Upload File

 · aparatur terkait dengan kegiatan pengclolaan hibah/bansos seiring dengan terbitnya peraturan...

  • Home
  • Documents
  •  · aparatur terkait dengan kegiatan pengclolaan hibah/bansos seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
18

Upload: doliem

Post on 11-Apr-2019

214 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1:  · aparatur terkait dengan kegiatan pengclolaan hibah/bansos seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Page 2:  · aparatur terkait dengan kegiatan pengclolaan hibah/bansos seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Page 3:  · aparatur terkait dengan kegiatan pengclolaan hibah/bansos seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Page 4:  · aparatur terkait dengan kegiatan pengclolaan hibah/bansos seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Page 5:  · aparatur terkait dengan kegiatan pengclolaan hibah/bansos seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Page 6:  · aparatur terkait dengan kegiatan pengclolaan hibah/bansos seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Page 7:  · aparatur terkait dengan kegiatan pengclolaan hibah/bansos seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Page 8:  · aparatur terkait dengan kegiatan pengclolaan hibah/bansos seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Page 9:  · aparatur terkait dengan kegiatan pengclolaan hibah/bansos seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Page 10:  · aparatur terkait dengan kegiatan pengclolaan hibah/bansos seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Page 11:  · aparatur terkait dengan kegiatan pengclolaan hibah/bansos seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Page 12:  · aparatur terkait dengan kegiatan pengclolaan hibah/bansos seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Page 13:  · aparatur terkait dengan kegiatan pengclolaan hibah/bansos seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Page 14:  · aparatur terkait dengan kegiatan pengclolaan hibah/bansos seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Page 15:  · aparatur terkait dengan kegiatan pengclolaan hibah/bansos seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Page 16:  · aparatur terkait dengan kegiatan pengclolaan hibah/bansos seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Page 17:  · aparatur terkait dengan kegiatan pengclolaan hibah/bansos seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Page 18:  · aparatur terkait dengan kegiatan pengclolaan hibah/bansos seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK …

MENTERI DALAM NEGERI PERATURAN MENTERI DALAM …tanjabbarkab.go.id/download/pmd/permen_no.44_th_2016 KEWENANGAN... · menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASImitra-tki.com/Mitra-TKI/attachment/PERATURAN MENTERI...1 menteri ketenagakerjaan menteri ketenagakerjaan republik indonesia ublindonesia

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIArepository.beacukai.go.id/peraturan/2012/07/480fc8c3e3b...MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN SALINAN PERATURAN MENTERI …

Peraturan menteri kesehatan_juknis_jampersal

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA … · 2020. 11. 22. · peraturan . menteri kesehatan republik indonesia

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN … · 2013-04-05 · MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Menteri Koperasi

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN · PDF filepengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009; ... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ... Peraturan Menteri

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …agtry.com/wp-content/uploads/2018/05/Peraturan-Menteri... · 2018-05-15 · peraturan menteri kesehatan republik indonesia . nomor

PERATURAN PERUBAHAN PERATURAN MENTERI …...salinan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 84 tahun 2009 tentang perubahan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 75 tahun

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

Peraturan Menteri Perhubungan

PERATURAN MENTERI - jdih.acehprov.go.id

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

PERATURAN MENTERI KEHUTANANjdih.menlhk.co.id/uploads/files/P_15_2020_PELWAS_REN_LH...Peraturan Menteri ini, wajib memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling

PERATURAN PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN … · 2016. 11. 17. · 3 memutuskan: menetapkan : peraturan menteri pendidikan nasional tentang perubahan peraturan menteri pendidikan

MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN …dprd.jatimprov.go.id/produkhukum/82584-Peraturan-Bersama-Menbudpar... · peraturan bersama menteri dalam negeri dan menteri kebudayaan

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN ...dishut.jabarprov.go.id/perundangan/Peraturan menteri...tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah; 17. Peraturan Menteri

SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN …jdih.bappenas.go.id/peraturan/countviewer/2/Peraturan... · 2019. 7. 23. · salinan peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional/ kepala

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Peraturan Menteri

psp.pertanian.go.idpsp.pertanian.go.id/assets/file/2019/Peraturan Menteri Pertanian Nomor... · MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR - Berdesa · peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN …dishut.jabarprov.go.id/perundangan/Peraturan menteri... · 2018. 2. 14. · menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2017/PM_87_TAHUN_2017_Fix.pdf · menteri perhubungan republik indonesia peraturan menteri

Peraturan Menteri Kehutanan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …. …Peraturan Menteri Kesehatan Nomor99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK …inatrade.kemendag.go.id/files/peraturan/79.pdf · Menteri Perdagangan Republik Indonesia PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA … ttg_Penanggulangan...peraturan menteri kesehatan. republik indonesia nomor 29 tahun 2017. tentang . perubahan atas peraturan menteri

PERATURAN MENTERI TENTANG

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ... · Lampiran Peraturan Menteri ini. Pasal 2 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ... Menghargai

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 7 … · peraturan menteri kesehatan republik indonesia . nomor 22 tahun 201. 7 tentang . perubahan atas peraturan menteri kesehatan