atas penghasilan dari penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek (f.1.1.33.11) sesuai dengan...
TRANSCRIPT
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong / Pemungut Pajak
Nomor : (2)
NPWP : - - - - - '(3)
Nama :
Alamat :
Terbilang :
Pemotong/Pemungut Pajak (5)
NPWP : - - - - -
Nama :
Perhatian : Tanda Tangan, Nama dan Cap 1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Hadiah
Undian yang dipotong / dipungut di atas
bukan merupakan kredit pajak dalam Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap
sah apabila diisi dengan lengkap dan benar. ......................................................... (6)
F.1.1.33.09
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
………………………………...……………...…………. (1)
ATAS HADIAH UNDIAN
……………………………………………..
No. Jenis Hadiah UndianJumlah Bruto Hadiah Undian Tarif PPh yang Dipotong/Dipungut
(Rp) (%) (Rp)
1. 25%
(1) (2) (3) (4) (5)
3. 25%
2. 25%
5. 25%
4. 25%
………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………., ……………………. 20 ……. (4)
Lampiran I.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2009
6. 25%
JUMLAH
Petunjuk Umum:
-
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
Contoh: Nama
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Penyelenggara Undian.
(3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan sehubungan dengan hadiah yang diterima/diperoleh.
(4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan.
(5) Diisi dengan identitas Pemotong/Pemungut Pajak dalam hal ini adalah Penyelenggara Undian baik orang pribadi/badan.
(6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Penyelenggara Undian
Petunjuk Khusus:
Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
Lembar ke 1 : Untuk Penerima Hadiah Undian
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
Lembar ke 3 : Untuk Penyelenggara Hadiah Undian
Kolom 1 : Nomor, cukup jelas
Kolom 2 : Jenis Hadiah Undian
Diisi dengan nama/bentuk hadiah yang diberikan
Contoh : Tabungan Bank XYZ
Tiket Pesawat dan akomodasi ke Pulau Bali
Kolom 3 : Jumlah Bruto Hadiah Undian
Diisi dengan nilai bruto Hadiah Undian.
Kolom 4 : Tarif, cukup jelas.
Kolom 5 : PPh yang dipotong/dipungut
Diisi dengan PPh atas hadiah undian yang telah dipotong/dipungut yaitu sebesar Jumlah Nilai Bruto x Tarif
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh
Dalam hal hadiah undian diserahkan dalam bentuk natura/kenikmatan maka jumlah nilai bruto adalah sebesar
nilai uang atau nilai pasar hadiah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000.
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS HADIAH UNDIAN
(F.1.1.33.09)
Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat oleh Penyelenggara Undian pada saat dibayarkannya/diserahkannya Hadiah Undian
pada yang berhak (penerima Hadiah Undian).
Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal
berikut ini:
Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di
keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-
kotak yang disediakan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan
alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.
AMIR DANA WIJAYA KUSUMA SAKTI
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
Nomor : (2)
NPWP : - - - - - (3)
Nama :
Alamat :
Deposito Berjangka
a. Rupiah
b. Valuta Asing dengan
Premi Forward
c. Valuta Asing tanpa
Premi Forward
Sertifikat Deposito
Tabungan
Sertifikat Bank Indonesia
Jasa Giro
Terbilang :
Pemotong Pajak Bank (5)
NPWP : - - - - -
Nama :
Perhatian : Tanda Tangan, Nama dan Cap 1. Jumlah Pajak Penghasilan Bunga Deposito/
Tabungan/Diskoto SBI/Jasa Giro yang dipotong
di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi
dengan lengkap dan benar. ......................................................... (6)
F.1.1.33.10 Lampiran I.4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2009
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………., ……………………. 20 ……. (4)
JUMLAH
6. ……………………………
5.
3.
4.
2.
1.
DN / LNBunga/Diskonto/Jasa Giro (%) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ATAS BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO SBI, JASA GIRO
…………………………………..………………
No. Jenis PenghasilanJumlah Bruto Tarif PPh yang Dipotong
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………..……...…………...…………. (1)
Petunjuk Umum:
-
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
Contoh: Nama
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Bank sebagai Pemotong Pajak.
(3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak (penerima penghasilan) yang dipotong PPh atas Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI,
Jasa Giro.
(4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak.
(5) Diisi dengan identitas lengkap Bank Pemotong Pajak.
(6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Bank Pemotong Pajak.
Petunjuk Khusus:
Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak
Kolom 1 : Nomor , cukup jelas
Kolom 2 : Jenis Penghasilan
Cukup jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kolom 3 : Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro
Diisi dengan jumlah bunga/diskonto/Jasa Giro yang diberikan kepada Wajib Pajak
Kolom 4 : Tarif
a.
b.
Kolom 5 : PPh yang dipotong
Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong, yaitu sebesar : Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro x tarif.
Kolom 6 : DN /LN
Jika ditempatkan di dalam negeri maka diisi DN, sedangkan jika ditempatkan di luar negeri maka diisi LN.
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh
Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di
keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO SBI, JASA GIRO
(F.1.1.33.10)
Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal
berikut ini:
20% atau tarif menurut tax treaty atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro
yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak
yang disediakan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat
Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.
Bank, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001,
berkewajiban memotong PPh yang terutang atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, dan Jasa
Giro yang dibayarkan oleh Bank.
Bukti Pemotongan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu:
Diisi dengan tarif Pemotongan PPh atas penghasilan Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro, yaitu
20% atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro yang diterima/diperoleh Wajib
Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak yang dipotong
Lembar ke-2 untuk : Penyelenggara Bursa Efek
Lembar ke-3 untuk : Arsip Pemotong Pajak
Nomor : (2)
NPWP : - - - - - (3)
Nama :
Alamat :
Saham Pendiri
Bukan Saham Pendiri
Terbilang :
Pemotong Pajak (5)
NPWP : - - - - -
Nama :
Tanda Tangan, Nama dan Cap
............................................................. (6)
F.1.1.33.11 Lampiran I.5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2009
…………………., ……………………. 20 ……. (4)
……………………………………………………………………………………………………………………….
0,1%
JUMLAH
1.
2.
0,5%
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………….……………...…………. (1)
ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM
PPh yang Dipotong
(4) (5)
Tarif
……………………………………….………
(Rp) (Rp)(%)Uraian
(1)
Nilai Transaksi Penjualan
(2) (3)
No.
Petunjuk Umum:
-
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
Contoh: Nama
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai administrasi yang dibuat oleh Penyelenggara Bursa Efek
(3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari penjualan saham yang dimilikinya
(4) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
(5) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
(6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak
Petunjuk Khusus:
Bukti Pemotongan ini dibuat rangkap 3 (tiga) pada saat menerima pelunasan transaksi penjualan saham, yaitu:
Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak yang dipotong
Lembar ke 2 : Untuk Penyelenggara Bursa Efek
Lembar ke 3 : Arsip Pemotong Pajak
Kolom 1 : nomor, cukup jelas.
Kolom 2 : uraian, cukup jelas.
Kolom 3 : nilai transaksi penjualan
Diisi dengan jumlah nilai seluruh transaksi penjualan.
Kolom 4 : tarif, cukup jelas.
Kolom 5 : PPh yang dipotong
Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang dipotong, yaitu sebesar Nilai Transaksi Penjualan x Tarif
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
(F.1.1.33.11)
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi
penjualan saham di bursa efek dilakukan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek.
Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:
Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut
kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang
disediakan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib
Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.
PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI
Lembar ke-1 untuk : yang menyewakan
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : penyewa
Nomor : (2)
NPWP : - - - - - (3)
Nama :
Alamat :
Lokasi Tanah dan : (4)
atau Bangunan
Terbilang :
Pemotong Pajak (6)
NPWP : - - - - -
Nama :
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Tanda Tangan, Nama dan CapPersewaan Tanah dan/atau Bangunan
yang dipotong di atas bukan merupakan
kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar. ......................................................... (7)
F.1.1.33.12 Lampiran I.6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2009
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
………………………….…………………...…………. (1)
ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN
………………….………………………………
Jumlah Bruto Nilai Sewa Tarif PPh yang Dipotong
(Rp) (%) (Rp)
(1) (2) (3)
10%
……………………………………………………………..……………...………………..…………………………
…………………., ……………………. 20 ……. (5)
Petunjuk Umum:
-
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
Contoh: Nama
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
(3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menyewa atas tanah dan/atau bangunan
(4) Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan
(5) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
(6) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak
(7) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak
Petunjuk Khusus:
Bukti Pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu:
Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak
Kolom 1 : Jumlah Bruto Nilai Sewa
Diisi dengan jumlah bruto penghasilan yang dibayarkan/terutang atas penyewaan tanah dan/atau bangunan.
Kolom 2 : Tarif, cukup jelas.
Kolom 3 : PPh yang dipotong
Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Jumlah Bruto Nilai Sewa x Tarif
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh
Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di
keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-
kotak yang disediakan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan
alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(F.1.1.33.12)
Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal
berikut ini:
PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak
Nomor : (2)
NPWP : - - - - - (3)
Nama :
Alamat :
oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi
usaha
Terbilang :
Pemotong/Pemungut Pajak (5)
NPWP : - - - - -
Nama :
Perhatian : Tanda Tangan, Nama dan Cap 1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa
Konstruksi yang dipotong/dipungut di
atas bukan merupakan kredit pajak
dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini ......................................................... (6)
dianggap sah apabila diisi dengan
lengkap dan benar.
F.1.1.33.16 Lampiran I.7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2009
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
………………………………….…………...…………. (1)
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
…………………….…………………………
No. UraianTarif PPh yang Dipotong/
(%) Dipungut (Rp)
(1) (2) (4) (5)
1.
2.
3.
3%
4.
4%
5.
6%
…………………………………………………………..…..……………………………………………………………….
…………………., ……………………. 20 ……. (4)
JUMLAH
Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa
Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa
Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi
Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa
dengan kualifikasi usaha kecil
yang tidak memiliki kualifikasi usaha
selain angka 1 dan angka 2 di atas
oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha
Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi
Jumlah Nilai Bruto
(Rp)
(3)
2%
4%
Petunjuk Umum:
-
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
Contoh: Nama
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
(2)
(3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan sehubungan dengan imbalan jasa konstruksi yang diterima/diperoleh.
(4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan.
(5) Diisi dengan identitas Pemotong/Pemungut Pajak dalam hal ini adalah pemotong/pemungut pajak baik orang pribadi/badan.
(6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong/Pemungut Pajak.
Petunjuk Khusus:
Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat oleh pemotong pajak pada saat dibayarkannya/terutang penghasilan tersebut.
Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
Lembar ke 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke 2 : Untuk KPP melalui pemotong/pemungut pajak, dilampirkan pada saat SPT PPh Pasal 4 ayat (2)
Lembar ke 3 : Untuk pemotong/pemungut pajak
Kolom 1 : Nomor, cukup jelas
Kolom 2 : Uraian
Diisi dengan jenis jasa yang diberikan
Kolom 3 : Jumlah Nilai Bruto
Diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh.
Kolom 4 : Tarif
Diisi dengan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kolom 5 : PPh yang dipotong/dipungut
Diisi dengan PPh atas penghasilan yang telah dipotong/dipungut, yaitu sebesar Jumlah Nilai Bruto x Tarif
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
(F.1.1.33.16)
Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh pemberi hasil sebagai
Pemotong/Pemungut Pajak.
Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat
sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak
yang disediakan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat
Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.
Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut
PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak yang dipotong
Lembar ke-2 untuk : Penyelenggara Bursa Efek
Lembar ke-3 untuk : Arsip Pemotong Pajak
Lembar ke-4 untuk : Pembeli/Pemegang Obligasi
Nomor : (2)
NPWP : - - - - - (3)
Nama :
Alamat :
a. Nama Obligasi/SBN
b. Jumlah nilai nominal
c. Nomor seri
d. Tingkat bunga/tahun
e. Tanggal jatuh tempo bunga terakhir
f. Tanggal perolehan
g. Tanggal penjualan
h. Jumlah harga perolehan bersih (tanpa bunga)
i. Jumlah harga jual bersih (tanpa bunga)
j. Diskonto (i - h)
k. Bunga
PPh Final : ( Tarif* x Jumlah Bunga/Diskonto)
Terbilang : ……………………………………..………………………………………………..………………………………..
*) Tarif berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2009
Pemotong Pajak (5)
NPWP : - - - - -
Nama :
Tanda Tangan, Nama dan Cap Perhatian :
1. Setiap nama obligasi dengan tanggal perolehan
yang berbeda dibuat Bukti Pemotongan tersendiri.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi
dengan lengkap dan benar.
3. Bukti Pemotongan tetap dibuat meskipun PPh ......................................................... (6)
Final tidak dipotong bagi bank, dana pensiun dan
reksadana yang memenuhi syarat.
F.1.1.33.17 Lampiran I.8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2009
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS BUNGA DAN/ATAU DISKONTO OBLIGASI
DAN SURAT BERHARGA NEGARA (SBN)
………………………………….……………
…………………., ……………………. 20 ……. (4)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
………………………………….…………...…………. (1)
JUMLAH
Uraian
(1)
Bunga/Diskonto
(2)
Petunjuk Umum:
-
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
Contoh: Nama
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai administrasi yang dibuat oleh Pemotong Pajak
(3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan berupa bunga obligasi
(4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
(5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak
(6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak
Petunjuk Khusus:
Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak yang dipotong
Lembar ke 2 : Untuk Penyelenggara Bursa Efek
Lembar ke 3 : Arsip Pemotong Pajak
Lembar ke 4 :
Kolom 1 : Uraian, terdiri atas:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Kolom 2 : Bunga/Diskonto, cukup jelas.
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS BUNGA DAN/ATAU DISKONTO OBLIGASI DAN SURAT BERHARGA NEGARA (SBN)
Huruf a Nama obligasi/SBN , cukup jelas.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
berupa bunga obligasi dilakukan oleh penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, serta oleh
perusahaan efek, dealer atau bank selaku pedagang perantara dan/atau pembeli.
Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal
berikut ini:
Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di
keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-
kotak yang disediakan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan
alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.
(F.1.1.33.17)
Bukti Pemotongan ini dibuat rangkap 4 (empat) oleh Pemotong Pajak, yaitu:
Untuk Pembeli/Pemegang Obligasi.
Huruf b Jumlah nilai nominal , cukup jelas.
Huruf c Nomor seri, cukup jelas
Huruf d Tingkat bunga/tahun , cukup jelas.
Huruf e Tanggal jatuh tempo bunga terakhir , dengan format penulisan: tanggal-bulan -tahun.
Huruf f Tanggal perolehan, dengan format penulisan: tanggal-bulan -tahun.
Huruf j Diskonto (i - h) , cukup jelas.
Huruf k Bunga , cukup jelas.
Huruf g Tanggal penjualan , dengan format penulisan: tanggal-bulan -tahun.
Huruf h Jumlah harga perolehan bersih (tanpa bunga), , cukup jelas.
Huruf i Jumlah harga jual bersih (tanpa bunga) , cukup jelas.
PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
Nomor : (2)
NPWP : - - - - - (3)
Nama :
Alamat :
Terbilang :
Pemotong Pajak (5)
NPWP : - - - - -
Nama :
Perhatian : Tanda Tangan, Nama dan Cap 1. Jumlah Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Bunga Simpanan yang
dibayarkan oleh koperasi kepada anggota
koperasi Orang Pribadi bukan merupakan
kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh.
2. Bukti Pemungutan ini dianggap sah ......................................................... (6)
apabila diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.19 Lampiran I.9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2009
10%
……………………..……………………………………………………………………………………………………
…………………., ……………………. 20 ……. (4)
(Rp) (%) (Rp)
(1) (2) (3)
ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI
KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI
……………………………….…………………
Jumlah Bruto Bunga Simpanan Tarif PPh yang Dipotong
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………….……………...…………. (1)
Petunjuk Umum:
-
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
Contoh: Nama
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
(3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak (penerima penghasilan) yang dipotong PPh atas bunga simpanan koperasi
(4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
(5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak
(6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak
Petunjuk Khusus:
Bukti Pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga)
Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak
Kolom 1 : Jumlah Bruto Bunga Simpanan
Diisi dengan jumlah bruto bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
Kolom 2 : Tarif, cukup jelas
Kolom 3 : PPh yang dipotong
Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Tarif x Jumlah Bruto Bunga Simpanan
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-
kotak yang disediakan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan
alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.
Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di
keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI
KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI
Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal
berikut ini:
(F.1.1.33.19)
AMIR DANA WIJAYA KUSUMA SAKTI
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemungut Pajak
Nomor : (2)
NPWP : - - - - - (3)
Nama :
Alamat :
Terbilang :
Pemungut Pajak (5)
NPWP : - - - - -
Nama :
Perhatian : Tanda Tangan, Nama dan Cap
1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Penghasilan
dari Transaksi Derivatif berupa kontrak
berjangka yang diperdagangkan di bursa
bukan merupakan kredit pajak dalam SPT
Tahunan PPh.
2. Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila ......................................................... (6)
diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.20 Lampiran I.10 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2009
………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………., ……………………. 20 ……. (4)
(Rp) (%) (Rp)
(1) (2) (3)
ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA
KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
……………………………….…………………
Nilai Margin Awal Tarif PPh yang Dipungut
BUKTI PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...………….………. (1)
Petunjuk Umum:
-
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
Contoh: Nama
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemungut Pajak
(3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak
(4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemungutan
(5) Diisi dengan identitas Pemungut Pajak
(6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemungut Pajak
Petunjuk Khusus:
Bukti Pemungutan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga)
Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
Lembar ke 3 : Untuk Pemungut Pajak
Kolom 1 : Nilai Margin Awal
Kolom 2 : Tarif, diisi dengan besarnya tarif yang berlaku.
Kolom 3 : PPh yang dipungut
Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipungut, yaitu sebesar nilai margin awal x tarif
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA
KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
Margin awal adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh pialang berjangka atau
anggota bursa pada lembaga kliring dan penjamin untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak.
Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di
keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal
berikut ini:
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-
kotak yang disediakan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan
alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.
(F.1.1.33.20)
PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
Nomor : (2)
NPWP : - - - - - (3)
Nama :
Alamat :
Terbilang :
Pemotong Pajak (5)
NPWP : - - - - -
Nama :
Perhatian : Tanda Tangan, Nama dan Cap 1. Jumlah Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari dividen yang diterima
atau diperoleh WP Orang Pribadi Dalam
Negeri bukan merupakan kredit pajak
dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemungutan ini dianggap sah ......................................................... (6)
apabila diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.21 Lampiran I.11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2009
10%
…………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………., ……………………. 20 ……. (4)
(Rp) (%) (Rp)
(1) (2) (3)
ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
……………………….…………………………
Jumlah Bruto Dividen Tarif PPh yang Dipotong
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………….……. (1)
Petunjuk Umum:
-
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
Contoh: Nama
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
(3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh.
(4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
(5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak
(6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak
Petunjuk Khusus:
Bukti Pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu:
Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak
Kolom 1 : Jumlah Bruto Dividen
Diisi dengan jumlah dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
Kolom 2 : Tarif , cukup jelas
Kolom 3 : PPh yang dipotong
Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar jumlah bruto dividen x tarif
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh
Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di
keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-
kotak yang disediakan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan
alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal
berikut ini:
(F.1.1.33.21)
AMIR DANA WIJAYA KUSUMA SAKTI
/
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
dst.
PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Tanggal 2 0
Nama
NPWP - Tanda Tangan & Cap
D.1.1.32.06
DEPARTEMEN
KEUANGAN R.I. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN Masa Pajak
DIREKTORAT PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
JENDERAL PAJAK
No. NPWP NamaBukti Pemotongan/Pemungutan PPh yang Dipotong
Nomor Tanggal /Dipungut (Rp)
Nilai Obyek
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pajak (Rp)
Lampiran I.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2009
JUMLAH
tanggal bulan tahun
Petunjuk Umum:
-
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
Contoh : Nama
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh : dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
Petunjuk Khusus:
1. Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan bulan/tahun.
Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.
2. Kolom (1) : Cukup jelas.
Kolom (2) : -
- Diisi NPWP Pemotong (dalam hal Wajib Pajak dipotong oleh Pihak Lain)
Kolom (3) : - Diisi nama pihak yang dipotong (dalam hal Pemberi Hasil sebagai Pemotong Pajak), atau
- Diisi nama pemotong (dalam hal Wajib Pajak dipotong oleh pihak lain)
Kolom (4) : Cukup jelas.
Kolom (5) : Cukup jelas.
Kolom (6) : Diisi dengan jumlah bruto obyek Pajak Penghasilan untuk setiap Bukti Pemotongan/Pemungutan.
Kolom (7) : Cukup jelas.
3. Bagian Tanda Tangan
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
(D.1.1.32.06)
Diisi NPWP pihak yang dipotong atau jika pihak yang dipotong tidak memiliki NPWP maka diisi alamat lengkap
(dalam hal Pemberi Hasil sebagai Pemotong Pajak), atau
Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemotong Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang
bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.
Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya Daftar Bukti Pemotongan dengan format penulisan tanggal-bulan-tahun.
Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu
diperhatikan hal-hal berikut ini:
Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat
di-scan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat
ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.
PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI
SPT Normal
SPT Pembetulan Ke-
/
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK
1. NPWP : -
2. Nama :
3. Alamat :
BAGIAN B. OBJEK PAJAK
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro
a. Bunga Deposito/Tabungan
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
c. Jasa Giro
2. Transaksi Penjualan Saham
a. Saham Pendiri
b. Bukan Saham Pendiri
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara
4. Hadiah Undian
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh
6 Jasa Konstruksi
a. Perencana Konstruksi
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh
b. Pelaksana Konstruksi
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh
c. Pengawas Konstruksi
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh
7 Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan
Hak atas Tanah/Bangunan
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada
Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang
Diperdagangkan di Bursa
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri
11. Penghasilan Tertentu Lainnya
a. ………………………………………………………………
b. ………………………………………………………………
c. ………………………………………………………………
Terbilang :
BAGIAN C. LAMPIRAN
1. Surat Setoran Pajak : lembar.
2. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
3. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : lembar.
4. Surat Kuasa Khusus.
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN
SPT Masa Diterima:
Langsung dari WP
PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Melalui Pos
Nama 2 0
NPWP -
Tanda Tangan & Cap Tanggal 2 0 Tanda Tangan
F.1.1.32.04
Uraian KAP/KJSNilai Obyek Pajak Tarif PPh yang Dipotong/
(Rp) (%) Dipungut/Disetor Sendiri (Rp)
DEPARTEMEN
KEUANGAN R.I.
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)
DIREKTORAT
JENDERAL PAJAKFormulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Masa Pajak
Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)
(1) (2) (3) (4) (5)
411128/404
411128/404
411128/406
411128/404
411128/404
411128/405
411128/403
411128/406
411128/406
411128/403
411128/409
411128/409
411128/409
411128/409
411128/409
411128/409
411128/418
411128/419
411128/402
411128/417
JUMLAH
Lampiran I.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2009
Tan
gg
al
tanggal bulan tahun
tanggal bulan tahun
……………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Diisi Oleh Petugas
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta
lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
Petunjuk Umum:
-
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
Contoh : Nama
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh : dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
Petunjuk Khusus:
1. Bagian Judul
-
- Untuk SPT Pembetulan, maka pada baris: “SPT Pembetulan Ke- __ ” diisi dengan angka kesekian kalinya Wajib Pajak melakukan pembetulan.
- Masa Pajak diiisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan bulan-tahun.
Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.
2. Bagian A
Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, nama, dan alamat) Pemotong Pajak/Wajib Pajak.
3. Bagian B
Kolom (1) : Uraian , cukup jelas.
Kolom (2) : KAP/KJS
Kolom (3) : Nilai Objek Pajak
Kolom (4) : Tarif , cukup jelas.
Tarif atas jasa konstruksi ditulis sesuai dengan pemotongan/penyetoran yang dilakukan.
Contoh :
Kolom (5) : PPh yang dipotong/dipungut/disetor sendiri
Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut/disetor sendiri yaitu sebesar Nilai Objek Pajak x Tarif
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh
4. Bagian C
5.
-
Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya SPT dengan format penulisan tanggal-bulan-tahun.
-
6.
7. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.
Jadwal penyetoran PPh dan pelaporan SPT untuk masing-masing jenis penghasilan adalah sebagai berikut:
Beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris ”SPT Normal” jika SPT yang disampaikan merupakan SPT biasa, dan beri tanda silang (X) pada
kotak di depan baris ”SPT Pembetulan Ke- __” jika SPT yang disampaikan merupakan SPT Pembetulan.
Diisi dengan jumlah bruto bunga deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia, jasa giro, transaksi penjualan saham,
bunga/diskonto obligasi, hadiah undian, nilai sewa tanah dan atau bangunan, imbalan atas jasa konstruksi.
Jika SPT ditandatangani oleh bukan Pemotong Pajak/Wajib Pajak, maka harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup.
PenyetoranJenis Penghasilan
Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemotong Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang
bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.
Kotak yang harus diisi oleh petugas cukup dikosongkan saja oleh Wajib Pajak.
Selain oleh Pemotong Pajak, SPT Masa ini juga wajib diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak yang menurut ketentuan yang berlaku wajib menyetor
sendiri Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang.
Beri tanda X dalam kotak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan dan isi jumah dokumen yang dilampirkan pada kotak yang tersedia.
Bagian D
Jika pada masa pajak yang sama dilakukan pemotongan PPh atas jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan
kualifikasi usaha kecil dan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha maka kolom tarif diisi: 2 / 4.
Merupakan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang harus diisikan pada Surat Setoran Pajak (SSP).
Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak
berakhir
Jasa Konstruksi Paling lambat tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) dan tanggal 15
(bagi WP jasa konstruksi) bulan berikutnya setelah masa pajak
berakhir.
Transaksi Penjualan Saham
Hadiah Undian
Persewaan Tanah Dan Atau
Bangunan
Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan
terjadinya transaksi penjualan saham.
Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat
terutangnya pajak.
Paling lambat tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) atau tanggal 15
(bagi WP pengusaha persewaan) dari bulan berikutnya setelah
masa pajak berakhir.
Pelaporan
Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
Paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan
terjadinya transaksi penjualan saham.
Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Bunga Deposito/Tabungan,
Diskonto
SBI, Bunga/Diskonto
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat
ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)
(F.1.1.32.04)
SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:
Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen
dapat di-scan.
PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI
Lembar ke-1 untuk : yang menyewakan
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : penyewa
Nomor : (2)
NPWP : - - - - - (3)
Nama :
Alamat :
Terbilang :
Pemotong Pajak (5)
NPWP : - - - - -
Nama :
Perhatian : Tanda Tangan, Nama dan Cap 1. Jumlah Pajak Penghasilan atas imbalan yang
dibayarkan/terutang kepada Perusahaan
Pelayaran Dalam Negeri yang dipotong di
atas bukan merupakan kredit pajak dalam
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila ......................................................... (6)
diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.13 Lampiran II.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2009
BUKTI PEMOTONGAN PPh
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
…………………………………….………...…………. (1)
ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG
KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI
(FINAL)
………………………………………….………
Jumlah Bruto Imbalan Tarif PPh yang Dipotong
(Rp) (%) (Rp)
(1) (2) (3)
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………., ……………………. 20 ……. (4)
Petunjuk Umum:
-
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
Contoh: Nama
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
(3) Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan atas penyewaan kapal
(4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
(5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak
(6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak
Petunjuk Khusus:
Bukti Pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :
Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15
Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak
Kolom 1 : Jumlah Bruto Imbalan
Diisi dengan jumlah bruto penghasilan yang dibayarkan/terutang atas penyewaan kapal.
Kolom 2 : Tarif
Diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kolom 3 : PPh yang dipotong
Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Tarif x Jumlah Bruto Imbalan
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh
Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di
keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam
kotak-kotak yang disediakan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama
dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/
TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI (FINAL)
(F.1.1.33.13)
Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-
hal berikut ini:
PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI
Lembar ke-1 untuk : yang menyewakan
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : penyewa
Nomor : (2)
NPWP : - - - - - (3)
Nama :
Alamat :
Terbilang :
Pemotong Pajak (5)
NPWP : - - - - -
Nama :
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Imbalan yang Tanda Tangan, Nama dan Capdibayarkan/ terutang kepada Perusahaan
Pelayaran dan/ atau Penerbangan Luar Negeri
yang dipotong di atas bukan merupakan kredit
pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh.
2. Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran ......................................................... (6)
Pajak Berganda, tarifnya disesuaikan.
3. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila
diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.14 Lampiran II.4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2009
BUKTI PEMOTONGAN PPh
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
…………………………………….………...…………. (1)
ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA
PERUSAHAAN PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI
(FINAL)
…………………………………….……………
Jumlah Bruto Imbalan Tarif PPh yang Dipotong
(Rp) (%) (Rp)
(1) (2) (3)
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………., ……………………. 20 ……. (4)
Petunjuk Umum:
-
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
Contoh: Nama
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
(3) Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan atas charter kapal dan/atau pesawat udara
(4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
(5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak
(6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.
Petunjuk Khusus:
Bukti Pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :
Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15
Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak
Kolom 1 : Jumlah Bruto Imbalan
Diisi dengan jumlah bruto imbalan yang dibayarkan/terutang atas charter kapal dan/atau
pesawat udara, kepada perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri
Kolom 2 : Tarif
Diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kolom 3 : PPh yang dipotong
Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Tarif x Jumlah Bruto Imbalan
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh
Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-
hal berikut ini:
Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di
keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam
kotak-kotak yang disediakan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama
dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/
TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DAN/ATAU
PENERBANGAN LUAR NEGERI (FINAL)
(F.1.1.33.14)
PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI
Lembar ke-1 untuk : yang menyewakan
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : penyewa
Nomor : (2)
NPWP : - - - - - (3)
Nama :
Alamat :
Terbilang :
Pemotong Pajak (5)
NPWP : - - - - -
Nama :
Perhatian :
1. Jumlah PPh yang dipotong di atas merupakan Tanda Tangan, Nama dan Cappembayaran dimuka atas PPh yang terutang untuk
tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti
pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan
sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi ......................................................... (6)
dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.15 Lampiran II.5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2009
BUKTI PEMOTONGAN PPh
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
………………………………………….…...…………. (1)
ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG
KEPADA PERUSAHAAN PENERBANGAN DALAM NEGERI
……………………………….…………………
Jumlah Bruto Imbalan Tarif PPh yang Dipotong
(Rp) (%) (Rp)
(1) (2) (3)
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………., ……………………. 20 ……. (4)
Petunjuk Umum:
-
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
Contoh: Nama
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
(3) Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan atas penyewaan pesawat udara
(4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
(5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak
(6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.
Petunjuk Khusus:
Bukti Pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :
Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15
Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak
Kolom 1 : Jumlah Bruto Imbalan
Diisi dengan jumlah bruto penghasilan yang dibayarkan/terutang atas penyewaan
pesawat udara kepada perusahaan penerbangan dalam negeri.
Kolom 2 : Tarif
Diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kolom 3 : PPh yang dipotong
Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Tarif x Jumlah Bruto Imbalan
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh
Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di
keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam
kotak-kotak yang disediakan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama
dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/
TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PENERBANGAN DALAM NEGERI
(F.1.1.33.15)
Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-
hal berikut ini:
PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI
/
I. PEMOTONG PPH PASAL 15/PENERIMA ATAU YANG MEMPEROLEH IMBALAN
(1)
A. PPH YANG DIPOTONG PIHAK LAIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dst.
B. PPH PIHAK LAIN YANG DIPOTONG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dst.
II. PERHITUNGAN PPH PASAL 24
(1)
1
2
3
4
5
dst.
PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Tanggal 2 0
Nama
NPWP - Tanda Tangan & Cap
D.1.1.32.09 Lampiran II.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2009
No. NPWP NamaPPh yang Dipotong/
Dipungut (Rp)
Jumlah Bruto Imbalan
(Rp)
DEPARTEMEN
KEUANGAN R.I. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN Masa Pajak
DIREKTORAT PPh PASAL 15
JENDERAL PAJAK
(2) (3) (4) (5)
JUMLAH
Dibayar di Luar Negeri (Rp) Diperhitungkan (Rp)
(2) (3) (4) (5)
JUMLAH
No. Negara Sumber Penghasilan Jumlah Bruto Penghasilan (Rp)Jumlah Pajak Terutang/ PPh Pasal 24 yang dapat
JUMLAH
tanggal bulan tahun
Petunjuk Umum:
-
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
Contoh : Nama
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh : dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
Petunjuk Khusus:
1. Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan bulan/tahun.
Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.
2. Bagian I
PPh yang Dipotong Pihak Lain dan PPh Pihak Lain yang Dipotong
Kolom (1) : Cukup jelas.
Kolom (2) : - Diisi dengan NPWP Yang Menerima/Memperoleh Imbalan atau NPWP Pemotong PPh Pasal 15.
-
Kolom (3) : Diisi Nama Lengkap Pemotong PPh Pasal 15/Penerima atau yang Memperoleh Imbalan
Kolom (4) : Diisi dengan Jumlah Bruto Imbalan.
Kolom (5) : Diisi dengan Jumlah PPh Yang Dipotong.
3. Bagian II
Kolom (1) : Cukup jelas.
Kolom (2) : Cukup jelas.
Kolom (3) : Diisi dengan Jumlah Bruto Imbalan dari negara sumber.
Kolom (4) : Diisi dengan Jumlah Pajak terutang/dibayar di luar negeri.
Kolom (5) : Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan.
4. Bagian Tanda Tangan
5. Fotokopi Bukti Potong/Bukti Pembayaran PPh Pasal 24 dilampirkan sebagai bukti pendukung pengisian daftar ini.
Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya Daftar Bukti Pemotongan dengan format penulisan tanggal-bulan-tahun.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat
ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.
Jika yang Menerima/Memperoleh Imbalan atau Pemotong PPh Pasal 15 tidak memiliki NPWP, diisi dengan alamat
lengkap yang bersangkutan
Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemotong Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang
bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 15
(D.1.1.32.09)
Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 15 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal
berikut ini:
Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-
scan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.
PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI
SPT Normal
SPT Pembetulan Ke-
/
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK
1. NPWP : -
2. Nama :
3. Alamat :
BAGIAN B. OBJEK PAJAK
1.
2.
3.
4.
5.
Terbilang
BAGIAN C. LAMPIRAN
1. Surat Setoran Pajak : lembar.
2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 15.
3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 15 : lembar.
4. Surat Kuasa Khusus.
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili / Certificate Of Residence (COR) yang berlaku tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal
pemotongan apabila pemotongan pajak dihitung dengan mempertimbangkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN
SPT Masa Diterima:
Langsung dari WP
PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Melalui Pos
Nama 2 0
NPWP -
Tanda Tangan & Cap Tanggal 2 0 Tanda Tangan
F.1.1.32.05 Lampiran II.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2009
Masa PajakPajak Penghasilan Pasal 15
DEPARTEMEN
KEUANGAN R.I.
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN PASAL 15
DIREKTORAT
JENDERAL PAJAKFormulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan
UraianJumlah Bruto Imbalan Tarif PPh yang Dipotong/
(Rp) (%) Terutang (Rp)
411128/410
(1) (3) (4) (5)
………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
Diisi Oleh Petugas
Ta
ng
ga
l
tanggal bulan tahun
tanggal bulan tahun
Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada
Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan
dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang
Termasuk Penyewaan Kapal Laut oleh
Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
a. Penghasilan dari Indonesia
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya
beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan
dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang
Termasuk Charter Kapal Laut dan/atau
Pesawat Udara Oleh Perusahaan Pelayaran dan/atau
b. Penghasilan dari luar Indonesia
c. PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan
d. PPh yang dipotong pihak lain
PPh yang harus dibayar sendiri (a+b) - (c+d)
Imbalan Charter Kapal Laut dan/atau Pesawat
Udara yang Dibayarkan/Terutang Kepada
411128/412
JUMLAH
KAP/KJS
(2)
411128/411
411128/411
411128/410
Penerbangan Luar Negeri
a. PPh yang disetor sendiri
b. PPh yang dipotong pihak lain
Imbalan Charter Pesawat Udara Yang
Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan
Penerbangan Dalam Negeri
Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan
Luar Negeri
Petunjuk Umum:
SPT Masa PPh Pasal 15 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:
-
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
Contoh : Nama
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh : dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
Petunjuk Khusus:
1. Bagian Judul
-
- Untuk SPT Pembetulan, maka pada baris: “SPT Pembetulan Ke- __ ” diisi dengan angka kesekian kalinya Wajib Pajak melakukan pembetulan.
- Masa Pajak diiisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan bulan/tahun.
Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.
2. Bagian A
Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, nama, dan alamat) Pemotong Pajak/Wajib Pajak.
3. Bagian B
SPT disampaikan oleh Pemotong/Wajib Pajak atas transaksi-transaksi yang terutang PPh Pasal 15 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh
4. Bagian C
5.
-
-
Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemotong Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang bersangkutan
serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.
Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya SPT dengan format penulisan tanggal-bulan-tahun.
Kotak yang harus diisi oleh petugas cukup dikosongkan saja oleh Wajib Pajak.
Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
Cukup jelas.
Merupakan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang harus diisikan pada Surat Setoran Pajak (SSP).
Kolom (3) Diisi dengan Jumlah Bruto
Imbalan yang
dibayarkan/terutang
Diisi dengan Jumlah Bruto
Imbalan yang
diterima/diperoleh
Diisi dengan Jumlah Bruto
Imbalan yang
dibayarkan/terutang
Diisi dengan Jumlah Bruto
Imbalan yang diterima/diperoleh
Diisi dengan Jumlah Bruto
Imbalan yang
dibayarkan/terutang
Kolom (5) Cukup jelas.
Paling lambat tanggal 10
bln berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir
Paling lambat tanggal 15 bln
berikutnya setelah Masa Pajak
berakhir
Paling lambat tanggal 10
bln berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir
Pelaporan
Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-
scan.
Imbalan Yang
Dibayarkan/Terutang
Kepada Perusahaan
Pelayaran Dalam Negeri
Imbalan Yang
Diterima/Diperoleh
Sehubungan Dengan
Pengangkutan Orang
Dan/Atau Barang
Termasuk Penyewaan
Kapal Laut Oleh
Perusahaan Pelayaran
Dalam Negeri
Imbalan Charter Kapal
Laut Dan/Atau Pesawat
Udara Yang
Dibayarkan/Terutang
Kepada Perusahaan
Pelayaran Dan/Atau
Penerbangan Luar Negeri
Imbalan Yang Diterima/Diperoleh
Sehubungan Dengan
Pengangkutan Orang Dan/Atau
Barang Termasuk Charter Kapal
Laut Dan/Atau Pesawat Udara
Oleh Perusahaan Pelayaran
Dan/Atau Penerbangan Luar
Negeri
Imbalan Charter Pesawat
Udara Yang
Dibayarkan/Terutang
Kepada Perusahaan
Penerbangan Dalam
Negeri
Beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris ”SPT Normal” jika SPT yang disampaikan merupakan SPT biasa, dan beri tanda silang (X) pada kotak
di depan baris ”SPT Pembetulan Ke- __” jika SPT yang disampaikan merupakan SPT Pembetulan.
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15
(F.1.1.32.05)
Bagian D
Beri tanda X dalam kotak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan dan isi jumlah dokumen yang dilampirkan pada kotak yang tersedia.
Jika SPT ditandatangani oleh bukan Pemotong Pajak/Wajib Pajak, maka harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat
ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.
Kolom (4) Diisi dengan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
Kolom (2)
Kolom (1)
Penyetoran Paling lambat tanggal 10
bln berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir
Paling lambat tanggal 15
bln berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir
PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemungut Pajak
Nomor : (2)
NPWP : - - - - - (3)
Nama :
Alamat :
Jenis Industri : Penjualan Bruto :
Semen
Kertas
Baja
Otomotif
Penjualan Barang Sangat Mewah : Harga Jual :
Industri/Eksportir : Pembelian Bruto :
Sektor
Sektor
Badan Tertentu Lainnya :
Terbilang :
…………………., ……………………. 20 ……. (4)
Pemungut Pajak, (5)
NPWP : - - - - -
Nama :
Perhatian :
1. Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas Tanda Tangan, Nama dan Capmerupakan pembayaran di muka atas PPh
yang terutang untuk tahun pajak yang
bersangkutan. Simpanlah Bukti Pemungutan
ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai
kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan PPh. ......................................................... (6)
2. Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila
diisi dengan lengkap dan benar
F.1.1.33.04 Lampiran III.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2009
BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
…………………………………...………...…………. (1)
(6)
(OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTENTU)
…………………………….…………………
No. Uraian Harga (Rp)
Tarif
Lebih
Tinggi
100% (Tdk
ber-
NPWP)
Tarif
(%)
Pajak yang Dipungut
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1.
3.
2.
4.
6. ……………………………..
5. ……………………………..
7. ……………………………..
8. ……………………
9. ……………………
…………………………………………………………………………………………………………………
10. ……………………………..
11. ……………………………..
JUMLAH
Petunjuk Umum:
-
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
Contoh: Nama
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Badan Usaha Industri/Eksportir.
(3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22
(4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemungutan Pajak
(5) Diisi dengan identitas lengkap Pemungut Pajak
(6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemungut Pajak.
Petunjuk Khusus:
Sebagai Pemungut Pajak PPh Pasal 22 Badan Usaha Industri dan Eksportir tertentu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku wajib membuat Bukti Pemungutan Pajak ini dalam rangkap 3 (tiga) :
Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa.
Lembar ke 3 : Untuk Pemungut Pajak
Kolom 1 : Nomor, cukup jelas
Kolom 2 : Uraian
Diisi sesuai Jenis Industri
-
-
Kolom 3 : Harga Penjualan/Pembelian Bruto
Cukup jelas
Kolom 4 : Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)
Kolom 5 : Tarif
Diisi dengan besarnya tarif yang berlaku.
Jika dikenakan pemungutan 100% lebih tinggi, kolom tarif diisi sebesar 200% x besarnya tarif yang berlaku.
Kolom 6 : PPh yang dipungut
Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut, yaitu Kolom 3 x Kolom 5.
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh
Angka 6 dan angka 7 diisi dengan industri/eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan,
perkebunan, pertanian, perikanan dan industri/eksportir tertentu lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika pemungutan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, isilah kotak dengan tanda X,
namun jika pemungutan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP maka kosongkan kotak.
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
(Oleh Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu)
(F.1.1.33.04)
Angka 5 diisi dengan industri tertentu lainnya yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 sesuai
ketentuan yang berlaku.
Bukti Pemungutan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-
hal berikut ini:
Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemungutan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di
keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam
kotak-kotak yang disediakan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan
alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.
PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI
/
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
dst.
PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Tanggal 2 0
Nama
NPWP - Tanda Tangan & Cap
D.1.1.32.04 Lampiran III.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2009
DEPARTEMEN
KEUANGAN R.I. DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN Masa Pajak
DIREKTORAT PPh PASAL 22
JENDERAL PAJAK
(7)
No. NPWP NamaBukti Pemotongan/Pemungutan PPh yang
Nomor Tanggal Dipungut (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6)
JUMLAH
tanggal bulan tahun
(Rp)
Nilai Obyek Pajak
Petunjuk Umum:
-
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
Contoh : Nama
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh : dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
Petunjuk Khusus:
1. Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan bulan/tahun.
Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.
2. Kolom (1) : Cukup Jelas
Kolom (2) : - Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dipungut.
- Jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, maka diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang bersangkutan.
Kolom (3) : Diisi Nama Lengkap Wajib Pajak
Kolom (4) : Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan
Kolom (5) : Diisi dengan tanggal dilakukannya pemungutan
Kolom (6) : Diisi jumlah bruto transaksi untuk setiap bukti pemungutan
Kolom (7) : Diisi dengan PPh Pasal 22 yang dipungut
3. Bagian Tanda Tangan
Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemungut Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang
bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.
Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya Daftar Bukti Pemugutan dengan format penulisan tanggal-bulan-tahun.
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
(D.1.1.32.04)
Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:
Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-
scan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat
ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.
PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI
SPT Normal
SPT Pembetulan Ke-
/
BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK
1. NPWP : -
2. Nama :
3. Alamat :
BAGIAN B. OBJEK PAJAK
1. Badan Usaha Industri/Eksportir
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan
Tertentu Yang Ditunjuk
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)
a. API
b. Non API
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha
Selain Pertamina
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)
b. Pihak lain (Tidak Final)
7. ………………………………………………………..
Terbilang :
*) Coret yang tidak perlu
BAGIAN C. LAMPIRAN
1. Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan
Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).
2. Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: lembar
(Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).
3. SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: lembar
(Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).
4. Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
5. Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
6. Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).
7. Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).
8. Surat Kuasa Khusus.
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN
SPT Masa Diterima:
Langsung dari WP
PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Melalui Pos
Nama 2 0
NPWP -
Tanda Tangan & Cap Tanggal 2 0 Tanda Tangan
F.1.1.32.02 Lampiran III.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2009
Masa PajakPajak Penghasilan Pasal 22
DEPARTEMEN
KEUANGAN R.I.
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
DIREKTORAT
JENDERAL PAJAKFormulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan
(4)
411122/100
PPh yang Dipungut
(Rp)
411122/100
411122/403
411122/100
411122/100
411122/100
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
tanggal bulan tahun
Uraian
(1)
KAP/KJS
(2)
Nilai Objek Pajak
(Rp)
(3)
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya
beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
Diisi Oleh Petugas
Ta
ng
ga
l
tanggal bulan tahun
JUMLAH
411122/401
411122/100
Petunjuk Umum:
SPT Masa PPh Pasal 22 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:
-
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
Contoh : Nama
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh : dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
Petunjuk Khusus:
1. Bagian Judul
-
- Untuk SPT Pembetulan, maka pada baris: “SPT Pembetulan Ke- __ ” diisi dengan angka kesekian kalinya Wajib Pajak melakukan pembetulan.
- Masa Pajak diiisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan bulan/tahun.
Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.
2. Bagian A
Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, nama, dan alamat) Pemungut Pajak/Wajib Pajak.
3. Bagian B
SPT disampaikan oleh Pemungut Pajak atas transaksi-transaksi yang terutang PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh
4. Bagian C
5.
-
-
Beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris ”SPT Normal” jika SPT yang disampaikan merupakan SPT biasa, dan beri tanda silang (X) pada kotak
di depan baris ”SPT Pembetulan Ke- __” jika SPT yang disampaikan merupakan SPT Pembetulan.
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
(F.1.1.32.02)
Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-
scan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat
ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.
Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya SPT dengan format penulisan tanggal-bulan-tahun.
Kotak yang harus diisi oleh petugas cukup dikosongkan saja oleh Wajib Pajak.
Industri/Eksportir Tertentu & Industri
Rokok
Bendaharawan/Badan Tertentu Bank Devisa/Ditjen Bea Cukai
Impor & Lelang
Pertamina/BU Selain
Pertamina
Paling lambat tanggal 10 bulan takwim
berikutnya
Pada hari yang sama dengan
pelaksanaan pembayaran atas
penyerahan barang
Beri tanda X dalam kotak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan dan isi jumlah dokumen yang dilampirkan pada kotak yang tersedia.
Jika SPT ditandatangani oleh bukan Pemungut Pajak/Wajib Pajak, maka harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup.
Paling lambat 20 hari
setelah Masa Pajak
Sehari setelah pemungutan pajak
dilakukan (khusus DJBC)
Sebelum Surat Perintah
Pengeluaran Barang
ditebus
Bagian D
Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemungut Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang bersangkutan
serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.
b) Badan Tertentu paling lambat
20 hari setelah Masa Pajak
berakhir.
a) Bendaharawan paling lambat 14
hari setelah Masa Pajak berakhir,
Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak
berakhir
Secara mingguan paling lambat 7 hari
setelah batas waktu penyetoran pajak
berakhir (DJBC)Paling lambat 20 hari
setelah Masa Pajak berakhir (Bank
Devisa)
Penyetoran
Pelaporan
Coret yang tidak diperlukan Cukup jelas
Kolom (2)
Diisi jenis usaha industri
semen/kertas/baja/otomotif atas penjualan
hasil produksi di DN atau pembelian
bahan oleh industri/ eksportir yang
bergerak dalam sektor perkebunan,
pertanian, perikanan dan industri/eksportir
tertentu lainnya sesuai ketentuan yang
berlaku. Khusus industri rokok, cukup
jelas.
Kolom (1) Cukup jelas
Merupakan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang harus diisikan pada Surat Setoran Pajak (SSP).
Diisi Jumlah Rupiah
Penjualan Migas sesuai
dengan lampiran Daftar
SSP.
Kolom (4) Diisi dengan PPh Pasal 22 yang dipungut
sebesar : Tarif x Penjualan/Pembelian
Bruto
Diisi dengan PPh yang dipungut
sebesar : Tarif x Pembelian tidak
termasuk PPN/PPnBM
Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 atas
impor yang dipungut sebesar : Tarif x
Nilai Impor.
Diisi jumlah PPh Pasal 22
yang dipungut (dari
lampiran Daftar SSP)
Kolom (3) Diisi Jumlah penjualan/pembelian Neto
Dalam Negeri
Diisi Jumlah Pembelian Barang,
tidak termasuk PPN/PPnBM
Diisi Jumlah Nilai Impor. (Cost,
Insurance and Freight + Bea Masuk +
Pungutan Lainnya yang dikenakan
berdasarkan ketentuan perundang-
undangan pabean di bidang impor)
PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
Nomor : (2)
NPWP : - - - - - (3)
Nama :
Alamat :
Dividen *)
Bunga **)
Royalti
Hadiah dan penghargaan
Sewa dan Penghasilan lain
sehubungan dengan
penggunaan harta ***)
Jasa Teknik, Jasa Manajemen,
Jasa Konsultansi dan Jasa Lain
sesuai PMK-244/PMK.03/2008:
a.
b.
c.
d. Jasa lain :
1) ………………………….
2) ………………………….
3) ………………………….
4) ………………………….
5) ………………………….
6) ………………………….
****)
Terbilang :
Perhatian : …………………., ……………………. 20 ……. (4)
1.
Pemotong Pajak (5)
NPWP : - - - - -
Nama :
2.
Tanda Tangan, Nama dan Cap
*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota WP Orang Pribadi.
***) Kecuali sewa tanah dan bangunan. ......................................................... (6)
****) Apabila kurang harap diisi sendiri.
F.1.1.33.06 Lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2009
……………………………..……………
No. Jenis PenghasilanJumlah Penghasilan
Tarif Lebih Tinggi
100% (Tdk ber-
NPWP)
Tarif
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
…………………………………….………...…………. (1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
PPh yang Dipotong
Bruto (Rp) (%) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. 15 %
2. 15 %
3. 15 %
4. 15 %
5.
2%
6.
Jasa Manajemen 2%
Jasa Teknik 2%
2%
Jasa Konsultan 2%
2%
2%
Bukti Pemotongan ini dianggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan
benar.
JUMLAH
………………………………………………………………………………………………………………………..
Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23
yang dipotong di atas merupakan
agsuran atas Pajak Penghasilan yang
terutang untuk tahun pajak yang
bersangkutan. Simpanlah bukti
pemotongan ini baik-baik untuk
diperhitungkan sebagai kredit pajak
2%
2%
2%
Petunjuk Umum:
-
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
Contoh: Nama
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak/Wajib Pajak terdaftar.
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Potong.
(3) Diisi dengan identitas lengkap Wajib Pajak yang dipotong
(4) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Bukti Potong.
(5) Diisi dengan NPWP dan nama Pemotong Pajak
(6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak atau kuasanya.
Petunjuk Khusus:
Bukti Pemotongan Pajak dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
Bukti Potong lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Bukti Potong lembar ke 2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
Bukti Potong lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak
Kolom (1) : Nomor, cukup jelas;
Kolom (2) : Uraian, cukup jelas;
Kolom (3) : Jumlah Penghasilan Bruto, diisi dengan jumlah bruto objek pajak yang dipotong;
Kolom (4) : Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)
Kolom (5) : Tarif, cukup jelas;
Kolom (6) : PPh yang dipotong, diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong yaitu:
- Atas pemotongan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP
Kolom 3 x Kolom 5
- Atas pemotongan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP
Kolom 3 x Kolom 5 x 200%
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh
Jika pemotongan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, isilah kotak dengan tanda X,
namun jika pemotongan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP maka kosongkan kotak.
(F.1.1.33.06)
PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di
keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal
berikut ini:
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-
kotak yang disediakan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan
alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.
PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
Nomor : (2)
NPWP : - - - - - (3)
Nama :
Alamat :
Dividen
Bunga
Royalti
Sewa dan Penghasilan lain
sehubungan dengan
penggunaan harta selain
penghasilan atas pengalihan
tanah dan atau bangunan
Imbalan sehubungan dengan
jasa, pekerjaan, dan kegiatan
Hadiah dan penghargaan
Pensiun dan pembayaran
berkala
Premi swap dan transaksi
lindung nilai
Keuntungan karena pembebasan
utang
Penjualan harta di Indonesia
Premi asuransi/reasuransi
Penghasilan dari penjualan atau
pengalihan saham
Penghasilan Kena Pajak BUT
sesudah dikurangi pajak
Terbilang :
Pemotong Pajak (5)
: - - - - -
:
Tanda Tangan, Nama dan Cap
F.1.1.33.08 Lampiran IV.4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2009
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 26
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………………....…………. (1)
……………………………….……………
No. UraianJumlah Penghasilan
Bruto (Rp)
Perkiraan
Penghasilan
Neto (%)
PPh yang Dipotong (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tarif (%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Nama
......................................................... (6)
JUMLAH
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………., ……………………. 20 ……. (4)
NPWP
Petunjuk Umum:
-
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
Contoh: Nama
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
(3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 26
(4) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
(5) Diisi dengan Identitas lengkap Pemotong Pajak
(6) Diisi dengan tanda tangan, NPWP, nama dan cap Pemotong Pajak
Petunjuk Khusus:
Bukti pemotongan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26
Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak
Kolom 1 : Nomor, cukup jelas.
Kolom 2 Uraian, cukup jelas
Kolom 3 : Jumlah Penghasilan Bruto
Diisi dengan jumlah penghasilan yang dibayarkan.
Kolom 4 : Perkiraan Penghasilan Neto
Diisi dengan prosentase perkiraan penghasilan netto sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Pasal 26 ayat (2) dan 2a UU PPh.
Kolom 5 : Tarif
Kolom 6 : PPh yang dipotong, diisi dengan jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong, yaitu:
(Kolom 3 x Kolom 4 x Kolom 5) atau (Kolom 3 x Kolom 5)
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh
Tarif umum adalah 20%. Apabila terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, fasilitas perpajakan, atau ketentuan
khusus, maka tarif agar disesuaikan.
(F.1.1.33.08)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 26
Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:
Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas
sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang
disediakan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib
Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.
FRANK MELIN FRISSEL
/
(1)
A. PPH PASAL 23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
dst.
B. PPH PASAL 26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
dst.
PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Tanggal 2 0
Nama
NPWP - Tanda Tangan & Cap
D.1.1.32.05 Lampiran IV.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2009
DEPARTEMEN
KEUANGAN R.I. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN Masa Pajak
DIREKTORAT PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26
JENDERAL PAJAK
(7)
No. NPWP NamaBukti Pemotongan PPh yang
Nomor Tanggal Dipotong (Rp)
Nilai Obyek Pajak
(2) (3) (4) (5) (6)
JUMLAH
(Rp)
JUMLAH
tanggal bulan tahun
Petunjuk Umum:
-
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
Contoh : Nama
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh : dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
Petunjuk Khusus:
1. Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan bulan/tahun.
Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.
2. Bagian A dan Bagian B
Kolom (1) : Cukup jelas.
Kolom (2) : - Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dipotong.
- Jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, maka diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang bersangkutan.
Kolom (3) : - Diisi nama pihak yang dipotong (dalam hal Pemberi Hasil Sebagai Pemotong Pajak), atau
- Diisi nama pemotong (dalam hal Wajib Pajak dipotong oleh pihak lain)
Kolom (4) : Cukup jelas.
Kolom (5) : Cukup jelas.
Kolom (6) : Diisi dengan jumlah bruto obyek Pajak Penghasilan untuk setiap Bukti Pemotongan.
Kolom (7) : Cukup jelas.
4. Bagian Tanda Tangan
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat
ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.
Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemotong Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang
bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.
Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya Daftar Bukti Pemotongan dengan format penulisan tanggal-bulan-tahun.
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26
(D.1.1.32.06)
Daftar Bukti PemotonganPPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu diperhatikan
hal-hal berikut ini:
Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-
scan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.
PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI
SPT Normal
SPT Pembetulan Ke-
/
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK
1. NPWP : -
2. Nama :
3. Alamat :
BAGIAN B. OBJEK PAJAK
PPh Pasal 23 yang telah Dipotong
1. Dividen *)
2. Bunga **)
3. Royalti
4. Hadiah dan penghargaan
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai
dengan PMK-244/PMK.03/2008 :
a. Jasa Teknik
b. Jasa Manajemen
c. Jasa Konsultan
d. Jasa lain :****)
1) ………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………
7. ………………………………………………………………………………
Terbilang :
PPh Pasal 26 yang telah Dipotong
1. Dividen
2. Bunga
3. Royalti
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan
6. Hadiah dan penghargaan
7. Pensiun dan pembayaran berkala
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai
9. Keuntungan karena pembebasan utang
10. Penjualan harta di Indonesia
11. Premi asuransi/reasuransi
12. Penghasilan dari pengalihan saham
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak
Terbilang :
*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri. ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP. ****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.
BAGIAN C. LAMPIRAN
1. Surat Setoran Pajak : lembar. 4. Surat Kuasa Khusus.
2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. 5. Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih
3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif
dan/atau Pasal 26 : lembar. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN
SPT Masa Diterima:
Langsung dari WP
PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Melalui Pos
Nama 2 0
NPWP -
Tanda Tangan & Cap Tanggal 2 0 Tanda Tangan
F.1.1.32.03 Lampiran IV.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2009
Masa PajakPajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26
DEPARTEMEN
KEUANGAN R.I.
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26
DIREKTORAT
JENDERAL PAJAKFormulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan
Uraian KAP/KJS Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) PPh yang Dipotong (Rp)
(1) (2) (3) (4)
411124/101
411124/102
411124/104
411124/103
411124/100
411124/100
411124/104
411124/104
…………………………………………………………………………………………………………….………………………..…………………………………
JUMLAH
(5)
411127/101
Uraian KAP/KJSJumlah Penghasilan Perkiraan
Bruto Penghasilan
(Rp) Neto (%)
411127/100
(1) (2) (3) (4)
411127/102
411127/103
411127/100
411127/104
411127/100
Tang
gal
tanggal bulan tahun
tanggal bulan tahun
1.
2.
PPh yang Dipotong (Rp)
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta
lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
JUMLAH
…………………………………………………………………………………………………………….………………………..…………………………………
Diisi Oleh Petugas
411127/102
411127/100
411127/100
411127/100
411127/100
411127/105
Petunjuk Umum:
-
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
Contoh : Nama
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh : dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
Petunjuk Khusus:
1. Bagian Judul
-
- Untuk SPT Pembetulan, maka pada baris: “SPT Pembetulan Ke- __ ” diisi dengan angka kesekian kalinya Wajib Pajak melakukan pembetulan.
- Masa Pajak diiisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan bulan/tahun.
Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.
2. Bagian A
Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, nama, dan alamat) Pemotong Pajak/Wajib Pajak.
3. Bagian B
1) PPh Pasal 23 yang telah dipotong
Kolom (1) : Cukup Jelas.
Kolom (2) : Merupakan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang harus diisikan pada Surat Setoran Pajak (SSP).
Kolom (3) : Cukup Jelas.
Kolom (4) : Diisi dengan jumlah PPh Pasal yang dipotong
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh Pasal 23
2) PPh Pasal 26 yang telah dipotong
Kolom (1) : Cukup Jelas.
Kolom (2) : Merupakan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang harus diisikan pada Surat Setoran Pajak (SSP).
Kolom (3) : Cukup Jelas.
Kolom (4) : Diisi dengan prosentase perkiraan penghasilan neto sesuai ketentuan yang berlaku.
Kolom (5) : Diisi dengan jumlah PPh Pasal yang dipotong
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh Pasal 26
4. Bagian C
5.
-
-
6.
Beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris ”SPT Normal” jika SPT yang disampaikan merupakan SPT biasa, dan beri tanda silang (X) pada kotak
di depan baris ”SPT Pembetulan Ke- __” jika SPT yang disampaikan merupakan SPT Pembetulan.
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26
(F.1.1.32.03)
Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-
scan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat
ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.
SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut
ini:
SPT disampaikan oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank
Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak dan penyampaian SPT selambat-lambatnya 20 hari
setelah akhir Masa Pajak.
Beri tanda X dalam kotak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan dan isi jumlah dokumen yang dilampirkan pada kotak yang tersedia.
Jika SPT ditandatangani oleh bukan Pemotong Pajak/Wajib Pajak, maka harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup.
Bagian D
Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemotong Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang bersangkutan
serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.
Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya SPT dengan format penulisan tanggal-bulan-tahun.
Kotak yang harus diisi oleh petugas cukup dikosongkan saja oleh Wajib Pajak.
PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI