Upload: others
Post on 13-Feb-2021
19 views
Category:
0 download
Embed Size (px): 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …...kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Bagian Kedua Pengembangan
UU No. 1 Thn. 1995 tentang Perseroan Terbatas · dimaksud dalam ayat (1) diletakkan pada Akta Pendirian. (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA - … · Web viewKeberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai
bandaaceh.bpk.go.id · luar RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) akan di tinjau kernbali paling lama 3 (tiga) Tahun. (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
Air Quality Index Rank · sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penugasan kepada PT PLN (Persero). 3. Dalam melakukan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN … · ayat (1) dibuat dalam suatu sistem kesehatan nasional (SKN) (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
kemahasiswaan.unej.ac.idkemahasiswaan.unej.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/... · Web viewPemberhentian dari penerima Bidikmisi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dan ayat
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIApihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menghapuskan hak
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ...sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
KATA PENGANTAR - Kementerian PPN/Bappenas · Rancangan Awal RKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (5) dan berpedoman pada Renstra dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) serta Pagu
BAB I · Web viewPengujian produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai risiko yang dapat merugikan Konsumen. Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud ayat
adminku.kemenag.go.id 3 MENTERI... · dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … · dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah. (3) Penyampaian perubahan data sebagaimana .dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam
handayaaji.files.wordpress.com · melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
MWA RKAT 2017.pdf · Anggaran Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · ... (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ... dimaksud pada ayat (1) adalah: a. BPJS Kesehatan ... dimaksud pada ayat
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · (8) Penetapan jabatan dan peringkat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (7) berdasarkan pada Pedoman
luk.tsipil.ugm.ac.idluk.tsipil.ugm.ac.id/atur/Permenkeu33-PMK.06-2012Tatac... · Web viewDikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Sewa
YOGYAKARTA, 2 - repository.usd.ac.idYuliana+Setyaningsih... · dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 ......(4) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIApengembalian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Pemberian Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya diberikan
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA...pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4). (4) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA JALAN ... - …dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus tetap terpenuhi. (5) Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 … · imbalan, keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan Niaga. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
SK Isbat 1 Ramadan 1440H - adminku.kemenag.go.id Isba… · dimaksud dalam huruf b dan huruf c serta laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Sidana Isbat
luk.staff.ugm.ac.idluk.staff.ugm.ac.id/atur/Permenkeu33-PMK.06-2012Tatac... · Web viewDikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Sewa
7 PERLEM PPKB...(4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tidak memberikan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebanyak 6 (enam)
· diterbitkannya surat pembetulan atas Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA PERATURAN … · sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk. (7) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
· untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1). (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya ... masing-masing Pimpinan
SALINAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM … · dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh
MENEROPONG KOMISIrepository.lppm.unila.ac.id/4156/3/MENEROPONG...perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara paling singkat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 ...(5) Tata cara pemberhentian dan penggantian Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam