inspektorat.bantulkab.go.id · created date: 2/20/2020 9:09:08 am
TRANSCRIPT
PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN BANTUL
rof- Dr
RATTI KIITII]ISPEIfiIIRAI DAERAH
IAHUII zug
S.H, No. 202, Ringinharjo, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul,
Dasrah lstimewa Yogyakarta 55712
telp. (02711 367325Website: hfips://inspeltorot.battulk&.go.id
E-moil: iaspe*[email protected]
,qI
al 1;{t
2020
n
I
t
t]'..;..'.'
)
I L
Irf:
i
I
t :J
FI
DAERAH KABU F-ATE_N gAt{TU L
WKata Pengantar
Puji Syukur kita paniatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
terlaksananya semua tugas-tugas lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul, serta
terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja lnspektorat Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2019 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
selama tahun 2019.
Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 20'14 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dan
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan
semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara
transparan dan akuntabel atas kinerja lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2019.
Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021
sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19
Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 201&
2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan
Rencana Strategis lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan.
Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di lnspektorat
Daerah Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih
terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan
ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih
lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan,
pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.
LaptdnKituid hs?e&tolat odctut Kgfurpatefl $ddutfafut 2019 lt
WAkhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang tetah
memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan
Kinerja lnspektorat Daerah Kabupaten BantulTahun 2019.
Bantul, I Februan 2O2O
1001
rEUJ
o-
Laporor fttu rja Insy ftgora Daerafi \Afupaun Bantut.Iafum 2O1 9 m
lkhtisar Eksekutif
Penyusunan Laporan Kinerja meniadi salah satu upaya yang dilakukan
pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana
instansi pemerintah, melaporkan kineflanya dalam memberikan pelayanan
publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema
pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas
kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja
lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 ini merupakan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja lnstansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, dan lnstruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan
Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan
Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan
akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja lnspektorat
Daerah Kabupaten Bantul.
Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019 telah
berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal
tersebut, Perubahan Rencana Strategis lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul
telah ditetapkan dengan. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
lnspeKorat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata
lapotdn Kietia l$pLlardt odtlafi'K!,lrpdun afufia[Idhn 2019 t9
kerja lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul
Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi, Serta Tata Kerja lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Tugas pokok
lnspektorat Daerah adalah membantu Bupati membina dan mengawasi
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan oleh Perangkat Daerah. lnspektorat Daerah memiliki fungsi yang
cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan intemal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, monitoring dan/atau evaluasi' pemantauan dan
kegiatan pengawasan lainnYa;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi lnspeKorat Daerah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan
mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan' sejauhmana sasaran
pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian lndikator
Kinerja Utama (lKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang telah
mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap lKU, disimpulkan bahwa
indikator berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 100% yaitu
Nilai Maturitas SPIP.
Sebagai bagian dari perbaikan kinerja lnspektorat Daerah yang menjadi
tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga
penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan
program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan
kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa
dicapai.
Lapotal Kiru tja I Npe rord aarlafr KF,uWfl $hrtal'ldlirn 20 19 '()
Daftar Isi
Kata Pengantar
lkhtisar Eksekutif ....
Daftar lsi
Daftar Tabel .........
Daftar Gambar
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang ...........
B. Pembentukan OPD .
C. Susunan Organisasi
D. Keragaman SDM
E. lsu Strategis
Bab ll Perencanaan Kinerja .......
A. Rencana Strategis..........
1. Visi dan Misi ....
2. Tujuan dan Sasaran ..........
Bab lll Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian lndikator Kinerja Utama Tahun 2019
1. Sasaran
2. Capaian Kinerja Lainnya
C. AkuntabilitasAnggaran
D. Efisiensi Sumber Daya
Bab lV Penutup .....
I
iv
vi
vii
viii
1
1
3
3
5
III9
I'10
13
16
17
18
18
21
24
31
32
u
tnporat Kherjo l^rpeLtoldt odzldfiK!^updtefi tBdrtu['fdlalfl 20 19 ul
3. KebUakan, Strategi dan Program
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019
C. Program untuk Pencapaian Sasaran
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
THE BARXOXY OF
Daftar Tabel
Tabel 1.1
Tabel I.2
Tabel 1.3
Tabel 1.4
Tabel ll.1
Tabel ll.2
Tabel ll.3
Tabel ll.4
Tabel Ill.1
Tabel lll.2
Tabel lll.3
Tabel 111.4
Tabel lll.5
Tabel ll!.6
Tabel lll.7
Jabatan Struktural dan Fungsional di lnspektorat Bantul ...
SDM lnspektorat Kab. Bantul berdasarkan Pendidikan......
SDM lnspektorat Kab. Bantul berdasarkan Golongan........
ldentifikasi Permasalahan berdasarkan Tusi..........
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran............
Strategi dan Kebijakan lnspektorat Kab. Bantul ....
Sasaran Strategis dan lndikator Kinerja Utama......
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019.
Skala Nilai Peringkat Kinerja
Capaian lndikator Kinerja Utama Tahun 2019......... .... 18
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2019 .'.........'... 22
Kegiatan Sosialisasi Pencegahan KKN -----. 29
AlokasiAnggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2019.'... 31
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 201 9........................... 32
Efisiensi Anggaran lndikator Kinerja Utama Tahun 2019............' 33
.6
.7
.7I
10
11
12
16
17
La7toran I{inerja tnspe fuorat cDacrafi llpflupaten tBantu[ tahun 20 1 9 rlii
fu"r"*Daftar Gambar
Gambar 1.1 Bagan StruKur Organisasi lnspektorat Kab. Bantul
Gambar 1.2 Jabatan Struktural dan Fungsional di lnspektorat Bantul
Gambar 1.3 SDM Inspektorat Kab. Bantul berdasarkan Pendidikan
Gambar 1.4 SDM lnspektorat Kab. Bantul berdasarkan Golongan
Gambar lll.1 Kegiatan Tindak Lanjut...
Gambar lll.2 Kegiatan Sosialisasi Saber Pungli
Gambar lll.3 Kegiatan Perjanjian Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri......
5
5
6
7
26
30
30
tapoldt Kirutjd lnrpe{Iord AdrraiKpq pate4$@n1rl'Iahtn 2019 wl
&_*Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintiahan yang
akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif,
transparan, pelaksanaan kesetaraan, benarawasan ke depan, mendorong
partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja
pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan
pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi
daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen
masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan
dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.
Laporan Kinerja Kabupaten Bantul disusun berdasarkan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja lnstansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
sistem Akuntabilitas Kinerja lnstiansi Pemerintah, lnstruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja
organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul.
Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan
menyampaikan Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapalan
target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja'
Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan
antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.
Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaaan
anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah
lapordn Kfuzr] Ifttpftotut cDderdfr Ktbuptan @dttut. 46t n 2019 1
W"upengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil
analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam lampiran lampiran Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Bupati menyusun
laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan
menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3
(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Aparat Pengawas lnternal
Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mempunyai
peran yang penting untuk menghidupkan semangat dan menjaga agar reformasi
birokrasi selalu berjalan secara berkesinambungan dalam mewujudkan
kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara. lnspektorat Daerah
Kabupaten Bantul harus dapat memberikan keyakinan bahwa tugas dan fungsi
unifunit Pemerintah Daerah dilaksanakan secara patuh pada peraturan
perundang-undangan dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan
yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional' efisien dan
efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, beruawasan ke depan, mendorong
partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja
pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan
pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi
daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen
masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan
dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.
Selain itu, lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul juga harus membantu
untuk merancang berbagai perbaikan sistem agar sistem pengendalian intern
dan manajemen risiko dapat berjalan efektif untuk mendapatkan kondisi
governance yang lebih baik. Sehubungan hal tersebut, lnspektorat Daerah
Kabupaten Bantul terus melakukan transformasi dalam menjalankan proses
')Ldpotdn Kinarja Insp.tJolat odadfr Kq,qaun aan ul'Iafwt 2019
Wbisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian serta melaksanakan
pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
B. Pembentukan OPD
lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati
Bantul Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah
sebagai berikut :
1. Kedudukan
lnspeKorat Daerah merupakan Perangkat Daerah unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
2. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah
membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Adapun fungsi lnspektorat
Daerah Kabupaten Bantul adalah :
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan intemal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, monitoring dan/atau evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lainnYa;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
BuPati;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi lnspektorat Daerah; dan pelaksanaan
fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
C. Susunan Organisasi
Susunan Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat Daerah Kabupaten
Bantul sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomol107
La?oranKiuti, I$p&Wat Addafr Kpbvpteiqdftu['iafu 2019
tu*Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta
Tata Kerja lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul, bahwa lnspektorat Daerah
merupakan Perangkat Daerah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:
1. lnspektur;
2. Sekretariat, dipimpin Sekretaris yang terdiri atas:
a. Sub Bagian Program dan Keuangan
1) Penyusun Data dan lnformasi
2) Bendahara
3) Pengadministrasi Barang
4) Pengadministrasi Keuangan
b. Sub Bagian Umum dan KePegawaian
1 ) Pengadministrasi Kepegawaian
2) Arsiparis
3) Pengemudi
4) Pramu Bakti
c. Sub Bagian Evaluasi, Data dan Laporan
1) Pengelola lnformasi dan dan Dokumentasi
2) Pranata Komputer
3) Pengadministrasi Umum
3. lnspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
4. lnspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
5. lnspektur Pembantu Bidang Kesehjateraan Sosial dan Budaya;
6. lnspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
4Lopotdn Kjrb*t Intpfrlotut Ddzrdfr Kttburyten $antut'fdkh 2019
.lL r--i;.Wt-*BAGAN STRUKTUR ORGAN]SASI
INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL
sekretads
2%JIU Setretarlat -
24% =_--t(a
_-- lnipektl,r Pemlrantu
8%
tultrt9otao
D. Keragaman SDM
Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang paling
menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
lnspektorat Daerah. Jumlah pegawai lnspektorat Daerah per 31 Desember
2019 sebanyak 50 (lima puluh), sebagaimana tersaji pada Gambar 1.2.
JABATAN STRUKTURAL DA FU GSIONAL DI IISPEfiORAT OAERA}I
lnspektur
subbaS
6%
P2UPD
20%
Audhor36%
Auditor KepeSawaian
2%
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Gambar 1.2
Jabatan Struktural dan Fungsional di lnsPektoral Daerah Kabupaten Bantul
!:iattlii-'i'
Lrttttr-rl,tlLcilt r.'ilatlr5ttzrcSclllrr
llrtttxr-!tttll:ttJ SranflElEiattll&u-'l
tcllA: alr Etllt
lrlttt\rllttlttitrJ lDrrc
xrJlrc4E gtll lL,DAaitx
t a tl.irartr!^l?'J t>aacEllllrru<,lE 3r,
r,r'lAa"il
Lapoldn Kfuelfu lirp.kotut aaerafr Keb patei $afiut'hfuo, 2019 J
Gambar l.'l
Bagan Struktur Organisasi lnspeKorat Daerah Kabupaten Bantul
1 lnspektur 1 2
1 22. Sekretaris
3 lnspektur Pembantu 4 8
3 64. Kepala Sub Bagian
365 Auditor 18
1 26. Auditor Kepegawaian
207 P2UPD 10
12 248 Fungsional Umum
100Jumlah 50
TH€ HARCONY OF NATURE ANDCULTURE
Tabell.l
Jabatan Struktural dan Fungsional di lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul
Ditinjau dari komposisi pendidikan pegawai, lnspektorat Daerah
Kabupaten Bantul memiliki pegawai dengan latar belakang pendidikan tinggi,
meliputi Diploma lll/Sarjana Muda, Diploma lV/S-1, dan S-2, dengan rincian
seperti pada Gambar 1.3.
Jumlah
r SMP
I SMA
r D-3
:51
rs2
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Gambar 1.3
SDM lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Pendidikan
Ltporan I{hurja hup Florat rDaerafi Kghupaten tBa*ul tafiun 20 19 6
No Jabatan Formasi oh
26%2% r4%
@,
so%
1 SMP 1 2
142. SMA/ SMK 7
4 83. D3
25 504. S1
265. S2 13
50 100Jumlah
TH€ HARHONY OF XATURE ANDCULTUR€
Tabel 1.2
SDM tnspektorat Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Pendidikan
Ditinjau dari komposisi pangkat dan golongan pegawai, lnspektorat
Daerah Kabupaten Bantul memiliki pegawai dengan golongan dan pangkat
tinggi, meliputi Gol lV, Gol lll dan Gol ll, dengan rincian seperti pada Gambar !.4.
SDM lnspektorat Berdasar Pangkat/ Golongan
. Gol ll . 60l lll . Gol lV
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegaraian
Gambar 1.4
SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Golongan
Tabel 1.3
SDM lnspektorat Daerah Bantul Berdasarkan
1 Golongan ll I 16
2. Golongan lll 28 56
14 283. Golongan lV
100Jumlah 50
Laporan l(fiurja Ircp frlorat Aacrafi 'I(g6upaten Eantu[ tafrun 20 1 9 7
No Jenjang Pendidikan Jumlah o/o
tv Gol llt6Y.2AY"
Gol lll56Yo
Jumlah YoNo Golongan
THE HARTOXY OF NATURE AXD CULTUR€
E. lsu Strategis
Dalam upaya meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang
dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat
dipertanggungjawabkan. Maka lnspektorat Daerah merumuskan identifikasi
permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum dalam
Tabel 1.4.
Tabel 1.4
ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Daerah Kabupaten Bantul
Perubahan
lsu Strategis lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021
adalah:
1. Penyelesaian tindak lanjut temuan internal dan eksternal masih
rendah;
2. Penyelesaian tindak lanjut kasus pengaduan belum optimal;
3. Nilai PMPRB belum memadai;
4. lmplementasi SPIP masih rendah.
1. Komitmen obyek pemeriksaan dalam
menyelesaian tindak lanjut masih rendah
2. Monev tindaklanjut temuan masih rendah
3. Metode penyelesaian tindak lanjut belum memadai
4. Sarana dan prasarana penyelesaian tindak lanjut
belum memadai
Nilai SPIP rendah Penyelesaian tindak lanjut
temuan internal dan
ekstemal masih rendah
1. Kompetensi SDM dalam pelaksanaan lnvestigasi
masih belum memadai
2. Peran Unit Pengaduan belum efektif3. Metode penyelesaian penyelesaian kasus belum
memadai4. Sarana dan prasarana penyelesaian tindak lanjut
belum memadai
Penyelesaian tindak lanjut
kasus pengaduan belum
optimal
1. Komitmen pelaksanaan Peningkatan nilai PMPRB
masih rendah
2. Monev PMPRB masih rendah
3. Metode peningkatan PMPRB belum memadai
4. Dukungan Sarana dan prasarana belum memadai
Nilai PMPRB belum
memadai
1. Komitmen obyek pemeriksaan dalam lmplementasi
SPIP masih rendah2. Monev SPIP masih belum memadai
3. Pemahaman SPIP tentang manajemen risiko masih
rendah4. Dukungan Sarana dan prasarana belum memadai
lmplementasi SPIP masihrendah
Laporan I(fiurja lrcpe f;lorat Aaerafi '[(pbupaten rBantu[ tafrun 20 1 9 8
Akar tasalahiiasalah Pokok Masalah
WBab ll Perencanaan Kinerja
A. Rencana Strategis
1. Visi dan Misi
Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa
depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi
pemerintah. Visi Kabupaten Bantul yaitu :
Visi tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Misi. Misi adalah sesuatu
yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai
penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan
seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat
mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah
dalam penyelenggaran pemerintahan negara. Misi lnspektorat Daerah
sebagai berikut :
Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah pernyataan-pemyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu
strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan
tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan
strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.
2
La?otui Kjteda hspeilorut q)derufr K\hqatat Adft I'I,hffi 2019 9
"Terwuludnya tasyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas'
seiahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, komanusiaan, dan
kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik lndonesia
(NKRt)"
"ireningkatkan tata kelola pemedntahan yg baik' efektif' efisien
bebas dari KKN melalui porcepatan refomasi birokrasi"
k J.-itJ-Wt-*Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk
dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Visi Tenarujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas,
dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan,
dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik
lndonesia (NKRI)
Misi rujuan sasaran ."'ljrlilit^,Meningkatkan tata Terwujudnya tata Meningkatnya
kelola pemerintahan kelola Transparasi
yg baik, efekif, pemerintahan Efehifitas dan
efisien dan bebas yang baik, efisien Efisiensi
dari KKN melalui dan bebas KKN Birokrasi
percepatan
reformasi birokrasi
Sumbe. Data : Perubahan Renstra lnspeKoral Daerah Tahun 201G2021
Nilai
SPIP
Maturitas
3 Kebiiakan, Strategi dan Program
Strategi dan arah kebUakan dalam mencapai tujuan dan sasaran
dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan
sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah
menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-
langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan
misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh
pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut,
lnspektorat Daerah merumuskan strategi dan arah kebuakan perencanaan
pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan
sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna),
sebagai berikut :
La?oldn Ktulja hltpilorot odddfr 'Kthtptat tBantut'lafrun 20 19 10
Tabel ll.1Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
W"uTabel ll.2
Strategi dan Kebijakan lnspektorat Daerah
Visi : TeMujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan,
kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik lndonesia (NKRI).
Misi ke 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
Mendorong
teMujudnya tata
kelola pemerintahan
yang baik, efisien
dan bebas KKN
Sasaran
Meningkatnya Transparasi
Efektifitas dan Efisiensi BirokrasiSosialisasi lnternal Audit Charter (lAC)
Arah Kebijakan
Sosialisasi lnternal Audit Charter (lAC)
tahun 2019
Penguatan Kapabilitas APIP tahun 2019
Penguatan SPIP dengan implementasi
Manajemen Risiko pada OPD tahun 2019
s.d 2021
Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut
Pemeriksaan tahun 2019 s.d 2021
Penguatan Kapabilitas APIP
Penguatan SPIP dengan implementasi
Manajemen Risiko pada OPD
Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan
Sumber Data : Pembahan Ren8tra lnspektorat Daerah Tahun 201&2021
Laporan \jneqA Inspefuorat Aanrt Kt,apatcn Addut'Iafrm 20 19 11
StrategiTujuan
lnspeKorat
TXE HARTOXY Of (TTURE
Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka
dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional
yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu
kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program lnspektorat
Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas
kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan
lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan
merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan
sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan
untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinefia.
Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :
Tabel ll.3 Sasaran Strategis dan lndikator Kinerja Utama
Sumber Data : Perubahan Renstra lnspektorat Daerah Tahun 2016-2021
Nilai Maturitas SPIP1 Meningkatnya Transparansi,
Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi
lndikator KinerjaSasaran StrategisNo
Laporan I(fiurja Inspflorat tDaerafr I(gtupaten cBantuftafrun 2019 12
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019
Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. lndikator Kinerja
Utama (lKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang disusun
sesuai dengan Rencana Strategis lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2016 -2021.
Sejak tahun 2015 lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul melakukan
cascade down Perlanilian Kinerja kepada eselon lll dan lV. Adapun target dan
realisasi indikator kinerja program (cascading eselon lll) serta target dan
realisasi indikator kinerja kegiatan (cascading eselon lV) dapat dilihat pada
httos://esakrp. bantulkab.oo.id
Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta
target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan
mengacu kepada Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, Perubahan
Renstra Tahun 2016-202'1, Perubahan Renja 2019 (Peraturan Bupati Bantul
Nomor 1'lO Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2019; merupakan tindaklanjut Perubahan Renstra Tahun 2016-2021),
IKU dan APBD. lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK
Tahun 2019 sebagai berikut:
Laporan Kiudt lispe (lotul odetdh Kphl-plefl Afurdu['lafatn 20 1 9 13
THE HAR}IOXY OF ilA'UREANDCUITURE
PERJAI,IJIAN KIHERJA TAHUN 2O2A
Oalam rangha m*wujudkan manaiomcn pemerintahan yang etehtil, iranspss3n dan akuntible sor.tabcrofrGntasi gads h€sal, yang bertands l8ngan di bewah ini .
Narno Hermawon Sctiaii. S.lp., MH
Jabalan : lt{SP€fiUR |NSPEI(TORAT DAERAH
scranplnye dis€but p{hal( pertama
N€rn6 : SUHARSOT{O
JaDatan : EUPATI SAHTUL
selekl,attian p'hak penama. Bolanjulnya 6Eebd pihak ke<tua
Pfiek Penama Dcrlaftrt ekan mewujudkan latget kinGqt ftng geharugnya sosuar larnpiran perlanfran Inrdelam 73*ta mencapal targel krnsrio iArBka rfien€ngSh S6@rti yang tetah dit€rapkan dalem dokumenporancanean. Keberhasilan dan kegagalan pencapa,an largsl kin€na lersebut rrren;adr tanggung ,awaol(Annr.
Pihak kodua akan melakukan supervisr yang diperlukan serla akan rnelekukan evaluasr lorh?daD c8parar,{rnerla dari gerjanlian rnr dan rnengambil tindakac yang diporlul€n dalam rangka pemberian p€flghargaandan Sanl6r.
Bantu,, 30 Agustus 20tg
Pihrk Kedur, Ptlltnr,
4
N 1
(
@
+
o4
.4apa'ra, Ka*r4"'7 ea@to* Daoral. Kde/faf.,. &dq/ ?afui 2Ol q l4
m
WSAl! L(E&rA: r^!p.klor.l Olorlh
.ar'3[r
J
lnarai. trrwE €J.l E cri
INDI(A:OR X!N€IIJI5 SA&AI! 5rRA'rE6lSio
---l
0.01
O.tl n'
w2 a2
d.o?.ot
0.02 29
l rtt rla ort oJ
rlr lrt !o0 00
,al lo0 000 00
rt! ala &o.!c
lora( ,,urlAx ^|iG6^ear
t9
t,Irrra&tr lnaFff oan Or.h
n At'
e
e+
\)@
ul
!o 4 ru1
E.IP
,4ar'"ra. K.Bla ,a./rzlrad Danal <alq* Aa*a ?a4t 2A? It
U^-r, Ficeir-rr
al! rr. l€F,-n ld.Jlr,tur Plrtrlo.5Fq-i etttdaarn stna dari Prsa.t,r. ararlu.
eliEi ia.Itr-6 f,aoaJid s'rrD.. oaF arao\,r
F,oer,it tri.rta.ta. 3$a.n Pc.Eanta/r .ra6al Or. ttrra.Oalon Palatra.aa^ la}laa. irr
t
/
C. Program untuk Pencapaian Sasaran
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang
telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian
dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas
lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun program yang mendukung
sasaran tahun 2019 sebagai berikut:
Tabel ll.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019
Sumber Data : Perubahan Renstra lnspektorat Daerah Tahun 2016-2021
Laporan firurja Insp filorat Aaerafi KFAryatn Adrtu[ {afrun 20 1 9 16
No Sasaran StrategisDidukung jumlah
program
1 Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan 1 (satu) Program yaitu
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
lntemal &
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Efisiensi Birokrasi
W*uBab lll Akuntabilitas Kinerja
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah
direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah
orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya
anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapal rumusan perubahan, baik pada
level keluaran, hasil maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah
satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi
pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan
publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah,
pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting
dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah
dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah
berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan
Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang
dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut
menggambarkan skala nilai peringkat kinerja yang juga digunakan dalam
penyusunan Laporan Kinerja ini.
Tabel lll.'l Skala Nilai Peringkat Kinerja
Sumb€r: Bappeda (diolah), 2019
> 90,1I
Sangat Tinggi1
2 75,1 s 90 Tinggi
3 65,1 3 75 Sedang
4 50,1 < 65 Rendah
5 s 50o/o Sangat Rendah
lnterval Nilai
Realisasi Kinerja
Ldpotdt Kjrutjd lrltpfrtolat Odetufr Kg*upaten Batul.Idltui 2019 17
NoKriteria Penilaian Realisasi
KinerjaKode
A. Capaian lndikator Kinerja Utama Tahun 2019
Secara umum lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan
tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah
ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan
realisasi kinerja.
Capaian lndikator Kinerja Utama lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2019 sebagai berikut :
Tabel lll.2 Capaian lndikator Kinerja Utama Tahun 2019
Sumber : esakip.bantulkab.go.id
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tehadap 1 (satu) indikator kinerja
utama lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019, disimpulkan bahwa
indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan capaian sebesar 100o/o.
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Evaluasi terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam
perjanjian kinerja adalah Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (SPIP)
merupakan wujud dari proses governance Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
dalam rangka pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP berdasarkan PP
60 Tahun 2008 pasal 47 ayat (2) huruf b serta pasal 59 ayat (1) dan (2).
Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, mulai dari
pengenalan konsep dan pedoman untuk penyelenggaraan SPIP, hingga
pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang
dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung penyelenggaraan akuntabilitas
pengelolaan keuangan Negara. Penilaian maturitas SPIP bertujuan untuk media
2019
Target Realisasi Realisasi
Lapor& Kiturja l$pfrlout Aotldh K\'upaten $afiu[tdfan 2019 18
No lndikator Kinerja Utama
1 Nalai Maturitas SPIP 3,1 3,18 100
lL, J---t/^J_ffi"->pengukuran tentang kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern
oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan
pemerintah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka
kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan
penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini
dapat digunakan paling tidak sebagai:
- lnstrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP; dan
- Panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian
intem.
Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern
Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah dalam menc.rpai tujuan pengendalian intern
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam
tingkatan yaitu: 'Belum Ada', .Rintisan', 'Berkembang', "Terdefinisi", 'Terkelola
dan Terukur", "Optimum". Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan
level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar
yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam
mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Dalam kaitannya dengan
pencapaian tujuan instansi pemerintah, kapasitas penyelenggaraan SPIP
dipengaruhi oleh kompleksitas kegiatan instansi pemerintah. Sesuai dengan
definisi SPIP yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan, semakin
luas lingkup atau semakin kompleks proses operasional kegiatan di dalam
organisasi KIJP maka kapabilitas sistem pengendalian harus semakin tinggi.
Tingkat Maturitas SPIP ini merupakan kerangka kefa untuk menandingkan
ukuran, sifat dan kompleksitas [(/UP dengan efektivitas dan kapabilitas sistem
pengendalian internnya. Setiap tingkatan maturitas SPIP mempunyai sifat dasar
masing-masing yang dapat secara nyata membedakan satu tingkat dari lainnya,
walau karena proses berkelanjutan terdapat persinggungan. Sifat dasar tersebut
dapat terlihat dari karakteristik sebagai berikut :
tapotu:n Krurjd InspRtotut Adetufr Krbupatel tsdrtut'fdh.i 2019 19
THE HAUONYOF NATUREAND (UTTURE
0 Tingkat Belum Ada. Pada tingkat ini, l(UP sama sekali belum memiliki
infrastruktur (kebijakan dan prosedur) yang diperlukan untuk
melaksanakan praktek-praktek pengend alian intem.
1 Tingkat Rintisan. Pada tingkat ini, l(UP telahpengendalian intern. Pendekatan risiko dan pengendalian yang
diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik,
tanpa komunikasi dan pemantauan. Kelemahan tidak diidentiftkasi.
Para Pegawai tidak menyadari tanggung jawabnya.
menyadari pentingnya
2 a tingkat ini l(UP telah melaksanakan
praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik
dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, belum
melibatkan semua unit organisasi. Oleh sebab itu, keandalan SPIP
masih berbeda dari satu unit organisasi ke unit lainnya dalam satu
K1UP. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak
terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Tindakan
Pimpinan KIUP menangani kelemahan tidak konsisten.
Tingkat Berkembang. Pad
3 Tingkat Terdefinisi. Pada tingkat ini, l(UP telah melaksanakan praktik
pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi
atas pengendalian intem dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai'
Beberapa kelemahan pengendalian teriadi dengan dampak yang
cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.
Tingkat Terkelola dan Terukur. Pada
menerapkan pengendalian intemal yang efektif. Masing-masing
personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada
pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan KIUP. Evaluasi
dilakukan se€ra formal dan terdokumentasi. Namun demikian,
kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual, belum menggunakan
alat bantU aplikasi komputer.
tingkat ini, KIUP telah4
5 Tingkat Optimum. Pada tingkat optimum, KIUP telah menerapkan
pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam
pelaksanaan kegiatan dan didukung oleh pemantauan otomatis
Laporan \irurja lupe fi1orat Aaerafr 1(96uptm rBantu[ tafrun 20 19 20
LEVEL URAIAN
rXE MUOAYOFiATURT AND CUTTURE
menggunakan aplikasi komputer. Akuntabilitas penuh diterapkan
dalam pemantauan pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan
aturan. Evaluasi diri sendiri (self assessment) atas pengendalian
dilakukan secara terus menerus berdasarkan andlisis gap dan
penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif dalam
penyempurnaan sistem pengendalian intern.
Pada tahun 2019 pelaksanaan SPIP di Kabupaten Bantul adalah
Penilaian Mandiri (Se/f assesment) Maturitas SPIP di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul dengan hasil nilai 3,18 ini berarti Pemerintah Daerah telah
melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik.
Namun evaluasi atas pengendalian intern dila]<ukan tanpa dokumentasi yang
memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang
cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi
1. Sasaran: Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan EfisiensiBirokrasi
Untuk mengukur tingkat capaian transparansi, efektifitas dan
efisiensi birokrasi menggunakan pendekatan pengukuran terhadap
penilaian Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (SPIP) pada
pemerintah daerah. SPIP merupakan wujud dari proses governance
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP dalam rangka pengukuran
keberhasilan penyelenggaraan SPIP berdasarkan PP 60 Tahun 2008
pasal 47 ayat (2) huruf b serta pasal 59 ayat (1) dan (2). Pemerintah
diwajibkan menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, mulai dari
pengenalan konsep dan pedoman untuk penyelenggaraan SPIP,
hingga pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan
metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung
penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.
Penilaian maturitas SPIP bertujuan untuk media pengukuran
tentang kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern
oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi
Laporan trfuurja Iupe $lorat tDaerafi 'Kghqatm Eantuf tafrun 20 1 9 21
Wdan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan
kegiatan/program di lingkungan pemerintah.
Tabel lll.3 Rencana dan Realisasi Capaian SasaranTahun 20'19
1. Nilai
Maturitas
SPIP
3,075 3,1 3,18 3,3 96,36
Sumber : esakip.bantulkab.go.id
Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang
baik. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 3' 1 , realisasi sebesar
3,18, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi
tahun sebelumnya sebesar 3,075 atau tercapai sebesar 1000/0.
Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 3,3.
Capaian tahun 2019 ini telah menyumbangkan 96,360/o dari target
akhir Renstra tahun 2021.
Dari pencapaian tujuan/sasaran tersebut tentunya dijumpai
adanya faktor pendukung dan faktor penghambat sebagai berikut :
'1 . FaKor Pendukung : Political will berupa regulasi dan sumber dana
dan komitmen seluruh SKPD.
2. Faktor Penghambat :
- Terbatasnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas
bidang pengawasan baik kegiatan-kegiatan operasional
pengawasan maupun kegiatan dalam rangka peningkatan
sumber daya manusia aparatur pengawasan dalam bentuk
pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun
pendidikan teknis substantif lainnya;
lndikator
Kinerja
Utama
Target
Akhir
Renstra
120211
capaian
s/d 2019
terhadap
2021 lohl
2019
NoTarget Realisasi
Capaian
2018o/o
Realisasi
22
100
Ldpotdn Kintlja lisp. Ltord odrfd.fr Kg,uptat.Bd.nrul'Iaftun 20 19
W- Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung
operasional pengawasan;
- Kurangnya sumber daya manusia aparatur pengawas yang
berkualitas Auditor; dan
- Belum optimalnya pemahaman tentang SPIP.
Namun untuk masa yang akan datang akan ditempuh langkah
yang lebih konkrit antara lain melalui:
. Penyempurnaan Pedoman sistem kebuakan dan prosedur
Pengawasan;
. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur lnspektorat
Daerah melalui diklat-diklat JFA dan subtantif lainnya yang
bekerjasama dengan BPKP Perwalikan DIY dan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul;
. Kerjasama dengan tenaga ahli untuk mendukung kegiatan
pengawasan;
. Proses Pengawasan berbasis lT (e-audit); dan
. Peningkatan implementasi SPIP melalui evaluasi berkelanjutan
terhadap penilaian risiko dan praktik dokumentasi SPIP pada
OPD.
Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU yang akan
dilaksanakan sebagai berikut:
a) Adanya sosialisasi implementasi SPIP ke OPD;
b) Pendampingan penyusunan penilaian risiko kegiatan secara
berkala pada OPD;
c) Praktik pendokumentasi pengendalian intern; dan
d) Evaluasi efektifitas manajemen risiko pada OPD.
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang
dilakukan terkait peningkatan sasaran: Meningkatnya Transparansi,
Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi Pada tahun 2019, program yang
dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program Peningkatan
Sistem Pengawasan lntemal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Lopotan Kigrja I asle tlold Aozrdl Kt,uryt.n adft ut'fafufi 20 1 9 23
W2. Capaian Kinerja Lainnya
a. Penanganan Kasus Pengaduaan Masyarakat dan Pemeriksaan
Khusus (Dengan Tujuan Tertentu)
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti
adanya beberapa aduan masyarakat yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan maupun kinerja aparat
pemerintah. Selama tahun 2019 terdapat 8 (delapan) pengaduan
dan sudah ditindaklanjuti.
b. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan
lnspektorat Kabupaten Bantul sebagai APIP (Aparat
Pengawas lntern Pemerintah) memiliki peran dan fungsi
melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan yang
diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64
tahun 2007. lnspektorat provinsi, kabupaten/kota mempunyai
fungsi sebagai perencanaan program pengawasan; perumusan
kebijakan dan fasilitas pengawasan; pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian pengawasan. Auditor adalah pelaksana
pengawasan yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan
pengawasan intern pada instansi pemerintah dan memberikan
rekomendasi berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan yang
disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Manfaat
pengawasan internal melalui pemeriksaan auditor tidak hanya
berupa banyaknya temuan yang dilaporkan, namun juga berupa
efektivitas tindak lanjut oleh auditi. Pengawasan internal akan
menjadi sia-sia tanpa tindakan perbaikan dalam penyelesaian
tindak lanjut sehingga tujuan pengawasan tidak tercapai yakni
peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan
ketidakpercayaan publik. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
(TLHP) dalam lingkup pemerintah daerah di lndonesia telah
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian lntern Pemerintah, Peraturan
Pemerintah Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang
t dpordn Kirutjd hupefrlotut oaalafr K4Supdten odntut'Idhn 2019 24
W*Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor I tahun 2009
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi
dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional dan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan lntemal di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul. Tuntutan kepatuhan terhadap
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor atau APIP
di lndonesia dalam peraturan tersebut di atas, secara hukum
mengisyaratkan kewajiban untuk penyelesaiannya. Penyelesaian
tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian yang tak
dapat dipisahkan dari suatu rangkaian pengawasan yang
meliputi : perencanaan pengawasan, proses pengawasan,
laporan hasil pengawasan sampai dengan penyelesaian tindak
lanjut hasil pemeriksaan.
Kegiatan ini merupakan bentuk koordinasi, konsolidasi,
verifikasi dan evaluasi pelaksanaan hasil pengawasan dan/atau
pemeriksaan di lembagalembaga pengawasan antara lain KPK,
BPK Rl, BPKP, lnspektorat Jenderal Kementrian, lnspektorat DIY
dan lnspektorat Kabupaten Bantul. Tahun 2019, Pemerintah
Kabupaten Bantul menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK Rl atas LKPD dan LHP ADTT serta LHP Reguler/Kinerja
lnspeKorat dan LHP Pemeriksaan Khusus kepada OPD/Unit
Kerja obyek pemeriksaan dengan capaian sebesar 91,73o/o dari
target yang ditetapkan sebesar 91olo.
Lapotun Kirutjd lrlrpefrlotut Od2tufr- Kptupaten Adfiu[ qdfiufl 2019 25
IHE H UOXY OF iATUR€ fUITURE
Gambar lll.1Kegiatan Tindak Lanjut
c. Pelaksanaan Pengawasan lnternal Secara Berkala
Bentuk kegiatan Pengawasan internal secara berkala
untuk tahun 2019 berupa:
1) Pemeriksaan reguler;
2) Pemeriksaan kinerja;
3) Review atas laporan keuangan dalam rangka
meyakinkan keandalan informasi yang disajikan
sebelum disampaikan oleh gubernur/bupatiAralikota
kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pelaksanaan review dilakukan dengan tujuan untuk
memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan
keuangan yang disajikan telah sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah direview
disampaikan kepada BPK untuk dilakukan
pemeriksaan dalam rangka pemberian pendapat
(oPini);
4) Review atas laporan kinerja dalam rangka meyakinkan
keandalan informasi yang disajikan oleh
gubernur/bupati/walikota sec€lra akurat, handal dan
valid, Laporan kinerja pemerintah daerah yang telah
direview disampaikan kepada Gubernur DIY sebelum
disampaikan kepada Menteri PAN dan RB untuk
Laporan Kirurja lrcpQlorat tDdcrafr 'I(ghtpten cBantul Tafwn 20 19 26
1
l
qiil
re n f,
rlitt^-l
t--1
I
I_\f I
-1
\
IJ
W*udilakukan evaluasi. Di samping itu untuk mendukung
hasil review LKJ diadakan evaluasi Laporan Kinerja
Pemerintah (LKJ) pada 37 (tiga puluh tujuh) SKPD dan
17 (Tujuh Belas) Kecamatan.
5) Evaluasi penetapan zona intergritas menuju wilayah
bebas korupsi pada 5 (lima) OPD, 1 (satu) kecamatan
dan 1 (satu) puskesmas sebagai berikut:
a) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
b) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
c) Dinas Kesehatan;
d) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
e) RSUD Panembahan Senopati;
f) Kecamatan Piyungan; dan
g) Puskesmas Sewon l.
6) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) Online dilaksanakan dalam rangka
pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi
birokrasi secan on-line. Penilaian mandiri di tahun
2019 selain di tingkat pemerintah daerah dengan
melibatkan asesor penilai mandiri dari masing-masing
SKPD, juga menggunakan sampel sebanyak '10
(sepuluh) OPD antara lain:
a) lnspektorat Daerah;
b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
d) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
e) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
f) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
g) Dinas Kesehatan;
h) Dinas Komunikasi dan lnformatika;
i) Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan;
j) RSUD Panembahan Senopati.
tn?ordnKfuetj,I$pLtorut Odttafr Kg,upatet Ban ut'14fu4 2019
Untuk tahun 2019 nilai PMPRB Online pada
Kabupaten Bantul mencapai nilai 85,75.
7) Review atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
dalam rangka memberikan meyakinkan terhadap :
a) sasaran Kinerja dalam RKA sesuai dengan sasaran
kinerja;
b) sasaran Kinerja sesuai Renja dan RKP, yang
meliputi:
- sasaran strategis dan keluaran strategis
(keluaran Kementerian) beserta indikatornya;
- sasaran program dan keluaran Program
(keluaran eselon lll) beserta indikatornya; dan
- sasaran kinerja keluaran (keluaran level satker
atau eselon ll) beserta indikatomya;
c) menjamin total pagu sesuai dengan Pagu
Anggaran;
d) menjamin rincian sumber dana RKA sesuai dengan
sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu
Anggaran; dan
e) menjamin Kelayakan Anggaran (sesuai Standar
Harga Barang dan Jasa, kesesuaian jenis belanja
dan akun.
Untuk tahun 2019 review RKA dilaksanakan pada 31
(tiga puluh satu) Organisasi perangkat Daerah.
8) Revlew atas Pengadaan Barang dan Jasa dan Dana
Desa dalam rangka mengetahui jumlah anggaran dan
realisasi belanja barang, belania modal, dan belanja
bansos, mengetahui jumlah atau posisi belanja modal
dan barang yang telah dilakukan pelelangan,
mengidentidikasi hambatan dan solusi/saran perbaikan
atas hambatan atas penyerapan anggaran dan
pengadaan barang dan jasa.
Ldpordn Kfuetjo lisryEtorat odetdfi K1hqaten $dnta['fdfa& 20 1 9 28
WUntuk tahun 2019 review pengadaan barang jasa
dilaksanakan pada setiap triwulan dan review DD
dilaksanakan di 75 (tujuh puluh lima) desa pada tahap
perencanaan.
d. Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)
Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya akselerasi
implementasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Percepatan Pemberantasan KKN. Bentuk dari kegiatan ini
adalah kegiatan sosialisasi Pencegahan KKN dengan beberapa
tema antara lain sebagai berikut :
Tabel lll.4Kegiatan Sosialisasi Pencegahan KKN
3Pungli di Sekolah1
22 Retribusi
15Pelayanan Publik3
24 Perjanjian Kerjasama
28Pelayanan Hukum
I6 PTSL
14Dana Desa
1t, Polsek Se Kabupaten Bantul
Lapotan \inerja laspfrlotdt Odeldi fohtpten $otul'Iahrn 20 19 29
Sumber Data I Laporan Hasil Socialisasi Pencegahan KKN
No Kegiatan Sosialisasi Jumlah
5
7
W*u
Gambar lll.2Kegiatan Sosialisasi Saber Pungli
Gambar lll.3Kegiatan Perjanjian Keriasama dengan Kelari Bantul
e. Koordinasi Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT)
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun pedoman kerja
pengawasan yang diharapkan bisa meningkatkan koordinasi
antar Aparat Pengawasan lnternal Pemerintah (APIP) sehingga
untuk menghindari tumpang tindih pengawasan. Disamping itu
pada kegiatan ini diadakan penilaian risiko bagi auditi untuk
menghasilkan PKPT yang berbasis risiko.
I -
----
'' "* ' a'tll
, t'\.- t
--
f_r
fJ' i
16,
a-
t-I
t t1 i
da.;-!-!!
I-
a
tF- -
alI-
f. Fasilitasi Forum Pemantau lndependen (Forpi) di Kabupaten
Bantul
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan
amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
tnpotdn Kirurjd Inrpltotut odcrdh Kghuqdt n$di{q1fun 2019 30
WReformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 201 1 tentang Pedoman
Umum Pakta lntergritas Di Lingkungan Kementerian/Lembaga
dan lnstansi Pemerintah. Pada tahun 2016 di Kabupaten Bantul
dibentuk Forum Pemantau lndependen (Forpi) sebagai lembaga
pemantau pelaksanaan pakta intergritas. Forpi beranggotakan 4
(empat) orang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat anti
korupsi, tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.
C. AkuntabilitasAnggaran
Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan
Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan
untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 di lnspektorat Daerah
Kabupaten Bantul sebesar Rp 2.755.256.076,00 yang digunakan untuk
membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar
Rp 2.7 17.851.748,00, atau sebesar 98,O4olo.
Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2019 yang dialokasikan untuk
membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian
sasaran strategis adalah sebagai berikut :
Tabel lll.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2019
I Meningkatnya 1.479.899.576 1.469.601.900 99,30
Transparansi, Efektilitas dan
Efisensi Birokrasi
Jumlah 1.479.899.576 1 469.601.900
Belanja Langsung Pendukung 1.275.356.500 'l -248.249.UA 97 '87
Total Belanja Langsung 2.755.256.076 2.717.851.748 98,et
Sumber : esakip.bantulkab.go.id
Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk
penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja
langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk
program/kegiatan utama sebesar Rp 1.479.899.576,00 atau sebesar 53,71%
Ldpotun KiQ2rj, Inspftotut Aaotrt iKtSupten Addul'Iafiun 2019-l;
Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Realisasi%No
dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan
pendukung sebesar Rp 1.275.356.500,00 atau sebesar 46,29% dari total
belanja langsung.
Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2019 sebesar 98,640lo dari
total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menuniukkan bahwa
akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan
anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar
99,30%, sedangkan realisasi anggaran untuk program/kegiatan pendukung
sebesar 97,87%.
Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2019 yang dialokasikan
untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian lndikator Kinerja Utama
disajikan sebagai berikut :
Tabel lll.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019
2.755.256.076 2.717.Ail.748I ilaiN
SPI
3,1 3,18 98,64Maturitas
P
D. Efisiensi Sumber Daya
Efisiensi belanja langsung pada tahun 2019 sebesar '1,36%, dari total
anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa
dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi' yaitu
tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan
anggaran.
Efisiensi sebesar 1,36% merupakan akumulasi dari beberapa kegiatan
antara lain Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran, Kegiatan
Pendidikan Pelatihan Sosialisasi dan Kegiatan Penanganan Kasus/ Pengaduan
dan Pemeriksaaan Khusus.
lndikatorKinerja
Kinerja
R""li"""iT,Anggaran
,rrg", (Rp) [*"",o""' tnpf [lNo
100
Target
Lapotun Kin tjt h,.tpef(roldt Adcldfr Kghupten $ffitu[tah.n 2019 32
Sumber : esakip.bantulkab.go.id
THE HARXONYOF iATUR€
Efisiensi belanja langsung Tahun 2019 yang dialokasikan untuk
membiayai program/kegiatan dalam pencapaian !ndikator Kinerja Utama
disajikan sebagai berikut:
Tabel lll.7 Efisiensi Anggaran lndikator Kinerja Utama Tahun 2019
1 Nilai Maturitas SPIP 1.479.899.576 1.469.601.900 '10.297.676 0,70
Jumlah
Belanja LanpungPendukung
Total Belanja langsung
Sumber : esakip.bantulkab.go.id
2.755.256.076 2.717.851.748 37.40/.328 1,36
1.479.899.576
1.275.356.500
1.469.601.900
1.248.249.U8
10.297.676
27.106.652 2,13
lndikator KinerjaTarget (Rp) Realisasi(Rp)
AnggaranEfisiensi
Laporan ftircrja Inspeftlorat tDaerafi 'I(p6upatm tBantul tafwn 20 19 33
ottoNo
WBab lV Penutup
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.
Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi
penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari
masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik" Laporan ini memberikan gambaran
tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari
visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan
yang ditetapkan.
Oalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum lnspektorat Daerah
Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas
sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) lndikator Kinerja
Utama (lKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis lnspeKorat Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi IKU telah tercapai
sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar
'100o/o atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.
Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator
yang dicantumkan dalam Perubahan Renstra lnspektorat Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2016 - 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019 dipenuhi sesuai dengan
harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan,
kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai
manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian
segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk
lebih baik lagi di esok hari.
Lapotat l(jtulja lwpfuordt Oaetdfr Kp'upten $d ufqafit n 2019 34