Upload File

uptyandikdepok.files.wordpress.com · masyarakat yang selanjutnya disebut pkbm, sanggar kegiatan...

  • Home
  • Documents
  • uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya
24

Upload: duongtu

Post on 19-Aug-2019

216 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1: uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya
Page 2: uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya
Page 3: uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya
Page 4: uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya
Page 5: uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya
Page 6: uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya
Page 7: uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya
Page 8: uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya
Page 9: uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya
Page 10: uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya
Page 11: uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya
Page 12: uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya
Page 13: uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya
Page 14: uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya
Page 15: uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya
Page 16: uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya
Page 17: uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya
Page 18: uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya
Page 19: uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya
Page 20: uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya
Page 21: uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya
Page 22: uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya
Page 23: uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya
Page 24: uptyandikdepok.files.wordpress.com · Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKR, dan Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/09/PERDA-KAB.-SELUMA-NO... · Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH … No. 23 Thn 2010.pdf · Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR,

bnpb.go.id · Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adaiah Dewan Perwakiian Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SET DA

 · Ind nesia yang selanjutnya disebut Komnas HAM, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini ... ang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ... Pela anaan Pemajuan

SALINAN PERATURAN MENTERI ... - luk.tsipil.ugm.ac.idluk.tsipil.ugm.ac.id/atur/statuta/Permendiknas37-2008PoltekTual.pdfPoliteknik Perikanan Negeri Tual yang selanjutnya disebut POLIKANT

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA...12. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI …portal.batangkab.go.id/jdih/RAPERBUP/r2_2015_139.pdf · Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat ... Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut

dispendukcapil.bangkalankab.go.iddispendukcapil.bangkalankab.go.id/po-content/uploads/...38. KTP berbasis NIK secara nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang

TAHUN 2017... · Surat Tanda Terima Setoran selanjutnya disebut SITS ... Tanda Terima Sementara selanjutnya disebut TTS adalah bukti pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh petugas

jdih.menlhk.co.idjdih.menlhk.co.id/uploads/...GKM_2_PEDOMAN_Pelaksanaan_OPeras… · Operasi Gabungan Pengamanan Hutan yang selanjutnya disebut Opsgab Pamhut adalah kegiatan operasi

 · Web viewDesa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

LD 26 tahun 2009 PERDA PENDIDIKAN OK kecil · 2013-04-03 · 26. Raudhatul Athfal selanjutnya disebut RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan

PENDAHULUAN - sivika.bkkbn.go.id _1... · PENDAHULUAN ... Sistem Informasi Visum Kinerja yang selanjutnya disebut “SIVIKA” adalah aplikasi ... yang dipergunakan untuk membuat

jdih.setjen.kemendagri.go.idjdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_ACEH TAMIANG_6_2008.pdf · Aceh Tamiang. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut

SALINAN - ditjenpkp2trans.kemendesa.go.id · daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan. 10. Sarana Produksi Pertanian yang selanjutnya disebut Saprodi adalah bahan yang menentukan

SALINAN · 2019-05-28 · Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah ... Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah ... Kaur tata

MENTERI DALAM NEGERI PERATURAN MENTERI DALAM … · 13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK · 29. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR … · 2018-01-24 · Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut ... Masyarakat adalah

 · sewa menyewa rumah/gedung, selanjutnya disebut sebagai agen real estate dan pemilik rumah/gedung yang selanjutnya disebut pemilik rumah, terikat oleh undang- undang ini. 1 Status

SALINAN PERATURAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN … · Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI, Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disebut SDLB, Pusat Kegiatan Belajar

MENTERIDESA,PEMBANGUNANDAERAHTERTINGGAL,DANTRANSMIGRASI ...jdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1528253779_peraturan_menteri... · yang selanjutnya disebut DAK Fisik Afirmasi Bidang

jambiprov.go.idjambiprov.go.id/v2/files/9954PergubNo.17Tahun2012.pdf · pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disebut disebut UVTD adalah

kbmalmuthmainnah.files.wordpress.com filePemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis

jdih.wonosobokab.go.id · Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan ... penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola

pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut

bappeda.bengkaliskab.go.idbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/1733469306411.pdfDaerah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR - jdih.kaltimprov.go.id ttg PEDOMAN... · melaksanakan tugas pemerintahan yang selanjutnya disebut PTT yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Sekretaris

SALINAN · Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh

Pemilihan Umum;...10. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi. 11. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya

jdih.esdm.go.id · batubara yang selanjutnya disebut SKKK Pengawas Operasional merupakan refleksi atas kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang akan bekerja sebagai

BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH …portal.batangkab.go.id/jdih/PERBUP/2_201515.pdf · Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat ... Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA …ditjenpkh.pertanian.go.id/userfiles/regulasi/3b7d2fbec0b07c745e22... · Dalam Peraturan Menteri ini yang ... yang selanjutnya disebut

 · Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung ... yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten ... Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah

 · PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA selanjutnya disebut KPAI yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 10-12, Jakarta Pusat, yang kemudian disebut sebagai PIHAK ... terpadu dan terkoordinasi