peraturan.bkpm.go.id...lainnya yang diberikan kepada penumpang ditetapkan oleh direksi pt. (persero)...

6

Upload: others

Post on 21-Jan-2020

9 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: peraturan.bkpm.go.id...lainnya yang diberikan kepada penumpang ditetapkan oleh Direksi PT. (Persero) Kereta Api Indonesia; Pasal 2 Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I

Page 2: peraturan.bkpm.go.id...lainnya yang diberikan kepada penumpang ditetapkan oleh Direksi PT. (Persero) Kereta Api Indonesia; Pasal 2 Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I

Page 3: peraturan.bkpm.go.id...lainnya yang diberikan kepada penumpang ditetapkan oleh Direksi PT. (Persero) Kereta Api Indonesia; Pasal 2 Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I

Page 4: peraturan.bkpm.go.id...lainnya yang diberikan kepada penumpang ditetapkan oleh Direksi PT. (Persero) Kereta Api Indonesia; Pasal 2 Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I

Page 5: peraturan.bkpm.go.id...lainnya yang diberikan kepada penumpang ditetapkan oleh Direksi PT. (Persero) Kereta Api Indonesia; Pasal 2 Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I

Page 6: peraturan.bkpm.go.id...lainnya yang diberikan kepada penumpang ditetapkan oleh Direksi PT. (Persero) Kereta Api Indonesia; Pasal 2 Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I

peraturan.bkpm.go.id · bahwa Sesuai dengan pasal 15 ayat (I) ... Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran ... dengan pemasangan insulasi suara sesuai

GUBERNURJAWATENGAH - jdih.jatengprov.go.id · Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilengkapi dengan : a. dokumen studi kelayakan; b. rancang bangun;

peraturan.bkpm.go.id · PBF yang as Tartentu ÏL!I t khusus (3) Tertentu I Pent-ur- persetujuan (l) Farmasi dan Pahrik yang, memüùi iz.in khusus sehagaimaua daiam Pasal 4 ayai (2)

peraturan.bkpm.go.id · Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Pasal 1 1 Perizinan

Kapal Barang Penumpang

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) Oleh ... - peraturan.bkpm.go.id · tidak dianggap sebagai pengusaha dalam arti kata Undang-undang ini. BAB II NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK Pasal 3

peraturan.bkpm.go.id · (1) (2) Pengawas adalah perusahaan berbentuk badan hukum maupun tenaga ahli perorangan yang tergabung dalam INKINDO. Pasal 2 Peraturan Menteri ini dimaksudkan

survai penumpang

· Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 20A Dengan nama retribusi terminal darHaçif-bis dipungut retribusi atas: a. pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang

Prosedur keberangkatan penumpang

peraturan.bkpm.go.id · ?asal 5 Pet-enc-æ..azl tugas rre±antu Yetua kebijúsmam, dan pena- tugæ terse-but pada Pasal 5, Deputi Bidmg Perencma- a. koor- dinasi balk sektoral ser-

DAN KOORDINA81 - peraturan.bkpm.go.id · bahwa sebagai tindak laniut Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang ... Dalam melaksanakan tugas sebagairnana cflrnaksud dalam Pasal

peraturan.bkpm.go.id · Kepolisian Negara Indonesia. yang se!anjutnya di Peratur an disotlut bermotor. 196. Pasal (1). Permohonan surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba

Penumpang Gelap Demokrasi.pdf

Terminal Penumpang Lampung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - peraturan.bkpm.go.id · PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal

Volume Penumpang

Panduan Penumpang Transjakarta

Terminal Penumpang Pelabuhan Larantuka Dengan Tema …eprints.itn.ac.id/4027/7/JURNAL.pdf · Wildan Ahsanin Terminal Penumpang Pelabuhan Larantuka Terminal Penumpang Pelabuhan Larantuka

jdih.bpk.go.idjdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/Perpres-Nomor-08-Tahun-2014-Lampiran.pdf · pemeriksaan kedatangan yang dibuka untuk lalu lintas penumpang internasional PASAL

peraturan.bkpm.go.id · Direktur adalah Jcnderal Pcngawasan Obat dan Makanan. Pasal 2 Jenis bahan bcrbahaya dimaksud Pcraturan Mcntcri adalah bahan berbahaya scbagairnana ... Garam

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn276-2015.pdf · 3 2015, No. 276 Pasal 1 ... b. ruang ibu menyusui. Pasal 4 Standar Pelayanan Penumpang Angkutan

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … · BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2018. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang

peraturan.bkpm.go.id · dan tanggungjawabnya di hidang pertambangan mineral. BAB TATA CARA PENINGKATAN TAMBAH MINERAL Pasal 2 (I) Golongan komoditas tambang Mineral yang dapat

SALINAN - peraturan.bkpm.go.id · BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN Pasal 11 Penyelenggara Program Siaran wajib membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan

SINERGI PERLINDUNGAN MENYONGSONG IMPLEMENTASI … · 2019-02-21 · PENUMPANG MEMBELI TIKET ANGKUTAN UMUM RESMI ... (Perubahan ke-empat) Pasal 34 Ayat 2 ... RUMAH SAKIT DAN BPJS MENGUNDUH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ... - peraturan.bkpm.go.id · (1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam

Fasilitas kedatangan penumpang

peraturan.bkpm.go.id · Operasi Bhakti Pelangi Nusantara serta Demonstrasi/ Sailing Pass; ... pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Papua Barat. Pasal 4

kapal penumpang barang

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn316-2017.pdf · TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS Pasal 5 Tarif penumpang angkutan udara perintis

SALINAN - peraturan.bkpm.go.id · Indonesia Nomor 37/PUU-X/2012 Tanggal 31 Juli 2012, ... dalam lingkungan peradilan militer yang diatur tersendiri. Pasal 4 (1) Tunjangan jabatan

peraturan.bkpm.go.id · kapai atau turun naik penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan ban', hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri; Bahan

LAMPIRAN B · 2020. 10. 19. · Pemandu dan penumpang digalakkan menggunakan hand sanitizer sebelum dan selepas mengambil/menurunkan penumpang atau penumpang menaiki/menurun kenderaan

BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten · 2020. 7. 4. · Standar operasional prosedur alur kedatangan penumpang; dan b. Standar operasional prosedur alur keberangkatan penumpang. Pasal