa “kamu

lebih mengetahui tentang urusan duniamu” ataupun

ungkapan yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib, ”dalam

bidang muamalah kewajiban mereka adalah kewajiban kita,

dan hak mereka adalah hak kita”.52 Pembangunan

diarahkan pada segi kemanusiaan itu sendiri, sebagai

salah satu model pembangunan yang berkelanjutan, yaitu

keberlanjutan pada kualitas manusia (human

51

Landasan filosofis ini lihat Khurshid Ahmad, “Economic

Develovement in an Islamic Framework”, dalam Studies in Islamic

Economic. 52

Gharib Jama>l, al-Masha>rif wa A‟ma>lu al Masha>rafiyyah

fi al-Shariatu al-Isla>miyah wa al-Qa>nun (Jeddah: Da>r al-Syuruq, tt.).

372

sustainability). Pembangunan terhadap pengetahuan pada

diri manusia dikenal dengan peningkatan kualitas hidup,

yang tidak hanya menyangkut segi-segi fisik dari manusia

itu seperti kesehatan (termasuk berat dan tinggi badan),

pendidikan, tetapi juga segi moral agama. Disinilah

implementasi kesalehan berbisnis yang diperlukan.

Dalam pendefinisian ini, dengan jelas menunjukkan

bahwa moral merupakan buah iman yang telah tertanam di

dalam diri manusia. Karenanya, Gandhi misalnya

memberikan satu statement bahwa “Agama dan moral yang

luhur adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Agama adalah ruh moral, sedangkan moral merupakan

cuaca bagi ruh itu”. Demikian pula Pachtah, seorang filosof

Jerman mengatakan” moral tanpa agama adalah sia-sia.53

Bahkan lebih jauh lagi pemikir muslim telah memberikan

nilai-nilai moral pada wilayah ekonomi, Qarad}a>wi yang

membangun landasan moral dalam ekonomi Islam dalam

berbagai aspeknya.54 Chapra yang meletakkan moral dalam

sejarah perkembangan ekonomi di dunia Muslim.55 Suma

yang memberikan kontribusi etika bisnis dari aksioma

hingga etika konsumsi.56 Hal yang juga tidak kalah

pentingnya bahwa kedudukan nilai-nilai ekonomi Islam

tidak bertentangan apalagi melanggar Pancasila terutama

“Sila Ketuhanan yang Maha Esa,” juga sama sekali tidak

bertentangan apalagi melawan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia baik bagian Pembukaan

(preambule) yang di dalamnya antara lain termaktub

53

Dikutip dari Anas Urbaningrum, Islam-Demokrasi: Pemikiran

Nurcholish Madjid, (Jakarta: Katalis, 2004). 54

Yusuf Qarad}a>wi, Da>rul Qiya>m wa akhla>q fi> al-

Iqtisa>d{ al-Isla>mi (Cairo: Maktabah Wahbah, 2000). 55

M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan

Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 56

Muhammad Amin Suma, Menggali Akar Mengurai Serat

Ekonomi dan Keuangan Islam (Ciputat: Khalam Publishing, 2008).

373

kalimat: “… dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia,” maupun dengan bagian isinya

terutama yang tertera dalam BAB XI (Agama) Pasal 29 ayat

(1) dan (2), serta BAB XIV Pasal 33 dan 34 yang mengatur

perihal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial

Indonesia.57

Konstruk humanitas yang sudah menjiwai bangsa

Indonesia seperti ungkapan yang berkembang di Jawa

dengan tepo seliro (tenggang rasa), sepi ing pamrih, rame

ing gawe (mau bekerja keras tanpa pamrih), dan gotong

royong (berat ringan ditanggung bersama). Dibeberapa

wilayah lain dikenal konsep humanitas seperti Minagkabau

dengan ungkapan penghulu beraja ke mufakat, mufakat

beraja kebenaran, atau konsep religiusitas adat basandi

syarak, syarak basandi kitabullah. Di Maluku terkenal

kaulete mulowang lalang walidase nausavo sotoneisa

etolomai kukuramese upasasi netane kwelenetane ainetane

(mari kita bersatu baik di laut maupun di darat untuk

menentang kezaliman), di salah satu wilayah Sumatera

Selatan dikenal istilah dik de ngiluki, jage jadiha (tidak bisa

57

Ir. Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia

menyebutkan bahwa Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri dan

dikristalisasikan dari nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan

rakyat Indonesia yang beraneka ragam. Nilai-nilai tersebut dapat diamati

pada kelompok masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia yang

dalam implementasinya sangat disesuaikan dengan kultur masyarakat

yang bersangkutan. Dengan demikian, nampak jelas bahwa sesungguhnya

Pancasila telah menjadi living reality (kehidupan nyata) jauh sebelum

berdirinya negara republik Indonesia. Lihat Soekarno, Filsafat Pancasila

Menurut Bung Karno (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006); Badri

Yatim, Soekarno, Islam, dan Nasionalisme (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999);

B Sukarno, Tinjauan Filosofis tentang Pancasila sebagai Filsafat

(Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2005). Beberapa pandangan

yang menekankan pentingnya pemahaman tersebut, lihat Sri-edi

Swasono, Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme

(Jakarta: Yayasan Hatta, 2010).

374

memperbaiki, menjaga jadilah) atau kalimat “Wong Kito

Galo” sebagai ekpresi kebersamaan dalam bahasa daerah.58

Dari nilai-nilai tersebut, maka tidak bisa tidak bahwa

kualitas manusia berhubungan dengan masalah etika yang

mendasar yang terdapat pada kebudayaan manusia itu

sendiri. Kedudukan etika dalam kebudayaan menjadi

modal penting dalam pengembangan wawasan

pembangunan berkelanjutan. Bila mendengar kata etika,

berarti termasuk didalamnya suatu tatanan tentang cara-

cara berbuat baik, atau sekelompok perbuatan-perbuatan

baik diselimuti oleh perasaan-perasaan keagamaan.

Etika merupakan pemikiran manusia yang tercakup

dalam sebuah perangkat penilaian manusia dalam

menghadapi lingkungannya. Etika secara aksiologi adalah

bagian atau salah satu sisi dalam pemikiran manusia.

Merupakan penjelasan-penjelasan dalam filsafat yang

membicarakan masalah predikat “betul” (right) dan

“salah”(wrong) dalam arti “susila” (moral) dan “tidak

susila” (immoral). Predikat-predikat tersebut tidak

mempunyai makna apapun bila tidak terwujud dalam

tindakan manusia di alam empiris. Bila seseorang

mengantarkan simbol pada bentuk atribut yang sesuai

dengan pendapat dan aturan umum, maka dapat dikatakan

bahwa tindakan tersebut ber”susila” atau “baik” atau “etis”.

Sehingga dengan demikian, pada sisi “baik” atau “susila”

adalah etika. Orang yang tidak sesuai dengan kebiasaan

umum komunitinya maka dikatakan sebagai tidak baik,

58

Lihat Heri Junaidi, Nilai Filosofis Wong Kito Galo: Studi

Penelusuran Sikap Pluralis Masyarakat Kota Palembang (Jakarta:

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat

Departemen Agama RI, 2009).

375

atau tidak susila atau tidak etis, dan dianggap melanggar

etika. 59

Keterkaitan etika dengan keagamaan dan atau

keyakinan sangatlah kuat, sehingga agama juga menjadi

acuan dalam pemilihan etika.60 Karenanya sering sekali

spritualitas dan jiwa sosial dibangun untuk mengetahui

kemampuan dalam mengenali perasaan, meraih dan

membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran,

memahami perasaan dan maknanya, serta mengendalikan

perasaan secara mendalam, sehingga membantu

perkembangan emosi dan intelektual kemampuan untuk

mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain,

kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan mengelola

59

Agus Efendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21 (Bandung:

Alfabeta, 2005). 60

Etika pada dasarnya tergantung pada ruang dan waktu. Pada

masa pra-industri cara-cara protestan aliran Calvin merupakan aktivitas

sekelompok orang yang menentang dominasi gereja Katholik dalam

pemerintahan. Kemudian, pada masa industri cara-cara ini dianggap

sebagai suatu etika (etika Protestan), sehingga memunculkan prinsip

kapitalis (Weber). Hal ini bersumber pada etika Protestan yang

menyatakan bahwa orang yang bisa masuk surga adalah orang

yang terpilih, dan untuk menjadi orang yang terpilih, maka ia harus

bekerja. Dari sini, tampak bahwa ketika cara-cara protestan tersebut

dibuat pada masa pemerintahan keuskupan, maka itu merupakan

cara-cara yang deviant yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku

dan bisa mengakibatkan ketidak-seimbangan. Akan tetapi, ketika cara

tersebut berada pada masa industry, dimana diharapkan individu

melakukan kegiatan bekerja untuk menghasilkan, maka cara ini

menjadi suatu etika. Peran dan status dari masing-masing individunya

yang terlibat interaksi di dalamnya, dan pengaturan struktur sosial dalam

pranata ini mengandung juga sistem etika. Dengan kata lain, tindakan

individu terwujud dan mempunyai arti bagi individu lainnya dalam

sebuah rangkaian peran sesuai dengan status yang disandangnya pada

pranata sosial tertentu. Lihat R Lukman Fauroni et.al., Etika Bisnis dalam

Al-Qur'an (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006); Abdul Jalil, Teologi

Buruh (Yogyakarta: LKiS, 2008).

376

emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan

dengan orang lain.

Kesadaran diri adalah untuk mengetahui apa yang

dirasakan suatu saat dan menggunakannya untuk

mengambil keputusan diri sendiri. Pengaturan diri yaitu

menangani emosi, sehingga berdampak positif terhadap

pelaksanaan tugas; peka terhadap kata hati dan sanggup

menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran;

mampu pulih kembali dari tekanan emosi. Motivasi yaitu

menggunakan hasrat yang paling tinggi untuk

menggerakkan dan menuntun menuju sasaran, membantu

mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, dan untuk

bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi.

Empati berarti merasakan apa yang dirasakan orang

lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan

hubungan saling percaya, dan menyelaraskan diri dengan

bermacam-macam orang. Ketrampilan sosial, yaitu

menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan

orang lain, dan dengan cermat membaca situasi dan

jaringan sosial; berinteraksi dengan lancar; menggunakan

keterampilan-keterampilan ini untuk mempengaruhi dan

memimpin, bermusyawarah dan menyelesaikan

perselisihan, dan untuk bekerja sama serta bekerja dalam

tim.61 Hal ini karena, menurut pemahaman mereka yang

keliru, mereka hanya ada di dunia satu kali, dan karenanya,

akan mengambil sebanyak-banyaknya. Lagi pula, menurut

keyakinan keliru ini, tidak ada balasan bagi kecurangan

maupun kejahatan yang mereka lakukan di dunia. Padahal,

moralitas hanya terbina di masyarakat berdisiplin agama.

Pada landasan moralitas tiada arogansi dan egoisme, dan

satu-satunya yang dapat mewujudkan keadaan ini adalah

mereka yang menyadari tanggung jawab mereka terhadap

61

Steven J. Stein dan Howard E, Ledakan EQ: 15 Prinsip Dasar

Kecerdasan Emotional Meraih Sukses (Bandung: Kaifa, 2003).

377

Tuhan. Di dalam al-Qur‟a>n, setelah Allah menceritakan

tentang pengorbanan diri orang beriman, Dia

memerintahkan, “...dan siapa yang dipelihara dari

kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang

beruntung” (QS. al-Hasyr [59]: 9). Karenanya sering sekali

spritulitas, humanis, dan jiwa sosial dibangun untuk

mengetahui kemampuan dalam mengenali perasaan, meraih

dan membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran,

memahami perasaan dan maknanya, dan mengendalikan

perasaan secara mendalam, sehingga membantu

perkembangan emosi dan intelektual.

Manusia mampu menyadari keberadaan dirinya di

dunia ini. Dengan kesadaran diri inilah manusia dapat

mendeteksi kebutuhan-kebutuhannya dan keinginan-

keinginanya. Manusia butuh makan, ingin hidup enak, ingin

menikmati alam, ingin mencipta, ingin meraih sesuatu,

ingin memiliki makna hidup. Kesadaran diri akhirnya

menggerakkan karunia kecerdasan pertama, yaitu

kemampuan manusia untuk bermimpi, membuat tujuan, dan

cita-cita. Manusia mampu beraspirasi, dan inilah yang

dinamakan kecerdasan aspirasi (aspiration intelligence),

kecerdasan membuat cita-cita.62 Kecerdasan adalah

anugerah istimewa yang dimiliki manusia. Makhluk lain

memiliki kecerdasan yang terbatas, sedangkan manusia

diberi Allah Swt. kecerdasan yang sangat tinggi. Dengan

kecerdasan manusia mampu memahami fenomena

kehidupan secara mendalam, dengan kecerdasan manusia

mampu mengetahui suatu kejadian kemudian mengambil

hikmah dan pelajaran darinya, dan dengan kecerdasan pula

manusia menjadi lebih beradab dan lebih bijak. Karena

manusia mampu menganalisa sesuatu yang terjadi di alam,

maka hal ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang

62

Khairul Ummah, 5 Kecerdasan Utama Meraih Bahagia dan

Sukses (Bandung: Penerbit Ahaa Pustaka, 2003).

378

merupakan buah dari kecerdasan, dan di era modern ini

ilmu pengetahuan sangat berperan dalam segala hal.

Humanis spritual memperlihatkan hubungan antara

nilai ajaran tauhid dalam pengamalan dan penghayatan

agama Islam terbagi dalam tiga aspek, yakni: iman,63

Islam,64 dan ihsan65. Dan pada gilirannya, ketiga aspek

tersebut mewujudkan tiga macam orientasi keagamaan

dalam etimologi Islam. Antara keimanan dan ilmu fiqh

yang mensistematisasikan hukum shari>‟ah, telah

membentuk orientasi keagamaan yang lebih eksoteris.

Sedangkan, aspek “ihsan” melalui proses yang sejajar, dan

oleh sebab kewajaran, serta kesadaran perlunya ada faktor

pengimbang atas rasionalisasi dari agama, membentuk

persepsi keagamaan yang lebih bersifat intuitif, yang lebih

menekankan pentingnya menghayatan melalui pengalaman-

pengalaman nyata dalam olah-rohani, sekaligus dapat

mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan untuk

masyarakat Indonesia seluruhnya, makmur, adil dan

merata.66 Kecendrungan demikian bukan hanya membentuk

63

Aspek “iman” telah mendapatkan kajian sistematis, selain

persoalan transendentalisme, diskusi-diskusi masalah keimanan/aqidah

telah melahirkan ilmu kalam, yang mengutamakan pemahaman dengan

pendekatan rasional dan logis. 64

Aspek “Islam” yang memperoleh kajian luas dalam usaha

memformulasikan hukum-hukum Islam yang terorganisir, dengan

melahirkan cabang keilmuan yang sangat besar pengaruhnya dalam

kehidupan kaum muslimin selanjutnya, yakni ilmu fiqh, yang bersifat

lebih formalis. 65

Lihat al-Asqala>ni>, Fath al-Ba>ri> Syarh Shahi>h al-

Bukha>ri (Da>r al-Kutub alIlmiyyah, Bairut, 1997), juz I. 66

Tujuan pembangunan nasional sesuai dengan Garis-Garis Besar

Haluan negara, yaitu pembangunan nasional bertujuan untuk

mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material

dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan

RI yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam

suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis

379

sikap-laku dan pandangan moral saja, tapi juga melahirkan

wawasan keilmuan, yakni ilmu tas}awuf dan akhlak, salah

satu wawasan keilmuan yang merupakan orientasi

keagamaan yang lebih esoteris, yang lebih banyak

mempertanyakan makna dan nilai-nilai dari ajaran-ajaran

agama (Islam) itu.67

Ihsan mencakup pengertian segala sesuatu yang baik,

semua interaksi antara manusia dengan Tuhannya, atau

antara manusia dengan sesama manusia maupun

lingkungannya, yang dapat mengangkat dan meningkatkan

martabat dan kedudukan kemanusianya, mengembangkan

kualitas dirinya, dan juga dapat mendekatkan pada Tuhan

(al-Qas}as} [28]: 77). Al-Ihsan membangun tiga dimensi

kesadaran batin, yaitu: (1) adanya intensitas hubungan

manusia dan Tuhan; (2) kepedulian sosial; dan (3)

ketahanan mental dalam menghadapi tantangan kehidupan

yang sulit dengan menggunakan konsep etika moral, seperti

sabar, qona‟ah, tawakkal, iffah, shaja‟ah, dan istiqomah,

telah membentuk budaya pribadi (private culture) yang

mandiri, tegar, optimis dan sederhana.68 Spritualitas yang

disandarkan dengan keimanan yang benar dan diyakini

secara mendalam, akan membentuk perangkat nilai dalam

kehidupan manusia, yang akan memberi arah pandangan

dan sikap hidupnya yang mendasar, kemudian dalam

kegiatan teraganya memotivasi tindakan, dan usaha

lahiriahnya. Perajin songket mempunyai pembagian kerja

antara kewajiban menenun dan kewajiban rumah tangga

serta dalam lingkungan pergaulan yang merdeka, bersahabat, tertib dan

damai. 67

Lebih berbagai sudut kajian dalam abu Hamid Muhammad al-

Gazali, Ihya Ulumuddin (Beirut: Dar al-Fikr), jilid I dan IV. 68

Lihat al-Razi>, al-Tafsi>r al-Kabi>r Mafa>tih al-Ghayb, jilid

9 (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 80; Muhammad Jama>l al-

Di>n al-Qa>simi>, al-Tafsi>r al-Qa>simi: Maha>sin al-Ta‟wi>l

(Beirut: Dar al-Fikr, 1978), juz 5.

380

dengan imbalan kecil, karena dilatarbelakangi nilai-nilai

keyakinan dan keimanan dapat melakukan dengan baik.

Sebab seperti dijelaskan sebelumnya, menenun songket

tidak dapat lepas dari ketenangan hati.

Kritik pareto optimum oleh pemikir Calabresi dan

A.D. Melamed dan berbagai kajian pemikir ekonomi

kerakyatan dan ekonomi Islam dengan konsep efisiensi

ekonomi, preferensi distribusi, pertimbangan-pertimbangan

keadilan lainnya yang tidak acceptable akan melemahkan

dorongan pertumbuhan ekonomi lebih maksimal,69 maka

ajaran ihsan, sebagai aspek esoteris dari orientasi

keagamaan Islam, yang banyak memberi nilai dasar dan

memberi arah pandangan hidup kepada umatnya, yang

mempengaruhi sikap-laku dan tindakan sosialnya,

membentuk suatu private culture yang pada giliran

selanjutnya dapat mewarnai budaya masyarakat (public

culture) dapat dimanfaatkan dengan baik dalam

memperkaya motivasi, memberi makna dan sekaligus

mereduksi timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan

kesesatan-kesesatan pembangunan.

Keadilan humanis dalam nilai-nilai spritual,

memperlihatkan bahwa manusia sebagai objek sekaligus

subjek ekonomi walaupun aktifitas pada galibnya

bersumber dari upaya bagaimana mendapatkan uang, dan

bagaimana membelanjakannya tetap bersifat teosentris,

dengan satu kenyataan bahwa manusia mempunyai

kebutuhan, dan kebutuhan itu pada umumnya tidak dapat

dipenuhi tanpa pengeluaran sumber daya energi manusia.

Dengan demikian, walaupun “uang” yang menjadi sasaran

mencapai kesejahteraan ekonomi, namun Islam

mengaturnya sehingga dapat bermanfaat untuk

kesejahteraan semua pihak.

69

Haa-Joon Chang dan Ilene Grabel, Reclaiming Development:

an-Alternative Economic Policy Manual (New York: Zed Books, 2004).

381

Upaya pemanfaatan tersebut subjek utama

bagaimana manusia muslim bisa mentransformasi secara

benar keuangan tersebut. Salah satu membangun pareto

optimum dengan berbasis Q.S al-Baqarah ayat 215.70 (Q.S.

al-Baqarah [2]: 60, 68; Q.S. al-Ma>idah [5]: 87-88. Dalam

mendapatkan uang, maka Islam mengajarkan umatnya

mempunyai sifat dan sikap: (1) berusaha untuk membina

ketentraman dan kebahagian, (2) berusaha untuk memenuhi

nafkah keluarga, (3) berusaha untuk memenuhi hajat

masyarakat, (4) berusaha sebagai sarana ibadah, (5)

berusaha untuk melaksanakan amal ma‟ruf dan nahi munkar

di setiap lapangan pekerjaan apapun.71 Artinya, pokok

kesejahteraan harus sejalan dengan prinsip-prinsip universal

Islam. Terbatas bahwa baik konsumen maupun produsen

bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh

kesejahteraan umum, individual dan sosial sebagaimana

dipahami dalam shari>‟at.

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa usaha di

Indonesia tertuang dalam perundang-undangan beserta

berbagai penafsiran didalamnya terdiri dari Usaha Mikro,

Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar.

Pembagian hal tersebut memperlihatkan adanya kelas-kelas

dalam dunia ekonomi, yang pada akhirnya memunculkan

teori kelas ketiga usungan Geertz sebagai pengembangan

70Lihat Muhammad Suyanto, Etika dan Strategi Bisnis Nabi

Muhammad (Jogyakarta: Andi Offset, 2008), 172; Ashjar Chalil, Hudaya

Latuconsina, Pembelajaran Berbasis Fitrah (Jakarta: Balai Pustaka,

2008). 71

Diantara perbuatan itu: tidak menggunakan cara yang bathil,

tidak didzalimi dan mendzalimi, menjauhkan diri dari unsur riba, atau

melakukan prinisp ekonomi “mengambil sebesar-besarnya dengan

mendapatkan untung sebesarnya” secara berlebihan, melakukan intended

speculation. Tolak ukur yang digunakan al-Ghaza>li> sesuai kebutuhan

makanan seorang menjalani hidup secara “zuhud” pada tingkatan paling

rendah. al-Gha>zali>, Ihya> „Ulu>m al-Di>n, bab Baya>n tafs}i>l al-

Zuhd fî ma>huwa min daru>riyya>t al-haya>t, jilid. 4.

382

konsep ekonomi kerakyatan di Indonesia.72 Sejalan dengan

krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sampai

saat ini, merupakan akibat dari biasnya strategi

pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Kebijakan

yang cenderung menumbuhkan kelas-kelas ekonomi besar

tanpa diimbangi oleh kelas ekonomi kecil menengah

yang kuat dan mandiri, mengakibatkan tujuan

pembangunan untuk mencapai kemakmuran rakyat

belum bisa tercapai. Oleh karena itu, konsep

"pembangunan ekonomi Indonesia" yang selama ini

diterapkan harus diubah menuju konsep

“pembangunan ekonomi di Indonesia”, dengan titik berat

pada sektor ekonomi mikro dan usaha kecil.73 Dalam

pengertian yang khusus, nilai-nilai ekonomi kerakyatan

dengan partisipasi penuh dari rakyat dalam bidang

ekonomi dicerminkan dalam konsep ekonomi di Indonesia

72

Buku Clifford Geertz yang berjudul the Religion of Java,

teorinya Max Weber bahwa masyarakat memiliki tiga kelas. Hal itu

kemudian diikuti oleh Geertz dengan teori trikotomi yaitu abangan,

santri, dan priyayi, terutama dalam masyarakat Jawa. Teori Geertz

tersebut dikembangkan oleh Mubyarto lewat teori mengenai usaha-usaha

kecil dan menengah di Indonesia. Juga mengenai pertanian yang

dikembangkan oleh Marhaenisme. Involusi pertanian itu singkatnya

berisi fakta tentang pembagian kemiskinan (sharing poverty) di kalangan

petani di Jawa karena beberapa faktor. Geertz melihat, yang terjadi dalam

masyarakat petani Jawa selama dia meneliti bukanlah pemberdayaan

ekonomi rakyat, tapi pembagian kemiskinan saja. Walau tesisnya itu

tidak selamanya benar, namun atas dasar itulah kemudian dikembangkan

teori mengenai pengembangan ekonomi kerakyatan. Pengembangan

konsep ekonomi kerakyatan itu sebenarnya merupakan pengembangan

teori kelas ketiga yang mula-mula diperkenalkan Geertz tersebut. Lihat

Mubyarto, Teori Ekonomi dan Penerapannya di Asia (Jakarta: Gramedia,

1981). 73

Elfindri, Strategi Sukses Membangun Daerah (Jakarta: Gorga

Media, 2008).

383

dengan ketegasan pembangunan koperasi sebagai wadah

pengembangan UKM.74

Ekonomi nasional yang tangguh dan mandiri hanya

mungkin dapat terwujud apabila pelaku-pelakunya tangguh

dan mandiri, dan seluruh potensi masyarakat dapat dikerahkan,

berarti partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya. Jika kegiatan

ekonomi terpusat pada kelompok yang terbatas dan di wilayah

yang terbatas, maka perekonomian tidak berkembang sesuai

dengan potensinya atau tertinggal. Dasar pendekatan diarahkan

langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan

kemampuan rakyat atau dalam istilah “pemberdayaan”75 sebagai

fondasi corak pengembangan usaha berbasis nilai. Secara praktis,

upaya yang merupakan pengerahan sumber daya untuk

mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini diarahkan untuk

meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik Sumber

Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam di sekitar keberadaan

rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya.76

Pemberdayaan akan menguatkan partisifasi yang

menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis, dan

meminimalisir pengangguran dan kemiskinan. Dengan

demikian, pemberdayaan dapat meningkatkan income

masyarakat lemah, dan sekaligus merangkum nilai-nilai

sosial. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang

memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling).

Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia,

74

Lihat Sri-Edi Swasono, “Keabadian Koperasi dan

Kooperativisme”, 75

Departemen Pendididkan Nasional, Kamus Besar Bahasa

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001); Soetandyo Wignjoaoebroto,

dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 1995). 76

Zulkarnain, Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi tentang

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Yogjakarta: Adicita, 2003); Randy R.

Wrihatnolo dan Rianti Nugroho Dwidjowiyoto, Manajemen

Pemberdayaan (Jakarta; Gramedia, 2007).

384

setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Keberpihakan (semangat profetik) pada pengembangan

ekonomi masyarakat melalui sektor ril yang berdimensi

kemandirian domestik merupakan semangat Qur‟anik (Q.S.

ali- „Imra>n [3]: 114). Artinya, tidak ada masyarakat yang

sama sekali tanpa daya, dengan mendorong memotivasikan dan

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya,

serta berupaya untuk mengembangkannya.77

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh

masyarakat (empowering). Perkuatan ini meliputi langkah-

langkah yang menyangkut penyediaan berbagai masukan

(input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang

(opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin

berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat

yang kurang berdaya, karena program-program umum yang

berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan

masyarakat ini. Karena itu, dibutuhkan kearifan lokal yang

dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang

bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang

tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dalam

Islam berkaitan dengan „urf, kearifan berarti ada yang

memiliki kearifan (al-„addah al-ma‟rifah), yang

dilawankan dengan al-„addah al-jahiliyyah. Kearifan adat

dipahami sebagai segala sesuatu yang didasari pengetahuan

dan diakui akal, serta dianggap baik oleh ketentuan agama.

Adat kebiasaan pada dasarnya teruji secara alamiah dan

niscaya bernilai baik, karena kebiasaan tersebut merupakan

tindakan sosial yang berulang-ulang dan mengalami

77

Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan

Masyarakat Islam: dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi (Bandung:

Remaja Rosdakarya, 2001).

385

penguatan (reinforcement).78 Karakter khas yang inherent

dalam kearifan lokal yakni sifatnya dinamis, kontinyu dan

diikat dalam komunitasnya.79

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti

melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang

lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena

kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena

itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat

mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari

interaksi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk

mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta

eksploitasi yang kuat atas yang lemah.80 Pemberdayaan

masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin

tergantung pada berbagai program pemberian (charity) karena

pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas

usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan

pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah

memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun

kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih

baik secara sinambung. Permberdayaan ekonomi rakyat adalah

tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, juga merupakan

78

Perdagangan berbasis urf dapat dilihat dalam Antony Black,

Pemikiran Politik Islam: dari Masa Nabi hingga Masa Kini (Jakarta:

Serambi), 2006. 79

Muhammad Ridwan Lubis, Menelusuri Kearifan Lokal di Bumi

Nusantara: Catatan Perjalanan dan Hasil Dialog Pengembangan

Wawasan Multikultural antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah, 2002-

2005 (Jakarta: Departemen Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat

Keagamaan, Puslitbang Kehidupan Beragama, 2005); Wawan Sobari,

Fahmi Wibawa, Moch Yunus, Inovasi sebagai Referensi: Tiga Tahun

Otonomi Daerah dan Otonomi Award (Surabaya, Indonesia: Jawa Pos

Institute of Pro-Otonomi, 2004). 80

Darwin, Model-Model Pemberdayaan Usaha Kecil dan

Menengah (Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia, 2003).

386

tanggung jawab masyarakat, terutama mereka yang telah

lebih maju, karena telah terlebih dahulu memperoleh

kesempatan bahkan mungkin memperoleh fasilitas yang tidak

diperoleh kelompok masyarakat lain. Salah satu strategi agar

yang kuat membantu yang lemah adalah dengan melalui

kemitraan.81

Seperti dijelaskan juga sebelumnya, pengembangan

usaha kecil tidak dapat pula lepas dari dua persoalan utama

yang harus dipecahkan. Usaha kecil pada umumnya

memperoleh modal berasal dari sumber tidak resmi seperti

tabungan keluarga, pinjaman dari kerabat dan mungkin dari

“lintah darat”. Sifat pengelolaan terpusat, demikian pula

pengambilan, keputusan tanpa atau dengan sedikit

pendelegasian fungsi dalam bidang-bidang pemasaran,

keuangan, produksi dan lain sebagainya. Tenaga kerja yang

ada umumnya terdiri dari anggota keluarga atau kerabat

dekat, dengan sifat hubungan kerja yang “informal” dengan

kualifikasi teknis yang apa adanya atau dikembangkan

sambil bekerja. Hubungan antara keterampilan teknis dan

keahlian dalam pengelolaan usaha industri kecil ini dengan

pendidikan formal yang dimiliki para pekerjanya umumnya

lemah. Hal lain ditemukan pula bahwa peralatan yang

digunakan adalah sederhana dengan kapasitas output

yang rendah pula.82

Persoalan lain juga, yaitu: Pertama, kurangnya

modal. Sering keluhan yang disampaikan oleh usaha mikro

dan kecil adalah kurangnya modal untuk mengembangkan

usahanya, apalagi ketika permintaan meningkat sementara

81

Ziauddin Sardar, “Teknologi dan Kemandirian Domestik:

Sebuah Alternatif Islam”, dalam Ulumul Qur‟an, vol. II.1991/1411H. no.

8. 82

Lihat sebagai perbandingan Sentot Harman Glendoh,

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, Di akses dari

http://puslit.petra.ac.id/journals/management/, 2010.

387

modal minim, yang akhirnya hilanglah pelanggan yang

memberikan order. Kurangnya akses mendapat modal,

karena lemahnya pengetahuan terutama dalam membuat

usulan dan informasi tentang tata cara mendapatkan dana.

Kedua, kemampuan manajerial yang rendah.

Kebanyakan usaha skala kecil dalam menjalankan usaha

tanpa adanya perencanaan, pengendalian maupun juga

evalusi kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang tanpa

membuat rencana seperti menjalankan usaha yang penting

bisa jalan, tanpa mengantisipasi hambatan, ancaman yang

akan terjadi dalam kegiatan usahanya tersebut dan juga

dalam penggunaan dana.83 Dari pola pemberdayaan dan

problem yang muncul mulai pula dikembangkan konstruk

pengembangan, upaya pengembangan tetap berpijak pada

pola pemberdayaan. Namun demikian, pengembangan tidak

dapat lepas dari nilai. Salah satunya dengan pendidikan.

Sebab, pendidikan adalah hak rakyat yang dapat dilakukan

dengan berbagai mekanisme. Pendidikan yang dimaksud

adalah proses belajar terus menerus yang bertujuan untuk

mengembangkan usaha. Ada banyak sumber belajar dan

cara yang dapat dilakukan, bisa dengan membaca buku-

buku tentang pengembangan usaha kecil, menjelajahi

internet untuk menemukan tulisan-tulisan berkualitas, atau

bertanya dan berdiskusi dengan sesama pemilik usaha

lainnya.

Melalui pelatihan ketrampilan, maupun pelatihan

manajemen sederhana bagi pengusaha mikro dan pengusaha

kecil. Hal tersebut selaras dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1998 pasal 1 yang menyebutkan bahwa

pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh

83

Hal tersebut dibuktikan juga dengan penelitian Triani Sofiani,

“Pendayagunaan Hukum di Sektor Koperasi Berbasis Nilai-nilai

Ekonomi Kerakyatan”, (Program Magister Ilmu Hukum Program

Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2007).

388

pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian

bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan

meningkatkan kemampuan usaha kecil, agar menjadi usaha

yang tangguh dan mandiri, serta dapat berkembang menjadi

usaha menengah.84

Nilai-nilai dalam pendidikan yang dikembangkan

untuk usaha kecil melalui prinsip-prinsip dasar tauhid, yang

mengajarkan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak dan

manusia hanyalah sebagai pemegang amanah, mempunyai

konsekuensi, bahwa di dalam harta yang dimiliki setiap

individu terdapat hak-hak orang lain. Pengembangan usaha

tetap berbasis keadilan dan persaudaraan. Keduanya

menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat

untuk mewujudkan maq}a>s}id shari>‟ah, yakni

pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan

dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan

dan kesehatan. Secara operasional, faktor kewirausahaan

dan manajerial bagi pengembangan usaha yang meliputi

kompetensi usaha, dasar pendidikan, keinovasian, dan

motivasi menjadi mutlak dalam pengembangan usaha

berbasis nilai. Karenanya survival, consolidation, control,

planning and expectation sangat diperlukan sebagai

penguasaan manajemen. Mampu merekrut tenaga yang

diberi wewenang secara jelas. Di bidang pemasaran,

mengubah dari “getting customer” menjadi “improve

competitive situation”. Demikan juga di bidang keuangan,

dari tahap “cash-flow” berubah menjadi “improve margin

and control cost” dan menjadikan dana yang ada menjadi

“venture capital”.85

84

Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. 85

Lihat Timo B Poser, the Impact of Corporate Venture Capital:

Potentials of Competitive Advantages for the Investing Company

(Wiesbaden: Deutscher Universitats-Verlag, 2003); Chary T

389

Sistem keuangan dan perbankan, serta kebijakan

moneter yang mengarah pada pemberdayaan, dan

pengembangan usaha mikro maupun usaha kecil dirancang

semuanya secara organis, dan terkait satu sama lain untuk

memberikan sumbangan yang positif bagi pengurangan

ketidak-adilan dalam ekonomi dalam bentuk pengucuran

pembiayaan (kredit) bagi masyarakat, serta memberikan

pinjaman lunak bagi masyarakat ekonomi lemah melalui

produk qard}ul hasan, mud}a>rabah, mus}a>rakah.

Karena itu, konstruk perbankan shari>‟ah, koperasi

shari>‟ah ataupun bait al-ma>l wa tanwi>l dengan produk

yang sudah dibangun sudah bisa dipahami, disosialisasikan

secara terus menerus, hingga bisa menjadi bagian

penguatan usaha mikro dan kecil.86 Berdasarkan prinsip ini,

maka konsep pertumbuhan ekonomi tidak menggunakan

indikator PDB (Produk Dosmetik Bruto) dan perkapita,

namun pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan.

Prioritas yang dijelaskan secara terus menerus dengan

memberikan pola pengembangan usaha kecil dengan

memprioritaskan advokasi pengentasan kemiskinan dan

pengurangan pengangguran. Karena itu, Islam menekankan

keseimbangan antara petumbuhan dan pemerataan.

Pertumbuhan an sich bukan menjadi tujuan utama, kecuali

dibarengi dengan pemerataan. Dalam konsep Islam,

pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua sisi dari

Satyanarayana, Venture Capital, Concepts and Applications (New Delhi:

Macmillan India, 2005). 86

Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil

(BMT) (Jogjakarta: Penerbit UII Press, 2004); untuk kajian perbandingan

lihat Baihaqi Abd Madjid; Saifuddin A Rasyid, Paradigma Baru

Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah: Perjalanan Gagasan dan Gerakan

BMT di Indonesia (Jakarta: Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, 2000).

390

sebuah entitas yang tak terpisahkan, karena itu keduanya

tak boleh dipisahkan.87

Pendidikan untuk usaha mikro dan kecil tidak

diarahkan untuk menonjolkan peran perusahaan swasta

(private ownership) dengan motivasi mencari keuntungan

maksimum, harga pasar akan mengatur alokasi sumber

daya, dan efisiensi. Namun tetap diarahkan pada konstruk

persaudaraan dan kebersamaan yang proporsional dalam

terma prestasi, etos kerja dan kemampuan seseorang. al-

Qur‟a>n dalam memaknai hak orang lain pada harta

seseorang (QS. al-Ma‟a>rij [70]: 24), bukanlah

dimaksudkan untuk mematahkan semangat karya pada

setiap individu atau menimbulkan rasa malas bagi sebagian

orang. Landasannya, antara lain bahwa etos kerja dan

kemampuan seseorang harus dihargai, dibanding seorang

pemalas atau yang tidak mampu berusaha. Bentuk

penghargaannya yang memperkenankan pendapatan

seseorang berbeda dengan orang lain, karena usaha dan

ikhtiarnya (Q.S. al-Nah}l [16]: 71). Dari sisi yang sama,

mereka yang sudah menguat dari aspek pemberdayaan dan

pengembangan usaha dapat mengeluarkan sebagian

hartanya untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu

(d}u‟afa). Sehingga, seluruh masyarakat terlepas dari

kemiskinan absolut.

Konstruk pengembangan berbasis nilai menjadikan

semua aktifitas usaha mikro dan kecil pada akhirnya

diarahkan dalam penegakkan keadilan sosio-ekonomi

berbasis rasa persaudaraan (ukhuwah), saling mencintai

(mahabbah), bahu membahu (taka>ful), dan saling tolong

menolong (ta‟a>wun), baik antara si kaya dan si miskin,

87

Y.Harsoyo, Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan

(Jogjakarta: Pustaka Widyatama, 2006). Untuk melihat persoalan

koperasi lihat Hadi Soesastro, 1966-1982: Paruh Pertama Ekonomi Orde

Baru (Yogyakarta: Kanisius, 2005).

391

maupun antara penguasa dan rakyat. Nilai-nilai Pancasila

juga menekankan filosofis bahwa manusia dan perilaku

manusia yang pancasilais menjadi sokoguru sistem

perekonomian, yaitu keseimbangan harmoni manusia

sebagai makhluk, ekonomi dengan makhluk sosial.88

Pengembangan berbasis nilai bagi usaha mikro dan

usaha kecil harus mendapat dukungan pemerintah, serta

membantu sarana dan prasarana usaha melalui peraturan-

peraturan, bahkan proteksi untuk menjamin pengembangan

usaha kecil dan usaha mikro, agar tetap menjadi milik

rakyat.89 Bila tidak sektor usaha mikro dan usaha kecil

hanya sebagai pekerja, bukan pengusaha. Berapa banyak

ditemukan produk usaha kecil dibungkus oleh logo

hypermarket, seolah-olah itu adalah produksi hypermarket

tersebut.90 Untuk itu, peran pemerintah di samping

melakukan proteksi juga melakukan upaya ikut menguatkan

nilai-nilai nasionalisme dengan membangun supermarket

usaha kecil.

D. Strategi Pengembangan Usaha

Upaya mengembangkan usaha songket Palembang

memerlukan sebuah strategi. Strategi adalah faktor penting

dalam pengorganisasian, yang merupakan sebuah proses

dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara

mencapainya. Dalam ekonomi Islam, strategi dapat akan

berkembang efisien apabila ada sinergitas diantara semua

pihak melakukan proses penyatuan atau penggabungan

aspek-aspek sosialisasi, riset dan pengembangan, keuangan

88

M. Umer Chapra, the Future of Eonomics: an Islamic

Perspective (London: The Islamic Foundation, 2000). 89

Gunawan Sumodiningrat et.al., Membangun Indonesia Emas:

Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara-Bangsa yang

Unggul dalam Persaingan Global (Jakarta: Gramedia, 2005). 90

Beberapa produk sembako yang merupakan produk usaha kecil

di Indonesia telah dibalut dengan logo hypermarket.Observasi, 2010.

392

dan operasional dari sebuah bisnis. Dalam berbagai data

diketahui bahwa proses strategi dilakukan terdiri dari: (1)

pembuatan strategi (formulating); (2) penerapan strategi

(implementing); dan (3) adanya evaluasi/control strategi

(controling).91

Dalam pembuatan strategi (formulating)

dipertegaskan bersama bahwa songket tidak lagi dilihat

sebagai karya agung masyarakat Palembang dalam

eksklusivisme local specifics, tetapi telah menjadi milik

seluruh bangsa Indonesia dan kebanggaan bangsa

Indonesia. Dengan kata lain, songket Palembang tidak

boleh mati karena tidak memenuhi efisiensi saja, dimensi

efisiensi berkeadilan harus ditegakkan sebagai tuntutan

eksistensinya. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan memberikan prioritas subsidi berbasis

pemberdayaan di bidang produk budaya ini. Pertama,

Memperluas akses sumber bantuan permodalan92 ke semua

perajin songket. Peran pemerintah provinsi dan lembaga-

lembaga perguruan tinggi Sumatera Selatan menjadi

91

Alfred Allen Marcus, Management Strategy: Achieving

Sustained Competitive Advantage (New York : McGraw-Hill Irwin,

2005); Andrew M Pettigrew et.al., Handbook of Strategy and

Management; Hetifah Sjaifudian; Erna Ermawati Chotim, Dimensi

Strategis Pengembangan Usaha Kecil: Subkontrak pada Industri Garmen

Batik (Bandung: AKATIGA, 1994); M. Tohar, Membuka Usaha Kecil

(Jogjakarta: Kanisius, 2002). 92

Hal tersebut sinergi dengan berbagai upaya telah dilakukan oleh

Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu telah menetapkan Pembangunan

UKM termasuk koperasi sebagai program perioritas, dan telah

diformalkan dalam bentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7

tahun 2005 tentang “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2004-2009”. Pada bagian IV dari agenda meningkatkan

kesejahteraan rakyat, yakni bab 20 secara khusus memuat

“Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, yang

menjadi acuan pemerintah untuk pemberdayaan koperasi dan usaha

mikro, kecil dan menengah selama 5 tahun ke depan.

393

kemitraan penting untuk mendapatkan data base peta

perajin songket dan berbagai persoalan yang berhubungan

dengan bantuan modal pemberdayaan, penguatan

manajemen usaha, dan perbaikan lingkungan. Dari 225 unit

usaha songket dengan jumlah 1800 pengrajin dan perajin

songket yang menerima bantuan tersebar di wilayah

Sumatera Selatan (tahun 2009-2010) dapat ditingkatkan

hingga ke semua usaha songket yang tercatat (660 unit

usaha, dengan jumlah dari 4000 pengrajin dan perajin).93

Data base tersebut memberikan akses informasi

Pemerintah Sumatera Selatan dalam mengoptimalkan

pemberdayaan usaha-usaha songket melalui peranan

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) maupun Unit Simpan

Pinjam (USP), program Kredit Usaha Rakyat (KUR),

Program Perkassa (Program Perempuan Keluarga Sehat dan

Sejahtera) dengan program Modal Awal dan Padanan

(MAP). Termasuk juga Program Kemitraan Bina

Lingkungan (PKBL) lewat BUMN (PT. PUSRI,

SUCOFINDO, PERTAMINA).94

93

Catatan jumlah berdasarkan data dari Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi (DisPerinDagKop) kota Palembang (2009-

2010). 94

Johnny W. Situmorang, “Analisis Tipologi dan Posisi Koperasi

Penerima Program Perkassa Studi Kasus di Sumatera Selatan”, Jurnal

Pengkajian Koperasi dan UKM, vol. 5, Agustus 2010, 1-29. Hasil olah

data didapatkan berbagai program yang diupayakan untuk usaha

kecil hingga tahun 2010 tidak terkecuali untuk usaha songket

Palembang, seperti Kementrian Perindustrian dan Perdagangan

dengan proyek peningkatan peran serta wanita; Kementrian

Koperasi dan UKM dengan Program Modal Awal dan Padanan (MAP),

Business Development Services Sentra UKM (BDS Sentra), Perkuatan

Permodalan UKMK dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan

Modal Awal dan Padanan (P2LK-MAP); Perbankan dengan program

Program Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat

(PHBK), Kupedes, Kredit Mikro, Program Swamitra. Ada juga

program pengembangan BMT dari organisasi sosial non politik

394

Kedua, penguatan sinergisitas pemberdayaan antara

pemerintah dan perajin songket terhadap makna penting

bantuan permodalan. Dalam perspektif ini, nilai-nilai

ekonomi Islam dalam pemberdayaan modal usaha menjadi

dasar arahan melalui untuk pada perajin dan pengrajin.

Menurut penulis, teoritisasi efisiensi berkeadilan yang

diantaranya menyebutkan pemanfaatan maksimum dengan

strategi perencanaan berasas kekeluargaan dan

kesejahteraan bersama.95

Dari sini, kekuatan teori pembangunan yang berpusat

pada rakyat, yaitu memusatkan pemikiran dan tindakan

kebijaksanaan pemerintah pada penciptaan keadaan yang

mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan untuk

memecahkan masalah-masalah mereka sendiri pada tingkat

individual, keluarga, dan komunitas.96 Langkah penting

seiring dengan konsep tersebut adalah merubah paradigma

dari bantuan yang berorientasi pada ekonomis dan rutinitas

pengembalian menuju kemitraan yang memberdayakan,

sistem bagi hasil dan program-program pendanaan yang

tidak memberatkan kelompok perajin. Ini artinya kelompok

pemberi bantuan selalu melakukan evaluasi perbaikan

kepada usaha songket yang menjadi mitranya. Pola

pendampingan yang memberdayakan dapat berakibat

perubahan paradigma pemikiran para perajin songket yang

hanya sekedar bekerja memenuhi pengembalian pinjaman

(ornop), BUMN dengan progam Program Pemberdayaan Usaha Kecil

dan Koperasi (PUKK), Program BAIK (Bapak Anak Industri Kecil). 95

Prabhat Ranjan Sarkar, Proutist Economics: Discourses on

Economic Liberation (India: Ananda Marga Publications, 1991). 96

Masaaki Satake, People's Economy: Philippine Community-

Based Industries and Alternative Development (Manila, Philippines:

Solidaridad Pub. House, 2003). Lihat juga Adi Sasono dan Achmad

Rofi'ie, People's Economy (Jakarta: Southeast Asian Forum for

Development Alternatives, 1988).

395

dan menghidupi keluarga menuju pengembangan kretifitas

produktif. Ini berarti, konsep ekonomi Islam yang

mengarahkan bahwa keahlian ini merupakan anugrah dan

amanat dari Allah Swt. yang dititipkan kepada perajin untuk

diwariskan kepada generasi selanjutnya dan mampu

berdaya guna usaha.

Pemberdayaan lainnya adalah perbaikan pembukuan

yang berhubungan dengan manajemen ketatalaksanaan

usaha berkesinambungan. Seperti dijelaskan sebelumnya,

perajin songket tidak memiliki data keuangan usaha.

Kelompok yang memiliki data keuangan baru pada

pengrajin-pengrajin songket yang sudah memiliki jaringan

kemitraan dengan dunia perbankan maupun BUMN. Hasil

studi memperlihatkan dalam proporsi 90% responden hanya

memiliki buku hutang piutang dengan sedikit bukti-bukti.

10% responden memiliki pembukuan yang cukup baik

seperti laporan keuangan disertai bukti-bukti, surat

menyurat yang tertata baik. Untuk itu, peran serta

pemerintah dan perguruan tinggi di Sumatera Selatan

menjadi penting guna membantu perbaikan manajemen

usaha songket tersebut. Seperti mengadakan pelatihan

manajemen keuangan sederhana yang didalamnya

menemukan masalah, memperbaiki dan di evaluasi terus

menerus hingga mampu berjalan sendiri. Pendampingan

melalui perbaikan manajemen tersebut memberikan dampak

positif terutama melihat perkembangan usaha songket

masing-masing, dan mendapatkan kelemahan masing-

masing sehingga bisa maju sebagaimana diharapkan.97

97

Data ini menjadi salah satu harapan para perajin yang ingin

meningkatkan usaha mereka terkendala pada kesulitan untuk

mendapatkan bantuan modal usaha, akibat kelemahan bidang manajemen

dan laporan keuangan. Wawancara dengan responden pengrajin dan

perajin songket tanggal 22-28 September 2010.

396

Pada prinsipnya para penenun songket diberikan

penjabaran bahwa kegiatan produksi merupakan suatu hal

yang diwajibkan untuk mendapatkan nilai-nilai kebutuhan

lain. Tanpa kegiatan produksi, maka aktifitas kehidupan

akan berhenti. Manusia butuh makan, minum agar bisa

beraktifitas dan beribadah, perlu pakaian untuk menutupi

aurat dan beribadah, butuh tempat tinggal untuk melindungi

dirinya serta beribadah, juga berbagai kebutuhan lainnya.

Allah Swt. telah menyediakan bahan bakunya, berupa

kekayaan alam yang sepenuhnya diciptakan untuk

kepentingan manusia. Itu semua baru bisa diperoleh dan

bisa dinikmati manusia jika manusia mengelolanya, agar

menjadi barang dan jasa yang siap dikonsumsi dengan jalan

diproduksi terlebih dahulu. Melihat pentingnya peranan

produksi yang nyata-nyata menentukan kemakmuran suatu

bangsa dan taraf hidup manusia, al-Qur‟a>n telah

meletakkan landasan yang sangat kuat terhadap sistem

produksi.

Eksistensi nilai-nilai al-Qur‟a>n memberikan

konsep produksi barang dalam artian luas, dan menekankan

manfaat dari barang yang diproduksi menjadi dasar

kekuatan para pengrajin dan perajin songket. Dalam Surah

an-Nah}l (16): 10,11,12,18 telah diuraikan secara singkat

bahwa Allah telah menyediakan kekayaan alam untuk

kepentingan dan kesejahteraan manusia. Pada beberapa

ayat yang lainnya (QS al-Qas}as} [28]:73; Q.S. ar-Ru>m

[30]: 23, Q.S. an-Nisa>‟ [4]: 32, Q.S. al-Qalam [68]: 11)

Allah memerintahkan manusia untuk bekerja keras

memanfaatkan semua sumber daya itu seoptimal mungkin

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.98 Al-Qur‟a>n juga

telah memberikan berbagai alternatif kepada manusia

98

Muhammad Abdul Mannan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktek

(Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993); R. Lukman Fauroni et.al., Etika

Bisnis dalam Al-Qur'an (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006).

397

bagaimana melakukan perubahan yang lebih baik, dengan

menggali dan menggunakan Sumber Daya Alam yang tak

terbatas di dunia ini, melalui pengelolaan, modal,

kemampuan dan kecenderungannya di dalam proses

produksi.

Dalam ekonomi Islam, pengrajin atau perajin songket

tidak hanya memaksimalkan utility pribadinya di dunia, tapi

juga kemas}lahatan umat secara umum, serta imbalan yang

akan dia dapatkan di akhirat. Dalam hal produksi, ekonomi

Islam tidak melihat bahwa tujuan memaksimalkan

kemas}lahatan umat adalah motivasi yang inheren. Tidak

ada pertentangan antara memaksimumkan keuntungan

perusahaan dan manfaat sosial, sehingga altruisme dengan

sendirinya masuk dalam variabel yang menentukan

bagaimana pengrajin menetapkan tingkat produksi dan

harga. Dengan demikian, pada prinsipnya kegiatan produksi

usaha songket sebagaimana kegiatan konsumsi terikat

sepenuhnya dengan shari>‟at Islam. Karena kegiatan

produksi merupakan mata rantai dari konsumsi, maka tanpa

kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa tak

akan ada yang bisa dikonsumsi atau digunakan. Oleh karena

itu, kegiatan produksi merupakan suatu hal yang

diwajibkan, karena tanpa kegiatan produksi maka aktifitas

kehidupan akan berhenti.

Dalam sistem nilai, produksi dalam perspektif Islam

adalah suatu usaha untuk menghasilkan dan menambah daya

guna dari suatu barang baik dari sisi fisik materialnya

maupun dari sisi moralitasnya, sebagai sarana untuk

mencapai tujuan hidup manusia sebagaimana yang

digariskan dalam agama Islam, yaitu mencapai

kesejahteraan dunia dan akhirat. Karena pada dasarnya,

produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan

jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen, maka

398

tujuan produksi harus sejalan dengan tujuan konsumsi

sendiri, yaitu mencapai falah.99

Langkah penting memperkuat pengembangan usaha

dengan mematenkan semua motif songket oleh pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan prinsip Undang-

Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Hingga

tahun 2010 baru 22 hak cipta motif songket dari 71 motif

yang diusulkan sejak 9 November 2004 yang sudah

mendapatkan hak paten oleh Direktorat Jenderal Hak atas

Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI).100 Strategi ini penting

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk

ikut memberikan perlindungan kreasi perajin songket

terhadap keterbatasan pemahaman perajin songket atas

hukum hak perlindungan tersebut sekaligus memberikan

sikap positif perajin atas partisifasi mereka di dunia

pertenunan di Indonesia. Menurut penulis, menghormati

dan melindungi hak cipta perajin songket berarti juga

melindungi hak-hak sosial dan budaya masyarakat

Sumatera Selatan. Strategi ini akan membangun kesadaran

99

Lihat Kembali Ahmad Raisu>ni>, Nażariyat al-Maqa>sid

„Inda al-Ima>m al-S}atibi (Beiru>t: al-Ma‟had al-„Lami li al-Fikri al-

Islami, 1995). Sebagai perbandingan lihat Shaikh „Abd al-Qa>dir al-

Jaila>ni al-H}asani, al-Ghunyah li T}a>lib T{a>riq al-Haqq fi> al-

Akhla>q wa al-Tas}awwuf wa al-Ada>b al-Isla>miyyah (Da>r al-Kutub

al-Isla>miyyah, t.t., juz I). Lihat juga Izzuddin ibn Abd al-Salam,

Qawa>id al-Ahka>m fi> Masa>lih al-Ana>m (Kairo: al-Istiqa>mat, t.t);

Hamka Haq, al-Shat}}}ibi Aspek Teologis Konsep Mas}lahah dalam

Kitab al-Muwafaqat (Jakarta: Erlangga, 2007). 100

Beberapa nama motif songket yang dipatenkan, antara lain:

lepus bintang berakam, bungo pacik, tabur limar bintang gajah mada,

jupri, bungo bakung, bungo kayu apui, bungo tabur limar kucing tidur

tajung rompak, dan limar tigo negeri cempuk kupu, bungo intan, limar

mawar jepang, limar berantai, limar negeri, lepus pulir tigo negeri, dan

limar emas berantai. Sumber: dokumentasi Bidang Industri Dinas

Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (DisPerinDagKop) Pemerintah

Kota Palembang, 2010.

399

kepada semua masyarakat pentingnya karya seni tradisional

songket. Hal ini juga berarti songket lebih diapresiasi, dan

terus mendapat sambutan positif oleh masyarakat Indonesia

yang berkembang, diapresiasi oleh pihak asing sebagai

konsumen.

Strategi dasar yang harus dimiliki oleh pengrajin dan

perajin adalah menguatkan tujuan terjun ke dunia usaha

pertenunan songket. Sementara, para pemberi bantuan

modal usaha lewat berbagai program pemerintah melalui

jaringan BUMN dan Perbankan. Tujuan yang selalu

dibangun selama ini hanyalah sebagai upaya konsumtif

dalam membantu ekonomi keluarga, dan sekedar mengisi

waktu luang satu sisi, dan menjalankan proyek dan

perputaran uang bagi pemberi modal. Tujuan kerja seperti

ini menjadi gerakan usaha sambilan dan penyelesaian

proyek. Sehingga, tujuan sebenarnya untuk melestarikan

kerajinan songket dan meningkatkan kualitas hidup

pengrajin dan perajin tidak tercapai. Upaya yang perlu

disatukan adalah penguatan visi, misi dan tujuan kreatifitas

usaha songket yang dibangun bersama-sama dengan

mengikutkan peranserta pemerintah, pengrajin, perajin dan

akademisi dengan berpijak pada rencana pembangunan

nasional pemerintah republik Indonesia.

Dengan pemaknaan seperti tersebut, implikasi

mendasar bagi kegiatan produksi songket, adalah: Pertama,

seluruh kegiatan produksi songket terikat pada tatanan nilai

moral dan etika Islami, tidak melakukan kecurangan dalam

mengatur bahan baku benang atau desain yang dapat

merugikan pelanggan, walaupun secara ekonomi

menguntungkan. Kedua, nilai-nilai produksi songket

menjaga nilai-nilai keseimbangan dan harmoni lingkungan

sosial dan lingkungan hidup masyarakat sekitar usaha.

Keberisikan dalam proses menenun diupayakan untuk

diminimalisir, terutama pembicaraan saat bertenun,

400

dengan demikian memproduksi songket bukan hanya

untuk kepentingan produsen semata, tetapi masyarakat

secara keseluruhan harus dapat menikmati proses secara

memadai, proforsional dan berkualitas.

Ketiga, kreatifitas, semangat kerja dan pengabaian

optimalisasi segala karunia Allah Swt., baik dalam bentuk

Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam.

Artinya, bahwa prinsip produksi dalam pandangan Islam

bukan sekedar efisiensi, tetapi secara luas adalah

bagaimana mengoptimalkan Sumber Daya Ekonomi dalam

upaya pengabdian manusia kepada Tuhannya.101

Dalam sistem nilai, prinsip produksi pada usaha

songket dapat bersifat altruistik, yaitu mementingkan

kepentingan orang lain tanpa mengabaikan kepentingan diri

sendiri, karena secara umum Islam menekankan

keseimbangan antara keduanya. Adanya perilaku

altruistik ini menuntut produsen songket tidak hanya

mengejar keuntungan maksimum saja, namun berupaya

mencapai falah di dunia dan akhirat. Lebih jauh sebagai

konsekuensi dari sifat altruistik ini, maka prinsip produksi

songket menolak pareto optimum, karena tidak sejalan

dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Dengan

demikian, dalam tatanan nilai Islam fokus produksi tidak

hanya produk finansial, namun mendesign proses

sosial-ekonomi yang mempunyai hubungan strategis

dengan pengembangan produk, pelestarian budaya bangsa,

dan kebersamaan untuk mencapai maq}a>sid shari>‟ah.

Prinsip penting lain yang digairahkan dalam produksi

songket Palembang adalah: (1) memiliki komitmen penuh

terhadap keadilan; dan (2) memiliki dorongan untuk

101

Lihat kembali M. Umer Chapra, the Future of Economics: an

Islamic Perspektif, 19; Hilad Jone, Strategic Management: an Integrate

Approach, 38; Ali Abdul Rasul, Maba>di al-Iqtis}a>di fi> al Isla>m wa

al-Iqt}as}a>di li ad-Daulah al-Isla>miyah, 10-11.

401

menciptakan kebajikan. Dengan demikian optimalisasi

keuntungan diperkenankan dengan batasan keadilan dan

kebijakan. Argumentasi atas hal tersebut, bahwa penerapan

prinsip-prinsip produksi dalam Islam ternyata sangat

kondusif bagi upaya produsen untuk mencapai keuntungan

yang maksimum, terutama dalam jangka panjang. Jika

pengrajin songket mengutamakan keadilan dan kebajikan

dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka

dengan sendirinya dalam jangka panjang eksistensi

usaha songket akan lebih terjamin. Dengan demikian,

tujuan keadilan dan kebajikan dalam produksi akan

berkorelasi positif dengan keuntungan yang dicapai

perusahaan. Sekaligus memberikan kaderisasi penguasaan

tenun songket yang lebih baik untuk generasi-generasi

selanjutnya.

Seperti juga sistem nilai produksi, distribusi songket

berstandar pula pada kemitraan yang berkeadilan dan

kebijaksanaan. Tata aturan dibangun berstandar pada

komitemen untuk menjamin ketersediaan songket dan

aksesories yang berkualitas dengan harga yang sesuai.

Karenanya, mata rantai distribusi hingga sampai pada

konsumen harus memiliki nilai kerjasama dan kemitraan

yang amanah, jujur, transparan dan saling menguntungkan.

Islam mentolerir ketidak-samaan pendapatan sampai tingkat

tertentu, karena setiap orang tidaklah sama sifat,

kemampuan, dan pelayanannya kepada konsumen (QS. al-

An‟a>m [6]:165; 16: Q.S. Nu>h} [71]; Q.S. az-Zukhruf

[43]: 32).102

102Şaqar, Muhammad Ahmad, Qira>‟a>t fî al-Iqtis}a>di> al-

Isla>mi> bahs} Manshu>r, al-Iqtis}a>di> al-Isla>mi> Mafa>hi>m wa

Murtazaka>t (Jeddah: Markaz al-Nasyr al-„Ilmi>, 1987); lihat juga Yusri

Abd al-Rahma>n, Usus „Ilm al-Iqtis}a>d (t.t.: Da>r al-Nahd}ah al-

Arabiyah, 1976).

402

Mekanisme pasar juga dapat dipandang sebagai

bagian integral dari sistem ekonomi Islam, aktifitas usaha

songket tidak akan berjalan produktif tanpa pasar, di sisi

yang sama pasar memberikan kesempatan kepada para

konsumen untuk mengungkapkan keinginannya terhadap

produk songket, dan berbagai desain didalamnya yang

disenangi dengan kesediaan untuk membayar harganya, dan

juga memberikan kepada para pengrajin, perajin atau

pedagang songket kesempatan untuk menjual produk

barang atau jasanya sesuai dengan keinginan bebas mereka.

Motif mencari keuntungan, yang mendasari keberhasilan

pelaksanaan sistem yang dijiwai kebebasan berusaha, juga

diakui oleh Islam. Hal ini dikarenakan, keuntungan

memberikan insentif yang perlu bagi efisiensi pemakaian

sumber daya yang telah dianugerahkan Allah kepada umat

manusia.

Efisiensi dalam alokasi sumber daya ini merupakan

unsur yang perlu dalam kehidupan masyarakat yang sehat

dan dinamis dengan batasan-batasan moral tertentu atas

motif mencari keuntungan, sehingga motif tersebut

menunjang kepentingan individu dalam konteks sosial dan

tidak melanggar tujuan Islam dalam keadilan ekonomi dan

sosial, serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil.

Artinya, nilai kebebasan dalam distribusi maupun produksi

adalah nilai pemberlakuan setiap orang untuk berusaha

untuk menjual kepada dan membeli dari siapapun yang

dikehendakinya dengan harga yang disetujui oleh kedua

belah pihak („an tara>din).

Kesimpulan yang muncul, bahwa penegasan atas

sistem nilai distribusi unit usaha songket dalam efisiensi

berkeadilan dimana kemitraan dalam konstruk

keseimbangan, kebersamaan, demokrasi, patnership,

kebebasan yang dilakukan dari semua pelaku usaha songket

mulai dari pengrajin, perajin, distributor hingga

403

kelembagaan terbangun dalam nilai-nilai tauhid. Pengakuan

Islam atas model kemitraan dalam distribusi yang

digambarkan tersebut berbeda dengan sistem nilai

kapitalisme, sebab walaupun pemilikan harta benda secara

pribadi diizinkan, namun ia harus dipandang sebagai

amanat dari Allah, karena segala sesuatu yang ada di langit

dan di bumi sebenarnya adalah milik Allah, dan manusia

sebagai wakil (khalifah) Allah hanya mempunyai hak untuk

memilikinya dengan status amanat (Q.S. al-Baqarah [2]: 84;

Q.S. al-Mu‟minu>n [23]: 84-85; Q.S.an-Nu>r [24]: 33).

Seperti juga dalam pembahasan sebelumnya, maka

dalam tatanan nilai dipertegas lagi bahwa sesungguhnya

manusia adalah wakil Allah di bumi, dan harta benda yang

dimilikinya adalah amanat dari-Nya, maka manusia terikat

oleh syarat-syarat amanat, dan nilai-nilai moral Islam,

seperti nilai-nilai halal dan haram, persaudaraan, keadilan

sosial dan ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan

yang adil, dan menunjang kesejahteraan masyarakat umum.

Ini berarti, konsep efisiensi berkeadilan dalam ekonomi

berangkat dari persaudaraan dan kebersamaan, yang

kemudian dikembangkan dalam salah satu konsep dasar

ekonomi kerakyatan yang dapat menciptakan pengunaan

tenaga kerja maksimal dan mampu mengunakan kapital

atau modal, membuat seseorang sejahtera dengan tidak

membuat orang lain dirugikan.103

E. Membangun Pola Usaha Berbasis kemitraan

103

Lihat kembali Mohammad Hatta, Pengembangan Usaha Kecil:

Salah Satu Aspek Ekonomi Terpimpin (Jakarta: Idayu, 1979); Mahbub al-

Haq, Islam Property and Income Distribution (Leicester UK: The Islamic

Foundation, 1991); N. Gregory Mankiw, Priciples of Economics, 2nd

edition, 2001; Thomson Learning, Pengantar Ekonomi, terjemahan

(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003); Dessler, Human Resource

Management (New Jesrey: Hall Inc, 2000); Rivai, Manajemen Sumber

Daya Manusia untuk Perusahaan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

404

Pembuatan perencanaan yang dimiliki adalah untuk

mendorong pengembangan dasar tersebut diolah kembali

kinerja yang sudah ada dari aspek produksi dan distribusi.

Dari aspek produksi, pengrajin dan perajin songket dapat

menentukan kembali secara proforsional, efisiensi dan

efektif pada: (1) apa yang dikerjakan dan dikembangkan

dari songket yang sudah ada? Hasil evaluasi dari hasil yang

sudah dibuat; (2) bagaimana mengerjakannya? Dengan

melihat kondisi fasilitas dan perlengkapan yang sudah

dimiliki; (3) kapan akan dikerjakan? Dengan melihat

kondisi efisiensi dan efektifitas waktu yang sudah berjalan

selama ini; (4) dengan melihat kondisi riil perajin dan

kaderisasi perajin yang sudah ada dan yang sudah

disiapkan.

Dari aspek distribusi, pengrajin dan perajin songket

dapat menentukan kembali secara proforsional, efisiensi

dan efektif pada: (1) apa yang dikerjakan dan

dikembangkan dalam memperbaiki kualitas (product

improvement) songket beserta modifikasinya (product

development) dan keanekaragamannya (product

diversification)?; (2) bagaimana cara penyajiannya,

persaingan harga dan cara menyalurkannya? Dengan

membuat peta pemasaran sederhana; (3) siapa mitra yang

mampu mengembangkan jaringan distribusi songket?

Dengan melihat hasil evalusi dalam jaringan kemitraan

yang telah atau sedang dilaksanakan; (4) Bagaimana

melakukan pengembangan kemitraan beretika?.

Dalam perencanaan pengrajin maupun perajin

melakukan aktifitas tahapan yang memungkinkan diambil

keputusan meliputi: (1) menentukan permasalahan dan

mencari gejala-gejala permasalahan yang menyangkut

produktifitas dan distribusi; (2) mengembangkan alternatif

dan kemungkinan. Dalam proses pembuatan perencanan al-

mas}lahah al-mursalah sangat efektif dalam menyikapi, dan

405

menjawab permasalahan-permasalahan, dan perkembangan

baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, dan

teknologi modern untuk tetap menguatkan eksistensi para

pengrajin songket, baik dalam mas}lahah sosial maupun

dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup sesuai

dengan nilai-nilai Shari>‟at Islam.104 Selanjutnya, dalam

penerapan strategi (implementing) dibutuhkan

pengorganisasian sebagai sebuah proses pengelompokan

orang-orang dengan tugas dan wewenang dengan jelas,

dengan semua perlengkapan proses tenun songketnya.

Kesemua komponen sama-sama saling bersinergi dalam

kerangka efisiensi berkeadilan dengan nilai-nilai etika.

Dalam proses produksi, semua komponen usaha

sama-sama terlibat dan sama-sama bertanggung jawab

dalam pendayagunaan kapital, membangun hak dan

kewajiban bersama, kebersamaan pengembangan sumber

daya pengrajin, dan kebebasan berusaha dan berkreatifitas.

Penggunaan faktor produksi tersebut direncanakan dengan

optimal, efisien dengan biaya efisien dan berkeadilan.

Dalam pengertian keadilan dalam pandangan Islam tidak

diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah

menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-

haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam setiap tindakan

termasuk dalam tindakan berekonomi. Dengan sikap adil

setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan

memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar.

Dalam menentukan honor, harga, porsentase, ukuran,

timbangan dan kerugian akan tepat dan terhindar dari sifat

dzulmun (aniaya).

104

Lihat kembali Abu Ishaq al-Shathibi, al-Muwa>faqāt Fi>

Us}ūl al-Syari>‟ah, jilid II (Beirut: Da>r al-Ma‟rifah, 1973); Muhammad

Adib Shaleh, Mas}a>dir al-Tasyri‟ al-Isla>mi (Damaskus, Al-

Mat}ba‟ah al-Ta‟awuniyah, tt).

406

Al-Qur‟a>n memerintahkan setiap tindakan harus

didasari dengan sikap adil, karena bentuk keadilan akan

mendekatkan kepada ketaqwaan (Q.S. al-Ma>idah, [5]: 8).

Dari aspek biaya produksi bukan hanya sekedar rendah,

namun bisa mencakup kesejahteraan dari semua pihak.

Sehingga, dalam wilayah pemasaran tenun songket beserta

semua modifikasi dalam berbagai bentuknya dapat berdaya

guna sebagai produk usaha berciri khas, bernilai

kebersamaan, memiliki nilai etika dan estetika, dan dapat

dijual dengan harga yang wajar dan bersaing.

Dalam konsep ini, maka faktor produksi perlu

direncanakan secara baik. penerapan yang efisiensi adalah

semua faktor produksi dikembangkan secara seimbang.

Tidak terlalu kecil yang akhirnya produksi terhenti, dan

tidak terlalu besar yang menimbulkan investasi yang

tertanam dalam aktiva lancar yang dapat mengganggu

kemampuan untuk membayar pembiayaan jangka pendek,

walaupun menguntungkan dalam penciptaan laba.

Sementara, bahan baku yang minim menguntungkan dalam

sudut keuangan, karena modal pembiayaan yang tertanam

kecil, namun rugi dalam proses produksi yang

menyebabkan pengrajin tidak dapat melayani permintaan

pembeli, sehingga berdampak pada perolehan keuntungan

yang kecil pula. Dalam hal itu, maka diperlukan di dalam

suatu usaha atau bisnis atau berwirausaha, kita harus

memerlukan perhitungan untuk estimasi atau proyeksi laba

yang akan atau ingin diperoleh pengrajin. Karena itu salah

satu strategi untuk membangun hal tersebut dengan

memiliki pola penyusunan rencana keuangan.

Jadi, kerangka penyusunan rencana keuangan untuk

usaha songket Palembang terdiri dari rencana penjualan,

rencana produksi yaitu mulai dari rencana penjualan,

rencana produksi, yaitu mulai dari penyusunan rencana

kebutuhan bahan baku, rencana biaya tenaga langsung,

407

rencana penggunaan jam kerja mesin dan penggunaan

peralatan sampai dengan penyusunan rencana anggaran

biaya pemasaran dan bidang administrasi umum. Dalam

penyusunan rencana keuangan, usaha songket perlu

memperhatikan faktor-faktor internal maupun eksternal.

Internal seperti hasil dan perkembangan penjualan

masa lalu, target penjualan yang dicapai, kapasitas produksi

yang tersedia. Faktor eksternal seperti perkembangan dunia

usaha, perkembangan usaha songket, peraturan pemerintah,

keadaan ekonomi dan pola konsumsi masyarakat.105

Strategi lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah

penghitungan harga pokok. Penetapan harga pokok yang

tinggi mengakibatkan lemahnya usaha songket menghadapi

saingan, dan penetapan harga pokok yang rendah dapat

berakibat kurangnya kemampuan untuk memperoleh laba.

Di samping, strategi yang terus menjadi dasar kerja agar

memilik nilai lebih (added value) yang berorientasi pada

pemenuhan permintaan pasar (market driven), dibutuhkan

dukungan kebijakan untuk menciptakan iklim yang

kondusif, dukungan finansial dalam bentuk Modal Awal

dan Padanan (MAP), dan dukungan non finansial berupa

pendidikan dan latihan.

Dengan berbagai dukungan yang diberikan, terutama

LPB/BDS dan lembaga keuangan mikro yang terkait

dengan lembaga keuangan modern, yang saling

bersinergi dengan pengrajin dan perajin songket yang

dapat meningkatkan dinamika bisnis mereka. Terlebih lagi,

secara kultural, aktifitas pengrajin dan perajin songket tidak

akan mengalami perubahan budaya, karena sentra usaha

mereka tetap berada di tempat semula dengan aktifitas turun

temurun. Sehingga, penerapan strategi tersebut maka hasil

tenun songket dapat terpasarkan dengan baik, menyerap

105

Adji Suratman, Konsep, Proses, dan Implementasi Rencana

Jangka Panjang Perusahaan (Jakarta: Intama Artha Indonusa, 2000).

408

tenaga kerja potensial, serta memberi multiplayer effect

bagi masyarakat sekitar. Kemampuan mengembangkan ide

dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah, dan

menemukan peluang. Di samping itu, memiliki inovasi

yaitu kemampuan menerapkan kreatifitas dalam

memecahkan masalah dan menemukan peluang. Maka

kebijakan pemerintah, aktifitas pengrajin dan perajin, dan

masyarakat, serta peran perguruan tinggi selalu disinerjikan

merupakan komponen penting dalam membangun strategi

usaha songket yang berdaya guna, terutama dalam

meningkatkan jiwa kewirausahaan setiap pengrajin dan

perajin songket.

Peningkatan kewirausahaan tersebut dapat dilakukan

melalui internal dan eksternal, sebab keberhasilan suatu

usaha sangat ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor

internal. Faktor eksternal meliputi situasi perekonomian,

kebijakan pemerintah, perubahan lingkungan persaingan,

serta perubahan selera konsumen, yang sulit dikendalikan

oleh suatu usaha, karena keberadaannya di luar organisasi.

Faktor eksternal semakin kompleks dan tidak dapat

diprediksi, sehingga suatu usaha semakin sulit untuk

mencapai dan mempertahankan kesuksesan organisasi.106

Faktor internal sepenuhnya berada di usaha songket

Palembang, seperti sumber daya keuangan, kebijakan

pengrajin terhadap perajin, praktek Sumber Daya Manusia,

manajemen dan struktur organisasi, sikap dan perilaku

perajin yang terkait dengan keadaan jiwa perajin yang dapat

dikendalikan oleh organisasi. Permasalahan yang dihadapi

suatu usaha adalah menyangkut kemampuan mengelola

106

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet

Widjayakusuma, Menggagas Ekonomi Islami (Jakarta: Gema Insani

Press, 2002); Hadi Soesastro, Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di

Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir (Yogyakarta: Penerbit

Kanisius, 2005).

409

faktor internal dan eksternal. Keberhasilan mengelola faktor

internal akan memiliki kontribusi yang sangat berarti

terhadap keberhasilan suatu usaha.107

Kemampuan mengelola faktor internal tidak dapat

dipisahkan dengan kemampuan manajemen Sumber Daya

Manusia mengembangkan kreatifitas dalam meningkatkan

usaha tenun songket dengan beradaptasi pada faktor

eksternal. Kemampuan menyesuaikan terhadap lingkungan

menjadi hal yang utama bagi suatu usaha songket untuk

mencapai keberhasilan. Kemitraan sebagai kerjasama usaha

yang telah dipilih oleh pemerintah untuk dijadikan pola

untuk memberdayakan usaha kecil, melibatkan beberapa pihak,

yaitu: Pertama, pemrakarsa, para pemrakarsa adalah pengusaha

besar baik swasta maupun BUMN yang bersedia menjalin

kemitraan dengan pengusaha kecil. Kedua, mitra usaha, yaitu

pengusaha kecil termasuk koperasi dapat dipertimbangkan

menjadi peserta dalam kemitraan usaha nasional dengan

mempertimbangkan antara lain, yaitu: (a) kesediaan menjalin

kemitraan dengan pengusaha besar, (b) mempunyai kinerja

yang baik. Ketiga, pemerintah. Pemerintah berperan dalam

koordinasi, fasililitasi, dan pengawasan bagi kemitraan.

Hal yang mendasar adalah bagaimana suatu usaha

mampu menyeimbangkan strategi lingkungan internal

(controllable) seperti proses, produk, harga, distribusi, dan

budaya dan eksternal (uncontrollable) seperti persaingan,

teknologi, globalisasi, legislasi dan demograpi, sehingga

dapat terjadi keseimbangan untuk mencapai tujuan usaha.

107

Lihat James D Thompson, Organizations in Action: Social

Science Bases of Administrative Theory (New Brunswick, N.J.:

Transaction Publishers, 2003); lihat juga Mahmud Thoha, Dinamika

Usaha Kecil dan Rumah Tangga (Jakarta: Pusat Penelitian dan

Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan, 2001); Noer Soetrisno,

Menuju Pembangunan Ekonomi Berkeadilan Sosial (Jakarta: Sekolah

Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI),

2003).

410

Dalam wilayah internal, setiap pengrajin memiliki semangat

untuk selalu konsisten melakukan aktifitas proses

penenunan. Penurunan motivasi kerja selalu menjadi bahan

evaluasi kerja setiap saat.108 Untuk wilayah eksternal

pemerintah juga turut memberikan stimulan kerja sesuai

dengan masing-masing job description.

Kemitraan sebagai kerjasama usaha yang telah

dipilih oleh pemerintah untuk dijadikan pola untuk

memberdayakan usaha kecil, melibatkan beberapa pihak yaitu:

Pertama, pemrakarsa. Para pemrakarsa adalah pengusaha besar

baik swasta maupun BUMN yang bersedia menjalin

kemitraan dengan pengusaha kecil. Kedua, mitra usaha, yaitu

pengusaha kecil termasuk koperasi dapat dipertimbangkan

menjadi peserta dalam kemitraan usaha nasional dengan

mempertimbangkan antara lain yaitu: (a) kesediaan menjalin

kemitraan dengan pengusaha besar, (b) mempunyai kinerja

yang baik. Ketiga, pemerintah. Pemerintah berperan dalam

koordinasi, fasililitasi, dan pengawasan bagi kemitraan usaha

nasional.109 Strategi lewat intervensi eksternal dapat dilihat

dari pembagian kerja pada masing-masing instansi.

Dari aspek koordinasi, pada dasarnya lembaga yang

melakukan koodinasi sebenarnya tidak hanya dari unsur

instansi pemerintah tetapi juga meliputi dunia usaha,

perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat.110 Selanjutnya, di

dalam melakukan koordinasi ruang lingkupnya meliputi

kegiatan dalam hal penyusunan kebijakan dan program

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian

umum terhadap pelaksanaan kemitraan usaha nasional.111

108

Responden sering mengeluh terhadap penurunan dalam

aktifitas menenun dikarenakan faktor kebosanan, usia, perasaan dan

merasa sudah tidak mampu berkreasi lagi (wawancara dengan perajin

songket pada tanggal 19 Oktober 2010. 109

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997. 110

Lihat ketentuan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 ( pasal 26). 111

Lihat Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 (Pasal 24).

411

Peran fasilitasi dari pemerintah terutama dalam

mengupayakan penyediaan dan pemberian fasilitas baik

modal, teknologi dan jaringan pasar dalam dan luar negeri,

sehingga masyarakat dapat menikmati dan menggunakan peluang

yang sama. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketimpangan

sosial di dalam masyarakat, karena ada sekelompok kecil

masyarakat yang sangat mudah mendapat peluang,

sementara sebagian besar masyarakat lainnya sulit

mendapatkannya.

Program kemitraan sebagai kebijakan hukum sesuai

dengan apa yang diamanatkan oleh GBHN Republik

Indonesia Tahun 1999, di dalam prakteknya tentunya tidak

dapat dilaksanakan begitu saja tanpa peran serta dari

pemerintah. Sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997.

Salah satu BUMN yang memiliki strategi dalam

mengembangkan songket melalui penerapan strategis

adalah Pusri. Contoh usaha kecil yang telah mendapat

bantuan antara lain berupa industri kerajinan khas daerah

seperti songket, kayu ukir khas Palembang, kerupuk atau

kemplang Palembang, pempek, keramik, dan lain-lain.

Banyak pengusaha kecil yang telah menjadi mitra binaan

PT Pusri dan berhasil mengembangkan usahanya. Strategi

yang digunakan PT. PUSRI seperti dijelaskan Departemen

Kemitraan Usaha Kecil dan Bina Wilayah dengan

menentukan karakteristik dan spesifikasi pengusaha kecil

dan koperasi yang bisa dijadikan mitra binaan. Calon mitra

harus berdomisili di lingkungan bisnis PT Pusri,

memproduksi atau menjual produk maupun komoditas khas

unggulan daerah dan berpeluang untuk ekspor. Selain itu,

produk tersebut juga harus dapat dipergunakan oleh PT

Pusri, dan jenis usaha yang diajukan sebaiknya

berhubungan langsung dengan core bisnis PT Pusri.

412

Syarat-syarat untuk menjadi mitra binaan: (1) usaha

telah berjalan minimal 1-2 tahun; (2) belum pernah

mendapatkan bantuan dari BUMN pembina lain; (3)

mempunyai prospek untuk berkembang; (4)Usaha Kecil

dan Koperasi yang diajukan belum termasuk katagori

bankable; (5) penjualan atau omzet per tahun maksimal Rp

1 miliar atau memiliki aktiva/aset maksimum Rp 200 juta di

luar tanah dan bangunan yang ditempati.

Bantuan pinjaman akan diberikan setelah melewati

prosedur yang telah ditetapkan. Inti dari sebuah prosedur

pemberian bantuan pinjaman di Pusri adalah proposal yang

baik dan survey yang terkontrol. Tahapan awal yang harus

dilaksanakan adalah calon mitra binaan mengajukan

permohonan kepada PT Pusri atau melalui Dinas/Badan

Koperasi PKM Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada

BUMN Pembina. Berdasarkan permohonan tersebut PT

Pusri akan melakukan pengkajian atau survey ke lokasi

calon mitra binaan dengan memperhatikan aspek organisasi,

aspek teknologi produksi dan bahan baku, aspek pemasaran,

aspek keuangan, dan lain-lain aspek yang memegang

peranan penting untuk keberhasilan calon mitra binaan.

Dana pinjaman akan segera dikucurkan untuk

permohonan atau proposal yang dinyatakan layak. Satu-

satunya syarat terakhir yang harus dilakukan adalah

menandatangani surat perjanjian yang dilakukan oleh kedua

belah pihak. Realisasi kucuran dana yang diberikan adalah

pinjaman berbunga sebesar Rp 6 persen hingga 12 persen

efektif per tahun, dengan jangka waktu dua tahun untuk

modal kerja.

Dari sisi kelembagaan, dibangun intervensi eksternal

pada usaha songket dengan satu program bersama yang

disebut “Jaring Penguat Tenun Tradisional Songket.112

112

Pengembangan konsep sejalan dengan Permendagri No. 24

tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

413

Progam ini bisa masuk dalam wilayah sistem manajemen

satu atap ataupun program kebersamaan semua institusi

yang berhubungan dengan usaha mikro dan usaha kecil.

Semua institusi memiliki satu program utama yang tidak

tumpang tindih, seperti Kementrian Perindustrian dan

Perdagangan dan Kementrian tenaga kerja yang khusus

mensurvey, mengkaji, menfasilitasi pelatihan kader

penenun songket, dan mengevaluasi dengan target penenun

muda yang lebih kreatif. Kementrian Pendidikan untuk

memfasilitasi program ekstra-kurikuler sekolah yang

ditunjuk sebagai percontohan termasuk memprogramkan

pendidikan luar sekolah pada aktifitas produksi songket.

Selanjutnya, Kementrian Sosial bekerjasama Bappeda dan

Dinas Tata Kota menfasilitasi kemudahan dalam aspek

perizinan untuk unit usaha songket yang baru merintis.

Kementrian Tenaga Kerja memberikan penyuluhan

dengan program kembali ke kewirausahaan berbasis daerah.

Selanjutnya, calon-calon peminat menenun di data,

dikoordinasikan dan bekerjasama dengan Departemen

Perinsdusrian dan Perdagangan untuk dilatih sebagai

regenerasi perajin songket. Hasil kegiatan diarahkan oleh

Kementrian Tenaga Kerja disalurkan pada pengrajin-

pengrajin unit usaha yang telah terdaftar pada data base

Kementrian Perindustrian dan Perdagangan, Kementrian

Tenaga Kerja maupun instusi yang berhubungan dengan

data base unit usaha songket di seluruh wilayah Sumatera

Selatan.

Atap merupakan salah satu instrumen untuk menciptakan iklim investasi

yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi, sehingga lebih

meningkatkan dan menggairahkan ekonomi kerakyatan, serta

perekonomian daerah. Pembangunan ekonomi daerah, selain ditujukan

untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah itu sendiri, juga

mewujudkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Ketahanan

ekonomi daerah sangat tergantung kepada potensi ekonomi yang ada

didaerah untuk dikelola dengan benar dan efisiensi berkeadilan.

414

Kementrian Koperasi wilayah Provinsi Sumatera

Selatan merumuskan kebijakan pengembangan usaha kecil,

serta mengembangkan koperasi sebagai satu-satunya wadah

kegiatan ekonomi rakyat. Kementrian Keuangan khusus

mekanisme yang berhubungan dengan perajin yang telah

terbina untuk membangun usaha sendiri melalui bantuan

modal usaha, termasuk program pelatihan manajemen

sederhana yang dapat menjadi standar pengelolaan usaha

songket yang lebih baik dan proporsional dan profesional.

Perguruan tinggi menjadi mitra masing-masing institusi

baik sebagai konsultan, nara sumber, peneliti survey,

pengevaluasi, sekaligus konsultan dan pembinaan usaha

songket, serta berbagai distribusi informasi yang

berhubungan dengan pengembangan jalur usaha. Semua

struktur tersebut saling bertanggungjawab dengan program

utama. Sehingga, ketika memerlukan informasi apapun

yang berkenaan dengan pengembangan kluster usaha

songket. Masing-masing institusi memiliki data base dan

tempat menyalurkan informasi bagi yang membutuhkan.

Inilah asas kebersamaan dan kekeluargaan yang terbangun

dalam menciptakan iklim usaha kerakyatan yang berdaya

saing.

Langkah yang juga bisa menjadi bagian

pengembangan usaha berbasis nilai dengan mulai

melakukan konsep One Village One Product (OVOP), yaitu

suatu gerakan revitalisasi daerah, untuk mengembangkan

potensi asli daerah supaya mampu bersaing di tingkat global.

OVOP akan disesuaikan dengan kompetensi daerah, di

mana akan dipilih produk unggulan yang unik dan

khas.113 Dalam prosesnya, terjadi persebaran

113

Konsep OVOP pada mulanya diterapkan oleh pemerintah

Jepang dalam memperkuat produk lokal khas daerah mereka. Indonesia

mencanangkan konsep OVOP pada tahun 2008 melalui Peraturan

Menperin Nomor 78 Tahun 2007. Lihat Saiful Ulum et.al., “Konsep One

415

Perkampungan Industri Kecil (PIK) di seluruh Indonesia

dengan ciri khas masing-masing.114 Dengan adanya konsep

One Village One Product atau perkampungan industri kecil

di semua daerah akan memberikan solusi konstruktif,

terutama membangun juga nilai-nilai motivasi membangun

ciri khas wilayah masing-masing.

Pembentukan perkampungan tersebut tidak sekedar

memberikan pemukiman para usaha kecil, teratur dan sehat,

namun juga dibangun fasilitas mendukung pengembangan

usaha berbasis nilai. Seperti pendirian pelayanan tehnis,

pendirian balai pengembangan industri, pendirian aula

pameran hasil usaha bersama. Dengan demikian,

perkampungan industri kecil yang dibangun memiliki nilai

bukan sekedar mengumpulkan usaha kecil pada satu

tempat. Perkampungan tersebut akan berdaya guna, dan

dapat dengan cepat pemerintah memberikan solusi

konstruktif. Semua aktifitas mulai dari survey penelitian

dan pengembangan, bantuan studi kelayakan, bantuan studi

perbandingan, pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan

dan penyuluhan dapat dikontrol, dan dievaluasi secara

berkesinambungan. Penggambaran rancang bangun usaha

berbasis nilai dengan membangun kebersamaan antara

Village One Product (OVOP ) Melalui Peran Triple Helix Sebuah Strategi

Penguatan Produk Lokal Menyambut Free Trade Agreement (Fta) Asean-

China 2010”, dalam Penjurnalan Karya Ilmiah (Reseach Study Club

(RSC )FIA UB 2009, edisi ke-2). 114

Salah satu contoh kawasan sentra home industri

Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung, Jakarta, menampung

495 pengusaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5.706 pekerja. Di

dalam kawasan PIK terdapat lima kelompok pengusaha kecil dan

menengah, antara lain sentra garmen sebanyak 273 pengusaha dengan

jumlah pekerja 3.619 orang, logam 96 pengusaha (927 pekerja), kulit 72

pengusaha (632 pekerja), aneka komoditi 46 pengusaha (491 pekerja) dan

meubel (delapan pengusaha dengan 37 pekerja). Pekerja memproduksi

kaus di bengkel produksi di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Cakung,

Jakarta Utara.

416

cluster songket dengan unit pelayanan teknis, balai

pengembangan usaha, pemukiman dan aula pameran

kreatifitas usaha bersama. Implementasi kebersamaan

digunakan untuk aktifitas studi kelayakan, studi banding,

pendidikan dan pelatihan, pemasaran.

Aktifitas tenun songket yang progresif ditandai

adanya kinerja yang meningkat, peningkatan kemampuan

karyawan, motivasi karyawan, dan struktur kerja yang

fleksibel. Sehingga, usaha tetap survive di tengah-tengah

lingkungan usaha yang penuh ketidakpastian dan

turbulence. Strategi pengembangan tenun songket adalah

mendorong untuk mengembangkan dan memanfaatkan

keterampilan, menolong memelihara kinerja standar dan

meningkatkan produktivitas melalui efektivitas job design,

menyediakan ketepatan orientasi, pelatihan dan

pengembangan, menyediakan hubungan timbal balik

kinerja, dan memastikan komunikasi dua arah secara

efektif. Membantu memantapkan dan memelihara

hubungan antara karyawan dan pemilik yang harmonis.

Program pengembangan untuk mempertemukan kebutuhan

sosial, psikologi, ekonomi bagi karyawan sekaligus

menolong organisasi mempertahankan produktivitas

perajin.

Strategi pengembangan sumber daya perajin songket

dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui

pendidikan lewat mata pelajaran ekstra kurikuler menenun

dari semua jenjang pendidikan lewat modul dalam berbagai

tingkatan.115 Pelatihan berkesinambungan melalui program

instansi yang terkait dengan perajin songket sebagai bagian

dari aktifitas usaha kecil, dalam mencapai peningkatan

115

Untuk membuat modul dapat dilakukan lewat kerjasama antara

kementrian pendidian nasional, dengan yang perguruan tinggi, dan

perajin profesional.

417

kompetensi Sumber Daya Manusia yang fokus pada

kreatifitas tenun songket.

Strategi pengrajin songket dengan melakukan

terobosan-terobosan dalam penerapannya mampu

meningkatkan kualitas kerja, sehingga terbangun organisasi

bisnis yang fleksibel dan agility (cerdas), Pertama,

mendapatkan hasil maksimum dari tenun songket,

kreatifitas inovatif dari tenun dalam bentuk souvenenir yang

berdaya saing. Sehingga semakin meningkatkan

pendapatan, serta meningkatkan aliran kas, dan

meminimalisir biaya operasi yang berkeadilan; Kedua,

dengan berbagai variabel penetapan dan penerapan strategis

dapat membangun usaha yang terorganisir secara

profesional, dan mampu menyesuaikan perubahan

kebutuhan usaha; Ketiga, berusaha selalu menguatkan

kinerja para penenun songket dengan memberikan hak-hak

yang adil dan manusiawi, sehingga mampu meminimalisir

ekspos resiko faktor internal dan eksternal.

Keempat, berorientasi pada kepuasaan pelanggan

pencinta kerajinan tenun khas, dan menjaring kemitraan

dalam distribusi yang sama-sama membangun keuntungan,

baik lewat jalur kebijakan pengrajin, maupun intervensi

pemerintah dan BUMN mitra lewat aktifitas pameran

ekspor daerah maupun regional. Dalam aktifitas ini, Islam

mengajarkan konstruk ta‟aw>un (Q.S. al-Ma>‟idah [5]: 2).

Ketika ta‟a>wun dijadikan landasan dalam berekonomi

pelaku bisnis akan terhindar dari sikap-sikap yang

merugikan orang lain termasuk sikap monopoli.

Seorang produsen akan menjaga kualitas

produksinya untuk membantu orang lain yang tidak mampu

berproduksi, seorang pengrajin punya tujuan membantu

pembeli yang membutuhkan tenunan songket sesuai dengan

kemampuannya. Sehingga penjual tadi akan memberikan

hak-hak bagi pembeli. Artinya, suatu usaha akan sukses

418

dengan fokus pada inovasi penjualan dengan memahami

kebutuhan pelanggan. Di dalam kasus ini, model

kompetensi menekankan pada kemampuan

mengembangkan produk sekaligus membangun dan

mempertahankan loyalitas dan hubungan.116

Islam menempatkan majikan dan pekerja dalam

kedudukan yang setara, keduanya saling membutuhkan satu

dengan yang lainnya. Hubungan keduanya adalah kemitraan

dalam bekerja, majikan adalah orang yang memiliki dana

dan membutuhkan kerja manusia, sementara pekerja adalah

pemilik tenaga yang memerlukan dana. Keduanya saling

membutuhkan, karenanya harus diatur agar masing-masing

dari keduanya menjalankan tugasnya dengan baik dan

mendapatkan bagiannya secara benar (Q.S. az-Zukhruf

(43): 32). Karena itu, konsep Islam tentang hubungan kerja

majikan-pekerja adalah konsep penyewaan (ija>rah).

Konsep penyewaan meniscayakan keseimbangan antara

kedua belah pihak, sebagai musta‟ji>r (penyewa) dan

mu‟ji>r (pemberi sewa). Penyewa adalah pihak yang

menyerahkan upah dan mendapatkan manfaat, sedangkan

mu‟ji>r adalah pihak yang memberikan manfaat dan

mendapatkan upah. Antara musta‟ji>r dan mu‟ji>r terikat

perjanjian selama waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Selama waktu itu pula, kedua belah pihak menjalankan

kewajiban dan menerima hak masing-masing.

116

Lihat Michael Martone, Flatness and Other Landscapes

(Athens: Univ Of Georgia Press, 2003), Craig John Benham,

Mathematics of Dna Structure, Function and Interactions (New York:

Springer, 2009). Beberapa konsep membangun teknik penjualan strategis

dapat dilihat Arthur Middleton Hughes, Strategic Database Marketing:

the Masterplan for Starting and Managing a Profitable, Customer-Based

Marketing Program (New York: McGraw-Hill), 2005; Joan Capelin,

Communication by Design: Marketing Professional Services (Atlanta:

Greenway Communications), 2004.

419

Dalam akad ija>rah tersebut, musta‟ji>r tidak dapat

menguasai mu‟ji>r, karena status mu‟ji>r adalah mandiri,

dan hanya diambil manfaatnya saja.117 Berbeda dengan jual

beli, ketika akad selesai maka pembeli dapat menguasai

sepenuhnya barang yang dibelinya. Beberapa bangun yang

dilakukan dalam konstruks pengrajin (majikan)-perajin

(pekerja) adalah: (1) musharakah yang menempatkan sama-

sama menanggung profit and loss sharing (QS. S{a>d (38):

24); (2) mud}a>rabah dimana keuntungan dibagi

berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, dan

kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan

pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah

dilakukan; (3) al-Ju‟a>lah yaitu kompensasi atas sebuah

pekerjaan tenun songket tepat waktu dan produktif baik

dalam bentuk hadiah atau persenan.118

Dalam evaluasi dalam meningkatkan kinerja usaha

songket pada aspek gaji/upah dibutuhkan paradigma bahwa

penenun bukanlah salah satu faktor produksi dari Sumber

Daya Alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Pola

hubungan pengrajin (majikan)-perajin (pekerja) memiliki

dasar bahwa para pekerja yang membantu aktifitas usaha

telah mengorbankan waktu, tenaga, keahlian demi untuk

kemajuan usaha songket.119 Hal tersebut berbeda pola

117

Ahmad Hasan, Nazhariya>t al-Uju>r fi> al-Fiqh al-Isla>miy

(Suria: Da>r Iqra>‟, 2002). 118

Lihat Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam

(Yogyakarta: BPFE, 2004). 119

Penegasan kembali terhadap konsep upah yang menurut

pengertian Barat terkait dengan pemberian imbalan kepada pekerja tidak

tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan

kelapa sawit, upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan

harian. Sedangkan, gaji menurut pengertian Barat terkait dengan imbalan

uang (finansial) yang diterima oleh karyawan atau pekerja tetap dan

dibayarkan sebulan sekali. Sehingga dalam pengertian Barat, perbedaan

gaji dan upah itu terletak pada jenis karyawannya (tetap atau tidak tetap),

dan sistem pembayarannya (bulanan atau tidak). Meskipun titik berat

420

hubungan majikan-pekerja dalam ekonomi konvensional

ditempatkan pada dua ranah yang berbeda, majikan adalah

pihak yang menguasai faktor-faktor produksi, sementara

pekerja adalah faktor produksi yang berfungsi melakukan

proses produksi. Hubungan kedua entitas ini tidak

seimbang. Akibatnya, majikan karena tujuan meningkatkan

hasil produksi, selalu memaksimalkan kinerja tenaga kerja

dan mengurangi biaya produksi dari tenaga kerja (upah).

Hubungan yang “dikotomis” ini merupakan salah satu

pemicu dari ketegangan-ketegangan yang terjadi antara

majikan dan pekerja. Ketidakseimbangan kedudukan ini

berimbas pada perbedaan perlakuan yang akhirnya

mempengaruhi sikap dan perilaku kedua belah pihak.

Konsep upah seperti dijelaskan dalam Q.S at-

Tawbah (9): 105; Q.S. an-Nah}l (16): 97; Q.S. al-Kahf

(18): 30, memperlihatkan bahwa dengan bekerja maka

kamu akan mendapatkan ganjaran amalan tersebut, tanpa

melihat jenis kelamin (laki-laki ataupun perempuan) baik

di dunia dan imbalan di akhirat. Tidak adanya perbedaan

gender dalam menerima upah menunjukkan konsep

larangan diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka

mengerjakan pekerjaan yang sama. Hal yang menarik dari

ayat ini, adalah balasan Allah langsung di dunia (kehidupan

yang baik/rezeki yang halal) dan balasan di akherat (dalam antara upah dan gaji terletak pada jenis karyawannya apakah tetap

ataukah tidak. “upah atau gaji biasa, pokok atau minimum dan setiap

emolumen tambahan yang dibayarkan langsung atau tidak langsung,

apakah dalam bentuk uang tunai atau barang, oleh pengusaha kepada

pekerja dalam kaitan dengan hubungan kerja” (Konvensi ILO nomor

100). Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional: Upah adalah suatu

penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk

suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi

sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan

produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan

menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan

atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.

421

bentuk pahala). Rasulullah Saw. juga menegaskan seperti

haditsnya kepada Aisyah bahwa “pahala kamu adalah

kesuksesan kamu”.120

Dari hadits ini dapat didefinisikan bahwa upah yang

sifatnya materi (upah di dunia) mestilah terkait dengan

keterjaminan dan ketercukupan pangan dan

sandang. Ketercukupan tersebut setimpal dengan kualitas

kerja pada masing-masing karyawan, artinya upah setimpal

dengan kualitas kerja (Q.S. an-Nisa>‟ [4]: 6, 32. Disamping

itu, prinsip keadilan dalam pengupahan mencerminkan

pengrajin telah melakukan nilai-nilai orang-orang bertaqwa

(Q.S. al-Ma>‟idah [5]: 8). Adil dalam pemahaman jelas dan

transparan (Q.S al-Baqarah [2]: 282; Q.S al-Ma>‟idah: 1),

dari dua ayat al-Qur‟an ini dipahami bahwa prinsip utama

keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi), dan

komitmen melakukannya antara pengrajin dan perajin

songket.121

Dalam arti, bahwa seorang pekerja hanya berhak atas

upahnya, jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan

semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat

Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan

yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan

yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak

semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan untuk

dipotong upahnya, karena setiap hak dibarengi dengan

kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh,

maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Oleh karenanya,

dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing

120

Lihat Imam Muslim, Shahih Muslim, jilid 2 (Libanon: Dar al-

Fikr, tt), 876. 121

Abdurrahma>n al-Jaziry, al-Fiqh ala Madza>hib al-‟Arba‟ah,

jilid 3 (Kairo: Da>r al-Hadi>s, 2004).

422

hak dan kewajiban kedua belah pihak secara layak122 dan

proporsional (equal pay for equal job) [Q.S. al-Ahqa>f

(46): 19; Q.S. Ya>si>n (36): 54].123

Dari perspektif tersebut, memperlihatkan penerapan

strategi pengembangan usaha songket dalam upah menjadi

perhitungan penting, sebab upah atau gaji merupakan

perajin songket selama bekerja dengan baik, jika tenunan

tidak sesuai dengan harapan tanpa ada alasan, maka gajinya

dapat dipotong atau disesuaikan. Artinya, strategi hak-

kewajiban pengrajin-perajin dari aspek upah menjadi titik

dasar untuk meningkatkan kualitas tenun songket.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan perajin maka

pengrajin, pengusaha maupun pedagang yang memiliki

perajin harus memperhatikan hak-hak lain, seperti hak

memberikan ketenangan karena aktifitas tenun berhubungan

dengan hati, hak pembatasan jam kerja; hak mendapatkan

perlindungan; hak berserikat; hak beristirahat (cuti); dan

hak mendapatkan jaminan sosial.124

122

Pemahaman terhadap kebercukupan sandang, papan dan

pangan. Dalam perspektif sejarah Islam, karyawan merupakan bagian

dari keluarga, pengusaha muslim seringkali memperhatikan kehidupan

karyawannya di luar lingkungan kerjanya, artinya upah tidak dapat

dipisahkan dari konsep moral. Layak juga dipahami sesuai dengan

peraturan pemerintah yang ditetapkan dalam UMR (Upah Minimum

Regional). Lihat Baqir Sharief Qorashi, Keringat Buruh, Hak dan Peran

Pekerja dalam Islam, terj. (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2007);

Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (Yayasan

Swarna Bhumi, 1997). 123

Yusuf Qarad}a>wi, Peran Nilai dan Moral dalam

Perekonomian Islam, terj Didin Hafidudin (Jakarta: Rabbani Press,

2001). 124

Lihat juga Muhammad Mushthafa al-Syinqit}i, Dira>sah

Shar‟iyyah li> Ahammi al-‟Uqu>d al-Ma>liyah al-Mustahdatsah

(Madinah: Maktabah al-‟Ulu>m wa al-Hika>m, 2001); Ahmad Hasan,

Naz}ariya>t al-Uju>r fi> al-Fiqh al-Isla>miy; Eko Prasetyo, Upah dan

Pekerja (Yogyakarta: Resist Book, 2006).

423

Program lain yang perlu menjadi penguatan usaha

songket dengan menguatkan koperasi bahan baku. Koperasi

ini akan membeli bahan baku dalam jumlah besar, sehingga

harga bahan baku menjadi lebih murah, akibat keuntungan

skala. Kemudian, pengrajin-perajin bisa membeli bahan

baku dari koperasi dengan harga yang lebih bersaing.

Sumber pembiayaan koperasi, dapat berasal sepenuhnya

dari investasi swasta, kerjasama antara swasta dan

pemerintah, sepenuhnya berasal dari investasi pemerintah,

baik itu pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah.

Oleh karena itu, jumlah koperasi bahan baku yang akan

dikembangkan, tidak terbatas pada satu koperasi pada satu

daerah tertentu, tetapi terbuka kemungkinan untuk

dikembangkan beberapa koperasi di berbagai lokasi yang

membutuhkan, sebagai upaya untuk kluster songket dapat

memperoleh bahan baku dengan harga yang kompetitif,

melalui konsep skala ekonomi, sehingga meningkatkan

efisiensi produksi UKM bidang usaha songket, yang pada

akhirnya meningkatkan daya saing industri.

Program lain yang tidak kalah pentingnya

memfasilitasi pengembangan jaringan songket yang

mengupayakan agar para pengrajin-perajin kreatif Indonesia

dapat memasuki jaringan/komunitas pelaku kreatif di dalam

negeri dan di luar negeri. Kegiatan fasilitasi pengembangan

jaringan pelaku kreatif dalam negeri maupun luar negeri

perlu dilakukan karena: Pertama, dapat meningkatkan

permintaan produk songket di pasar internasional. Jika

pengrajin-perajin aktif dalam jaringan/komunitas di dalam

negeri maupun luar negeri, maka pelaku kreatif akan saling

mengenal dan dapat bersinergi maupun berkolaborasi untuk

menciptakan produk kreatif, mendistribusikan produk, atau

saling mengkonsumsi produk kreatif yang dihasilkan.

Kedua, mendukung proses pencitraan yang positif

bagi bangsa Indonesia di dunia internasional. Pengrajin-

424

perajin songket kreatif merupakan duta-duta nasional yang

mengemban tugas untuk mensosialisasikan budaya dan

produk lokal negara Indonesia di tingkat internasional,

terlebih mengenai hal yang terkait dengan ekonomi kreatif,

sehingga citra Indonesia sebagai bangsa yang kreatif dapat

semakin meningkat di mata dunia. Ketiga, meningkatkan

minat investor dan masyarakat dunia untuk berkreasi dan

berinvestasi atau berwisata ke Indonesia. Dalam jangka

panjang, semakin menguatnya jaringan kreatif Indonesia di

dunia akan membentuk persepsi positif masyarakat dunia,

sehingga mereka berminat ntuk melakukan investasi,

berkreasi ataupun berwisata ke Indonesia, terkhusus ke

Sumatera Selatan sebagai sentral tenun songket.

Keterbatasan dalam kemitraan dalam akses pasar dan

kemampuan komersialisasi, kembali menjadi latar belakang

pentingnya aplikasi promosi online, ini diharapkan

memampukan produk-produk songket semakin dikenal luas

di pasar dalam dan luar negeri, dan meningkatkan

penguasaan pangsa pasar. Aplikasi juga akan mampu

menciptakan prosedur yang efektif dan efisien dalam

pelaksanaan promosi, lebih penting lagi, aplikasi sistem

promosi online ini memberi kesempatan yang sama kepada

seluruh pengrajin-perajin songket untuk berpromosi, selama

mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.

Aplikasi sistem promosi ini dapat dijadikan sebagai sub-

domain website Departemen Perdagangan. Di tahun-tahun

berikutnya, diharapkan sistem promosi ini semakin

membesar menjadi sistem promosi sekelas

www.alibaba.com, atau bahkan www.ebay.com.

Program lain yang dapat membantu penguatan

distribusi tenun songket dan aksesoriesnya bermitra dengan

pasar ritel modern secara berkesinambungan. Kendala-

kendala yang dihadapi oleh pengrajin songket dan

aksesories yang ingin memasuki pasar ritel modern, adalah

425

tidak dapat memenuhi standar yang diisyaratkan oleh ritel

modern, misalnya terkait dengan: bentuk kemasan,

kapasitas/kesinambungan pasokan, standar pemprosesan,

serta berbagai prosedur lainnya. Sedangkan kendala yang

sering dihadapi oleh pengrajin songket yang sudah berhasil

memasuki ritel modern, adalah pemenuhan pasokan produk

yang diisyaratkan harus dipenuhi untuk jaringan pasar ritel

modern. Kondisi-kondisi ini merupakan latar belakang

perlunya dilakukan kegiatan pengembangan kemitraan ritel

modern-UKM yang saling menguntungkan.

Pengembangan desain produk kreatif Indonesia agar

berdaya saing di pasar internasional, adalah kegiatan

Departemen Perdagangan untuk meningkatkan kualitas

desain dan fungsi dari produk produk kerajinan Indonesia

dengan mengusung ciri khas bangsa Indonesia lebih dalam,

dikolaborasikan dengan sentuhan-sentuhan kontemporer,

selera konsumen dan faktor-faktor lain, melalui kerjasama

dengan desainer-desainer handal dalam dan luar negeri,

melalui metode live in di sentra-sentra, seperti yang

dilakukan stasiun TVRI Palembang pada industri kerajinan

dan fesyen tersebut. Munculnya kegiatan ini

dilatarbelakangi oleh kondisi dimana produk kerajinan

songket tidak memiliki desain yang baru, inovatif dan

kreatif. Produk yang dijual di pasar adalah produk dengan

desain lama atau tiruan dengan sedikit modifikasi, atau

hanyalah memproduksi sesuai dengan desain yang

diberikan. Kekeringan dalam kreasi desain ini akan

berdampak langsung pada daya saing sub sektor kerajinan

di pasar domestik dan asing, baik jangka pendek maupun

jangka panjang.

Kerjasama intensif dengan desainer handal dalam

dan luar negeri melalui metode live in ini, diharapkan dapat

meningkatkan kualitas produk kerajinan Indonesia agar

dapat unggul di pasar domestik dan memiliki daya saing di

426

pasar internasional. Kegiatan ini juga untuk: (1)

meningkatkan citra positif dunia pertenunan terutama tenun

songket di mata dunia; (2) mempertegas bahwa Indonesia

memiliki banyak kelebihan yang kurang dimanfaatkan

sebagai sebuah keunggulan, bangsa Indonesia adalah

bangsa yang kreatif; (3) memberikan kesadaran akan

keberadaan dan kualitas produk-produk kreatif Indonesia;

(4) menghilangkan persepsi yang negatif atas Negara

Indonesia, serta kualitas SDM Indonesia.

Keberhasilan terhadap aktifitas yang berkenaan

dengan promosi melalui pameran songket dalam ajang-

ajang nasional maupun internasional yang diusung institusi

terkait dapat diukur berdasarkan: (1) kesepakatan bisnis

yang terjalin selama masa promosi; kesan para pengunjung

terhadap produk kreatif usaha songket. Keberhasilan

promosi ini sangatlah dipengaruhi oleh ketepatan pameran,

yang diikuti dengan berbagai bentuk produk yang akan

dipromosikan berbasis songket, serta kualitas produk yang

ditawarkan. Oleh karena itu, proses fasilitasi ini haruslah

mengacu kepada hasil kajian pemilihan pameran luar negeri

yang sesuai dengan konsep pameran yang akan dilakukan

dan tujuan promosi yang ingin dicapai.

Strategi pengembangan usaha lain yang penting

untuk meningkatkan efisiensi berkeadilan pada aspek

penjualan dan pemasaran kain songket. Langkah untuk

merebut hati para konsumen untuk mengenal, membeli dan

mencintai kain songket dan aksesories. Karena itu, strategi

pemasaran shari>‟ah dapat dibangun dalam variabel bauran

seperti pada produk songket, dan aksesories berbasis

songket yang berkualitas, dan sesuai dengan yang

dijanjikan. Variabel harga songket dengan harga yang

kompetitif, variabel distribusi berbasis kebaikan tidak

dalam kerangka kezoliman terhadap pengrajin atau perajin

songket lain dan terbangun etika kemitraan, serta

427

membangun profesionalitas termasuk variabel promosi

yang menjauhi iklan fiktif, tidak jujur dan tidak

mengandung unsur gharar dan tadli>s. Kesemuanya

dibangun berdasarkan kehalalan dan keadilan.

Efisiensi berkeadilan di bidang pemasaran dilakukan

oleh pengrajin songket ataupun perajin songket yang

langsung menjual tenunnya selalu bernilai ilahiyah,

menguatkan kesejahteraan, dan selalu berusaha untuk

memperbaiki mutu produk baik dari aspek pengembangan

desain produk, ketepatan pemesanan dan keadalan, serta

kejujuran untuk tidak menyembunyikan kecacatan atau

nilai kreatifitas dari benang tenun songket. Pemasaran

bukan wilayah yang sekedar untuk menyenangkan

pelanggan dengan membangun imej jelek kepada pengrajin

lain dengan harapan akan meningkatkan pelanggan, atau

menggunakan cara rayuan sehingga pelanggan tertarik.

Dengan demikian, strategi pemasaran kain songket berbasis

shari>‟ah diawali dengan: Pertama, produk yang dibuat

berkualitas sesuai dengan realitas yang terdiri dari (1) aspek

tampilan; (2) aspek keanekaragaman desain; (3) aspek

kualitas dan kemasan; dan (4) aspek merk yang

mencerminkan kemitraan.

Kedua, harga (price), dimana semua harga disesuai

dengan produk hasil dan bisa memberikan keuntungan

bersama, serta potongan harga yang realistis. Ketiga,

distribusi dilakukan oleh distributor yang amanah,

pelayanan yang profesional, semua pemasukan ditulis dan

menggunakan pembukuan yang baik dan amanah. Keempat,

promosi. Jujur tidak fiktif, profesional bukan sekedar

iming-iming, dan memiliki ketertarikan aset daerah yang

prospektif. Jika itu dilakukan, maka akan menimbulkan

kepuasaan konsumen dari produk tenun dan aksesories

yang dibuat.

428

Berdasarkan realitas tersebut, maka penggambaran

atas metode yang dapat digunakan dalam efisiensi

berkeadilan dalam strategi pengembangan usaha songket

dalam nilai-nilai shari>‟ah secara keseluruhan. Keberhasilan

pengembangan UKM di beberapa negara maju diantaranya

karena jaringan usahanya (business networks) berkembang

dengan baik. Taiwan mengembangkan dua konsep, yaitu:

sektor industri dikenal dengan satelite factory system, dan

sektor non industri jaringan usaha yang dikembangkan

disebut cooperative exchange program.125 Konsep satelite

factory system mengungkapkan identik dengan pola sub

kontrak sebagaimana berkembang pada industri otomotif di

Jepang. Industri-industri besar melakukan sub kontrak

beberapa komponen yang dikerjakan oleh industri kecil dan

menengah. Dalam kaitan ini, industri besar hanya

memproduksi bagian-bagian penting dan merakit produk

yang dihasilkan.126 Di Taiwan, industri-industri yang terus

mengembangkan industri perakitan mobil, industri elektronik

(ACER, SONY, Motorolla, dll), dan industri mesin pesawat

(Thunder Tiger).127

Konsep cooperative exchange program, merupakan

forum kerjasama informasi dan pengalaman dalam

pengembangan usaha. Jaringan usaha seperti ini dilakukan

secara multi sektoral. Misalnya, UKM yang bergerak di

125Milton T. Wolf dan Marjorie E. Bloss, Creating New

Strategies for Cooperative Collection Development (USA: The Haworth

Information Press, 2000). 126

Hasegawa Harukiyo dan Glenn D. Hook, Javaness Bussines

Management: Rectruturing for Low Growth and Globalization (London:

Routledge, 2002). 127

Cheng Tian Kuo, Global Competitives and Industrial Growth

in Taiwan and Philippines (USA: University of Pitsburgh Press, 1995);

sebagai perbandingan dapat dilihat dalam T.M. Siregar, Pembaruan

Ekonomi Tiongkok: dari Fokus Pedesaan ke Pasar Internasional

(China‟s Economic Reform from Rural Focus to International Market)

(Jakarta: Pustaka Pena, 2002).

429

sektor pertanian melakukan kerjasama dengan sektor

perdagangan dan jasa. Kerjasama usaha ketiga sektor ini

bermanfaat untuk memperoleh informasi harga atau

informasi komoditi yang memiliki prospek cerah ke depan.

Di samping tentunya untuk memasarkan produk yang

dihasilkan. Di Australia pengembangan jaringan usaha yang

dirintis melalui proyek program network antara tahun 1991

dan 1993. Pilot proyek jaringan usaha di Australia

dilaksanakan oleh “the National Industry Extension Service

(NIES)”, yaitu suatu joint venture antara pemerintah

commonwealth dengan delapan negara bagian teritori.

Dari pilot proyek tersebut diklasifikasikan dua

konsepsi jaringan usaha yang berkembang, yaitu “hard” dan

“soft” networks. Hard networks merupakan jaringan usaha

yang betul-betul terjadi secara solid dalam mengembangkan

usaha. Sedangkan soft networks lebih ke arah jaringan usaha

informal yang pada dasarnya untuk saling tukar-menukar

informasi.128

128

Bureau of Industry Economics, the National Industry

Extension Service (NIES) and Industry Development (Australia: BIE

Press, tt) volume 9 dari Occasional Paper, 1-8. Lihat juga Richard Hatch.

Overcoming the Limitations of Size: Network Strategies in Asia (Paper for

the ABD/OECD workshop on SME Financing in Asia, 2000); bandingkan

dengan John Dean, Business Networks and Strategic Alliances in Australia

(Australia: Departement of Industry, Science and Tourism, Australia, 1997).

Beberapa contoh pengembangan jaringan usaha yang berhasil di Australia

adalah : (1) Asia Pacific Design Group. Jaringan usaha ini dibentuk oleh 11

perusahaan yang bergerak dalam jasa konsultasi untuk seluruh aspek

bangunan dan konstruksi; (2) ATVC. ATVC adalah Automotive Trim and

Upholstrey Contractors Network. Dimana 8 perusahaan membentuk

jaringan usaha untuk memenangkan kontrak-kontrak tender pemasangan rel

untuk Trim, dimana yang selama ini selalu dimenangkan oleh Bridgestone

dari Jepang atau Amerika Utara; (3) Daplar. Daplar merupakan jaringan

kerjasama dari 4 perusahaan pembuat kabinet dan penyambungan yang

memproduksi kitchen set dan kamar mandi. Jaringan usaha ini mampu

memproduksi rangka-rangka rumah yang “knocked down”; (4) Ambulances

to Asia. Jaringan ini menyediakan paket ambulances siap pakai untuk

430

Berbagai contoh tersebut menunjukkan efisiensi kerja

akan profesional dengan kekuatan motivasi bersama yang

tidak dipaksakan. Karenanya, kemitraan dan usaha dibangun

atas dasar prakarsa sendiri dengan terbangun pada nilai-nilai

keagamaan. Sebagai langkah strategis yang tidak bisa

diabaikan yang perlu dilakukan adalah merubah kultur bisnis

(changing business culture). Orientasi mengejar keuntungan

dan monopoli dalam usaha songket Palembang diubah dalam

konsep kebersamaan, keadilan dan kemitraan dengan tetap

melakukan perbaikan manajemen usaha profesional.

Perubahan merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan sekali

jalan, apalagi usaha yang sudah menikmati hasil yang besar

dan semakin besar dari kegiatan bisnis yang dilakukan.

Sarana promosi media cetak maupun elektronik lebih

mempercepat proses terjadinya jaringan usaha antara

pengrajin dan perajin songket, atau antara pengrajin dengan

pengrajin, dan perajin dengan perajin, maupun dan antar

pengrajin-perajin dengan BUMN/BUMS, baik di dalam dan

di luar negeri. Melalui media inilah diinformasikan konsep

jaringan usaha dan apa manfaatnya. Di samping itu juga perlu

ada talk shows melalui televisi atau radio, presentasi pada

asosiasi-asosiasi perdagangan dengan para nara sumber yang

capable dan profesional.

Setelah sosialisasi tersebut berhasil dan telah tumbuh

kesadaran para pengrajin songket untuk melakukan

kerjasama, maka dilakukan aktifitas jaringan usaha melalui

intervensi pemerintah. Di dalam pelatihan tersebut mereka

diberikan studi kasus mengenai struktur dan fungsi jaringan,

layanan medis guna memenuhi permintaan di pasaran Asia; (5) Oz

Electronics Manufacturing. Jaringan tersebut adalah kerjasama usaha antara

3 (tiga) perusahaan elektronik kecil dimana menghadapi masalah yang

sama, yaitu biaya komponen perusahaan tersebut yang tinggi yang

dibutuhkan. Tanpa jaringan ini tampaknya mereka tidak mungkin bisa

bertahan dalam menghadapi biaya tinggi tersebut.

431

teknik berorganisasi, resolusi konflik, perencanaan strategi

kelompok, dan pengembangan pasar. Hal yang juga

diperlukan dalam penerapan strategi untuk menguatkan

usaha kerajinan songket di Sumatera Selatan adalah

sosialisasi berkelanjutan semua bank-bank syari‟ah dengan

merangkul semua pengrajin dan perajin songket tersebut.

Pada umumnya, para pengrajin dan perajin songket yang

berkeinginan mengembangkan usaha membutuhkan akses

mendapatkan bantuan modal dan bantuan pemasaran, bukan

subsidi bunga, dan bukan dana block grant. Karena itu,

intervensi yang diperlukan dari pemerintah adalah adanya

penjaminan bantuan modal dan pemasaran untuk

pengrajin-perajin songket khususnya, dan semua usaha

mikro dan kecil di Indonesia pada umumnya. Strategi ini

perlu ditegaskan, sebab bank adalah risk aversion, sehingga

tidak berminat memberikan kredit kepada usaha mikro dan

kecil yang memang memiliki default risk tinggi.

Dalam konstruks ini, bank-bank syari‟ah dapat

melakukan efisiensi berkeadilan dengan berpegang pada

konsep fiqh muamalah. Proses pemberdayaan usaha

songket melalui perbankan syariah perlu memperhatikan

beberapa hal antara lain: skim pendanaan, skim penyaluran,

dan skim restrukturisasi usaha songket bermasalah. Selain

menggunakan sumber dana yang telah ada, yakni sebagian

keuntungan BUMN, sumber dana pengelolaan juga dapat

diperoleh dari Badan/Lembaga Amil Zakat berupa dana

zakat, infaq, sedekah, wakaf sehingga dapat diperoleh

akumulasi dana yang lebih besar. Untuk pengelolaan secara

profesional, maka pemerintah harus memberikan

kesempatan kepada perbankan syariah untuk mengelola

dana tersebut di atas, baik pengumpulan maupun

penyalurannya. Hal ini penting, sebab walaupun bank

konvensional tidak serta merta identik dengan riba, namun

praktek kebanyakan bank konvensional digolongkan

432

sebagai transaksi riba.129 Hal ini sangat relevan jika

pemerintah hendak mengubah sistem pengelolaan dana

untuk usaha songket maupun usaha-usaha mikro dan usaha

kecil lainnya dengan sistem bagi hasil, karena perbankan

syariah merupakan satu-satunya bank yang memiliki skim

pembiayaan secara bagi hasil.

Penyaluran dana untuk UKM oleh perbankan syariah

dapat dilakukan dengan skim musharakah ataupun

mud}a>rabah. Kedua skim ini pada hakikatnya, adalah

penggabungan beberapa potensi dana dan profesionalisme

dalam sebuah usaha dengan perjanjian saling berbagi hasil

atas keuntungan yang akan diperoleh. Perbedaannya

terletak pada komposisi dananya saja. Dalam mud}a>rabah,

modal hanya berasal dari satu pihak, yaitu pihak bank

sebagai sahibul mal dengan penyertaan modal 100 persen,

sedangkan dalam musharakah penyertaan modal berasal

dari dua pihak atau lebih yang besarnya ditentukan diawal

kesepakatan secara bersama. Dalam pengertian lain bahwa

pada musharakah, pengrajin songket harus menyediakan

dana tertentu sebagai porsi modal usaha, sedangkan pada

skim mud}a>rabah pengrajin atau perajin songket tidak

perlu menyediakan modal. Kelebihan skim ini adalah tidak

mutlak diperlukannya jaminan dan sistem angsuran yang

disesuaikan dengan kinerja usaha.

Hal ini tentunya dapat menjawab kesulitan usaha

mikro dan usaha kecil terutama usaha songket dalam

berhubungan dengan bank, yakni jaminan. Pola

mud}a>rabah dan musharakah adalah pola investasi

langsung pada sektor riil, return pada sektor keuangan (bagi

hasil), dalam prinsip ajaran Islam, sangat ditentukan oleh

sektor riil. Hal ini berarti, keberadaan bank syariah harus

mampu memberikan kontribusi yang meningkatkan

129

Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah

(Jakarta: Zikrul Hakim, 2008).

433

pertumbuhan sektor riil, fungsi tersebut akan terwujud bila

bank syariah menggunakan akad profit and loss sharing

(mud}a>rabah dan musharakah) sebagai core productnya.

Di samping lebih adil dan tidak memberatkan, sistem

angsuran yang disesuaikan dengan kinerja usaha dapat

meningkatkan pendapatan pemerintah, jika kinerja usaha

usaha kerajinan songket maupun usaha mikro dan kecil

lainnya meningkat.130

Dalam perjalanannya porsi pembiayaan profit and

loss sharing pada bank syariah umumnya rendah karena

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya besarnya

resiko dalam pembiayaan bagi hasil, moral hazard dan

adverse selection, rendahnya total asset bank syariah yang

market share sebesar 1,77 persen dari perbankan nasional

menyebabkan bank syariah harus berhati-hati dalam

menyalurkan dananya ke nasabah. Faktor-faktor yang

menyebabkan pembiayaan bagi hasil kurang menarik bagi

bank syariah antara lain: Pertama, sumber dana bank

syariah yang sebagian besar berjangka pendek tidak dapat

digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya

berjangka panjang. Kedua, kebanyakan pengusaha yang

memilih pembiayaan bagi hasil adalah mereka yang

130

Dalam perjalanan usahanya, bank syariah tidak bisa

memberikan kontribusi yang maksimal untuk mendukung kemajuan

sektor riil, khususnya UMKM. Hal ini terjadi karena pembiayaan yang

diberikan di dominasi oleh pembiayaan non bagi hasil (murabahah dan

ijarah). Dalam statistik perbankan syariah bulan November 2007, porsi

produk untuk jenis pembiaayaan murabahah mencapai 58,93 persen dan

piutang istishna‟ mencapai 1,26 persen, sementara proporsi pembiayaan

musyarakah sebesar 16,06 persen dan pembiayaan mud}arabah sebesar

20,49 persen. Selain itu, perannya untuk memberdayakan perekonomian

ummat secara keseluruhan tidak berjalan dengan optimal, karena

pembiayaan masih fokus pada sektor jasa yang cenderung menggunakan

skema pembiayaan non-bagi hasil mencapai 31,16 persen, sedangkan

untuk sektor industri mencapai 4,94 persen, dan sektor pertanian

mencapai 2,40 persen.

434

berbisnis dengan risiko tinggi termasuk mereka yang baru

terjun ke dunia bisnis, Ketiga, banyak pengusaha yang

mempunyai dua pembukuan, pembukuan yang diberikan

kepada bank adalah yang tingkat keuntungannya kecil,

sehingga porsi keuntungan yang harus diberikan kepada

bank juga kecil, padahal pada pembukuan sebenarnya

pengusaha membukukan keuntungan besar.131

Mencermati pola bagi hasil yang didasari

kepercayaan antar pihak yang terlibat, maka dibutuhkan

proses pendampingan yang optimal antara lain pembinaan

aspek administrasi dan pengelolaan keuangan, pembinaan

aspek manajerial, dan pembentukan akses terhadap pasar

songket. Upaya untuk mengoptimalkan mud}a>rabah pada

bank syariah melalui berbagai langkah, antara lain adalah:

Pertama, kesinambungan dan transparansi informasi

terhadap usaha yang akan dijalankan. Informasi usaha dan

pasar adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga

dalam setiap usaha. Oleh karena itu, langkah ini bisa

dimaksimalkan melalui database yang aktual, rinci, dan

faktual, sambil terus mencari dan menemukan format usaha

yang sesuai dengan iklim usaha kerajinan songket. Kedua,

pengembangan usaha-usaha kerajinan songket yang dibina

langsung oleh bank syariah. Industri ini benar-benar milik

rakyat, prospektif, dan dikelola dengan amanah. Ketiga,

membuat aturan dan regulasi yang tepat, terstandarisasi, dan

sesuai dengan prinsip shari>‟ah.

Hal tersebut untuk menegaskan keyakinan kepada

masyarakat usaha songket bahwa bank syari‟ah lahir dari

antusias mayoritas umat Islam di kalangan bawah (grass

root). Salah satu strategi yang dapat dilakukan dengan pola

131

Ahmad Sumiyanto, Problem dan Solusi Transaksi Muharabah

(Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005); Muhammad, Permasalahan

Agency dalam Pembiayaan Mudarabah pada Bank Syariah di Indonesia,

Disertasi (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2005).

435

penerapan sistem bapak angkat dalam jasa bagi hasil. Yaitu

kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama (bank

syari‟ah) sebagai penyedia modal, pihak kedua

(pengrajin/perajin songket) sebagai pengelola yang

keduanya bergabung sebagai mitra usaha.132 Untuk dapat

menggabungkan dalam kemitraan diperlukan pendataan

dari bank syari‟ah bekerjasama dengan kementrian terkait

di provinsi Sumatera Selatan semua pengrajin dan perajin

songket yang aktif dan prospektif.

Hasil pendataan disampaikan kepada para pengrajin

dan perajin melalui proposal bantuan bapak angkat sistem

bagi hasil yang dilakukan pihak perbankan syari‟ah,

sekaligus sebagai upaya pendekatan dan sosialisasi konsep

muamalah dalam perbankan syari‟ah. Strategi selanjutnya,

memberikan kesempatan semua pengrajin dan perajin

songket untuk membuat proposal bantuan dana, dan

diserahkan kepada pihak bank syari‟ah yang ditindaklanjuti

lewat studi kelayakan ke tempat usaha yang sudah berjalan.

Pengrajin atau perajin yang layak dibantu dituangkan dalam

132

Hal ini penting dibangun, sebab data wawancara menunjukkan

bahwa para pengrajin/perajin songket belum banyak mengetahui pola

akad dalam dunia perbankan syari‟ah, bahkan ada kesan para pengrajin

masih menilai bahwa bank syari‟ah tidak membangun keadilan bagi

usaha mikro dan kecil. Seperti ungkapan dimana ketika mereka

mengikuti tabungan wadi‟ah mereka tidak mendapat imbalan, kecuali

bonus yang tidak ditetapkan dan berdasarkan kebijakan bank, Walaupun

hal tersebut sudah terbantahkan dengan konsep tabungan yang

dikembangkan oleh bank syari‟ah. sementara bank syari‟ah sangat over

hati-hati dalam memberikan bantuan dana pinjaman. Hasil wawancara

dengan responden baik dari pengrajin maupun perajin (antara 22

September-18 Oktober 2010. Dampak dari pola kehati-hatian tersebut

para pengrajin songket lebih menyukai sistem bunga rendah yang

ditawarkan oleh kemitraan BUMN, beberapa responden ditanyakan

sistem bagi hasil, mereka malah balik bertanya apa itu “bagi hasil”, bagi

kami ada bantuan modal, kami bekerja untuk menutupi pinjaman dan bisa

untuk hidup sehari-hari sudah cukup.

436

sebuah Memorandum of Understanding (MoU) atau

(qira>d) yang benar-benar dipahami oleh pengrajin/perajin

yang menjadi mitra.133 Untuk meningkatkan kemitraan yang

membangun keuntungan bersama hasil tenun songket dan

aksesoris yang sudah dibawah naungan bank syari‟ah dapat

dijual dan di pasarkan melalui jalur bank sebagai bapak

angkat lewat pengaturan strategi kelancaran sistem

penjualan produknya, termasuk juga bank syari‟ah dapat

memberikan pelatihan manajemen sederhana berbasis

shari>‟ah.

Salah satu penerapan strategi tersebut, akan

memberikan dampak kemitraan yang humanis dan

berkesinambungan. Termasuk juga dalam pembagian

keuntungan dengan memberikan penentuan besarnya nisbah

bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada

kemungkinan untuk rugi, besarnya rasio bagi hasil

berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, bagi

hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan.

Dalam hal terjadi kerugian akan ditanggung bersama oleh

kedua belah pihak, namun jumlah pembagian laba

meningkat sesuai dengan jumlah peningkatan jumlah

pendapatan.134 Penilaian motivasi dan semangat

pengembangan melalui beberapa hal berikut: Pertama,

pengrajin-perajin berorientasi pada kewirausahaan melalui

penilaian (1) kreatif dan inovatif; (2) menjaga perasaan; (3)

pekerja keras; (4) bertanggung jawab. Kedua, produksi

dengan menilai pada (1) penggunaan sarana dan prasarana

133

Penjelasan perjanjian mud}}}arabah (qira>d) dengan sistem

bagi hasil. Lihat Abdul Hamid Mahmud al-Ba‟ly, al-Madkha>l li al-

Fiqhi al Banu>k al-Isla>miyah (Cairo: al-Ma‟had al-Dauli li al-Bu>nuk

wa al-Iqtisha>di al-Isla>miah, 1983). 134

Muhammad Syafe‟I Antonio, Bank Syari‟ah: Suatu

Pengenalan Umum (Jakarta: Tazkia Institute-Bank Indonesia, 1999). 134

Murasa Sarkaniputra, Ruqyah Syar‟iyyah: Teori, Model, dan

Sistem Ekonomi (Cirebon: al-Ishlah dan STEI Bobos, 2009).

437

yang lebih baik; (2) kemudahan akses kerja, sarana dan

prasarana; (3) peningkatan dan pengembangan kemampuan

keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM); (4)

ketersediaan bahan baku yang berkualitas.

Ketiga, strategi pemasaran melalui penilaian seluruh

proses dari pembuatan, penawaran, dan harga distribusi

terbangun dalam nilai-nilai shari>‟ah. Keempat, informasi

keuangan melalui penilaian pedoman tata buku tunggal

penilaian dengan (1) kelengkapan laporan keuangan beserta

bukti pembukuan; (2) kelengkapan sumber dan penggunaan

dana. Kelima, kesadaran untuk membangun dan

memperluas jaringan kemitraan. Keenam, membuka

peluang untuk melakukan pendampingan melalui program-

program binaan usaha mikro dan usaha kecil; dan kesiapan

untuk melakukan transaksi dan penggunaan produk

perbankan syari‟ah dengan tetap membuka peluang

kemitraan dengan BUMN yang eksis membangun

kemitraan. Ketujuh, siap membantu institusi yang

berhubungan dengan penguatan kaderisasi penenun/perajin

songket.

Selanjutnya, penekanan terhadap konsep dan

penerapan strategis tidak bisa lepas dengan evaluasi

(controling) dari infrastruktur Sumber Daya Manusia.

Kegiatan analisis pekerjaan dalam organisasi pengrajin

songket merupakan hal yang sangat penting, karena

berbagai tindakan dalam pengelolaan Sumber Daya

Manusia tergantung pada informasi-informasi tentang

analisis pekerjaan para perajin songket dari para konsumen

dan pelanggan. Teori manajemen Sumber Daya Manusia

memberi petunjuk bahwa ada paling sedikit sepuluh

kegiatan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang

penyelenggaraannya dengan baik didasarkan pada informasi

yang berhasil dikumpulkan, yaitu: Pertama, informasi

analisis pekerjaan memberikan gambaran tentang tantangan

438

yang bersumber dari lingkungan yang mempengaruhi

pekerjaan para perajin songket. Salah satu implikasinya

ialah bidang pelatihan yang harus segera direncanakan dan

dilaksanakan, sehingga apabila ada permintaan

pengembangan desain songket, para perajin yang tadinya

melakukan pekerjaan tersebut langsung dibekali dengan

keterampilan lain, sehingga mereka tetap diberikan

kesempatan memberikan kontribusinya yang maksimum.

Kedua, menghilangkan persyaratan pekerjaan yang

sebenarnya tidak diperlukan karena didasarkan pada

pemikiran yang diskriminatif. Di masyarakat yang

menganut paham demokrasi dan tidak mengenal perlakuan

yang bersifat deskriminatif dalam bentuk apapun, hal ini

mungkin tidak menjadi masalah. Akan tetapi, para analis

pekerjaan tetap harus mewaspadai situasi organisasi agar

jangan sampai ada kebijaksanaan di bidang aktifitas

penenun yang bernada diskriminatif. Terutama dalam

merealisasikan upah yang diiming-imingkan kepada

perajin, yang akhirnya mendiskriditkan pengrajin lain yang

memiliki modal usaha minim. Ketiga, analisis pekerjaan

harus juga mampu menemukan unsur-unsur pekerjaan yang

mendorong atau menghambat mutu tenunan songket,

terutama dalam memberikan suasana yang menenangkan

para perajin songket dalam menenun. Sebab ketenangan

dan ketentraman hati para penenun songket sangat

berdampak dari hasil tenunan perajin.

Keempat, merencanakan ketenagakerjaan untuk masa

depan melalui analisis pekerjaan harus dapat diperoleh

gambaran tentang kemampuan para perajin songket yang

ada sekarang, arah dan kecenderungan perubahan dimasa

depan yang dikaitkan dengan dampaknya kaderisasi

penenun yang cenderung mulai kurang diminati generasi

muda. Kelima, analisis pekerjaan harus mampu menilai

secara tepat kader penenun, sehingga ketika diperlukan

439

penenun yang baru maka dengan segera dilakukan realisasi

dan peradaptasian dengan aktifitas penenun songket

lainnya. Keenam. analisis pekerjaan sangat membantu

dalam menentukan kebijaksanaan dan program pelatihan,

program pelatihan yang bersifat praktis dalam arti kata

berkaitan langsung dengan tugas tenun songket tetap

diperlukan, mengingat bahwa pengetahuan atau

keterampilan yang diperoleh di lembaga pendidikan formal

itu masih bersifat teoritikal. Ketujuh, menyusun rencana

pengembangan potensi para perajin. Pengembangan harus

mempunyai dua sasaran sekaligus, yaitu satu pihak agar

para perajin semakin mampu memberikan kontribusi, dan di

lain pihak agar mutu kekaryaan di bidang tenun songket

semakin meningkat, yang pada giliranya memungkinkan

para perajin yang menekuni dunia tenun songket dapat

memenuhi berbagai jenis kebutuhan.

Kesembilan, informasi analisis pekerjaan sangat

penting pula arti dan perannya dalam pemberian tugas

menenun agar benar-benar sesuai dengan pengetahuan,

keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya. Kesepuluh,

informasi tentang analisis pekerjaan juga sangat penting

artinya dalam merumuskan, dan menentukan system, serta

tingkat imbalan yang adil dan tepat. Segi keadilan penting

mendapat perhatian, sebab perbedaan persepsi antara

manajemen dapat para pekerjaan tentang keadilan dalam

pemberian upah dapat merupakan salah satu sumber konflik

yang harus di atasi. Secara umum para perajin tenun

songket menggunakan tiga “alat” pembanding, yaitu: (1)

diri sendiri berdasarkan harapan-harapan; (2) diri sendiri

dengan orang lain dalam lingkup usaha; (3) diri sendiri

dengan orang lain di luar lingkup usaha.

Upaya mendapatkan informasi mengenai semua hal

tersebut disusun suatu kuesioner yang disusun untuk

kepentingan pengumpulan informasi tentang pekerjaan

440

mengandung paling sedikit lima hal, yaitu: (1) status

informasi yang dimiliki pengrajin dikaitkan dengan

pekerjaan perajin yang diidentifikasikan lewat pernyataan

konsumen; (2) tugas dan tanggung jawab yang dibangun

para perajin; (3) karakteristik insani; (4) kondisi kerja; (5)

standar prestasi kerja. Dalam menilai usaha menggunakan

dua sudut pandang yaitu shari>‟at (dunia) dan hakikat

(ukhrawi). Bagi pelaku ekonomi yang menggunakan dua

sudut pandang dalam menilai hasil sangat penting, karena

dalam dunia usaha untung dan rugi dalam kaca mata materi

pasti terjadi, sehingga ketika hasil usaha dianggap rugi

sekalipun ia masih punya harapan besar dan panjang,

karena masih ada keuntungan yang bersifat ukhrawi (Q.S

Fa>t}ir, [35]: 29).

Islam adalah ajaran rasional dan senantiasa mengajak

kepada umat manusia untuk memberdayakan potensi akal

termasuk dalam tindakan ekonomi, setiap kegiatan ekonomi

harus bersipat logis dan rasional tidak berdasarkan emosinal

semata. Evaluasi dilakukan dengan rancangan yang tepat,

ketelitian dan perhitungan yang akurat. Bagi muslim dalam

berekonomi tentu harus punya managemen yang kokoh,

planning yang terarah, tindakan dan perhitungan ekonomi

yang cermat dan akurat, yang semua itu menjadi indikator

pada profesionalime ekonomi. Sehingga, dalam menilai

beberapa langkah menjawab evaluasi dengan indikator

pertanyaan: (1) bagaimana kesiapan Sumber Daya Manusia

untuk mencapai hasil yang diinginkan [fungsi sebagai

F(Pi)]; (2) bagaimana manusia yang tepat dengan

keterampilan tepat pada tempat yang tepat dan biaya yang

tepat (proses sebagai F (Q); (3) kebutuhan Sumber Daya

Manusia (F). Serta kemampuan beradaptasi dengan

perubahan untuk memelihara manusia yang siap terhadap

tantangan berikutnya (hasil usaha sebagai fungsi f (R).

441

Dengan demikian dapat diilustrasikan F(R)=F (Pi) + F (Q)

+ F (C ).135

Dari berbagai sub kajian, pada dasarnya berorientasi

pada efisiensi berkeadilan pada nilai-nilai sistem ekonomi

Islam baik aspek produksi, maupun aspek distribusi dengan

semua unsur manajemen didalamnya. Tumbuh dan

diakuinya manajemen sebagai suatu cabang ilmu

pengetahuan, antara lain ditandai oleh lahirnya apa yang

sekarang dikenal dengan istilah “gerakan manajemen

ilmiah” atau “gerakan efisiensi” dengan pendekatan

mekanistik. Begitu pentingnya hasil studi tersebut, sehingga

sering dipandang sebagai dasar rekayasa industrial yang

banyak digunakan hingga sekarang ini. Pendekatan

mekanistik bermanfaat dalam rancang bangun pekerjaan

yang sifatnya spesialistik dan repetitif.

Pendekatan tersebut memberikan dorongan bagi

para pekerja/karyawan/perajin untuk berusaha

menghasilkan buah pekerjaan semaksimal mungkin. Hal

kedua yang merupakan unsur organisasional dalam rancang

bangun pekerjaan adalah arus pekerjaan. Bentuk barang

atau jasa yang dihasilkan memberi petunjuk tentang urutan

dan keseimbangan antara berbagai jenis pekerjaan

sedemikian rupa, sehingga proses produksinya berlangsung

dengan efisien. Hal ketiga yang penting mendapat perhatian

menyangkut kebiasaan-kebiasaan dalam aktifitas kerajinan

songket dan keinginan manajemen untuk meningkatkan

produktivitas kerja organisasi, tradisi dan kesepakatan

bersama yang selalu diperhatikan. Jika akan terjadi

perubahan kebijakan menyangkut persoalan kemanusiaan,

sebaiknya para perajin diikutsertakan dalam memikirkan,

dan memutuskan perubahan yang akan terjadi.

135

Marwan Ja'far, Infrastruktur Pro Rakyat: Strategi Investasi

Infrastruktur Indonesia Abad 21 (Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa,

2007).

442

Selanjutnya, unsur lingkungan suatu kenyataan yang

tidak dapat disangkal adalah bahwa apa yang mungkin, dan

tidak mungkin dilakukan oleh suatu usaha kerajinan

songket ditentukan pula oleh kondisi lingkungan, dengan

mana setiap usaha pasti berinteraksi. Corak pengembangan

penting untuk ditegaskan, sebab secara umum songket

merupakan salah satu pusaka budaya Indonesia yang

tergabung dalam pusaka tangible (bendawi) dan non

intangible (non bendawi)136. Pelestarian budaya bukan

hanya yang berhubungan dengan masa lalu, namun justru

membangun masa depan yang menyinambungkan berbagai

potensi masa lalu dengan berbagai perkembangan zaman

yang terseleksi. Kesinambungan yang menerima perubahan

merupakan konsep utama pelestarian. Tujuannya adalah

untuk memelihara sumber budaya dan identitas suatu

lingkungan pusaka, dan membangun aspek tertentu untuk

memenuhi kebutuhan masa depan tanpa merusak, serta

menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik.

Usaha songket salah satu usaha ekonomi kerakyatan

memerlukan corak baku yang dapat dinilai tidak hanya

aspek kreatifitas budaya daerah yang memerlukan

pelestarian, namun juga dituntut untuk mampu merefleksi

nilai-nilai efisiensi berkeadilan dalam proses usaha.

Sehingga, kreatifitas usaha tenun songket menjadi salah

satu produk yang bisa meningkatkan ekonomi keluarga.

Untuk membangun corak pengembangan usaha songket

diawali dengan melakukan menilai faktor pendukung dan

penghambat usaha tenun songket. Aspek pendukung

terletak pada efisiensi berkeadilan pada nilai, yaitu:

Pertama, modal sebagai alat mengukur suatu sumber daya,

136

Pusaka tangible (bendawi) memperlihatkan bahwa songket

adalah hasil tenunan tangan kreatif tradisional yang terlestarikan, dan non

intangible (non bendawi) yang mengarah pada semua kreatifitas,

hingga hasil tenun songket menjadi bagian proses adat.

443

termasuk didalamnya digunakan sebagai pengukur potensi

manusia dengan cara menilai pengetahuan, keterampilan

dan sifat kognitif yang lain, yang kemudian didekati dengan

nilai uang dan direalisasikan dalam bentuk gaji atau upah

kerja yang berkeadilan.

Kedua, alat dan bahan baku, yang merupakan salah

satu faktor pendukung dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan keluarga terkait dengan kegiatan pertenunan,

yang dilakukan baik secara perseorangan maupun dalam

kelompok-kelompok sentra. Dengan tersedianya alat, maka

dapat terjadi kegiatan produksi barang, sehingga

menghasilkan keuntungan. Ketiga, waktu produksi yang

tercukupi dalam menenun tanpa terganggu oleh kegiatan

rumah tangga lainnya, sehingga dalam memproduksi barang

ini dapat diperoleh hasil maksimal dan berdaya saing.

Keempat, ketrampilan sebagai syarat utama dalam

melakukan kegiatan produksi. Ketrampilan ini pada

akhirnya akan berhubungan erat dengan sumber daya

penenun dan kualitas hasil dalam bentuk kain songket yang

dibuat. Kelima, tersedianya cukup ruang untuk melakukan

kegiatan produksi. Dimana alat-alat produksi dapat

ditempatkan secara efektif, sehingga mendukung

kelancaran kegiatan produksi itu sendiri.

Sementara faktor penghambat yang ada diantaranya,

Pertama, keterbatasan modal usaha untuk melakukan

kegiatan produksi, berakibat pada kurangnya upah yang

diperoleh dari hasil bekerja sebagai perajin tenun songket.

Kedua, terjadinya tumpang tindih antara waktu untuk

bekerja dan memproduksi barang dengan waktu untuk

mengurus urusan rumah tangga. Ketiga, peta wilayah

pemasaran yang tidak jelas. Hal ini akan mempersulit

perluasan dan pengembangan usaha. Ketidakjelasan peta

pemasaran memberikan dampak menurunnya produksi, dan

444

lesunya keinginan perajin maupun pengrajin untuk

melakukan aktifitas pertenunan

Dari berbagai pendukung dan penghambat dijadikan

dasar untuk membentuk corak pengembangan yang mampu

mengangkat kreatifitas tenun songket. Jika tidak, akan

terjadi kemandekan dalam dunia pertenunan songket, sebab

penenun setiap tahun akan berkurang karena usia. Karena

itu, diperlukan corak pengembangan usaha songket berbasis

penguatan. Pada aspek uang dijadikan sebagai sebuah

gerakan produktif, terutama ketika sudah mendapatkan

bantuan modal usaha, bantuan pemasaran tenun songket

yang prospektif. Selanjutnya, dibangun corak

pengembangan usaha songket dalam term efisiensi

berkeadilan yang terletak pada tiga ciri, yaitu: Pertama,

kafa>‟ah, yaitu adanya keahlian dan kecakapan dalam

menenun yang terus dilestarikan melalui kaderisasi

penenun. muamalah dan ibadah.

Kedua, himmatul „amal, yaitu selalu berkreasi

dengan semangat dan etos kerja yang bertanggung jawab

atas kelestarian tenun songket dalam berbagai tujuan, sebab

sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya diantara

perempuan penenun, selain bekerja sendiri, ada yang

menjadi tenaga kerja lepas dari para pengrajin pertenunan

(house based worked) dari kalangan perempuan yang sudah

menikah, karena mereka bisa bekerja sambil melakukan

tugas-tugas domestik.

Ketiga, amanah, yakni terpercaya dan bertanggung

jawab dalam menjalankan aktifitas tenun tanpa ada merasa

keterpaksaan. Dengan corak demikian, akan memberikan

pembentukan citra adalah perkembangan gambaran dalam

pikiran berdasarkan beberapa kesan yang dipilih pelbagai

informasi.

Pembentukan corak usaha dalam pencitraan bagi satu

daerah di Indonesia di era otonomi ini, memang sesuatu

445

yang perlu dilakukan, terutama untuk memberikan daya

tarik di dunia pariwisata. Seperti Bali dikenal dengan pulau

dewata dan pariwisata, Padang dikenal sebagai bandar

gadang dan “masakan”, Yogyakarta dikenal sebagai bandar

gudeg dan bandar pelajar, Malang dikenal dengan bandar

apel, Aceh dikenal dengan sebutan serambi Makkah,

Sulawesi dikenal dengan budaya bugisnya, dan Palembang

dikenal sebagai bandar songket dan jembatan musi.137

Aspek yang paling penting dalam membangun corak satu

usaha adalah nilai-nilai agama yang hidup dan berkembang

di dalam aktifitas dan proses satu usaha.

Berbagai masalah terjadi pada usaha songket

Palembang tetap memerlukan corak pengembangan usaha

songket Palembang, tidak bisa lepas dari sejarah songket itu

sendiri yang memiliki nilai-nilai keagamaan yang kuat.

Dalam bertenun para perajin memiliki jiwa yang tenang,

sepenuh hati serta membangun corak-corak bernuasa

agama, dan nilai ini menjadi dasar corak pengembangan

usaha songket Palembang. Di dalam aktifitas tersebut

137

Pembentukan citra bandar, tidak dapat hanya sekadar

ungkapan semata, namun memerlukan motivasi dan usaha kerja keras

menciptakan hal tersebut. Sebagai usaha mengembangkan nilai bandar

dapat dilakukan dengan tiga citra, yaitu citra organik, citra ciptaan, dan

citra tujuan. Citra organik adalah citra yang didasarkan pada informasi

yang diperoleh dari sumber-sumber di luar daerah, seperti media umum

(laporan, majalah, buku), pendidikan (mata pelajaran sejarah daerah), dan

beberapa pendapat para pakar mengenai pengembangan bandar. Citra

ciptaan dipakai untuk mengembangkan eksistensi bandar yang

diharapkan melalui media promosi. Berbagai bentuk model promosi yang

dapat dipakai, berupa promosi dalaman di kalangan masyarakat daerah,

dan promosi luaran melalui kegiatan antar daerah, seperti contoh

pengadaan pameran, pembuatan jalur-jalur sebagai wadah pengembangan

bandar, pelaksanaan acara atau kegiatan nasional dengan membuat slogan

pembentukan baru, dan sebagainya. Sedangkan citra tujuan, setelah dua

citra sebelumnya dilaksanakan, maka langkah akhir adalah membentuk

kemudahan bandar yang mengarah pada citra bandar.

446

perajin tenun songket dibutuhkan keseimbangan antara doa

dan kerja yang selaras dalam dimensi waktu, ruang dan

energi. Hubungan penenun dengan alat-alat tenun, dan

hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungan

sekitar memiliki arti yang mendalam yang masuk dalam

kesatuan-Nya.138

Dengan demikian, dalam pengembangan usaha

songket berdasarkan alur studi ini maka Pertama, dalam

pendayagunaan kapital usaha songket Palembang dengan

melakukan kemitraan dengan BUMN atau institusi

pemerintah maupun perbankan syari‟ah untuk mendapatkan

modal usaha, sehingga terjadi keseimbangan antara modal

usaha dengan ketrampilan untuk mendapatkan bantuan

modal usaha, maka pengrajin-perajin songket memerlukan

transparansi usaha lewat laporan keuangan yang dibuat

sesuai dengan standar akuntansi, ditambah dengan amanah

dalam menjalankan usaha. Dapat juga dengan membangun

Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang benar, jujur,

membangun kebersamaan. Sehubungan dengan tempat

usaha diupayakan untuk ditata, sehingga tidak terkesan

kumuh yang menyebabkan keengganan pelanggan untuk

melihat para perajin menenun yang menjadi daya tarik

aktifitas usaha songket Palembang. Alat atau sarana untuk

melakukan proses produksi usaha songket tidak sekedar

menghasilkan alat pemuas kebutuhan manusia, namun

memberikan keuntungan sesuai dengan tingkat usaha yang

dikerjakan.

Kedua, dari aspek hak dan kewajiban. Meninggalkan

sikap „eksploitasi‟ pemberi kerja baik seorang perantara

ataupun pengrajin pemilik modal terhadap sentra-sentra

perajin tenun yang rata-rata perempuan. Rumah pengrajin

maupun perajin songket berorientasi bukan hanya tempat

138

Murasa Sarkaniputra, Ruqyah Syar‟iyyah: Teori, Model, dan

Sistem Ekonomi.

447

proses produksi, tetapi telah berubah menjadi pabrik mini

karena berpindahnya gudang bahan baku dan semua sarana

yang berkenaan dengan proses pembuatan kain songket.

Kesamaan dalam menerima bantuan, dan tidak

memarginalkan para perajin yang tidak terakses. Untuk itu,

intansi yang terkait dengan usaha mikro dan kecil memiliki

peta usaha yang dapat menilai wilayah-wilayah usaha yang

memerlukan bantuan modal usaha, dan bantuan-bantuan

lain yang seiring dengan peningkatan usaha. Antara

pengrajin, perajin, maupun pemberi upah pembuatan

songket dari para pedagang sama-sama memahami

eksistensi manusia yang kesemuanya bertujuan untuk

mencukupi kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan,

pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi,

serta memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama

yang mengancam kehidupannya.

Ketiga, dalam pengembangan sumber daya penenun

songket memerlukan strategi tepat guna yang tidak sekedar

untuk meningkatkan kuantitas penenun, membangun sikap

gotong royong yang memiliki nilai-nilai eknomi Islam dan

ekonomi kerakyatan. Melakukan pekerjaan sendiri-sendiri

untuk mendapatkan pengembangan sumber daya perajin

dan melupakan semangat berbagi informasi, berbagi

pengalaman yang semestinya terkandung dalam gotong

royong. Perajin songket bukan sekedar faktor produksi

yang dipergunakan dalam proses produksi untuk

menghasilkan tenunan songket. Pengembangan efisiensi

kerja tidak bisa pula dipisahkan dengan Sumber Daya

Manusia (SDM) dan aktifitas pasar. Keempat, kebebasan

berusaha dimaknai usaha dan kerja yang tidak bebas nilai.

Untuk mendapatkan simpati pasar, maka pengrajin dan

perajin songket menjadi produk usaha yang dibuat menjadi

khazanah budaya lokal yang berdaya saing global. Pada

akhirnya, dalam kemitraan terbangun dalam nilai-nilai

448

kebersamaan dengan berbagai etika dan moral seperti

dijelaskan sebelumnya.

F. Rekonstruksi Pengembangan Usaha

Dari berbagai kajian yang dijelaskan dalam bab dan

sub-bab studi ini memperlihatkan bahwa efisiensi

berkeadilan juga memerlukan jaminan sosial. Tataran

normatif keadilan menjadi tidak berarti, manakala masih

terjadi ketimpangan sosial, dan tidak terwujud

keseimbangan ekonomi. Salah satu wujud yang menggeser

nilai-nilai efisiensi berkeadilan adalah pemberlakuan

prinsip ribawi untuk usaha mikro dan usaha kecil, seperti

dijelaskan dalam olah data penelitian pada bab sebelumnya.

Dari sini, memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi hanya

berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, sementara

kebutuhan bangsa tidak hanya terdiri dari kebutuhan

ekonomi materil saja, tetapi juga kebutuhan sosial dan etik.

Penggambaran berdasarkan kasus dialurkan sebagai

berikut: Pertama, Pancasila, UUD 1945, UU bidang

perekonomian, dan peraturan pemerintah bidang

perekonomian diarahkan menuju konsep efisiensi

berkeadilan dengan indikator yang dibangun dalam studi

ini.

Kedua, unit usaha songket yang terdiri dari

pengrajin, perajin dan distributor songket yang diakumulasi

dari hasil observasi dan pendalaman wawancara, yaitu: (1)

amanah untuk tetap melestarikan budaya bangsa Indonesia;

(2) profit oriented (orientasi keuntungan) dan benefit

oriented (orientasi pelayanan); (3) kreatifitas dalam proses;

(4) manajemen keluarga; (5) kebersamaan semu; (6)

manajemen berbasis; (7) bantuan usaha percepatan

produktivitas dengan kemanusiaan berdasarkan kebijakan

pribadi; (8) bantuan (modal dan pemasaran) belum merata.

Dari realitas tersebut, memperlihatkan nilai-nilai

yang tidak terlihat dalam kebersamaan sosial, keselarasan,

449

jaminan sosial, jaringan kemitraan dalam termin

kegotongroyongan sosial. Ini artinya, jika ditarik ke dalam

wilayah yang lebih luas, maka nilai-nilai sosial sebagai

sebuah kesatuan dalam keadilan seperti tertuang dalam

perundang-undangan belum menyatu. Karena itu, diperlukan

satu kesatuan kalimat yang mampu dikembangkan secara

selaras, yaitu efisiensi berkeadilan sosial. Dalam wilayah alur

konstitusi di Indonesia sudah ditegaskan dengan jelas istilah

keadilan sosial, yaitu dalam tataran konstitusi disebutkan

dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang

berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: ketuhanan

yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,

persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta

dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia.139 Kemudian … Maka demi ini kami

menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam

negara yang berbentuk republik federasi, berdasarkan

pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan,

kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.140 ... Maka

demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu

Piagam negara yang berbentuk republik-kesatuan,

berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa,

perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan

sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan,

perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan

Negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat

sempurna.141

Banyak pengertian keadilan sosial yang dapat

dipahami memelihara hak-hak individu dan memberikan

139

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. 140

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949). 141

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (1950).

450

hak-hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.142

Artinya, produktifitas berkeadilan yang menitikberatkan

peranan uang (capital centered development) sebagai

pembangunan sosial yang dilaksanakan melalui proses

humanisasi (people centered development) dengan

pemberdayaan masyarakat sebagai kuncinya, sehingga

pertumbuhan ekonomi yang dicapai akan menjadi

“pelayan” bagi pemenuhan berbagai aspek kebutuhan

masyarakat secara berkeadilan. Penguatan kata kunci pada

konsep keadilan sosial sebagai dasar penting bahwa

pembangunan yang dilaksanakan bukan sekedar dinilai

dari pertumbuhan ekonominya tinggi, yang pada

gilirannya akan memberikan efek tetesan ke bawah (trickle

down effect), dan dirasakan oleh semua strata masyarakat

tanpa kecuali. Hal ini seiring dengan konsep amandemen

pasal 33 UUD 1945. Disamping itu manusia adalah

makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri

dalam memenuhi segala kebutuhannya. Inilah salah satu

alasan Allah menciptakan manusia dalam beragam warna

kulit dan bahasa, suku dan ras, agar tercipta sebuah

kebersamaan dan keharmonisan di antara manusia. Dengan

manusia saling memenuhi kebutuhan masing-masing, maka

142

Berbagai pengertian yang ditemukan diantara Sayyid Quṭb, al-

„Ada>latu al-Ijtima>iyyah fi> al-Isla>m (Beirut: Dār al-Shurūq, 1975);

Bernice Q Madison, the Meaning of Social Policy. (London: Croom

Helm, 1980); Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban yang Adil:

Problematik Filsafat Hukum (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,

1999); Andang L. Binawan dan A. Prasetyantoko, Keadilan Sosial:

Upaya Mencari Makna Kesejahteraaan Bersama di Indonesia (Jakarta:

Kompas, 2004); Bur Rasuanto, Keadillan Sosial: Pandangan

Deontologis Rawls dan Habermas (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

2005); Khalil Abdul Maksu>d Abdul Hami>d, al-Khidmatu al-

Ijtima>iyyah wa al-Huqu>q al-Insa>ni (www.kotobarabia.com); David

Harvey, Social Justice and the City (USA: University of Georgia Press,

2009).

451

kebersamaan dan saling ketergantunganpun tercipta, dan ini

merupakan kedilan Allah yang Maha Adil.

Keadilan sosial pada dasarnya merupakan konsep yang

multidimensi. Terdapat keadilan sosial yang menekankan

aspek regional, ras, gender, dan antar golongan. Dalam

teoritisasi studi ini diarahkan hanya pada kesenjangan zona

ekonomi pada usaha mikro dan usaha kecil untuk perwujudan

tujuan pembangunan sosial. Nilai-nilai dalam teori efisiensi

dan efisiensi berkeadilan sosial memaknai pembangunan

sebagai usaha produktifitas pemenuhan dasar minimum

melalui peningkatan produksi dan penguatan distribusi.143

Todaro menyimpulkan bahwa tiga makna dan tujuan

pembangunan adalah subsisten atau pemenuhan kebutuhan

dasar, penegakan harga diri, dan kebebasan untuk bertindak

namun tidak bebas nilai. Sama halnya, konsep ekonomi

Islam yang memaknai pembangunan sebagai upaya

membangun masyarakat untuk kesejahteraan umat manusia

dalam memelihara lima mas}lahat berdasarkan aturan

shari‟ah. Sen bahkan mendefinisikan pembangunan sebagai

sebuah kebebasan (development as freedom) dengan

mensyaratkan ”protective security”, yaitu sebuah jaminan

bagi kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan

dari gerak utama pembangunan untuk tetap dapat hidup

nyaman. Pengambil kebijakan tidak hanya

bertanggungjawab memberikan segala fasilitas-fasilitas

publik untuk kebutuhan dasar, tetapi juga menjamin tidak

adanya pelanggaran hak bagi kelompok tersebut untuk

143

Prabhat Ranjan Sarkar, Proutist Economics: Discourses on

Economic Liberation (India: Ananda Marga Publications, 1991). Lihat

juga Jenna Allard et.al., Solidarity Economy: Building Alternatives for

People and Planet; Papers and Reports from the U.S. Social Forum 2007

(Chicago : ChangeMaker Publications, 2008).

452

berpartisipasi dalam seluruh aktivitas kehidupan, termasuk

dalam penentuan kebijakan atas dirinya.144

Pembangunan tidak saja harus menghasilkan “nilai-

nilai ekonomi” tetapi juga nilai-tambah sosial-kultural.

Artinya, pembangunan adalah proses humanisasi, proses

ditingkatkannya harkat-martabat, dengan kualitas hidupnya

yang mampu memahami betapa pentingnya meraih suatu

kecerdasan hidup.145 Dari aspek tersebut, maka efisiensi

keadilan sosial akan membangun asumsi bahwa kreatifitas

usaha mikro dan usaha kecil atau kreatifitas lokal adalah

titik tolak dari segala aktivitas pembangunan. Untuk itu,

diperlukan kebersamaan dan membangun kegotong-

royongan dalam meningkatkan kesadaran berorganisasi

masyarakat lokal, dan kemampuan dalam mengelola

manajemen usaha yang lebih produktif dan bersama-sama

dalam kemitraan.

Sebagai sebuah strategi bisnis yang dilakukan oleh

dua pihak atau lebih dalam jangka waktu manfaat bersama

ataupun keuntungan bersama tertentu untuk meraih sesuatu

sesuai prinsip saling membutuhkan, dan saling mengisi

sesuai kesepakatan yang muncul (mutual). Kemitraan yang

ingin diwujudkan dengan misi utamanya adalah membantu

memecahkan masalah ketimpangan dalam kesempatan

berusaha, ketimpangan pendapatan, ketimpangan antar

wilayah, ketimpangan kota dan desa. Kemitraan yang

dibangun atas landasan saling membutuhkan, saling

menguntungkan, dan saling memperkuat dengan fungsi

dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan, dan

proporsi yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang

144

Amartya Sen, Development as Freedom (London: Oxford

University Press, 1999). 145

Sri-Edi Swasono, Kelengahan Kultural dalam Pemikiran

Ekonomi, Pancasila Pasal 33 UUD 1945, Koperasi, Entrepreneurship-

Kooperatif.

453

terlibat dalam kemitraan tersebut. Hal itu juga lebih

menguatkan partisifasi politik yang pro-rakyat yang

berkelanjutan.

Pada alur ini, maka usaha mikro dan usaha kecil

tidak sekedar diperhatikan ketika perekonomian sedang

kesulitan, namun sudah menjadi kerjasama untuk

meningkatkan pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil,

serta tidak terkecuali koperasi sebagai soko kedua tersebut.

Penguatan teori efisiensi berkeadilan sosial juga

memberikan akses untuk lebih menekankan arti kemitraan

dalam kegotongroyongan untuk meningkatkan taraf

kehidupan semua strata masyarakat secara proporsional dan

profesional. Keadilan sosial bertujuan memberikan dasar-

dasar bagi kerja sama sosial masyarakat bangsa pluralistik

modern.

Berbeda dari masyarakat tradisional, mereka

berpendapat masyarakat modern tak terelakkan menjadi

masyarakat pluralistik dengan kepentingan dan anutan nilai

hidup berbeda-beda, bahkan mungkin bertentangan.

Bagaimanapun pengaturan masyarakat pluralistik modern

itu tidak boleh didasarkan atas suatu anutan nilai hidup

tertentu, melainkan haruslah dikendalikan oleh prinsip yang

menjamin dan mengekspresikan kepentingan bersama.

Sebagaimana tercermin sejak terbitnya Peraturan

Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 tentang tata cara

pembinaan dan pengawasan perusahaan jawatan,

perusahaan umum dan perusahaan perseroan, kemudian

Keputusan Menteri Keuangan Nomor

1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 tentang

pedoman pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan

koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara yang

kemudian dikenal dengan program Pagelkop yang

kemudian pada tahun 1994, program tersebut diubah

menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Program

454

PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni tentang Pedoman

Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan

dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara.146

Selanjutnya, ditetapkan dari Keputusan Menteri

Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina

BUMN Nomor. Kep-216/M-PBUMN/1999 Tanggal 28

September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan BUMN. Kemudian adanya Keputusan Menteri

BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 Tanggal 17 Juni 2003

tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil

dan Program Bina Lingkungan, pada akhirnya Peraturan

Menteri Negera BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tanggal

27 April 2007 tentang program kemitraan BUMN dengan

Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Terakhir,

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah. Dari semua peraturan yang ada akan

semakin berdaya guna manakala saling terjadi keterkaitan

antara pemerintah, BUMN dan masyarakat termasuk

didalamnya usaha-usaha mikro, kecil dalam membangun

efisiensi berkeadilan sosial.

Efisiensi berkeadilan sosial menjadi bagian konsep

ekonomi kerakyatan yang memperlihatkan demokrasi

ekonomi, bermoralitas nondiskriminatori, noneksploitatori,

anti monopoli pada penguasaan aset produktif yang

berlandaskan etika suci (berketuhanan), berkeadilan sosial

(emansipatori ekonomi) yang mengutamakan kerjasama

(berasas kebersamaan dan kekeluargaan [ukhuwah]), dan

sekaligus anti firqah (tidak fair).

Dalam sudut pandang Swasono, demokrasi ekonomi

Indonesia tidak harus sepenuhnya diartikan sebagai

146

Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa dana pembinaan

disediakan dari penyisihan sebagian laba sebesar 1%-5% dari laba setelah

pajak.

455

berlakunya prinsip equal treatment secara mutlak.147

Demokrasi ekonomi Indonesia bercita-cita mewujudkan

keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (social justice,

fairness, equity, equality) sehingga menyandang pemihakan

(parsialisme, spesial vapor) terhadap yang lemah, yang

miskin, dan yang terbelakang untuk mendapatkan perhatian

dan perlakuan khusus ke arah pemberdayaan. Disinilah titik

tolak untuk menegaskan bahwa efisiensi ekonomi

berdimensi kepentingan sosial.148 Demokrasi ekonomi

berarti produktifitas keseluruhan masyarakat menyatu

dalam partisifasi dan emansipasi ekonomi. Berdasarkan

teoritisasi yang ada, maka penegasan efisiensi berkeadilan

sosial menjadi penting sebagai sukma pasal 33 UUD 1945

sekaligus penekanan atas asas individualisme149 yang

mengabaikan kebersamaan, terutama dalam penegasan pada

aspek kemitraan sebagaimana digambarkan usaha songket

Palembang.

Penegasan tersebut juga menguatkan eksistensi

paham kebersamaan dan asas kekeluargaan untuk

kepentingan masyarakat. Dalam arti, bahwa negara

merupakan wujud sosial, bukan merupakan suatu

kesepakatan individualistik, bukan pula konstrak sosial,

147

Sri-Edi Sawasono, “Ekonomi Islam dalam Pancasila”, Paper

the Indonesian of Islamic Economist DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam

(IAEI) Bekerjasama dengan Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah

Palembang, International On Islamic Economics On Global Cricis”,

Agustus 2009. 148

Sri-Edi Swasono, tentang Demokrasi Ekonomi dan Pasal 33

UUD 1945 (Jakarta: BAPPENAS, 2008). 149

Konsep Individualisme dialurkan sebagaimana ditafsirkan oleh

Sri Edi Swasono merupakan individu-individu dengan paham perfect

individual liberty dan self interest berkedudukan utama, bersepakat

membentuk masyarakat (society) melalui suatu kontak sosial (social

contract atau vertrag). Bukan Individualisme yang berdasar liberalisme

melalui proses panjang yang kemudian membentukkan kapitalisme, Sri-

Edi Sawasono, “Ekonomi Islam dalam Pancasila”.

456

sehingga kepentingan masyarakat yang diutamakan

terkhusus pada wilayah usaha mikro dan usaha kecil.

Pandangan pada efisiensi berkeadilan sosial pada hak-hak

produksi dibatasi dimensi sosial. Pada saat satu usaha yang

masuk dalam zona bangkrut, maka kluster usaha yang sama

melakukan langkah memberi solusi penguatan usaha

tersebut dengan memberikan bantuan arah perbaikan,

sementara sektor lain (pemerintah dan BUMN) memberikan

solusi produktif. Disini, usaha mikro dan kecil mendapatkan

garansi sosial.

Selanjutnya, dalam nilai filosofis dari konsep

efisiensi berkeadilan bukanlah dimaknai kesamaan dalam

sejahtera, namun memberi kesempatan kepada setiap orang

yang memiliki kemauan berusaha diberi kesempatan untuk

merealisasikan kemamuan diri untuk berusaha. Disinilah

peran pemerintah untuk menjadi mediasi memberikan jalan

tersebut. Efisiensi berkeadilan sosial juga dapat dipahami,

Pertama, kepuasaan dan bisnis usaha songket harus diukur

dengan standar yang lebih manusia. Uang sering digunakan

untuk menjadi indikator kesejahteraan, tetapi masalahnya

uang tidak mampu menjelaskan kualitas hidup. Bisa jadi

seorang pengrajin mendapatkan pendapatan berkali-kali

lipat dari sebelumnya karena mendapat orderan atau

keikutsertaan dalam pameran, namun mendzolimi usaha

songket lain, atau melakukan spekulasi dengan

menghancurkan usaha lain yang pada akhirnya merusak

tatanan kluster usaha tersebut, atau lebih luas merusak

tatanan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, tidak ada

artinya sejahtera jika merusak kesejahteraan masyarakat

secara umum, dan satu usaha secara khusus.

Kedua, apabila standar kepuasan diukur menurut

standar yang lebih manusiawi, standar tersebut harus bisa

menjelaskan kebaikan riil hidup manusia secara

keseluruhan. Ekonomi harus tunduk kepada etika dan

457

moral. Seperti kejujuran berkaitan dengan penghargaan

pada kebenaran dalam menyampaikan realitas keberhasilan

usaha songket dalam melaporkan hasil distribusi pada mitra

pemberi bantuan modal usaha dengan kesadaran. Jika tidak

ada pengaturan, maka yang akan menang dan berhasil

hanyalah golongan yang kuat. Dengan demikian,

golongan lemah seperti yang tercantum dalam GBHN harus

mendapat perlindungan, yang sebenarnya merupakan hak

mereka.

Ketiga, solidaritas juga tidak diabaikan dalam

konsep efisiensi berkeadilan sosial. Hasil studi ini dan

studi-studi yang lain memperlihatkan bahwa jalinan

solidaritas kelompok usaha mampu mempengaruhi

perkembangan usaha dengan cara memberikan informasi

peluang usaha dan perkembangan usaha, hingga informasi

pemasaran yang disebar-luaskan untuk kepentingan usaha

memberikan penguatan usaha. Seyogyanya para pengrajin

songket saling membantu dalam menguatkan jaringan

kluster usaha, tidak bisa hanya sekedar kemitraan

kamuplase seperti dijelaskan sebelumnya. Satu sisi

membangun kelompok usaha bersama untuk mendapatkan

modal bersama, namun sisi lain mencari dana tambahan

melalui jalur lain lewat cara yang tidak tepat. Solidaritas

memberikan makna adanya satu langkah untuk memahami

eksistensi manusia sebagai khali>fatulla>h fi> al-ard}i.

Keempat, dengan produktifitas usaha dengan

berdasarkan pada kebutuhan manusia semakin menguatkan

martabat manusia, sekaliguskan mengembangkan kebaikan

bersama untuk mendapatkan hak-hak ekonominya. Jika

mencari langkah mendapatkan dana dengan berbagai

bentuk, akan berdampak pada pengabaian atas pembayaran

bersama dalam kelompok usaha yang merugikan kelompok,

dan mencari untuk membayar bantuan lain. Akibat dari hal

tersebut, hukum akan menindak kelompok bukan hanya

458

salah seorang dalam kelompok itu saja. Dari sisi ini,

memperlihatkan konsep efisiensi semakin memberikan

kejelasan dalam menguatkan usaha berbasis ekonomi

kerakyatan.

Rekonstruksi pengembangan usaha yang tidak kalah

pentingnya adalah memfokuskan pada penguatan semua

aspek sebagaimana dijelaskan pada studi ini, di wilayah

perajin sebagai pemilik ketrampilan turun temurun.

Pemberdayaan kelompok ini akan membuka kebersamaan

yang dapat benar-benar mampu mensejajarkan mereka

dengan para pengrajin sebagai pengusaha yang sudah lebih

dahulu mengembangkan songket menjadi komoditas

sekunder, dan tersier yang menguntungkan kelompok

pengrajin saja.

Mengangkat komunitas perajin untuk sama-sama

berkarya luas di bidang keahliannya merupakan bagian

penting dalam membangun kriteria efisiensi berkeadilan.

Orientasi bangun yang diterapkan menggunakan parameter

ekonomi Islam seperti dijabarkan luas dalam bab-bab

sebelumnya.

Kesimpulan, Implikasi dan Saran

A. Kesimpulam Berdasarkan hasil studi ini disimpulkan rendahnya

pemahaman nilai-nilai efisiensi berkeadilan, serta kuatnya hegemoni

kapitalisme-neoliberalisme menjadi penyebab belum

terimplementasikannya pemberdayaan dalam meningkatkan

kesejahteraan bersama pada usaha songket Palembang. Persamaan

dan perbedaan dengan kesimpulan akademik lain dimana studi ini

turut memperkuat teori efisiensi berkeadilan beserta berbagai

variannya yang telah diusung Sri-Edi Swasono, yang diantaranya

menyebutkan efisiensi berkeadilan sama dengan efisiensi sosial yang

tidak diartikan dengan ekonomi berorientasi untung rugi semata,

namun membangun ekonomi yang memberdayakan, dan

memberikan kesejahteraan serta kemakmuran untuk semua bukan

kemakmuran orang perorang. Bahwa efisiensi berkeadilan memiliki

nilai-nilai kekuatan ekonomi berbasis pemberdayaan dalam

meningkatkan kesejahteraan bersama.

Teori tersebut diperkuat pula dengan pemikiran diantaranya

Bagir S}ada>r, Umer Chapra yang menggambarkan bahwa

kekayaan bukan perhitungan moneter sederhana, namun mampu

membangun ihsa>n, itqa>n dan falah dalam berusaha. Kemudian,

Amartya Sendi antara konsep pembangunan seberapa jauh individu

memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil yang bukan dihargai

saja, tetapi juga yang mereka ketahui mengapa hasil tersebut pantas

dihargai. Sritua Arief dan Mubyarto menyatakan dasar tata

ekonomi yang dapat memberikan jaminan keadilan bagi rakyat, bila

pemilikan aset ekonomi nasional terdistribusi secara baik kepada

seluruh rakyat. Kemudian, Amin Suma yang menguatkan dengan

keadilan sosial berbasis kitab suci.

Keenam

464

Studi ini kemudian membuktikan ketidakbenaran teori trickle

down effect yang diusung Walt W. Rostow dan Harrod-Domar yang

memproyeksikan hasil kemajuan oleh seseorang atau satu perusahan

yang dengan sendirinya keuntungan yang didapat akan merembes ke

bawah. Sekaligus membantah analisis pareto optimum yang diusung

Vilfredo Federico Damaso Pareto bahwa penggunaan sumber daya,

dana yang terbatas dalam pola dan dengan cara maksimal untuk

mendapat kepuasaan maksimal. Disertasi ini menunjukkan bahwa

(1) efisiensi berkeadilan memiliki nilai-nilai kekuatan ekonomi

berbasis pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama;

(2) teori trickle down effect maupun pareto optimum hanya

melahirkan kapitalis semu dan kejahatan moral karena kekayaan,

harta, dan penumpukan modal sebenarnya hanya dimiliki oleh para

pelaku ekonomi modal kuat, bukan oleh semua kalangan; (3)

pemerintah harus memiliki peran dalam mengatur agar masyarakat

kaya tidak merugi (tidak worse off) dan masyarakat miskin

memperoleh untung (menjadi better off).

Data hasil temuan studi memperlihatkan Pertama, dalam

ranah pendayagunaan kapital dari keadaan modal usaha antara

pengrajin dan perajin yang bertolak belakang. Perajin songket yang

hanya mendapatkan keuntungan minimum dari modal ketrampilan

turun temurun, sementara pengrajin dan pengusaha songket

mendapatkan keuntungan maksimal dengan menjadikan hasil

tenunan perajin menjadi berbagai ragam produk. Pemerintah daerah

lebih memprioritaskan para pengrajin dalam memberikan tambahan

modal usaha dan berbagai ketrampilan pengembangan produk

songket dibandingkan dengan perajin. Sehingga para

pengrajin/pengusaha menjadi kaya dan memiliki jaringan luas,

sedangkan para perajin songket tetap miskin dan menunggu pesanan.

Kedua, dalam ranah hak dan kewajiban bersama belum

memberikan kesejahteraan bersama. Perajin songket sebagai pemilik

ketrampilan utama mendapatkan kewajiban untuk menyelesaikan

semua tenunan maksimal, dan mendapatkan upah yang berstandar

pada pengrajin/pengusaha bukan pada aturan UMR yang berlaku.

Perajin belum mendapatkan hak-hak tunjangan sosial seperti

tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, hak perhatian terhadap

465

tempat usaha, dan hak sosial lainnya. Hak tunjangan sosial hanya

berdasarkan kebaikan para pengrajin/pengusaha sebagai mitra kerja.

Ketiga, kebersamaan dalam pengembangan sumber daya

belum nampak secara profesional dan proporsonal. Ini terbukti dari

manajemen usaha yang masih menggunakan manajemen keluarga.

Artinya, pengembangan sumber daya di lingkungan usaha songket

masih seadanya, memfokuskan pada nilai konsumtif dan

menyampingkan investasi. Pada umumnya, perajin dan pengrajin

songket tidak memiliki manajemen pembukuan yang bisa

dipertanggungjawabkan, dan dapat dijadikan modal studi kelayakan

bagi BUMN/BUMD untuk memberikan bantuan modal usaha.

Sementara, pelatihan-pelatihan dalam bentuk manajemen sederhana

hanya terbatas pada pengrajin dan perajin yang memiliki akses

dengan instansi pemerintah yang memiliki program-program

pelatihan tersebut. Para pengrajin dan perajin songket belum

melakukan upaya kebersamaan dalam mengembangkan sumber daya

manusia. Upaya memberikan ketrampilan menenun songket yang

hanya dilakukan hanya sebatas lingkup keluarga atau tetangga yang

terkendala ekonomi dan pendidikan. Pengembangan sumber daya

pengembangan berharap keadilan dari kebijakan pemerintah provinsi

Sumatera Selatan dalam mengakses berbagai bantuan seperti

pelatihan, binaan, modal, dan pemasaran. Ini artinya, pemerintah

daerah belum melakukan gerakan memasyarakatkan cara bertenun

kepada generasi muda, dengan program-program yang

berkesinambungan, melalui kemitraan dengan para perajin. Alih-alih

regenerasi tenun songket sulit tercapai, akibat ketidaksiapan generasi

muda untuk ikut menguatkan tenunan songket, di samping budaya

konsumerisme dan budaya ingin serba praktis lebih mendominasi

aktifitas generasi muda. Beberapa penenun yang mau belajar

menenun disebabkan karena ketidakmampuan bersaing dalam usaha

lain dan putus sekolah.

Keempat, dalam kebebasan berusaha dan berkreatifitas sudah

dimiliki para pengrajin maupun perajin. Terbukti berbagai kreatifitas

berbahan songket dinilai dari kreasi pengrajin songket sesuai dengan

kebutuhan pasar seperti berbagai aksesories gantungan kunci

berbahan songket, baju motif songket, sarung gorden, songket untuk

alas meja, songket untuk bedcover. Seiring dengan kebebasan

466

kreatifitas dimanfaatkan oleh pengusaha melupakan akar budaya

kain songket dengan melakukan plagiasi motif-motif tradisional

yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan oleh

perusahaan tenun mesin, sehingga jadilah songket modern, bahannya

dari kain satin tetapi motifnya songket dengan harga yang jauh lebih

murah. Para perajin yang memiliki hak paten motif ditinggalkan.

Kelima, distribusi dinilai dari penjualan kain songket dalam

kemitraan berorientasi pada untung rugi ekonomi semata terutama

para pengumpul yang melakukan spekulasi untuk mendapatkan

keuntungan maksimal tanpa memikirkan keadaan perajin. Beberapa

model kemitraan seperti sistem titip-setor tidak produktif dan tidak

membangun kebersamaan, kemitraan satu arah dalam mengikuti

pameran usaha, pesanan berdasarkan kekeluargaan dan pesanan

songket yang dibayar tidak tepat waktu menyebabkan kebangkrutan

usaha songket. Akad gharar terjadi karena kepercayaan perajin

yang tidak dibarengi dengan manajemen pembukuan dan perjanjian

yang jelas.

Keenam, ketidaktersedian pemerinah daerah data base unit

usaha songket baik dalam bentuk: (1) peta sentra-sentra usaha

berserta berbagai persoalan masing-masing sentra, (2) peta

kelemahan manajemen, dan (3) peta akses pemasaran yang lebih luas

dan menyeluruh menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam

membangun kebersamaan, dan meningkatkan keuntungan bersama.

Ketujuh, program-program pemberdayaan usaha songket Palembang

yang ada juga lebih ditonjolkan, sementara koperasi sebagai wadah

usaha songket belum dijadikan prioritas penguataan usaha songket.

Ini juga salah satu penyebab berkembangnya individualis di ranah

usaha songket Palembang

Upaya meningkatkan usaha songket Palembang dengan

melakukan rekonstruksi melalui kekuatan kebersamaan,

kekeluargaan, gotong royong dan moralitas kerja. Pola dasar dengan

meningkatkan pemberdayaan perajin sebagai orang-orang yang

memiliki ketrampilan menenun songket turun temurun. Ini berarti,

bantuan modal usaha dan hibah pelatihan manajemen usaha yang

diprogramkan pemerintah provinsi diprioritaskan utama untuk para

perajin tersebut. Sehingga, perajin songket dapat ikut bersama para

pengrajin dalam membangun kebersamaan usaha. Capaian langkah

467

terjadi apabila pemerintah memiliki peta sentra-sentra perajin

songket di seluruh pelosok wilayah provinsi Sumatera Selatan

beserta keadaan bantuan dana dan hibah yang sudah, sedang, pernah

dan belum didapat para perajin. Untuk itu, pemerintah provinsi

melakukan kemitraan dengan Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan

dalam melakukan survey peta produksi dan distribusi perajin.

Data-data itu juga dibutuhkan untuk membuat berbagai

kebijakan yang berhubungan dengan peran BUMN/BUMD yang

ada pada masing-masing kabupaten/kota terhadap pemberdayaan

perajin songket, melalui bantuan modal usaha dengan kesadaran

bahwa ketiadaan jaminan dari perajin songket, karena mereka usaha

kecil yang berkeinginan untuk sejahtera bersama, maupun penguatan

kebijakan sistem bagi hasil yang proporsional, bantuan hibah dalam

bentuk pelatihan manajemen usaha dan pendampingan, promosi

serta distribusi. Langkah penting lainnya dengan menjalankan

produk-produk bank-bank syari’ah sebagai bagian dari penguatan

modal usaha untuk para perajin-perajin songket tersebut. Hal penting

lainnya, penguatan koperasi sebagai wadah usaha songket tidak bisa

diabaikan dalam membangun demokrasi ekonomi. Dengan kata lain

songket Palembang tidak boleh mati karena tidak memenuhi dimensi

efisiensi berkeadilan (lihat lampiran gambar).

B. Implikasi Dalam studi ini menunjukkan bahwa mendalami potret

pembangunan usaha mikro dan kecil secara nasional masih

memerlukan perhatian, sebab konseptualisasi yang sempurna tidak

sampai menyentuh akar usaha mikro dan kecil, sehingga menyimpan

berbagai kesalah-pengertian dan pemahaman bagi sementara pihak,

sehingga implementasinyapun menjadi jauh dari hakikat tujuan

pengembangan usaha mikro itu sendiri. Pengrajin dan perajin

songket adalah salah satu dari ribuan usaha dan produk mikro di

Indonesia mengalami hal yang sama. Konsep efisiensi berkeadilan

yang lahir dalam amandemen perekonomian nasional Pasal 33 UUD

1945 yang idealnya menjadi model penguatan usaha kecil dalam

kerangka menjauhkan dan menghindarkan ekonomi Indonesia dari

proses pemusatan kekuasan yang terbangun dari pemusatan

penguasaan faktor produksi. Pemusatan kekuasaan faktor produksi

tersebut akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang

468

pengusaha pinggiran, menciptakan dua kelompok masyarakat,

masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai.

Efisiensi berkeadilan membangun nilai-nilai progresif

ditandai adanya kinerja yang meningkat, peningkatan kemampuan

karyawan, motivasi karyawan dan struktur kerja yang fleksibel.

Strategi pengembangan tenun songket adalah mendorong untuk

mengembangkan dan memanfaatkan keterampilan, menolong

memelihara kinerja standar dan meningkatkan produktivitas melalui

efektivitas job design, menyediakan ketepatan orientasi, pelatihan

dan pengembangan, menyediakan hubungan timbal balik kinerja,

dan memastikan komunikasi dua arah secara efektif. Membantu

memantapkan dan memelihara hubungan antara karyawan dan

pemilik yang harmonis. Program pengembangan untuk

mempertemukan kebutuhan sosial, psikologi, ekonomi bagi

karyawan sekaligus menolong organisasi mempertahankan

produktivitas perajin.

Penguatan atas efisiensi berkeadilan ditawarkan pula dengan

konsep “sosial” sehingga teoritisasi yang muncul menjadi efisiensi

berkeadilan sosial yang membawa: Pertama, penguatan aktifitas

dengan nilai kegotongroyongan. Karena walaupun ada kebersamaan

tanpa sifat gotong royong yang tersurat seperti kata “efisiensi

berkeadilan” akan memunculkan ketimpangan pola. Karena itu

penguatan teoritisasi dengan penambahan kata sosial, sehingga menjadi

efisiensi berkeadilan sosial semakin memberi kelengkapan dari

efisiensi berkeadilan istilah Sri-Edi Swasono seperti dikaji dalam studi

ini. Kedua, pentingnya dimunculkan nilai-nilai sosial memberikan

tambahan kekuatan dasar dan hak-hak karyawan sesuai dengan

peraturan yang berlaku seperti hak tunjangan hari raya, hak jaminan

kerja, dan hak-hak sosial bukan hanya karena kewelas asihan

pimpinan usaha. Ini berarti, tawaran efisiensi berkeadilan sosial akan

memberikan kekuatan arahan kesejahteraan dan kebersamaan yang

lebih komprehensif.

Ketiga, peluang memunculkan konsep sosial akan

memberikan kesempatan kepada semua usaha mikro dan kecil dapat

berkembang melalui BUMN sebagai tangan kanan pemerintah dalam

menyelesaikan persoalan penambahan modal, hibah dalam bentuk

pelatihan manajemen usaha dan peta pemasaran secara bersama-

469

sama dalam masing-masing kluster, tanpa ada kesempatan

memunculkan pemarginalan pada satu kluster dengan kluster yang

lain, akibat kolusi dan nepotisme. Keempat, efsiensi berkeadilan

sosial membentuk tanggungjawab dalam wilayah ketrampilan, dan

usaha masing-masing terutama membangun modal sosial bersama-

sama (tenaga kerja yang berkemampuan baru) profesional dan

amanah.

Efisiensi berkeadilan sosial sebagai sebuah pengembangan

teori studi mengarahkan pada kemitraan melalui komunikasi,

berpegang pada nilai moral dan etika bermuamalah, serta

berpegang pada prinsip cultural social. Hal tersebut dapat

dinilai dari keselarasan, kebersamaan yang diciptakan dalam

siklus produksi usaha. Hukum sosial berlaku pada individu maupun

usaha yang melakukan kecurangan dalam bermitra, dan bergotong

royong termasuk ketidakamanahan dalam menjalankan

kelembagaan koperasi ataupun asosiasi, dan baitul mal wa tamwil.

Pada akhirnya konsep, dan regulasi atas nilai-nilai efisiensi

berkeadilan sosial yang kokoh dan terhubung simbiosis mutualis

antara pemerintah, BUMN, usaha kecil dan perguruan tinggi akan

memperkokoh pasar usaha.

Teori lain yang ditawarkan seiring dengan studi ini pada

efisiensi humanis spritualis. Tawaran atas teori ini dari penilaian

dasar bahwa efisiensi keadilan, atau efisiensi berkeadilan sosial tidak

bisa lepas dari parameter ekonomi Islam seperti zakat, infak,

sadakah, penguatan bagi hasil secara proporsional, musyarakat, dan

etika moral Islam. Secara khusus manusia adalah makhluk biologis

(bas}r dan nafs), yang memerlukan hidayat al-aqliyah (aqal), dan

hidayat al-di>niyah (agama). Sebab kecerdasan otak yang dibarengi

dengan ketrampilan sosial, ketangguhan bekerja, loyalitas,

komitmen, optimisme memerlukan nilai-nilai spritual yang ada di

dalam agama. Karena itu, penelitian ini semakin memperkuat

perlunya implementasi konsep pemberdayaan dan pendampingan

terhadap usaha songket Palembang secara proporsional. Dalam arti,

pemberdayaan adalah membangun kemitraan yang berbasis

kemandirian usaha mikro dan kecil yang disupport dari usaha-

usaha besar. Bentuk implementasinya tidak hanya memberikan

pemberian bantuan modal usaha, mengembangkan sumber daya,

470

menguatkan usaha dan membantu profesionalisme koperasi

syari’ah atau bait al-mal wa tamwil sebagai soko usaha mikro dan

kecil didukung dengan kebijakan operasional. Implikasi hasil

penelitian ini menjadi dasar penelaahan civitas akademik di

lingungan PTAIN terhadap pengembangan mata kuliah ekonomi

Islam dan fiqh muamalah dengan model pemahaman sederhana

yang bisa dapat dicerna oleh pelaku usaha mikro dan kecil, dan dapat

pula dipahami oleh BUMN atau institusi yang berhubungan dengan

kelompok usaha usaha mikro dan usaha kecil.

Implikasi penelitian ini juga dapat mengubah paradigma dari

pemberi bantuan modal usaha, lewat berbagai program pemerintah

melalui jaringan BUMN dan Perbankan hanya berorientasi pada

finansial, dan rutinitas pengembalian menuju paradigma kemitraan

serta pembinaan berbasis nilai-nilai shari>’ah dan ekonomi

kerakyatan dalam kerangka ekonomi Pancasila.

C. Saran Kekuatan nilai-nilai efisiensi berkeadilan yang telah

diperjuangkan ekonom muslim, Sri-Edi Swasono dalam pergulatan

politik menggoalkan pasal 33 dalam amandemen UUD 1945 di MPR

disarankan untuk dikaji dalam kuliah ekonomi. Sehingga,

memunculkan kajian-kajian lebih mendalam terhadap efisiensi

berkeadilan dalam ilmu ekonomi Islam. Peran dunia akademik yang

mengkaji ekonomi Islam maupun fiqh muamalah lebih mempertegas

efisiensi berkeadilan beserta parameter-parameternya. Ini penting

untuk ditegaskan dalam mata kuliah dengan harapan mahasiswa

alumni pengkajian ekonomi Islam tidak hanya berkutat dalam

penggalian perbedaan antara pemikiran ekonomi umum yang

konvesional versus ekonomi Islam, namun lebih dari itu mampu

menjelaskan berbagai kajian muamalah ma’daniyyah maupun

ma>liyah dalam bahasa yang bisa dipahami oleh pengambil

kebijakan, dan masyarakat ekonomi mikro-kecil yang mayoritas

muslim untuk melakukan efisiensi berkeadilan. Dalam pada itu, Sri-

Edi Swasono minta agar para mahasiswa mampu memahami dan

memanfaatkan ilmu ekonomi umum yang kontemporer, serta

mengembangkan ekonomi Islam konvensional ke arah ekonomi

Islam yang kontemporer.

471

Bagi para pengrajin dan perajin songket, dengan modal kerja

yang terbatas, kredit perbankan yang terbatas, mereka secara

bersama harus mampu menghasilkan produksi secara maksima, baik

kualitas maupun kuantitasnya. Atau dengan pola pikir yang lain,

dengan target-target produksi tertentu (sesuai permintaan pasar).

Masing-masing dari pengrajin maupun perajin songket tersebut

secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama mengusahakan

dicapainya biaya yang minima, menghindari segala macam

pemborosan. Jika mereka menyadari makna efisiensi sosial yang

akan secara bersama-sama meningkatkan benefit ataupun

kesejahteraan bersama, maka mereka harus melaksanakannya dalam

payung ataupun mekanisme koperasi. Ini artinya, para pengrajin dan

perajin songket harus mampu melakukan transformasi mindset

bahwa mereka harus membeli bahan secara bersama, mencari

pinjaman secara bersama, menikmati keuntungan secara bersama,

mendesain rancangan produksi secara bersama-sama, sehingga dapat

ditumbuhkan komitmen bersama dan langkah bersama, membangun

marketing bersama, menanggung resiko kerugian secara bersama

dan seterusnya. Lebih penting dari itu adalah membuat rencana kerja

termasuk veasibility study secara bersama-sama.

Bagi pemerintah, sudah saatnya menyadari bahwa saat ini

telah tumbuh kesadaran nasional dan pentingnya mengangkat local

specifics sebagai kebanggaan dan kekayaan nasional akan

keanekaragaman Indonesia. Demikian pula, dalam keanekaragaman

yang membanggakan itu telah diangkat berbagai kreatifitas lokal

(local wisdom) yang mengagumkan. Sri-Edi Swasono pada

pertemuan International Wisdom 2010 menegaskan tentang perlunya

memamerkan local wisdom untuk menginspirasikan “global

solutions”.1 Masalah songket adalah kebanggaan nasional terhadap

local specifics Indonesia yang harus menjadi kebanggaan tidak saja

bagi masyarakat Palembang, tetapi juga Pemda Palembang bahkan

Pemerinah Indonesia. Eksistensi dari usaha songket ini harus

1Sri-Edi Swasono dalam Wisdom 2010 menyatakan, apa yang dicari oleh

Staglitz dalam bukunya Free Fall (April 2010) adalah Pasal 33 UUD 1945 sebagai

Indonesia’s Local Wisdom that inspires global solutions. Lihat kembali Sri-Edi

Swasono, Kelengahan Kultural dalam Pemikiran Ekonomi: Pancasila Pasal 33

UUD 1945 Koperasi, Entrepreneurship-Kooperatif (Jakarta: BAPPENAS, 2011).

472

dikembangkan, keterlibatan seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah

dan Pemerintah Pusat harus mampu mewujudkan efisiensi sosial

yang akan menjamin kelestarian hasil budaya tenun songket

Indonesia. Apa yang dipamerkan di musium tekstil pada 11 April

2010 yang lalu mampu menarik kalangan dalam negeri maupun luar

negeri, telah menuntut eksistensi dan pengembangan usaha songket

di Palembang, serta di segenap penjuru tanah air harus

dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

A‟fa>r, Muhammad Abdul Mun‟im. al-Tanmiya al-Iqtis}a>diya li

Duwali al-‘Ālam al-Isla>mi>. Jeddah, Da>r al-Mujtama‟

al-Ilmi>, tt.

Abbas, Anwar dan Mukhaer Pakkana. Bung Hatta dan Ekonomi

Islam: Menangkap Makna Maqasyid al Syari>'ah.

Jakarta: Buku Kompas, 2010.

Abbas, Anwar. Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta Ditinjau dari

Perspektif Islam. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

2008.

Abdillah, Masykuri. ”Kata Pengantar Syura dan Demokrasi”.

dalam Musyawarah dan Demokrasi: Analisis Konseptual

Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam,

Artani Hasbi. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Abdullah, Makmun. Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan

Industri. Jakarata: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi

Sejarah Nasional, tt.

Abdurrahman, Moeslim. Islam sebagai Kritik Sosial. Jakarta:

Erlangga, 2003.

Abeng, Tanri dan Faisal Siagian. Reformasi BUMN dalam

Perspektif Krisis Ekonomi Makro. Jakarta: Pusat

Reformasi dan Pengembangan BUMN, 1999.

Abu Zaid, Muhammad Abdul Mun‟im. al- wa Tat}biqatiha al-

‘Amaliyah fi> al- Mas}arif al-Islamiyah. al-Qa>hirah: al-

Ma‟ahad al-„A>limi li al-fikr al-Islam, 1996.

Adi, Isbandi R. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan

Intervensi Komunitas. Jakarta: Lembaga Penelitian

Ekonomi UI, 2003.

_______. Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Jakarta:

FISIP UI Press, 2005.

Adityangga, Krishna. Membumikan Ekonomi Islam: Diskursus

Pengembangan Ekonomi Berbasis Syari'ah. Yogyakarta:

Pilar Media, 2006.

Afzalurrahman. Muhammad sebagai Seorang Pedagang. Yayasan

Swarna Bhumi, 1997.

Agustian, Ary Ginanjar. Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan

Emosi dan Spiritual. Jakarta: Arga, 2001.

Ahmad, Abdurrahman Yusro. Muqaddimah fi> ‘Ilm al-Iqtis}a>d

al-Isla>miy. Iskandariyah, 1988.

Ahmad, Habib. Theoritical Foundation of Islamic Economics.

Jeddah: IRTI dan IDB, 2002.

Ahmad, Khurshid. “Economic Develovement in an Islamic

Framework”. dalam Khurshid Ahmad eds. Studies in

Islamic Economic. Jeddah: International Centre For

research in Islamic Economics, King Abdul Aziz

University, And The Islamic Faudation, 1980.

Alam, Wawan Tunggul. Demi Bangsaku: Pertentangan Bung

Karno vs. Bung Hatta. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

2003.

Alampay, Erwin. Living the Information Society in Asia.

Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009.

Albrecht, W. Steve. Accounting, Concepts and Applications. Ohio:

Thomson/South-Western, 2007.

Ali, As‟ad Said. Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan

Berbangsa. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009.

Ali, Salman. Islamic Capital Market Products: Developments and

Challenges. Jeddah: Islamic Research and Training

Institute, 2005.

Alimin, Muhamad. Etika dan Perlindungan Konsumen dalam

Ekonomi Islam. Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas

Ekonomi, Universitas Gajah Mada, 2004.

Allard, Jenna. Solidarity Economy: Building Alternatives for

People and Planet; papers and reports from the U.S.

Social forum 2007. Chicago: Change Maker Publications,

2008.

Alusy, Abu al-Fad}al Syiha>b al-Di>n al-Sayyid Mahmu>d. Tafsir

Ru>h al-Ma’a>ni Fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-Ad}im wa

al Sab’a al-Ma’a>ni, jilid XII. Beirut: Da>r al-Fikr, tt.

Ambadar, Jackie. Menentukan Mitra Usaha. Jakarta: Bina Karsa

Mandiri, 2005.

Amien, Mappadjantji. Kemandirian Lokal: Konsepsi

Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari

Perspektif Sains Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

2005.

Ananta, Aris eds. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta:

Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Pusat antar-

Universitas Bidang Ekonomi Universitas Indonesia, 1990.

Andaya, Barbara Watson. the Cloth Trade in Jambi and

Palembang during the 17th

and 18 th Centuries. New

York: tp. 1989.

Anderson. Enviromental Improvement Through Economic

Incentives: Resourch of Future. Amerika: Baltimore,

1977.

Anonimus. Penemuan Hari Jadi Kota Palembang. Palembang:

Humas Pemda Kotamadya Palembang, 1973.

Anshoriy, Nasruddin. Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi

Semangat Kebangsaan. Yogyakarta: LKiS, 2008.

Antonio, Muhammad Syafi‟i. Bank Syari’ah: Suatu Pengenalan

Umum. Jakarta: Tazkie Institut dan Bank Indonesia, 1999.

_______. Bank Syari’ah: dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema

Insani Press, 2001.

Applebaum, Herbert. the Concept of Work: Ancient, Medieval, and

Modern. Albany: Univ. of New York Press 1992.

Arief, Sritua. Ekonomi Kerakyatan Indonesia: Mengenang Bung

Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia. Surakarta:

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002.

Arifin, Ki Agus Zainal. Songket Palembang: a Resplendent

Tradition Woven with Devout Passions. Jakarta: Dian

Rakyat, 2006.

_______. “Negeri di Tepi Sungai Musi”. dalam Songket

Palembang: Indahnya Tradisi di tenun Sepenuh Hati

(Songket Palembang: a Resplendent Tradition Woven with

Devout Passions). Jakarta: Dian Rakyat, 2006.

Arifin, Syamsul et.al. Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa

Depan. Yogyakarta: Sipress, 2000.

Armiadi. Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan

Ekonomi Umat. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.

Arnold, Roger A. Micro Economics. Princeton, N.J.: Recording for

the Blind and Dyslexic, 2008.

Asqala>ni>. Fath al-Ba>ri> Syarh Shahi>h al-Bukha>ri. Da>r al-

Kutub alIlmiyyah, Bairut, 1997, juz I.

Asyarie, Musa. Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi

Umat. Yogyakarta: Lesfi, 2000.

At}iyah, Jamaluddin. Nahwa Taf’i>l al Maqa>sid. Beirut: Da>r

al-Kutub al-Arabiah, 2003.

Atmosoeprapto, Kisdarto. Temukan Kembali Jati Diri Anda.

Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.

Ayub, Muhammad. Understanding Islamic Finance. Hoboken, NJ:

John Wiley and Sons, 2007.

Aziz, H Moh Ali. Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma

Aksi Metodologi. Yogyakarta: Pustaka Pesantren atas

Kerjasama dengan Dakwah Press, Fakultas Dakwah, IAIN

Sunan Ampel Surabaya: Distribusi, LKiS Pelangi Aksara,

2005.

Ba>‟ly, Abdul Ha>mid Mahmu>d. al-Madkha>l li al-Fiqhi al

Banu>k al-Isla>miyah. Cairo: al-Ma‟had al-Dauli li al-

Bunu>k wa al-Iqtis}a>di al-Isla>miah, 1983.

Ba>qi, Muhammad Fu‟ad Abdul. al-Mu’ja>m al-Mufahras li

alfa>z al-Qur’a>n al-Kari>m. Mesir: Da>r al-Fikr, 1981.

Babarti>, Akmaluddin Muhammad ibn Mahmu>d. al-Ina>yah

Ma’a al-Hida>yah biha>s}iati Fathi al-Qa>dir. Mesir:

Maktabah Must}afa al-Ba>bi al-Halaby, 1970.

Bablali>, Mahmu>d Muhammad. al-Kasbu wa al-infa>q wa

ada>lat al-Tauzi>’ fi> al-Mujtama’ al-Isla>mi>. Beirut:

Maktab al-Isla>mi>, 1988.

Bachtiar, Harsya W. Menuju Indonesia yang Demokratis, Adil dan

Pluralis. Jakarta: Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa,

2002.

Baharuddin. Negara dan Sistem Perekonomian dalam Pemikiran

Ibnu Taimiyah dan Adam Smith. Mataram, Yayasan

Cerdas Press, 2006.

Bakrie, Aburizal. Merebut Hati Rakyat Melalui Nasionalisme,

Demokrasi, dan Pembangunan Ekonomi: Sumbangan

Pemikiran Aburizal Bakrie. Jakarta: Primamedia Pustaka,

2004.

Bal, Mieke. Travelling Concepts in the Humanities: a Rough

Guide. Toronto: Univ. of Toronto Press, 2002.

Bar‟i, Muhammad Khali>k dan Ali Hafi>z Manshu>r.

Muqaddimah fi> Iqt}is}a>diyyah al-Nuqu>d wa al-

Bunu>k. Kairo: Maktabah al-Shuru>q}, tt.

Barazangi, Nimat Hafez. Islamic Identity and the Struggle for

Justice. Gainesville: Univ. Press of Florida 2000.

Barr, N. Economics of the Welfare State. New York: Oxford

University Press, 2004.

Barro, Robert J. dan Xavier Sala-i-Martin. Economic Growth.

Cambridge. Mass.: MIT Press, 2003.

Barsamian, David dan Siok Lian Liem. Beyond Boundaries.

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Bart, Bernhard et.al. Revitalisasi Songket Lama Minangkabau.

Padang: Studio Songket ErikaRianti, 2006.

Basri, Faisal dan Haris Munandar. Lanskap Ekonomi Indonesia;

Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-Masalah

Struktural, Transformasi Baru dan Prospek Perekonomian

Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Basri, Ikhwan Abidin. Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik.

Solo: Aqwan, 2008.

Baswir, Revrisond. Agenda Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan Institute of

Development and Economic Analysis, 1997.

_______. Koperasi Indonesia. Jogjakarta: BPEF, 2000.

Bathaniyah, Muhammad D{aifullah. fi> Ta>ri>kh al-Had}arah al-

Arabiyah al-Isla>miyah al Haya>t al-Iqtis}a>diyah fi>

s}adr al-Isla>m. Oman: Da>r al-Furqa>n, 2000.

Batra, Raveendra N. Progressive Utilization Theory: Prout: an

Economic Solution to Poverty in The Third World.

Philippines: Ananda Marga Publications, 1989.

_______. the Crash of the Millennium: Surviving the Coming

Inflationary Depression. New York: Harmony Books,

1999.

Baumol, William J. dan Alan S Blinder. Economics: Principles and

Policy. Mason, Ohio: Cengage Learning, 2009.

Benne, Robert. the Ethic of Democratic Capitalism a Moral

Reassessment. Philadelphia: Fortress Press, 1981.

Bennett, James. Crescent Moon: Islamic Art and Civilisation in

Southeast Asia. Adelaide: Art Gallery of South Australia,

2005.

Bernal, J.D. the Emergence of Science. Cambridge: MIT Press,

2000.

Best, Steven dan Anthony J Nocella. Igniting a Revolution: Voices

in Defense of the Earth. Edinburgh: AK Press, 2006.

Binawan, Andang L. dan A. Prasetyantoko. Keadilan Sosial:

Upaya Mencari Makna Kesejahteraaan Bersama di

Indonesia. Jakarta: Kompas, 2004.

Bingham, Jane. Science and Technology. Chicago: Raintree, 2006.

Birch, Charles dan David Paul. Life and Work: Challenging

Economic Man. Sidney: UNSW Press, 2003.

Bisri, M. Cholil. Menuju Ketenangan Batin. Jakarta: Penerbit Buku

Kompas, 2008.

Black, Antony. Pemikiran Politik Islam: dari Masa Nabi hingga

Masa Kini. Jakarta: Serambi, 2006.

Blakely, Edward J. dan Ted K Bradshaw. Planning Local

Economic Development: Theory and Practice. London:

Paul Chapman, 2002.

Blaug, Mark. Who's Who in Economics. Cheltenham: Elgar, 2003.

Boone dan Kurt, Contemporary Business. Jakarta: Penerbit

Salemba Empat, 2007.

Bottomore, T. B. the Socialist Economy: Theory and Practice.

London: Harvester Wheatsheaf, 2000.

Bottomore, Tom dan Robert J Brym. the Capitalist Class: an

International Study. Hemel Hempstead: Harvester

Wheatsheaf, 1989.

Boulter, Nick et.al. Achieving the Perfect Fit: How to Win with the

Right People in the Right Jobs. Houston, Tex.: Gulf

Publication. Co., 2001.

Bragg, Steven M. Outsourcing: a Guide Toselecting the Correct

Business Unit Negotiating the Contractmaintaining

Control of the Process. Hoboken: Wiley, 2006.

Braudel, F. a History of Civilizations. New York: Penguin Books,

1993.

Brownlee, Malcom. Tugas Manusia dalam Dunia Milik Tuhan.

Jakarta: Gunung Mulia, 2004.

Buchanan, Allen E. Marx and Justice: the Radical Critique of

Liberalism. London: Methuen, 1982.

Buchanan, James M. ”The Supply of Labour and Extent of The

Market,” dalam Michal Frey. eds. Adam Smith’s Legacy:

His Place in the Development of Modern Economics,

London: Taylor and Francis e-Library, 2005.

Budiman, Arief et.al. Mencari Konsep Manusia Indonesia: Sebuah

Bunga Rampai. Jakarta: Erlangga, 1986.

Bull, Malcolm dan Keith Lockhart, Seeking a Sanctuary: Seventh-

Day Adventism and the American Dream. Bloomington:

Indiana University Press, 2007.

Burkholder, Nicholas C. Outsourcing: the Definitive View,

Applications and Implications. Hoboken, N.J.: Wiley,

2006.

Buzan, Tony. the Power of Spiritual Intelligence. Jakarta:

Gramedia, 2003.

Canterbery, E Ray. the Making of Economics. River Edge, N.J.:

World Scientific Pub., 2003.

Capelin, Joan. Communication by Design: Marketing Professional

Services. Atlanta: Greenway Communications, 2004.

Chalil, Ashjar dan Hudaya Latuconsina. Pembelajaran Berbasis

Fitrah. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Chang, Haa-Joon dan Ilene Grabel. Reclaiming Development: an-

Alternative Economic Policy Manual. New York: Zed

Books, 2004.

Chapra, M. Umer. Islam and the Economic Challenge. USA: The

Islamic Foundation and The International Institute of

Islamic Thought UK, 1992.

______. Islam and Economic Development: a Strategy for

Development with Justice and Stability. Islamabad,

Pakistan: International Institute of Islamic Thought:

Islamic Research Institute, 1993.

______. al-Isla>m wa al-Tahaddi> al-Iqtis}a>di>, terj. Arab

Muhammad Zuheir al-Samhuri>. Amma>n: al-Ma‟had al-

„a>lami>, li al-Fikr al-Isla>mi>, 1996.

______. Islam dan Tantangan Ekonomi, terj. Ikhwan Abidin.

Jakarta: Gema Insani, 2000.

______. the Future of Economics: an Islamic Perspective. Leicester:

The Islamic Foundation, 2000.

______. al-Qur’an Menuju Sistem Moneter yang Adil. Yogyakarta:

Dana Bakti Prima Yasa, 2003.

Chenery, William L. Industry and Human Welfare. New York:

Arno Press, 1977.

Cho, Dong-Sung dan Hwy-Chang Moon. from Adam Smith to

Michael Porter: Evolution of Competitiveness Theory.

Singapore: World Scientific, 2000.

Choudhury, Masudul Alam. Comparative Economic Theory:

Occidental and Islamic Perspectives. Boston: Kluwer

1999.

ChoudhuryI, Masudul Alam. Islamic Economic Co-Operation.

Basingstoke: Macmillan, 1989.

Clarke, Matthew dan Sardar M N. Islam Economic Growth and

Social Welfare: Operationalising Normative Social

Choice Theory. Boston: Elsevier, 2004.

Cramme, Olaf dan Patrick Diamond. Social Justice in the Global

Age. USA: Polity Press, 2009.

Craven, Bruce D. dan Sardar M N Islam. Optimization in

Economics and Finance. New York: Springer, 2005.

Cudd, Ann E. Analyzing Oppression. New York: Oxford

University Press, 2006.

Cutler, Anthony. Marx's 'Capital' and Capitalism Today. London:

Routledge, 1978.

Daft, Richard L. Organization Theory and Design. Mason, Ohio:

South-Western Cengage Learning, 2010.

Dahlan. Sejarah Ringkas Museum Sumatera Selatan. Palembang:

Penerbit Proyek Pengembangan Permuseuman Sumatera

Selatan, 1984.

Daniel, Teresa A dan Gary S. Metcalf. The Management of People

in Mergers and Acquisitions. Westport, Conn.: Quorum

Books, 2001.

Darmaputera, Eka. Pancasila and the Search for Identity and

Modernity in Indonesian Society: a Cultural and Ethical

Analysis. Leiden: E.J. Brill, 1988.

Darwin. Model-Model Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah.

Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia, 2003.

David N. dan Michael Veseth. Introduction to International

Political Economy. New Jersey: Pearson Education Inc,

2005.

Davidson, Carl. Solidarity Economy: Building Alternatives for

People and Planet. London: Changemaker Publications,

2001.

Davis, John Bunnell. the Social Economics of Human Material

Need. Carbondale u.a. Southern Illinois Univ. Press 1994.

Dean, John. Business Networks and Strategic Alliances in Australia.

Australia: Department of Industry, Science and Tourism,

Australia, 1997.

Deliarnov. Ekonomi Politik. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006.

Departemen Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Ekonomi

Kerakyatan dalam Kancah Globalisasi. Jakarta:

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Republik Indonesia, 2003.

Departemen Perdagangan RI. Program Kerja Pengembangan

Industri Kreatif Nasional 2009-2015. Jakarta: Departemen

Perdagangan RI, Kelompok Kerja Indonesia Design

Power-Departemen Perdagangan, 2010.

Dessler. Human Resource Management. New Jesrey: Hall Inc,

2000.

Dewi, Gemala. Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan

Perasuransian Syari’ah di Indonesia. Jakarta: Kencana,

2004.

Dillon, Michele. Introduction to Sociological Theory: Theorists,

Concepts, and Their Applicability to the Twenty-First

Century. Chichester, U.K.; Malden, MA: Wiley-

Blackwell, 2010.

Djafri, Chamroel. Gagasan Seputar Pengembangan Industri dan

Perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil. Jakarta: Asosiasi

Pertekstilan Indonesia (API) dan Cidesindo, 2003.

Djamarin. Pengetahuan Barang Tekstil. Bandung: ITT Bandung,

1977.

Djamil, Fathurrahman. “Akad dan Aspek Legalitas dalam

Transaksi Ekonomi Syariah”, Naskah ajar. Jakarta:

Sekolah Pascasarjana UIN Syahid, 2010.

Djoemena, Nian, S. Lurik: Garis-Garis Bertuah. Jakarta:

Djambatan, 2000.

Djojohadikusumo, Soemitro. Perkembangan Pemikiran Ekonomi.

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991.

Dobb, Maurice. Theories of Value and Distribution Since Adam

Smith: Ideology and Economic Theory. Cambridge:

Cambridge, 1973.

Dofa, Anesia Aryunda. Batik Indonesia. Jakarta: Golden Terayon

Press, 1996.

Dunning, John H. Making Globalization Good: the Moral

Challenges of Global Capitalism. Oxford: Oxford

University Press, 2003.

Duwaisy, Ahmad bin Abdurrazaq. Fatwa Jual Beli oleh Ulama-

Ulama Besar Terkemuka. Jakarta: Pustaka Imam Syafei,

2006.

Dwivedi, D.N. Microeconomis: Theory and Application.

Singapore: Perason Education, ltd, 2008.

Draper, Brian. Spiritual Intelligence: a New Way of Being. Oxford:

Lion, 2009.

Efendi, Agus. Revolusi Kecerdasan Abad 21. Bandung: Alfabeta,

2005.

Elfindri. Strategi Sukses Membangun Daerah. Jakarta: Gorga

Media, 2008.

Emmett, Ross B. Research in the History of Economic Thought and

Methodology a Research Annual. Emerald Group Pub Ltd,

2009.

Esposito, John L. dan John Obert Voll. Makers of Contemporary

Islam. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Essid, Yassine. a Critique of the Origins of Islamic Economic

Thought. Leiden: Brill, 1995.

Fagen, Richard R. Capitalism and the State in U.S.-Latin American

Relations. Stanford, Calif.: Stanford University Press,

1979.

Fakhr, Saqr Abu. al-Di>n wa al-Dahma wa al-Dam. Beirut: al

Muassasah al-Arabiyah lil-Dira>sat wa-al-Nashr, 2007.

Fauroni, R Lukman et.al. Etika Bisnis dalam Al-Qur'an.

Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.

Fauzan, Uzair dan Heru Prasetyo. Teori Keadilan. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2006.

Fauzi, Akhmad. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan:

Teori dan Aplikasi. Jakarta: Gramedia, 2004.

Fine, Lawrence G. the Swot Analysis: Using Your Strength to

Overcome Weaknesses, Using Opportunities to Overcome

Threats. London: CreateSpace, 2009.

Florida, Ricard. Cities and the Creative Class. New York:

Routledge, 2005.

Franklin, Charles Kendall. the Socialization of Humanity: an

Analysis and Synthesis of the Phenomena of Nature, Life,

Mind and Society Through the Law Of Repetition; a

System of Monistic Philosophy. USA: C.H. Kerr and

Company, 1904.

Frederick, Robert E. Business Ethics: Readings and Cases in

Corporate Morality. New York: McGraw-Hill, 2001.

Freedman, Craig. Economic Reform in Japan: Can the Japanese

Change?. Cheltenham, UK Elgar 2001.

Freeman, Samuel Richard. the Cambridge Companion to Rawls.

Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Friedrich, Carl Joachim. Filsafat Hukum Perspektif Historis.

Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Fuad, Mahsun. Hukum Islam Indonesia: dari Nalar Partisipatoris

hingga Emansipatoris. Yogyakarta: LkiS, 2005.

Galbraith, Jhon K. the New Industrial State. New York: New

American Library, 2000.

_______. Organizations: Behavior Structure Process. America:

McGraw International Edition, 2006.

Galtung, Johan and Sohail Inayatullah eds. Macrohistory and

Macrohistorians: Perspectives on Individual, Social and

Civilizational Change. Wesport: Ct. Praeger, 1997.

Geertz, Clifford. Agricultural Involution the Process of Ecological

Change in Indonesia. Berkeley: University of California

Press 2000.

Ghazali, Abdel Hamid. Man is the Basis of the Islamic Strategy for

Economic Development. Jeddah: Islamic Research and

Training Institute Islamic Development Bank, 1994.

Giacalone, Robert A dan Carole L Jurkiewicz. Handbook of

Workplace Spirituality and Organizational Performance.

Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 2010.

Ginsberg, Morris. Keadilan dalam Masayarakat. Bantul: Pondok

Edukasi, 2003.

Gittinger, Mattiebelle. to Speak with Cloth: Studies in Indonesian.

USA: Museum of Cultural History, University of

California, 1989.

Gittinger, Mattiebelle dan H. Leedom Lefferts. Textiles and the

Tai Experience in Southeast Asia. Washington, D.C.:

Textile Museum, 1992.

Graffin, Ricky. W. dan Ronald. J. Ebert. Bisnis, alih bahasa oleh

Wardani. Jakarta: Erlangga, 2010.

Greenspan, Alan. Abad Prahara: Ramalan Kehancuran Ekonomi

Dunia Abad ke-21. Jakarta: Gramedia, 2007.

Gregor, Anthony James et.al. Ideology and Development. Berkeley:

Inst. of East Asian Studies, Univ. of Calif., Center for

Chinese Studies, 1981.

Gunadi. Pengetahuan Dasar tentang Kain-kain Tekstil dan

Pakaian Jadi. Jakarta: Yayasan Pembinaan Keluarga UPN

Veteran, 1984.

H}asani, Shaikh „Abd al-Qa>dir al-Jaila>ni. al-Ghunyah li T}a>lib

T{a>riq al-Haqq fi> al-Akhla>q wa al-Tas}awwuf wa al-

Ada>b al-Isla>miyyah. Da>r al-Kutub al-Isla>miyyah,

t.t., juz I.

Ha>syim, Isma>‟i>l Muhammad dan Shari>kuhu>. Usus ‘Ilmu al-

Iqtis}a>d. Kairo: Da>r al-Nahd}ah al-„Arabiyah, 1976.

Haakonssen, Knud. the Cambridge Companion to Adam Smith.

Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Haeruman, Herman dan Eriyanto. Kemitraan dalam

Pengembangan Ekonomi Lokal: Bunga Rampai. Jakarta:

Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota, 2001.

Hafiduddin, Didin. Islam Aflikatif. Jakarta: Gema Insani, 2004.

Hafner, Robert W. Islam Pasar Keadilan: Artikulasi Lokal,

Kapitalisme dan Demokrasi,. Yogyakarta: LKiS, 2000.

Hakim, Budi Rahman. Rethinking Sosial Work Indonesia. Jakarta:

Wahana Semesta Intermedia, 2010.

Halim, Fachrizal A. Beragama dalam Belenggu Kapitalisme.

Magelang: IndonesiaTera, 2002.

Hami>d, Maji>d. Atsaru al-Mas}lahah fi> al-Shari>’at. Jordaniah:

al-Da>r al-I‟lmiyyah al-Dauliyah wa Da>r li an-Nasr wa

al-Tauzi‟, jilid I, 2002.

Hanafi, Mamduh M. Manajemen. Yogyakarta: UPP AMPYKM, tt.

Haneef, Mohamed Aslam. Contemporary Islamic Economic

Thought: a Selected Comparative Analysis. Malaysia:

Selangor Ikraq 1995.

Haq, Hamka. al-Shat}hibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah

dalam Kitab al-Muwafaqat. Jakarta: Erlangga, 2007.

Haq, Mahbub. Islam Property and Income Distribution. Leicester

UK: The Islamic Foundation, 1991.

Haque. Riba: the Moral Economy of Usury, Interest, and Profil.

Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed and CO, 1995.

Harahap, Sofyan Syafri. Teori Akuntansi. Jakarta: PT Raja

Grafindo, 2003.

Harsoyo, Y. Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan. Yogyakarta:

Penerbit Universitas Sanata Dharma Bekerjasama dengan

Penerbit Pustaka Widyatama, 2006.

Hartono, M Dimyati. Problematik dan Solusi Amandemen Undang-

Undang Dasar 1945. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

2009.

Hartono, Tony. Mekanisme Ekonomi dalam Konteks Ekonomi

Indonesia. Bandung: Rosdakarya, 2006.

Harukiyo, Hasegawa dan Glenn D. Hook. Javaness Bussines

Management: Rectruturing for Low Growth and

Globalization. London: Routledge, 2002.

Haryadi, Dedi. Tahap Perkembangan Usaha Kecil: Dinamika dan

Peta Potensi Pertumbuhan. Bandung: AKATIGA, 1998.

Hasan, Ahmad. Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem

Keuangan Islami. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Hasan, Ahmad Yusuf dan Donald Routledge Hill. Islamic

Technology: an Illustrated. Cambridge: Cambridge

University Press, 1992.

Hasan, Zubair, “Profit Maximization: Secular versus Islamic”.

dalam Sayyid Taher eds. Reading in Microeconomics: an

Islamic Perspective. Kuala Lumpur: Longman Malaysia,

2000\.

Hasibuan, S. Case Study of Muslim-managed Organizations, the

Case of Indonesian Development Agenda. Jakarta:

Fakultas Ekonomi Universitas Al Azhar, 2006.

Hatta, Mohammad. Pengertian Pancasila. Jakarta: Idayu Press,

1977.

______. Ekonomi Terpimpin. Jakarta: Penerbit Mutiara, 1979.

______. Pengembangan Usaha Kecil: Salah Satu Aspek Ekonomi

Terpimpin. Jakarta: Idayu, 1979.

______. Ilmu dan Agama. Jakarta, Yayasan Idayu, 1983.

Hayek. “Price Expectations, Monetary Disturbances, and

Malinvestments”. dalam Profits, Interest, and Investment.

New York: Augustus M. Kelley, 1975.

Henda, Riza Prima. Kemiskinan dan Kemandirian: Catatan

Perjalanan dan Reneksi Bina Swadaya. Jakarta: Yayasan

Bina Swadaya, 2003.

Hendrawan, Saneya. Spritual Management: from Personal

Enlightman to Words God Corporate Govermance.

Jakarta: Mizan, 2009.

Hendro, E.P. Ketika Tenun Mengubah Desa Troso. Semarang:

Bendera, 2000.

Hennon, Charles B. dan Suzanne Loker Rosemary Adams Walker.

Gender and Home-Based Employment. Westport, Conn:

Auburn House, 2000.

Herman, V.J. Seni Ragam Hias pada Kain Tenun. Mataram:

Depdikbud, 1990.

Heron, Robert. Administrasi Ketenagakerjaan. Jakarta: Kantor

Perburuhan Internasional, 2002.

Huda, Machwal. Etos Kerja, Kebijaksanaan Pembinaan dan

Perkembangan Industri Kecil: Studi Kasus INTAKO.

Jogakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006.

Hughes, Arthur Middleton. Strategic Database Marketing: the

Masterplan for Starting and Managing a Profitable,

Customer-Based Marketing Program. New York:

McGraw-Hill, 2005.

Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.

Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006.

Ikram, Achadiati. Jati Diri yang Terlupakan: Naskah-Naskah

Palembang. Palembang: Yanassa, 2004.

Iljas, Achjar. Reformasi Sistem Pembiayaan Usaha Kecil. Jakarta:

Global Mahardika, 2004.

Inayatullah, Sohail dan Jennifer Fitzgerald, eds. Transcending

Boundaries: Prabhat Rainjan Sarkar's Theories of

Individual and Social Transformation. Maleny, Australia:

Gurukul Publications. 1999.

Inayatullah, Sohail. Understanding Sarkar: the Indian Episteme,

Macrohistory and Transformative Knowledge. Leiden:

Brill, 2002.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. Metodologi Penelitian

Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta:

BPFE-UGM, 2002.

Ingham, Geoffrey K. Capitalism. Cambridge, UK; Malden, MA:

Polity Press, 2008.

Intan, Benyamin Fleming. Public Religion and the Pancasila Based

State of Indonesia an Ethical and Sociological Analysis.

New York: Oxford Lang, 2006.

Iqbal, Muhammad. the Reconstruction of Religious Thought in

Islam. Lahore: Sang-E-Mell Publications, 2004.

Ismail, Siti Zainon. Tekstil Tenunan Melayu: Keindahan Budaya

Tradisional Nusantara. Malaysia: Dewan Bahasa dan

Pustaka, Kementerian Pendidikan, 1994.

Jadjuli, Suroso Imam. Reformasi Ilmu Pengetahuan dan

Pembangunan Masyarakat. Surabaya: Pascasarjana

Universitas Airlangga, 2007.

Ja'far, Marwan. Infrastruktur pro Rakyat: Strategi Investasi

Infrastruktur Indonesia Abad 21. Yogyakarta: Pustaka

Tokoh Bangsa, 2007.

Jalaluddin. Petunjuk Kota Palembang dari Manua ke Kotamadaya.

Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tk-

II, 1992.

Jalil, Abdul. Teologi Buruh. Yogyakarta: LKiS, 2008.

Jaw‟a>ni, Muhammad Najib Hamadi. D}awa>bit al-tija>rah fi>

al-iq}tisa>d al-Isla>mi. Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah,

2005.

Jespersen, Birgit Dam. Supply Chain Management: in Theory and

Practice. Copenhagen: Business School Press, 2005.

Jhingan, ML. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta:

Rajawali Pres, 2000.

John. Hartley Creative Industries. Malden, Mass.: Blackwell, 2006.

Junaidi, Heri. “Efektifitas Perjanjian Akte di Bawah Tangan Usaha

Songket Palembang dalam Perspektif Fiqh Muamalah”.

Palembang: Fakultas Syari‟ah IAIN Raden Fatah

Palembang, 1997.

______eds. Fiqh Zakat Sumatera Selatan. Jogjakarta: Gama Media,

2004.

______. Fiqh Muamalah Kontemporer. Palembang: IAIN RF,

2008.

______. Nilai Filosofis Wong Kito Galo: Studi Penelusuran Sikap

Pluralis Masyarakat Kota Palembang. Jakarta:

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan

Diklat Departemen Agama RI, 2009\.

Jusmaliani. Kajian Teori Ekonomi dalam Islam: Kebijakan dalam

Perekonomian Islam. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi,

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2004.

Kahf, Monzer. “a Contribution to the Theory of Consumer

Behavior in an Islamic Society”. dalam Studies in Islamic

Economics, eds. Khursid Ahmed. America, Leicester: The

Islamic Foundation 1980.

Kahin, George McTurnan. Nationalism and Revolution in

Indonesia. Ithaca, NY: Cornell Southeast Asia Program,

2003.

Karim, Adiwarman A. Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer.

Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

______. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.

______. Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan (Teori, Praktek, dan

Realitas Ekonomi Islam). Yogyakarta: Magistra Insania

Press, 2004.

Kartiwa, Suwati. Kain Songket Indonesia. Jakarta: Djambatan,

1996.

______. Tenun Ikat: Ragam Kain Tradisional Indonesia. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Keester, Paul Heinze. Tokoh-Tokoh Ekonomi Mengubah Dunia.

Jakarta: Gramedia, 1987.

Keraf, Sonny. Etika Bisnis. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Kha>dimi, Nur al-Di>n Mukhta>r. al-Ijtiha>d al-Maqa>s}id.

Qatar: Wiza>rat al-Awqa>f wa al-Syuu>n al-Isla>miyah,

2003.

Korten, David C. the Post-Corporate World; Life after Capitalism.

London: Mc.Grow-Hill, 2000.

Kropp, Erhard W. dan B R. Quinones. Financial System

Development in Support of People's Economy. Bangkok:

APRACA Publications, 1992.

Kuhn, T.S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The

University of Chicago Press, 1996.

Kuncoro, Mudrjat. Ekonomika Industri Indonesia: Menuju Negara

Industri 2030?. Yogyakarta: Andi, 2007.

Kuntowijoyo dan A. E. Priyono. Paradigma Islam: Interpretasi

untuk Aksi. Bandung: Mizan, 2008.

Kuo, Cheng Tian. Global Competitives and Industrial Growth in

Taiwan and Philippines. USA: University of Pitsburgh

Press, 1995.

LAN. Beberapa Catatan Kecil Menyongsong dan Melewati 2004:

Fokus dan Solusi Menuju Terwujudnya Good

Governance. Jakarta: LAN, 2003.

Lauren, Diane Wolf. Factory Daughters: Gender, Household

Dynamics, and Rural Industrialization in Java. California:

University of California Press. Berkeley, 1992.

Leeuwen, Bas van. Human Capital and Economic Growth in India,

Indonesia, and Japan: a Quantitative Analysis, 1890-

2000. The Netherlands: Universiteit Utrecht, 2007.

Lin, Nan. Social Capital: a Theory of Social Structure and Action.

New York: Cambridge University Press, 2007.

Lindawati, “Songket: Simbol Kekuatan Budaya Lokal.” Tesis.

Malaysia: Universitas Kebangsaan Malaysia, 2004.

Lombard, Murice. the Golden Age of Islam. New York: Markus

Wiener Publishers, 2003.

Lunati, M. Teresa. Ethical Issues in Economic: from Altruism to

Cooperation to Equity. London: Mac Millan Press, 1997.

Lyotard, Jean F. The Postmodern Condition. USA: Manchester

University Press, 1984.

Ma‟luf, Lois. al-Munji>d fi> al-Lughah wa al-‘A’la>m. Beirut:

Da>r al Masyri>q, 1987.

Macdonald, Lynda A C. Managing Fixed-Term and Part-Time

Workers: a Practical Guide to Employing Temporary and

Part-Time Staff . London: Tolley, 2003.

Machendrawaty, Nanih dan Agus Ahmad Safei. Pengembangan

Masyarakat Islam: dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi.

Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Madjid, Baihaqi Abd dan Saifuddin, Rasyid. Paradigma Baru

Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah: Perjalanan

Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia. Jakarta: Pusat

Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, 2000.

Mahmud, Amir. Islam dan Realitas Sosial di Mata Intelektual

Muslim Indonesia. Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005.

Mannan, Muhammad Abdul. the Frontiers of Islamic Economics.

Delhi: Ida>rah Adabiyyati Delli, 1984.

_______. the Making of Islamic Economic Society: Islamic

Dimensions in Economic Analysis. Kairo, Egypt:

International Association of Islamic Banks; Turkish

Federated State of Kibris, Turkish Cyprus: International

Institute for Islamic Banking and Economics, 1984.

_______. Islamic Economic: Theory and Practice. Hounder and

Stouhgten, Ltd, 1992.

_______. Ekonomi Islam: Teori dan Praktek. terjemah.

Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2006.

Marcus, Alfred Allen. Management Strategy: Achieving Sustained

Competitive Advantage. New York: McGraw-Hill Irwin,

2005.

Martodireso, Sudadi dan Widada Agus Suryanto. Agribisnis

Kemitraan Usaha Bersama: Upaya Peningkatan

Kesejahteraan Petani. Jogjakarta: Kanisius, 2002.

Martone, Michael. Flatness and Other Landscapes. Athens: Univ

Of Georgia Press, 2003.

Mass, Michael. Readings in Late Antiquity: a Sources Book. USA

and Canada: Rouldge, Inc, 2000.

Mas'ud. Abdurrachman. Menuju Paradigma Islam Humanis.

Yogyakarta: Gema Media, 2003.

Masyhuri. Kajian Teori Ekonomi dalam Islam. Jakarta: Pusat

Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia, 2003.

_____. Ekonomi Mikro. Malang: UIN Malang, 2004.

Maurer, Bill. Mutual Life, Limited: Islamic Banking, Alternative

Currencies, Lateral Reason. Princeton, N.J.: Princeton

University Press, 2005.

Maxwell, Robyn. Textiles of Southeast Asia: Tradition, Trade and

Transformation. Singapore: Periplus, 2003.

McHenry, Leemon. Science and the Pursuit of Wisdom: Studies in

the Philosophy of Nicholas Maxwell. Frankfurt: Ontos,

2009.

McLaren, Peter. Capitalists and Conquerors: a Critical Pedagogy

Against Empire. Lanham, MD: Rowman And Littlefield

Publishers, 2005.

Mehmed, Ozay. Islamic Identity and Development: Studies of the

Islamic Periphery. New York: Chapman and Hall Inc,

2001.

Mentzer, John Tom. Supply Chain Management. California: Sage

Publ., 2001.

Miyamoto, Sadao. Introduction to Prout: a Spiritual Socio-

Economic Theory. Bellingham, Wash.: Huxley College of

Environmental Studies, Western Washington University,

1982.

Morris, Brian. Western Conceptions of the Individual. New York;

Oxford: Berg, 1999.

MS, Sinis Munandar. Program Pemberdayaan Ekonomi

Kerakyatan melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia

dan Pelayanan Keuangan Mikro. Jakarta: Badan

Pengembangan SDM, Departemen Pertanian, 2002.

Mubyarto. Teori Ekonomi dan Penerapannya di Asia. Jakarta:

Gramedia, 1981.

_______. Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan.

Yogyakarta: LP3ES, 1987.

_______.Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia. Jakarta: LP3ES,

1988.

_______. Ekonomi Rakyat dan Program IDT. Yogyakarta: Aditya

Media, 1996.

_______. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Yogyakarta: Aditya

Media, 1998.

_______.Reformasi Sistem Ekonomi: dari Kapitalisme Menuju

Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta: Aditya Media, 1998.

______.Amandemen Konstitusi dan Pergulatan Pakar Ekonomi.

Yogyakarta: Aditya Media, 2001.

______. Etika, Agama dan Sistem Ekonomi. Jakarta: YAE-Bina

Swadaya, di Financial Club, 2002.

______. Ekonomi Pancasila: Renungan Satu Tahun PUSTEP

UGM. Yogyakarta: PUSTEP UGM, 2003.

Muhammad, Ahmad. Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam

Ekonomi Islami. Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Muhammad. Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam. Yogyakarta:

BPFE, 2004.

______. Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah

pada Bank Syariah di Indonesia. Disertasi. Yogyakarta:

UII Yogyakarta, 2005.

Mull, Steve et.al. the Cotton History. Kansas City: Walsworth

Publishing Company.

Muller, Jerry Z. the Mind and the Market: Capitalism in Modern

European Thought. New York: Alfred A. Knopf, 2002.

al-Munawar, Said Aqil Husin dan Abdul Halim. al-Qur'an

Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki. Jakarta: Ciputat

Press, 2002.

Muqrin, Khālid ibn Sad ibn Muhammad. Awa>bi al-intaj fi> al-

iqtia>d al-isla>mi> wa-atharuha> alá al-inta>j wa-al-

inta>ji>yah. al-Riyād: al-Mamlakah al-Arabīyah al-

Sa‟ūdīyah, Wizārat al-Ta‟līm al-Āli>, Jāmi‟at al-Imām

Muhammad ibn Sa‟ūd al-Islāmīyah, 2004.

Muslih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. Ma> la Yasa’ al-ta>jira

Jahluhu>. diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir. Fiqh

Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta: Dar al-Haq, 2008.

Myint, Deepak Lal, H. the Political Economy of Poverty, Equity

and Growth. London: Oxford Press, 1999.

Myrdal, Gunnar. the Political Element in the Development of

Economic Theory. London: Routledge and Kegan Paul,

Ltd, 2002.

Nabhani, Taqyuddin. an-Nidzam al-Iqtis}a>di fi al-Isla>m. Beirut:

Darul Ummah, 1990.

Naim, Ahmed. "Syari'ah and Basic Human Rights Concerns",

dalam Liberal Islam: a Sourcebook, eds. Charles

Kurzman. Oxford: Oxford University Press, 1998.

Naqvi, Syed Nawab Haider. Islam, Economic, and Society.

London: Kegan Paul International, 1993.

_____. Menggagas Ilmu Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2003.

Nasr, Husein. Islamic Work Ethics. England: Hamdard Islamicus,

tt.

Nasr, Sayyed Hossein dan Oliver Leaman. Routledge History of

World Philosophies. USA and Canada: Rouldge, Inc,

2002.

Natsir, Muhammad. Islam dan Pancasila: Konstituante 1957.

Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001.

Nazir, Muhammad. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia,

2003.

Nee, Victor. on Capitalism. Stanford: Calif. Stanford Univ. Press,

2007.

Nelson, Alan E. Spiritual Intellegence: Discover Your SQ Deepen

Your Fath. USA: Baker Publishing Group, 2010.

Nugroho, Heru. Globalisasi dan Tantangan Daya Saing Indonesia.

Jakarta: LIPI Press, 2005.

Nusantara, A Ariobimo dan R Masri Sareb Putra. Keadilan dalam

Masyarakat: Kajian dan Renungan Sosial bagi Komunitas

Basis. Jogjakarta: Kanisius, 2007.

Oetama, Jakob. Berpikir Ulang tentang Keindonesiaan. Jakarta:

Penerbit Buku Kompas, 2001.

Okezie, B. Onuma dan Vladimir Podsolonko. Strengthening

Teaching and Outreach Capabilities in Business and

Management Education at Tavrida National University,

Ukraine, Under a Market-oriented Economy: the Final

Report. Alabama: A and M University, 2004.

Olson, Mancur. Kebangkitan dan Kemerosotan Perkembangan

Bangsa-Bangsa: dari Pertumbuhan Ekonomi ke Stagnasi-

Inflasi dan Kemandegan Sosial. Rajawali: Jakarta, tt.

Pangestu, Mari Elka et.al. Studi Industri Kreatif Indonesia. Jakarta:

Departemen Perdagangan RI, 2008.

Pareto, Vilfredo dan Hans L Zetterberg. the Rise and Fall of Elites:

an Application of Theoretical Sociology. New Brunswick,

N.J.: Transaction Publishers, 1991.

Parker, Phillip M. Utilization: Webster’s Quatations, Facts and

Phrases. California: Icon Group, Inc..

Partomo, Tiktik Sartika. Ekonomi Koperasi. Jogjakarta: BPEF,

2008.

Paton, Rob dan James McCalman. Change Management: a Guide

to Effective Implementation. London: SAGE, 2008.

Perwataatmadja, Karnaen A. Membumikan Ekonomi Islam di

Indonesia. Jakarta: Usaha Kami, 1996.

Pindyck, Robert S. dan Daniel L. Rubinfeld. Microeconomics. New

Jersey: Prentice-Hall Inc., 2007.

Porritt, Jonathon. Capitalism as if the World Matters. Sterling, VA:

Earthscan, 2007.

Poser, Timo B. the Impact of Corporate Venture Capital:

Potentials of Competitive Advantages for the Investing

Company. Wiesbaden: Deutscher Universitats-Verlag,

2003.

Posner, R.A. the Problem of Jurisprudence. Cambridge: Harvard

University Press, 1990.

Post, Emily. Etiquette in Society, in Business, in Politics and at

Home. New York: Cosmo Classics, 2007.

Prasetyo, Eko. Upah dan Pekerja. Yogyakarta: Resist Book, 2006.

Prasetyantoko, A. Bencana Finansial: Stabilitas sebagai Barang

Publik. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.

_______. Krisis Finansial dalam Perangkap Ekonomi Neoliberal.

Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.

Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya.

Traditional Ceremony in Relation with Natural Event and

Belief of the People in Sumatera Selatan Region. Jakarta:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat

Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai

Tradisional, Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan

Nilai-Nilai Budaya, 2000.

Purba, R. Produktivitas Tenaga Kerja Industri Kecil: Studi Kasus

pada Industri Barang-barang Kulit di Manding,

Kabupaten Bantul. Yogyakarta: UGM, 1990.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, UII

Yogyakarta. Ekonomi Islam. Jakarta: RajaGrafindo

Persada, 2008.

Putra, Murasa Sarkani. Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi

Islam. Jakarta: P3EI, 2004.

Qalahji, Muhammad Rawwas. Maba>his fi> al-Iqtis}a>d al-

Isla>miy min Us}u>lihi al-Fiqhiyyah. Beirut: Da>r an-

Nafes, 2000.

Qarad}a>wi, Yusu>f. Da>r al-Qiya>m wa al-Akhla>q fi> al-

Iqtisha>di al-Isla>mi. Kairo: Maktabah Wahwah , 1995.

_______. al-Isla>m wa al-Ilmaniyah, Wajhan li Wajhin. Kairo:

Maktabah Wahbah, 2000.

_______. Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. terj

Didin Hafidudin. Jakarta: Rabbani Press, 2001.

Qorashi, Baqir Sharief. Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja

dalam Islam. Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2007.

Qudaimi, Nauwaf. Muhawarat: al-Isla>miyun wa-Aslat an-Nahda

al-Mua}qa. Beirut: al-Muassasa al-Arabiya li al-Dira>sat

wa-'n-Nasr, 2006.

Qureshi, Anwar. Islam and the Theory of Interest. Lahore: tp, 1970.

Qurtu>bi, Muhammad ibn Ahmad al-Ansho>ri. al-Ja>mi’ah li

Ahka>m al-Qur’a>n, juz. 33. Beirut: Da>r al-Qutb al-

„Ilmiyya, 1993.

Quthb, Sayyid. fî Zhila>l al-Qur’a>n. II. juz 3. Beirut: Dar al-

Syuruq, 1992.

Rachman, Ali M. A. Masyarakat Kecil dalam Era Global. Bangi:

Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2000.

Rachmadi, Bambang N et.al. Franchising, the Most Practical and

Excellent Way for Succeeding: Membedah Tawaran

Franchise Lokal Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 2007.

Rae, Jhon. Life of Adam Smith. New York: Cosimo, 2006.

Rahardjo, Dawam. Kapitalisme Dulu dan Sekarang. Jakarta: PT.

New Aqua Press, 1987.

_______. Etika Ekonomi dan Manajemen. Yogyakarta: Tiara

Wacana, 1990.

_______.Ensiklopedi al-Quran:Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-

Konsep Kunci. Jakarta: Paramadina, 1996.

_______. Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi. Jakarta:

Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.

_______. Ekonomi Pancasila. Yogyakarta: Aditya Media, 2004.

Rahardjo, M. Dawam dan Achmad Tirtosudiro. Pembangunan

Ekonomi Nasional: Suatu Pendekatan Pemerataan,

Keadilan, dan Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Intermasa,

1997.

Rahman, Fazlur. Economic Doctrines of Islam. Lahore: Islamic

Publications, 1980.

_______. Islam and Modernity, Transformation of Intellectual

Tradition. Chicago: The University of Chicago Press,

1982.

_______. “Law and Ethics in Islam”. dalam Richard G. Hovanisian

eds. Ethics in Islam. California: Undena Publications

Malibu. 1985.

Rajan, Raghuram G. dan Luigi Zingales. Saving Capitalism from

the Capitalists: Unleashing the Power of Financial

Markets to Create Wealth and Spread Opportunity.

Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.

Ramad}a>n, Al-Bu>t}i>, Muhammad Sa‟i>d. D}awa>bit} al-

Mas}lahah fi> al-Shari>’ah al-Isla>miyah,. Beirut: Da>r

al-Muttahidah, 1992.

Rangkuti, Fredy. Business Plan: Teknik Membuat Perencanaan

Bisnis dan Analisis Kasus. Jakarta: Gramedia, 2001.

Rasuanto, Bur. Keadillan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls

dan Habermas: Dua Teori Filsafat Politik Modern.

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Ratnawati, Latifah. “Kebudayaan Palembang”. dalam Jati Diri

yang Terlupakan: Naskah-Naskah Palembang, Achdiati

Ikram. Palembang YANASSA, 2004.

Raysuni, Ahmad. Naz}ariyah al-Maqa>sid ‘inda al-Ima>m al-

Sha>tibi. Riyad}: Dar al-„Alamiyyah Kita>b al-Isla>mi,

1992.

Reksoprayitno, Soediyono. Ekonomi Makro: Analisis Islam dan

Permintaan-Penawaran Agregatif . Yogyakarta: Badan

Penerbit Fakultas Ekonomi, 2000.

Ridjaluddin, Nuansa-Nuansa Ekonomi Islam. Jakarta: Sejahtera,

2007.

Ridwan, Muhammad. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).

Jogjakarta: Penerbit UII Press, 2004.

Rima, Inggrid H. Devolopment of Economics Analysis. London:

Routledge, 2001.

Rindjin, Ketut. Etika Bisnis dan Implementasinya. Jakarta:

Gramedia, 2004.

Rivai, Veithzal. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk

Perusahaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

_______. Islamic Human Capital dari Teori ke Praktek. Jakarta:

RajaGrafindo Persada, 2009.

Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. Islamic Economics: Ekonomi

Syari’ah bukan Opsi, tetapi Solusi. Jakarta: Bumi Aksara,

2009.

Riyanti, Sari Ade. “Makna Simbolis Kain Songket sebagai Simbol

Status.” Semarang: Fakultas Teknik, Teknologi Jasa dan

Produksi Busana, Universitas Negeri Semarang, 2006.

Rizq, Yunan Labib. Urubbah fi>’asr al-Ra’suma>liyah. Kairo:

Da>r al-Thaqa>fah al-Arabiyah, 2000.

Robert J. Barro. Getting it Right: Market and Choices in a Free

Society. USA: Massachusetts Institute of Technology,

1996.

Rodgers, Susan. Gold Cloths of Sumatra: Indonesia's Songkets

from Ceremony to Commodity. Leiden: KITLV Press;

Worcester, Mass: Iris and B. Gerald Cantor Art Gallery,

College of the Holy Cross, 2007.

Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. Lembaga Keuangan Syariah.

Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.

Rothbard, Murray N. Classical Economics. Hants.: Edward Elgar,

1995.

Rudito, Bambang. Akses Peran serta Masyarakat. Jakarta: Pustaka

Sinar Harapan, 2003.

Ruky, Ahmad S. Manajemen Penggajian dan Pengupahan

Karyawan Perusahaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

2001.

S{ada>r, Muhammad Baqir. Islam and Schools of Economic,

penerjemah M. Hashem, Keunggulan Ekonomi Islam:

Mengkaji Sistem Ekonomi Barat dengan Kerangka

Pemikiran Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: Pustaka Zahra,

2002.

_______. Iqtis}aduna (Buku Induk Ekonomi Islam). penerjemah

Yudi. Jakarta: Zahra, 2008.

Sabirin, Syahril. Terobosan Pemulihan Ekonomi Indonesia.

Jakarta: Forum Kampus Kuning, 2002.

Sadoko, Isomo et.al. Pengembangan Usaha Kecil: Pemihakan

Setengah Hati. Bandung: Akatiga, 1995.

Saeed, Abdullah. Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi

Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis. diterjemahkan oleh Arif

Maftuhin. Jakarta: Paramadina, 2006.

Saefuddin, Ahmad Muflih. “Filafat, Nilai Dasar, Nilai

Instrumental, dan Fungsionalisasi Konsep Ekonomi

Islam.” dalam Solusi Islam atas Problematika Umat, Adi

Sasono, et.al. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Sait, Siraj dan Land Hilary Lim. Law and Islam: Property and

Human Rights in the Muslim World. London: Zed Books,

2006.

Salam, Burhanuddin. Filsafat Pancasilaisme. Jakarta: Penerbit

Bina Aksara, tt.

Salam, Izzuddin ibn Abd. Qawa>id al-Ahka>m fi> Masa>lih al-

Ana>m. Kairo: al-Istiqa>mat, t.t.

Saleh, Irsan Azhary. Industri Kecil: Pemihakan Setengah.

Bandung: Akatiga, 2000.

Salim, Arskal. Shari'a and Politics in Modern Indonesia.

Singapore: Inst. of Southeast Asian Studies, 2003.

Samuelson, Paul Anthony dan William D. Nordhaus. Economics.

Boston, Mass.: McGraw-Hill/Irwin, 2001.

Sardadi, Tina dan Amy Wira Budy. Seri Serasi dan Gaya Berkain.

Jakarta: Gramedia, 2007.

_______. Muslimah Berbusana Nusantra. Jakarta: Gramedia, 2009.

Sarkaniputra, Murasa. Proutist Economics: Discourses on

Economic Liberation. India: Ananda Marga Publications,

1991.

_______. Ruqyah Syar’iyyah: Teori, Model dan Sistem Ekonomi.

Jakarta: al-Ishalah, 2009.

Sarkar, Prabhat Ranjan. Varna Vijinana (The Science of Letters).

Calcutta: Ananda Marga Publications, 2003.

Sasono, Adi dan Achmad Rofi'ie. People's Economy. Jakarta:

Southeast Asian Forum for Development Alternatives,

1988.

Sasono, Adi. Solusi Islam atas Problematika Umat: Ekonomi,

Pendidikan, dan Dakwah. Jakarta: Gema Insani Press,

1998.

Satake, Masaaki. People's Economy: Philippine Community-Based

Industries and Alternative Development. Manila,

Philippines: Solidaridad Pub. House, 2003.

Satyanarayana, Chary T. Venture Capital, Concepts and

Applications. New Delhi: Macmillan India, 2005.

Scapp, Ron dan Brian Seitz. Etiquette: Reflections on

Contemporary Comportment. Albany: State University of

New York Press, 2007.

Schefold, Reimar et.al. Indonesian Houses. Singapore: Singapore

University Press, 2004.

Schultz, Walter J. the Moral Conditions of Economic Efficiency.

London: Cambridge University Press, 2001.

Schumpeter, Joseph A. Capitalism, Socialism and Democracy.

London: Routledge, 1994.

Sekaren. Research Method for Business: a Skill Building Approach.

New York: John Wiley and Sons, Inc., 1992.

Selvayagam, Grace I. Songket Malaysia’s Woven Treasure. New

York: Oxford University Press, 1991.

Sen, Amartya. Development As Freedoem. New York: Oxford

University, 1999.

Sennett, Richard. the Culture of the New Capitalism. London: Yale

University Press, 2006.

Sevenhoven, J.L. Van. Lukisan Ibukota Palembang. Jakarta:

Bhatara, 1998.

Shaleh, Muhammad Adib. Mas}a>dir al-Tasyri’ al-Isla>mi.

Damaskus: Al-Mat}ba‟ah al-Ta‟awuniyah, tt.

Shiddiqie, Jimly. Konstitusi Ekonomi. Jakarta : Buku Kompas,

2010.

Shihab, Quraish.Wawasan al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas

Berbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan, 1999.

_______. Tafsir al-Misbah. vol. 5. Bandung: Mizan, 2000.

Sholihin, Ahmad Ifham. Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. Some Aspects of the Islamic

Economy. Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1972.

Sigar, Edi. Buku Pintar Budaya Bangsa Nusantara. Jakarta:

Penerbit AMA, 2000.

Singh, Nagendra K. Social Justice and Human Rights in Islam.

New Delhi: Gyan Publ. House, 1998.

Siraj, Muhammad Ahmad. al-Nid}am al-Mas}arafi fi> al-Isla>m.

Lahore: Muhammad Asharaf, 1987.

Siradj, Said Aqiel. Tasawuf sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan

Islam sebagai Inspirasi, bukan Aspirasi. Bandung: Mizan,

2006.

Siregar, T.M. Pembaharuan Ekonomi Tiongkok: dari Fokus

Pedesaan ke Pasar Internasional (China’s Economic

Reform From Rural Focus to International Market).

Jakarta: Pustaka Pena, 2002.

Sjaifudian, Hetifah dan Erna Ermawati Chotim, Dimensi Strategis

Pengembangan Usaha Kecil: Subkontrak pada Industri

Garmen Batik. Bandung: AKATIGA, 1994.

Smelser, Neil J. Social Change in the Industrial Revolution: an

Application of Theory to the British Cotton Industry.

London: Routledge, 2005.

Smith, Roger. Being Human: Historical Knowledge and the

Creation of Human Nature. New York: Columbia

University Press, 2007.

Snijders, H. dan S Weatherill. E-Commerce Law: National and

Transnational Topics and Perspectives. The Hague:

Aspen Publishers Inc, 2003.

Sobari, Wawan et.al. Inovasi sebagai Referensi: Tiga Tahun

Otonomi Daerah dan Otonomi Award. Surabaya,

Indonesia: Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi, 2004.

Soekarno. Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno. Yogyakarta:

Media Pressindo, 2006.

Soesastro, Hadi. Menuju Pembangunan Ekonomi Berkeadilan

Sosial. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan

dan Perbankan Indonesia (STEKPI), 2003.

_______.1966-1982: Paruh Pertama Ekonomi Orde Baru.

Yogyakarta: Kanisius, 2005.

_______. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia

dalam Setengah Abad Terakhir. Yogyakarta: Penerbit

Kanisius, 2005.

Soetrisno, Benny. Perspektif dan Tantangan Industri Tekstil

Nasional Pasca Kuota, Implikasi dan Urgensinya

terhadap Perbankan. Jakarta: Asosiasi Pertekstilan

Indonesia [API], 2004.

Soetrisno, Loekman. Kemiskinan, Perempuan, dan

Pemberdayaan. Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Soetrisno, Noer. Menuju Pembangunan Ekonomi Berkeadilan

Sosial. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan

dan Perbankan Indonesia (STEKPI), 2003.

Stearns, Peter N. the Industrial Revolution in World History.

Oxford: Westview Press, 1998.

Stiglitz, Joseph E. Globalization and its Discontents. New York:

Norton, 2003.

Sukanti. Tenun Tradisional Sumatera Selatan. Palembang:

Departemen Pendidikan Nasional, 2000.

Sukardja, Ahmad. Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar

1945. Jakarta: UI Press; 1995.

Sukarno, B. Tinjauan Filosofis tentang Pancasila sebagai Filsafat.

Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2005.

Sukarno, Fakhruddin. “Etika Produksi dalam Perspektif Ekonomi

Islam”. Disertasi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, 2010.

Sukarno, Suyoso. Pembinaan Tenaga Manusia. Jakarta: Logos,

2002.

Sulastomo. The Indonesian Dream: Kapita Selekta. Jakarta:

Penerbit Buku Kompas, 2008.

Sulistia, Teguh. Aspek Hukum Usaha Kecil dalam Ekonomi

Kerakyatan. Padang, Indonesia: Andalas University Press,

2006.

Sulistiyo dan Agnes Mawarni. Kapas: Kajian Sosial-Ekonomi.

Yogyakarta: Adity Media, 1991.

Suma, Muhammad Amin. Ijtihad dalam Fiqih Islam. Jakarta:

Pustaka Firdaus, 2002.

______. Membangun Ekonomi Negeri Berbasis Kitab Suci dan

Konstitusi. Tangerang: Kholam Publishing, tt.

______. Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan

Islam. Ciputat: Kholam Publishing, 2008.

Sumardjono, Maria S. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi,

Sosial, dan Budaya. Jakarta: Kompas, 2008.

Sumaryono, E. Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat

Thomas Aquinas. Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Sumawinata, Sarbini. Politik Ekonomi Kerakyatan. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Sumiyanto, Ahmad. Problem dan Solusi Transaksi Muharabah.

Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005.

Sumodiningrat, Gunawan; Riant Nugraha, Membangun Indonesia

Emas: Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju

Negara-Bangsa yang Unggul dalam Persaingan Global.

Jakarta: Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia,

2005.

Sunoto. Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Sejarah

dan Pelaksanaannya. Yogyakarta: Hanindita, 2001.

Surjono, Gunanto dan Henry Azwar. Peningkatan Partisipasi Ibu-

Ibu Rumah Tangga dalam Pemecahan Masalah

Kemiskinan Keluarga Melalui Program Usaha Ekonomi

Kampung (PUEK). Yogyakarta: Departemen Sosial RI,

Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Balai Besar

Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan

Sosial, 2003.

Soesastro, Hadi, Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di

Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir: 1959-1966.

Jakarta: Kanisius, 2005.

Susetyo, Benny. Teologi Ekonomi: Partisipasi Kaum Awam dalam

Pembangunan Menuju Kemandirian Ekonomi. Malang:

Averroes Press, 2006.

Sutarmadi. Islam dan Masalah Kemasyarakatan. Jakarta: Kalimah,

2000.

Suyanto, M. Muhammad Business Strategy and Ethics.

Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Swasono, Sri-Edi. Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera

Selatan. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

______. Pembangunan Berwawasan Sejarah: Kedaulatan Rakyat,

Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Politik. Jakarta: UI-

Press, 1990.

______. Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat. Jakarta: Yayasan

Hatta, 2002.

______. Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan. Jakarta: UNJ Press,

2005.

______. tentang Demokrasi Ekonomi dan Pasal 33 UUD 1945.

Jakarta: Bappenas, 2008.

______. the End of Laissez-Faire. Jakarta: Bappenas, 2009.

______. Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar

Bebas. Jogjakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM,

2010.

______. Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial dari Klasikal

dan Neoklasikal sampai ke the end of Laissez-Faire.

Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010.

______. Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme.

Jakarta: Yayasan Hatta, 2010.

______.Pembangunan Berwawasan Pancasila. Jakarta: Bappenas,

2011.

______. Kelengahan Kultural dalam Pemikiran Ekonomi:

Pancasila Pasal 33 UUD 1945 Koperasi

Entrepreneurship-Kooperatif. Jakarta: Bappenas, 2011.

______. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2011.

Swedberg, Richard. Max Weber and the Idea of Economic

Sociology. Princeton: Princeton University Press, 2000.

Sya‟rawi, Mukhtar. Islam di antara Kapitalisme dan Komunisme.

Jakarta: Gema Insani Press, 1991.

Syarofie, Yudhi. Songket Palembang: Nilai Filosofis, Jejak

Sejarah, dan Tradisi. Palembang: Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan, Kegiatan Pengelolaan Kelestarian dan

Pembinaan Nilai Budaya Sumatera Selatan, 2007.

______. Legenda Tepian Musi. Palembang: Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan, Kegiatan Pengelolaan Kelestarian dan

Pembinaan Nilai Budaya, Sumatera Selatan, 2008.

Syathibi, Abu Ishaq. al-Muwa>faqāt fi> Us}ūl al-Shari>’ah. jilid

II. Beirut: Da>r al-Ma‟rifah, 1973.

Shinqit}i, Muhammad Musht}afa. Dira>sah Shar’iyyah li Ahammi

al-’Uqu>d al-Ma>liyah al-Mustahdatsah. Madinah:

Maktabah al-‟Ulu>m wa al-Hika>m, 2001.

Szenberg, Michael. Paul A. Samuelson: on Being an Economist.

New York: Jorge Pinto Books, 2005.

Szentes, Tamas. the Transformation of the World Economy: New

Directions and New Interests. Tokyo: United Nations

University, 1988.

ibn-Taimiyah. al-Hisbah wa Mas’u>liyah al-Huku>mah al-

Isla<>miyah. Kairo: Dar Al-Shab, 1976.

Tambunan, Tulus. Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia:

Beberapa Isu Penting. Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Thanasankit, Theerasak. E-commerce and Cultural Values.

Hershey, Pa.: Idea Group Publishing, 2002.

Thee, Kian Wie. Industrialisasi di Indonesia: Beberapa Kajian.

Jakarta: LP3ES, 1994.

Thoha, Mahmud. Dinamika Usaha Kecil dan Rumah Tangga.

Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan

Pembangunan, 2001.

______.Globalisasi, Krisis Ekonomi, dan Kebangkitan Ekonomi

Kerakyatan. Jakarta, Indonesia: Pustaka Quantum, 2002.

Thompson, James D. Organizations in Action: Social Science

Bases of Administrative Theory. New Brunswick, N.J.:

Transaction Publishers, 2003.

Thompson, Noel W. the People's Science: the Popular Political

Economy of Exploitation and Crisis 1816-34. Cambridge:

Cambridge University Press, 2002.

Thomsett, Michael C. Getting Started in Options. New York: John

Wiley and Sons Ltd, 2003.

Tim Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Indonesia Export

Product and Producer for International Market. Jakarta:

Fery Agung Corindotama, 2007.

Tim Peneliti Deperindag. Keberhasilan Pemberdayaan Usaha

Kecil dan Koperasi oleh BUMN di Lingkungan

Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Jakarta:

Departemen Perdagangan dan Perindustrian, 2003.

Tim peneliti Direktorat Kerjasama dan Perdagangan Internasional.

Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Indonesia dengan

Pengembangan Indikasi Geografis non Pertanian. Jakarta:

Direktorat Kerjasama dan Perdagangan Internasional,

2008.

Tim Penulis Depdikbud Dinas Permuseuman Pembinaan Sumatera

Selatan. Tenun Tradisional Sumatera Selatan. Jakarta:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000.

Tim Pustaka Binaman Pressindo. Informasi Kredit Usaha Kecil.

Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1997.

Tinaprilla, Netti. Jadi Kaya dengan Berbisnis di Rumah. Jakarta:

Gramedia, 2007.

Tisdell, Clem dan Keith Hartley. Microeconomic Policy: a New

Perspective. Cheltenham: Edward Elgar, 2008.

Tjiptoherijanto, Prijono dan Laila Nagib. Pengembangan Sumber

Daya Manusia: di antara Peluang dan Tantangan.

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Tohar, M. Membuka Usaha Kecil. Jogjakarta: Kanisius, 2002.

Triyuwono, Iwan. dan Ahmad Erani Yustika. Emansipasi Nilai

Lokal: Ekonomi dan Bisnis Pascasentralisasi

Pembangunan. Malang: Bayumedia Pub., 2003.

Triyuwono, Iwan. Organisasi dan Akuntansi Syari'ah. Yogjakarta,

LKiS, 2000.

Truna, Dody S dan Ismatu Ropi. Pranata Islam di Indonesia:

Pergulatan Sosial, Politik, Hukum, dan Pendidikan.

Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002.

Ummah, Khairul. 5 Kecerdasan Utama Meraih Bahagia dan

Sukses. Bandung: Penerbit Ahaa Pustaka, 2003.

Utomo, Bambang Budi. Perkembangan Industri Kerajinan Rumah

Tangga dan Intervensi Pembinaan dan Yayasan Pekerti

Dai Kabupaten Tasikmalaya. Jawa Barat: Proyek

Penelitian Sektor non Pertanian Pedesaan Jawa Barat no.

A-4, PSP-IPB, 1990.

Utomo, Kamto. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Kancah

Globalisasi. Bogor: Yayasan Agro-Ekonomika, Sains,

2005.

Vaitheeswaran, Vijay V. Power to the People: How the Coming

Energy Revolution Will Transform an Industry, Change

Our Lives, and Maybe Even Save the Planet. New York:

Farrar, Straus and Giroux, 2003.

W. S., Adde Maruf dan Haedar Nashir. Masa Depan Kemanusiaan.

Jogjakarta: Jendela, 2003.

Wahyupuspitowati.Teknik Dasar Sulam Pita, Payet dan Benang.

Jakarta: Kawan Pustaka, 2008.

Warming, Wanda dan Michael Gaworski. The World of Indonesian

Textiles. New York: Kodanska Internat, 1981.

Werthner, Hannes dan Martin Bichler. Lectures in e-Commerce.

New York: Springer, 2001.

Wessels, Walter J. Economics Hauppauge. N.Y.: Barron's, 2006.

Wibisono, Christianto. Anatonomi Efesiensi BUMN. Jakarta: Pusat

Data Bisnis Indonesia, 1996.

Wibowo. Belajar dari Cina: Bagaimana Cina Merebut Peluang

Pasar Global. Jakarta: Kompas, 2004.

Widiowati, Didiet. Kesejahteraan Sosial: Wacana, Implementasi,

dan Pengalaman. Jakarta: PenerbitPusat Pengkajian

Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR

RI, 2005.

Widjaja, I. Wangsa dan Meutia Farida Swasono. Mohammad Hatta,

Membangun Ekonomi Indonesia. Jakarta: Inti Idayu Press,

1985.

Widodo, Hg Suseno Triyanto et.al. Reposisi Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah dalam Perekonomian Nasional.

Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2005.

Winardi. Kamus Ekonomi. Bandung: Alumni, 2000.

Wolf, Milton T. dan Marjorie E. Bloss. Creating New Strategies for

Cooperative Collection Development. USA: The Haworth

Information Press, 2000.

Wrihatnolo, Randy R. dan Rianti Nugroho Dwidjowiyoto.

Manajemen Pemberdayaan. Jakarta: Gramedia, 2007.

Yafa, Stephen H. Cotton: the Biography of a Revolutionary Fiber.

New York: Penguin Books, 2005.

Yasni, Z. Bung Hatta Menjawab. Jakarta, Gunung Agung,

1978.

Yosephus, L. Sinuor. Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral

terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer. Jakarta: Pustaka

Obor, 2010.

Younkins, Edward Wayne. Capitalism and Commerce: Conceptual

Foundations of Free Enterprise. Lanham: Md. Lexington

Books, 2002. Yu>nus, Muhammad. Maba>di’ ‘ilmi al-Iqtisa>d. al-

Iskanda>riyah: al-Da>r al-Ja>mi‟iyyah, 1993.

Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjayakusuma. Menggagas Ekonomi Islami. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Yusuf, Ya‟qub ibn Ibrahim Abu. Kitab al-Kharaj. edisi ke 3. Kairo: al-Matba‟ah al-Salafiyyah, 1352 H.

ibn-Zakaria, Abu Husain ibn Faris. Mu’ja>m Muqayis al-Lugha>t. jilid III. Mesir: Must}afa al-Ba>bi al-Halabi, 1972.

Zarqa, Musthafa Ahmad. al-Uqu>d al-Musamma. Damascus: al-Mat}baah Fata al-Ara>b, tt.

Zen, M. T. et.al. Dialog Teknologi dan Industri: Pemacuan

Teknologi Menuju Terbentuknya Industri Nasional yang

Kuat dan Berdaya Saing Tinggi. Jakarta: Badan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 1995.

Zimmerman, Joseph Francis. Interstate Economic Relations.

Albany: State University of New York Press, 2004.

Zucchetto, J. Board on Energy and Environmental Systems, Trends

in Oil Supply and Demand, the Potential for Peaking of

Conventional Oil Production, and Possible Mitigation

Options: a Summary Report of the Workshop.

Washington, DC: National Academies Press, 2006.

Zulkarnain. Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi tentang

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Yogjakarta: Adicita,

2003. Zumar, Dhorifi. Tenun Tradisional Indonesia. Jakarta: Dewan

Kerajinan Nasional bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian, 2009.

JURNAL Adams, Dale dan Robert C. Vogel. ”Rural Financial Markets in

Low-Income Countries and Lesson.” World Development. vol. 14, no. 4, 1986, 477-487.

Ahsan, Fahrul. “on the Nature and Signifance of BankingWithout Interest”. Bangladesh Bank Bulitten. vol. 56, February 2007, 9-11.

Akhtar, Shamshad. "Islamic Finance: Emerging Challenges of Supervision". Paper presented in the 4

th Islamic Services

Board Summit held at Dubai, United Arab Emirates on May 15. (2007), 4.

Araby, Muhammad Abdullah. “Private Property and It‟s Limit‟s In Islam”. Akademi al-Azhar untuk Riset Islam, Konfrensi pertama, 1964.

Arbor, Ann. the New York Times Biographical Service. jilid 18, University Microfilms International, 880.

Arif, Muhammad. “Toward the Syari‟ah Paradigm of Islamic Economics: the Beginning of a Scientific Revolution.” dalam the American Journal of Islamic Social Science 2 (1), 1985, 79-8.

Asrin, Ikhwan. “Pameran Perluas Pasar Ekspor Produk KUKM”. Jurnal KUKM, (Mei 2009), 16.

Basjir, Wahyu W. “Informalisasi dan Tantangan Perburuhan”. Jurnal Analisis Sosial. vol. no.3, Desember 2003, 41-42.

Beker, Jeanne. “Sari to Sarong: Five Hundred Years of Indian and Indonesia Textile Exchange”. American Craft, Augst/Sep, vol. 64, Iss. 4 (New York: 2004), 30.

Blakeney, M. “Geographical Indications and TRIPS”. Occasional Paper, no. 8. Geneva: Quaker United Nations Office, 2001.

Brutton, Henry J. “A Reconsideration of Import Substitution”. Journal of Economic Literature, vp. xxxvi, 903.

Escudero, S. “International Protection of Geographical Indications and Developing Countries”. TRADE Working Papers, no. 10 (Geneva: South Centre, 2005).

Fay, M. dan T. Yepes. “Investing in Infrastructure: What is Needed from 2000 to 2010?” World Bank Policy Research Working Paper 3102, Washington DC.

G. Calabresi and A.D. Melamed. “Property Rules, Liabbility Rules and Inalienability: One View of the Cathedral”. Harvad Law Review 85 (1972): 1089-1128.

Gray, S. A. dan Thomson, A. the Development of Economic

Doctrine Longman. New York: t.p., 1980.

http://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/01/31

Hasan, Ahmad. http://p3ei.blogdetik.com/2008/07/10/buruh-dalam-

islam/ - _ftnref8Naz}ariya>t al-Uju>r fi> al-Fiqh al-

Isla>miy. Suria, Da>r Iqra>‟, 2002. Hadisuwito, S. ”Memanfaatkan Momentum Kenaikan Upah”.

Prisma, no. 7 (Jakarta, 2001), 79-96. Hussin, Haziyah. “Peranan Songket dalam Perkawinan Melayu:

Golongan Istana dan Rakyat Biasa”. dalam Jurnal Arkeologi Malaysia, Bilangan 17-2004, KDN PP 6026/10/03, 34.

Job, Charles A. “Waterlaw in Muslim Countries as to Ground

Water”. dalam Groundwater Economics. USA: Taylor and

Francis Group, LLc, 2010. Kramet, Jonathan dan Thomas Hyclak. “Why Strikes Occur:

Evidence from the Capital Markets”. Industrial Relaions, vol. 41, Issue 1, 2002, 80-93.

Lidyah, Rika. “Akuntansi Syari‟ah Sebagai Bentuk Transparansi dan Akuntabilitas”. Jurnal Ekonomi Islam (IAIN Raden Fatah Palembang, vol. 1, 2010, 14-23.

Ma‟arif, Syamsul. ”Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”. Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Penggembangan Hukum Bisnis, Jakarta Volume 19, Mei-Juni 2002, 34-35.

Manna>n, Muhammad Abdul. “the Behaviour of the Firm and Its Objective in an Islamic Framework”. Readings in Microeconomics: an Islamic Perspektif. Malaysia: Longman,1992.

Metwally, M.M. “A Behavioural Model of An Islamic Firm”. Readings in Microeconomics: an Islamic Perspektif . Malaysia: Longman,1992, 135.

Petersen, Henry L dan Harrie Vredenburg. “Morals or Economics Institutional Investor Preferences for Corporate Social Responsibility”. Journal of Business Ethics, vol. 90, Iss., Nov 2009.

Raharjana, Destha T. ”Siasat Usaha Kaum Santri: Ekonomi Moral

dan Rasional dalam Usaha Konfeksi di Mlangi

Yogyakarta”. dalam Ahimsa-Putra. Yogyakarta: Kepel,

2003.

Roskamp, Karl W. “Pareto Optimal Redistribution, Utility

Interdependence and Social Optimum”. Journal Review of

World Economics, vol. 109, no. 2/Juni, 1973, 337.

S., Hadisuwito.”Memanfaatkan Momentum Kenaikan Upah”.

Prisma. Jakarta, 2001, 79-96.

Sardar, Ziauddin. “Teknologi dan Kemandirian Domestik: Sebuah

Alternatif Islam”. Dalam Ulumul Qur’an, voll

II.1991/1411H. no.8, 17.

Sarmini. ”Politik Usaha Pengusaha Islam: Kiat Manipulatif dalam

Industri Penyamakan Kulit di Magetan Jawa Timur”.

dalam Ahimsa-Putra. Yogyakarta: Kepel, 2003, 251-385.

Situmorang, Johnny W. “Analisis Tipologi dan Posisi Koperasi

Penerima Program Perkasa Studi Kasus di Sumatera

Selatan”. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, vol. 5,

Agustus 2010, 1-29.

Smith, Jeremy N. “the Adam Smith of Supply Chain

Management”. World Trade. Troy, Sep 2006, vol. 19, Iss.

9, 62.

Solow, Robert M. ”Growth Theory and After”. The American

Economic Review, vol. 78, Iss., 3 Jun 1988, Nashville,

307.

Stein, Steven J. dan Howard E. Ledakan EQ: 15 Prinsip Dasar

Kecerdasan Emotional Meraih Sukses. Bandung: Penerbit

Kaifa, 2002.

Supratikno, Hendawan. “Pengembangan Industri Kecil di

Indonesia: Pelajaran Analisis Dampak dari Jawa Tengah.”

Prisma, no. 23, September, Jakarta, 25-34.

Suseno, Priyonggo. “Analisis Efisiensi dan Skala Ekonomi pada

Industri Perbankan Syariah di Indonesia”. Journal of

Islamic and Economics, vol. 2, no. 1, Juni 2008.

Sutarmadi. Islam dan Masalah Kemasyarakatan. Jakarta: Kalimah,

2000.

Suyanto, Muhammad. Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad.

Jogyakarta: Andi Offset, 2008.

Swasono, Sri Edi. “Ekonomi Islam dalam Pancasila”. Paper the

Indonesian of Islamic Economist DPP Ikatan Ahli

Ekonomi Islam (IAEI) Bekerjasama dengan Program

Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang, International

on Islamic Economics on Global Cricis”, Agustus 2009.

_______. “Indonesia Tidak untuk Dijual”, Media Kompas, Kamis,

4 November 2010.

_______”Pancasila dan Nasionalisme Kampus”, Opini, dalam

Kompas, Jum'at 3 Juni 2011.

_______. “Robinson Cruzoe‟s Struggle For Freedom and Take-

Off”. Naskah Ajar Mata Kuliah Perkembangan

Pemikiran dan Perbandingan Sistem Ekonomi .

Program Dokotoral Ilmu Ekonomi Islam

Universitas` Airlangga. 24 Oktober 2009. dikutip dari

http://www.scribd.com/doc/53952840/PROF-EDI-A-Blog

______. “Poverty, Impoverishment, Empowerment,

Disempowerment Pendekatan Paradigmatik: Mengatasi

Kemiskinan (Beyond the Economics of Poverty)”, Naskah

Ajar Current Issue UIN, 2011.

______. “Kelengahan Kultural dalam Pemikiran Ekonomi:

Neoliberalisme adalah Penjajahan Baru”, Naskah Ajar, S3

UIN, Current Issues, No. 40, 2011.

_______.“Keabadian Koperasi dan Kooperativisme”, dalam Media

Suara Pembaharuan, Senin 11 Juli 2011.

Syam, Nur. “Buruh Perempuan, Pekerja Rumahan, Sosok Manusia

Teralienasi”. dalam Jurnal Paramedia, vol.1. no. 2., bulan

Juni 2000, 9.

Tambunan, T. ”the Role of Small Industry in Indonesia: a General

Reviw”. Ekonomi Keuangan Indonesia, 37(1), Jakarta,

1990, 88-114.

Uchino, Megumi. “Socio-Cultural History of Palembang”. Songket,

Indonesia and the Malay World”,

http://www.informaworld.com/smpp/2134469411-

59916903/- v3333, Issue 96 July 2006, 205-223.

Ulum, Saiful et.al, “Konsep One Village One Product (OVOP )

Melalui Peran Triple Helix Sebuah Strategi Penguatan

Produk Lokal Menyambut Free Trade Agreement (Fta)

Asean-China 2010”. dalam Penjurnalan Karya Ilmiah

(Reseach Study Club (RSC ) FIA UB 2009, edisi ke-2, 34.

Waynes, Deborah. ”Management of The United Nations Laissez-

passer”. Articel 11.2 of Justatute. Geneva: United Nations,

2005, 3.

Wijaya, Hesti R. “Sektor Informal: Katup Pengaman dan Sang

Penyelamat yang Terabaikan”. dalam jurnal FPBN, edisi

ke-8, Maret- September 2008.

Yusrianti, Hasni et.al.”Aplkasi E-Commerce dalam Pengembangan

Usaha Sentra Industri Songket 30 dan 32 Ilir Palembang”.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Program

Penerapan IPTEKS dan VUCER. Palembang: Universitas

Sriwijaya, 2009, 18-19.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

GAMBAR 1

PERBEDAAN EFISIENSI BERKEADILAN KAPITALIS, EKONOMI

KERAKYATAN DAN ISLAM

Ekonomi Kapitalis Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Islam

Produksi dan Distribusi

Bebas Nilai

Orientasi Pasar

Bebas

Tampa intervensi

Pemerintah

Nilai Nilai Peraturan dan

Perundang-undangan

intervensi

Pemerintah

Kebersamaan,

kemandirian,

Keseimbangan pasar, negara, dan

individu berada dalam

keseimbangan(iqtisha>d)

Nash

Fiqh

Akhlak

Keuntungan

Maksimal

Terpenuhinya lima

kebutuhan dasar

Pemenuhan al-

dharu>riya>t al-

khams

310

311

GAMBAR 2

EFISIENSI BERKEADILAN DALAM NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM

GAMBAR 3

KONSEP DAN REGULASI KEMITRAAN EFISIENSI BERKEADILAN

GAMBAR 4

AMANDEMEN PASAL 33

UUD 1945

…Efisiensi berkeadilan…

(Istilah SES)

Demokrasi Ekonomi

Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi Pancasila

Menguatkan

Dipengaruhi

oleh Nilai-

Nilai Islam

Parameter Ekonomi Islam

1. Konsep Khalifatulla>h

fi> al-Ard}i

2. Ukhuwah

3. Himmatu al-Amal

4. Kafaah

5. Amanah

6. Mudharabah

7. Musyarakah

8. Murabahah

9. Etika Moral Islami

Hasil Perjuangan tokoh-tokoh

ekonom Muslim Indonesia

Payung Hukum

EFISIENSI

BERKEADILAN Faktor produksi

Usaha songket

Kesejahteraan

Bersama

proses

1. Tenaga Kerja

2. Kapital

3. Tanah

1. Nash

2. UUD 1945

3. Pancasila

4. Peraturan

5. Hukum

Penjabaran 1. Pemerintah

2. BUMN

3. Dunia Usaha

1. Kesejahteraan dan kemakmuran bersama

2. Solidaritas dan kegotongroyongan 3. Kemitraan dalam profit and sharing System

4. Kebersamaan dan Kekeluargaan

5. Jaminan Sosial

6. Keselarasan

Nilai-nilai

Distribusi

Produksi

1. Perbankan

2. Koperasi

312

MASALAH USAHA SONGKET PALEMBANG

GAMBAR 5

POHON MASALAH AKAR PENYEBAB

Produk Berdasarkan Pesanan

Berbasis Konsumtif

Manajemen Keluarga

Mengikuti desain yang

berlaku turun temurun

Berdiri Sendiri Sesuai

Dengan Kelompok Usaha

Bergantung Pemberi

Modal Usaha

Menurunkan Ketrampilan

berdasarkan struktur

keluarga

Koordinasi Internal

Tidak ada kesiapan bersaing

Hasil usaha digunaka untuk kehidupan

sehari-hari tanpa ada catatan

Minim Modal

Dihitung dan dicatat secara sederhana

Pemasaran berorientasi kepercayaan sehingga

banyak menggunakan akte di bawah tangan

Menguatkan ketrampilan pada lingkup

keluarga

Asosiasi pengrajin songket tidak berjalan

Koperasi yang tidak berjalan

Pendidikan pelatihan dan ketrampilan

yang rendah dan tidak terkoordinir

Rendahnya kemitraan dengan

perbankan dan BUMN

Rendahnya kepercayaan

313

POLA PRODUKSI USAHA SONGKET: REALITAS DAN IDEALITAS

GAMBAR 6

EFISIENSI BERKEADILAN DALAM

PERAJIN

( A )

Memenuhi Nilai

Anugrah Dari Tuhan

(Primer)

Keahlian Turun

Temurun Menenun

Songket

Keuntungan

Minimum

Songket

PENGRAJIN

( B )

Memenuhi Nilai

Sekunder Anugrah

Dari Tuhan

1. Pengembangan desain

2. Pengembangan dalam

bentuk aksesories dan

souvenir

3. Pakaian songket

4. Perluasan jaring usaha

Keuntungan

Maksimal

Bantuan Pemerintah 1. Dana

2. Hibah

REALITA

A + B

Pemerintah

Bangun Teori Triple CO (SES)

1. Co-Ownership

2. Co-Determination

3. Co-Responsibilty

Parameter Ekonomi Islam:

1. Konsep Khalifatulla>h

fi> al-Ard}i

2. Mudharabah

3. Musyarakah

4. Murabahah

5. Etika Moral

EFISIENSI

BERKEADILAN

KESEJAHTERAAN

BERSAMA

IDEAL

314

PENGUATAN SUMBER DAYA PERAJIN SONGKET

GAMBAR 7

PENGEMBANGAN USAHA BERBASIS

EFISIENSI BERKEADILAN

REALITAS

YANG SEHARUSNYA

Sumber daya perajin

Bekerja berdasarkan ketrampilan warisan

Berusaha melakukan terobosan desain

Menunggu Bantuan

Pemerintah

Tanggung jawab

pelestarian dari perajin

Orientasi Kelompok Pro aktif

pemerintah

(arra>i)

Tanggung jawab

pelestarian bersama

1. Pelatihan

2. Pendidikan

3. Kerjasama

1. Peningkatan kualitas individu

2. Peningkatan kualitas usaha

3. Peningkatan usaha bersama

Pemenuhan hak dasar

315

PENGRAJIN/

PERAJIN SONGKET

Berorientasi pada

Kewirausahaan

Kreatif dan Inovatif

Menjaga perasaan

Pekerja Keras

Bertanggungjawab

Stratejik

Pemasaran

Seluruh proses dari pembuatan,

penawaran, dan harga distribusi

terbangun dalam nilai-nilai

syari’ah

Kejelasan informasi

keuangan usaha 1. Laporan keuangan beserta

bukti pembukuan

2. Sumber dan penggunaan

dana

Efisiensi Produksi

1. Penggunaan sarana dan prasarana

yang lebih baik

2. Kemudahan akses kerja, sarana dan

prasarana

3. Peningkatan dan pengembangan

kemampuan ktrampilan SDM

4. Ketersediaan bahan baku yang

berkualitas

1. Membangun Koperasi

2. Perluasan jaringan

kemitraan

Kesadaran

Penambahan modal usaha dan

pemasaran melalui bank-bank syari’ah Pendampingan

INDEKS

INDEKS ISTILAH Alat produksi 112, 444

Alat tenun 2, 5, 8, 38, 115, 334, 337, 340, 370, 447

Apit 208 318

Asas kekeluargaan 284, 286, 293, 315, 326

Asosiasi perajin songket 277

ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) 188, 219

Bahan baku 2, 5, 7, 9, 11, 29, 32, 68, 74, 75, 81, 91, 106,

112, 116, 199, 208, 215, 217, 219, 220, 221, 230,

231, 233, 243, 245, 264, 271, 272, 277, 301, 306,

331, 334, 337, 339, 341, 400, 406, 407, 413, 423,

438, 444, 448

Bapak Angkat Industri Kecil (BAIK) 226

Bekerja 203, 206, 210, 218, 238, 245, 247, 249, 251, 257,

261

Beliro 209

Berkeadilan 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 21, 22, 29, 31,

34, 35, 41, 49, 50, 51, 52, 56, 333

Berkeadilan sosial 232, 249, 315

Better-off 33, 14

Cacak 318

Cakcak 208

Calabresi 21

Capital social 261

Cash flow 317

Co-ownership 16, 348

Co-responsibility 16, 348

Dayan 318

Demand 48

Demokrasi ekonomi 5, 7, 9

Distribusi 4, 7, 9, 11, 13, 14, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 31,

32, 33, 35, 36, 41, 43, 47, 48, 51, 54, 69, 71, 72, 73,

78, 82, 86, 93, 95, 96, 106, 110, 120, 126, 263, 264,

265, 266, 267, 268, 274, 276, 277, 286, 297, 298,

303, 307, 312, 319, 323, 336, 341, 346, 357, 364,

368, 380, 401, 403, 404, 405, 410, 414, 418, 425,

427, 428, 438, 442, 452, 458, 464

Distribusi sosial 42

Distribusi usaha 7, 11

Distributor 6, 22, 38, 71, 96, 117, 266, 338, 354, 370,

403, 428, 449

Divition of labor 211

Dunia bisnis 328

Efektifitas 27

Efisien 229, 258

Efisiensi 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39,

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58,

60, 62, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 92, 95, 96, 99, 100,

110, 112, 113, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125,

126, 127, 186, 206, 218, 223, 231, 234, 239, 242,

251, 252, 258, 263, 268, 284, 303, 305, 307, 308,

312, 315, 319, 323, 324, 329, 331, 333, 336, 349,

350, 351, 352, 356, 364, 380, 390, 392, 394, 400,

402, 403, 404, 405, 406, 424, 427, 428, 431, 432,

442, 444, 445, 449, 450, 452, 453, 454, 456, 457,

458, 459

Efisiensi berkeadilan 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20,

21, 24, 29, 31, 33, 41, 42, 44, 46, 47, 50, 52, 60, 62,

71, 73, 95, 96, 100, 110, 112, 113, 117, 118, 120,

122, 124, 125, 126, 127, 186, 218, 223, 234, 239,

242, 251, 252, 257, 258, 263, 284, 303, 307, 312,

323, 324, 329, 331, 333, 349, 352, 356, 392, 394,

403, 405, 427, 428, 432, 442, 444, 445, 449, 450,

452, 454, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 465, 466,

467, 468

Efisiensi humanis spritualis, 467

Efisiensi sosial 13, 14, 16, 46

Egalitarianism 235

Ekonomi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49,

50, 51, 52, 54, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70,

71, 74, 75, 81, 82, 85, 89, 92, 109, 110, 111, 116,

117, 119, 120, 121, 123, 124, 127, 128, 188, 205,

218, 225, 228, 229, 234, 235, 238, 239, 242, 243,

244, 245, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256,

257, 260, 261, 262, 263, 267, 268, 273, 276, 281,

285, 287, 288, 293, 294, 296, 297, 298, 300, 302,

303, 305, 307, 308, 311, 312, 313, 314, 315, 316,

323, 325, 327, 329, 330, 333, 340, 341, 342, 347,

348, 349, 351, 352, 358, 359, 364, 368, 371, 372,

380, 381, 382, 383, 384, 386, 389, 391, 392, 394,

395, 397, 399, 400, 401, 402, 403, 406, 407, 413,

414, 417, 421, 424, 441, 442, 443, 448, 449, 451,

452, 453, 455, 456, 459, 460, 461, 462, 463, 464,

465, 466, 467, 468

Ekonomi Islam 1, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 31, 32,

39, 40, 41, 48, 49, 50, 52, 60, 62, 63, 65, 69, 70, 110,

120, 128, 229, 234, 247, 248, 249, 254, 256, 257,

262, 297, 323, 333, 340, 341, 349, 353, 364, 372,

380, 392, 394, 395, 397, 401, 402, 442, 452, 460

Ekonomi kapitalis 8, 10

Ekonomi kerakyatan 5, 7, 10, 13, 15, 17, 24, 25, 28, 31,

36, 48, 50, 52, 72, 81, 111, 116, 124, 127, 333, 340,

341, 349, 353, 364, 372, 380, 392, 394, 395, 397,

401, 402, 442, 452, 460

Ekonomi konvensional 8, 18

Ekonomi nasional 5, 6, 10, 15, 16, 17, 25, 38, 44, 51, 383

Ekonomi Pancasila 13, 15, 16, 17, 22, 44, 287, 294, 314,

470

Ekonomi sosial 5, 13

Ekonomi sosialis 24

Equality 296, 328

Equity 296

Etika 9, 26, 27, 31, 41, 42, 43, 47, 68, 73, 74, 95, 117,

124, 126, 263, 265, 291, 292, 294, 296, 297, 298,

299, 300, 303, 304, 305, 309, 310, 314, 319, 321,

323, 325, 328, 341, 358, 359, 363, 373, 374, 375,

379, 400, 405, 406, 427, 449, 456, 458

Etika bisnis 39, 263, 303, 304, 309, 310, 325

Etika ekonomi 297

Etika konsumsi 41, 373

Etika transaksi 289

Etos kerja 19

Fiqh muamalah 7, 36, 100, 368, 432, 468

Free act 255

Free will 255

Gerakan efisiensi 110, 442

Gotong royong 15, 42, 46, 116, 316, 325, 347, 374, 448,

464, 466

Home industry 203

Home workers 231, 245

Homo economicus 257

Homo homini lupus 46

Human capital 16

Humanis spritualis 46

Ideologi kerakyatan 43

Industri kecil 38

Jaminan sosial 91, 117, 118, 423, 449, 450

Jaminan usaha 263

Jaringan kebersamaan 186, 237

Jaringan kemitraan 319

Jaringan pemasaran 28

Jaringan usaha 97, 98, 99, 233, 243, 429, 430, 431

Jual beli 288, 289, 290, 313

Kain songket 3, 4, 5, 9, 11, 17, 22, 24, 95, 96, 112, 116,

194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 206,

209, 211, 216, 218, 223, 224, 233, 234, 243, 252,

335, 336, 337, 349, 354, 356, 427, 428, 444, 448

Kain tenun songket 204

Kampung Songket BNI 253

Kampung usaha songket 225

Kapitalisme 2, 4, 24, 250, 323

Keadilan 8, 16, 17, 21, 24, 28, 36, 48, 235, 242, 249, 293,

294, 298, 301, 312, 315, 324, 326, 327, 328, 330

Keadilan ekonomi 48, 71, 235, 403

Keadilan humanis 49, 381

Keadilan sosial 22, 48, 49, 235, 293, 464

Kebersamaan 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20,

29, 30, 31, 32, 42, 44, 46, 52, 55, 58, 69, 71, 74, 81,

83, 84, 99, 115, 117, 118, 120, 121, 124, 125, 127,

206, 216, 223, 237, 240, 247, 250, 259, 263, 273,

277, 284, 287, 293, 303, 304, 308, 312, 314, 316,

318, 323, 324, 325, 329, 331, 335, 336, 347, 348,

350, 352, 374, 390, 401, 403, 406, 413, 415, 416,

431, 447, 449, 450, 452, 453, 456, 457, 459, 463,

464, 466, 467

Kebijakan ekonomi 42, 117, 449

Kebijaksanaan ekonomi 314

Kegiatan ekonomi lokal 264

Kekeluargaan 4, 5, 6, 7, 10, 13, 62, 83, 124, 125, 336,

339, 345, 394, 415, 456, 457

Kemakmuran 15, 16, 22, 43, 44, 51, 64, 190, 198, 236,

239, 327, 383, 396

Kemas}lahatan 24, 45, 47, 49, 229

Kemiskinan 226, 227, 249, 260

Kemitraan 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 22, 28, 29, 31, 32, 33, 34,

35, 38, 40, 52, 54, 61, 63, 69, 71, 72, 73, 77, 78, 79,

80, 86, 87, 93, 94, 95, 96, 99, 104, 105, 106, 115,

117, 118, 121, 122, 123, 125, 127, 186, 199, 202,

220, 221, 226, 229, 231, 233, 239, 243, 247, 263,

264, 265, 266, 267, 270, 271, 273, 274, 276, 278,

279, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 290, 291,

299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309,

310, 311, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322,

323, 331, 332, 336, 338, 339, 340, 341, 346, 354,

363, 364, 366, 370, 386, 393, 395, 401, 403, 404,

405, 410, 411, 418, 419, 425, 426, 427, 428, 431,

436, 437, 438, 447, 449, 450, 453, 454, 455, 457,

459

Kerajaan Sriwijaya 192, 196, 197

Kerajinan songket 269, 306, 307, 323

Kerja 264, 277, 281, 299, 300, 301, 303, 307, 310, 311,

317, 318, 322, 323, 325, 329, 332

Kerjasama 4, 11, 14, 15, 16, 20, 30, 70, 77, 78, 85, 92, 94,

97, 98, 99, 104, 122, 124, 206, 216, 217, 231, 261,

285, 286, 294, 299, 303, 308, 315, 316, 319, 336,

348, 352, 362, 402, 409, 410, 417, 424, 426, 429,

430, 431, 436, 454, 456

Kesejahteraan 3, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 36, 40, 41, 43,

44, 47, 49,50, 61, 62, 65, 66, 69, 71, 74, 96, 112,

119, 120, 126, 198, 217, 225, 229, 240, 249, 353,

357, 373, 381, 382, 393, 394, 397, 398, 401, 403,

406, 428, 444, 451, 452, 458

Kesejahteraan ekonomi 49, 381

Kesejahteraan sosial 15, 42, 43, 46, 297

Kesenjangan sosial 304, 308

Ketidakadilan 270, 278, 315

Ketidakadilan ekonomi 15

Keuntungan 186, 219, 232, 233, 234, 235, 247, 259

Kewirausahaan 2, 3, 8, 9, 56, 76, 82, 106, 264, 334, 335,

340, 341, 388, 408, 414, 438

Kode etik 325

Konsep humanitas 42, 374

Konsep supply chain management 300

Konsumen 6, 19, 33, 50, 66, 67, 70, 76, 94, 95, 96, 106,

109, 219, 251, 252, 338, 351, 365, 382, 398, 399,

402, 408, 426, 427, 428, 438, 441

Konsumsi 18, 48, 65, 66, 75, 397, 398, 407

Koperasi 3, 4, 6, 9, 15, 16, 18, 30, 43, 51, 55, 57,58, 61,

62, 67, 78, 79, 80, 81, 82, 91, 121, 122, 123, 227,

231, 269, 276, 277, 284, 285, 286, 302, 307, 313,

314, 315, 316, 317, 320, 332, 335, 336, 338, 341,

350, 383, 389, 390, 393, 410, 411, 412, 414, 423,

454, 455

Kreatifitas 10, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 29, 68, 76, 77, 84,

85, 96, 111, 113, 118, 121, 188, 189, 204, 212, 251,

252, 254, 255, 257, 258, 262, 335, 336, 338, 341,

342, 343, 344, 345, 347, 350, 353, 354, 361, 383,

389, 390, 393, 400, 408, 409, 410, 411, 412, 414,

416, 417, 423, 428, 443, 445, 450, 453, 454, 455

KUB (Kelompok Usaha Bersama) 115, 203, 283, 447

KUK (Kredit Usaha Kerja) 278, 393

KUKM (Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) 226

KUR (Kredit Usaha Rakyat) 61, 226, 227, 229

Laissez faire 2

Lidi 209

Limbang Jaya 51

Manajemen 4, 6, 8, 9, 13, 14, 18, 21, 34, 37, 49, 53, 56,

57, 60, 61, 63, 64, 77, 81, 82, 99, 105, 106, 108, 110,

111, 118, 121, 203, 220, 221, 227, 229, 244, 259,

260, 265, 279, 282, 299, 301, 309, 311, 313, 322,

331, 332, 336, 338, 340, 341, 345, 346, 350, 353,

366, 369, 388, 389, 392, 393, 395, 396, 409, 413,

414, 431, 437, 438, 440, 442, 443, 450, 453

Manajemen keluarga 203, 220, 221, 260

Maqa>s}id shari>’ah 23, 36, 47, 52, 69, 229, 401

Mas}lahat 36, 120, 368, 452

Maximum profit 250

Micro finance 312

MAP (Modal Awal dan Padanan) 228

Modal 2, 3, 5, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 24, 26, 29, 30, 31,

32, 34, 35, 37, 38, 40,42, 53, 54, 55, 61, 62, 64, 65,

67, 72, 74, 76, 79, 81, 82, 88, 100, 101, 104, 107,

112, 113, 115, 116, 118, 126, 127, 203, 218, 219,

220, 221, 222, 225, 227, 232, 233, 237, 243, 244,

245, 249, 250, 261, 262, 266, 271, 280, 281, 282,

283, 284, 286, 296, 301, 302, 307, 309, 311, 314,

315, 317, 318, 320, 334, 335, 338, 341, 344, 345,

346, 353, 363, 364, 366, 367, 369, 370, 374, 386,

387, 393, 394, 396, 397, 399, 404, 406, 408, 411,

413, 414, 420, 432, 433, 436, 439, 444, 445, 447,

448, 450, 458, 459

Modal ekonomi 262

Modal intelektual 17

Modal kerja 317, 318

Modal kultural 16

Modal kultural-sosial 262

Modal sosial 16

Modal sosial-kultural 262

Modal spiritual 17

Moral 9, 16, 20, 24, 31, 38, 39, 40, 42, 47, 68, 70, 71, 90,

102, 117, 126, 341, 356, 363, 371, 372, 374, 379,

400, 402, 403, 422, 434, 449, 458

Motif songket 66, 211, 398

Mud}a>rabah 33, 34, 35, 37, 57, 88, 101, 103, 247, 365,

366, 367, 369, 389, 420, 433, 435

Multiplayer effect 76, 408

Mushara>kah 247

Negoisasi 270

NIES, 430

Nilai spritualis 49, 381

OVOP 83, 415

Pareto optimum 7, 13, 14, 33, 38, 48, 49, 69, 370, 380,

381, 401

Pareto, 1, 2, 3, 14, 25

Pasal 33 UUD 1945 5, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 37, 41, 45, 120,

121, 124, 125, 293, 294, 312, 324, 325, 326, 348,

373, 453, 452, 456, 457

Pasar 2, 3, 6, 7, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 34, 49, 58, 70, 76,

79, 92, 93, 94, 100, 103, 117, 202, 204, 208, 215,

221, 226, 230, 232, 233, 244, 258, 260, 268, 271,

286, 287, 297, 298, 302, 305, 311, 312, 316, 319,

320, 331, 332, 335, 338, 339, 349, 351, 352, 354,

355, 390, 402, 408, 411, 424, 425, 426, 432, 435,

449

Pedagang songket 235, 264, 266, 267, 270

Pemasaran 18, 37, 54, 57, 73, 74, 75, 81, 84, 95, 96, 100,

106, 113, 118, 126, 264, 269, 271, 308, 313, 331,

332, 350, 369, 386, 389, 405, 406, 407, 413, 416,

427, 428, 432, 438, 445, 450, 458

Pembangunan ekonomi 16, 51, 81, 313, 348, 383, 413

Pemberdayaan 4, 7, 9, 16, 17, 20, 28, 50, 51, 52, 53, 54,

55, 57, 59, 61, 62, 63, 100, 119, 122, 124, 127, 219,

222, 226, 234, 236, 336, 339, 341, 348, 349, 352,

382, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 391, 393, 394,

395, 432, 451, 454, 456, 459

Pemerintah 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 24, 30,

36, 43, 49, 50, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67,

75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 91, 92, 98, 99, 100,

102, 115, 117, 123, 124, 125, , 188, 223, 224, 225,

227, 229, 231, 234, 235, 239, 240, 241, 243, 250,

257, 261263, 264, 268, 269, 270, 274, 278, 279, 281,

282, 285, 286, 297, 300,303, 305, 307, 311, 312,

313, 314, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 327, 334,

336, 337, 339, 340, 341, 343, 345, 349, 350, 352,

382, 386, 388, 391, 392, 393, 394, 396, 398, 399,

407, 408, 410, 411, 412, 415, 416, 418, 423, 424,

430, 431, 432, 434, 447, 449, 456, 457, 462, 463,

465, 470

Pemerintah daerah 462, 463

Pemipil 209

Pendapatan 5, 30, 58, 70, 71, 85, 102, 105, 116, 122, 126,

205, 219, 227, 229, 233, 245, 248, 249, 255, 262,

337, 362, 390, 402, 403, 417, 434, 437, 448, 454,

458

Penenun 197, 199, 200, 201, 203, 207, 208, 210, 211,

214, 215, 217, 219, 222, 224, 231, 233, 234, 237,

241, 247, 254

Penenun songket 12, 64, 82, 86, 107, 108, 116, 266, 270,

307, 344, 396, 414, 418, 439, 440, 448

Pengrajin 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,

20, 22, 27, 28, 29, 34, 38, 40, 51, 53, 61, 62, 63, 64,

65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 85,

86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 99, 101, 104, 105,

106, 107, 109, 113, 115, 116, 117, 126, 127, 186,

190, 202, 203, 205, 207, 210, 215, 216, 217, 218,

219, 221, 222, 223, 224, 226, 228, 229, 231, 232,

233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 243, 244, 245,

247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 257, 258, 259,

263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 272, 273, 274,

276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 286, 301,

303, 307, 318, 323, 325, 328, 330, 331, 332, 336,

337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346,

347, 348, 349, 351, 352, 354, 360, 361, 366, 370,

393, 394, 395, 396, 397, 399, 401, 402, 403, 404,

405, 406, 407, 408, 409, 410, 414, 417, 418, 419,

420, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 431, 433,

436,묈437, 438, 439, 441, 445, 447, 448, 449, 458,

459, 462, 463, 465, 469

Pengusaha songket 319

Penyencang 209

Perajin 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,

20, 22, 28, 29, 34, 37, 38, 39, 51, 53, 61, 62, 63, 64,

65, 67, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 82, 85, 87, 88, 90,

91, 92, 93, 95, 96, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107,

108, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 127, 263, 264,

265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,

276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 286, 301,

303, 307, 317, 318, 323, 325, 328, 330, 331, 335,

336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 346,

347, 348, 349, 351, 352, 354, 360, 361, 366, 369,

370, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 402, 403, 404,

405, 408, 409, 410, 414, 417, 419, 420, 422, 423,

424, 425, 427, 428, 431, 432, 433, 436, 437,

438,묈439, 440, 441, 442, 445, 447, 448, 449, 459,

462

Perekonomian Islam 47, 50

Pesanan 271, 276

PIK 83, 415

PKBL, 222, 225, 228, 229

Por 208, 318

Posner 22

Produk lokal 263

Produk 58, 83, 94, 390, 415, 426

Produksi 4, 6, 12, 14, 18, 19, 21, 23, 28, 29, 31, 32, 34,

35, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 54, 59, 64, 65,

66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 81, 82, 84, 88, 92, 106,

110, 112, 113, 116, 120, 125, 187, 188, 189, 194,

195, 196, 217, 218, 219, 231, 232, 234, 238, 240,

242, 243, 244, 245, 247, 250, 256, 258, 259, 262,

264, 268, 271, 276, 277, 280, 286, 297, 298, 301,

303, 308, 312, 313, 323, 325, 326, 327, 336, 338,

344, 346, 351, 386, 391, 396, 397, 398, 400, 401,

403, 404, 405, 406, 407, 413, 414, 416, 420, 424,

438, 442, 444, 445, 448, 452, 457, 465, 466, 467,

469

Produktifitas 15, 17, 25, 28, 29, 40, 45, 73, 119, 120, 124,

127, 202, 222, 225, 237, 243, 244, 247, 256, 265,

280, 281, 298, 303, 305, 308, 324, 347, 357, 405,

451, 452, 456, 459

Produsen 19, 50, 68, 69, 86, 351, 382, 400, 401, 418

Pro-job 249

PROUT 43, 52

Religious values 296

Sejahtera 17, 45

Sentra usaha 203, 205, 216, 218, 223, 231, 232, 244

Sistem ekonomi Indonesia 293

Social movement 38

Solidaritas kerja 20, 186, 218, 237, 253

Solidaritas sosial 2, 335

Solidaritas 186, 218, 237, 243, 244, 247, 253

Songket lepus 215

Songket Palembang 1, 2, 5, 60, 115, 193, 195, 197, 203,

208, 215, 231, 254, 333, 334, 337, 392, 447, 464,

465, 468

Songket tawur 210, 213, 215

Sosial ekonomi 314

Sosialisme demokrasi 50, 51

Sosialisme Islam 50, 51

Sosialisme kerakyatan 50, 51

Spritualitas 26, 31, 44, 48, 358, 363, 376, 380

Sulam cruisstick 207

Sumber daya 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 29, 30, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 56, 58, 65, 68,

70, 74, 77, 85, 112, 116, 340, 342, 344, 345, 347,

348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 371, 381, 383,

388, 390, 397, 400, 402, 406, 409, 417, 444, 448

Sumber Daya Alam (SDA)13, 19, 52, 65, 68, 88, 262,

345, 351, 384, 397, 400, 420

Sumber Daya Ekonomi (SDE) 68, 297, 400

Sumber Daya Manusia (SDM) 3, 9,11, 17, 18, 19, 20, 24,

31, 52, 68, 77, 85, 95, 106, 109, 117, 305, 335, 342,

343, 349, 350, 351, 352, 356, 384, 400, 409, 417,

427, 438, 441, 449, 463

Suri 209

Tenaga kerja 17, 26, 34, 35, 36, 48

Tenaga kerja lokal 264

Tenun 3, 4, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 27, 69, 73, 74,

76, 77, 84, 85, 86, 88, 91, 93, 94, 96, 105, 108, 111,

112, 113, 114, 115, 116, 335, 336, 339, 343, 344,

345, 350, 351, 352, 356, 359, 401, 405, 406, 408,

409, 416, 417, 418, 420, 423, 425, 426, 428, 437,

440, 443, 444, 445, 446, 447, 448

Tenun ikat 195, 207

Tenun songket 3, 4, 7, 11, 12, 13, 18, 20, 27, 30, 31, 55,

69, 74, 76, 77, 84, 85, 88, 91, 93, 94, 96, 105, 108,

111, 112, 113, 115, 263, 266, 267, 268, 270, 301,

335, 336, 339, 343, 344, 345, 350, 352, 359, 401,

406, 408, 409, 416, 417, 420, 423, 425, 426, 428,

437, 440, 443, 444, 445, 447

Teori trickle down effect 1, 13, 15, 462

Teori triple-Co 46

Tradisi tenun 196

Transaksi 22, 48

Triple-Co 16, 348

UKM (Usaha Kecil dan Menengah) 51, 61, 62, 92, 94,

96, 97, 101, 269, 303, 307, 308, 309, 310, 311, 383,

393, 394, 424, 426, 428, 429, 433

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) 6, 10, 25,

226, 227, 228

UMR (Upah Minimum Regional) 30

Unsur-unsur produksi 256

Untung rugi 14

Upah 2, 11, 5, 17, 30, 31, 87, 88, 89, 90, 91, 107, 108,

112, 113, 116, 218, 221, 232, 233, 234, 237, 238,

239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 254,

335, 338, 362, 363, 419, 420, 421, 422, 423, 439,

440, 444, 445, 448

Usaha bersama 287, 315

Usaha kecil 1, 9, 11, 12, 14, 26, 37, 38, 50, 51, 54, 56, 57,

58, 59, 60, 62, 72, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 101,

106, 117, 120, 121, 122, 123, 125, 186, 222, 225,

227, 228, 244, 268, 269, 284, 299, 304, 310, 313,

320, 322, 323, 332, 333, 346, 369, 370, 382, 383,

386, 387, 388, 389, 390, 392, 391, 394, 404, 409,

410, 412, 413, 414, 416, 417, 433, 438, 449, 452,

453, 454, 455, 457

Usaha kerakyatan 12

Usaha menengah 50, 382

Usaha mikro 1, 7, 9, 12, 26, 38, 50, 55, 57, 58, 59, 61, 81,

100, 101, 104, 106, 116, 117, 120, 121, 122, 123,

124, 125, 273, 278, 282, 310, 323, 327, 333, 339,

370, 382, 387, 389, 390, 391, 393, 413, 432, 433,

436, 438, 448, 449, 452, 453, 454, , 455 456, 457

Usaha songket 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 15, 16, 18,

20, 22, 27, 29, 30, 31, 32, 39, 41, 51, 52, 54, 60, 61,

62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 81, 82, 88,

91, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 112, 113, 115, 117,

125, 126, 186, 191, 198, 201, 202, 203, 204, 214,

215, 216, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 228,

229, 230, 234, 237, 245, 258, 259, 263, 264, 265,

269, 273, 275, 276, 283, 301, 303, 325, 327, 331,

333, 334, 336, 337, 338, 340, 341, 343, 347, 348,

350, 352, 354, 363, 392, 393, 394, 395, 396, 397,

400, 401, 402, 403, 407, 408, 409, 413, 414, 420,

423, 427, 428, 431, 432, 433, 435, 444, 445, 447,

449, 457, 458

Usaha tenun songket 264, 268

Usaha tenun 7, 112, 339, 444

Utility 65, 256, 397

UU No. 20 tahun 2008 6, 10

Worse off 33

INDEKS TOKOH Hamid, Abdul 21, 101, 105, 353, 433, 437

Qarad}a>wi, Yusu>f 296

S{ada>r, Muhammad Baqir 22, 42, 296, 461, 463

Barro, Robert J. 33

Ipah, Cek 274

Chapra, Muhammad Umer 22, 30, 35, 37, 41, 49, 51, 230,

296, 329, 331, 362, 369, 373, 461

Dessler 17

Domar, Evsey 1

Djamil, Fathurrahman 21, 32, 353, 364

Hatta, Mohammad 5, 6, 15, 16, 17, 18, 20, 27, 34, 36, 37,

41, 42, 43, 46, 72, 222, 225, 227, 239, 284, 285, 294,

296, 324, 326, 347, 348, 352, 373, 404

Junaidi, Heri 42, 206, 236, 290, 374

Arifin, Ki Agus Zainal 21, 191, 207, 353

al-Haq, Mahbub 17

Mankiw, N. Gregory 17

Manna>n, Muhammad Abdul 35, 36, 236, 296

Melamed, A.D. 21

Mubyarto 17, 21, 22, 38, 50, 296, 314, 316, 353, 382, 461

Suma, Muhammad Amin 20, 21, 22, 33, 41, 241, 292,

327, 353, 373, 462

Antonio, Muhammad Syafei 236

Putra, Murasa Sarkani 23, 248, 281

Myint, H. 296

Myrdal, Gunnar 296

Sarkar, Prabhat Ranjan 43, 62, 120, 296, 329, 394, 452

Rodoni, Muhammad 21, 101, 353, 433

Swasono, Sri-edi 1, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 27,

36, 41, 43, 44, 46, 51, 121, 124, 125, 284, 286, 316,

317, 324, 348, 353, 373, 383, 453, 456, 457, 461,

466, 468, 470

Rostow, Walt W. 1

INDEKS TEMPAT Australia 98, 430

Cina 7, 187, 192, 193, 197, 208, 261, 339

Desa Tanjung Laut 51

India 7, 57, 62, 120, 271, 296, 301, 329, 339, 389, 394,

452

Indonesia 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39,

40, 41, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 58, 59, 60, 61,

67, 68, 77, 79, 83, 92, 94, 100, 103, 105, 110, 111,

114, 118, 119, 124, 187, 188, 190, 191, 193, 194,

195, 197, 198, 199, 201, 204, 214, 219, 225, 228,

239, 246, 250, 256, 260, 261, 264, 268, 271, 273,

275, 276, 278, 280, 285, 287, 293, 296, 303, 305,

306, 307, 308, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317,

321, 323, 324, 325, 326, 327, 345, 346, 347, 351,

352, 354, 357, 362, 364, 369, 370, 373, 379, 382,

383, 385, 386, 390, 391, 392, 393, 399, 400, 409,

411, 415, 424, 426, 432, 435, 437, 442, 443, 446,

450, 451, 456, 469

Jepang 208, 220, 221, 275, 310

Kabupaten Ogan Ilir 51, 55

Kecamatan Ilir Barat II 51, 54

Kecamatan Ilr Barat I 51

Kecamatan Tanjungbatu 51

Palembang 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 21, 24, 26, 27,

28, 29, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 54,

55, 56, 60, 61, 62, 67, 69, 75, 77, 80, 94, 99, 114,

115, 124, 125, 186, 190, 191, 193, 194, 195, 196,

197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207,

208, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 220, 221,

223, 224, 226, 228, 229, 230, 231, 234, 236, 237,

244, 245, 251, 253, 259, 260, 263, 264, 266, 268,

269, 274, 275, 276, 279, 290, 301, 306, 307, 318,

319, 331, 333, 334, 337, 339, 341, 343, 344, 348,

349, 353, 356, 364, 366, 374, 392, 393, 394, 399,

401, 407, 409, 412, 426, 431, 446, 447, 456, 457,

464, 470

Seberang Ulu 51, 55

Sumatera Selatan 5, 7, 8, 9, 13, 16, 22, 28, 30, 31, 40, 42,

51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 64, 66, 82, 93, 100, 104,

190, 191, 192, 193, 194, 197, 200, 215, 224, 226,

228, 229, 236, 237, 251, 263, 264, 268, 269, 274,

318, 337, 338, 339, 340, 341, 345, 348, 354, 362,

374, 392, 393, 394, 396, 398, 414, 425, 432, 436

Tangga Buntung 51, 54

Tanjung Pinang 51

Thailand 7, 20, 208, 219, 225, 271, 301, 339, 352

Tionghoa 190

INDEKS AL-QUR’AN al-Baqarah ayat 6 126, 141

ayat 213 129

ayat 30 129, 146, 151

ayat 254 142

ayat 282 290, 422

ayat 26 dan 144 360

ayat 279 298

ayat 280 298

ayat 172 298

ayat 263 355

ayat 108 355

ayat 215 381

ayat 60, 68 381

ayat 84 403

ali-Imra>n ayat 14 129

ayat 189 129

ayat 159 173

ayat 142 355

ayat 133-135 355

ayat 114 384

al-Ma>’idah ayat 8 22

ayat 120 126

ayat 20 141

ayat 2 142

ayat 42 142

ayat 8 235, 406, 422

ayat 35 355

ayat 87-88 381

ayat 1 422

al-Hujura>t ayat 13 22, 151, 235, 355

an-Nah}l ayat 71 23, 391

ayat 10-16 142

ayat 97 158, 421

ayat 10,11,12,18 160, 397

al-An’a>m ayat 165 23

ayat 142-145 142

ayat 164 159

ayat 132 355

al-Hadi>d ayat 7 126, 142

ayat 25 330

asy-Syu>ra> ayat 183 22

al-Furqa>n ayat 183 242

az-Zukhruf ayat 32 23

ar-Ru>m ayat 23 160, 397

ayat 21 295, 360

al-Hashr ayat 7 49, 157

al-Mu’min ayat 13 129

ayat 41 255

ayat 8 298

al-Muzzammil ayat 20 136

al-A’ra>f ayat 172 294, 359

al-Ahqa>f ayat 19 422

al-Ahza>b ayat 72 146

al-Anbiya>’ ayat 107 298

al-Anfa>l ayat 25 159

al-’Ankabu>t ayat 69 355

al-Bala>d ayat 17 295, 360

Fa>t}ir ayat 27-29 142

ayat 29 441

al-Furqa>n ayat 25 355

ayat 34 355

al-Hajj ayat 77 355

Hud> ayat 61 146

ayat 84-87 164

ayat 18 298

Ibra>hi>m ayat 32-34 297

al-Ja>s}iyah ayat 18 157

ayat 12-13 151

al-Jumu’ah ayat 10 168

ayat 9-11 298

al-Kahf ayat 30 158, 421

ayat 29 152, 255

al-Mu’minu>n ayat 84-85 403

al-Muddaththir ayat 3 159

al-Mulk ayat 15 297

ayat 2 157

al-Mumtah}anah ayat 7 295, 360

at-tat}fif ayat 22-26 355

ayat 14 295, 359

ayat 2-3 298

ayat 1-3 142

al-Muzzammil ayat 20 168

an-Naml ayat 88 355

an-Nisa> ayat 32 160, 397, 422

ayat 58 142, 330

ayat 65 157

an-Nu>r ayat 33 403

ayat 36-37 298

al-Qalam ayat 11 397

al-Qas}as} ayat 77 146

ayat 73 160, 397

ar-Ra’d ayat 11 159, 255

an-Naba’ ayat 11 160

Syu>ra> ayat 20 152

Ta>ha> ayat 118-119 236

at-Taubah ayat 105 158, 239, 421

at-Ti>n ayat 4 295, 360

Ya>si>n ayat 54 422

az-Z{ukhruf ayat 38 173

az-Z{umar ayat 21 142

GLOSARI

Alat gedokan : Alat tenun tradisional dari sejumlah

rangkaian kayu. Perajin duduk dilantai

dengan kaki lurus ke depan. Setiap kali

benang pakan dirapatkan dengan bantuan

sebilah papan akan mengeluarkan bunyi

yang disebut gedokan

Al-Ijarah Operasional Lease; akad untuk

mengambil manfaat dengan jalan

penggantian

Altruistic considerations : Pertimbangan Kemashlahatan

Bai’u al-Istishna’ Purchase By Order Or Manufacture; sistem jual beli berdasarkan pesanan.

Bai’u al-Murabahah Defferend Payment Sale; jual beli barang dari harga pabrik (asal) dengan tambahan keuntungan yang disepakati

Bai’u Salam

In-Front Payment Sale; pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka

Basic needs fulfillment : pemenuhan kebutuhan pokok

Bazaar : Sebuah pasar dimana diperdagangkan benda-benda yang digemari oleh umum

Benang lungsi : Benang dasar menenun yang dipasang

memanjang (vertikal). Pada alat enun

ATBM lungsi bisa mencapai 20-50 m

Benang pakan : Benang dasar menenun yang dipasangi

melebar (horizontal) yang biasanya

berukuran 90-10 cm

Capital output ratio : produktivitas modal

Cukitan : Sulaman, Mencukit= menyulam

Distribution of resources : distribusi kekayaan

Equilibrum : Hal yang berhubungan dengan keadaan yang bila sekali dicapai akan berlangsung terus menerus kecuali terdapat adanya suatu perubahan dalam keadaan non ekonomi

Flexible budget : Anggaran belanja yang fleksibel. Sebuah 333

334

anggaran belanja yang memuat perkiraan

perkiraan mengenai berapa banyak uang

tunai dibutuhkan, perkiraan mengenai

laba serta kebutuhan-kebutuhan

permodalan untuk tingkat-tingkat yang

berbeda itu

Homo economicus : sebutan orang awam terhadap mereka-

mereka yang senantiasa berorientasikan

dan mendewa-dewakan profit,

produktivitas, modal, dan hal-hal yang

berbau materi lainnya.

Human development : pembangunan manusia

Inflasi : decreasing purchasing power of money.

Laissez faire-laissez

passer

: Dari bahasa Perancis yang artinya

“biarkan segala sesuatu terjadi, biarkan

segala sesuatu berlangsung. Sebuah

doktrin yang menekankan tindakan untuk

memberikan kepada si individu

kebebasan maksimal, untuk memelihara

/mengejar kepentingan sendiri. Inti teori

ini adalah setiap individu akan

melakukan pekerjaan terbaik bilamana ia

mencapai balas jasa tertinggi.

Lepus : Kain songket yang kainnya sepenuhnya

adalah cukitan benang emas dari China.

Kadangkala benang emas ini diambil

dari kain songket yang sudah sangat tua

(ratusan tahun) karena kainnya menjadi

rapuh, benang emas disulam kembali ke

kain yang baru. Kualitas jenis songket

lepus merupakankualitas yang tertinggi

dan termahal harganya

Levels of living : tingkat kehidupan

Market-failures : Kegagalan pasar

Masagus : Gelar ini diberikan kepada anak laki-laki

dari hasil perkawinan seorang Pangeran

atau Raden dengan seorang pempuan

335

dari golongan rakyat biasa

Meiji : Kelompok orang-orang yang mempunyai

keahlian atau ketrampilan tertentu, baik

tentara, pekerjaan tanganatau membuat

karya seni

Mud}a>rabah

Trust Financing, Trust Investment; kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama sebagai penyedia modal, pihak kedua sebagai pengelola yang keduanya bergabung sebagai mitra usaha. Kemitraan tersebut dituangkan dalam sebuah master of understanding (nota kesepahaman) dengan segala pasal-pasal yang tertera didalamnya, baik keuntungan maupun kerugian, serta hal-hal yang berhubungan dengan human error

Omnipotent : Sifat berkuasa

Omniscient : Maha Tahu

One villaga one product

(ovov),

: suatu gerakan revitalisasi daerah, untuk mengembangkan potensi asli daerah supaya mampu bersaing di tingkat global.

Pangeran : Gelar tertinggi kepada putera mahkota

(biasanya anak laki-laki tertua dari sultan

palembang dan keturunannya hingga

sekarang

Pengumpul : Sebutan untuk orang yang menjadi

perantara pembeli songket dengan cepat

kepada perajin yang ada di pedesaan

wilayah kabupaten/kota di Sumatera

Selatan

Pucuk rebung : Salah satu motif yang sangat banyak

ditemui pada hampir semua kain tenun.

Inspirasinya diambil dari tunas pohon

bambu semasa muda. Dan semasa tua

tetap berguna, motip pucuk rebung

biasanya diletakkan pada bagian kepala

kain (tumpal)

Raden : Dijunjung atau dicintai. Gelar ini

336

diberikan kepada anak laki-laki dari hasil

perkawinan seorang Pangeran dengan

anak perempuan seorang Pangeran.

Gelar ini berlaku otomatis dan tidak

diberikan kepada orang lain

Raden ayu/denayu : adalah gelar istri dan anak perempuan

dari pangeran dan raden

Rumpak/ bumpak : Istilah kain songket untuk pria

Saerge taijin : Dekat pada realitas, dekat pada rakyat,

dan dekat pada kehidupan, sementara

ekonomi Jepang berangkat dari harmoni

hubungan antar manusia, dan antara

manusia dan alam

Self regulation : Mengatur diri sendiri

Self-correcting : Koreksi diri sendiri

Senam : Kelompok orang yang rendah dari Miji,

tetapi tidak boleh dipekerjakan kecuali

oleh sultan

Stelsel laissez-faire : Ekonomi pasar-bebas

Syirkah Patnership, Project Financing

Participation

Tanjak : Kain songket persegi empat yang dibuat

khusus untuk menutup kepala laki-laki

sepasang dengan kain rumpak

Trah : Urutan keturunan atau asal usul

seseorang dalam komunitasnya

Tribuere quique suum : memberikan kepada setiap orang lain apa yang menjadi haknya. Implikasi konkret dalam kehidupan, jangan mendapat sesuatu dengan cara mengorbankan hak-hak orang lain.

Trickle down effect : Efek penetesan ke bawah

Tumpal : Kepala kain yang berada di tengah

bentangan kain

Utility Diartikan kepuasan yang digambarkan

sebagai beberapa tingkat kepuasan

(satisfaction) yang terukur yang didapat

oleh konsumen dari mengkonsumsi

barang atau jasa. Sebagian besar

337

konsumen menghabiskan banyak uang

untuk memuaskan kebutuhannya.

Kepuasan konsumen dalam kajian

ekonomi makro dikenal dengan istilah

utility.

Preferensi=preference : Berarti bahwa seseorang akan

mempunyai satu bundel yang disukai,

dan indifference berarti seseorang tidak

membedakan masing-masing bundel.

Dalil ini menyatakan bahwa konsumen

dapat membuat perbandingan berkitu

untuk setiap kemungkinan pasangan

kombinasi dari bundel tersebut

Hukum Gossen (Law of

Diminishing Marginal

Utility)

: Yaitu bahwa semakin banyak sesuatu

barang dikonsumsikan, maka tambahan

kepuasan (marginal utility) yang

diperoleh dari setiap satuan tambahan

yang dikonsumsikan akan menurun.

Distingsi : Disparitas= perbedaan, jarak

Teori triple-Co yaitu Co-ownership (ikut serta dalam

pemilikan bersama), Co-determination

(ikut memiliki dan ikut menentukan

kebijakan perusahaan), Co-responsibility

(ikut serta bertanggung jawab)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Heri Junaidi, Berasal dari keluarga Bengkulu,

dan mengabdi sebagai dosen Fiqh Muamalah pada Fakultas Syari’ah

IAIN Raden Fatah Palembang. Pendidikan awal dari SDN No. 110

Palembang, SMP Tarbiyah Curup Rejang Lebong Dan kemudian melanjut

ke Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo hingga selesai tahun

1990. Strata 1 pada jurusan Perdata Pidana Islam Fakultas Syari’ah IAIN

Raden Fatah Palembang hingga mendapat gelar sarjana pada tahun 1994.

Melanjutkan S2 pada program pascasarjana Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan gelar magester (MA) pada

tahun 2002. Masuk pada program S3 pada tahun 2009 pada sekolah

pascasarjana di Universitas yang sama.

Anak dari pasangan Umar Usman dan Mariana memiliki berbagai

pengalaman pekerjaan seiring dengan perkembangan akademik

diantaranya pernah menjadi Wakil Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan

Daruraja Cikalong Wetan Bandung (1989) dan Kepala Yayasan TK-SD-

SMP-SMA Al-Manar Cikajang Garut Jawa Barat (1999). Membangun

kursus dan bimbingan showdown (2000), dari tahun 2000 sampai tahun

2008 menjadi guru honor di SD Negeri No. 1 Palembang, SD Negeri No.

33 Palembang, SMP Ethika Palembang, SMU Muhammadiyah VII

Palembang, SMA Yanusa Jakarta Selatan. Di tahun yang sama mengajar

pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Muhammadiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Palembang, Universitas

Palembang, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Palembang, Fakultas

Tarbiyah IAIN Raden Palembang pada mata kuliah metodologi, fiqh

Muamalah dan Bahasa Inggris hingga kemudian menjadi dosen tetap pada

Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang.

Pengalaman jabatan diantaranya pernah ikut pelatihan IELS Guru-

Guru Bahasa Inggris Se Indonesia di Cimahi Jawa Barat, Training of

Trainner penjamin mutu, Bina Skripsi Jurusan Ahwal al-Skhasyiah

Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, Sekretaris Jurusan

Ahwal al-Skhasyiah Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang,

Kepala Pusat Penjamin Mutu Pendidikan IAIN Raden Fatah Palembang,

dan kepala laboratorium terpadu Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah

(2010-2014) Dalam keorganisasian pernah menjadi Ketua Theater Islam

Darussalam (Therisda) Pondok Modern Gontor Ponorogo (1987-1989, Hakim Bahasa Rayon Pondok Modern Gontor Ponorogo (1990), Sekertaris Angkatan Muda Islam Indonesia (AMII) Provinsi Sumatera Selatan (2000), Direktur Lembaga Pemerhati Ekonomi, Sosial dan Keagamaan el-Fikra Kampung Utan-Ciputat (2001-2002) Presidium III Ikatan Mahasiswa Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2001-2002), Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Sumatera Selatan Jakarta (2001), Wakil Bidang Pengembangan keilmuan Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) ICMI Orwil Sumatera Selatan (2005), Sekretaris Umum Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) IAIN Raden Fatah Palembang (2005-2010);Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Hukum, Lembaga Penelitian IAIN Raden Fatah Palembang (2007-2009). Karya ilmiah yang sudah dimiliki baik ditulis sendiri maupun

bersama-sama tim adalah. Pertama, dalam bentuk buku yaitu:

Terjemahan Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam kontemporer tentang

isu-isu global (Jakarta: Ford Foundation-Paramadina, 2000, 2002);

Paradigma Ilmu Syari’ah (Jogjakarta: Gama Media, 2003); Anatomi Fiqh

Zakat (Jogjakarta: gama media, 2004); Negara Bangsa dan Negara

Syari’ah dalam Perspketif (Jogjakarta: Gama Media, 2005); Figh

Muamalah Kontemporer (Palembang: P3RF, 2004); Komunikasi Ulama

Umara Sumatera Selatan (Palembang: P3RF, 2006); Profil

Pengembangan Wisata Islami Kota Pagar Alam (Palembang: P3RF,

2007); Penjaminan Mutu IAIN Raden Fatah Palembang (Palembang:

P3RF, 2008); Standar Penulisan Karya Tulis Ilmiah untuk Jurnal

(Palembang: P3RF, 2008); Wacana Bilik Kampus: Kumpulan Karya

Sanggar Kerja Penulisan Karya Ilmiah (Palembang: P3RF, 2009); Jendela

Ilmiah Kampus: Kumpulan Tulisan Terpilih Dosen IAIN Raden Fatah

Palembang (Palembang: P3RF, 2009); Peta Alumni IAIN Raden Fatah

Palembang 2000-2009 (Palembang: P3RF, 2010); Menggagas Fiqh

Lingkungan Hidup (Jogjakarta: Gama Media, 2009); Membangun Daerah

Berbasis Agama: Belajar dari Musi Banyu Asin (Jogjakarta: Gama Media,

2010); Standar SAP IAIN Raden Fatah Palembang (Palembang: P3RF,

2010). 3 buku dalam proses Menulis dan editing adalah: (1) Fiqh Gender;

(2) Meretas Pemikiran Ekonom Kapitalis dan Muslim Kontemporer; (3)

Dari Bilik Kamar Kost Ciputat [tulisan lepas masa proses kuliah dalam

catatan Face book].

Kedua, Penelitian regional dan nasional, Sejarah Kudeta Dalam

Kebudayan Islam: Analisa Siyasah Kesultanan Palembang Darussalam

(2001); Bina Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat

di 11 Kabupaten/Kota wilayah Sumatera Melalui Peran Ulama (2002);

Gerakan Oposisi Ormas Islam Ekstra Parlementer Masa Pemerintahan

Abdurrahman Wahid (2001); Gagasan Sistem Ekonomi Sayyid Quthb (

Studi Tematik Atas Kitab Tafsir Fi Zhilal al-Qur’an ) [2002]; Islam Dan

Politik di Indonesia (Studi Analisa Atas Kegagalan Mazhab Islam Politik

di Indonesia) [2003]; Problematika Mahasiswa IAIN Raden Fatah Dalam

Penulisan Karya Tulis Ilmiah (2003); Respon Mahasiswa IAIN Raden

Fatah Terhadap Program Kekerasan dan Sensualitas di Media Televisi

(2004); Filsafat “Wong Kito Galo”: Penelusuran Sosial Ekonomi

Masyarakat Palembang Studi Penelusuran Sikap Masyarakat Pluralistik di

Kawasan Sumatera Selatan (2004); Negara Bangsa Versus Negara

Syari’ah (Pandangan Ulama Sumatera Selatan Antara Penentang dan

Pendukung) [2005]; Rekonstruksi Lingkungan Belajar di Kota

Perdagangan (Studi Pemikiran di Perguruan Tinggi Palembang (2005);

Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender Dalam Rangka

Penyusunan Kebijakan Pendidikan dan dan Pendidikan Luar Sekolah di

Wilayah Sumatera Selatan (2005); Teologi Maut: Memaknai Konsep

Jihad Kelompok Radikalisme (2006); Analisis Pemikiran Ekonomi H.M.

Soeharto (2007); Pemahaman Majelis Taklim Perempuan Kota

Palembang Terhadap Pembagian Tugas Bidang Ekonomi Keluarga

(2007); Respon Dosen IAIN Raden Fatah Palembang Terhadap Fiqh

Lintas Agama (2008); Studi Kebijakan IAIN Raden Fatah Palembang

Berwawasan Gender Melalui Gender Analysis Pathway (GAP) [2008];

Survey Dosen Ideal Menurut Mahasiswa IAIN Raden Fatah Palembang

(2009); Pergeseran Peran Ulama Era Otonomi Daerah di SUmatera

Selatan (2009); Peta Potensi Alumni IAIN Raden Fatah Palembang

(2010); Reproductive Health in Madrasah’s Curriculum of South Sumatra,

Partnership Research Program Ministry For Women Empowerment And

Child Protection, Flinders University and Center For Gender Studies

(PSG) IAIN Raden Fatah Palembang (2011)

Ketiga, Hasil Karya Ilmiah dalam Jurnal Regional, Nasional dan

Internasional diantaranya: Pendidikan Keberagaman: Peluang dan

tantangan menuju kehidupan pluralistik di Indonesia (concencia, 2000);

Model pembelajaran berbasis Emotional Spritual Quentient (concencia,

2000); Pendidikan Keluarga Berbasis Tauhidiyah (concencia, 2001);

Ekonomi dan Intervensi Spritualitas (Nurani, 2001); Islam Liberal:

Benarkah Sekulerisasi Berkedok Muslim (Nurani, 2002); Islam dan

Substansialisme (Nurani, 2002); Pola Relasi Gender Dalam Islam (al-

Fatah, 2002); Membangun Desa Madani (al-Fatah, 2003 ); Moralitas

Pembangunan Masyarakat dalam Perspektif Agama-Agama (al-Fatah,

2003); Gerakan Kudeta Kesultanan Palembang Darussalam: Benarkah

Perebutan Kepentingan Keturunan (intizar, 2004); Intervensi spritualitas

dalam dunia ekonomi umat (Nurani, 2005); Manuskrif Islam Pesantren:

Telaah Konsep berbasis Sumatera Selatan (Makalah juara II Penulisan

Karya Tulis Ilmiah Kalangan Akademisi Tingkat Propinsi, 2005); Respon

Komunitas Santri Pedesaan Dan Perubahan Sosial (jurnal al-Fatah, 2006);

Nikah Sirri: Subbordinasi Perempuan Berbungkus Hukum (Jurnal an-

nissa, 2006); Tenunan Songket Melayu Palembang: Sejarah, Filosofi,

Dan Perkembangannya (Jurnal Internasional di Malaysia, 2007);

Feminisme dan Gender Menurut Islam (2007); Respon Komunitas Santri

Pedesaan Dan Perubahan Sosial (jurnal al-Fatah, 2008); Nikah Sirri:

Subbordinasi Perempuan Berbungkus Hukum (Jurnal an-nissa, 2008);

Tarbiyah As-Siyasah: Belajar Dari Kegagalan Calon Legislatif Pemilu

2009 (Jurnal Nurani, 2009); Efesiensi dalam Sistem Ekonomi Islam

(jurnal ekonomi Fakultas Syari’ah, 2009; Transaksi Valas Dalam

Perspektif Syari’ah (Jurnal Iqtishad Fak. Syari’ah UIN Jakarta, 2010);

Pendidikan Efisiensi: Sebuah Pendekatan Budaya Masyarakat Belajar

(2010); Koperasi Sebagai Soko Ekonomi Kerakyatan: Studi Komparatif

Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Dan Pakistan (2010) Aqd Non Ribawi

Pada Corporate Social Responsibilty: Konsep, Dan Tawaran (2011);

Menggugat Pemikiran Ekonomi Kaum Muda Kapitalis (Jurnal Ekonomi

Fak.Syari’ah, 2011). Komunikasi dapat dilakukan lewat email:

heri_junaidi24@yahoo.com, dan alamat blog: http://heriju-

naidi.blogspot.com/