disperindag.jatengprov.go.iddisperindag.jatengprov.go.id/files/renstradinperindag.pdf · menengah...

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 050.11/1696 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan dan mendukung tujuan pembangunan

daerah di bidang perindustrian dan perdagangan agar sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2013-

2018;

b. bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jawa Tengah tentang penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013 – 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PPEE RRDDAAGG AANNGGAANN

Jl. Pahlawan No. 4 Telp. 8311708, 8417601,8417607, 8311703 Fax. (024) 8311707, 8311704, 8311709, 8311710

S E M A R A N G 50241

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009


7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011


8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4698);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

13. Peratura Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2013-2018;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

20. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/28 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana

Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2013-2018 sebagaimana diuraikan dalam lampiran

dan menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

KETIGA

KEEMPAT

:

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan disempurnakan

sebagaimana mestinya; Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal

6 Maret 2014.

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah; 2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; 3. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di : Semarang pada tanggal : 19 Mei 2014

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

P.EDISON AMBARURA

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DINPERINDAG Provinsi

Jawa Tengah

6

2.2. Sumber Daya DINPERINDAG Provinsi Jawa Tengah 17

2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana 19

2.4. Kinerja Pelayanan DINPERINDAG Provinsi Jawa Tengah 21

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

34

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa

Tengah

36

3.2. Telaahan, Visi, Misidan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

41

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Perdagangan dan Renstra

Kementrian Perindustrian

44

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

46

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis 47

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1. Visi dan Misi DINPERINDAG Provinsi Jawa Tengah. 53

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DINPERINDAG Provinsi

Jawa Tengah.

56

4.3. Strategi dan Kebijakan DINPERINDAG Provinsi Jawa Tengah. 59

ii

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan 66

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja 167

BAB VII PENUTUP

7.1. Kesimpulan 170

7.2. Kaidah Transisi 171

7.3. Kaidah Pelaksanaan 171

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

P R O V I N S I J A W AT E N G A H

1

Renstra DINPERINDAG Prov.Jateng 2013-2018

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan

pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun

secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk

Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja

(Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra SKPD.

Renstra SKPD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan

pemerintahan daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD khususnya

dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa

pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Rencana

Strategis SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan,

tugas dan fungsi SKPD serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan

RPJMD ke dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD menjawab 3 pertanyaan

dasar yakni (a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam

lima tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah strategis apa

yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses

penyusunan dokumen Renstra SKPD dilakukan dengan membangun komitmen dan

kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan Rencana Strategis SKPD melalui

proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan

teknokratis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down. Rencana Strategis diharapkan

memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, tentang permasalahan

yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai

BAB

I



2


sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Dalam proses penyusunan Rencana

Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam

memilah dan memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran

pembangunan khususnya urusan industri dan perdagangan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik


2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan


3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan


5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara


Indonesia Nomor5492);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



3


8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Provinsi Jawa Tengah;

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa

Tengah;

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai

pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi



4


Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga

sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna

menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan

berkualitas.

Tujuan Rencana Strategis SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa

Tengah tahun 2013-2018 adalah:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Jawa Tengah tahun 2013-

2018;

2. Sebagai dasa rdalam penyusunan rencana kerja (renja) tahunan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;

3. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;

4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam

pembangunan Industri dan Perdagangan di Jawa Tengah dan

5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan atas

kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ProvinsiJawa Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum,maksud dan tujuan serta

sistematika.

BABII Gambaran Pelayanan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jawa Tengah

Bab II memuat tugas, fungsi yang di dalamnya memuat struktur organisasi,

susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan

kewenangan urusan pilihan bidang industri dan perdagangan, kondisi capaian

kinerja pembangunan bidang industri dan perdagangan di Jawa Tengah 2003-

2008 dan tantangan serta peluang pelayanan SKPD Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.



5


BABIII Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Komponen dalam Bab III memuatPermasalahan pokok berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan Dinas, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil

Gubernur terpilih, RT/RW dan Kajian Lingkungan strategis, serta penentuan isu-

isu strategis.

BABIV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,dan Kebijakan

Bab IV memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai visi, misi, tujuan

dan sasaran serta strategi kebijakan bidang Industri dan Perdagangan yang

diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

BABV Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator, Kinerja, Kelompok Sasaran serta

Pendanaan Indikatif

Bab ini memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah

ditetapkan. Disamping itu juga memuat tentang indikator kinerja kelompok

sasaran serta pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan 2013-2018.

BABVI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VI memuat indikator kinerja pembangunan industri dan perdagangan yang

ditetapkan serta menjadi alat ukur kinerja dalam pencapaian visi dan misi Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

BABVII Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk

melaksanakan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2013-2018 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan

dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja

pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam kaidah pelaksanaan.


P R O V I N S I J A W A T E N G A H

6


GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

Tugas DINPERINDAG Jawa Tengah sebagai salah satu perangkat daerah yaitu

melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi

Jawa Tengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi di

bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas

pembantuan.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DINPERINDAG Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai Tugas

Pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian dan perdagangan

Provinsi Jawa Tengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Perindustrian dan

Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Perindustrian Dan Perdagangan;

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Bidang Perindustrian Dan

Perdagangan;

3. Pembinaan Dan Fasilitasi Bidang Perindustrian Dan Perdagangan Lingkup Provinsi Dan

Kabupaten/Kota;

4. Pelaksanaan Tugas Di Bidang Industri Alat Transportasi Elektronika, Telematika Dan

Aneka, Industri Logam, Mesin Dan Tekstil, Industri Agro, Kimia Dan Hasil Hutan Serta

BAB

II

BAB I



7


Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri Dan Perlindungan Konsumen

Serta Pengawasan Barang Beredar;

5. Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perindustrian Dan Perdagangan;

6. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas;

7. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Gubernur Sesuai Dengan Tugas Dan

Fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2008 tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa

Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Tengah, struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

terdiri atas Sekretariat dan Bidang-Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

a. Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan penyiapan perumusan, kebijakan

teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan

administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, dan umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Sekretariat memiliki fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian

penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di

bidang program;

2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan

tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan;

3. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan

tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan

kepegawaian;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh Subbagian

Program, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Industri Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka

Tugas pokok Bidang Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka adalah

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di

bidang industri alat transportasi, industri elektronika dan telematika, dan industri aneka.



8


Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Bidang Industri Alat

Transportasi mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang

industri alat transportasi;


industri elektronika dan telematika;


industri aneka;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Industri Alat Transportasi,

Elektronika dan Aneka dibantu oleh Seksi Industri Alat Trasnportasi, Seksi Industri

Elektronika dan Telematika, dan Seksi Industri Aneka.

c. Bidang Industri Logam, Mesin dan Tekstil

Tugas pokok Bidang Industri Logam, Mesin dan Tekstil, melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri logam, industri

mesin dan peralatan, industri tekstil dan produk tekstil.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Industri

Logam, Mesin dan Tekstil mempunyai fungsi:

1. Penyapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Penyiapan

bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri mesin

dan peralatan;


industri tekstil dan produk tekstil;


fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Industri Logam, Mesin dan

Tekstil dibantu oleh Seksi Industri Logam, Seksi Industri Mesin dan Peralatan dan Seksi

Industri Tekstil dan Produk Tekstil.



9


d. Bidang Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan

Tugas Pokok Bidang Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Industri Agro, Industri

Kimia dan Industri Hasil Hutan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Industri Agro,

Kimia dan Hasil Hutan mempunyai fungsi:


industri agro;


industri kimia;


industri hasil hutan;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kelapa Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Industri Agro, Kimia dan Hasil

Hutan dibantu oleh Seksi Industri Agro, Seksi Industri Kimia, dan Seksi Industri Hasil Hutan.

e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Tugas Pokok Bidang Perdagangan Dalam Negeri melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina pasaar, bina usaha,

sarana perdagangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Perdagangan

Dalam Negeri mempunyai fungsi:


bina pasar;


bina usaha;


sarana perdagangan;


fungsinya.



10


Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perdagangan Dalam Negeri

dibantu oleh Seksi Bina Pasar, Seksi Bina Usaha, dan Seksi Sarana Perdagangan.

f. Bidang Perdagangan Luar Negeri

Tugas Pokok Bidang Perdagangan Luar Negeri, melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ekspor, impor, dan promosi dan

informasi pasar.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Perdagangan

Luar Negeri mempunyai fungsi:


ekspor;


impor;


promosi dan informasi pasar;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perdagangan Luar Negeri

dibantu oleh Seksi Ekspor, Seksi Impor Seksi Impor, dan Seksi Promosi dan Informasi Pasar.

g. Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar

Tugas pokok Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di

bidang perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa, pengawasan

kemetrologian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Perlindungan

Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar mempunyai fungsi:


perlindungan konsumen;


pengawasan barang beredar dan jasa;


kemetrologian;



11



fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perlindungan Konsumen dan

Pengawasan Barang Beredar dibantu oleh Seksi Pelindungan Konsumen, Seksi Pengawasan

Barang Beredar dan Jasa, dan Seksi Pengawasan Kemetrologian.

h. BPSMB Surakarta

Tugas Pokok Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta adalah

melaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas

di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana tersebut diatas, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Produk Industri

Kecil Menengah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengujian dan sertifikasi mutu

barang;

3. Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengujian dan sertifikasi mutu

barang;

4. Pengelolaan ketatausahaan;


fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Balai Pengujian Sertifikasi Mutu

Barang (BPSMB) dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengujian Mutu

Barang dan Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Kalibrasi.

i. BPSDM-PIKM

Tugas pokok Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Produk Industri Kecil

Menengah (BPSDM-PIKM) melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau

kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Produk IKM. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Balai

Pengembangan Sumber Daya Manusia Produk Industri Kecil Menengah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana teknis operasional bidang Pengembangan SDM;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

dan Produk IKM;



12


3. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan bidang SDM dan Produk IKM;

4. Pengelolaan Ketatausahaan;


fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Balai Pengembangan Sumber Daya

Manusia Produk Industri Kecil Menengah (BPSDM-PIKM) dibantu oleh Kepala Sub Bagian

Tata Usaha, Kepala Seksi Pengembangan Produk IKM dan Kepala Seksi Pengembangan SDM

IKM.

j. BPTIKM

Tugas pokok Balai Pengembangan Teknologi Industri Kecil Menengah (BPTIKM)

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang

Dinas di Bidang Pengembangan Teknologi Industri Kecil Menengah. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Balai Pengembangan Teknologi

Industri Kecil Menengah (BPTIKM) mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana teknis operasional bidang Pengembangan Teknologi Industri Kecil

Menengah;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang Pengembangan Teknologi Industri Kecil

Menengah;

3. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan bidang Pengembangan Teknologi Industri Kecil

Menengah;

4. Pengelolaan Ketatausahaan;


fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Balai Pengembangan Teknologi

Industri Kecil Menengah dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Penerapan

Teknologi IKM, dan Kepala Seksi Rekayasa Teknologi. BPTIKM merupakan salah satu Balai di

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang membawahi 6 UPT.

k. Balai Metrologi

Tugas pokok Balai Metrologi adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Tengah di bidang Kemetrologian.



13


Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Balai Metrologi mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana teknis operasional bidang Kemetrologian

2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasioanl bidang Kemetrologian

3. Pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Kemetrologian

4. Pengelolaan ketatausahaan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan tugas dan fungsinya

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Balai Metrologi dibantu oleh Kepala

Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Teknik, dan Kepala Seksi Standar Ukuran. Balai

Metrologi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah tersebar di 6

(enam) daerah Kabupaten/kota.

2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan

Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, dan Peraturan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Pada Dinas Provinsi Jawa Tengah bahwa Struktur Organisasi Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, membawahkan:

2. Sekretaris Dinas membawahkan:

a. Sub Bagian Program;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Bidang Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka, membawahkan:

a. Seksi Industri Alat Transportasi;

b. Seksi Industri Elektronika dan Telematika;

c. Seksi Industri Aneka;

4. Bidang Industri Logam, Mesin dan Tekstil, membawahkan:

a. Seksi Industri Logam;

b. Seksi Industri Mesin dan Peralatan;



14


c. Seksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil;

5. Bidang Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan, membawahkan:

a. Seksi Industri Agro;

b. Seksi Industri Kimia;

c. Seksi Industri Hasil Hutan;

6. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan:

a. Seksi Bina Pasar;

b. Seksi Bina Usaha;

c. Seksi Sarana Perdagangan;

7. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan:

a. Seksi Ekspor;

b. Seksi Impor;

c. Seksi Promosi dan Informasi Pasar;

8. Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar, membawahkan:

a. Seksi Perlindungan Konsumen;

b. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;

c. Seksi Pengawasan Kemetrologian;

9. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai

Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, adapun kelompok

Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Di samping itu pada Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Tengah terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Unit

Pelayanan Teknis Dinas (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala UPT/Balai yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala Balai Pengembangan teknologi Industri Kecil Menengah, (BPTIKM)

membawahkan:

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

b. Kepala Seksi Penerapan Teknologi IKM.

c. Kepala Seksi Rekayasa Teknologi IKM.



15


2. Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB), membawahkan:


b. Kepala Seksi Pengujian Mutu Barang.

c. Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Kalibrasi.

3. Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Produk Industri Kecil Menengah,

(BPSDM-PIKM) membawahkan:


b. Kepala SeksiPengembangan Produk IKM.

c. Kepala SeksiPengembangan SDM IKM.

4. Kepala Balai Metrologi Wilayah, (BMW) yang tersebar di 6 (enam) daerah eks

Karisidenan di Jawa Tengah yakni: Semarang, Surakarta, Banyumas, Pati, Tegal dan

Magelang membawahkan:


b. Kepala Seksi Teknik.

c. Kepala Seksi Standar Ukuran



16


Gambar 2.1

Struktur Orgnisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah



17


2.2. Sumber Daya DINPERINDAG Provinsi Jawa Tengah

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dengan Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah yang kemudian

dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2008 tentang

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Tengah, serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2008

tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Sumber Daya

Manuasi dan Produk Industri Kecil Menengah dan Balai Pengembangan Teknologi Industri

Kecil Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah terdata

sejumlah 429 pegawai negeri yang terdiri dari 297 pegawai laki-laki dan 132 pegawai

perempuan.

Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-

beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa

Tengah terekam pada diagram berikut:

Gambar 2.2 Banyaknya Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Tengah Menurut Pendidikan Tahun 2013 (orang)

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinperindag Provinsi Jawa Tengah

Jumlah aparatur yang terdapat pada dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jawa Tengah adalah sebanyak 429 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah pegawai

berdasarkan golongan ruang gaji tahun 2013.

11 13

155

16

185

48

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

SD SLTP SLTA D.3 S.1 S.2



18


Tabel 2.1 Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2013

NO Golongan Jumlah Pegawai

1

Golongan I A 12 orang

Golongan I B 4 orang

Golongan I D 4 orang

2

Golongan II A 22 orang

Golongan II B 38 orang

Golongan II C 6 orang

Golongan II D 12 orang

3 Golongan III A 42 orang

Golongan III B 80 orang

Golongan III C 61 orang

Golongan III D 90 orang

4 Golongan IV A 47 orang

Golongan IV B 16 orang

Golongan IV C 3 orang

Golongan IV D 0 orang

Jumlah 429 orang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinperindag Provinsi Jawa Tengah

Bermodal SDM dengan kualifikasi dan kompetensi yang beragam, setiap personel

memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mendukung akselerasi program pembangunan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.2

Komposisi Data Pegawai tiap Bidang/Balai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Bidang/Balai SD SLTP SLTA DIII S1 S2

1. Dinperindag Provinsi Jateng 7 9 75 8 98 27

2. Balai Pengembangan Teknologi IKM

7 2 3 2

3. Balai Pengembangan SDM & Produk IKM

1 5 2


4. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta

1 10 1 13 2

5. Balai Metrologi Wilayah Tegal 1 9 7 1

6. Balai Metrologi Wilayah Pati 1 11 1 7 2

7. Balai Metrologi Wilayah 1 9 10 5



19



Surakarta

8. Balai Metrologi Wilayah Semarang

10 2 16 5

9. Balai Metrologi Wilayah Magelang

1 1 11 11 2

10. Balai Metrologi Wilayah Banyumas

1 1 12 2 15

JUMLAH 11 13 155 16 185 48 Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinperindag Provinsi Jawa Tengah

2.3 Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional

organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi.

Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan

untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang

dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada

Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Prasarana dan Sarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO SARPRAS JUMLAH SATUAN

1 Komputer 207 Unit

2 Monitor 207 Unit

3 Printer 131 Unit

4 Notebook / Laptop 51 Unit

5 Ipad 10 inci 9 Unit

6 LCD Proyektor 5 Unit

7 Mesin Tulis / Mesin Ketik 105 Unit

8 AC Sentral 24 Unit

9 AC Cassete 30 Unit

10 AC Split 71 Unit

11 Televisi 28 Unit

12 Telepon External 40 Unit

13 Sound System 4 Unit

14 Filling Cabinet 203 Unit



20


NO SARPRAS JUMLAH SATUAN

15 LAN (Local Net Working) 6 Jaringan

16 Kendaraan Roda 4 24 Unit

17 Kendaraan Roda 2 24 Unit

18 Ruang Sidang/Rapat (daya tampung)

- Lantai II 20 Orang

- Lantai III 15 Orang

- Lantai IV 100 Orang

- Lantai V 300 Orang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2013, yaitu:

a. Target Pendapatan

Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Target Dan Realisasi Pendapatan Tahun 2012 dan 2013

No Jenis Pendapatan Target (jutaan Rp) Realisasi (jutaan Rp) Selisih (jutaan Rp) %

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 1. Retribusi Tera dan Tera

Ulang 5.992,18 7.190,72 6.150,96 6.618,78 158,78 (571,95) 102,65 92,05

2. Jasa Pelayanan Pendidikan 968,10 1.624,00 1.624,10 1.093,05 656,00 (530,95) 167,76 67,31

3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

814,72 977,67 867,43 1.360,54 52,71 382,87 92,65 139,16

4. Penerimaan lain - lain 100,00 130,00 92,65 117,74 (7,35) (12,26) 92,65 90,57

Jumlah 7.875,00 9.922,39 8.731,14 9.190,11 1.166,25 (732,28) 110,92 92,62

Apabila dibandingkan antara tahun 2012 dengan 2013, terdapat kenaikan sebanyak

Rp 1.166,25 juta dan Rp 732,28 juta- atau meningkat 10,92 persen pada tahun 2012 dan

menurun 7,38 persen pada tahun 2013. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara

lain semakin tingginya tingkat kesadaran pelaku usaha maupun konsumen tentang tertib

ukur dan adanya perda tentang kenaikan tarif tera dan tera ulang.

b. Pelaksanaan APBD tahun 2012

Pada tahun 2012 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

mendapat Anggaran sebesar Rp. 131.666.329.000,- namun dalam realisasinya anggaran



21


tersebut terserap sebanyak Rp. 128.966.264.118,- atau (98,18%), sehingga terdapat efisiensi

sebanyak Rp. 2.700.694.688,- atau 2,05 persen.

Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi Belanja Tidak Langsung adalah

sebanyak Rp 31.259.220.597 (92,25%) dari anggaran yang tersedia sebanyak

Rp 32.143.329.000,- sedangkan Belanja Langsung dari anggaran yang ada sebanyak

Rp 99.523.000.000,- direalisasikan sebesar Rp 97.707.043.715,- (98,18%).

Tabel 2.5 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja APBD Tahun 2012

Kelompok Belanja

Anggaran Realisasi SILPA

Rp. % Rp. %

Belanja Tidak Langsung

32.143.329.000 31.259.220.597 97,25 884.108.403 2,75

Belanja Langsung

99.523.000.000 97.707.043.715 98,18 1.815.956.285 1,82

Jumlah Belanja

131.666.329.000 128.966.264.118 98,18 2.700.964.688 2,05

Dilihat dari tabel 2.4 mengenai realisasi pelaksanaan anggaran belanja APBD, Sisa

Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan atau SILPA jumlah belanja tahun 2012 sebesar

Rp 2.700.964.688,- (2,05%) secara umum karena jumlah belanja langsung yang lebih besar

daripada belanja tidak langsung.

2.4. Kinerja Pelayanan DINPERINDAG Provinsi Jawa Tengah

Perekonomian Jawa Tengah diukur antara lain berdasarkan besaran PDRB atas dasar

harga berlaku. Sektor industri dan perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi

yang mempunyai keterkaitan luas dengan sektor-sektor lainnya, secara makro diharapkan

mampu berperan sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian nasional dan

perekonomian daerah. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap nilai PDRB Provinsi

Jawa Tengah selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut:



22


Tabel 2.6

Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012

No Tahun ADHB (Milyar Rupiah)

ADHK (Milyar Rupiah)

Laju Pertumbuhan (persen)

1. 2008 120.067,70 53.159,00 4,5

2. 2009 130.352,10 57.444,20 6,1

3. 2010 146.132,83 61.387,56 6,9

4. 2011 165.850,50 65.439,44 6,7

5. 2012 182.715,20 69.012,50 5,5

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2013

Berdasarkan tabel diatas, nilai PDRB sektor industri pengolahan Provinsi Jawa

Tengah mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Provinsi Jawa Tengah tahun

2012 mampu menghasilkan PDRB perkapita ADHB mencapai Rp 182.715,20 milyar dan ADHK

sebesar Rp 69.012,50 milyar. Laju pertumbuhan tahun 2011 dan tahun 2012 mengalami

penurunan dari tahun- tahun sebelumnya. Di tahun 2011, laju pertumbuhan turun 1,2 poin dari

laju pertumbuhan di tahun sebelumnya yaitu 6,7% dan di tahun 2012 sebesar 5,5%. Kontribusi

sektor perdagangan terhadap nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun terakhir sejak

tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012

No Tahun ADHB (Milyar Rupiah)

ADHK (Milyar Rupiah)

Laju Pertumbuhan (persen)

1. 2008 59.990,03 29.345,99 8,6

2. 2009 65.647,18 31.630,25 7,8

3. 2010 72.954,04 33.614,72 6,3

4. 2011 82.612,88 36.286,73 8,0

5. 2012 95.028,16 39.364,14 8,5

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2013

Nilai ADHB dan ADHK menunjukkan kinerja yang positif, dengan rata – rata

pertumbuhan sebesar 7.84%. Adapun laju pertumbuhan nilai PDRB perdagangan terjadi

peningkatan pada tahun 2011 dan 2012 dari 8,0% menjadi 8,5%.

Kontribusi sektor industri dan perdagangan selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2008

– 2012 adalah sebagai berikut:



23


Tabel 2.8

Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Jawa Tengah

Tahun 2008 – 2012

No Sektor Ekonomi 2008 2009 2010 2011*) 2012**)

1. Pertanian 3,2 3,71 2,51 1,33 3,71

2. Pertambangan dan Penggalian 3,8 5,49 7,09 4,91 7,38

3. Industri Pengolahan 5,1 3,79 6,86 6,60 5,46

4. Listrik, Gas dan Air Minum 5,1 5,74 8,41 4,3 6,38

5. Bangunan 6,5 6,77 6,93 6,34 6,98

6. Perdagangan, Hotel dan Restaurant 7,2 7,21 6,06 7,53 8,25

7. Pengangkutan dan Komunikasi 6,6 7,12 6,66 8,56 7,9

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 7,8 7,78 5,02 6,62 9,36

9. Jasa – jasa 7,3 5,05 7,37 7,34 7,32

JUMLAH 5,60 5,14 5,84 6,03 6,34 Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka, 2013

*) Angka Sementara,**) Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan sektor ekonomi di Jawa Tengah mengalami fluktuatif selama tahun 2008

hingga tahun 2012. Pada tahun 2012 didominasi olek sektor keuangan, persewaan, dan jasa

perusahaan; perdagangan, hotel, dan restaurant; serta pertambangan dan penggalian. Di sektor

keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan petumbuhan sektor ekonomi sempat naik turun, dan

terakhir di tahun 2012 mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai angka 9,36%.

Pertumbuhan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan saat ini memang lebih

mendominasi pertumbuhan sektor ekonomi di Jawa Tengah.

Sejalan dengan semakin membaiknya perekonomian nasional, kinerja sektor industri dan

perdagangan di Jawa Tengah telah mampu mendorong struktur ekonomi daerah. Pada periode

lima tahun terakhir pertumbuhan sektor industri dan perdagangan (termasuk hotel dan

restaurant) di Jawa tengah menunjukkan tren yang meningkat. Kontribusi sektor industri dan

perdagangan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2012

atas dasar harga yang berlaku masing-masing sebesar 32,80% dan 20,30%. Sedangkan pda tahun

2011 kontribusi kedua sektor tersebut masing-masing sebesr 33,3% dan 19,70%. Besarnya kontribusi

sektorindustri dan perdagangan terhadap pembentukan PDRB tersebut pada dasarnya tidak

terlepas dari semakin membaiknya perkembangan sektorindustri dan perdagangan di Jawa

Tengah dengan segala sumber daya pendukungnya termasuk keterkaitan dengan sektor-sektor

produksi dan jasa serta peran aktif dunia usaha yang senantiasa responsive dan inovatif terhadap



24


perubahan sebagai akibat berubahnya lingkungan stategis dan globalisasi perdagangan sunia,

dukungan sarana dan prasarana penunjang komitmen kuat pemerintah yang berorientasi kepada

dunia usaha (pro bussines policy).

Tabel 2.9 Sumbangan Sektor Ekonomi terhadap PDRB

Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun 2008 – 2012

No Sektor Ekonomi 2008 2009 2010 2011 2012*)

1 Pertanian 19,85 19,94 19,49 19,10 18,80

2 Pertambangan dan Penggalian 0,96 0,97 0,97 0,90 0,90

3 Industri Pengolahan 34,05 32,76 32,86 33,30 32,80

4 Listrik, Gas dan Air Minum 1,02 1,03 1,04 1,00 1,00

5 Bangunan 5,77 6,14 6,1 6,00 6,00

6

Perdagangan , Hotel dan

Restaurant 19,51 19,67 19,56 19,70 20,30

7 Pengangkutan dan Komunikasi 5,74 5,99 5,91 5,90 5,90

8

Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan 3,44 3,63 3,58 3,50 3,60

9 Jasa - jasa 9,66 9,86 10,48 10,60 10,70

JUMLAH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: BPS Jawa Tengah

*) Angka Sementara

Nilai ekspor non migas Jawa Tengah periode lima tahun terakhir (2008-2012)

menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2008 nilai ekpor non migas sebesar 3.185 juta

US$ dan meningkat menjadi 4.513,01 juta US$ pada tahun 2012. Komoditas ekpor non migas di

Jawa Tengah masih didominasi oleh produk tekstil dan pakaian jadi, kayu dan barang olahan

kayu, barang hasil pabrik serta peralatan elektronik. Peningkatan nilai ekspor non migas

sebesar US$ 4.897 juta atau 8,5%, sampai dengan bulan Nopember 2013 mencapai US$

4.366,39 juta meningkat 7,02% dari periode yang sama Tahun 2012 sebesar US$ 4.080,15 juta.

Negara tujuan utama Jawa Tengah yaitu, amerika Serikat, China , Australia, jepang, Malaysia,

Jerman, dan Belanda.



25


Tabel 2.10 Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Tengah

Tahun 2008 – 2012

Tahun Nilai Ekspor Non Migas

(Juta US$) Naik/turun

2008 3.185,37

2009 2.885,30 -9,42

2010 3.674,04 27,34

2011 4.259,38 15,93

2012 4.513,01 5,95

Target 2013 4.897,00 8-8,5%

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka, 2013

Untuk impor non migas Jawa Tengah, tahun 2012 sebesar 5.262,06 juta US$

meningkat 45,8% dari tahun 2012 dengan nilai impor 4.468,07 juta US$. Komoditas utama

terhadap total impor antara lain TPT, mesin, perlengkapan listrik dan elektronik, produk

nabati serta bahan makanan olahan makanan dan minuman. Negara impor non migas ke

Jawa Tengah yaitu Singapore, China, Australia, dan Jepang. Jumlah Komoditi ekspor non

migas telah mencapai target keseluruhan 15 jenis dan pada tahun 2013 mengoptimalkan 2

jenis komoditi yaitu mainan anak dari kayu dan kerajinan batik.

Tabel 2.11

Perkembangan Nilai Impor Non Migas Jawa Tengah

Tahun 2008 - 2012

Tahun Nilai Impor Non Migas (Juta US$) Naik/turun

2008 2.453,61

2009 2.469,19 0,63%

2010 4.071,64 64,89%

2011 4.468,07 9,73%

2012 5.292 18,44%

2013 5.186,00 (2%)


SIUP atau Surat Ijin Usaha Perdagangan adalah salah satu prasyarat untuk

mendirikan suatu usaha. Semakin banyak orang yang mengajukkan SIUP berarti semakin



26


banyak orang yang terjun menjadi pengusaha. Menurut tabel 2.12 yaitu tabel perkembangan

jumlah penerbitan SIUP pada tahun 2008-2012 menunjukkan bahwa perusahaan kecil yang

mendominasi penerbitan SIUP. Pada tahun 2012 jumlah perusahaan yang mengajukan SIUP

berjumlah 358.733 penerbitan SIUP, angka ini naik dari tahun 2011 sebesar 356.999

penerbitan SIUP.

Tabel 2.12 Perkembangan Jumlah Penerbitan SIUP

Tahun 2008 – 2012 di Jawa Tengah

SIUP Menurut Skala

Usahanya

Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

01. Perusahaan Besar 4.969 6.174 7.151 7.940 7.497

02. Perusahaan Menengah 31.368 33.842 37.107 41.394 309.545

03. Perusahaan Kecil 242.784 264.755 284.955 307.665 41.691

Jumlah total 279.121 304.771 329.213 356.999 358.733


Setiap usaha harus memiliki TDP atau Tanda Daftar Pengusaha. Hal ini sebagai bukti

bahwa perusahaan/badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan. Di Jawa Tengah

Tanda Daftar Perusahaan terdiri dari berbagai bentuk, antara lain PT atau Perseroan

Terbatas, Koperasi, CV, Firma, PO, dan bentuk usaha lainnya. Jumlah perkembangan

penerbitan TDP setiap tahunnya selalu meningkat, di tahun 2008 jumlah penerbitan TDP

adalah 15.861. Jjumlah ni naik 3 kali lipat di tahun 2012, yaitu sebanyak 57.029 penerbitan

TDP. Bentuk usaha yang paling banyak memiliki jumlah penerbitan TDP adalah PO.

Tabel 2.13

Perkembangan Jumlah Penerbitan TDP Tahun 2008 – 2012 di Jawa Tengah

TDP Menurut Bentuk

Perusahaan

Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

01. PT 1.099 892 1.625 2.410 5.096

02. Koperasi 185 198 395 478 11.472

03. CV 3.052 2.663 4.280 5.101 998

04. Firma 3 5 54 92 154

05. PO 11.507 11.898 18.272 19.764 39.055

06. Bentuk Perusahaan Lain 15 55 126 29 254

Jumlah total 15.861 15.711 24.752 27.874 57.029




27


Perusahaan yang akan melakukan kegiatan impor harus memilki API atau Angka

Pengenal Impor dan penerbitan API ini harus seijin Dirjen bea cukai. API jenis umum yang

paling sering di terbitkan yaitu sebanyak 742 penerbitan API antara tahun 2008 sampai

dengan 2012. Jumlah penerbitan API setiap tahunnya antara tahun 2008 sampai dengan

tahun 2012 mengalami siklus naik turun.

Tabel 2.14 Perkembangan Jumlah Penerbitan API

Tahun 2008 – 2012 di Jawa Tengah

API Berdasarkan Tahun

Bentuk Badan Usaha 2008 2009 2010 2011 2012

01. PT 67 38 303 221 325

02. CV 42 35 157 100 132

03. Koperasi 1 0 0 0 1

04. Lainnya 4 4 17 13 4

Jumlah total 114 77 477 334 462

API Berdasarkan Jenisnya

01. Umum 64 47 265 151 215

02. Produsen 50 30 212 183 247

Jumlah total 114 77 477 334 462 Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka, 2013

Pasar tradisional masih menjadi andalan masyarakat Jawa Tengah untuk belanja

kebutuhan sehari-hari. Selain harganya lebih murah di bandingkan dengan di pasar modern,

belanja di pasar tradisonal diunggulkan dengan system tawar-menawar yang masih sering

dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah. Dilihat dari tabel 2.15 pasar tradisional masih

mendominasi sarana-prasarana dagang di Jawa Tengah pada tahun 2008 sebesar 1.050 pasar

sedangkan pasar modern berjumlah 797. Namun di tahun 2011 jumlah pasar modern

mengalami kenaikan dibandingkan dengan pasar tradisional sebesar 9,74%. Meskipun

penambahan pasar dilakukan penambahan menjadi 1.193 pasar tradisional, akan tetapi

jumlah pasar modern terus meningkat menjadi 1.287 di tahun 2012.



28


Tabel 2.15

Perkembangan Jumlah Sarana Pasar di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012

No.

Jenis Pasar

Jumlah Sarana Pasar Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

1. Tradisional 1.050 1.012 1.016 1.043 1.193

2. Pusat Perbelanjaan 30 31 31 31 31

3. Toko Modern 797 985 1.115 1.217 1.287

2.5. Minimarket 2.6. Supermarket 2.7. Hypermarket

2.8. Departemen Store 2.9. Perkulakan

630 85 33 31 18

800 95 35 37 18

917 103 35 41 19

992 111 37 57 20

1055 118 37 57 20

Industri agribisnis menjadi andalan di Jawa Tengah. Hal ini karena Jawa Tengah

memilki struktur tanah yang bagus untuk di tanami berbagai macam jenis komoditi tanam.

Pengembangan jumlah nilai transaksi dan Realisasi pelaksanaan pasar lelang komoditi agro

di Jawa tengah mengalami kenaikan di tahun 2012 sebesar 95,34% dari tahun 2011. Di tahun

2011 realisasi pasar lelang sebesar Rp. 116.232.711.000 dan di tahun 2012 sebesar Rp.

215.951.714.000.

Tabel 2.16 Perkembangan Jumlah Nilai Transaksi dan Realisasi

Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditi Agro Tahun 2008 – 2012

No.

Tahun

Transaksi (Rp. 000,-)

Realisasi (Rp. 000,-)

%

1. 2008 448.212.750,- 312.641.197,- 69,75

2. 2009 278.980.300,- 156.946.745,- 56,26

3. 2010 238.692.189,- 220.030.189,- 92,18

4. 2011 140.112.311,- 116.232.711,- 82,96

5. 2012 226.498.214,- 215.951.714,- 95,34

6. 2013 2.000.000.000 1.952.400.000 97,62

Sumber: BPS Jateng 2013



29


Tabel 2.17 adalah tabel yang menunjukkan jumlah unit usaha industri, penyerapan

tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi. Dilihat dari jumlah industri, Industri Kecil

menengah yang paling mendominasi dibandingkan dengan industri besar. Padatahun 2012,

industri besar berjumlah 825 industri, sedangkan industri kecil menengah se banyak 645.045

industri. Dilihat dari penyerapan tenaga kerja, industri kecil menengah masih mendominasi

penyerapan tenaga kerja. Sedangkan dari segi nilai investasi dan nilai produksi, industri besar

mendominasi jumlah nilainya. Untuk nilai produksi industri besar dapat memproduksi barang

dengan nilai 16.577.809 juta rupiah selisih 6.279.275 juta rupiah dari industri kecil menengah

pada tahun 2012. Pada tahun 2013, terjadi lonjakan anggaran, hal ini dikarenakan 3 daerah

FGD berpartisipasi pada pasar lelang agro Jateng.

Tabel 2.17

Jumlah Unit Usaha Industri, PenyerapanTenaga Kerja Nilai Investasi dan Nilai Produksi

Tahun 2008 – 2012

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah Unit Usaha (Unit Usaha)

644.706 644.469 644.865 645.159 645.005

a. Industri Besar 781 789 764 825 825

b. Industri Kecil dan Menengah 643.925 643.680 644.101 644.334 645.005

2. Penyerapan Tenaga Kerja (Orang) 3.327.669 3.363.518 3.255.670 2.542.480 3.468.336

a. Industri Besar 592.370 598.752 583.222 609.280 615.137

b. Industri Kecil dan Menengah 2.735.299 2.764.766 2.672.448 1.933.200 2.853.199

3. Nilai Investasi (Juta Rupiah)

9.172.824 9.320.463 13.935.509 18.662.498 28.234.915

a. Industri Besar 7.668.543 7.802.206 12.508.420 16.751.334 19.126.051


4. Nilai Produksi (Juta Rupiah)

22.008.140 22.206.550 22.251.971 24.962.497 25.875.343

a. Industri Besar 16.657.973 16.788.566 16.788.566 18.662.497 16.577.809





30


Peran Sektor perdagangan semakin penting dalam perekonomian masyarakat baik

secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya peran sektor perdagangan

terlihat dari peningkatan kontribusi sektor PDB Sektor perdagangan. Secara kualitas,

semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih

mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian,

kehutanan, perikanan, turisme, pertambangan, dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut

memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.

Kegiatan-kegiatan ini antara lain meliputi perbaikan pelayanan publik, iklim usaha, dan

infrastruktur terkait ekspor–impor.

Tabel 2.18

Realisasi Capaian Target RPJMD terhadap sektor Perdagangan

NO PROGRAM / INDIKATOR

TARGET

RPJMD REALISASI CAPAIAN TARGET

RKPD REALISASI

KET

2008 - 2013

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

TAHUN 2013

Tahun 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Program Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Pembinaan terhadap pelaku usaha dan

5.000 Unit

Usaha 588 718 1.068 429 1.605 697 697 Tercapai

pembangunan sarana pasar.

25 Unit Pasar

0 0 13 15 25 2 2 Tercapai

II. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Kegiatan ekspor non migas dengan

Juta US $

3.16

2.885 3.674 4.259 4.513 4.897 4.366,39 sd Nov.

2013

pertumbuhan 8 % - 8,5 % per tahun

(Total 40%)

-870 27,35 15,92 5,96 8-8,5% -

Jumlah komoditas ekspor meningkat

15 jenis komod

iti 4 4 4 12 4 2 2 Tercapai

Sertifikasi mutu barang

350 sertifik

asi 351 632 396 396 529 350 439

Tidak Tercapai

III. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Tera dan tera Ulang

50.000 buah UTTP

6.730 10.412 11.268 25.470 25.521 5.000 5.116 Tercapai

Pengawasan barang beredar pada pelaku usaha

2.500 unit

usaha 272 300 200 800 946 500 552

Tidak Tercapai

IV. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional



31



TARGET

RPJMD REALISASI CAPAIAN TARGET

RKPD REALISASI

KET

2008 - 2013

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

TAHUN 2013

Tahun 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengembangan kerjasama, misi dagang dan promosi

10 negara

1 4 4 3 4 2 2 Tercapai

V. Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah

Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha perdagangan.

5.000 IKM

588 718 1.168 4.293 1.150 2.200 2.242 Tercapai

Dari tabel 2.18 dapat dilihat bahwa capaian realisasi kinerja program dan kegiatan

pada tahun 2013 sesuai dengan target RPJMD, bahkan ada beberapa realisasi yang

melampaui target yang sudah ditentukan. Pembangunan sarana pasar pada 2 unit pasar

tradisional telah terealisasi sesuai target yaitu penyediaan sarana dan prasarana dagang

Pasar Cokro Kembang Kabupaten Klaten dan Pasar Bulu Kota Semarang. Pelaksanaan Tera

dan Tera Ulang terhadap jenis alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

sebanyak 5.000 buah, telah mencapai 5.116 buah atau 102,32% melampaui dari target.

Pembinaan dan bimbingan teknis pelaku usaha perdagangan bagi 2.200 Unit Usaha, telah

mencapai 101,9 % atau sebanyak 2.242 unit usaha.

Tabel 2.19 Realisasi Capaian Target RPJMD terhadap sektor Industri


TARGET RPJMD

REALISASI CAPAIAN TARGET

RKPD REALISASI

KET 2008 - 2013 Tahun

2008 Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

TAHUN 2013

Tahun 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang Berbasis pada Sumber Daya Lokal

Pengembangan produk unggulan daerah

35 jenis produk

6 6 6 7 5 6 6 Tercapai

Penurunan kandungan bahan baku impor pada IKM 20% - 40%

20 - 40 % 40 40 40 40 32 40 38 Tidak

Tercapai



32



TARGET RPJMD

REALISASI CAPAIAN TARGET

RKPD REALISASI

KET 2008 - 2013 Tahun

2008 Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

TAHUN 2013

Tahun 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

II. Program Pengembangan Sentra / Klaster Industri Potensial

Pengembangan klaster industri penghela dan klaster

6 klaster 2 2 2 3 5 6 6 Tercapai

pendukung lainnya.

III. Program Penataan Struktur Industri

Pembinaan terhadap IKM

1.500 IKM 0 5.895 4.144 4.570 3.042 2.938 3.313 Tidak

Tercapai

IV. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Pembinaan dan bimbingan teknis

1.000 IKM 0 120 102 275 406 330 330 Tercapai

V. Program Peningkatan SDM, Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri

Pendidikan dan latihan serta penyaluran bantuan peralatan IKM.

3.000 IKM 2.590 5.500 5.538 4.920 6.160 1.030 3.235 Tidak

Tercapai

Banlat IKM 115 73 127 210 230 84 128

Sektor industri masih menjadi penyumbang ekonomi terbesar bagi Jawa Tengah.

Sama halnya dengan sektor perdagangan, realisasi sektor industri mengalami beberapa

kenaikan dari target yang telah ditentukan. Pembinaan terhadap IKM dalam rangka

memperkuat struktur industri hulu dan hilir mencapai 3.313 unit usaha melampaui 375 unit

usaha dari target 2.938 unit usaha. Pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan dan

penerapan teknologi hasil rekayasa industri telah memenuhi target sebanyak 330 IKM.

Pendidikan dan latihan serta penyaluran bantuan peralatan dalam rangka pemberdayaan

masyarakat serta pengembangan wirausaha baru industri mencapai 3.235 orang melampaui

2.205 orang dari target sebanyak 1.030 orang dan 128 paket bantuan peralatan melampaui 44

paket dari target sebanyak 84 paket bagi Kelompok Usaha Bersama IKM wirausaha baru.

Tidak semua target bisa direalisasikan, ada program dan kegiatan yang mengalami

penurunan, antara lain kandungan bahan baku impor bagi IKM yang baru mencapai 38% dari

target sebesar 40%.



33


Tabel 2.20 Pagu Anggaran dan Realisasi APBD

Dinas Prindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012

No. Tahun Pagu Angggaran

Pertumbuhan

Realisasi

(Rp) (%) (Rp) %

1 2008 86,986,775,000 76,002,652,676 87.37

2 2009 92,699,446,000 6.57 82,806,101,990 89.33

3 2010 106,264,016,000 14.63 102,561,952,211 96.52

4 2011 115,446,561,000 8.64 112,555,242,134 97.50

5 2012 131,666,329,000 14.05 128,966,264,118 97.95

6 2013 128,991,169,000 -2.03 119,380,632,388 92.55 Sumber : Sub.Bagian Program Dinperindag Prov.Jateng (data diolah)

Pagu anggaran dan realisasi APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jawa Tengah selama tahun 2008 hingga tahun 2013 menunjukkan angka yang fluktuatif.

Terjadi penurunan pagu anggaran dan realisasi di tahun 201. Dapat dilihat di Tabel 2.20, pagu

anggaran APBD turun sebesar Rp 2.672.160.000,- di tahun 2013 dan realisasi APBD

DINPERINDAG tahun 2012 sebesar Rp 128.966.264.118,- turun menjadi Rp 119.380.632.388,- di

tahun 2013.

Tabel 2.21 Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012

No. Tahun Target PAD Pertumbuhan Realisasi

(Rp) (%) (Rp) %

1 2008 3,870,318,000 2,566,551,100 66.31

2 2009 4,213,780,000 8.87 3,279,940,000 77.84

3 2010 4,569,966,000 8.45 5,302,053,390 116.02

4 2011 7,000,000,000 53.17 8,166,251,845 116.66

5 2012 7,875,000,000 12.50 8,731,135,691 110.87

6 2013 9,922,394,000 26.00 9,190,106,539 92.62

Sumber : Sub.Bagian Program Dinperindag Prov.Jateng (data diolah)

Penerimaan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari

kegiatan ekonomi. Penerimaan asli daerah merupakan salah satu pilar kemandirian daerah.

Penerimaan Asli Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah lima

tahun terakhir besarnya selalu meningkat, artinya DINPERINDAG Provinsi Jawa Tengah

sudah dapat memaksimalkan kemampuannya dan mencerminkan kemampuan ekonomi



34


yang baik dan stabil. PAD tersebut yang nantinya digunakan untuk pembangunan daerah

demi kesejahteraan masyarakat Di tahun 2010, 2011, dan 2012, realisasi Penerimaan Asli

Daerah (PAD) DINPERINDAG Provinsi Jawa Tengah selalu melebihi target, tetapi berbeda di

tahun 2013, realisasi Penerimaan Asli Daerah belum memenuhi target yang diharapkan

seperti dilihat di tabel 2.20 diatas.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat

diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan

dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan

dibidang perindustrian dan perdagangan di Provinsi Jawa Tengah.

Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan

kegagalan strategi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur

perencanaan strategis sebelumnya. Berikut ini adalah tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan DInas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

selama lima tahun kedepan adalah:

2.5.1. Tantangan

Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan dari

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Tantangan pengembangan

pelayanan DINPERINDAG Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh globalisasi;

b. Terbukanya akses pasar produk berbagai negara dengan adanya perdagangan bebas;

c. Semakin pesatnya perkembangan pusat-pusat perdagangan di Kota yang berbatasan

dengan Provinsi Jawa Tengah;

d. Meningkatnya produk yang masuk ke Provinsi Jawa Tengah dengan kualitas teknologi

yang lebih baik dibandingkan produk lokal;

e. Tersedianya banyak produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif; dan

f. Tingginya tingkat persaingan usaha.



35


2.5.2. Peluang

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari

potensi/kemampuan. Peluang yang dimiliki oleh DINPERINDAG Provinsi Jawa Tengah adalah

sebagai berikut:

a. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah;

b. Meningkatnya akses pasar ekspor dengan tingkat tariff yang lebih rendah bagi produk-

produk Provinsi Jawa Tengah;

c. Tersedianya potensi usaha;

d. Semakin meningkatnya masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan;

e. Pangsa pasar yang semakin terbuka; dan

f. Terbukanya lapangan kerja.



36


ISU – ISU STRATEGISBERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian

dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola

pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional,

maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara

keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Tengah dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu

strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Jawa Tengah, sehingga

menuntut terjadinya perubahan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa

Tengah dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi

pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah

Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang

terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan

lembaga/institusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis

penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan

kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2013-2018).

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Secara normatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas

melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

Perindustrian dan Perdagangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat

beberapa permasalahan, antara lain:

BAB

III



37


Bidang Perdagangan

1. Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang

efektif dan efisien

Distribusi barang kebutuhan pokok yang efektif dan efisen merupakan Kebijakan umum

pembangunan sektor perdagangan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian kinerja.

Belum Optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif

dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik, seperti

sarana transportasi (jalan, akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan ketrampilan

SDM. Permasalahan ini harus segera mendapatkan solusi, karena sistem distribusi

bahan pokok yang tidak strategis menyebabkan kelangkaan dan harga barang pokok

yang menjadi beragam.

2. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional

Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang.Sesuai dengan

perkembangan pembangunan, saat ini banyak hadir pusat perbelanjaan modern, agar

konsumen bisa berbelanja lebih efisien. Jumlah pasar tradisional yang terdapat di Jawa

Tengah sejumlah 1.550 pada tahun 2012. Pembangunan pasar-pasar tradisional

dilakukan sebagai upaya mengikis pasar-pasar modern yang mulai membanjiri

masyarakat. Saat ini pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern karena

selain lengkap, harga barang di pasar tradisional juga lebih terjangkau dibandingkan

pasar modern. Untuk itu, demi menarik minat beli masyarakat, DINPERINDAG perlu

meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dagang di pasar tradisional. Banyak pasar

yang masih membutuhkan sarana prasarana yang memadai untuk kenyamanan

konsumen dan pedagang agar masyarakat mau membeli di pasar tradisional.

3. Masih tingginya penggunaan barang impor yang relatif lebih terjangkau harganya

utamanya barang elektronika, mesin dan peralatan listrik serta pakaian

Ketergantungan konsumen Indonesia terhadap produk impor masih tinggi

dibandingkan nilai ekpornya, padahal yang diharapkan adalah sebaliknya. Penyebab

utama kondisi ini adalah daya saing produk-produk manufaktur yang terus melemah. Di

dalam negeri, produk manufaktur seperti elektronika rumah tangga kalah bersaing

dengan produk impor, apalagi diperburuk denganbanyaknya produk impor ilegal. Di

pasar internasional, produk tekstil dan produk tekstil (TPT) dan produk kayu kalah

bersaing dengan produk dari China dan negara ASEAN lainnya. Tujuan dari peningkatan

nilai ekspor adalah mengurangi ketergantungan konsumen dengan produk luar negeri



38


sehingga produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk luar negeri yang nantinya

juga akan berdampak terhadap penerimaan devisa negara. Penggunaan barang impor

dapat disiasati dengan memroduksi di dalam negeri barang-barang kebutuhan yang

masih di impor. Indonesia memilki banyak potensi sumber daya alam yang dijual dalam

bentuk bahan mentah. Bahan mentah ini banyak di ekspor ke luar negeri dan di impor

kembali dalam bentuk barang setengah jadi maupun bahan jadi. Untuk mengubah

bahan mentah yang berpotensi menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi yang

bernilai guna tentu bukan hal yang mudah. Diperlukan modal yang cukup untuk

mengolah bahan mentah menjadi bahan primer. Modal yang dimaksudkan berasal dari

investasi. Investasi memiliki korelasi positif terhadap ekspor dan impor. Investasi akan

mengakibatkan terjadinya impor barang modal dan bahan baku penolong, dimana

produk-produk ini sebagian besar digunakan untuk memroduksi produk untuk

keperluan di dalam negeri dan untuk keperluan ekspor. Selain itu, masih banyak kendala

dalam memroduksi barang-barang tersebut. Faktor–faktor yang menghambat antara

lain:

a. Rendahnya kualitas produk industri komponen otomotif, elektronika, telematika dan

produk aneka.

b. Peralatan produksi industri komponen otomotif, elektronika, telematika dan produk

aneka kurang memadai.

c. Kurangnya pasokan bahan baku untuk industri

4. Defisitnya Neraca Perdagangan Jawa Tengah

Banyak produk ekspor berkualitas dari Jawa Tengah, baik yang merupakan hasil proses

industri maupun hasil alam langsung. Neraca perdagangan yang nilainya masih defisit

disebabkan oleh masih tingginya kegiatan impor non migas dibanding kegiatan ekspor

non migas. Hal ini berdasarkan hasil versifikasi produk ekspor yang masih rendah

sehingga nilai ekspor masih didominasi TPT dan Produk Kayu sedangkan impor Jateng

didominasi oleh bahan baku dan bahan penolong. Kesulitan dalam hal ekspor dan impor

barang yang disebabkan oleh Keterbatasan infrastruktur di Pelabuhan Tanjung Emas

yang belum memungkinkan untuk sandar kapal besar, pasar ekspor masih didominasi

pasar tradisional (AS,Eropa, Jepang, dan Australia) karena sulitnya akses pasar ke pasar

tujuan ekspor. Alasan lain yang menyebabkan defisitnya neraca perdagangan adalah

kurangnya informasi pasar dan perdagangan luar negeri bagi UKM Jawa Tengah



39


danmenurunnya permintaan global akibat adanya krisis.Kurangnya apresiasi

Pemerintah dalam memberi penghargaaan terhadap peningkatan ekspor kepada

pelaku ekspor (pengusaha) menyebabkan tidak adanya semangat kerja dalam

melakukan peningkatan ekspor yang lebih baik. Daya saing produk Jawa Tengah rendah

disebabkan ekonomi biaya tinggi dan kwalitas SDM pelaku usaha kurang memadai.

5. Perlindungan terhadap konsumen belumoptimal

Konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapat perlindungan. Perlindungan

terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya pengawasan barang beredar, jasa

dan kemetrologian. Selain itu, penyebab lainnya, masih rendahnya pemahaman pelaku

usaha dan konsumen terhadap UU PK, masih rendahnya kesadaran pedagang untuk

menera-ulangkan UTTP, banyaknya kasus-kasus yang merugikan konsumen,

membanjirnya produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan, terbatasnya jumlah

petugas di bidang pengawasan, jumlah LPKSM dan BPSK masih terbatas, serta tempat

pengaduan konsumen masih terbatas.

6. Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Produk dan Komoditi Unggulan Orientasi Ekspor

Belum Optimal

Belum optimalnya pelayanan pengujian dan sertifikasi produk dan komoditi unggulan

orientasi ekspor disebabkan oleh proses pengujian/kalibrasi terhadap beberapa jenis

komoditi/instrument uji memerlukan waktu penyelesaian yang relatif lama,pelayanan

pengujian dan sertifikasi produk dan komoditi unggulan ekspor yang belum optimal

dapat juga disebabkan karena adanya keluhan pelanggan (kecewa) yang ditolak

permintaan uji/kalibrasi-nya berkaitan dengan ketidakmampuan/keterbatasan sarana

laboratorium BPSMB untuk memberikan layanan, tidak mampu memenuhi permintaan

kalibrasi alat ukur dengan akurasi lebih tingg dan belum tertanganinya layanan kepada

produsen yang membutuhkan di sentra industri yang relatif jauh. Dunia industri masih

belum memahami jenis/parameter mutu produk yang termasuk dalama kategori SNI

wajib, sehingga banyak kalangandunia industri yang belum mengenal fungsi BPSMB

sebagai laboratorium uji kalibrasi dan lembaga sertifikasi produk. Keberadaan BPSMB

(dengan LP/LK/LSPro-nya) untuk menyertifikasi produk di Jawa Tengah mencakup hasil

perkebunan dan industri saat ini tidak dimanfaatkan oleh institusi yang berwenang

dalam pembinaan ekspor, sehingga produk-produk dimaksud tidak diketahui secara

pasti karakteristik dan mutunya sesuai SNI. Sebagi contoh hingga saat ini belum semua

pabrikan rokok konsisten mengimplementasikan SNI tembakau rajangan di Jawa



40


Tengah sebagai bahan baku rokok kretek, dan masih banyak produsen industri yang

belum mengajukan sertifikasi atas produknya (SPPT SNI).

Bidang Industri

1. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar

Jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar termasuk dalam Program

Penataan Struktur Industri. Sektor IKM (Industri Kecil dan Menengah) diharapkan

menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar. Namun kendala IKM untuk menjadi mitra

bisnis bagi perusahaan besar adalah kurang optimalnya IKM dalam memenuhi

persyaratan teknis maupun administrasi dan pasokan barang yang kurang kontinyu

yang menyebabkan keterlambatan produksi.

2. Belum optimalnya pengembangan Industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang

berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri

Peningkatan pembangunan industri hendaknya jangan sampai membawa akibat

rusaknya lingkungan hidup. Hal ini diatur oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor

24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, akan mendorong pengembangan industri

yang berwawasan lingkungan serta akan memberikan daya tarik investasi industri.

Belum optimalnya pengembangan industri yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang

berwawasan lingkungan disebabkan karena belum adanya program khusus yang fokus

terhadap peningkatan kualitas dan populasi industri.

3. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana prasarana layanan teknis dan kondisi

mesin yang sudah tua

Pelaku IKM harus selalu melakukan inovasi dan kreatif supaya mampu bersaing kendati

terkena dampak kebijakan dan permasalahan internal maupun eksternal. Peningkatan

sarana dan prasarana Unit Pelayanan Teknis (UPT) dalam rangka optimalisasi pelayanan

teknis dilakukan melalui upaya pengembangan dan penerapan hasil rekayasa teknologi

industri bagi IKM serta sistem informasi networking. Terbatasnya dukungan

infrastruktur sarana dan prasarana layanan teknis dapat menurunkan daya saing di

sektor industri. Pengadaan sarana dan prasarana harus diikuti dengan pembinaan agar

tidak timbul kecurangan yang tidak diinginkan.

4. Lemahnya Daya Saing Industri Kecil Menengah Logam Mesin dan Tekstil

Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan

daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan



41


kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Lemahnya daya

saing juga dirasakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

pada industri kecil menengah logam mesin dan tekstil. Akar masalah dari lemahnya daya

saing industri kecil menengah logam mesin dan tekstil disebabkan karena tingginya

harga bahan baku logam, keterbatasannya peralatan yang di gunakan, terbatasnya

kemampuan dan keterampilan industri, serta kurangnya promosi dan jejaring produk

IKM logam mesin dan tekstil.

5. Belum Optimalnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, dan Hasil Hutan.

Industri Agro dan Kimia (Agrokim) dan hasil hutan memiliki peranan strategis dalam

struktur industri dan ekonomi Indonesia. Namun pengembangan industri agro, kimia

dan hasil hutan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pasokan bahan baku

untuk industri agro, kimia, dan hasil hutan. Penyebab lainnya masih rendahnya kualitas

produk industri agro, kimia, dan hasil hutan. Selain itu, Hilirisasi industri agro, kimia dan

hasil hutan dalam rangka peningkatan nilai tambah yang maksimal masih menemui

kendala/hambatan. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri Agro,

Kimia dan Hasil Hutan yang belum tertangani. Belum efisiensinya pemakaian energi di

industri, kenaikan harga energi, dan pencemaran lingkungan hidup akibat emisi gas

rumah kaca juga dapat menjadi akar masalah dari belum optimalnya pengembangan

industri agro, kimia dan hasil hutan.

3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang

yang ada di Jawa Tengah serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat,

maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengahtahun 2013-2018 adalah:

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan

dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jawa Tengah dapat lebih

berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan

kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan

peluang yang dimiliki, maka maksud dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

“MENUJU JAWATENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI -MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI-“



42


1. Sejahtera

Terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat; sandang, pangan, perumahan, pendidikan,

kesehatan, pekerjaan, partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Terciptanya hubungan antar masyarakat; saling menghargai, inklusif, saling bantu,

teposeliro,dan gotong royong.

Tersedianya sarana dan prasarana publik; infrastruktur fisik dan non-fisik yang

nyaman dan memadai, suprastruktur yang mampu menampung aspirasi,

menyelesaikan problem dan mendorong kemajuan masyarakatnya, sarana

transportasi publik yang nyaman, murah dan mudah dijangkau.

2. Berdikari

Berdaulat dalam mengambil keputusan dan menetukan arah pembangunan Jawa

Tengah dalam Koridor NKRI.

Mandiri dalam mengeksplorasi, mengolah dan mengembangkan SDA, SDM, Kearifan

lokal, ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa mengisolasi diri.

Berkepribadian dalam membangun identitas Jawa Tengah yang tepo saliro, tidak

menindas, tidak ABS dan inklusif dalam pergaulan nasional maupun internasional.

3. Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi

Sikap dan perilaku kerja bagi pelaku pembangunan di JawaTengah agar tidak

korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bekerja berdasarkan kompetensi, obyektifitas dan

transparansi, menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan harmoni, tanpa ego

sektoral dan berorientasi pada outcome.

Pelaku pembangunan di JawaTengah adalah Pemerintah di semua tingkatan dan

level, tokoh masyarakat, pakar, profesional, pelaku bisnis, aktivisormas, organisasi

rakyat, LSM dll, yang mendukung pencapaian visi, misi dan program Ganjar-Heru.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan

kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan

peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

Misi satu: Membangun Jateng berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang

Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang

Kebudayaan. Hal ini bertujuan Memberikan haluan 6 misi yang lain dalam

pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno.

Misi dua: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi

Kemiskinan dan Pengangguran. Hal ini bertujuan untuk menurunkan jumlah



43


kemiskinan dan pengangguran dengan mewujudkan kedaulatan pangan dan

kedaulatan Energi serta mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari dan

mengembangkan IKM dan KUMKM Pembanguna yang Berkeadilan

Misi tiga: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang

Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, dengan

tujuan Menciptakan penyelenggara pemda yang kompeten professional,

berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima. Selain itu,

menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel serta

Melaksanakan Penegakan hukum

Misi empat: Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan

Persatuan dan Kesatuan. Hal ini bertujuan untuk Menurunkan potensi konflik

antar kelompok masyarakat, suku dan agama dengan cara Memperkuat 4

pilar kebangsaan dalam budaya dan jatidiri masyarakat, meningkatkan

partisipasi politik masyarakat. Mewujudkan budaya JawaTengah yang

semakin berkembang pada semua aspek kehidupan.

Misi lima: Memperkuat Parisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan

Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak. Hal ini

bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam prosesperencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta Menciptakan sistem

birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Misi enam: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar

Masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat dan lingkungan pemukiman dengan cara Meningkatkan

pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni dan

energi. Selain itu meningkatkan pemerataan akses dan pelayanan

pendidikan, Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur pertanian

dalam arti luas.

Misi tujuh: Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa

Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan. Hal ini bertujuan

meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan pelayanan

transportasi dan komunikasi, meningkatkan aksesibilitas inter dan antar

wilayah, menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan

serta menegakan regulasi RTRW sesuai daya dukung dan daya tampung

lingkungan.



44


Daripenjabaran visi dan misi di atas, misi kedua yaitu Mewujudkan Kesejahteraan

Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran, merupakan

visi yang dipakai sebagai amanat untuk DINPERINDAG karena di dalam misi tersebut

menyangkut isu strategis yang dihadapi oleh DINPERINDAG. Akar permasalahan di misi

kedua ini adalah sebagai berikut:

Kebijakan pengurangan kemiskinan dan pengangguran tidak menjawab akar pemiskinan

yaitu problem akses dan problem aset;

Rakyat marhaen (buruh, petani, nelayan) tidak mendapat kebijakan Afirmatif

(keberpihakan) dan Protektif (perlindungan); dan

Kedaulatan pangan dan energi sebagai basis penanggulangan kemiskinan dan

pengangguran.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan dan Renstra Kementrian Perindustrian

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global,

permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar

globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang

berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks

ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan

desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan

sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata

kelola Pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya

sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya

pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate

change), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan

terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia diluar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus

dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas

seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Perdagangan RI yang diberi tugas

tentang perdagangan, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran

Kementerian Perdagangan RI sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal

untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan

melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Perdagangan RI



45


dituntut memiliki kemampuan menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang

dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat

Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Sektor perdagangan berperan dalam perekonomian nasional,baik secara kuantitas

maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnyaperan sektor perdagangan terlihat dari

peningkatan kontribusi PDB Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Secara kualitas,

semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat darikegiatan-kegiatan yang lebih

mengedepankan kualitas jasa perdaganganuntuk mendukung sektor industri, pertanian,

kehutanan, perikanan,turisme, pertambangan, dan lain-lain. Dukungan kegiatan

tersebutmemberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusisektor

perdagangan.

Peran sektor perdagangan yang akan bertambah penting, ditandai dengan

munculnya keunggulan Ekonomi Kreatif sebagai pemicuinovasi perdagangan tanpa batas,

kontribusi subsektor perdagangan eceran yang semakin signifikan dalam pembentukan PDB,

dan penciptaan lapangan kerja secara luas. Hal ini terjadi karena terbentuknya integrasi

domestik di sektor perdagangan; terciptanya intensitas mutual partnership dan linkage

antara perdagangan eceran dengan perdagangan besar; terciptanya transaksi domestik dan

ekspor dari UKM maupun perusahaan skala besar; terciptanya intensitas koordinasi antara

fasilitator Pusat (Kementerian Perdagangan) dan fasilitator Daerah (instansi terkait) dalam

pengembangan perdagangan eceran, perdagangan besar, dan pembinaan sektor informal;

dan tingginya tingkat penerapan manajemen dan teknologi perdagangan, termasuk yang

terkait dengan jaringan.

Keterlibatan pelaku perdagangan eceran dan perdagangan besar dalam ekspor dan

impor semakin signifikan dan produktif. Implikasi kondisi di atas terhadap ketersediaan

kebutuhan pokok masyarakat sangat baik sekalipun pertumbuhan jumlah penduduk

merambat naik. Transportasi yang terkendala oleh faktor geografis relatif teratasi karena

sinergi antar wilayah. Faktor terpenting yang mendasari hasil pembangunan perdagangan

adalah peningkatan indeks kepercayaan bisnis pada semua lini perdagangan di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi dan sektor industri Indonesia sampai dengan tahun 2013

mengalami fluktuasi. Pertumbuhan indutri pengolahan non-migas sampai triwulan III tahun

2013 mencapai angka 6,22 sedangkan pertumbuhan PDB Ekonomi Indonesia mencapai angka

5,83. Hal ini mendorong Kementrian Perindustrian untuk melakukan pengembangan industri.

Program-program terkait pengembangan indutri yang akan dilakukan oleh Kementrian



46


Perdagangan adalah hilirisasi industri berbasis agro, migas, dan bahan tambang mineral,

peningkatan daya saing industri berbasis SDM, pasar domestik, dan ekspor, serta

pengembangan industri kecil dan menengah.

Selain kegiatan prioritas nasional tersebut, Kementerian Perindustrian juga

melaksanakan beberapa program yang menjadi Prioritas Kementerian. Program-program

yang dimaksud adalah program peningkatan kualitas SDM industri melalui penyelenggaraan

pendidikan kejuruan dan vokasi industri, Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

(P3DN), Perumusan 150 RSNI, pemberlakuan SNI wajib, dan penguatan infrastruktur

laboratorium uji di Balai Besar dan Baristand Industri.

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun ke depan adalah

“Meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas untuk mendorong peningkatan

diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra

produk ekspor”.

Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi lima pokok pikiran, yaitu:

1. Mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan di forum Internasional dengan

senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan

SDA nasional;

2. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;

3. Menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarkelompok masyarakat dan antardaerah;

4. Memantapkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan

budaya dan karakter bangsa; dan

5. Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam

kegiatan perekonomian.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peran Perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan

dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan

pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan

dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara

komprehensif.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap pembinaan

dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu terus dilakukan. Hal ini sesuai

dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Jawa Tengah.



47


Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang

daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan ruang

yang mendukung Provinsi Jawa Tengah menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera

dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.

Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah mencakup:

a. Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;

b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;

c. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi;

d. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi;

e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi; dan

f. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi.

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Jawa

Tengah, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan merupakan sesuatu yang

penting, karena hasil dari analisis ini dapat membantu dalam menentukan arah kesesuaian

peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perkembangan situasi dunia saat ini masih dihadapkan pada tantangan ekonomi,

energi minyak bumi, teknologi dan issue lingkungan serta perubahan iklim diantaranya yaitu

menipisnya ozon akibat adanya pemanasan global yang turut menjadi pendorong gerakan

pencegahan pengelolaan lingkungan yang merusak kualitas kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2012 tercatat lebih rendah dibandingkan tahun

sebelumnya. Berbagai permasalahan ekonomi dunia, baik di Eropa maupun di Amerika

Serikat (AS), yang belum sepenuhnya dapat diatasi mengakibatkan pemburukan ekonomi

global yang telah terjadi sejak akhir tahun 2011 masih berlanjut di tahun 2012. Selanjutnya

perekonomian di kawasan Eropa masih mengalami pertumbuhan yang negatif, sedangkan

ekonomi AS sudah mulai membaik meskipun masih rentan dan dibayangi isu keterbatasan

stimulus fiskal. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Eropa disebabkan adanya krisis utang fiskal,

kebijakan moneter, pengangguran, rapuhnya sektor keuangan, dan menurunnya

kepercayaan pasar. Kondisi perekonomian yang menurun di negara-negara maju berdampak

pada melambatnya perekonomian sebagian besar negara emerging markets seperti China

dan India.



48


Melemahnya perekonomian di sebagian besar negara tersebut, mengalihkan

perhatiannya dari pengendalian inflasi kepada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi

yaitu melalui kebijakan moneter yang longgar disertai dengan langkah nonkonvensional.

Sementara di beberapa negara berkembang merespons pelemahan ekonominya dengan

melakukan kebijakan moneter yang akomodatif, serta memberikan stimulus fiskal untuk

mendorong perekonomiannya. Dengan kebijakan moneter yang longgar oleh negara maju,

pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas di pasar keuangan global yang sebagian besar

mengalir ke negara berkembang kawasan Asia.

Perekonomian Nasional pada tahun 2012 tumbuh cukup tinggi yaitu sebesar 6,2% dan

Jawa Tengah sebesar 6,3% ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 5,4% lebih tinggi dari tahun

sebelumnya. Kinerja investasi menunjukkan hasil yang terus membaik mencapai 10,7%

dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,8%. Faktor pendukung peningkatan kinerja investasi

tersebut antara lain adalah optimisme pelaku usaha terhadap perekonomian nasional,

perbaikan iklim investasi, serta terjaganya stabilitas makro ekonomi. Dari sisi alokasi

investasi, peningkatan investasi terutama terjadi pada sektor industri dan pertambangan

serta perkebunan. Peningkatan investasi sektor industri terutama pada industri kimia, alat

transportasi, mesin dan eletronika. Dengan adanya pelambatan ekspor dan permintaan

domestik yang masih besar, menyebabkan impor masih cukup tinggi. Dan sejalan dengan

meningkatnya kegiatan investasi, peningkatan impor terjadi terutama pada kelompok

barang modal diantaranya adalah mesin dan alat transportasi. Selanjutnya dengan tingginya

kegiatan produksi dalam negeri mengakibatkan impor bahan baku juga masih tinggi. Hal

tersebut terkait adanya keterbatasan industri lokal dalam memenuhi pasokan barang modal

dan bahan baku.

Isu-isu lain yang penting dicermati berkaitan dengan amanat RPJMD Jawa Tengah

tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Penanganan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi semua provinsi. Meskipun

masyarakat miskin Jawa Tengah mengalami penurunan, namun pada dasarnya masyarakat

tetap rentan sehingga jumlah kemiskinan mudah bertambah atau berkurang. Adanya gejolak

ekonomi yang sewaktu-waktu datang, misalnya gagal panen atau kenaikan harga BBM akan

cepat mendorong kenaikan kemiskinan.



49


Persoalan kemiskinan merupakan persoalan klasik dan kenyataan kompleks yang

bersifat multidimensi yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia pada umumnya dan Provinsi

Jawa Tengah pada khususnya. Berbagai masalah yang dialami oleh masyarakat menunjukkan

bahwa kemiskinan bersumber dari ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat

dalam memenuhi hak-hak dasar. Untuk itu, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, dan perumahan

menjadi hal utama yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengurangi

jumlah kemiskinan.

Selain itu, akar permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya kemampuan

kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar yang disebabkan kurang optimalnya

fungsi kelembagaan usaha dalam memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi serta

pemenuhan pasokan secara kontinyu. Selain itu juga, masih kurang dan rendahnya kualitas

sarana dan prasarana dagang serta pengelolaan pasar tradisional. Oleh sebab itu, sektor

industri dan perdagangan di Jawa Tengah diharapkan mampu mengakomodasikan aspirasi

dan harapan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sejahtera.

2. Penanganan Pengangguran

Provinsi Jawa Tengah termasuk provinsi yang memilki penduduk dan sumber daya

alam terbesar di Indonesia. Namun dalam kenyataannya apabila dilihat dari PDRB perkapita

provinsi Jawa Tengah, masih tertinggal dari provinsi–provinsi lain yang tidak mempunyai

jumlah penduduk dan sumber daya alam yang besar.

Perkembangan pertumbuhan lapangan pekerjaan lebih banyak bertumpu pada

kawasan perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Besarnya jumlah angkatan kerja yang

bekerja bisa dijadikan alat bantu oleh pemerintah Jawa Tengah untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Hal ini dapat dilakukan apabila tersedianya lapangan

pekerjaan yang cukup luas untuk angkatan kerja. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh

pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengurangi angka pengangguran adalah perlu

adanya pengembangan informasi pasar kerja dan pengembangan wirausaha baru sektor

UMKM berbasis sumber daya lokal.Pengembangan sarana dan prasarana penunjang non

fisik seperti Sumber Daya manusia (SDM) perlu dilakukan pengembangan SDM secara

memadai. Selai itu, penataan SDM birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik dan

peningkatan kualitas SDM dalam meningkatkan daya dukung pengembangan kota, termasuk

di dalamnya penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Upaya



50


meningkatkan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas sarana prasarana,

pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) dan pendidikan yang berorientasi pasar kerja.

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang tidak

sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang bisa diserap. Pengangguran seringkali

menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas

dan pendapatan msayarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya

kemisikan dan masalah-masalah sosial lainnya. Setiap tahunnya Indonesia angkatan siap

kerja yang merupakan lulusan sekolah atau perguruan tinggi dalam jumlah besar. Dengan

jumlah angkatan siap kerja yang sangat besar ini tidak seimbang dengan jumlah lapangan

pekerjaan yang tersedia. Untuk itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa

Tengah memiliki fokus untuk memcahkan permasalahan tersebut dengan cara perluasan

lapangan usaha/pekerjaan.

3. Kedaulatan Pangan

Sektor pertanian di Jawa Tengah dikenal sebagai sektor penting karena berperan

antara lain sebagai sumber utama pangan, dan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia. Tanah

yang subur menjadikan Jawa Tengah menjadi tempat yang cocok untuk sektor pertanian.

Namun pertumbuhan pembangunan yang sangat pesat di Jawa Tengah, membuat sektor

pertanian kurang mendapat perhatian. Hal ini bisa dilihat dari jumlah impor beras Indonesia

yang jumlahnya semakin bertambah setiap tahunnya. Pelaksanaan operasi pasar komoditi

beras yang dilakukan oleh Divisi Regional Perum Bulog, bertujuan untuk memberikan

jaminan harga yang layak kepada petani produsen, sehingga dapat meningkatkan produksi

pangan dan pendapatan petani. Diharapkan kedaulatan pangan menjadi fokus utama di

tahun mendatang agar kebutuhan pangan dalam negeri dapat terpenuhi.

Kedaulatan pangan tumbuh dalam menanggapi ilusi yang diberikan oleh

prinsip ketahanan pangan kebijakan penyediaan pangan yang dominan secara global.

Kebijakan ketahanan pangan menekankan akses pangan bernutrisi yang mencukupi untuk

semua, yang dapat disediakan melalui produksi dari dalam negeri maupun dari impor.

Kedaulatan pangan dapat dilakukan dengan cara melindungi dan menataulang sumber-

sumber produksi pangan, menciptakan cadangan pangan dari surplus produksi pangan,

menciptakan cadangan pangan dari surplus produksi pangan serta melakukan perdagangan

pangan yang adil dan mengembangkan pola konsumsi dan diversifikasi produk aneka

pangan lokal.

http://id.wikipedia.org/wiki/Ketahanan_pangan



51


Akar permasalahan kedaulatan pangan antara lain:

1. Masih terjadi disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat terutama pada saat

menjelang hari raya (Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru);

2. Belum optimalnya tata kelola Sistem Resi Gudang sesuai dengan peruntukannya;

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat menggunakan produk pangan berbahan baku

lokal;

4. Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang

efektif dan efisien;

5. Masih tingginya peredaran barang/produk impor dipasar domestik; dan

6. Ketergantungan Industri Kecil Menengah terhadap bahan baku impor terutama bahan

makanan, tekstil dan logam masih tinggi.

Kedaulatan pangan dapat diwujudkan melalui ketahanan pangan. Upaya untuk

mencapai kedaulatan pangan dengan cara mewujudkan desa mandiri, bimbingan, dan

pendampingan UMKM. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat

mewujudkan kedaulatan pangan di Provinsi Jawa Tengah.

4. Kedaulatan Energi

Kebutuhan energi listrik akan terus meningkat sejalan dengan roda perekonomian

daerah. Sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan,

pemerintahan telah mengupayakan program listrik masuk desa. Kedaulatan energi

merupakan kemampuan untuk merespon dinamika perubahan konstelasi energi global (dari

sisi eksternal), serta kemampuan untuk menjamin ketersediaan energi dengan harga yang

wajar (dari sisi internal). Adapun kemandirian energi meliputi ketersediaan (availability),

yakni kemampuan untuk menyediakan jaminan pasokan, kemampuan untuk mendapatkan

akses terhadap energy (accessibility), dan kemampuan untuk membeli pada harga

keekonomian yang wajar (affordability).

Kedaulatan energi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai kemampuan suatu

bangsa untuk menentukan kebijakan, mengawasi pelaksanaannya, dan memastikan jaminan

ketersediaan energi selaras dengan tujuan dan kepentingan nasionalnya melalui

implementasi strategis dinamis sesuai dengan tuntutan, dinamika, dan konstelasi global,

regional, dan nasional yang berubah.

Belum adanya kemandirian di bidang energi dinilai menimbulkan persoalan serius



52


yang membelit bangsa sejak beberapa dekade terakhir. Hal ini antara lain disebabkan belum

ditemukannya cadangan baru dalam bidang energi. Pemerintah perlu secara tegas

merumuskan kebijakan guna membangun kedaulatan energi. Kebijakan yang dapat

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah dengan mewujudkan desa mandiri.

Dengan terciptanya desa mandiri maka sudah dapat dipastikan kedaulatan energi telah

tercapai.



53


VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,

STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan kondisi, kinerja, dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, dan sesuai tugas dan fungsinya maka

dirumuskanlah visi dan misi. Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan

salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis

sebelumnya. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana

mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Merealisasikan sebuah visi diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada

dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Visi tersebut dijabarkan

dengan jelas dalam misi, sebagai manifestasi dari hadirnya semangat atas perubahan dan

disertai kepemimpinan yang mumpuni dalam menyelesaikan berbagai masalah dan

tantangan organisasi.

Dalam mencapai visi dan misi dibutuhkan tujuan dan sasaran yang ingin diraih dalam

lima tahun kedepan untuk pencapaian visi dan misi. Untuk keberhasilan visi, misi, tujuan, dan

sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi

berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan.

Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan

sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

4.1. Visi dan Misi DINPERINDAG Provinsi Jawa Tengah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian dan perdagangan

Provinsi Jawa Tengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

4.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran umum apa yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan

pembangunan dan program kerja selama lima tahun. Guna menyelaraskan tugas dan fungsi

dengan amanat RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, visi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, sebagai berikut:

BAB

IV



54


Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan di atas memiliki makna sebagai berikut:

1. Kemandirian Industri;

Pembangunan daerah di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan

struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor

penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang

tangguh. Dengan demikian, Kemandirian industri adalah Industri yang menggunakan

kekuatan dan sumber daya lokal secara optimal dan berkelanjutan dengan memperhatikan

kelestarian fungsi dan dampak terhadap lingkungan (industri hijau). Kemandirian industri

diwujudkan sebagai upaya untuk membangun industri Jawa Tengah yang maju melalui

penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing dengan

mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien serta mendorong tumbuhnya

industri di seluruh wilayah Jawa Tengah dengan tetap memperhatikan potensi lokal masing-

masing.

Kemandirian industri adalah salah satu komponen dan kunci utama dalam pencapaian

target pembangunan di Jawa Tengah. Melalui penguatan kompetensi inti di masing-masing

daerah, kemandirian industri harus diarahkan pada penciptaan produk yang memiliki daya

saing global dengan tetap menjangkau dan mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

2. Kemandirian Perdagangan;

Pengelolaan sektor perdagangan yang menyeluruh dan terpadu berprinsip pada

keberlanjutan, transparansi, dan berkeadilan sangat penting untuk peningkatan

pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Kemandirian

perdagangan berkorelasi dengan kemandirian industri yang diartikan bahwa produk-produk

yang diperdagangkan dalam negeri juga semaksimal mungkin diproduksi dalam negeri.

Perekonomian daerah tidak saja ditopang oleh kegiatan konsumsi, tetapi juga oleh kegiatan

produksi.

TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN YANG BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS

EKONOMI KERAKYATAN



55


Kebijakan dalam menciptakan kemandirian perdagangan harus mendorong produksi

barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam negeri dan melindungi hasil

produksinya demi memenuhi kebutuhan daerah. Kemandirian perdagangan juga

berhubungan dengan upaya-upaya sistematis dalam meningkatkan penggunaan produk-

produk dalam negeri melalui promosi, sosialisasi, atau pemasaran dan perluasan akses pasar

bagi produk dalam negeri, serta menerapkan kewajiban menggunakan produk dalam negeri.

Tujuannya adalah untuk menekan laju impor di satu sisi dan meningkatnya ekspor di sisi lain.

Sengitnya persaingan dalam perdagangan saat ini menyadarkan betapa pentingnya

membangun kekuatan pasar dalam negeri, dengan memperkuat dan menyerap hasil produk

industri lokal.

4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan

diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang

telah ditetapkan. Untuk mencapai visi di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jawa Tengah menentukan misinya sebagai berikut:

1. Mengembangkan industri berbasis unggulan daerah

Pengembangan industri merupakan amanat pembangunan nasional sebagai bagian

untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan tidak hanya di sektor industri saja, tetapi

sekaligus juga harus mampu turut mengatasi permasalahan daerah. Untuk itu,

pengembangan industri berbasis unggulan daerah diarahkan untuk memperkuat daya saing

produk industri yang efektif, tangguh, dan efisien dengan menumbuhkan klaster-klaster

industri prioritas dan membangun kompetensi inti industri daerah di kabupaten/kota. Dalam

rangka mendorong pertumbuhan industri di Jawa Tengah, dibutuhkan kekuatan struktur

industri dari hulu sampai hilir serta berorientasi pasar global.

2. Meningkatkan ekspor non migas dan pengamanan perdagangan dalam negeri

Upaya untuk mengembangkan industri berorientasi sektoral harus dibarengi dengan

upaya-upaya peningkatan ekspor ke mancanegara. Peningkatan ekspor non migas dapat

dilakukan melalui peningkatan kualitas barang orientasi ekspor dan juga pembinaan bagi

para eksportir. Dalam rangka mendukung program peningkatan dan pengembangan ekspor

dilakukan penyusunan panduan komoditas ekspor yang mengatur 4 komoditas Jawa

Tengah, validasi eksportir, evaluasi statistik ekspor dan publikasi kinerja ekspor setiap



56


caturwulan. Untuk itu, peningkatan ekspor non migas dan pengamanan perdagangan dalam

negeri merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk

meningkatkan iklim investasi sektor industri di Provinsi Jawa Tengah.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DINPERINDAG Provinsi Jawa Tengah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang

kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas

pencapaian sasaran yang ingin diraih dari dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya

merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan

melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, impact harus

memberi pengertian sebagai utimate goal dari keseluruhan kinerja utama Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi jawa Tengah.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah

Tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dalam Perekonomian Daerah

Pembangunan di sektor industri merupakan prioritas utama pembangunan ekonomi

tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Kontribusi sektor industri dalam

perekonomian merupakan kinerja utama pembangunan di sektor industri dan selaras

dengan misi pertama Renstra DINPERINDAG yaitu mengembangkan industri berbasis

unggulan daerah. Peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian Jawa Tengah

memberikan sumbangan paling besar pada total PDRB Jawa Tengah. Untuk

meningkatkan kontribusi sektor industri perlu adanya peningkatan mutu di industri besar

pada umumnya dan industri kecil menengah pada khususnya.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB; dan

Meningkatnya pertumbuhan Industri.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekspor dan pengendalian impor

Pertumbuhan ekspor dan pengendalian impor merupakan tujuan dari misi kedua yaitu

Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri. Kegiatan

ekspor dan impor dapat mempengaruhi neraca perdagangan Jawa Tengah.



57


Keseimbangan yang positif dikenal sebagai surplus perdagangan jika terdiri dari ekspor

lebih besar dari impor begitupun sebaliknya, Jika nilai ekspor lebih kecil dibandingkan

nilai impor maka keseimbangan akan negatif. Keadaan tersebut dikenal sebagai defisit

perdagangan.


Meningkatnya nilai ekspor non migas; dan

Menurunnya impor produk konsumsi.

3. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri

Perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri merupakan tujuan dari

misi kedua. Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum untuk melindungi hak

konsumen. Perlindungan konsumen ini perlu agar masyarakat terhindar dari bahan-

bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi. Perlindungan konsumen dan pengamanan

pasar dalam negeri diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman

konsumen terhadap hak dan kewajiban serta meningkatkan tanggung jawab pelaku

usaha dalam melakukan usaha perdagangan barang dan jasa.


Menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar; dan

Terwujudnya sistem distribusi yang efektif dan efisien.



58


Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Visi : Terwujudnya kemandirian industri dan perdagangan yang berdaya saing global berbasis ekonomi kerakyatan

Misi I : Mengembangkan industri berbasis unggulan daerah

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Kondisi

Awal TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

1. Meningkatnya Kontribusi sektor industri dalam perekonomian

Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)

31,6% 32,1% 32,3% 32,5% 32,5% 32,6%

Meningkatnya Pertumbuhan Industri

Persentase pertumbuhan industri (%)

4,7% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2%

Misi II : Meningkatkan pertumbuhan ekspor dan pengendalian impor

2. Meningkatkan pertumbuhan ekspor dan pengendalian impor

Meningkatnya nilai ekspor non migas

Nilai kenaikan ekspor non migas (US $)

4.603 4.879 5.171 5.482 5.811 6.159

Menurunnya impor produk konsumsi

Nilai penurunan impor produk konsumsi (US $)

5.186 5.134 5.082 5.032 4.981 4.931

3. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri

Menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar

Persentase Jumlah barang dan jasa yang tidak sesuai standar saat dilakukan pengawasan per tahun

10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15%

Terwujudnya sistem distribusi yang efektif dan efisien

Disparitas harga antarkab./kota 7 7 7 7 7 7



59


4.3. Strategi dan Kebijakan DINPERINDAG Provinsi Jawa Tengah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah

langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai

yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan-tujuan

DINPERINDAG Provinsi Jawa Tengah yang merupakan resultante dari wewenang, misi, visi,

maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif.

Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan.

Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-program.

Strategi untuk mencapai visi dan misi DINPERINDAG Provinsi Jawa Tengah dihasilkan

dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah

pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan

strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang

selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi yang ditempuh untuk

mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut:

a. Strategi 1: Peningkatan daya saing produk industri

Daya saing produk industri dapat memunculkan banyak produk yang berkualitas di

pasaran dengan harga yang bersaing. Semakin bagus mutu barang dan harganya yang

terjangkau oleh masyarakat, maka produk lokal dapat bersaing sehat dengan barang

impor yang sejenis. Langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

untuk menghindari buruknya kinerja perekonomian nasional dengan cara meningkatkan

daya saing produk industri. Menurut hasil pemeringkat World Economic Forum (WEF),

pada tahun 2010 posisi daya saing Indonesia berada pada urutan ke-54 dari 133 negara.

Rendahnya daya saing tersebut merupakan akibat dari berbagai faktor. Menurut tolok

ukur WEF, diidentifikasi 15 faktor penting yang menjadi masalah utama yang

menghambat dunia usaha, yaitu: birokrasi pemerintah yang tidak efisien; kurangnya

infrastruktur yang memadai; tidak konsistennya kebijakan pemerintah; tingginya tingkat

korupsi; sulitnya akses pembiayaan; peraturan ketenagakerjaan yang kurang

akomodatif; regulasi pajak yang memberatkan dunia usaha; tingginya inflasi; tidak

stabilnya regulasi mata uang asing; rendahnya tenaga kerja berpendidikan; rendahnya

etos kerja tenaga kerja; ketidakstabilan pemerintahan; tingginya tingkat pajak;

rendahnya tingkat kesehatan masyarakat; dan tingginya tingkat kriminal serta kejahatan.



60


Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB; dan

Meningkatnya Pertumbuhan Industri.

Adapun kebijakan yang ditempuh adalah:

Penguatan struktur industri;

Pengembangan kemitraan usaha industri; dan

Peningkatan kualitas kelembagaan.

b. Strategi 2: Perluasan pasar ekspor non tradisional

Menurut Ditjen Pengembangan Ekspor Kementrian Perdagangan, saat ini pemerintah

menargetkan ekspor ke pasar non tradisional yang akan tumbuh 16% dari nilai tahun

sebelumnya yang mencapai US$24,6 miliar. Benua Afrika masih menjadi target utama

untuk menggenjot pengapalan hingga mencapai US$28,5 miliar. Dengan

mengoptimalkan pasar non tradisional ini diharapkan dapat mengkompensasi nilai

ekspor di negara-negara tradisional yang mengalami penurunan. Pasar ekspor non

tradisional juga dapat menambah pemasukan keuangan Provinsi Jawa Tengah.

Memperluas pasar ekspor dengan meningkatkan produk yang berdaya guna dan

berdaya saing. Untuk itu, Langkah tepat yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah dengan cara melakukan perluasan pasar ekspor non tradisional. Strategi

tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

Meningkatnya nilai ekspor non migas.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah

Diversifikasi pasar ekspor;

Peningkatan standar dan mutu produk eskpor; dan

Peningkatan promosi luar negeri.

c. Strategi 3: Peningkatan penggunaan produk dalam negeri

Strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri merupakan salah satu upaya

dalam rangka pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan perdagangan dalam

negeri. Strategi ini juga merupakan upaya konkrit untuk meningkatkan kemandirian

industri maupun perdagangan Jawa Tengah. Baik secara sendiri maupun bersama

dengan para pemangku kepentingan, upaya untuk meningkatkan penggunaan produk



61


dalam negeri dilakukan dengan keberpihakan melalui promosi, sosialisasi, atau

pemasaran serta memaksimalkan potensi pasar domestik melalui pemanfaatan daya

kreasi atau kompetensi unik dari masing-masing wilayah di Jawa Tengah.

Pnggunaan produk dalam negeri akan mengurangi ketergantungan terhadap produk

luar negeri serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil produksi dalam

negeri. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

Menurunnya impor produk konsumsi.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah:

Pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang angka pengenal impor.

Pencanganan gerakan “Aku Cinta (produk) Indonesia”

d. Strategi 4: Peningkatan pengawasan barang dan jasa

Jumlah penduduk yang sangat besar menjadikan pasar yang potensial bagi produsen.

Permintaan pasar domestik yang tinggi seharusnya dapat dipenuhi oleh industri dalam

negeri karena dengan memproduksi barang dalam jumlah yang besar maka industri dalam

negeri akan dapat meningkatkan efisiensinya. Dengan meningkatnya efisiensi produksi,

maka industri dalam negeri akan memiliki daya saing yang lebih tinggi untuk dapat bersaing

dalam memenuhi kebutuhan pasar dunia.

Untuk dapat bersaing dengan produk dalam negeri maka akan ada pelaku usaha luar

negeri yang mengurangi biaya produksi dengan cara mengurangi kualitas produknya

sehingga harga jual produknya akan dapat menyaingi harga jual produk dalam negeri,

dan hal ini akan dapat merugikan konsumen yang menggunakan produk yang berkualitas

rendah tersebut terutama bila kualitas produk tersebut berhubungan dengan

keselamatan pengguna.

Dengan adanya kemungkinan pengurangan kualitas (mutu) oleh produsen dalam negeri

maupun luar negeri, maka sangatlah penting untuk memiliki standar mutu yang

mencakup kualitas minimal yang harus dipenuhi oleh semua produsen. Untuk itu, perlu

dilakukan kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari

penyebaran produk pangan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan. Pengawasan

barang dan jasa di pasar dilakukan dengan cara terjun langsung di lapangan untuk melihat dan

menguji jajanan yang ada di pasar apakah aman dikonsumsi. Apabila ditemukan makanan dengan



62


kandungan bahan makanan berbahaya, maka Dinas Pasar akan memberikan peringatan dan

pembinaan lanjutan dengan tujuan memberikan informasi bahwa jenis makanan seperti ini jangan

dijual lagi karena berbahaya bagi kesehatan.

Saat ini, pelaksanaan pengawasan barang beredar yang terkait dengan mutu telah

didukung oleh beberapa laboratorium di pusat dan daerah melalui pengujian contoh

barang yang telah diambil di pasar.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran: Menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar.


Fasilitasi pembentukan lembaga sengketa konsumen (BPSK);

Peningkatan tertib ukur;

Peningkatan pengawasan terhadap SNI wajib; dan

Peningkatan pengawasan perlindungan konsumen.

e. Strategi 5: Pengendalian harga barang pokok dan strategis

Pengendalian harga barang pokok dilakukan untuk melindungi masyarakat dari

banyaknya barang dipasaran atau langkanya barang dipasaran. Jika barang dipasaran

langka, maka harga pokokpun menjadi naik. Kenaikan harga tentu menjadikan

masyarakat semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk itu, strategi

pengendalian harga pokok dan strategi perlu dilakukan agar hal tersebut tidak terjadi.

Selain mengendalikan harga barang pokok, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga perlu

menjaga ketersediaan bahan pokok agar tetap terjamin memenuhi kebutuhan

masyarakat demi kesejahteraan masyarakat.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

Terwujudnya sistem distribusi yang efektif dan efisien.


Pengembangan jaringan distribusi;

Kontinyuitas pemantauan harga; dan

Peningkatan sarana dan prasaran perdagangan.



63


Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatnya Kontribusi sektor industri dalam perekonomian

Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

S1: Peningkatan daya saing produk industri

Peningkatan daya saing produk industri

Meningkatnya pertumbuhan Industri Pengembangan kemitraan usaha industri

Peningkatan kualitas kelembagaan

Meningkatkan pertumbuhan ekspor dan pengendalian impor

Meningkatnya nilai ekspor non migas S2: Perluasan pasar ekspor non tradisional

Diversifikasi pasar ekspor

Peningkatan standar dan mutu produk eskpor

Peningkatan promosi luar negeri

Menurunnya impor produk konsumsi S3: Peningkatan penggunaan produk dalam negeri

Pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang angka pengenal impor

Pencanangan gerakan “Aku Cinta (produk) Indonesia”

Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri

Menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar

S4: Peningkatan pengawasan barang dan jasa

Fasilitasi pembentukan lembaga sengketa konsumen (BPSK)

Peningkatan tertib ukur

Peningkatan pengawasan terhadap SNI wajib

Peningkatan pengawasan perlindungan konsumen

Terwujudnya sistem distribusi yang efektif dan efisien

S5: Pengendalian harga barang pokok dan strategis

pengembangan jaringan distribusi

Kontinyuitas pemantauan harga

Peningkatan sarana dan prasaran perdagangan

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2013 - 2018

64


Sesuai dengan kebijakan strategis di atas, pembangunan sektor industri dan

perdagangan diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk tercapainya masyarakat

Jawa Tengah yang semakin sejahtera dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Ekonomis

Pembangunan sektor industri dan perdagangan di Jawa Tengah harus mampu

memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan materiil bagi masyarakat

luas secara adil dan merata serta lebih memantapkan implementasi Otonomi Daerah.

2. Aspek Kultural

Pembangunan sektor industri dan perdagangan di Jawa Tengah harus mampu ikut

membangun karakter budaya daerah yang kondusif dalam rangka terwujudnya

masyarakat yang modern dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa.

3. Aspek Teknologis

Pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu menjadi wahana

peningkatan kemampuan inovasi masyarakat di bidang teknologi dan manajemen sebagai

ujung tombak pembentukan daya saing wilayah menghadapi era globalisasi dan

liberalisasi ekonomi dunia.

4. Aspek Kelembagaan

Pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu membangun kapasitas

antara lembaga/ institusi pembina sektor industri dan perdagangan dengan sektor-sektor

lainnya yang secara sinergis dapat mendorong daya saing dan kemandirian wilayah.

5. Aspek Perencanaan

Pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu merumuskan perencanaan

kebijakan dan program yang memiliki arah dan sasaran yang jelas dan berbasis ekonomi

kerakyatan.

Keseluruhan aspek tersebut akan menunjang terciptanya peningkatan kinerja sektor

industri dan perdagangan di Jawa Tengah dalam percaturan ekonomi nasional dan

internasional. Bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas, pembangunan sektor industri dan

perdagangan di Jawa Tengah didasarkan pada azas-azas pembangunan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pendayagunaan sumber daya wilayah yang dimiliki Jawa Tengah;

2. Keadilan dalam pemberian peran, perlakuan dan kesempatan berusaha serta

pendapatan masyarakat;


65


3. Keberhasilan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kinerja dan manfaat serta

pelestarian lingkungan hidup;

4. Kemandirian wilayah dalam arti memperkecil ketergantungan strategis terhadap

kekuatan luar;

5. Pengutamaan peran dan partisipasi masyarakat luas untuk menunjang terwujudnya

kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih berorientasi kepada kepentingan publik;

6. Harmonisasi dan sinergitas potensi daerah (wilayah/ sektoral) dalam rangka menghadapi

persaingan global;

7. Kemitraan ekonomi global yang saling menguntungkan tanpa mengorbankan

kepentingan dan kedaulatan nasional;

8. Efisiensi dan produktivitas atau penghematan sumber daya untuk mencapai manfaat

pembangunan yang sebesar-besarnya;

9. Profesionalisme dan kompetisi; dan

10. Pembaharuan dalam paradigma pembangunan, sikap mental dan sistem manajemen.


66


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian

sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk

kurun waktu lima tahun (2013-2018), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan

strategis DINPERINDAG Jawa Tengah dengan tetap mengacu pada program pembangunan

RPJMD Jawa Tengah 2013-2018.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama,

program dan kegiatan teknis (core business) yang berhubungan langsung dalam pencapaian

sasaran Renstra SKPD. Kedua, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas

dan fungsi bidang dan UPT tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap

memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai

sasaran Renstra SKPD. Ketiga, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai

dukungan terhadap penyelenggaraan SKPD sehari-hari seluruh bidang dan UPT.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian strategi untuk mencapai sasaran Renstra SKPD dibutuhkan

program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam beberapa tabel berikut ini.

BAB

V


67


Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Strategi Pertama

Sasaran Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Meningkatnya pertumbuhan Industri

No. Strategi/Kebijakan Program/kegiatan Indikator Kinerja

S1: Peningkatan daya saing produk industri

1. Penguatan struktur industri Program pengembangan industri logam, mesin, dan tekstil Kontribusi sector industri pengolahan terhadap PDRB

Pertumbuhan industri - Besar - Kecil dan menengah

Jumlah klaster logam, mesin, tekstil

Persentase kemampuan sentra ILMT menjadi pemasok industri besar

- Kegiatan pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil

Jumlah SDM IKM Tekstil dan produk tekstil yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan. kualitas. dan kreatifitasnya (IKM)

Jumlah Pelatihan teknis pencegahan pencemaran lingkungan bagi IKM TPT (IKM)

Jumlah peningkatan kualitas produk TPT melalui fasilitasi bantuan peralatan (KUB

Jumlah IKM yang mengikuti gelar batik nusantara ( IKM )

- Kegiatan pengembangan klaster dan sentra industri logam

Jumlah IKM yang mengikuti gelar produk industri logam Jawa Tengah (IKM)

Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan


68





pengetahuan bahan baku logam untuk penyelia/supervisor (IKM)

Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan teknik manajemen pengecoran bagi IKM logam

- Kegiatan pengembangan klaster dan sentra industri mesin

Jumlah IKM mesin yang mendapatkan/mengikuti pelatihan teknik pengelasan (IKM)

Jumlah IKM yang dikenalkan pada produk Teknologi Tepat Guna (TTG) di luar provinsi (IKM)

Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan teknik pengembangan mesin rekayasa industri pengolahan (IKM)

Jumlah bantuan mesin proses produksi bagi IKM mesin (KUB)

Jumlah IKM yang menperoleh pelatihan gambar struktur/kontruksi mesin (IKM)

Jumlah IKM memdapatkan pelatihan teknologi pelapisan logam (dasar dan khusus) produk komponen/spare part mesin (IKM)

- Kegiatan fasilitasi standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil

Jumlah IKM logam yang mendapat fasilitasi proses sertifikasi SNI (IKM)

Jumlah IKM logam yang mendapat fasilitasi proses sertifikasi ISO (IKM)


69





- Kegiatan gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil

Jumlah IKM produk mesin. logam dan tekstil yang diikutsertakan dalam partisipasi pameran skala nasional dan regional (IKM)

- Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan data dan informasi industri logam, mesin dan tekstil

Jumlah buku hasil pendataan/identifikasi potensi IKM logam. mesin dan tekstil. (buku)

- Kegiatan pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen

Pengembangan IKM sebanyak 3250 IKM

- Kegiatan pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan


- Kegiatan peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam

Jumlah paket pengadaan mesin produksi (mesin)

Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan teknis pengembangan Teknologi Industri (IKM)

- Kegiatan pengembangan teknologi produksi tepat guna Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan Teknis di Bidang Teknologi Industri (IKM)

Jumlah pengembangan Mesin Teknologi Tepat Guna (TTG) (unit)

- Kegiatan pengenalan hasil rekayasa mesin dan peralatan teknologi tepat guna

Jumlah IKM yang digunakan TTG (difusi dan desiminasi TTG)


70





- Kegiatan pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

Teknologi proses IKM mesin. logam dan tekstil

- Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM);


- Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan

Kontribusi sector industri pengolahan terhadap PDRB


Jumlah klaster agro kimia dan hasil hutan

Persentase kemampuan sentra IAKHH menjadi pemasok industri besar

- Kegiatan Pengembangan klaster dan sentra industri Agro

Jumlah klaster industri yang mendapatkan materi penerapan CPPOB

- Kegiatan Pengembangan klaster dan sentra industri kimia

Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi pengembangan klaster (IKM)

- Kegiatan Pengembangan klater dan sentra industri mebel dan kayu olahan

Jumlah fasilitasi forum penjajagan kerjasama industri mebel dan kayu olahan (kali)


71





- Kegiatan Fasilitasi standarisasi produk industri agro,kimia dan hasil hutan

Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan standarisasi produk, manajemen mutu proses produksi dan sertifikasi (IKM)

- Kegiatan Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

Jumlah gelar/pameran produk industri agro dan mebel Jawa Tengah (kali)

Jumlah fasilitasi kepesertaan gelar produk industri mebel tingkat Nsional (kali)

- Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan data dan informasi industri industri agro,kimia dan hasil hutan

Jumlah pendataan informasi terkait industri agro, kimia, dan hasil hutan (lokasi)

- Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan

Jumlah verifikasi dan registrasi mesin pelinting rokok (mesin)

Jumlah peserta peningkatan kapasitas industry di wilayah IHT (peserta)

Jumlah pendampingan kualitas IKM pangan di wilayah IHT (IKM)

Jumlah IKM yang menerima bantuan investasi peralatan proses produksi (IKM)

Jumlah lokasi penguatan kelembagaan klaster industry gula kelapa (kab/kota)

Jumlah desainer yang mendapat fasilitasi pengembangan klaster mebel Jawa Tengah (desainer)


72





Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan manajemen mutu proses produksi (IKM)

Jumlah lokasi dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap IKM yang menerima bantuan (lokasi)

2. Pengembangan kemitraan usaha industri

- Program pengembangan industri alat transportasi, elektronika, telematika, dan aneka

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB


Jumlah klaster komponen otomotif, elektronika dan aneka

Persentase kemampuan sentra IATEA menjadi pemasok industri besar

- Pengembangan klaster dan sentra industri aneka; Meningkatnya produktivitas 200 IKM industri aneka

Jumlah IKM industri aneka yang meningkat produktivitasnya (IKM)

Jumlah buku hasil pemetaan IKM industri aneka (buku)


73





- Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi

Tersedianya 155 SDM IKM komponen Alat Transportasi yang berkualitas

Produktivitas 780 IKM meningkat dan mampu bersaing di pasar

Tersedianya data IKM alat transportasi

Jumlah IKM alat transportasi yang meningkat/kualitas SDM nya (IKM)

Jumlah IKM perbengkelan otomotif yang meningkat produktivitasnya dan mampu bersaing di pasar (IKM)

Jumlah buku data IKM alat transportasi (buku)

- Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika

Terwujudnya jejaring pemasaran dari IKM komponen ke industri besar untuk 3 jenis komponen sejumlah 50.000 pcs/bulan

500 tenaga jasa service elektronika mendapatkan pengakuan standar pelayanan

Tumbuhnya industri kreatif berbasis IT sebanyak 25 unit usaha

Jumlah jenis komponen industri elektronika yang mampu dipasarkan ke industri besar (jenis) (pcs)


74





Jumlah tenaga jasa service elektronika yang mendapatkan pengakuan standar pelayanan (IKM)

Jumlah unit usaha industri kreatif berbasis IT yang tumbuh (unit usaha)

- Fasilitasi standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka;

Tercapainya kualitas produk yang sesuai standar

Jumlah IKM yang difasilitasi untuk memperoleh standar SNI dan ISO ( IKM)

- Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka;

Jumlah penyelenggaraan gelar produk aneka sebanyak 5 kali untuk 50 IKM

Partisipasi pada pameran komponen kendaraan bermotor 5 kali untuk 10 IKM

Partisipasi pameran IT sebanyak 5 kali

Partisipasi pameran industri aneka 5 kali untuk 10 IKM

Jumlah event parisipasi pada pameran komponen kendaraan bermotor (event)

Jumlah IKM yang mengikuti event pameran komponen kendaraan bermotor

Jumlah event parisipasi pada pameran IT (kali)

Jumlah IKM yang mengikuti event pameran IT

Jumlah penyelenggaraan gelar produk


75





aneka

Jumlah IKM yang mengikuti event pameran gelar produk aneka

Jumlah IKM yang mengikuti pameran industry aneka

- Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan data dan informasi industri logam. mesin dan tekstil

Jumlah buku hasil pendataan/identifikasi potensi IKM logam. mesin dan tekstil. (buku)

- Kegiatan Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen


- Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan


- Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam

Jumlah paket pengadaan mesin produksi (mesin)

Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan teknis pengembangan Teknologi Industri (IKM)

- Pengembangan teknologi produksi tepat guna Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan Teknis di Bidang Teknologi Industri (IKM)

Jumlah pengembangan Mesin Teknologi Tepat Guna (TTG) (unit)

- Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam. mesin dan

Teknologi proses IKM mesin. logam dan tekstil


76





tekstil

- Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi; dan


- Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka.


3. Peningkatan kualitas kelembagaan

- Program pengembangan dan penguatan kelembagaan industri dan dagang

Pengembangan kelembagaan usaha industri

Pengembangan IKM sebanyak 9.750 IKM

- Kegiatan Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

Jumlah capaian pelaksanaan fisik dan operasionalisasi investasi perusahaan yang masuk dalam program MP3EI sektor riil untuk industri TPT dan Mamin

Jumlah forum MPU Bidang Indag sesuai hasil kesepakatan Provinsi Anggota MPU

Jumlah Forum Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sektor Indag Prov.Jateng

- Kegiatan Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah

Jumlah IKM yang telah menerapkan HKI atas produk yang dihasilkan

Jumlah masyarakat dunia usaha (IKM) yang memahami HKI


77





- Kegiatan Pengembangan wirausaha baru IKM potensial Jumlah Wirausaha baru IKM yang mampu mengembangkan sumberdaya diwilayah tingkat pedesaan

- Kegiatan Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

Jumlah data IKM/ UDKM kab/kota yang diupdate

- Kegiatan Peningkatan dukungan pendampingan FPESD bagi IKM unggulan daerah

Jumlah IKM anggota FRK FPESD yang mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas produk yang dihasilkan

- Kegiatan Peningkatan dukungan DEKRANASDA Jawa Tengah

- Jumlah event/pameran (event) - Jumlah pelaksanaan operasional showrom Dekranasda (bln)

Tabel 5.2

Rencana Program dan Kegiatan Strategi Kedua

Sasaran Meningkatnya nilai ekspor non migas


S2: Perluasan pasar ekspor non tradisional

1. Diversifikasi pasar ekspor Program peningkatan ekspor, promosi, dan efisiensi impor Nilai ekspor Non Migas (Jt US$)

Ekspor bersih perdagangan

- Kegiatan Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas

Frekwensi pelaksanaan evaluasi statistik ekspor (kali)

Jumlah Forum Group Discussion dalam pengem bangan ekspor (kali)

Jumlah pelaksanaan sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri (kali)


78




Jumlah Buku panduan ekspor yang disusun

Jumlah barang/komoditas ekspor yang dapat dikembangkan

3. Peningkatan promosi luar negeri

- Kegiatan Peningkatan efisiensi impor non migas Jumlah pelaksanaan sosialisasi kebijakan Impor bagi importir (kali)

Jumlah pelaksanaan Temu Bisnis Importir dan regulator untuk impor barang modal (kali)

Jumlah buku profil Importir di Jawa Tengah yang dicetak (buku)

Jumlah buku data informasi impor jawa tengah yang dicetak melalui sistem Manajemen Impor (buku)

- Kegiatan Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

Jumlah perusahaan yang terpilih sebagai eksportir tangguh tingkat Regional Jawa Tengah

Jumlah buku informasi produk dan pasar ekspor (inquiry, catalog, dan peta pasar ekspor)

Jumlah event pameran diluar negeri (Event) (UKM)

Jumlah sosialisasi kebutuhan pasar ekspor bagi UKM (kali)

Jumlah pemantauan kinerja ekspor paska pameran luar negeri (kali)

- Kegiatan Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah

Jumlah sertifkat uji yang dikeluarkan dalam mempertahankan status akreditasi. (sertifikat)


79




Jumlah sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan dalam mempertahankan status akreditasi (sertifikat)

Jumlah pelayanan sertifikasi mutu barang (sertifikat)

Jumlah Kab/Kota yang mengenal eksistensi pelayanan BPSMB (Kab/kota)

Jumlah jenis produk yang terakreditasi lembaga sertifikasi di BPSMB (produk)

Jumlah forum peningkatan hubungan kemitraan antara pelanggan dan BPSMB (kali)

Tabel 5.3

Rencana Program dan Kegiatan Strategi Ketiga

Sasaran Menurunnya impor produk konsumsi


S3: Peningkatan penggunaan produk dalam negeri

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang angka pengenal impor

Program peningkatan ekspor, promosi, dan efisiensi impor

Nilai impor non migas (Jt US$)

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)

- Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)

Jumlah kab/kota yang mutu komoditi tembakaunya meningkat (kab/kota)

Jumlah buku informasi tentang mutu tembakau dan rokok dari sentra produksi (buku)

Jumlah SDM Produsen Tembakau meningkat pengetahuannya tentang Uji mutu Tembakau (orang)

Jumlah pengadaan peralatan uji mutu produk (paket)


80


Tabel 5.4 Rencana Program dan Kegiatan Strategi Keempat

Sasaran Menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar


S4: Peningkatan pengawasan barang dan jasa

1. Fasilitasi pembentukan lembaga sengketa konsumen (BPSK)

Program peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dalam negeri

Jumlah BPSK (Kab/Kota)

Persentase penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK kabupaten/kota

2. Peningkatan tertib ukur - Kegiatan Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal;

Jumlah konsumen yang mengikuti Sosialisasi Perlindungan Konsumen (orang)

Jumlah masyarakat yang hadir dalam peringatan Hari Konsumen Nasional (orang)

3. Peningkatan pengawasan terhadap SNI wajib

- Kegiatan Pengawasan barang beredar dan jasa; Jumlah barang beredar dan jasa yang diawasi di Jawa Tengah (barang). (jasa)

Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pegawasan barang beredar (orang)

- Kegiatan Pembinaan dan pengawasan kemetrologian; Jumlah UTTP di pasar tradisional. pasar modern. dan SPBU serta SPBE yang diawasi (unit)

Jumlah pelaksanaan sosialisasi UU Metrologi Legal (orang)

Jumlah pelaku usaha UTTP yang mengikuti bimbingan teknis. (orang)

- Kegiatan Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah;

Jumlah UTTP yang di Tera dan Tera Ulang di tempat pemakaian ( Unit )

Jumlah UTTP yang dipantau Pasca Pelayanan Tera dan Tera Ulang (unit)


81


Sasaran Menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar


- Kegiatan Peningkatan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar diwilayah IHT.

Jumlah barang beredar wajib kena cukai yang diawasi (barang

Jumlah peserta yang hadir mengikuti sosialisasi hasil pengawasan barang kena cukai dan alkohol (orang)

Jumlah BDKT yang diawasi peredarannya (barang)

Tabel 5.5 Rencana Program dan Kegiatan Strategi Kelima

Sasaran Terwujudnya sistem distribusi yang efektif dan efisien


S5: Pengendalian harga barang pokok dan strategis

1. Pengembangan jaringan distribusi

Program peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri, dan pemberdayaan UDKM

Cakupan bina kelompok pedagang/penguasa informal

Jumlah ijin usaha perdagangan dalam negeri

- SIUP - TDP

Ketersediaan data harga jenis komoditas bahan pokok

2. Kontinyuitas pemantauan harga - Kegiatan Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya;

Jumlah Komoditi Barang Kepokmas dan Strategis yang di pantau (komoditi)

3. Peningkatan sarana dan prasaran perdagangan

- Kegiatan Pengembangan jaringan distribusi daerah; Jumlah forum pengembangan jaringan distribusi daerah (kali)

Jumlah pemetaan jaringan distribusi barang


82




pokok strategis (komoditi)

Jumlah Pengembangan Jaringan Distribusi berbasis IT (sistem)

- Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional;

Jumlah bantuan sarana dan Prasarana UDKM dan Pasar Tradisional (unit )

Jumlah ketersediaan data sarana perdagangan

Jumlah sarana perdagangan yang terfasilitasi revitalisasinya

Jumlah kualitas Sumber Daya Manusia UDKM dan Pasar Tradisional yang meningkat (orang)

- Kegiatan Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang;

Frekwensi pelaksanaan Pasar Lelang Komoditi Agro (kali)

Jumlah gudang SRG yang sudah terbangun (unit)

Jumlah petani dan pelaku usaha yang memperoleh kemudahan akses pasar dalam pelaksanaan pasar lelang (orang)

- Kegiatan Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang;

Jumlah data penerbitan perijinan dan usaha dagang (perusahaan)

Jumlah buku profil penerbitan TDP dan SIUP Jawa Tengah (buku)

- Kegiatan Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri;

Jumlah partisipasi dalam event pameran skala lokal dan nasional. (event)

Jumlah produk unggulan IKM/UKM Jawa Tengah yang ditampilkan pada pameran skala lokal dan nasional (produk)


83




- Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri;

Jumlah Peningkatan Kualitas SDM pelaku UDKM di Wilayah IHT (orang)

Jumlah bantuan sarana UDKM yang memadai di wilayah IHT (unit)


84


Adapun program teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah selama lima tahun mendatang dapat

dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ekspor, Promosi, dan Efisiensi Impor

Program ini ditujukan untuk peningkatan ekspor non migas Jawa Tengah dan

mewujudkan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin

pemenuhan kebutuhan pokok dan penting masyarakat . Sehingga dapat ditindaklanjuti

dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi

ekspor non migas;

b. Kegiatan Peningkatan efisiensi impor non migas;

c. Kegiatan Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar

negeri;

d. Keguatan Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi

ekspor daerah; dan

e. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil

tembakau diwilayah IHT (BPSMB).

2. Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan

UDKM

Program ini ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan usaha perdagangan yang

produktif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global. Sehingga dapat

ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi

strategis lainnya;

b. Kegiatan Pengembangan jaringan distribusi daerah;

c. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar

tradisional;

d. Kegiatan Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang;

e. Kegiatan Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang;

f. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan

penggunaan produk dalam negeri; dan

g. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT


85


bidang Perdagangan Dalam Negeri.

3. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam

negeri

Program ini ditujukan untuk meningkatkan tertib niaga, tertib ukur dan kepastian

berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.

Sehingga dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal;

b. Kegiatan Pengawasan barang beredar dan jasa;

c. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan kemetrologian;

d. Kegiatan Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah;

dan

e. Kegiatan Peningkatan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar

diwilayah IHT.

4. Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil

Program ini ditujukan untuk mewujudkan efisiensi industri unggulan di Jawa Tengah.

Sehingga ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil;

b. Kegiatan Pengembangan klaster dan sentra industri logam;

c. Kegiatan Pengembangan klaster dan sentra industri mesin;

d. Kegiatan Fasilitasi standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin

dan tekstil;

e. Kegiatan Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan

nasional industri logam, mesin dan tekstil;

f. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan data dan informasi industri logam, mesin

dan tekstil;

g. Kegiatan Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen;

h. Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan;

i. Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam;

j. Pengembangan teknologi produksi tepat guna;

k. Pengenalan hasil rekayasa mesin dan peralatan teknologi tepat guna;

l. Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT

bidang logam, mesin dan tekstil; dan

m. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT


86


(BPSDM dan PIKM).

5. Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan

aneka

Program ini bertujuan untuk mengembangkan SDM industri yang berkualitas,

profesional dan mempunyai kemampuan teknis tinggi guna mendukung peningkatan

produktivitas industri. Sehingga ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai

berikut:

a. Pengembangan klaster dan sentra industri aneka;

b. Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi;

c. Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika;

d. Fasilitasi standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan

aneka;

e. Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional

industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka;

f. Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi; dan

g. Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang

industri alat transportasi, elektronika dan aneka.

6. Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan

Program ini bertujuan untuk mendorong terciptanya struktur industri yang kuat antara

industri hulu dan hilir . Sehingga dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan

sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengembangan klaster dan sentra industri Agro;

b. Kegiatan Pengembangan klaster dan sentra industri kimia;

c. Kegiatan Pengembangan klater dan sentra industri mebel dan kayu olahan;

d. Kegiatan Fasilitasi standarisasi produk industri agro, kimia dan hasil hutan;

e. Kegiatan Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan

nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan;

f. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan data dan informasi industri industri

agro,kimia dan hasil hutan; dan

g. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT

bidang industri agro, kimia dan hasil hutan.


87


7. Program Pengembangan dan penguatan kelembagaan Industri dan dagang

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan IKM dalam penerapan

teknologi dan pengembangan rekayasa teknologi, dan mengembangkan IKM dengan

kinerja yang efisien dan kompetitif serta memiliki ketergantungan rendah terhadap

bahan baku impor. Sehingga dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai

berikut:

a. Kegiatan Koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan MP3EI sektor riil Pembangunan

dan Perluasan Industri TPT dan Mamin;

b. Kegiatan Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil

dan menengah;

c. Kegiatan Pengembangan wirausaha baru IKM potensial;

d. Kegiatan Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang;

e. Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa

Tengah;

f. Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA); dan

g. Kegiatan Peningkatan dukungan pendampingan FPESD bagi IKM unggulan

daerah.

B. Program dan Kegiatan Teknis/Manajerial Bersama

Disamping rencana program pokok tersebut diatas, terdapat program penunjang

sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Luar Sekolah

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

pelaku usaha di bidang industri dan perdagangan agar berkualitas, profesional, inovatif

dan responsif terhadap perubahan global. Dapat dilakukan melalui:

a. Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan.

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan produktivitas

usaha bagi perempuan pelaku usaha di bidang industri dan perdagangan. Dapat

dilakukan melalui:


88


a. Kegiatan peningkatan dan pengembangan kualitas produksi bagi perempuan pelaku

usaha di bidang industri; dan

b. Kegiatan peningkatan kemampuan berusaha bagi perempuan pelaku usaha di bidang

perdagangan.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini ditujukan untuk meningkatkan bimbingan dan penerapan teknologi industri

yang ramah lingkungan. Dapat dilakukan melalui:

a. Kegiatan penerapan IKM secara in-proses

4. Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi

Program ini ditujukan untuk mengantisipasi isu strategis yang terkait dengan

kedaulatan energi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

menyusun Program pengembangan energi baru terbaruakan dan konservasi untuk

menciptakan kemandirian energi agar tidak terjadi ketergantungan. Program ini dapat

dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi, dapat dilakukan

melalui:

- Kegiatan efisiensi dan konversi energi di lingkungan industri

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah

Program ini ditujukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan

operasional aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor

industri dan perdagangan. Dapat dilakukan melalui:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dapat dilakukan melalui:

a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat;

b. Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik;

c. Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;

d. Kegiatan penyedian jasa kebersihan kantor/rumah dinas;

e. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor;

f. Kegiatan pengadaan barang cetak dan penggandaan;

g. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

h. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga;


89


i. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

j. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman;

k. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah;

l. Kegiatan jasa pelayanan perkantoran;

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dapat dilakukan melalui:

a. Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;

b. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor;

c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;

d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

e. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

f. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;

g. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala meubelair;

h. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga;

i. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala buku-buku perpustakaan;

j. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala arsip;

k. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala barang bercorak kesenian dan kebudayaan;

l. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

m. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kantor

n. Kegiatan rehab gedung kantor/UPTD/balai;

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dapat dilakukan melalui:

a. Kegiatan pengaadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dapat dilakukan melalui:

1. Kegiatan pendidikan dan peralatan formal

2. Kegiatan peningkatan kapasitas/kualitas sumber daya manusia

Dalam pelaksanaan rencana program tersebut, saling terkait antara program yang

satu dengan lainnya dan merupakan simpul kelola yang dapat mensinergikan berbagai

potensi, kekuatan dan daya dukung industri dan perdagangan. Dengan demikian diharapkan

mampu menjawab isu-isu strategis yang dihadapi masyarakat Jawa Tengah yaitu:

1. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

2. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar Wilayah Kabupaten/ Kota.

3. Kualitas SDM yang rendah.


90


4. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat perdesaan.

5. Semakin ketatnya persaingan dunia usaha sebagai dampak globalisasi ekonomi dunia.

6. Dampak Krisis Keuangan Global yang masih terus berlanjut baik terhadap perekonomian

nasional maupun daerah.


91


Tabel 5.6 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan

Indikator Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (RP 000) KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB

TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

Urusan

Perdagangan

12.975.000

14.440.500

16.318.350

19.311.540

21.456.722

84.502.111,80

1. Program

Peningkatan

Ekspor,

Promosi dan

Efisiensi

Impor

4.150.0

00

4.672.5

00

5.233.2

00

6.175.1

76

6.669.1

90

26.900.066

,08

1 Nilai ekspor Non Migas (Jt

US$)

4.603 4.879 5.171 5.482 5.811 6.159 6.159 Dinperindag & Ro

Perekonomia

n

2 Nilai impor

non migas (Jt

US$)

5.186 5.134 5.082 5.032 4.981 4.931 4.931 Dinperindag

& Ro

Perekonomian

3 Ekspor bersih

perdagangan

(583) (255) 89 450 830 1.228 1.228 Dinperindag

4 Kontribusi sektor

perdagangan

terhadap PDRB (%)

2,039 2,047 2,055 2,062 2,067 2,072 2,072 Dinperindag

a. Kegiatan

peningkatan kualitas.

kuantitas

pelaku ekspor dan ragam

mutu komoditi

ekspor non migas;

Frekwensi

pelaksanaan evaluasi statistik

ekspor (kali)

12 12 135.125 12 145.000 12 155.000 12 165.000 12 175.000

Dinperindag

Jumlah Forum

Group Discussion

dalam pengem

bangan ekspor

(kali)

1 2 63.440 2 73.500 2 85.000 2 95.000 2 110.000

Jumlah

pelaksanaan

sosialisasi kebijakan

perdagangan luar

1 1 48.625 1 60.000 1 70.000 1 80.000 1 90.000


92


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

negeri (kali)

Jumlah buku

panduan ekspor yang disusun

1 2 52.810 2 60.732 2 69.842 2 80.318 2 92.366

Jumlah

barang/komoditas

ekspor jawa tengah yang

dapat

dikembangkan

- - - 1 60.000 2 140.000 1 75.000 2 160.000

b. Kegiatan peningkatan

efisiensi impor non migas;

Jumlah pelaksanaan

sosialisasi kebijakan Impor

bagi importir

(kali)

2 133.000 2 140.000 2 140.000 2 150.000 2 160.000

Dinperindag Prov. Jateng

Jumlah pelaksanaan

Temu Bisnis

Importir dan regulator untuk

impor barang

modal (kali)

- - 2 190.000 2 200.000 2 210.000 2 220.000

Jumlah buku

profil Importir di

Jawa Tengah yang dicetak

(buku)

50 20.000 50 20.000 50 20.000 50 20.000 50 20.000

Jumlah buku data

informasi impor jawa tengah yang

dicetak

30 12.000 30 12.000 30 12.000 30 12.000 30 12.000

c. Kegiatan peningkatan

akses pasar

produk

Jumlah perusahaan yang

terpilih sebagai

eksportir tangguh

4 180.885 4 190.500 4 200.000 4 210.000 4 220.000



93


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

unggulan

berorientasi ekspor di luar

negeri;

tingkat Jateng

(perusahaan)

Jumlah buku

informasi produk

dan pasar ekspor

(inquiry, catalog dan peta pasar

ekspor)

12 48.565 12;2 100.000 12 75.000 12;1 150.000 12 160.000

Jumlah event pameran luar

negeri (event,

ukm)

2;8 1.570.5

50 2;8

1.700.0

00 3;12

2.700.0

00 3;12

2.800.0

00 3;12

2.900.0

00

Jumlah sosialisasi kebutuhan pasar

ekspor bagi UKM

(kali)

- - 1 80.000 1 90.000 1 100.000 1 110.000

Jumlah

pemantauan

kinerja ekspor paska pameran

luar negeri (kali)

- - - - - - 1 100.000

d. Kegiatan

peningkatan layanan

sertifikasi mutu barang

dan komoditi

orientasi ekspor daerah

Jumlah sertifkat

uji yang dikeluarkan

dalam mempertahankan

status akreditasi.

(sertifikat)

250 600.000 275 650.000 300 700.000 350 750.000 400 900.000 500 950.000

Dinperindag

Prov. Jateng

Jumlah sertifkat kalibrasi yang

dikeluarkan

dalam mempertahankan

status akreditasi.

(sertifikat)

100 300.000 300 800.000 350 1.000.0

00 450

1.200.0

00 500

1.500.0

00 1.850 5.100.000

Jumlah pelayanan

sertifikasi mutu

barang (sertifikat)

450 150 200 450 500 1400


94


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

Jumlah Kab/Kota

yang dikunjungi BPSMB

(Kab/kota)

2 4 5 5 7 8

Jumlah jenis produk yang

terakreditasi

lembaga sertifikasi di

BPSMB (produk)

2 7 7 7 7 35

Jumlah forum

peningkatan hubungan

kemitraan antara

pelanggan dan BPSMB (kali)

1 3 3 3 5 16

e. Kegiatan

peningkatan kualitas

pelayanan dan

pengujian produk dan

hasil

tembakau diwilayah IHT

(BPSMB)

Jumlah kab/kota

yang mutu komoditi

tembakaunya

meningkat (kab/kota)

0 237.800 2 2 2 2 9 Dinperindag

Prov. Jateng

Jumlah buku

informasi tentang mutu tembakau

dan rokok dari

sentra produksi (buku)

0 4 4 4 4 16

Jumlah SDM

Produsen

Tembakau

meningkat

pengetahuannya

tentang Uji mutu Tembakau

(orang)

210 4 4 4 4 16

Jumlah pengadaan

peralatan uji

1 2 3 3 3 2


95


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

mutu produk

(paket)

2. Program

Peningkatan

Logistik

Daerah,

Akses Pasar

Dalam Negeri

Dan

Pemberdayaa

n UDKM

4.125.0

00

4.833.0

00

5.557.9

50

6.669.5

40

7.803.3

62

28.988.851

,80

Dinperindag

Prov. Jateng

1 Cakupan bina kelompok

pedagang/pengua

sa informal

25 5

5

5

5

5

50

2 Jumlah ijin usaha

perdagangan dalam negeri

- SIUP 378,636 398,539

418,442

438,345

458,248

478,151

478,151

- TDP 67,404 77,713

88,022

983,331

108,639

118,948

118,948

3 Ketersediaan

data harga jenis

komoditas bahan

pokok.

18 18

18

18

18

18

18

a. Kegiatan pemantauan

stok, distribusi

& harga Kepokmas

maupun

komoditi strategis

lainnya;

Jumlah Komoditi Barang

Kepokmas dan

Strategis yang di pantau (komoditi) 20 20 600.000 20 650.000 20 700.000 20 750.000 20 800.000 100 3.500.000


b. Kegiatan

pengembanga

n jaringan

distribusi daerah

Jumlah forum

pengembangan

jaringan

distribusi daerah (kali)

3 300.000 25 660.000 25 725.000 25 800.000 25 900.000 25 3.685.000

Jumlah pemetaan

jaringan distribusi barang

3 3 350.000 3 350.000 3 400.000 3 450.000 3 .500.00

0 15 2.000.000


96


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

pokok strategis

(komoditi)

Jumlah

Pengembangan Jaringan

Distribusi

berbasis IT (sistem)

- - - 1 150.000

- - 1 200.000

- - 2 350.000

c. Kegiatan

pembinaan

dan Peningkatan

sarana

prasarana usaha dagang

dan pasar

tradisional

Jumlah bantuan

sarana dan

Prasarana UDKM dan Pasar

Tradisional (unit

20 20 125.000 40 200.000 40 200.000 40 200.000 40 200.000

Dinperindag

Prov. Jateng

Jumlah ketersediaan data

sarana

perdagangan

4 4 100.000 4 100.000 4 100.000 4 100,000 4 100.000 16 500.000

Jumlah sarana

perdagangan yang terfasilitasi

revitalisasinya

- 10 100.000 10 100.000 10 100.000 10 100.000 10 100.000 50 500.000

Jumlah kualitas Sumber Daya

Manusia UDKM

dan Pasar Tradisional yang

meningkat

(orang)

200 50 100.000 50 100.000 50 100.000 50 100.000 50 100.000 250 500.000

d. Kegiatan

pengembanga

n pasar lelang dan sistem resi

gudang

Frekwensi

pelaksanaan

Pasar Lelang Komoditi Agro

(kali)

2 1 200.000 2 400.000 3 600.000 3 600.000 4 800.000

Dinperindag

Prov. Jateng


97


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

Jumlah gudang

SRG yang sudah terbangun (unit) 12 2 100.000 1 100.000 1 100.000 1 100.000 1 100.000 18 500.000

Jumlah petani

dan pelaku usaha yang memperoleh

kemudahan akses

pasar dalam pelaksanaan

pasar lelang

(orang)

240

480

720

720

920

e. Kegiatan peningkatan

sistem

informasi pelayanan

perijinan dan

usaha dagang

Jumlah data penerbitan

perijinan dan

usaha dagang (perusahaan)

6000 6000 200.000 6000 200.000 6500 250.000 7000 275.000 7.500 300.000


Jumlah buku

profil penerbitan TDP dan SIUP

Jawa Tengah

(buku)

12 200.000 12 250.000 13 300.000 14 350.000 15 400.000

f. Kegiatan penyelenggara

an Pameran

produk unggulan

daerah dan Pemasyarakat

an

penggunaan

produk dalam

negeri

Jumlah partisipasi dalam

event pameran

skala lokal dan nasional (event)

6

1.000.000

7 1.250.0

00 8

1.500.000

9 1.800.0

00 10

2.000.000

40 7.550.000 Dinperindag Prov. Jateng


98


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

Jumlah produk

unggulan IKM/UKM

Jtriawa Tengah

yang ditampilkan pada pameran

skala lokal dan

nasional (produk)

55

10 1.100.0

00 11

1.200.0

00 12

1.300.0

00 13

1.450.0

00 46 5.056.000

g. Kegiatan

pembinaan lingkungan

sosial dan

pemberdayaan ekonomi

wilayah IHT

bidang

Perdagangan

Dalam Negeri

Jumlah

Peningkatan Kualitas SDM

pelaku UDKM di

Wilayah IHT (orang)

200 100 200.000 100 200.000 100 200.000 100 200.000 100 200.000 500 1.000.000 Dinperindag

Prov. Jateng

Jumlah bantuan

sarana UDKM

yang memadai di wilayah IHT

(unit)

50 100 500.000 100 500.000 100 500.000 100 500.000 100 500.000 500 2.500.000

3. Program

Peningkatan

Perlindungan

Konsumen

dan

Pengamanan

Perdagangan

Dalam Negeri

4.700.0

00

4.935.0

00

5.527.2

00

6.466.8

24

6.984.1

70

28.613.193

,92

Dinperindag

Prov. Jateng

1 Jumlah BPSK

(kab/kota)

18 22 26 30 35 35 35

2 Persentase

penyelesaian

sengketa Konsumen

melalui BPSK

kabupaten/ kota

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


99


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

a. Kegiatan

peningkatan perlindungan

konsumen dan

metrologi legal;

Jumlah

konsumen yang mengikuti

Sosialisasi

Perlindungan Konsumen

(orang)

1400 200 200.000 400 400.000 600 600.000 800 800.000 1000 1.000.0

00 3000 3.000.000

Jumlah masyarakat yang

hadir dalam

peringatan Hari Konsumen

Nasional (orang)

1.500 1.225.0

00 400 400.000 400 400.000 400 400.000 400 400.000 1.840 1.900.000

b. Kegiatan

pengawasan barang beredar

dan jasa;

Jumlah barang

beredar dan jasa yang diawasi di

Jawa Tengah

(barang). (jasa)

524 400 200.000 550 500.000 650 700.000 700 750.000 1000 1.000.0

00 3300 3.150.000

Jumlah

masyarakat yang

mengikuti sosialisasi

pegawasan

barang beredar (orang)

- - - 160 150.000 200 200.000 200 200.000 250 300.000 710 850.000

c. Kegiatan

pembinaan dan

pengawasan

kemetrologian;

Jumlah UTTP di

pasar tradisional. pasar modern.

dan SPBU serta

SPBE yang diawasi (unit)

41.544 10.000 300.000 20.110 400.000 30.000 500.000 40.000 600.000 50.000 700.000 150.000 2.500.000

Jumlah

pelaksanaan

sosialisasi UU Metrologi Legal

(orang)

- - 200 200.000 240 250.000 240 250.000 240 250.000 920 950.000


100


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

Jumlah pelaku

usaha UTTP yang mengikuti

bimbingan teknis.

(orang)

- - 40 120.000 40 120.000 40 160.000 40 160.000 160 560.000

d. Kegiatan

peningkatan

pelayanan tera dan tera ulang

Balai

Metrologi Jawa Tengah;

Jumlah UTTP

yang di Tera dan

Tera Ulang di tempat

pemakaian (Unit

)

50.000

10.000 3.000.0

00 10.000

7.000.000

10.000 8.000.0

00 10.000

9.000.000

10.000 10.000.

000 50.000 37.000.000

Jumlah UTTP yang dipantau

Pasca Pelayanan

Tera dan Tera Ulang (unit)

15.000

3.000 - 3.000 - 3.000 - 3.000 - 3.000 - 15.000 -

e. Kegiatan

peningkatan perlindungan

konsumen dan

pengawasan barang beredar

diwilayah

IHT;

Jumlah barang

beredar wajib kena cukai yang

diawasi (barang

579

500 750.000 500 750.00 500 750.000 500 750.000 500 750.000 2.500 3.750.000

Jumlah peserta

yang hadir mengikuti

sosialisasi hasil pengawasan

barang kena

cukai dan alkohol (orang)

400 400 250.000 400 300.000 350 400.000 400 400.000 450 500.000 2.000 1.850.000

Jumlah BDKT

yang diawasi

peredarannya

(barang)

- - 1.500 100.000 1.500 100.000 2.000 150.000 2.000 150.000 7.000 500.000

Urusan

Perindustrian

19.245.

000

23.898.

450

26.953.

860

31.410.

301

35.078.

479

136.586.09

0,15

4. Program

Pengembang

an Industri

Logam,

Mesin dan

9.200.000

11.602.500

12.994.800

15.073.968

16.581.365

65.452.632,80


1 Kontribusi

sektor industri pengolahan

31,6% 32,1% 32,3% 32,5% 32,5% 32,6% 32,6%


101


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

Tekstil terhadap PDRB

2 Pertumbuhan

industri

4,7% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2 %

- Besar

- Kecil dan

Menengah

3 Jumlah

Klaster Logam, Mesin, Tekstil;

3 6 6 6 6 6 6

4 Persentase

kemampuan

sentra ILMT menjadi pemasok

Industri besar.

6% 15-20%

15-20%

15-20%

15-20%

15-20%

15-20%

a. Kegiatan

pengembanga

n klaster

industri tekstil dan sentra

produk tekstil

Jumlah SDM

IKM Tekstil dan produk tekstil

yang meningkat

pengetahuan dan ketrampilan.

kualitas. dan

kreatifitasnya (IKM )

25 233.925 50 500.000 75 750.000 100 900.000 125

1.000.0

00 375 3.383.925

Jumlah Pelatihan

teknis

pencegahan pencemaran

lingkungan bagi

IKM TPT (IKM)

- - 80 400.000 80 450.000 80 500.000 80 550.000 320 1.900.000

Jumlah

peningkatan

kualitas produk - - 2 300.000 2 300.000 2 300.000 2 300.000 8 1.200.000


102


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

TPT melalui

fasilitasi bantuan peralatan (KUB)

Jumlah IKM yang mengikuti

gelar batik

nusantara (IKM)

- - 5 200.000 5 250.000 5 300.000 5 350.000 20 1.100.000

b. Kegiatan

pengembanga

n klaster dan sentra industri

logam;


gelar produk

industri logam Jawa Tengah

(IKM )

50 700,000 50 750,000 50 800,000 50 850,000 50 900,000 250 4,000,000

Jumlah IKM

yang mengikuti

pelatihan

pengetahuan bahan baku

logam untuk

penyelia/supervisor (IKM)

30 100,000 30 115,000 30 125,000 30 135,000 30 150,000 150 625,000

Jumlah IKM

yang mengikuti

pelatihan teknik manajemen

pengecoran bagi IKM logam

30 100,000 30 115,000 30 125,000 30 135,000 30 150,000 150 625,000

c. Kegiatan

pengembanga


mesin

Jumlah IKM

mesin yang

mendapatkan/mengikuti pelatihan

teknik pengelasan

(IKM)

20 83.500 30 100,000 30 100,000 30 100,000 30 110,000 140 493.500


103


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

Jumlah IKM

yang dikenalkan pada produk

Teknologi Tepat

Guna (TTG) di luar provinsi

(IKM)

- - 10 320.000 10 330.000 10 340.000 10 350.000 40 1.340.000

Jumlah IKM yang

mendapatkan

pelatihan teknik pengembangan

mesin rekayasa

industri pengolahan

(IKM)

40 116.500 60 220.000 60 240.000 60 260.000 60 280.000 280 1.116.500

Jumlah bantuan

mesin proses

produksi bagi

IKM mesin

(KUB)

- - 2 220.000 2 240.000 2 260.000 2 280.000 8 1.000.000

Jumlah IKM

yang menperoleh

pelatihan gambar struktur/kontruksi

mesin (IKM)

- - 60 200.000 20 130.000 20 140.000 20 150.000 120 620.000

Jumlah IKM memdapatkan

pelatihan

teknologi pelapisan logam

(dasar dan

khusus) produk komponen/spare

part mesin (IKM)

- - 20 120.000 20 130.000 20 140.000 20 150.000 80 540.000


104


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

d. Kegiatan

fasilitasi standarisasi

dan

manajemen mutu bagi

industri

logam. mesin dan teksti

Jumlah IKM

logam yang mendapat

fasilitasi proses

sertifikasi SNI (IKM)

4 200.000 4 225.000 4 250.000 4 275.000 4 300.000 20 1.250.000

Jumlah IKM

logam yang mendapat

fasilitasi proses

sertifikasi ISO (IKM)

4 200.000 4 225.000 4 250.000 4 275.000 4 300.000 20 1.250.000

e. Kegiatan

gelar produk

dan akses produk serta

bahan baku

tingkat regional dan

nasional

industri logam. mesin

dan tekstil

Jumlah IKM

produk mesin.

logam dan tekstil yang

diikutsertakan

dalam partisipasi pameran skala

nasional dan

regional (IKM)

7 266.075 5 220.000 5 240.000 5 260.000 5 280.000 27 1.266.075

f.Kegiatan peningkatan

kualitas

pelayanan data dan informasi

industri

logam. mesin dan tekstil

Jumlah buku hasil

pendataan/identifi

kasi potensi IKM logam. mesin dan

tekstil. (buku)

2 200.000 3 300.000 3 300.000 3 300.000 3 300.000 14 1.400.000

g. Kegiatan

pengembangan SDM dan

produk

industri bidang garmen

Pengembangan

IKM sebanyak 3250 IKM

500 100.000 550 1.210.0

00 650

1.625.0

00 700

1.750.0

00 850

2.125.0

00 3.25 7.810.000


105


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

h. Kegiatan


produk

industri bidang

kemasan;

Pengembangan


360 100.000 400 880.000 450 1.125.0

00 550

1.375.0

00 600

1.500.0

00 2.36 5.672.000

i. Kegiatan peningkatan

sarana

prasarana dan pengembanga

n pelayanan

UPT logam

Jumlah paket pengadaan mesin

produksi (mesin)

88 - - 2 1.000.0

00 2

1.000.0

00 2

1.000.0

00 2

1.000.0

00 8 4.000.000

Jumlah IKM yang

mendapatkan

pendampingan

teknis

pengembangan

Teknologi Industri (IKM)

750 500 859.000 500 900.000 500 900.000 500 900.000 500 900.000 2,500 4.459.000

j. Kegiatan

pengembangan teknologi

produksi tepat

guna

Jumlah IKM

yang mendapatkan

pelatihan Teknis

di Bidang Teknologi

Industri (IKM)

2.150 40 420.000 60 550.000 60 550.000 60 550.000 60 550.000 280 2.620.000

Jumlah pengembangan

Mesin Teknologi

Tepat Guna (TTG) (unit)

10 5 415.000 3 300.000 2 200.000 4 400.000 3 300.000 17 1.615.000

k. Kegiatan

pengenalan

hasil rekayasa mesin dan

peralatan

Jumlah IKM

yang gunakan

TTG (difusi dan desiminasi TTG)

100 30 106.000 50 200.000 50 200.000 50 200.000 50 200.000 230 906.000


106


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

teknologi tepat

guna

l. Kegiatan

pembinaan

lingkungan sosial dan

pemberdayaan

masyarakat di wilayah IHT

bidang logam.

mesin dan tekstil;

Teknologi proses

IKM mesin.

logam dan tekstil

45 161 1.250.0

00 180

1.200.0

00 180

1.225.0

00 180

1.500.0

00 180

1.525.0

00 881

m. Kegiatan

Pembinaan lingkungan

sosial dan

pemberdayaan ekonomi di

wilayah IHT

(BPSDM dan PIKM);

Pengembangan


600 1.350.0

00

900

1.850.0

00 1500

2.800.0

00 1800

3.900.0

00 2400

5.500.0

00 7200

15.400.

000

5. Program

Pengembang

an Industri

Agro, Kimia

dan Hasil

Hutan

4.990.0

00

6.253.2

00

7.191.1

80

8.485.5

92

9.928.1

43

36.848.115

,51

Dinperindag

Prov. Jateng, Dinperindag

Kab/kota

1 Kontribusi

sektor industri

31,6% 32,1% 32,3% 32,5% 32,5% 32,6% 32,6%

pengolahan

terhadap

PDRB

2 Pertumbuhan

industri

4,7% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2 %

- Besar

- Kecil dan Menengah


107


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

3 Jumlah

Klaster agro, kimia & hasil

hutan

7 6 6 6 6 6 6

4 Persentase kemampuan

sentra IAKHH

menjadi pemasok Industri besar

5% 12-18% 12-18% 12-18% 12-18% 12-18% 12-18%

a. Kegiatan

Pengembanga


Agro

Jumlah klaster

industri yang

mendapatkan materi penerapan

CPPOB

- 1 50.000 2 300.000

2 325.000

2 350.000

2 400.000 10 1.425.000

b. Kegiatan Pengembanga

n klaster dan

sentra industri kimia

Jumlah IKM yang mendapat

fasilitasi

pengembangan klaster (IKM)

1 1 70.000 2 200.000 2 300.000 2 400.000 2 500.000 10 1.570.000

c. Kegiatan

Pengembanga

n klater dan sentra industri

mebel dan kayu olahan

Jumlah fasilitasi

forum penjajagan

kerjasama industri mebel

dan kayu olahan (kali)

1 1 100.000 1 350.000 1 400.000 1 450.000 1 500.000 5 1.800.000

d. Kegiatan

Fasilitasi

standarisasi produk

industri

agro.kimia

dan hasil

hutan

Jumlah IKM

yang

mendapatkan pendampingan

standarisasi

produk,

manajemen mutu

proses produksi

dan sertifikasi (IKM)

2 1 140.000 2 300.000 2 350.000 3 450.000 3 550.000 13 1.990.000

e. Kegiatan

Gelar produk dan akses

produk serta

Jumlah

Gelar/Pameran Produk Industri

Agro dan Mebel

250 1 550.000 2 1.500.0

00 2

1.630.000

2 1.750.0

00 2

1.825.000

11 8.481.000


108


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

bahan baku

tingkat regional dan

nasional

industri industri

agro.kimia

dan hasil hutan;

Jawa Tengah

(kali)

Jumlah fasilitasi

kepesertaan gelar

produk industri mebel Tingkat

Nasional (kali)

1 - - 1 350.000 1 400.000 1 450.000 1 500.000 5 1.950.000

f.Kegiatan

Peningkatan kualitas

pelayanan data

dan informasi industri

industri

agro.kimia dan hasil

hutan;

Jumlah

pendataan informasi terkait

industry agro,

kimia, dan hasil hutan (lokasi)

- 10 80.000 10 100.000 10 120.000 10 150.000 10 200.000 50 650.000

g. Kegiatan

Pembinaan lingkungan

sosial dan pemberdayaan

ekonomi di

wilayah IHT bidang

industri agro.

kimia dan hasil hutan;

Jumlah verifikasi

dan registrasi mesin pelinting

rokok (mesin)

22 75 850.000 120 1.500.0

00 25 275.000 25 300.000 25 325.000 292 3.500.000

Jumlah peserta peningkatan

kapasitas industry

di wilayah IHT (peserta)

130 80 399.000 80 400.000 90 450.000 90 460.000 100 520.000 570 2.757,000

Jumlah

pendampingan kualitas IKM

pangan di

wilayah IHT (IKM)

- 10 700.000 10 800.000 10 900.000 10 1.000.0

00 10

1.100.0

00 50 4.500.000

Jumlah IKM

yang menerima

bantuan investasi peralatan proses

produksi (IKM)

9 12 1400.00

0 12

1.500.0

00 13

1.700.0

00 13

1.800.0

00 14

2.000.0

00 73 9.400.000


109


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

Jumlah lokasi

penguatan kelembagaan

klaster industry

gula kelapa (kab/kota)

- 3 149.000 4 275.000 4 300.000 4 325.000 4 350.000 19 1.399.000

Jumlah desainer

yang mendapat fasilitasi

pengembangan

klaster mebel Jawa Tengah

(desainer)

20 20 120.000 20 300.000 15 350.000 15 400.000 15 450.000 105 1.820.000

Jumlah IKM

yang mendapatkan

pendampingan

manajemen mutu

proses produksi

(IKM)

2 2 200.000 - - - - - - - - 2 400.000

Jumlah lokasi dilakukannya

monitoring dan

evaluasi terhadap IKM yang

menerima

bantuan (lokasi)

25 35 182.000 16 90.000 16 100.000 17 110.000 17 120.000 126 671.000

6. Program

Pengembang

an Industri

Alat

Transportas,

Elektronika

dan Aneka

2.805.0

00

3.470.2

50

3.886.6

80

4.508.5

49

4.959.4

04

19.629.882

,48

Dinperindag

Prov. Jateng,

Dinperindag Kab/kota

1 Kontribusi

sektor industri

31,6% 32,1% 32,3% 32,5% 32,5% 32,6% 32,6%

pengolahan terhadap


110


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

PDRB

2 Pertumbuhan

industri

4,7% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2 %

- Besar

- Kecil dan Menengah

3 Jumlah

Klaster

Komponen Otomotif,

elektronika &

Aneka

4 6 6 6 6 6 6

4 Persentase

kemampuan

sentra IATEA menjadi pemasok

Industri besar

3% 6-10% 6-10% 6-10% 6-10% 6-10% 6-10%

Jumlah IKM

industri aneka yang meningkat

produktivitasnya

(IKM)

40 115.800 40 150.000 40 200.000 40 250.000 40 300.000 200 1.015.800

Jumlah buku

hasil pemetaan

IKM industri aneka (buku)

1 134.200 1 150.000 1 200.000 1 250.000 1 300.000 1 1.034.200

Jumlah IKM alat

transportasi yang meningkat/kualita

s SDM nya

(IKM)

25 350.000 30 350.000 35 350.000 40 350.000 45 350.000 175 1.750.000

Jumlah IKM perbengkelan

otomotif yang

meningkat produktivitasnya

dan mampu

130 650.000 130 750.000 130 850.000 130 950.000 130 1.050.0

00 650 4.250.000


111


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

bersaing di pasar

(IKM)

Jumlah buku data

IKM alat transportasi

(buku)

100 300.000 100 300.000 100 300.000 100 300.000 100 300.000 500 1.500.000

Jumlah jenis komponen

industri

elektronika yang mampu

dipasarkan ke

industri besar (jenis) (pcs)

2 400.000 3 500.000 3 500.000 3 650.000 3 750.000 15 2.800.000

Jumlah tenaga

jasa service

elektronika yang

mendapatkan

pengakuan standar pelayanan

(IKM)

100 400.000 100 400.000 100 450.000 100 450.000 100 500.000 500 2.200.000

Jumlah unit usaha

industri kreatif berbasis IT yang

tumbuh (unit

usaha)

5 300.000 5 300.000 5 350.000 5 400.000 5 500.000 25 1.850.000

Jumlah IKM

yang difasilitasi

untuk memperoleh

standar SNI dan

ISO (IKM)

2 220.000 2 230.000 2 240.000 2 250.000 2 260.000 10 1.200.000

e. Kegiatan gelar produk

dan akses

produk serta bahan baku

Jumlah penyelenggaraan

gelar produk

aneka sebanyak 5 kali untuk 50

2 IKM alat

transpor

tasi

2 IKM alat

transpor

tasi

1.250.000

2 IKM alat

transpor

tasi

1.550.000

2 IKM alat

transpor

tasi

1.850.000

2 IKM alat

transpor

tasi

2.150.000

2 IKM alat

transpor

tasi

2.450.000

9.250.000


112


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

tingkat

regional dan nasional

industri

industri alat transportasi.

elektronika.

telematika dan aneka

IKM

Jumlah event

parisipasi pada pameran

komponen

kendaraan bermotor (event)

1 250.000 1 350.000 1 450.000 1 550.000 1 650.000 5 2.250.000

Jumlah IKM

yang mengikuti event pameran

komponen

kendaraan bermotor

2 2 2 2 2 10

Jumlah event

parisipasi pada pameran IT (kali)

1 250.000 1 350.000 1 450.000 1 550.000 1 650.000 5 2.250.000

Jumlah IKM

yang mengikuti

event pameran IT

6 6 6 6 6 30

Jumlah

penyelenggaraan

gelar produk aneka

1 750.000 1 850.000 1 950.000 1 1.050.0

00 1

1.150.0

00 5 4.750.000

Jumlah IKM

yang mengikuti

event pameran gelar produk

aneka

50 50 50 50 50 250


pameran industri

aneka

10 10 10 10 10 50

f.Kegiatan Peningkatan

kualitas

Jumlah buku hasil

pendataan/identifi

3 200.000 3 400.000 3 500.000 3 600.000 3 650.000 15 2.500.000


113


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

pelayanan data

dan informasi industri

logam. mesin

dan tekstil

kasi potensi IKM

logam. mesin dan tekstil. (buku)

g. Kegiatan

Pengembanga

n SDM dan produk

industri

bidang garmen

Pengembangan

IKM sebanyak

3250 IKM

500

100.000 550 1.210.0

00 650

1.625.000

700 1.750.0

00 850

2.125.000

3.250 6.810.000

h.Pengembangan SDM dan

produk

industri bidang

kemasan;

Pengembangan IKM sebanyak

2360 IKM

360 100.000 400 880.000 450 1.125.0

00 550

1.375.0

00 600

1.500.0

00 2360 4.980.000

i.Peningkatan sarana

prasarana dan

pengembangan pelayanan

UPT logam

Jumlah paket pengadaan mesin

produksi (mesin)

1 650.000 2 2 2 2 9 1

Jumlah IKM yang

mendapatkan

pendampingan teknis

pengembangan

Teknologi Industri (IKM)

300 300 300 300 300 1,500 300

j.Pengembangan teknologi

produksi tepat

guna

Jumlah IKM yang

mendapatkan

pelatihan Teknis di Bidang

Teknologi

40 150.000 80 80 80 60 340 40


114


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

Industri (IKM)

Jumlah

pengembangan

Mesin Teknologi Tepat Guna

(TTG) (unit)

- 3 2 4 3 12 -

k. Pembinaan


pemberdayaan

masyarakat di wilayah IHT

bidang logam.

mesin dan tekstil;

Teknologi proses

IKM mesin. logam dan tekstil

45 50 4.000.0

00

80 2.200.0

00

110 2.300.0

00

140 2.400.0

00

160 2.500.0

00

585 14.300.000

l. Kegiatan


produk

industri bidang

Teknologi

informasi

Pengembangan


160 100,000 200 440,000 250 625,000 350 875,000 400 1,000,0

00 1,360 3,292,000

m. Kegiatan

pembinaan


pemberdayaan

ekonomi di wilayah IHT

bidang

industri alat transportasi.

elektronika

dan aneka

Pengembangan

IKM sebanyak

250 IKM

250 1.150.0

00 300

1.500.000

400 2.000.0

00 450

2.500.000

500 3.000.0

00 1900 10.150.000


115


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

7. Program

Pengembang

an dan

Penguatan

Kelembagaan

Usaha

Industri

Pengembangan

Kelembagaan Usaha Industri

3 5 2.250.0

00

5 2.572.5

00

5 2.881.2

00

5 3.342.1

92

5 3.609.5

67

5 14.655.459

,36

Dinperindag

Prov. Jateng, Dinperindag

Kab/kota

Pengembangan


0 100 500.000 150 650.000 250 800.000 300 900.000 500 1.200.0

00

1.300 4.050.000

a..Peningkatan

Sinergitas

program pengembanga

n industri dan

perdagangan

Jumlah capaian

pelaksanaan fisik

dan operasionalisasi

investasi

perusahaan yang masuk dalam

program MP3EI

sektor riil untuk industri TPT dan

Mamin

6 15.000 8 20.000 8 20.000 6 17.500 5 15.000 33 87.500

Jumlah forum

MPU Bidang Indag sesuai hasil

kesepakatan Provinsi Anggota

MPU

5 5 50.000 5 50.000 5 50.000 5 50.000 5 50.000 25 250.000

Jumlah Forum

Penyusunan Perencanaan

Pembangunan

Sektor Indag Prov.Jateng

1 2 85.000 3 135.000 3 140.000 3 135.000 4 180.000 15 675.000

b. Kegiatan

peningkatan

lembaga dan pelayanan

HKI bagi

industri/usaha jasa kecil dan

menengah

Jumlah

masyarakat dunia

usaha (IKM) yang memahami

HKI

70 90.965 100 120.000 120 180.000 120 130.000 120 140.000

530 660.965


116


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

Jumlah IKM

yang telah menerapkan HKI

atas produk yang

dihasilkan

70 109.035 120 150.000 130 150.000 200 300.000 300 400.000 820 1.109.035

c. Kegiatan pengembanga

n wirausaha

baru IKM potensial

Jumlah Wirausaha baru

IKM yang

mampu mengembangkan

sumberdaya

diwilayah tingkat pedesaan

7 500.000 7 500.000 10 750.000 15 900.000 18 1.000.000

50 2.650.000

d. Kegiatan

peningkatan

dan pengembanga

n database

industri dan dagang

Jumlah data

IKM/ UDKM

kab/kota yang diupdate

35 35 250.000 35 260.000 35 270.000 35 270.000 35 275.000 175 1.325.000

e.Kegiatan

peningkatan dukungan

pendampingan

FPESD bagi IKM unggulan

daerah

Jumlah IKM

anggota FRK FPESD yang

mampu

meningkatkan kualitas dan

kapasitas produk

yang dihasilkan

4 250.000

8 500.000

8 500.000

10 650.000

15 800.000

45 2.700.000

f. Kegiatan peningkatan

Promosi

Kerajinan Unggulan

Daerah

(DEKRANASDA

Jumlah event/pameran

1 234.400 1 250.00 1 275.000 1 300.000 1 325.000 5 1.134.000


117


N

O

URUSAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGU

NAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAI

AN

PADA

TAHU

N 2013


PADA AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

PENANGG

UNG

JAWAB


TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp.

(000)

TARG

ET

Rp. (000)

Jumlah

pelaksanaan operasional

showrom

Dekranasda

12 165.000 12 180.000 12 200.000 12 220.000 12 240.000 60 1.005.000


118


Tabel 5.7 Rencana Program Pendukung, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan

Indikator Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

2013

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. 000)

Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi

Tahun-2014 Tahun-2015 Tahun-2016 Tahun-2017 Tahun-2018

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000) targe

t Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatkan

pengendalian

perusakan

lingkungan

hidup yang

disebabkan

oleh proses

produksi di

industri

Meningkatnya

penerapan

teknologi

bersih pada

IKM

Jumlah IKM

yang

menerapkan

tekologi bersih

Program

Pengendalian

dan

Perusakan

Lingkungan

Hidup

Dinperind

ag Prov.

Jateng, Dinperind

ag

Kab/kota

Kegiatan

Penerapan

IKM Secaran

In-Proses

Jumlah IKM yang mendapat pelatihan penerapan teknologi bersih

Pelatihan proses

produksi 300 IKM

50 500.000 50 500.000 60 550.000 60. 560.000 60 560.000 220 2.670.00

0

Jumlah bantuan investasi peralatan bagi IKM

Banlat 20 IKM

3 2 3 3 4 15

Meningkatkan

pengembanga

n energy baru

terbarukan

Meningkatnya

penggunaan

energy di

industry yang

Jumlah

industry yang

mengunakan

energy secara

Program

Pengembang

an Energi

Baru

Dinperindag Prov.

Jateng,

Dinperind


119



Kode


Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

2013


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000) targe

t Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

dan konversi

energy

industri

lebih efisien efisien Terbarukan

dan

Konservasi

Energi

ag

Kab/kota

Kegiatan

Efisiensi dan

Konvervasi

Energi di

Lingkungan

Industri

Jumlah Pelaku industri yang diberikan pelatihan audit energy dan sosialisasi terkait konservasi energi

Sosialisasi 50 IKM

50 250.000 50 260.000 60 300.000 60 310.000 60 320.000 280 1.440.00

0

Jumlah pelaku industry yang diberikan pendampingan audit energi

1 1 1 1 1 5

Meningkatkan

IKM/UDKM

dalam

mengembang

kan usaha

memenuhi

kaedah gender

IKM/UDKM

mampu

mengembang

kan usahanya

memenuhi

kaedah gender

Jumlah

kelompok

usaha industri

dan dagang

kecil

menengah

yang mampu

meningkatkan

kualitas

produksi

secara

proporsiaonal

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Dinperindag Prov.

Jateng,

Dinperindag

Kab/kota


120



Kode


Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

2013


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000) targe

t Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

memperhatika

n

pengarusutam

aan gender

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Jumlah IKM/UDKM yang meningkat kualitas produksinya memperhatikan pengarusutamaan gender.

2 275.000 4 450.000 6 500.000 6 500.000 6 500.000 24 2.225.00

0

Meningkatnya jumlah investor yang melakukan Relokasi maupun ekspansi industry garment ke Jawa Tengah

- Tersedianya SDM industry garment yang kompeten dan siap kerja (output)

Program Pendidikan Non Formal dan Informal

Dinperind

ag Prov.

Jateng

Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

Jumlah SDM Industri Garmen yang kompeten dan siap kerja

Dilatih 32.170 orang,

Disalurkan 28.898 orang,

3.450

7.500.000

3.600

7.850.000

3.900

8.578.000

4.200

9.230.000

4.800

10.534.000

19.950

43.692.000


121



Kode


Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

2013


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000) targe

t Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Bekerja mandiri 3.272 orang


122


Tabel 5.8 Rencana Program EX BAU, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan

Indikator Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah SUB.BAGIAN UMPEG


Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

2013


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatka

n kualitas

SDM

Aparatur

Meningkatny

a kualitas

SDM

Aparatur

Jumlah

Aparatur

yang

mengiku

ti Diklat

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Dinperinda

g Prov.

Jateng

Penyediaan Jasa

Kebersihan

Kantor/Rumah

Dinas Sekretariat

Dinas

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dinas

12 bln 12 825.000 12 900.000 12 950.000 12 1.000.00

0 12

1.050.000

12 4.725.00

0

Kegiatan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Sekretariat Dinas

Perindustrian

Dan

Perdagangan

Terpenuhinya kebutuhan selama 12 bulan

12 bln 12 600.000 12 650.000 12 700.000 12 750.000 12 800.000 12 3.500.00

0

Kegiatan

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga


12 bln 12 305.000 12 315.000 12 325.000 12 350.000 12 375.000 12 1.670.00

0


123



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

2013


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

n Bangunan

Kantor

Sekretariat Dinas

Perindustrian

Dan

Perdagangan

Kegiatan

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

Sekretariat Dinas

Perindustrian

Dan

Perdagangan


12 bln 12 300.000 12 350.000 12 400.000 12 450.000 12 500.000 12 2.000.00

0

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Dinperinda

g Prov. Jateng

Kegiatan

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasion

al Sekretariat

Dinas

Perindustrian

Terpenuhinya kebutuhan selama 12 bulan 1 unit roda

4

4 unit roda 4; 2 unit roda

2

1.290.000


2

1.700.000

7 unit roda 4, 4 unit roda

2

1.750.000


2

1.800.000


2

1.850.000


2

8.390.000


124



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

2013


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Dan

Perdagangan

Kegiatan

Pengadaan

Perlengkapan

Rumah

Jabatan/Dinas

Sekretariat Dinas

Perindustrian

Dan

Perdagangan


12 bln 12 250.000 12 250.000 12 250.000 12 250.000 12 250.000 12 1.250.00

0

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Rumah Dinas

Sekretariat Dinas

Perindustrian

Dan

Perdagangan


12 bln 12 344.000 12 400.000 12 450.000 12 500.000 12 550.000 12 2.244.00

0

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Sekretariat Dinas

Perindustrian

Dan


12 bln 12 800.000 12 900.000 12 1.000.00

0 12

1.100.000

12 1.200.00

0 12

5.000.000


125



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

2013


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Perdagangan

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasion

al Sekretariat

Dinas Perindag


12 bln 12 846.000 12 900.000 12 950.000 12 1.000.00

0 12

1.050.000

12 4.746.00

0

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin /Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Sekretariat Dinas

Perindustrian

Dan

Perdagangan


12 bln 12 800.000 12 850.000 12 900.000 12 950.000 12 1.000.00

0 12

4.500.000

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Meubelair

Sekretariat Dinas

Perindustrian

Dan

Perdagangan


12 bln 12 160.000 12 175.000 12 200.000 12 225.000 12 250.000 12 1.010.00

0


126



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

2013


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

dan Rumah

Tangga

Sekretariat Dinas

Perindustrian

Dan

Perdagangan


12 bln 12 290.000 12 350.000 12 400.000 12 450.000 12 500.000 12 1.990.00

0

Kegiatan

Pemeliharaan

Buku-Buku

Perpustakaan

Sekretariat Dinas

Perindustrian

dan Perdagangan


12 bln 12 100.000 12 110.000 12 120.000 12 130.000 12 140.000 12 600.000

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Arsip Sekretariat

Dinas

Perindustrian

dan Perdagangan


12 bln 12 50.000 12 100.000 12 150.000 12 200.000 12 250.000 12 750.000

Kegiatan

Peningkatan

Terpenuhinya kebutuhan selama 12

12 bln 12 650.000 12 700.000 12 750.000 12 800.000 12 850.000 12 3.750.00

0


127



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

2013


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Sarana dan

Prasarana Kantor

Sekretariat Dinas

Perindustrian

Dan

Perdagangan

bulan

Kegiatan Rehab

Gedung Kantor

Sekretariat Dinas

Perindustrian

Dan

Perdagangan

Jumlah Gedung kantor

3 unit 1 500.000 1 1.000.00

0 - - - - - - 2

1.500.000

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Dinperinda

g Prov.

Jateng

Kegiatan

Pengadaan

Pakaian Dinas

beserta

Perlengkapannya

Sekretariat Dinas

Perindustrian

Dan

Perdagangan

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas bagi PNS

500 stel 500 750.000 500 775.000 500 800.000 500 825.000 500 850.000 2.500 4.000.00


128



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

2013


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Dinperinda

g Prov. Jateng

Kegiatan

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Sekretariat Dinas

Perindustrian

dan Perdagangan

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat 100 org 100 600.000 100 650.000 100 700.000 100 750.000 100 800.000 500

3.500.000

Kegiatan

Peningkatan

Kapasitas/Kualita

s Sumber Daya

Manusia

Sekretariat Dinas

Perindustrian

Dan

Perdagangan

100 1.000.00

0 120

1.100.000

140 1.200.00

0 160

1.300.000

180 1.400.00

0 700

6.000.000


129


SUB.BAGIAN KEUANGAN


Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.000)

Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatka

n kualitas

SDM

Aparatur

Meningkatny

a kualitas

SDM

Aparatur

Jumlah

Aparatur

yang

mengikut

i Diklat

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Dinperinda

g Prov.

Jateng

Penyediaan

Jasa Surat

Menyurat

Dinas


12 bln 12 35.000 12 40.000 12 45.000 12 50.000 12 55.000 60 225.000

Penyediaan

Jasa

Komunikasi

Sumber Daya

Air dan

Listrik

Terpenuhinya kebutuhan selama 12 bulan 12 bln 12

1.650.000

12 2.050.00

0 12

2.150.000

12 2.200.00

0 12

2.300.000

60 10.350.00

0

Jaminan

Barang Milik

Daerah


12 bln 12 115.000 12 150.000 12 150.000 12 150.000 12 150.000 60 715.000

Penyediaan

Barang Cetak

dan

Penggandaa

n


12 bln 12 370.000 12 400.000 12 400.000 12 400.000 12 400.000 60 1.970.000


130



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Penyediaan

Bahan

Bacaan dan

peraturan

perundanga

n-undangan

Terpenuhinya kebutuhan selama 12 bulan 12 bln 12 60.000 12 85.000 12 85.000 12 85.000 12 85.000 60 400.000

Penyediaan

makanan

dan

minuman


12 bln 12 700.000 12 750.000 12 750.000 12 750.000 12 750.000 60 3.700.000

Rapat-rapat

koordinasi

dan

Konsultasi di

dalam dan

Luar daerah


1.700.000

12 1.750.00

0 12

1.750.000

12 1.750.00

0 12

1.750.000

60 8.700.000

Penyediaan

jasa

pelayanan

perkantoran


12 bln 12 1.248.00

0 12

1.275.000

12 1.275.00

0 12

1.275.000

12 1.275.00

0 60 6.348.000


131


BPTIKM - Semarang


Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatka

n kualitas

SDM

Aparatur

Meningkatny

a kualitas

SDM

Aparatur

Jumlah

Aparatur

yang

mengikut

i Diklat

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Dinperinda

g Prov.

Jateng

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Dinas


12 bln 12 9.000 12 10.000 12 11.000 12 12.000 12 13.000 60 55.000

Penyediaan Jasa

Komunikasi

Sumber Daya Air

dan Listrik


12 bln 12 160.00

0 12 276.000 12 285.000 12 290.000 12

300.000

60 1.311.00

0

Jaminan Barang

Milik Daerah


12 bln 12 15.000 12 15.000 12 15.000 12 15.000 12 15.000 60 75.000

Penyediaan Jasa

Kebersihan

Kantor/Rumah

Dinas


12 bln 12 60.000 12 80.000 12 90.000 12 100.000 12 110.00

0 60 440.000

Kegiatan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor


12 bln 12 39.000 12 42.000 12 45.000 12 50.000 12 55.000 60 231.000


132



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Penyediaan

Barang Cetak dan

Penggandaan


12 bln 12 30.000 12 35.000 12 45.000 12 50.000 12 55.000 60 215.000

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor


220.000

12 30.000 12 35.000 12 40.000 12 250.00

0 60 575.000

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga


12 bln 12 50.000 12 75.000 12 85.000 12 100.000 12 125.00

0 60 435.000

Penyediaan

Bahan Bacaan

dan peraturan

perundangan-

undangan


12 bln 12 6.000 12 7.500 12 10.000 12 12.500 12 15.000 60 51.000

Penyediaan

makanan dan

minuman


12 bln 12 50.000 12 60.000 12 70.000 12 70.000 12 70.000 60 320.000

Rapat-rapat

koordinasi dan

Konsultasi di

dalam dan Luar


12 bln 12 200.00

0 12 210.000 12 220.000 12 230.000 12

240.000

60 1.100.00

0


133



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

daerah

Penyediaan jasa

pelayanan

perkantoran


12 bln 12 268.20

0 12 275.000 12 285.000 12 290.000 12

300.000

60 1.418.00

0

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Dinperinda

g Prov.

Jateng, Dinperinda

g Kab/kota

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Rumah Dinas

Terpenuhinya kebutuhan selama 12 bulan 12 bln 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 60

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor


175.000

12 300.000 12 300.000 12 400.000 12 400.00

0 60

1.575.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasiona

l


12 bln 12 46.000 12 50.000 12 55.000 12 60.000 12 65.000 60 276.000


134



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Pemeliharaan

Rutin /Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor


Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Meubelair


12 bln 12 10.000 12 10.000 12 12.000 12 15.000 12 17.000 60 64.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

dan Rumah

Tangga


12 bln 12 158.00

0 12 200.000 12 250.000 12 275.000 12

300.000

60 1.183.00

0

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Kantor


12 bln 12 12 12 12 12

Rehab Gedung

Kantor

Jumlah Gedung Kantor

3 unit - 1 1.500.00

0 1

1.500.000

1 1.000.00

0 - 3

4.000.000

BPSDM – PIKM – Semarang


135



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatka

n kualitas

SDM

Aparatur

Meningkatny

a kualitas

SDM

Aparatur

Jumlah

Aparatur

yang

mengikut

i Diklat

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Dinperinda

g Prov.

Jateng Kab/kota

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Dinas


12 bln 12 12.000 12

12.600 12 13.200 12 13.800 12 14.500 60 66.100

Penyediaan Jasa

Komunikasi

Sumber Daya Air

dan Listrik


12 bln 12 425.000 12

446.250

12

468.000

12

490.000

12

516.000

60

2.345.250

Jaminan Barang

Milik Daerah


12 bln 12 15.000 12 15.750 12 16.500 12 17.000 12 18.000 60 82.250

Penyediaan Jasa

Kebersihan

Kantor/Rumah

Dinas


12 bln 12 180.000 12

189.000

12

198.000

12

208.000

12

218.000

60 993.000

Kegiatan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor


12 bln 12 24.000 12 25.200 12 26.400 12 27.000 12 29.000 12 131.600

Penyediaan

Barang Cetak dan

Terpenuhinya kebutuhan 12 bln 12 15.000 12 15.750 12 16.500 12 17.000 12 18.000 12 82.250


136



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Penggandaan selama 12 bulan

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor


Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga


12 bln 12 50.000 12 52.500 12 55.000 12 57.000 12 60.000 12 274.500

Penyediaan

Bahan Bacaan dan

peraturan

perundangan-

undangan


12 bln 12 6.000 12 6.300 12 6.600 12 6.900 12 7.200 12 33.000

Penyediaan

makanan dan

minuman


12 bln 12 50.000 12 52.500 12 55.000 12 57.000 12 60.000 12 274.500

Rapat-rapat

koordinasi dan

Konsultasi di

dalam dan Luar

daerah


12 bln 12 170.000 12

178.500

12

187.000

12

196.000

12

206.000

60 937.500

Penyediaan jasa

pelayanan

Terpenuhinya kebutuhan 12 bln 12 263.400 12

276.57

12

290.0012

304.00

12

320.0060

1.453.97


137



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

perkantoran selama 12 bulan

0 0 0 0 0

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

- - - Dinperinda

g Prov.

Jateng

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Terpenuhinya kebutuhan selama 12 bulan 12 bln 12 175.000 12

183.75

0 12

192.00

0 12

202.58

4 12

212.00

0 60 965.334

Pemeliharaan

Rutin /Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor


Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Meubelair


12 bln 12 10.000 12 10.500 12 11.000 12 11.576 12 12.000 12 55.076

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

dan Rumah


12 bln 12 108.000

0 12

113.40

0 12

119.00

0 12

125.02

3 12

131.00

0 12 596.423


138



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tangga

BPSMB – Surakarta


Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatka

n kualitas

SDM Aparatur

Meningkatny

a kualitas

SDM

Aparatur

Jumlah

Aparatur

yang

mengikut

i Diklat

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Dinperinda

g Prov.

Jateng

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Dinas


12 bln 12 9.000 12 9.450 12 9.900 12 10.400 12 10.900 12 49.650

Penyediaan Jasa

Komunikasi

Sumber Daya Air

dan Listrik


12 bln 12 110.00

0 12

115.500

12 121.20

0 12

127.00

0 12

133.00

0 12 606.700

Jaminan Barang Terpenuhinya

kebutuhan 12 bln 12 15.000 12 15.750 12 16.500 12 17.000 12 18.000 12 82.250


139



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Milik Daerah selama 12 bulan

Penyediaan Jasa

Kebersihan

Kantor/Rumah

Dinas


12 bln 12 24.000 12 25.200 12 26.400 12 27.700 12 29.000 12 132.300

Kegiatan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor


12 bln 12 42.000 12 44.100 12 46.300 12 48.000 12 51.000 12 231.400

Penyediaan

Barang Cetak dan

Penggandaan


12 bln 12 30.000 12 31.500 12 33.000 12 34.000 12 36.000 12 164.500

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor


Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga


12 bln 12 50.000 12 52.500 12 55.000 12 57.000 12 60.000 12 274.500

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

peraturan

perundangan-


12 bln 12 6.000 12 6.300 12 6.600 12 6.900 12 7.200 12 33.000


140



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

undangan

Penyediaan

makanan dan

minuman


12 bln 12 50.000 12 52.500 12 55.000 12 57.000 12 60.700 12 275.200

Rapat-rapat

koordinasi dan

Konsultasi di

dalam dan Luar

daerah


12 bln 12 325.00

0 12

341.250

12 358.00

0 12

376.00

0 12

395.00

0 12

1.795.25

0

Penyediaan jasa

pelayanan

perkantoran


12 bln 12 132.00

0 12

138.600

12 145.50

0 12

152.00

0 12

160.00

0 12 728.100

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Dinperinda

g Prov.

Jateng

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Rumah Dinas



141



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor


100.000

12 105.00

0 12

110.000

12

115.000

12

121.000

12 551.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasiona

l

Terpenuhinya kebutuhan selama 12 bulan 12 bln 12 86.000 12 90.300 12 94.800 12 99.000 12

104.00

0 12 474.100

Pemeliharaan

Rutin /Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor


Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Meubelair


12 bln 12 10.000 12 10.500 12 11.000 12 11.500 12 12.000 12 55.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

dan Rumah

Tangga


12 bln 12 58.000 12 60.900 12 63.900 12 67.000 12 70.000 12 319.800

Peningkatan Terpenuhiny 12 bln 12 150.00 12 500.00 12 625.00 12 781.25 12 976.56 60


142



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Sarana dan

Prasarana Kantor

a kebutuhan selama 12 bulan

0 0 0 3 976.563

Balai Metrologi Wilayah – Semarang


Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatka

n kualitas

SDM

Aparatur

Meningkatny

a kualitas

SDM

Aparatur

Jumlah

Aparatur

yang

mengiku

ti Diklat

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Dinperinda

g Prov. Jateng

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Dinas


12 bln 12 12.000 12 15.000 12 18.750 12 23.438 12 28.297 60 97.485

Penyediaan Jasa

Komunikasi

Sumber Daya Air

dan Listrik


12 bln 12 176.00

0 12 240.000 12 300.000 12 375.000 12 468.750 60

1.559.750


143



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Jaminan Barang

Milik Daerah


12 bln 12 15.000 12 25.000 12 31.250 12 39.063 12 48.828 60 159.141

Penyediaan Jasa

Kebersihan

Kantor/Rumah

Dinas


12 bln 12 36.000 12 66.000 12 82.500 12 103.125 12 128.906 60 416.531

Kegiatan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor


12 bln 12 48.000 12 72.000 12 90.000 12 112.500 12 140.625 60 463.125

Penyediaan

Barang Cetak dan

Penggandaan


12 bln 12 45.000 12 100.000 12 125.000 12 156.250 12 195.313 60 621.563

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor


Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga


12 bln 12 50.000 12 120.000 12 150.000 12 187.500 12 234.375 60 741.875


144



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Penyediaan

Bahan Bacaan

dan peraturan

perundangan-

undangan


12 bln 12 9.000 12 20.000 12 25.000 12 31.250 12 39.063 60 124.313

Penyediaan

makanan dan

minuman


12 bln 12 75.000 12 100.000 12 125.000 12 156.250 12 195.313 60 651.563

Rapat-rapat

koordinasi dan

Konsultasi di

dalam dan Luar

daerah


12 bln 12 972.40

0 12

1.215.500

12 1.519.37

5 12

1.899.219

12 2.374.02

3 60

7.980.51

7

Penyediaan jasa

pelayanan

perkantoran


12 bln 12 642.90

0 12 803.625 12

1.004.531

12 1.255.66

4 12

1.569.580

60 5.276.30

0

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Dinperinda

g Prov.

Jateng

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Rumah Dinas


12 bln 12 96.000 12 150.000 12 187.500 12 234.375 12 292.969 60 960.844


145



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor


100.000

12 250.000 12 312.500 12 390.625 12 488.281 60 1.541.40

6

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasiona

l

Terpenuhinya kebutuhan selama 12 bulan 12 bln 12 86.000 12 150.000. 12 187.500 12 234.375 12 292.969 60 808.844

Pemeliharaan

Rutin /Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor


100.000

12 150.000 12 187.500 12 234.375 12 292.969 60 964.844

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Meubelair


12 bln 12 10.000 12 20.000 12 25.000 12 31.250 12 39.063 60 125.313

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

dan Rumah


12 bln 12 69.500 12 100.000 12 125.000 12 156.250 12 195.313 60 646.063


146



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tangga

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Kantor


12 bln 12 150.00

0 12 500.000 12 625.000 12 781.250 12 976.563 60

3.032.813

Balai Metrologi Wilayah – Pati


Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.000) Unit Kerja SKPD Penan

g-gung-jawab

Lokasi

Tahun 14 Tahun 15 Tahun 16 Tahun 17 Tahun 18 Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra SKPD

target

Rp (000)

target Rp

(000) targe

t Rp

(000) targe

t Rp

(000) targe

t Rp

(000) target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatk

an kualitas

SDM

Aparatur

Meningka

tnya

kualitas

SDM

Aparatur

Jumlah

Aparatur

yang

mengiku

ti Diklat

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Dinperindag

Prov.

Jateng

Penyediaan

Jasa Surat

Menyurat Dinas

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat

12 bln 12 9.000 12 9.000 12 9.000 12 9.000 12 9.000 60 45.000


147



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


g-gung-jawab

Lokasi



target

Rp (000)

target Rp

(000) targe

t Rp

(000) targe

t Rp

(000) targe

t Rp

(000) target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

dinas

Penyediaan

Jasa

Komunikasi

Sumber Daya

Air dan Listrik


12 bln 12 80.000 12 80.000 12 80.000 12 80.000 12 80.000 60 400.000

Jaminan Barang

Milik Daerah


12 bln 12 15.000 12 15.000 12 15.000 12 15.000 12 15.000 60 75.000

Penyediaan

Jasa Kebersihan

Kantor/Rumah

Dinas


12 bln 12 24.000 12 24.000 12 24.000 12 24.000 12 24.000 60 120.000

Kegiatan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor


12 bln 12 36.000 12 36.000 12 36.000 12 36.000 12 36.000 60 180.000

Penyediaan

Barang Cetak

dan

Penggandaan


12 bln 12 35.000 12 35.000 12 35.000 12 35.000 12 35.000 60 175.000

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Terpenuhinya kebutuhan

12 bln 12 7.500 12 7.500 12 7.500 12 7.500 12 7.500 60 37.500


148



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


g-gung-jawab

Lokasi



target

Rp (000)

target Rp

(000) targe

t Rp

(000) targe

t Rp

(000) targe

t Rp

(000) target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Listrik/Peneran

gan Bangunan

Kantor

selama 12 bulan

Penyediaan

Peralatan

Kantor &

Rumah Tangga


12 bln 12 50.000 12 50.000 12 50.000 12 50.000 12 50.000 60 250.000

Penyediaan

Bahan Bacaan

dan peraturan

perundangan-

undangan


Penyediaan

makanan dan

minuman


12 bln 12 50.000 12 50.000 12 50.000 12 50.000 12 50.000 60 250.000

Rapat-rapat

koordinasi dan

Konsultasi di

dalam dan Luar

daerah


12 bln 12 692.000 12 692.000 12 692.000 12 692.000 12 692.000 60 3.460.000

Penyediaan jasa

pelayanan

Terpenuhinya 12 bln 12 593.000 12 593.000 12 593.000 12 593.000 12 593.000 60 2.965.000


149



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


g-gung-jawab

Lokasi



target

Rp (000)

target Rp

(000) targe

t Rp

(000) targe

t Rp

(000) targe

t Rp

(000) target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

perkantoran kebutuhan selama 12 bulan

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Dinper

indag

Prov. Jateng

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor


12 bln 12 100.000 12 100.000 12 100.000 12 100.000 12 100.000 60 500.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasio

nal


12 bln 12 86.000 12 86.000 12 86.000 12 86.000 12 86.000 60 430.000

Pemeliharaan

Rutin /Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor


12 bln 12 10.000 12 10.000 12 10.000 12 10.000 12 10.000 60 50.000

Pemeliharaan Terpenuhin 12 bln 12 10.000 12 10.000 12 10.000 12 10.000 12 10.000 60 50.000


150



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


g-gung-jawab

Lokasi



target

Rp (000)

target Rp

(000) targe

t Rp

(000) targe

t Rp

(000) targe

t Rp

(000) target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Rutin/Berkala

Meubelair

ya kebutuhan selama 12 bulan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan

Kantor dan

Rumah Tangga


12 bln 12 53.000 12 53.000 12 53.000 12 53.000 12 53.000 60 265.000

Balai Metrologi Wilayah – Magelang

Tujuan Sasaran Indikato Kod Program dan Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Loka


151


r Sasaran

e Kegiatan Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n


Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

SKPD Penang-

gung-jawab

si

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatk

an kualitas

SDM

Aparatur

Meningkatn

ya kualitas

SDM

Aparatur

Jumlah

Aparatur

yang

mengiku

ti Diklat

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Dinperinda

g Prov.

Jateng

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Dinas


12 bln 12 9.000 12 12.500 12 15.000 12 20.000 12 22.500 60 79.000

Penyediaan Jasa

Komunikasi

Sumber Daya Air

dan Listrik


12 bln 12 75.000 12 75.000 12 80.000 12 85.000 12 90.000 60 405.00

0

Jaminan Barang

Milik Daerah


12 bln 12 15.000 12 20.000 12 25.000 12 30.000 12 35.000 60 125.00

0

Penyediaan Jasa

Kebersihan

Kantor/Rumah

Dinas


12 bln 12 24.000 12 36.000 12 45.000 12 50.000 12 55.000 60 210.00

0

Kegiatan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor


12 bln 12 48.000 12 60.000 12 70.000 12 75.000 12 80.000 60 333.00

0


152


Tujuan Sasaran Indikato

r Sasaran

Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi



target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Penyediaan

Barang Cetak

dan

Penggandaan


12 bln 12 35.000 12 50.000 12 65.000 12 80.000 12 95.000 60 325.00

0

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerang

an Bangunan

Kantor


12 bln 12 7.500 12 8.000 12 9.000 12 10.000 12 11.000 60 45.500

Penyediaan

Peralatan

Rumah Tangga


12 bln 12 50.000 12 75.000 12 95.000 12 115.000 12 135.000 60 470.00

0

Penyediaan

Bahan Bacaan

dan peraturan

perundangan-

undangan


12 bln 12 6.000 12 9.000 12 13.000 12 15.000 12 17.000 60 60.000

Penyediaan

makanan dan

minuman


12 bln 12 50.000 12 75.000 12 100.000 12 125.000 12 130.000 60 480.00

0

Rapat-rapat

koordinasi dan

Terpenuhinya 12 bln 12 698.000 12 837.600 12 921.360 12 1.005.120 12

1.088.880

60 4.550.9

60


153



r Sasaran

Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi



target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Konsultasi di

dalam dan Luar

daerah

kebutuhan selama 12 bulan

Penyediaan jasa

pelayanan

perkantoran


12 bln 12 579.300 12 695.160 12 764.676 12 834.192 12 903.708 60 3.081.8

76

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Dinperinda

g Prov.

Jateng

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Rumah Dinas


12 bln 12 20.000 12 25.000 12 30.000 12 35.000 12 40.000 60 150.00

0

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor


12 bln 12 100.000 12 150.000 12 175.000 12 200.000 12 225.000 60 850.00

0


154



r Sasaran

Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi



target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasion

al


12 bln 12 86.000 12 130.000 12 135.000 12 155.000 12 160.000 60 666.00

0

Pemeliharaan

Rutin /Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor


12 bln 12 10.000 12 15.000 12 20.000 12 25.000 12 30.000 60 100.00

0

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Meubelair


12 bln 12 10.000 12 15.000 12 20.000 12 25.000 12 30.000 60 100.00

0

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan

Kantor dan

Rumah Tangga


12 bln 12 53.000 12 80.000 12 100.000 12 120.000 12 140.000 60 273.00

0

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana


1 540.000 - - - - - - 1 540.00

0


155



r Sasaran

Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi



target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kantor bulan

Rehab Gedung

Kantor

Jumlah Gedung Kantor

- - - 1 200.000 - - - - - - 1 200.00

0

Balai Metrologi Wilayah – Tegal


Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatka

n kualitas

SDM Aparatur

Meningkatny

a kualitas

SDM

Aparatur

Jumlah

Aparatur

yang

mengikut

i Diklat

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Dinperinda

g Prov.

Jateng

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Dinas


12 bln 12 9.000 12 9.450 12 9.900 12 10.400 12 10.900 60 49.650

Penyediaan Jasa

Komunikasi


12 bln 12 90.000 12 94.500 12 99.000 12

104.000

12

109.000

60 496.500


156



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Sumber Daya Air

dan Listrik

bulan

Jaminan Barang

Milik Daerah


12 bln 12 15.000 12 15.750 12 16.500 12 17.000 12 18.000 60 82.250

Penyediaan Jasa

Kebersihan

Kantor/Rumah

Dinas


12 bln 12 24.000 12 25.200 12 26.400 12 27.000 12 29.000 60 131.600

Kegiatan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor


12 bln 12 36.000 12 37.800 12 39.600 12 41.000 12 43.000 60 197.400

Penyediaan

Barang Cetak dan

Penggandaan


12 bln 12 35.000 12 36.750 12 38.500 12 40.000 12 42.000 60 192.250

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor


Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga


12 bln 12 50.000 12 52.000 12 55.000 12 57.000 12 60.000 60 274.000


157



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

peraturan

perundangan-

undangan


12 bln 12 6.000 12 6.300 12 6.600 12 6.900 12 7.200 60 33.000

Penyediaan

makanan dan

minuman


12 bln 12 50.000 12 52.000 12 55.000 12 57.000 12 60.000 60 274.000

Rapat-rapat

koordinasi dan

Konsultasi di

dalam dan Luar

daerah


12 bln 12 698.00

0 12

730.00

0 12

760.00

0 12

800.00

0 12

840.00

0 60

3.828.00

0

Penyediaan jasa

pelayanan

perkantoran


12 bln 12 608.80

0 12

630.00

0 12

670.00

0 12

700.00

0 12

740.00

0 60

3.348.800

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Dinperinda

g Prov.

Jateng

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Rumah Dinas


12 bln 12 86.000 12 90.300 12 94.000 12 99.000 12 104.00

0 60 473.300


158



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor


Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasiona

l


104.00

0 60 473.000

Pemeliharaan

Rutin /Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor


Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Meubelair


12 bln 12 10.000 12 10.500 12 11.000 12 11.500 12 12.000 60 55.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

dan Rumah

Tangga


12 bln 12 53.000 12 55.000 12 58.000 12 61.000 12 64.000 60 291.000


159


Balai Metrologi Wilayah – Banyumas


Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatka

n kualitas

SDM Aparatur

Meningkatny

a kualitas

SDM

Aparatur

Jumlah

Aparatur

yang

mengikut

i Diklat

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Dinperinda

g Prov.

Jateng

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Dinas


12 bln 12 9.000 12 9.450 12 9.900 12 10.500 12 10.900 60 49.750

Penyediaan Jasa

Komunikasi

Sumber Daya Air

dan Listrik


12 bln 12 90.000 12 94.500 12 99.000 12

104.000

12

109.000

60 496.500

Jaminan Barang

Milik Daerah


12 bln 12 15.000 12 15.750 12 16.500 12 17.000 12 18.000 60 82.250

Penyediaan Jasa

Kebersihan

Kantor/Rumah

Dinas


12 bln 12 27.000 12 28.350 12 29.700 12 31.000 12 32.000 60 148.050

Kegiatan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor


12 bln 12 48.000 12 50.400 12 52.900 12 55.000 12 58.000 60 264.300


160



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Penyediaan

Barang Cetak dan

Penggandaan


12 bln 12 35.000 12 36.750 12 38.000 12 40.000 12 42.000 60 191.750

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor


Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga


12 bln 12 50.000 12 52.500 12 55.000 12 57.000 12 60.000 60 274.500

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

peraturan

perundangan-

undangan


12 bln 12 6.000 12 6.300 12 6.600 12 6.900 12 7.200 60 33.000

Penyediaan

makanan dan

minuman


12 bln 12 50.000 12 52.500 12 55.000 12 57.000 12 60.700 60 275.200

Rapat-rapat

koordinasi dan

Konsultasi di

dalam dan Luar

daerah


12 bln 12 823.00

0 12

864.15

0 12

900.00

0 12

950.00

0 12

955.00

0 60

4.492.15

0


161



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Penyediaan jasa

pelayanan

perkantoran


12 bln 12 490.90

0 12

515.44

5 12

541.00

0 12

560.00

0 12

590.00

0 60

2.697.34

5

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

- - -

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor


100.000

12 105.00

0 12

110.00

0 12

115.00

0 12

121.00

0 60 551.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasiona

l


100.00

0 60 465.300

Pemeliharaan

Rutin /Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor



162



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi




target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Meubelair


12 bln 12 10.000 12 10.500 12 11.000 12 11.500 12 12.500 60 55.500

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

dan Rumah

Tangga


12 bln 12 63.000 12 66.150 12 69.000 12 72.000 12 76.000 60 346.150

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Kantor


12 bln 12 540.00

0 12

567.00

0 12

590.00

0 12

620.00

0 12

650.00

0 60

2.967.00

0

Balai Metrologi Wilayah – Surakarta


Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penang-

gung-jawab

Lokasi

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada


target

Rp target

Rp targe

t Rp

target

Rp target

Rp target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkat

kan

kualitas

Meningkat

nya

kualitas

Jumlah

Aparatur

yang

Program

Pelayanan

Administrasi

Dinperindag

Prov.


163



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


gung-jawab

Lokasi



target

Rp target

Rp targe

t Rp

target

Rp target

Rp target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

SDM

Aparatur

SDM

Aparatur

mengikut

i Diklat

Perkantoran Jateng

Penyediaan

Jasa Surat

Menyurat

Dinas


12 bln 12 12.000 12 12.600 12 13.200 12 13.800 12 14.500 60 66.100

Penyediaan

Jasa

Komunikasi

Sumber Daya

Air dan Listrik


12 bln 12 120.000 12 126.000 12 132.000 12 138.000 12 145.000 60 661.000

Jaminan

Barang Milik

Daerah


12 bln 12 15.000 12 15.750 12 16.500 12 17.000 12 18.000 60 82.250

Penyediaan

Jasa

Kebersihan

Kantor/Ruma

h Dinas


12 bln 12 24.000 12 25.200 12 26.400 12 27.000 12 29.000 60 131.600

Kegiatan

Penyediaan

Alat Tulis


12 bln 12 48.000 12 50.400 12 52.000 12 55.000 12 58.000 60 263.400


164



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


gung-jawab

Lokasi



target

Rp target

Rp targe

t Rp

target

Rp target

Rp target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kantor bulan

Penyediaan

Barang Cetak

dan

Penggandaan


12 bln 12 50.000 12 52.500 12 55.000 12 57.000 12 60.000 60 274.500

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penera

ngan

Bangunan

Kantor


Penyediaan

Peralatan

Rumah

Tangga


12 bln 12 50.000 12 52.500 12 55.000 12 57.000 12 60.000 60 274.500

Penyediaan

Bahan Bacaan

dan peraturan

perundangan-

undangan


12 bln 12 9.000 12 9.450 12 9.900 12 10.400 12 10.900 60 49.650

Penyediaan

makanan dan

minuman


12 bln 12 75.000 12 78.750 12 82.000 12 86.000 12 91.000 60 412.750


165



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


gung-jawab

Lokasi



target

Rp target

Rp targe

t Rp

target

Rp target

Rp target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Rapat-rapat

koordinasi

dan Konsultasi

di dalam dan

Luar daerah


12 bln 12 990.000 12 1.039.500 12 1.090.000 12 1.140.000 12 1.200.000 60 5.459.500

Penyediaan

jasa

pelayanan

perkantoran


12 bln 12 655.800 12 688.590 12 723.000 12 759.000 12 797.000 60 3.623.390

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Dinpe

rindag

Prov. Jateng

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Rumah DInas


12 bln 12 20.000 12 21.000 12 22.000 12 23.000 12 24.000 60 110.000

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung

Kantor


12 bln 12 100.000 12 105.000 12 110.000 12 115.000 12 121.000 60 551.000


166



Kode


Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


gung-jawab

Lokasi



target

Rp target

Rp targe

t Rp

target

Rp target

Rp target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasi

onal


12 bln 12 86.000 12 90.300 12 94.000 12 99.000 12 104.000 60 473.300

Pemeliharaan

Rutin /Berkala

Perlengkapan

Gedung

Kantor


12 bln 12 10.000 12 10.500 12 11.000 12 11.500 12 12.000 60 55.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Meubelair


12 bln 12 10.000 12 10.500 12 11.000 12 11.500 12 12.000 60 55.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan

Kantor dan

Rumah

Tangga


12 bln 12 59.500 12 62.475 12 65.000 12 68.000 12 72.000 60 326.975

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Kantor


12 bln 12 150.000 12 157.500 12 165.000 12 173.000 12 182.000 60 827.500


167




167


INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja.

Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-

bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam

bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar

pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan

pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus

merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk

menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap

pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen

pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan

pengukuran,penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk

memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja

menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja

yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang

sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan

utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik

yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada tujuan

dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang

akan dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini

juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2013-2018 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Perindustrian dan

Perdagangan.

BAB

VI


168 RENSTRA Dinperindag Prov.Jateng 2013-2018

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi jawa Tengah

Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi

Kinerja Pada

Awal Periode

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja

Akhir Periode

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Urusan Perdagangan

1. Nilai ekspor non migas (Jt US$) 4.603 4.879 5.171 5.482 5.811 6.159 6.159

2. Nilai Impor non migas (Jt US$) 5.186 5.134 5.082 5.032 4.981 4.931 4.931

3. Ekspor bersih perdagangan (583) (255) 89 450 830 1.228 1.228

4. Kontribusi sektor perdagangan terhadap

PDRB (%)

20,39 20,47 20,55 20,62 20,67 20,72 20,72

5. Cakupan bina kelompok

pedagang/pengusaha informal

25 5 5 5 5 5 50

6. Jumlah ijin usaha perdagangan dalam

negeri

- SIUP 378.636 398.539 418.442 438.345 458.248 478.151 478.151

- TDP 67.404 77.713 88.022 98.331 108.639 118.948 118.948

7. Ketersediaan data harga jenis komoditas

bahan pokok

18 18 18 18 18 18 18

8. Jumlah BPSK (kab/kota) 18 22 26 30 35 35 35

9. Persentase penyelesaian sengketa

konsumen melalui BPSK kabupaten/kota

(5) Negeri

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Urusan Perindustrian

1. Kontribusi sektor industri pengolahan

terhadap PDRB

31,6% 32,1% 32,3% 32,5% 32,5% 32,6% 32,6%

2. Pertumbuhan industri 4,7% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2%


168 RENSTRA Dinperindag Prov.Jateng 2013-2018

No Indikator

Kondisi

Kinerja Pada

Awal Periode

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja

Akhir Periode

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

3. Jumlah klaster logam, mesin, tekstil 3 6 6 6 6 6 6

4. Persentase kemampuan sentra ILMT

menjadi pemasok industri besar

6% 15-20% 15-20% 15-20% 15-20% 15-20% 15-20%


terhadap PDRB

31,6% 32,1% 32,3% 32,5% 32,5% 32,6% 32,6%


7. Jumlah klaster agro, kimia, dan hasil

hutan

7 6 6 6 6 6 6

8. Persentase kemampuan sentra IAKHH


5% 12-18% 12-18% 12-18% 12-18% 12-18% 12-18%


terhadap PDRB

31,6% 32,1% 32,3% 32,5% 32,5% 32,6% 32,6%


11. Jumlah klater komponen otomotif,

elektronika dan aneka

4 6 6 6 6 6 6

12 Persentase kemampuan sentra IATEA


3% 6-10% 6-10% 6-10% 6-10% 6-10% 6-10%

Pengembangan Kelembagaan usaha

industri

3 5 5 5 5 5 5

169

DINAS PERINDUSTRIANDAN PERDAGANGAN

P R O V I N S IJ A W A T E N G A H

170


PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

merupakan penjabaran visi dan misi Renstra dan penerjemahan kebijakan RPJMD Provinsi

Jawa Tengah 2013-2018 di bidang perindustrian dan perdagangan. Renstra ini sebagai acuan

bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkunganDinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah guna mendukung pencapaian

sasaran.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Visi, Misi, Strategi, kebijakan, program

dan kegiatan DINPERINDAG dalam pelaksanaan pembangunan Jawa Tengah selama lima

tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan DINPERINDAG

Provinsi Jawa Tengah. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam

melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran DINPERINDAG dalam

pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur

kinerja tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati

akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam

lampiran dokumen Renstra 2013 2018.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus

mengalami perubahan, maka Renstra DINPERINDAG Tahun 2013-2018 tidak bersifat kaku dan

senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka

peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan

wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya

sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan

demikian, penting bagi DINPERINDAG untuk mengedepankan, tidak saja aspek

perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi

digunakan secara tepat guna mengoordinasikan SKPD dan Kabupaten/Kota dalam

BAB

VII



171


bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk

menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah.

7.2. Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan

rencana kerja pembangunan daerah tahun 2019, dimana masa bakti Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah 2013-2018 berakhir pada tanggal 22 Agustus 2018, sedangkan periode

akhir rencana strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2018. Oleh karena itu dokumen

itu tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2019.

Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 tersebut adalah program transisi, disebut

program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun

2019 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan

penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubenur terpilih untuk masa

jabatan tahun 2018-2023. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan

Daerah yang sudah termuat dalam renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2019.

7.3. Kaidah Pelaksanaan

Renstra DINPERINDAG 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa

Tengah 2013-2018 yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan,

rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam

Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD menjadi

Rancangan Akhir Renstra DINPERINDAG. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi

serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra SKPD telah diverifikasi oleh BAPPEDA dalam rangka

penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna

memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan

Renstra SKPD, kepala DINPERINDAG menetapkan Renstra DINPERINDAG menjadi pedoman

unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah

pelaksanaan Renstra DINPERINDAG ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala DINPERINDAG bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (impact)

Renstra DINPERINDAG;



172


2. Pejabat eselon III di lingkungan DINPERINDAG bertanggungjawab atas pencapaian

kinerja program (outcome) Renstra DINPERINDAG;

3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan DINPERINDAG bertanggungjawab atas

pencapaian kinerja kegiatan (output) Renstra DINPERINDAG;

4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra DINPERINDAG dilakukan sekurang-kurangnya

dilakukan sekali dalam lima tahun;

5. Pelaksanaan Renstra DINPERINDAG dilakukan melalui Renja DINPERINDAG setiap tahun

dan realisasinya melalui DPA-DINPERINDAG setiap tahun.

6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja DINPERINDAG tiap tahun melalui evaluasi hasil

pelaksanaan DPA-DINPERINDAG per triwulan merupakan bagian integral dari

pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP

sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi

efektivitas strategi dan kebijakan Renstra DINPERINDAG dalam mencapai sasaran

Renstra DINPERINDAG.

7. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Rensra dan Renja DINPERINDAG

memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan

pada Renja DINPERINDAG periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra

DINPERINDAG jika pada kesempatan yang sama RPJMD Provinsi Jawa Tengah dilakukan

revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

Semarang,19 Mei 2014

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

P. EDISON AMBARURA

disperindag.jatengprov.go.iddisperindag.jatengprov.go.id/files/renstradinperindag.pdf · menengah...

Documents