“ANALISIS PROBLEM SOLVING DALAM PENYELESAIAN

PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA UNIT RECOVERY DAN

REMEDIAL BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG

JAKARTA BARAT”

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk Memenuhi

Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

MOCHAMAD GUSTAF MAULANA

NIM: 1112053000003

KONSENTRASI MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN ISLAM

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1438 H / 2016 M

i

ABSTRAK

MOCHAMAD GUSTAF MAULANA, 1112053000003, Program Studi

Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Analisis

Problem Solving dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Unit

Recovery dan Remedial Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat.

Dibawah Bimbingan Lili Bariadi, MM. M.Si.

Dampak ekonomi yang mempengaruhi meningkatnya harga jual,

menurunnya daya beli masyarakat dan atau tidak adanya hasil dari usaha yang

dijalankan merupakan faktor penyebab kemampuan membayar pinjaman

masyarakat kepada pihak pemberi pembiayaan yaitu bank syariah menjadi

bermasalah. Aktiva produktif suatu bank dinilai dari tingkat pertumbuhan Non

Performing Fund (NPF) yang menjadi penilaian bank itu tergolong perusahaan

yang sehat atau tidak. Salah satu cara dalam menjaga tingkat NPF dengan

meminimalisasi resiko pembiayaan bermasalah. Hal ini yang menarik bagi penulis

untuk dibahas, dimana dalam prakteknya, terjadinya pembiayaan bermasalah

penting untuk diselesaikan dengan analisa pemecahan masalah (problem solving)

yang dilakukan langsung unit resiko (recovery and remedial).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana metode yang

digunakan unit recovery dan remedial dalam melakukan analisa pemecahan

masalah, prosedur dalam pemberian pembiayaan dan langkah penyelesaian

pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan

wawancara. Metode analisis datanya menggunakan analisis deksriptif karena

penelitian ini penulis menjelaskan metode pemecahan masalah (problem solving)

yang dilakukan Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisa yang dilakukan unit recovery

dan remedial dalam metode pemecahan masalah menggunakan metode yang

efektif. Sebelum pembiayaan itu diberikan kepada nasabah ada beberapa prosedur

pembiayaan yang dilakukan bank guna meminimalisasi terjadinya pembiayaan

bermasalah. Adapun langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan

secara kooperatif dan sesuai syariah dengan fasilitas restrukturisasi pembiayaan

untuk menjaga kualitas aktiva yang dimiliki Bank BNI Syariah Cabang Jakarta

Barat.

Kata kunci: Analisis Problem Solving, Restrukturisasi dan Penyelamatan

Pembiayaan.

ii

KATA PENGANTAR

بسم هللا الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Atas berkah dan

karunia-Nya skripsi ini bisa terselesaikan. Shalawat dan salam semoga Allah SWT

sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW karena perjuangan beliau

kita dapat menikmati Iman dan Islam hingga saat ini sebagai bentuk kasih sayang

Allah SWT kepada kita semua.

Skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan para dosen maupun pengajar lain

yang memiliki intensitas ilmu dibidang kelembagaan khusususnya manajemen

lembaga keuangan Islam yang mencakup kegiatan perbankan syariah. Oleh karena

itu dalam kesempatan ini, tidak terlepas dari doa dan kerja keras didalam

pembuatannya, penulis berterima kasih atas dorongan motivasi dan dukungan

semangat serta doa dari Ayahanda H. Moch Supi dan Ibunda HJ. Uwok Mistri

yang tiada henti-hentinya menjadi alasan penulis untuk tetap kuat menghadapi

kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa juga penulis ucapkan rasa

terima kasih ini kepada :

1. Dr. H. Arief Subhan, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu

Komunikasi, Suparto, M,Ed, Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr.

Hj. Roudhonah, MA selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Dr.

Suhaimi, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

2. Drs. Cecep Castrawijaya, MA. MM sebagai Ketua Jurusan Manajemen

Dakwah, Drs. Sugiharto, MA, sebagai Sekertaris Jurusan Manajemen

Dakwah.

iii

3. Lili Bariadi, MM., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah

meluangkan banyak waktunya untuk memberi arahan serta masukan dalam

penulisan skripsi ini.

4. Drs. Study Rizal LK, MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik, dan seluruh

Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah mengajari

Saya banyak ilmu di Kampus ini. Semoga ilmu yang diberikan, menjadi amal

baik di akhirat kelak.aamiin.

5. Seluruh Staff Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan

Perpustakan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah

memberikan kemudahan dalam melayani penulis mendapatkan refrensi buku-

buku selama penulis kuliah dan selama penulis menyelesaikan penulisan

skripsi ini.

6. Keluarga Besar Manajemen Dakwah, Seluruh teman-teman Fakultas Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi khususnya untuk teman dan sahabat

seperjuangan Gilang Ramadhan, Biyan Muda Intan, Firqi Fauzi, Hafidz

Maulana, M. Fikry, Widiana Sisilia, Firdha Muftiha, M. Kasyif Fuad Darman,

Ahmad Miftahuddin, Ahmad Zaenudin, Ahmad Budi Setiawan, dan teman-

teman Manajemen Dakwah Angkatan 2102 lainnya yang selalu memberikan

banyak cerita dalam kehidupan penulis semasa menempuh studi di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta dan selalu memberikan support serta motivasi kepada

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini..

7. Komunitas yang telah banyak memebrikan inspirasi yaitu keluarga besar

Radio Dakwah dan Komunikasi (RDK) FM terutama pengurus periode 2014-

2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terimakasih untuk

kalian sudah memberikan pengalaman untuk berproses menjadi pengurus yang

insani dan teman-teman, kakak-kakak, adik-adik yang tidak bisa saya sebutkan

iv

satu perstau, yang sudah memberikan warna-warni dalam menjalani kegiatan

berorganisasi penulis di Univeristas tercinta. RDK FM “Komunitasmu

Inspirasimu”. Semoga Makin Jaya di Udara selalu.

8. Segenap pihak Bank BNI Syariah Jakarta Barat yang sudah memberikan saya

kesempatan untuk menjalankan praktikum dan juga penelitian skripsi,

khususnya Mas Khoirul Anwar selaku Recovery and Remedial Head yang

sudah bersedia diwawancarai dan banyak memberikan data serta informasi

bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman seiya dan senada, kru Patung Hansip yang selalu memberikan

ide, canda, tawa, dan cerita bagi penulis, CEO Faisal Abdul Aziz dan Gilang

Ramadhan jasa kalian banyak menginspirasi.

10. Untuk kakak-kakak tercinta Aa, A Kiki, A Mpem terimakasih atas pelajaran

hidup kalian yang telah mengajari adik bungsumu ini untuk menjadi pribadi

yang baik.

11. Dan untuk semua pihak yang telah memberi segala dukungannya dalam

penyusunan skripsi ini yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, akhir kata

semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Jakarta, 12 Oktober 2016

11 Muharram 1438 H

Penulis

v

DAFTAR ISI

ABSTRAK ............................................................................................................. i

KATA PENGANTAR .......................................................................................... ii

DAFTAR ISI .......................................................................................................... v

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... viii

DAFTAR TABEL ............................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .................................................................................... 1

B. Batasan dan Rumusan Masalah .......................................................... 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................................... 7

D. Metodologi Penelitian ......................................................................... 8

E. Tinjauan Pustaka ............................................................................... 10

F. Sistematika Penulisan ....................................................................... 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi Problem Solving .................................................................. 14

1. Pengertian Problem Solving ...................................................... 16

2. Langkah-langkah Problem Solving ............................................ 16

B. Pembiayaan Bank Syariah ................................................................ 18

1. Pengertian Pembiayaan ............................................................... 18

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan .................................................. 19

3. Jenis-jenis Pembiayaan ............................................................... 22

4. Prinsip Operasional Pembiayaan Bank Syariah .......................... 24

vi

C. Jaminan dalam Pembiayaan .............................................................. 43

1. Pengertian dan Fungsi Jaminan .................................................. 43

2. Konsep Jaminan dalam Hukum Islam ........................................ 44

3. Penilaian dan Pengikatan Jaminan .............................................. 45

D. Tinjauan Teoritis Tentang Pembiayaan Bermasalah ........................ 50

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah ........................................... 50

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah ................................. 51

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah ....................................... 53

BAB III GAMBARAN UMUM BNI SYARIAH

A. Sejarah Berdirinya BNI Syariah ..................................................... 57

B. Visi dan Misi BNI Syariah ............................................................. 59

C. Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Jakarta Barat................. 60

D. Produk Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat ........................... 60

BAB IV ANALISIS PROBLEM SOLVING DALAM PENYELESAIAN

PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BNI SYARIAH KC JAKARTA

BARAT

A. Analisis Problem Solving dalam Penyelesaian Pembiayaan

Bermasalah ..................................................................................... 66

B. Prosedur Pembiayaan Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat .... 81

C. Langkah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada

Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat ....................................... 85

D. Analisis ........................................................................................... 94

vii

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..................................................................................... 99

B. Saran ............................................................................................. 101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Bank BNI Syariah

2. Surat Permohonan Dosen Pebimbing

3. Surat Izin Penelitian di Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat

4. Surat Keterangan penelitian dari Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat

5. Transkip wawancara dengan pihak Bank BNI Syariah Cabang Jakarta

Barat

viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Langkah Pembuatan MAP ............................................................... 69

Gambar 4.2. Langkah Pemecahan Masalaha G.Polya ........................................... 70

Gambar 4.3. Strategi Pemutusan Hubungan .......................................................... 76

Gambar 4.4. Strategi Penerusan Hubungan ........................................................... 77

ix

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kegiatan Operasional Perbankan Islam ................................................ 24

Tabel 4.1. Mekanisme Penyelamatan..................................................................... 67

Tabel 4.2. Tiga Pilar Kelaikan Nasabah................................................................. 72

Tabel 4.3. Rasio Pembiayaan Bermasalah Bank BNI Syariah Cabang Jakarta

Barat .................................................................................................... 89

Tabel 4.4. Tata Cara Restrukturisasi ...................................................................... 90

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi Islam yang dilakukan sekarang telah diatur

dengan baik oleh para praktisi ekonomi agar menjadi lebih mudah dalam

pelaksanaannya. Lembaga keuangan Islam yang tumbuh di masa-masa

ekonomi sedang dalam krisis, bergerak perlahan untuk mengembangkan

prinsip ekonomi yang dilakukan secara prinsip syari’ah. Dengan sistem

dan operasional yang transparan memberikan tempat bagi lembaga

keuangan Islam untuk menarik minat para pelaku ekonomi menjalankan

segala macam kegiatan ekonominya. Lembaga keuangan Islam yang besar

seperti bank syariah berperan sebagai institusi yang memiliki izin untuk

melakukan banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam

memperoleh pendapatan (income/return) baik dari penyimpanan dana

(funding) maupun penyaluran dana/pembiayaan (financing). Dengan

situasi ekonomi yang tidak merata di beberapa masyarakat belakangan ini,

membuat bank syariah muncul untuk mengatasi masalah tersebut.

Keberadaan bank-bank syari’ah di Indonesia semakin mendapat

legitimasi dengan disahkannya berbagai undang-undang yang mendukung,

salah satunya adalah Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008.1

1 A. Riawan Amin, Menata Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: UIN Press, 2009),

h. 98

2

Undang-undang tersebut memiliki beberapa ketentuan umum

(pasal 1) yang baru yang menarik untuk dicermati dan akan memberikan

implikasi tertentu.

Pengertian mengenai perbankan dapat kita temukan dalam Pasal 1

angka 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan memberikan

pengertian perbankan sebagai berikut : “Perbankan adalah segala sesuatu

yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan

pengertian mengenai Bank syariah tersurat dalam Pasal 1 angka 2 sebagai

berikut: “Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat

dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.2

Kebutuhan manusia akan barang dan jasa semakin meningkat

seiring perkembangan masyarakat ekonomi modern saat ini. Pemberian

fasilitas pinjaman atau pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan adalah

satu cara kebanyakan masyarakat memanfaatkannya dalam memenuhi

kebutuhan konsumtif mereka, pun mengembangkan usaha-usaha mereka

dalam meminimalisasi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan

yang merata di masyarakat. Di Indonesia pemberian kredit seolah menjadi

rutinitas masyarakat dalam hal meminjam dana baik itu untuk konsumtif

ataupun produktif (modal usaha).

2 Muhamad Jumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,

2000), h. 28

3

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan

perkataan asing bagi masyarakat. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh

masyarakat kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit

tersebut sudah sangat popular. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani

(credere) yang berarti kepercayaan (truth atau faith), oleh karena itu dasar

dari kredit adalah kepercayaan.3 Pengertian kredit menurut Undang-

Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, “Kredit adalah penyediaan uang

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan

atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan pemberian bunga”.4

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992

tentang perbankan, ditegaskan bahwa :“Kredit yang diberikan oleh bank

mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus dapat

memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.”5 Dalam Bank Syariah

kredit ini dikenal dengan nama pembiayaan, pengertian pembiayaan dalam

kamus besar bahasa Indonesia artinya perbuatan dalam membiayai atau

membiayakan sesuatu.6 Pembiayaan adalah menyediakan dana guna

membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak

memperolehnya.7

3 Muhamad Jumhana, Hukum Perbankan…., h. 12

4 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: PT. Kencana, 2005) cet.

Ke-5 h. 57 5 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia…., h. 58

6 W.J.S. Porwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987),

cet.X, h. 136 7 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2005),

cet.III, h.185

4

Gejala awal timbulnya pembiayaan bermasalah adalah

meningkatnya harga jual di pasaran dan menurunnya daya beli masyarakat

sehingga ketidakmampuan debitur membayar pinjaman kepada bank

membuat pembiayaan tersebut dikategorikan bermasalah. Kemungkinan

akan faktor lain terjadinya pembiayaan bermasalah pun besar seperti

kebiasaan debitur yang sulit dalam pengembalian pinjaman, bahkan

sampai kesengajaan debitur yang tidak mau mengembalikan pinjaman.

Faktor-faktor tersebut mesti segera ditangani agar kesehatan suatu bank

tetap terjaga dan kegiatan perbankan terus berjalan sesuai prinsipnya.

Pihak bank sendiri wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam

pemberian pembiayaan kepada calon debitur.

Pemecahan masalah (problem solving) dalam penyelesaian

pembiayaan bermasalah perlu dilakukan pihak bank khususnya unit yang

tugas, pokok, dan fungsinya menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Dibutuhkan analisis yang tepat sebelum dan sesudah pemberian

pembiayaan kepada debitur suatu bank. Dalam prakteknya, penyelesaian

pembiayaan bermasalah, unit recovery dan remedial harus menganalisis

terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah.

Dalam pengertiannya problem solving didefinisikan sebagai suatu

aktivitas yang berhubungan dengan pemilihan jalan keluar atau cara yang

cocok bagi tindakan dan pengubahan kondisi sekarang (present state)

menuju kepada situasi yang diharapkan (future state atau desire goal).

Problem Solving seperti yang diartikan Syaiful Bahri Djamarah

dan Aswan Zain adalah suatu cara berpikir secara ilmiah untuk mencari

5

pemecahan suatu masalah.8 Sedangkan menurut istilah Nurhadi problem

solving adalah suatu pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah

dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara

berpkir kritis dan keterampilan permasalahan, serta untuk memperoleh

pengetahuan dan konsep esensial dari materi pembelajaran.9

Salah satu bagian dari proses pemecahan masalah adalah

pengambilan keputusan (decision making), yang didefinisikan sebagai

memilih solusi terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia. Pengambilan

keputusan yang tidak tepat, akan mempengaruhi kualitas hasil dari

pemecahan masalah. Secara umum dikemukakan bahwa masalah timbul

apabila ada perbedaan atau konflik antara keadaan satu dengan lain dalam

rangka untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikemukakan

bahwa dalam problem solving adalah directed, yang mencari pemecahan

dan dipacu untuk mencapai pemecahan masalah tersebut.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat diatasi dengan baik

dan tersrtruktur melalui cara analisa pembiayaan yang baik dan

pengambilan keputusan yang tepat. Rasio pembiayaan bermasalah (Non

Performing Financing/NPF) BNI Syariah per akhir Maret 2016 sebesar

2,7 persen. Berdasarkan data BNI Syariah Cabang Jakarta Barat,

pembiayaan bermasalah banyak terjadi pada pembiayaan mikro yang

8 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka

Cipta, 2002), cet. Ke-2, hlm.102 9 Nurhadi, Kurikulum 2004: Pertanyaan dan Jawaban, (Jakarta: PT Grasindo, 2004),

hlm.109

6

berkisar di angka 6,45%.10

Hal tersebut diperlukan penanganan sehinga

berdampak besar pada kualitas aktiva produktif dalam suatu bank.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk

melanjutkan peneltian ini dengan mengambil judul “Analisis Problem

Solving dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Unit

Recovery dan Remedial Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta

Barat”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan peneltian ini, maka penulis

membatasi penelitian pada aspek analisis pemecahan masalah (problem

solving) yang meliputi analisis masalah, prosedur pembiayaan di BNI Syariah

Cabang Jakarta Barat, dan langkah-langkah pemecahan masalah dalam

penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan unit recovery dan

remedial.

Dari batasan masalah tersebut maka penulis merumuskan beberapa

pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaiamana analisis pemecahan masalah (problem solving) yang

dilakukan unit recovery dan remedial dalam menyelesaikan

pembiayaan bermasalah tersebut ?

2. Bagaimana prosedur pembiayaan di Bank BNI Syariah Cabang

Jakarta Barat ?

3. Bagaimana langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank

BNI Syariah Cabang Jakarta Barat?

10

“NPF BNI Syariah” diakses pada tanggal 23 Agustus 2016 pukul 15:03 WIB dari

http://www.bnisyariah.co.id/bni-syariah-mampu-jaga-npf

7

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penulisan adalah :

Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis pemecahan

masalah dalam pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang

Jakarta Barat.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisa yang dilakukan unit recovery dan remedial

dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan dan pemberian

pembiayaan di Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat.

3. Untuk mengetahui langkah-langkah dalam penyelesaian pada

pembiayaan bermasalah di BNI Syariah Jakarta Barat.

Dan penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan penulis tentang manajemen sistem

dan kegiatan perbankan di Indonesia, khususnya pada masalah

pembiayaan yang menjadi perputaran arus ekonomi bagi suatu bank

serta penyelesaian terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Bagi Akademis

Diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi tambahan ilmu

pengetahuan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

khususnya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan

Manajemen Dakwah konsentrasi Lembaga Keuangan Syariah.

8

3. Bagi Praktisi

Menjadi saran bagi perbankan khususnya BNI Syariah Jakarta Barat

dalam hal pembiayaan dan penyelesainnya demi kemajuan BNI

Syariah yang lebih baik.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah

metode penelitian deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan secara

jelas bagaimana pemecahan masalah petugas pembiayaan dalam

penyelesaian pembiayaan bermasalah di BNI Syariah Jakarta Barat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang

tidak mengadakan perhitungan.11

Penelitian kualitatif yang bersifat

deskriptif yaitu data yang terkumpul berupa kata-kata, gambar bukan

angka. Kalaupun ada angka-angka dalam penelitian ini, sifatnya hanya

sebagai penunjang saja. Penelitian deskriptif bertujuan untuk

mendeskripsikan kejadian yang terjadi saat ini. Metode deskriptif ini

menjelaskan metode atau langkah penyelesaian yang dilakukan unit

recovery dan remedial dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

11

Lexy Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatitf, Ed: Revisi, (Bandung: PT Remaja

Rosda Karya, 2004), h.2

9

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penilitian adalah pegawai Bank BNI

Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat, sedangkan yang menjadi Objeknya

adalah pemecahan masalah pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah

Kantor Cabang Jakarta Barat.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Merupakan sumber data yang langsung memberikan data

kepada pengumpul data. Data yang diperoleh langsung dari hasil

wawancara dengan pihak BNI Syariah Jakarta Barat yang

kompeten dan ahli mengenai pemecahan masalah unit recovery dan

remedial dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

b. Sumber data sekunder

Data yang diperoleh dari literatur-literatur seperti buku-

buku, dokumen-dokumen ilmiah dan majalah serta sumber lainnya,

untuk melengkapi dan mendukung data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder

melalui pengumpulan dan penyelidikan data-data pada kepustakaan

khususnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti.

10

b. Dokumentasi

Pengamatan dengan mempelajari dan mengumpulkan data

serta berkas-berkas atau kejadian-kejadian dengan penyelesaian

pembiayaan bermasalah di BNI Syariah Jakarta Barat.

c. Metode Wawancara

Metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran atau

keterangan secara langsung mengenai data yang penulis perlukan

dengan cara mengajukan pertanyaan dengan manager dan staff

pembiayaan di BNI Syariah Jakarta Barat.

6. Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

deduktif-induktif. Deduktif adalah suatu metode analisis data yang

menarik hal-hal yang bersifat umum kedalam bersifat khusus. Sedangkan

induktif adalah suatu metode analisis data yang menarik hal-hal yang

bersifat khusus ke dalam hal-hal yang bersifat umum.12

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terhadap sumber

kepustakaan dan penelitian yang terdahulu penulis melakukan suatu

peminjaman pustaka sebagai langkah awal dari penyusunan skripsi yang

akan penulis buat. Buku pedoman penulisan skripsi yang penulis gunakan

adalah Pedoman Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode

2012/2013, pedoman penulisan skripsi dan beberapa tinjauan pustaka

lainnya Adapun karya penelitian tersebut yaitu:

12

Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1997)

11

1. Bayu Prasetyo, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah

Mutanaqisah Bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan Keputusan DSN NO.01/DSN-MUI/X/2013”. Skripsi S1

program studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan

Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. Pokok masalah yang

dibahas dalam skripsi ini adalah kesesuaian keputusan fatwa DSN

tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah musyarakah

mutanaqisah yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia. Perbedaannya

dengan peneltian yang penulis teliti adalah langkah pemecahan

masalah yang dilakukan petugas pembiayaan BNI Syariah Jakarta

Barat dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

2. Firza Syahrullah, “Penanganan Pembiayaan Murabahah dan

Mudharabah Bermasalah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-

Fath Ikatan Masjid Indonesia (IKMI)”. Skripsi S1 program studi

Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum, 2011. Pokok

masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah cara penanganan

pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad murabahah dan

mudharabah di BMT Al-Fath Ikatan Masjid Indonesia. Perbedaannya

dengan pembahasan yang penulis teliti adalah pada objek

penelitiannya, penulis meneliti di BNI Syariah Jakarta Barat dan fokus

pada metode pemecahan masalah unit recovery dan remedial dalam

penyelesaian pembiayaan bermasalah.

3. Reza Yudistira, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

pada Bank Syariah Mandiri”. Skripsi S1 program studi Muamalat

12

(Perbankan Syariah), Fakultas Syariah dan Hukum, 2011. Pokok

masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang penyelesaian

pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri dan

kesesuaiannya dengan keputusan DSN.

4. Rahmad, “Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Menyelesaikan

Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi Pada PT. BPR

WIjayamulya Santosa dan PT. BPR Syariah Bangun Drajat

Warga)”. Skripsi S1 program studi Manajemen Dakwah Fakultas

Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga. Pokok masalah

yang dibahas dalam skripsi terkait masalah perbedaan pengambilan

keputusan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah antara

lembaga keuangan konvensional dengan syariah.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian skripsi yang

telah ada, yaitu dari segi pembahasannya, objek dan subjek

penelitiannya. Penulis akan menguraikan tentang Analisis Problem

Solving dalam penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada di BNI

Syariah Jakarta Barat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara sistematik, teknik penulisan dibagi dalam beberapa bab

yang dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas hal-hal menjadi

permasalahan. Untuk itu penulis membagi ke dalam lima bab yang terdiri

dari:

13

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah,

identifikasi masalah pembatasan dan

perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika

penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menguraikan

mengenai landasan teori yang digunakan

dalam pembahasan penulisan skripsi ini dan

sumber landasan teori tersebut.

BAB III :GAMBARAN UMUM LOKASI

PENELITIAN

Berisi tentang tinjauan umum dari

perusahaan, seperti sejarah singkat

berdirinya perusahaan, profil perusahaan,

struktur organisasi, serta ruang lingkup

kegiatan perusahaan.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

DATA

Pada bab ini berisi hasil pengujian dan hasil

analisa data penelitian mengenai analisis

problem solving dalam penyelesaian

pembiayaan bermasalah.

14

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil

analisa dan pembahasan yang telah

dilakukan serta akan diberikan saran yang

sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan

yang diteliti

15

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMECAHAN MASALAH DALAM

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. Definisi Problem Solving

1. Pengertian Problem Solving

Suatu masalah biasanya memuat situasi yang mendorong seseorang

untuk menyelesaikannya akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang

harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Jika suatu masalah diberikan

kepada seorang siswa, dan siswa tersebut dapat mengetahui cara

penyelesaiannya dengan benar, maka soal tersebut tidak dapat dikatakan

sebagai masalah. Sesuatu dianggap masalah bergantung kepada orang yang

menghadapi masalah tersebut disamping secara implisit suatu soal bisa

memiliki karakterisitik sebagai masalah.

Seperti yang dikutip Dindin Abdul Muiz, G.Polya mengatakan bahwa

pemecahan masalah (problem solving) adalah aspek penting dalam intelegensi

dan intelegensi adalah anugerah khusus untuk manusia, pemecahan masalah

dapat dipahami sebagai karakteristik utama/penting dari kegiatan manusia.1

Problem Solving seperti yang diartikan Syaiful Bahri Djamarah dan

Aswan Zain adalah suatu cara berpikir secara ilmiah untuk mencari

pemecahan suatu masalah.2 Sedangkan menurut Nurhadi problem solving

adalah suatu pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata

sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpkir kritis dan

1 Dindin Abdul Muiz Lidnillah, Strategi Pembelajaran Pemecahan Masalah di Sekolah

Dasar, No. 10, Oktober 2008, h. 2 2 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka

Cipta, 2002), cet. Ke-2, h.102

16

keterampilan permasalahan, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep

esensial dari materi pembelajaran.3

Dari beberapa pengertian di atas, penulis berkesimpulan bahwa

Problem solving atau pemecahan masalah melibatkan membandingkan hal-

hal, tetapi selalu ditujukan untuk datang ke semacam solusi. Satu hal yang kita

tahu tentang pemecahan masalah adalah bahwa hal itu biasanya jauh lebih

sulit bagi orang untuk melakukannya ketika masih dalam bentuk abstrak.

2. Langkah-langkah Problem Solving

Pembahasan mengenai pemecahan masalah (problem solving) tidak

bisa lepas dari tokoh utamanya yaitu G. Polya. Menurut Polya, dalam

pemecahan suatu masalah terdapat empat langkah yang harus dilakukan yaitu:

(1) memahamai masalah, (2) merencanakan pemecahannya, (3)

menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana, dan (4) memeriksa kembali

hasil yang diperoleh. Empat tahap pemecahan masalah dari Polya tersebut

merupakan satu kesatuan yang sangat penting untuk dikembangkan.

Pemecahan masalah merupakan tahapan yang paling tinggi karena masalah

selalu datang dalam proses pembelajaran dan membutuhkan pemecahan dari

berbagai sudut pandang.4

Mengenai langkah-langkah dalam pemecahan masalah secara teoritis

banyak sekali langkah-langkah ilmiah yang ditawarkan para ahli untuk

memecahkan suatu masalah. Diantaranya yang disebutkan Syaiful Bahri

3 Nurhadi, Kurikulum 2004: Pertanyaan dan Jawaban, (Jakarta: PT Grasindo, 2004),

h.109 4 Munir Tanrere, Environmental Problem Solving in Learning Cheimistry for High School

Students, (Jurnal of Applied Sciences in Environmental Sanitation Volume 3 No.1, 2008), hlm. 47

17

Djamarah dan Aswan Zain, bahwa dalam penggunaan metode problem

solving dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan

b. Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan dengan jalan

membaca buku-buku, meneliti, bertanya, berdiskusi dan lain-lain

c. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut

d. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut

e. Menarik kesimpulan.

Sedangkan cara lain dalam pengambilan langkah penggunaan metode

problem solving seperti yang ditulis Sri Anitah Iryawan dan Noorhadi Th,

yaitu:

a. Memahami masalah, masalah yang dihadapi harus dirumuskan, dibatasi

dengan teliti. Bila tidak usahanya akan sia-sia

b. Mengumpulkan data. Kalau maslah sudah jelas, dapat dikumpulkan

data/informasi/keterangan-keterangan yang diperlukan.

c. Merumuskan hipotesis (jawaban sementara, yang mungkin memberi

penyelesaian), dari keterangan-keterangan yang diperoleh, mungkin timbul

suatu kemungkinan yang memberi harapan yang akan membawa

pemecahan masalah.

d. Menilai hipotesis, dengan jalan berpikir dapat diperkirakan akibat-akibat

suatu hipotesis. Kalau ternyata bahwa hipotesis ini tidak akan memberi

hasil baik, maka dimulai lagi dengan langkah kedua.

e. Mengadakan eksperimen/menguji hipotesis, bila suatu hipotesis memberi

harapan baik, maka diuji melalui eksperimen. Kalau berhasil, berarti

18

masalah ini dipecahakan. Tetapi kalau tdak berhasil, harus kembali lagi

dari langkah kedua atau ketiga.

f. Menyimpulkan, laporan tentang keseluruhan prosedur pemecahan masalah

yang diakhiri dengan kesimpulan. Di sini kemungkinan dapat dicetuskan

suatu prinsip atau hukum.5

Dalam pemecahan masalah langkah penting untuk mengetahui

masalah tersebut adalah mengidentifikasinya untuk megetahui faktor apa

yang menyebabkan masalah itu terjadi. Dari beberapa pendapat para ahli

tentang langkah-langkah problem solving, penulis menggunakan konsep

langkah-langkah G.Polya dalam menganalisis pemecahan masalah yang

dilakukan Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat.

B. Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam kamus perbankan, konsep yang dimaksud biaya adalah

pengeluaran atau pengorbanan yang tidak terhindarkan untuk mendapatkan

barang atau jasa dengan tujuan memperoleh maslahat pengiriman,

pengepakan, atau penjualan, dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan

dalam laporan laba rugi, komponen biaya merupakan mengurang dari

pendapatan. Pengertian biaya berbeda dengan beban. Semua biaya adalah

beban tetapi tidak semua beban adalah biaya.6

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 1 butir 12,

pembiayaan adalah penyediaan barang atau tagihan yang dapat dipersamakan

5 Syaiful Bahri Djaramah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka

Cipta, 2002), cet.2, h. 103-104 6 Bank Indonesia, Kamus Perbankan, 1990, cet ke-1, h. 30

19

dengan itu berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pembagian hasil keuntungan.7

Pembiayaan dalam arti luas artinya financing yaitu pendanaan yang

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik

dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit,

pembiayaan yaitu pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, seperti

bank syariah kepada nasabah.

Jadi yang dimaksud pembiayaan adalah menyediakan dana guna

membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak

memperolehnya.8

Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk

mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan

antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya.

Sebagaimana dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2:

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya.”

7 Faisal Afifi, Strategi dan Operasional bank, (Bandung: Eresco, 1996), h.88

8 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2005),

cet.III, h.185

20

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok

besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan

untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

a) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses

secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan

akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf

ekonominya.

b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk

pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan

ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang

surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat

tergulirkan.

c) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan

peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya

produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa

adanya dana.

d) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor

usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha

tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau

membuka lapangan kerja baru.

e) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif

mampu melakukan akrivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh

pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari

21

pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi

pendapatan.9

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

a) Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka

memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.

Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba

maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka

mereka perlu dukungan dana yang cukup.

b) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya

ekonomi dapat dikembalikan dengan melakukan mixing antara

sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber

daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya

manusianya ada dan sumber modalnya tidak ada, maka

diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada

dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya

ekonomi.

c) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan msyarakat

ada pihak yang memiliki kelebihan sementara yang lain ada

pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah

dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan

dalam penyeimbang dan penyaluran kelebihan dana dari pihak

9 Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan

Aplikasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), cet. 1, h. 682

22

yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan

(minus) dana.10

Adapun fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan daya guna uang. Maksudnya dengan adanya

simpanan masyarakat di bank dalam bentuk deposito,

tabungan dan giro, penggunaannya dapat ditingkatkan oleh

bank untuk usaha produktif. Sedangkan bagi pengusaha

dapat memperluas usaha yang dijalankan.

b) Meningkatkan daya guna barang. Maksudnya bagi

pengusaha dapat memproduksi barang mentah menjadi

barang jadi, sehingga penggunaan dari barang tersebut

menjadi meningkat. Selain itu dapat digunakan untuk

memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain

yang penggunaannya dianggap lebih tepat.

c) Meningkatkan peredaran uang. Maksudnya dengan

pembiayaan, pengusaha akan mengembangkan

produksinya. Dari produksi tersebut ada beberapa faktor

yang harus dibayar seperti bahan baku dan upah tenaga

kerja.

d) Menimbulkan kegairahan berusaha, maksudnya dengan

pembiayaan, seorang pengusaha akan sungguh-sungguh

dalam menjalankan usahanya agar dapat meningkatkan

kebutuhan hidup.

10

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN,

2005), h.17

23

e) Memperlancar produksi dan konsumsi, sehingga tingkat

hidup dalam masyarakat meningkat.11

3. Jenis-jenis Pembiayaan

1. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada

nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif.

Pembiayaan ini umumnya untuk perorangan, seperti untuk pembelian

rumah tinggal, pembelian mobil untuk keperluan pribadi. Pembayaran

kembali pembiayaan, berupa angsuran, berasal dari gaji atau pendapatan

lainnya, bukan dari objek yang dibiayainya. Jenis pembiayaan yang

termasuk dalam jenis pembiayaan konsumtif, antara lain:

1) Pembiayaan Perumahan

2) Pembiayaan Kendaraan Pribadi (Mobil, motor, dll)

3) Pembiayaan Multiguna

4) Kartu Pembiayaan12

Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-

barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan

dalam konsumsi. Pembiayaan konsumtif dibagi dalam 2 bagian:

1) Pembiayaan konsumtif untuk umum

2) Pembiayaan konsumtif untuk pemerintah.

11

Indra Dermawan, Pengantar Uang dan Perbankan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992),

h. 92 12

Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia

Pustaka Utama, 2014), h. 207

24

Pembiayaan konsumtif yang diterima oleh umum dapat

memberikan fungsi-fungsi yang bermanfaat, terutama dalam mengatasi

saat-saat di mana kegiatan produksi/distribusi sedang mengalami

gangguan.13

2. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan

untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu, untuk

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.14

4. Prinsip Operasional Pembiayaan Bank Syariah

Pada umumnya, prinsip dalam pemberian pembiayaan di bank

syariah dilakukan dengan kegiatan operasioanal yang dibagi menjadi tiga

bagian atau tiga skim pembiayaan. Tiga bagian itu berkaitan dengan

produk yang ada dalam dunia perbankan Islam. Lebih lanjut

pengelompokkan tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kegiatan Operasional Perbankan Islam15

Penghimpunan

Dana Penyaluran Dana

Jasa-jasa

Perbankan

1. Wadiah 1. Piutang Rahn

1.1.Giro 1.1.Qardh Wakalah

1.2.Tabungan 1.2.Murabahah Kafalah

13

Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan

Aplikasi, h. 716 14

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema

Insani), h. 160 15

Nurul Huda & Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan

Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 40

25

2. Mudharabah 1.3.Salam Hawalah

2.1.Tabungan 1.4.Istishna Sharf

2.2.Deposito 2. Investasi

2.1.Mudharabah:

2.1.1. Mutlaqah

2.1.2. Muqayyadah

2.2.Musyarakah

-

3. Sewa

3.1.Ijarah

3.2.Ijarah Muntahiyah

Bittamlik

Seperti yang digambarkan dalam tabel di atas, skim pembiayaan di

bank syariah dibagi menjadi tiga bagian; Sistem penghimpunan dana

(Funding), Penyaluran dana (Lending), dan Pelayanan jasa-jasa perbankan

dengan ketentuan prinsip syariah. Inilah prinsip operasional yang menjadi

dasar perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.16

1) Penghimpunan dana (Funding)

Jika dalam bank konvensional semua jenis simpanan diterapkan

dengan sistem bunga, lain halnya pada bank syariah. Bank syariah dalam

melakukan kegiatan penghimpunan dana menerapkan prinsip wadi‟ah dan

prinsip mudharabah baik itu yang berupa giro, tabungan maupun deposito.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 huruf (a) Peraturan Bank

16

Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan

Mahkamah Syari‟ah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 67

26

Indonesia No. 6/24/PBI/2004. Adapaun penerapan kedua prinsip tersebut

dalam hal penghimpunan dana dapat diuraikan sebagai berikut17

:

a. Prinsip Wadi‟ah

Wadi’ah secara etimologi adalah wada`a yang berarti

meninggalkan/meletakkan atau titipan. Secara terminologi, wadi’ah

dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang

lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan

dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Dalam

mendefinisikannya, paling tidak ada tiga ulama mazhab yang berupaya

menjelaskannya, ulama mazhab Hanafi mengatakan wadi’ah adalah

mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan

ungkapan yang jelas maupun isyarat. Sedangkan menurut ulama

mazhab Syaf’i dan Maliki yaitu mewakilkan orang lain untuk

memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.18

Kemudian berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN)

No: 01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan

secara syari’ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan

Wadi’ah. Demikian juga tabungan dengan produk Wadi’ah, dapat

dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000,

menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang

berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi’ah.

Dalam penjelasan undang-undang perbankan syari’ah tahun

2008, pasal 19, ayat 1, huruf a, dinyatakan:

17

Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan

Mahkamah Syari‟ah, h. 68 18

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari‟ah, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h.86

27

“Yang dimaksud dengan “Akad wadi’ah” adalah Akad penitipan

barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan

pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga

keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.”

Definisi ini selaras dengan definisi wadi’ah dalam ilmu fiqih.

Abdullah Saeed menjelaskan bahwa wadi’ah adalah “suatu akad yang

bertujuan menjaga suatu harta”.19

b. Prinsip Mudharabah

Secara lughawi, kata mudharabah dan kata qiradh mempunyai

makna yang sama. Masyarakat Irak menyebutnya mudharabah,

sedangkan masyarkat Hijaz menyebutnya qiradh.

Landasaan hukum mudharabah tercantum dalam QS. An-nisa ayat 29:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka

di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Adapun pengertian mudharabah adalah pembiayaan antara

bank dengan nasabah dimana bank menyediakan 100% pembiayaan

bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah sedangkan nasabah

mengelola usaha tanpa campur tangan bank.20

19

Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interprestasi Kontemporer

tentang Riba dan Bunga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 67 20

Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait (BAMUI dan

Takafuly) di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 86

28

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama antara dua

pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh

modal, sedangkan pihak lain (mudharib) menjadi pengelola, dimana

keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (nisbah) sesuai

kesepaktan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal

selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila

kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola

harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.21

Akad mudharabah dalam prinsip penghimpunan dana

didasarkan pada konsep mudaharabah yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19

ayat 1 huruf b yaitu: “menghimpun dana dalam bentuk investasi

berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan

dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad yang lain yang

tidak bertentangan dengan prinsip syariah.22

Perbankan syariah di Indonesia menerapkan salah satu

produknya dengan prinsip mudharabah,23

sesuai praktek perbankan

yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor

32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 lampiran 6 disebutkan bahwa

mudharabah adalah akad antara pemilik modal (shahibul maal)

dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau

21

M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Gema Insani

Press, 2001), h. 146 22

Muhamad Sadi, Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Regulasi Sebagai Institusi

Intermediasi dan Agen Investasi, (Malang: Setara Press, 2015), h. 98 23

Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,

Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 143

29

keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagikan

berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

2) Penyaluran Dana

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan berbagai metode

seperti jual-beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus.24

1. Prinsip jual-beli

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya

perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank

ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang

dijual. Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk

pembayarannya dan waktu penyerahan barang. Ada tiga jenis jual-

beli yang dijadikan dasar dalam pembiayaan modal kerja dan

investasi dalam perbankan syariah, yaitu bai‟ al-murabahah, bai‟

as-salam, dan bai‟ al-istishna.25

a. Bai‟ al-Murabahah

Secara bahasa murabahah diambil dari kata rabihu –

yarbahu – ribhan – warabahan yang berarti beruntung atau

memberikan keuntungan. Sedangkan kata ribh itu sendiri

berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal

24

Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi,

(Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 68 25

Ataul Haque, Reading in Islamic Banking, (Dhaka: Islam Foundations, 1987), dalam

Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta:

Ekonisia, 2008), h. 69

30

(profit). Murabahah berasl dari mashdar yang berarti

“keuntungan, laba, atau faedah”.26

Murabahah adalah skema pembiayaan dengan

menggunakan metode transaksi jual beli biasa. Dalam skema

murabahah, bank membeli barang dari produsen, kemudian

menjualnya kembali ke nasabah ditambahkan dengan

keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah.27

Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah

murabahah adalah UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam undang-undang ini, murabahah disebutkan sebagai

prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan.28

b. Bai‟ as-Salam

Kata salama dengan salafa artinya sama. Disebut salam

karena pemesan barang menyerahkan uangnya di tempat akad.

Disebut salaf karena pemesan barang menyerahkan uangnya

terlebih dahulu. Definisi salam ialah akad pesanan barang yang

disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan

barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang

pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan.29

26

Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka

Progresif, 1997), h. 463, dalam Dr. Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT

Remaja Rosdakarya, 2015), h. 14 27

Irma Devita Purnamasari & Suswinarno, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer

Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah , (Bandung: Kaifa, 2011),

h. 39 28

Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),

h. 16 29

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi, h. 70

31

Landasan hukum as-Salam terdapat pada Al-Qur’an Al-

Baqarah; 275

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang

kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan

mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu

sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual

beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus

berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang

telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

c. Bai‟ al-Istishna

Secara bahasa, kata istishna diambil dari kata shana’a

yang artinya membuat, kemudian ditambah huruf alif, sin dan

ta‟ menjadi istashna’a yang berarti meminta dibuatkan sesuatu.

Secara terminologi, istishna berarti akad di mana shani‟

32

membuat sesuatu tertentu dalam perjanjian, yaitu akan menjual

sesuatu yang dibuat oleh shani‟ dengan bahan dan pekerjaan

berasal dari shani‟.

Secara operasional, istishna merupakan kontrak

penjualan antara mustashni‟ (pemesan) dan shani‟ (pembuat).

Dalam kontrak ini shani‟ menerima pesanan dari mustashni‟

untuk membuat barang menurut spesifikasi yang telah

disepakati dan menjualnya kepada mustashni‟, serta kedua

belah pihak bersepakat atas harga serta sistem

pembayarannya.30

2. Prinsip piutang (pinjam-meminjam)

Selain tiga jenis pembiayaan di atas, dalam perbankan

syariah terdapat juga pembiayaan dengan akad qardh. Pembiayaan

qardh sifatnya lebih kepada sosial dibandingkan dengan

pembiayaan jual-beli lainnya. Al-Qardh adalah pemberian harta

kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau

dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Menurut Bank Indonesia, qardh adalah akad pinjaman dari bank

(muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib

dikembalikan dengan jumalah yang sama sesuai pinjaman.

Dalil yang menjelaskan tentang qardh tercantum dalam Al-

Qur’an Surat Al-Hadid: 11

30

Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah…., h. 40

33

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah

pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan

(balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh

pahala yang banyak.

Skim qardh juga merupakan produk yang fleksibel, karena

dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif dan juga produktif.

Selain itu, skim ini merupakan salah satu skim yang membedakan

bank syariah dengan bank konvensional. Pada skim ini, bank

memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa meminta tambahan

apa pun, kecuali biaya administrasi.

Mengingat skimnya, maka pembiayaan qardh ini

merupakan pembiayaan khusus yang membutuhkan sumber dana

tersendiri. Sumber dana untuk skim ini antara lain dari bagian

modal yang dialokasikan khusus ataupun dari dana zakat, infaq dan

shadaqah. Karena itulah, biasanya pembiayaan ini diarahkan untuk

pihak-pihak yang sangat membutuhkan seperti para fakir dan

miskin yang ingin berusaha, dan lain-lain. Jadi skim ini lebih

berkarakter sosial ketimbang ekonomis.

Pembiayaan qardh diperuntukkan bagi pengusaha kecil

yang memiliki kelemahan profesionalisme, maka biasanya sistem

pelunsan yang ditetapkan adalah harian, bukannya bulanan. Hal ini

untuk menghindari risiko pemanfaatan dana untuk selain usaha

(side streaming). Namun, bank harus memilki program

34

pembiayaan yang jelas dan efektif agar nasabah yang bersangkutan

tidak selamanya berusaha dalam skala kecil.31

3. Prinsip bagi hasil

Menyalurkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (profit

sharing) adalah mendasarkan pada akad mudharabah dan akad

musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip syariah.

a. Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah penyediaan dana oleh

bank untuk modal usaha berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang diwajibkan

untuk melakukan setelmen atas investasi dimaksud sesuai

ketentuan akad. Bank bertindak sebagai shahibul maal yang

menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak

sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha.

Sebagai pemilik dana, bank tidak ikut serta dalam pengelolaan

usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan

pembinaan usaha.

Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus

dinyatakan jumlahnya. Jika pembiayaan diberikan dalam

bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai

berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar.

Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan

31

Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul

Hakim, 2007), cet.III, h. 89

35

dalam bentuk nisbah yang disepakati. Pembagian keuntungan

dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi

(profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue

sharing). Sedangkan bank menanggung seluruh resiko kerugian

usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan

kecurangan atau lainnya yang mengakibatkan kerugian usaha.

Karena itu risiko utama dari produk ini adalah risiko

pembiayaan (credit risk) yang terjadi jika mudharib

wanprestasi.

Mudharabah juga terbagi dalam dua jenis, mudharabah

muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

1) Mudharabah muthlaqah

salah satu jenis mudharabah, di mana pemilik usaha

(mudharib) diberikan hak yang tidak terbatas untuk

melakukan investasi oleh pemilik modal (shahibul

mal)

Unrestricted fund

2) Mudharabah muqayyadah

Salah satu jenis mudharabah, di mana pemilik

usaha (mudharib) dibatasi haknya oleh pemilik

modal (shahibul mal), antara lain dalam hal jenis

usaha, waktu, tempat usaha, dll.

Restricted fund

36

b. Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah penyediaan dan oleh

bank untuk memenuhi sebagian modal suatu usaha tertentu

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah

sebagai pihak yang harus dilakukan setelemen atas investasi

sesuai ketentuan akad. Bank dan nasabah masing-masing

betindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama

menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu

kegiatan usaha tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola

usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam

pengelolaan usaha dengan tugas dan wewenang yang

disepakati.32

Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau

barang. Jika pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka

barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan

kesepakatan. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana

dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati dengan

metode bagi untung atau rugi (profit and loss sharing) atau

metode bagi pendapatan (revenue sharing). Sedangkan apabila

terjadi kerugian, bank dan nasabah menanggung resiko secara

proporsional, menurut porsi modal masing-masing, kecuali jiak

32

Burhanuddin S, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu,

2010), h. 63-67

37

terjadi kecurangan atau kelalaian yang menyalahi perjanjian

dari salah satu pihak.33

Adapun landasan Syar’i dari akad musyarakah ini

tercantum dalam Al-Qur’an Surat Shaad ayat 24:34

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan

meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya

kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim

kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal

yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami

mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan

bertaubat.

4. Prinsip sewa

a. Ijarah

Pembiayaan ijarah, adalah transaksi pertukaran antara „ayn

berbentuk jasa atau manfaat dengan dayn. Dalam istilah lain juga,

ijarah dapat juga didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna

atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti

pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.

Dasar hukum mengenai ijarah dalam QS. Al-Baqarah: 233

berbunyi;

33

Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan

penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah 34

Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, h. 53

38

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang

kamu kerjakan.

Pendapatan yang diterima dari transaksi ijarah disebut

ujrah. Al-Ujrah ialah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh

pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang

diterimanya.35

b. Ijarah Muntahiya Bittamlik

Pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik adalah akad sewa

menyewa barang antara bank (muajir) dengan penyewa (mustajir)

yang diikuti janji, bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan

b;arang sewaan akan berpindah kepada mustajir. Fatwa DSN

No.27/DSN-MUI/III/2002 adalah ketentuan yang mengatur

mengenai kegiatan usaha ini.36

3) Pelayanan Jasa-jasa Perbankan

Selain dari jenis-jenis pembiayaan utama sebagaimana diuraikan di

atas, perbankan syariah juga menyelenggarakan pelayanan jasa-jasa

perbankan lainnya, dari pelayanan jasa tersebut bank syariah memperoleh

35

Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, h. 43-44 36

Wirdyaningsih, et al., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005),

cet.II, h.125

39

upah atau fee sebagaiamana yang dilakukan pada perbankan konvensional

pada umumnya. Namun, dalam penyelenggaran pelayanan jasa-jasa

tersebut di bank syariah tetap dengan prinsip bebas dari unsur riba, maisir

(perjudian) dan gharar (ketidakpastian). Adapun jenis-jenis pelayanan jasa

yang lazim diselenggarakan oleh perbankan syariah antara lain sebagai

berikut.

a. Kafalah

Konsep kafaalah pada dasarnya sama dengan konsep bank

garansi yang ada di bank konvensional. Dengan fasilitas ini, bank

syariah memberikan jaminan kepada nasabahnya sehubungan

dengan kontrak kerja/perjanjian yang telah disepakati antara

nasabah tersebut dengan pihak ketiga. Atas dasar jaminan bank

tersebut, apablia terjadi wanprestasi oleh nasabah bersangkutan,

pihak ketiga tadi dapat mengajukan klaim kepada bank yang

menjadi penjamin tersebut. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai

covering risk, jika salah satu pihak wanprestasi, maka pihak pihak

bank sebagai pemberi jaminan akan mengambil alih resiko

tersebut. Atas fungsinya tersebut, pihak bank selaku lembaga yang

memberikan jaminan, diperbolehkan mendapatkan imbalan

sepanjang tidak memberatkan.

Adapun landasan operasional bank syariah dalam

menyelenggarakan fasilitas kafalah tersebut adalah fatwa DSN

No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah.

40

b. Hawalah (Anjak Piutang/Transfer Service)

Dalam perniagaan, terkadang pembayaran atas suatu

transaksi tidak dilakukan secara tunai, namun dengan adanya

tempo waktu tertentu. Di sisi lain, pihak yang melakukan penjualan

atau pengiriman barang membutuhkan uang tunai dengan segera,

guna memutar dan menjalankan perniagaan kembali. Peluang ini

dapat dibaca oleh pihak perbankan dengan menawarkan jasa anjak

piuatang, yakni nasabah yang memiliki piutang kepada pihak

ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, pihak bank lalu

membayar piutang tersebut, dan selanjutnya bank akan menagih

pada pihak ketiga.

Praktik yang diuraikan di atas pada bank syariah diterapkan

dengan konsep Hawalah. Dengan fasilitas ini, phak bank syariah

(muhal‟alaih) atas permintaan yang bersangkutan akan

membayarkan terlebih dahulu piutang nasabah A (muhil) yang

timbul dari transaksinya dengan nasabah B (muhal). Pada saat

piutang tersebut jatuh tempo, nasabah B (muhal) tidak lagi

membayar utangnya tersebut kepada nasabah A, melainkan kepada

pihak bank (muhal‟alaih). Sedangkan pihak bank dalam hal ini

akan memperoleh imbalan (fee) atas jasa pemindahan piutang

tersebut (hawalah).37

37

Cik Basir, Penyelesaian Sengeketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan

Mahkamah Syari‟ah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 78-80

41

c. Wakalah

Secara etimologi, wakalah memiliki beberapa pengertian

yang diantaranya adalah: (al-hifzh) yang berarti perlindungan, atau

(al-kifayah) yang berarti pencukupan, atau (al-dhamah)

tanggungan, atau (al-tafwidh) berarti pendelegasian yang diartikan

juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.38

Sedangkan secara terminologi, wakalah berarti mewakilkan

atau menyerahkan sesuatu pekerjaan atau urusan kepada orang lain

agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan dalam masalah

dan waktu yang ditentukan.39

Dalam praktek perbankan syariah, transaksi wakalah ibarat

pisau dapur. Keberadaannya kurang dirasakan, namun bila tidak

ada, baru terasa betapa pentingnya. Ini karena transaksi wakalah

sering hanya menjadi transaksi pendukung dan bukan sebagai

transaksi utama. Lihat saja trasaksi pembiayaan murabahah, salam,

istishna, seluruhnya memerlukan transaksi wakalah untuk alasan

kemudahan. Tanpa transaksi wakalah niscaya bank syariah akan

sangat kerepotan dalam memberikan pembiayaan karena harus

membeli sendiri barang yang dibutuhkan debitur.

Wakalah dalam Lembaga Keuangan Syariah terjadi apabila

nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya

melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan letter of

38

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 231 39

Moh. Saifulloh Al Aziz S., Fiqh Islam Lengkap, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h.

412

42

credit dan transfer uang. Bank dan nasabah yang dicantumkan

dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khususnya pada

pembukaan letter of credit, apabila dana nasabah ternyata tidak

cukup, maka penyelesaian L/C dapat dilakukan dengan

pembiayaan murabbahah, salam, ijarah, mudharabah, atau

musyarakah. Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus

jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan

harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh

bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat

pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian

kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama

antara nasabah dengan bank.40

d. Rahn

Rahn menurut bahasa berarti al-tsubut dan al-habs, yaitu

penetapan dan penahanan. Ada juga yang menjelaskan bahwa rahn

adalah terkurung atau terjerat. Secara istilah yaitu, menjadikan

barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran islam sebagai

jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan dapat

mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu.

Menurut Dewan Syariah Nasional, rahn yaitu menahan barang

sebagai jaminan atas hutang. Sedangkan menurut Bank

Indonesia, rahn adalah akad penyerahan barang/harta dari nasabah

kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.

40

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema

Insani Press, 2001), h. 166

43

Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan

ekonomi, rahn tidak hanya berlaku antar pribadi melainkan juga

antar pribadi dan lembaga keuangan seperti bank. Untuk

mendapatkan kredit dari lembaga keuangan pihak bank juga

menuntut barang agunan yang dipegang bank sebagai jaminan atas

kredit tersebut. Dalam istilah bank barang agunan disebut sebagai

collateral. Collateral ini sejalan dengan marhun yang berlaku

dalam akad rahn yang dibicarakan ulama klasik.

Perbedaanya terletak pada pembayaran hutang yang

ditentukan oleh bank. Kredit di bank biasanya harus dibayar

sekaligus dengan bunga uang yang ditentukan oleh bank. Oleh

sebab itu jumlah uang yang dibayar oleh debitur akan lebih besar

yang dipinjam dari bank.

Kontrak rahn dipakai dalam perbankan dalam dua hal

berikut:

1. Produk Pelengkap

Rahn dipakai sebagai produk pelengkap artinya

sebagai akad tambahan (jaminan atau collateral) terhadap

produk lain seperti dalam pembiayaanbai’al-murabahah.

Bank dapat menahan barang sebagai konsekuensi akad

tersebut.

2. Produk Tersendiri

Akad rahn telah dipakai sebagai alternatif dari

pegadaian konvensional. Bedanya dengan gadai biasa,

44

dalam rahn nasabah tidak dikenakan bunga tetapi yang

dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan,

pemeliharaan, penjagaan serta biaya penaksiran yang

dipungut dan ditetapkan diawal perjanjian. Sedangkan

dalam perjanjian gadai biasa, nasabah dibebankan juga

bunga pinjaman yang dapat terakumulasi dan berlipat

ganda.

C. Jaminan dalam Pembiayaan

1. Pengertian dan Fungsi Jaminan

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda

milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika

terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pengertian yang

lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal

lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur.

Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari petugas

pembiayaan untuk menganalisa circle live usaha debitur serta penambahan

keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan

pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.41

Jaminan dalam pembiayaan memilki dua fungsi yaitu Pertama,

untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi atas pihak ketiga

yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua,

sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan

jumlah pembiayaaan yang akan diberikan kepada pihak debitur.

41

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta : PT.

Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 281

45

Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang

dijaminkan.

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan

kredit/pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan,

modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan

immateriil yang berfungsi sebagai first way out.

Dengan jaminan immateriil tersebut dapat diharapkan debitur dapat

mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan

(revenue) bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan.

Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan (materiil)

berfungsi sebagai second way out. Sebagai second way out, pelaksanaan

penjualan/eksekusi agunan baru dapat dilakukan apabila debitur gagal

memenuhi kewajibannya melalui first way out.

2. Konsep Jaminan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam berkaitan dengan jaminan utang dikenal

dengan dua istilah yaitu kafalah dan rahn. Kafalah adalah jaminan yang

diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi

kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful‟anhu). Menurut

bank Indonesia, kafalah adalah akad pemberian jaminan (makful„alaih)

yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan

bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi

hak penerima jaminan (makful).42

42

Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2005), h. 44-45

46

Sedangkan rahn menurut bahasa berarti al-tsubut dan al-habs,

yaitu penetapan dan penahanan. Ada juga yang menjelaskan bahwa rahn

adalah terkurung atau terjerat.43

Secara istilah yaitu, menjadikan barang

yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang,

sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau

mengambil sebagian manfaat barang itu.

3. Penilaian dan Pengikatan Jaminan

a. Penilaian/taksasi (Appraisal) Jaminan

Jaminan yang diberikan selanjutnya perlu dilakukan appraisal

guna mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijaminkan. Penilaian

atau appraisal didefinisikan sebagai proses menghitung atau

mengestimasi nilai harta jaminan. Proses dalam memberikan suatu

estimasi didasarkan pada nilai ekonomis suatu harta jaminan baik

dalam bentuk properti berdasarkan hasil analisa fakta-fakta obkjektif

dan relevan dengan menggunakan metode yang berlaku.

Barang jaminan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu:

1) Tangible (berwujud) seperti tanah, kendaraan, mesin,

bangunan, dan lain-lain.

2) Intangible (tidak berwujud) seperti hak paten, Franchise,

merk dagang, Hak cipta dan lain-lain.

3) Surat-surat berharga.

43

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Perss, 2010), h.105

47

Adapun dasar penilaian sebuah jaminan di dasarkan atas

beberapa hal yaitu:

1) Nilai pasar (market value) yaitu perkiraan jumlah uang

yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil

penukaran suatu properti pada tanggal penilaian antara

pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat

menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang

penawarannya diakukan secara layak diama kedua belah

pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati

tanpa paksaan

2) Nilai baru (reproduction) adalah nilai baru atau baya

penggantian baru adalah perkiraan jumlah uang yang

dikeluarkan untuk pengadaan pembangunan/penggantian

properti baru yang meliputi baiaya, upah buruh dan biaya-

biaya lain yang terkait.

3) Nilai wajar (depreciated replacement cost) adalah perkiraan

jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya

reproduksi baru dikurangi biaya penyusutan yang terjadi

karena kerusakan fisik, kemunduran ekonomis dan

fungsional

4) Nilai asuransi adalah nilai perkiraan jumlah uang yang

diperoleh dari perhitungan biaya pengganti baru dari

bagian-bagian properti yang perlu diasuransikan dikurangi

penyusutan karena kekurangan fisik

48

5) Nilai likuidasi adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh

dari transaksi jual beli properti dipasar dalam waktu

terbatas dimana penjual terpaksa menjual.

6) Nilai buku adalah nilai aktiva yang dicatat dalam

pembukuan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan

atau pengembalian niali-nilai aktiva.

b. Pengikatan Jaminan

Jaminan akan diikat dengan hukum pengikatan. Hal ini

mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI)

No.4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972 disebutkan untuk benda-

benda yang tidak bergerak memakai lembaga jaminan hipotik, hak

tanggungan dan fiducia.

Hipotik adalah hak kebendaan atas benda tetap tertentu milik

orang lain yang secara khusus diperikatkan untuk memberikan suatu

tagihan, hak untuk didahulukakn di dalam mengambil pelunasan

eksekusi atas barang tersebut. Dasar hukum pengikatan ini adalah kitab

undang-Undang Hukum perdata pasal 11162.

Pengikatan/hipotik akibat perikatan pokok dapat berakhir

apabila,

1) Karena pembayaran

2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan dan

penitipan

3) Pembaruan hutang

4) Penjumpaan hutang atau kompensasi

49

5) Pencampuran hutang

6) Pembebasan hutang

7) Musnahnya barang yang terhutang

8) Pembatalan

9) Berlakunya suatu syarat batal

10) Lewat batas waktu.

Hapusnya hipotik akibat perikatan pokok dilakukan oleh kantor

pertanahan atas permintaan debitur yang biasa disebut dengan Roya.

Selain itu hipotik dapat berakhir apabila penetapan hakim dan

pelepasan hipotik oleh si penghutang.

Sedangkan hak tanggungan adalah jaminan atas tanah untuk

pelunasan hutang tertentu, yang memeberikan kedudukan yang

diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lain. Hak

tanggungan memberikan hak preference pada pemegang terhadap

krediturnya yang lain yaitu diutamakan dalam pengembalian

hutangnya dari penjualan barang harta jaminan yang dilelang. Dasar

hukum pengikatan ini adalah UU no 4 tahun 1996 tangal 9 april 1996

mengenai hak tanggungan.

Hapusnya hak tanggungan sesuai dengan pasal 18 Undang-

undang hak tanggungan yaitu:

1) Hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan

2) Dilepasnya hak tanggungan oleh pemagang hak tanggungan.

3) Pembersihan Hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat

oleh ketua pengadilan negeri.

50

4) Hapusnya hak tanah yang dibebani oleh hak tanggungan.

Pengikatan yang lain adalah fiducia. Yang dimaksud fiducia

adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan

bahwa benda yang dimilikinya tersebut dalam kepemilikan benda. Hal

ini sesuai dengan Undang-undang No.42 tahun 1999. Pemasangan

fiducia hanya bisa dilakukan oleh pemilik barang bergerak yang

dijadikan jaminan yang dilakukan dihadapan notaris. Apabila dibuat

dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat

barang jaminan. Akta fiducia didaftarkan di kantor kanwil kehakiman

setempat dan dapat digunakan untuk mengajukan permohonan

eksekusi. Fiducia ada beberapa unsur antara lain:

1) Hak jaminan

2) Benda bergerak

3) Benda tidak bergerak khususnya bangunan

4) Tidak bisa dibebani hak tanggungan

5) Sebagai agunan

6) Untuk pelunasan hutang.

Sedangkan hapusnya fiducia disebabkan oleh hapusnya

perikatan pokok yaitu perjanjian atau pengakuan hutang yang

mendahuluinya antara lain hapusnya hutang, pelepasan hak atas

51

jaminan fidusia dan musnahnya barang yang menjadi objek jaminan

fiducia.44

D. Tinjauan Teoritis Tentang Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Veithzal menjelaskan beberapa pengertian pembiayaan

bermasalah, adapun pengertiannya sebagai berikut:

a. Pembiayaan yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau

memenuhi target yang diinginkan oleh pihak Bank atau lembaga

keuangan.

b. Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko

dikemudian hari bagi Bank dalam arti luas.

c. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-

kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya

dan denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi

beban debitur yang bersangkutan.

d. Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya,

terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang

diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali

pembiayaan sehingga belum mencapai/memenuhi target yang

diinginkan oleh bank.

e. Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan

dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

44

“Jaminan Pembiayaan Bank Syariah” diakses pada tanggal 29 Juli 2016 dari

http://tugaskuliah-syaifurrahman.blogspot.co.id/2013/07/jaminan-dalam-pembiayaan-bank-

syariah.html

52

Bagi bank atau lembaga keuangan semakin dini menganggap kredit

yang diberikan menjadi bermasalah semakin baik karena akan berdampak

semakin dini pula dalam upaya penyelamatan sehingga tidak terlanjur

parah yang berakibat semakin sulit penyelesainnya.45

Malayu Hasibuan juga menjelaskan dalam bukunya bahwa

pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh dua belah

pihak, akan tetapi pembayaran tidak lancar yang diberikan pihak bank

kepada nasabah pada saat jatuh tempo. Pembiayaan yang tidak lancar

harus secepatnya diselesaikan agar kegiatan yang lebih besar dapat

dihindari.46

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Veitzhal Rivai adanya anggapan yang salah bahwa

pembiayaan bermasalah selalu disebabkan oleh kesalahan debitur.

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal

dari debitur, dari kondisi eksternal, bahkan dari bank yang memberikan

pembiayaan tersebut.

Kesalahan bank yang dapat mengakibatkan pembiayaan

bermasalah berawal dari tahap perencanaan, tahap analisis, dan tahap

pengawasan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan

bermasalah tersebut perlu disadari oleh bank agar bank dapat mencegah

atau menangani dengan baik. Adapun beberapa hal yang menjadi

penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

45

Veitzhal Rivai dan Andria Permata, Bank and Financial Institution Management

Conventional and Sharia System, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 477 46

Malayu Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 115

53

1. Karena Kesalahan Bank atau Lembaga Keuangan Syariah

1) Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah.

2) Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan

penggunaan pembiayaan dan sumber pembayaran kembali.

3) Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang

sebenernya dari calon nasabah dan apa manfaat pembiayaan

yang diberikan.

4) Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon

nasabah.

5) Kurang lengkap dalam mencantumkan syarat-syarat.

6) Terlalu agresif atau terburu-buru.

7) Pemberian kelonggalan terlalu banyak.

8) Kurangnya pengalaman pejabat pembiayaan atau account

officer dalam melaksanakan tugas.

9) Mudah untuk dipengaruhi, diintimidasi, atau dipaksa oleh calon

nasbah.

10) Keyakinan yang berlebihan.

11) Kurang mengadakan review, minta laporan, dan menganalisis

laporan keuangan serta informasi-informasi kredit lainnya.

12) Kurang mengadakan kunjungan ke lokasi nasabah.

13) Kurang mengadakan kontak dengan nasabah.

14) Pengikatan agunan kurang sempurna.

15) Adanya kepentingan pribadi pejabat bank.

16) Tidak punya kebijakan dalam pembiayaan yang sehat.

54

17) Sikap terlalu memudahkan, dari pejabat bank atau account

officer.

2. Karena Kesalahan Nasabah atau Mitra Pembiayaan

1) Nasabah tidak kompeten dalam menjalankan usahanya.

2) Nasabah tidak atau kurang pengalaman.

3) Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya.

4) Nasabah tidak jujur.

5) Nasabah serakah.

3. Karena Faktor Eksternal

1) Kondisi perekonomian

2) Perubahan-perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah.

3) Bencana alam.47

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di suatu bank dapat

dilakukan dengan adanya langkah awal dalam mengetahui gejala

pembiayaan yang berpotensi bermasalah, bank harus segera melakukan

upaya penanganan sebelum masalah tersebut menimbulkan kerugian bagi

pihak bank.

Dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah,

penanganannya dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, yaitu

sebagai berikut:

a. Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara:

1) Pemantauan usaha nasabash

47

Veitzhal Rivai, Islamic Financial Management, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2007), h.

478-479

55

2) Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan

b. Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara:

1) Pembinaan anggota

2) Pemberian dengan surat teguran

3) Kunjungan lapangan oleh sebagian pembiayaan kepada

nasabah

4) Upaya preventif dengan penanganan rescheduling, yaitu

penjadwalan kembli jangka waktu angsuran serta memperkecil

jumlah angsuran juga dapat dilakukan dengan reconditioning,

yaitu memperkecil keuntungan atau bagi hasil.

c. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:

1) Membuat surat teguran atau peringatan

2) Kunjungan lapangan oleh sebagian pembiayaan kepada

nasabah secara lebih bersungguh-sungguh.

3) Upaya penyehatan dengan cara rescheduling, yaitu

penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta

memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

d. Pembiayaan diragukan dan macet, dilakukan dengan cara:

1) Dilakukan rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka

waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.

2) Dilakukan reconditioning, yaitu memperkecil margin atau bagi

hasil usaha.

56

3) Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk

pembiayaan al-Qardhul hasan48

Dan secara umum proses penyelesaian pembiayaan bermasalah

dalam lembaga keungan syariah atau bank dapat dilakukan dengan cara:

1. Rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran

pembiayaan serta memperkecil jumlah angsuran pembiayaan.

2. Reconditioning, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-

syarat pembiayaan meliputi perubahan jadwal pembyaran angsuran

dan, jangka waktu dan margin.

3. Restructuring, yaitu tindakan bank kepada nasabah dengan cara

menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang

membutuhkan tambahan dana atau usaha yang dibiayai masih

layak.

4. Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang

digunakan diatas. Misalanya kombinasi antara restructuring

dengan reconditioning atau rescheduling dengan restructuring.

5. Penyitaan jaminan atau agunan yang merupakan jalan terakhir

apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau

sudah tidak mampu lagi dalam membayar utang-utangnya.49

48

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,

2005), h. 268 49

Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), ed.1.

cet.2, h. 131

57

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK BNI SYARIAH CABANG JAKARTA BARAT

A. Sejarah Berdirinya BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan

sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu

adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat

terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada

Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000

didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di

Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya

UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor

Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di

Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih

kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam

pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan

kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah

(DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma’ruf Amin, semua produk BNI

Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan

syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor

12/41/KEP.GBI/20101 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin

usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS

1 “Sejarah BNI Syariah”, artikel diakses pada Tanggal 23 Agustus 2016 pukul 15:09

WIB dari http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah

58

BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan

dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal

19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum

Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas

dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan

diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah

Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan

syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk

perbankan syariah juga semakin meningkat.

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor

Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan

Gerak dan 20 Payment Point.2 Kantor cabang Jakarta Barat diresmikan

pada Selasa, 28 Desember 2010, BNI Syariah meresmikan kantor cabang

Jakarta Barat. Peresmian ini dilakukan langsung oleh Walikota Jakarta

Barat Drs. H. Burhanuddin, MM, didampingi oleh Direktur Imam T

Saptono dan EVP Moch Mudjib. Pada acara tersebut juga dilakukan

penandatanagan MOU antara Cabang Jakarta Barat dengan PT Gapura

Prima Group dan PT Nusantara Almazia dan pemberian santunan kepada

kaum Dhuafa oleh Ketua UPZ BNI Syariah, Naryono.3

2 “Sejarah BNI Syariah”, artikel diakses pada Tanggal 23 Agustus 2016 pukul 15:09

WIB dari http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah 3 “Peresmian Kantor Cabang Jakarta Barat”, artikel diakses pada Tanggal 23 Agustus

2016 pukul 15:09 dari http://www.bnisyariah.co.id/peresmian-kantor-cabang-syariah-jakarta-barat

59

B. Visi dan Misi BNI Syariah

Visi BNI Syariah adalah “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat

yang unggul dalam layanan dan kinerja”

Misi BNI Syariah:

Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli

pada kelestarian lingkungan.

Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa

perbankan syariah.

Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.

Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk

berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan

ibadah.

Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.4

4 “Visi dan Misi BNI Syariah”, artikel ini diakses pada Tanggal 23 Agustus 2016 dari

http://www.bnisyariah.co.id/visi-dan-misi

60

C. Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat

Gambar 3.1: Skema Struktur Organisasi

Sumber: Data Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat

D. Produk Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat

1. Produk Pembiayaan Personal

1) Multiguna iB Hasanah

Fasilitas Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada

anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif

dan/ atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa

tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan

bukan barang yang dibiayai. Minimal pembiayaan Rp. 50 juta dan

maksimum Rp. 2 Milyar dengan jangka waktu pembiayaan sampai

dengan 10 tahun. Produk pembiayaan ini diikat dengan akad

murabahah atau ijarah Multijasa.

Branch Manager Agam Ayatullah

Recovery &

Remedial

Division

Consumer

Business Manager Dedy Sukmana

Recovery

&

Remedial

Head

Khoirul

Anwar

Operational

Manager Indriwati

Tresnowulani

SME

Financing

Head

Sales Head

Ahmad

Syarifuddin

Processing

Head

Anung Bowo

61

2) Oto iB Hasanah

Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif

murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk

pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor

yang dibiayai dengan pembiayaan ini. Minimal pembiayaan Rp.5

Juta dan maksimum Rp.1 Milyar dengan jangka waktu pembiayaan

sampai dengan 5 tahun. Pembiayaan ini menggunakan akad

murabahah.5

3) Pembiayaan Emas iB Hasanah

(BNI Syariah Kepemilikan Emas) merupakan fasilitas

pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia

dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap

bulannya melalui akad murabahah (jual beli). Jangka waktu

pembiayaan minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun dengan

maksimum pembiayaan sampai dengan Rp. 150.000.000,-6

4) CCF iB Hasanah

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan

cash, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito,

Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah. Maksimum

pembiayaan sebesar 95 % (untuk Simpanan Rupiah) dan 60%

(untuk Simpanan Valas USD) dari jumlah nominal

Deposito/Tabungan/Giro atas nama yang dijaminkan dengan

5 “BNI Syariah Pembiayaan Otomotif” diakses pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul

20:00 WIB dari http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-otomotif-2 6 “BNI Syariah Pembiayaan Kepemilikan Emas” diakses pada tanggal 10 Oktober 2016

pukul 20:00 WIB dari http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-kepemilikan-emas

62

maksimal jangka waktu selama 12 bulan (untuk simpanan Rupiah)

dan 3 bulan (untuk simpanan Valas USD). Pembiayaan ini

menggunakan akad Murabahah dan Ijarah Multijasa.

5) Fleksi iB Hasanah Umroh (Fleksi Umroh)

Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah

Umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama

dengan Travel Agent sesuai dengan prinsip syariah. Jangka waktu

pembiayaan sampai dengan 3 tahun atau 5 tahun untuk

Nasabah payroll BNI atau BNI Syariah. Pembiayaan ini

menggunakan Ijarah Multijasa.7

6) iB Hasanah Card

iB hasanah card merupakan kartu pembiayaan yang

berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu

dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan,

dan kompetitif tanpa perhitungan bunga. iB hasanah card adalah

kartu berbasis Syariah yang brfungsi seperti kartu pembiayaan

sehingga diterima di seluruh tempat bertanda MasterCard dan

semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.

iB hasanah card adalah salah satu kartu kredit yang

menggunakan akad Syariah, yang diterbitkan oleh BNI Syariah,

berikut ketentuan Fatwa:

Akad Kafalah

7 “BNI Syariah Pembiayaan Jasa Umroh” diakses pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul

20:00 WIB dari http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-jasa-umroh

63

BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang iB

hasanah card timbul dari transaksi antara pemegang iB hasanah

card dengan merchant, dan atau penarikan tunai

Akad Qardh

BNI Syariah adalah pemberi pinjaman kepada

pemegang iB hasanah card atas seluruh transaksi penarikan

tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

Akad Ijarah

BNI Syariah adalah penyedia jasa system pembayaran

dan pelayanan terhadap pemegang iB hasanah card. atas Ijarah

ini, pemegang iB hasanah card dikenakan annual membership

Fee

Batasan Penggunaan iB hasanah card

iB hasanah card tidak digunakan untuk transaksi yang

tidak sesuai dengan Syariah dam juga tidak mendorong

pengeluaran yang berlebihan (israf) Pemegang iB hasanah card

harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada

waktunya. iB hasanah card terdiri dari 3 jenis kartu : classic,

gold dan platinum.8

7) Griya iB Hasanah

BNI Syariah KPR Syariah (Griya iB Hasanah) adalah

fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota

masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah

8 “BNI Syariah Pembiayaan iB Hasanah Card” diakses pada tanggal 10 Oktober 2016

pukul 20:00 WIB dari http://www.bnisyariah.co.id/produk/hasanah-card

64

(termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan

membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya

disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan

membayar kembali masing-masing calon. Maksimum Pembayaran

Rp 5 Milyar dengan jangka waktu sampai dengan 15 tahun kecuali

untuk pembelian kavling 10 tahun atau disesuaikan dengan

kemampuan pembayaran. Pembiayaan ini menggunakan akad

murabahah.9

2. Produk Pembiayaan Korporasi

1) Pembiayaan Multifinance

Pembiayaan kepada Multifinance adalah penyaluran

pembiayaan langsung dengan pola executing, kepada

Multifinance untuk usahanya dibidang perusahaan pembiayaan

sesuai dengan prinsip Syariah.

Keunggulannya Maksimum Total Plafond kepada

Multifinance s/d Rp. 75 Milyar, maksimum plafond kerjasama

ke perusahaan pembiayaan ditetapkan atas dasar proyeksi

kebutuhan penyaluran pembiayaan ke end user, jangka waktu

penarikan plafond Pembiayaan 1 (satu) tahun, jangka waktu

akad pembiayaan ke Multifinance sesuai jangka waktu

pembiayaan ke end user maksimal 7 tahun sejak

penandatanganan akad dan akad dibuatkan plafond

pembiayaan dan akad Musyarakah/Murabahah.

9 “Produk Pembiayaan Personal” diakses pada tanggal 23 Agustus 2016 dari

http://www.bnisyariah.co.id/kategori-produk/pribadi

65

2) Pembiayaan Linkage Program

Pembiayaan Kerjasama Linkage Program iB Hasanah

adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik

dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll)

untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil, dan

menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara

langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping.

3) Usaha Besar iB Hasanah

Usaha Besar iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang

digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi)

kepada pengusaha pada segmentasi besar berdasarkan prinsip-

prinsip pembiayaan syariah.

4) Pembiayaan Ekspor iB Hasanah

Pembiayaan Ekspor iB Hasanah adalah fasilitas

pembiayaan yang diberikan kepada eksportir (perusahaan ekspor),

baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk keperluan modal

kerja dalam rangka pengadaan barang-barang yang akan diekspor

(sebelum barang dikapalkan/preshipment) dan/atau untuk

keperluan pembiayaan proyek investasi dalam rangka produksi

barang ekspor.10

10

“Produk Pembiayaan Korporasi” diakses pada tanggal 23 Agustus 2016 dari

http://www.bnisyariah.co.id/kategori-produk/korporasi

66

BAB IV

ANALISIS PROBLEM SOLVING DALAM PENYELESAIAN

PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK BNI SYARIAH CABANG

JAKARTA BARAT

A. Analisis Problem Solving dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam pembiayaan terjadinya resiko sangat dihindari untuk

menjaga tingkat kesehatan bank. Pembiayaan termasuk prinsip bank yang

merupakan lembaga intermediasi yaitu, mengumpulkan dana dari

masyarakat yang mempercayai dananya disimpan di bank dan memberikan

pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan.

Pada setiap Bank Syariah memiliki produk pembiayaan yang bisa

dikategorikan unggul atau banyak yang menjadi nasabah produk

pembiayaan tertentu. Semisal, BNI Syariah tergolong Bank Syariah yang

unggul dalam produk pembiayaan konsumtif terutama KPR. Dengan

produk pembiayaang yang dimiliki, BNI Syariah mampu menjaga Non

Performing Fund (NPF) berada di angka 2,8 % di bawah rata-rata industri

yaitu 5%.1 BNI Syariah dapat dikatakan memiliki tata kelola perusahaan

yang baik, tetapi tidak menutup kemungkinan BNI Syariah juga pernah

menghadapi resiko adanya kerugian seperti pembiayaan yang

dikategorikan bermasalah. Dalam hal ini, proses analisa sangat penting

dilakukan agar pembiayaan yang diberikan kepada kepada calon nasabah

dapat diawasi dengan hati-hati. Banyaknya praktek nasabah yang sulit

1 “Berita Ekonomi Syariah”, diakses pada Tanggal 21 September 2016 dari

http://www.bnisyariah.co.id/bni-syariah-mampu-jaga-npf

67

mengembalikan pembiayaan berdampak pada pendapatan suatu bank.

Apabila hal ini terjadi dalam kegiatan pembiayaan, sudah menjadi

kewajiban unit recovery dan remedial untuk melakukan penyelesaian

pembiayaan bermasalah tersebut.

Pemecahan masalah yang dilakukan unit recovery dan remedial,

tentu dilakukan sesuai prosedur dan prinsip kehati-hatian. Analisis suatu

pemecahan masalah atau biasa disebut dengan metode problem solving

sangat berpengaruh terhadap langkah penyelesaian pembiayaan yang

nantinya akan diputuskan bahwa pembiayaan itu dikategorikan

bermasalah.

Dari hasil wawancara dengan unit recovery dan remedial, metode

analisis problem solving yang dipakai untuk penyelesaian pembiayaan

bermasalah adalah dengan membuat mekanisme penyelamatan

pembiayaan. Berikut tabel mekanisme penyelamatan pembiayaan:

Tabel 4.1: Mekanisme Penyelematan2

LANGKAH KEGIATAN

PEMBUATAN

MEMORANDUM

ANALISA

PENYELAMATAN (MAP)

o Melakukan identifikasi masalah agar

dapat memfokuskan permasalahan yang

ada.

o Melakukan diagnosa permasalahan,

sehingga dapat ditentukan seberapa jauh

kerugian yang terjadi.

2 Khoirul Anwar, Head unit Recovery and Remedial Bank BNI Syariah Kantor Cabang

Jakarta Barat, Wawancara Pribadi, Jakarta 5 September 2016.

68

o Melakukan prognosa untuk

mengevaluasi permasalahan yang dapat

diperbaiki untuk menetapkan sasaran

strategis yang terdiri dari : memutuskan

hubungan atau meneruskan hubungan

dengan nasabah pembiayaan.

PEMBUATAN

MEMORANDUM

RESTRUKTURISASI

PEMBIAYAAN

o Pengumpulan Data

o Verifikasi Data

o Analisa Laporan Keuangan dan Aspek-

Aspek Lainnya.

o Penilaian Risiko.

o Analisa Proyeksi Keuangan

o Evaluasi Kebutuhan / Kemampuan

Keuangan.

o Penetapan Struktur Fasilitas atas dasar

Pilihan Strategi Penyelamatan.

AKAD PEMBIAYAAN

SEHUBUNGAN DENGAN

RESTRUKTURISASI

PEMBIAYAAN

Mekanisme ini dibuat untuk mendukung kebijakan dan prosedur

penyelamatan pembiayaan yang dilakukan BNI Syariah agar dalam

kegiatan analisa pemecahan masalahnya dapat memberikan keputusan

69

yang tepat ketika melakukan eksekusi penyelesaian pembiayaan

bermasalah.

Memorandum Analisa Penyelamatan (MAP) dibuat sebagai

metode pemecahan masalah yang dilakukan unit recovery dan remedial.

Adapun langkah pembuatan MAP seperti tertera pada gambar di bawah

ini:

Gambar 4.1: Langkah Pembuatan MAP3

Dalam metode problem solving, ada beberapa langkah yang

dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Menurut Polya, dalam

pemecahan suatu masalah terdapat empat langkah yang harus dilakukan

yaitu:

3 Khoirul Anwar, Recovery and Remedial Head Bank BNI Syariah Kantor Cabang

Jakarta Barat, Wawancara Pribadi, Jakarta 5 September 2016.

AN

AL

ISA

MA

SA

LA

H

PE

NE

TA

PA

N

ST

RA

TE

GIS

IDENTIFIKASI MASALAH

MENYUSUN PROGNOSA

MENETAPKAN SASARAN STRATEGIS

MERUMUSKAN STRATEGI

MEMBUAT ACTION PLAN

DIAGNOSA MASALAH

70

1) Memahami masalah

2) Merencanakan pemecahannya

3) Menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana

4) Memeriksa kembali hasil yang diperoleh.

Empat tahap pemecahan masalah dari Polya tersebut merupakan

satu kesatuan yang sangat penting untuk dikembangkan. Pemecahan

masalah merupakan tahapan yang paling tinggi karena masalah selalu

datang dalam proses pembelajaran dan membutuhkan pemecahan dari

berbagai sudut pandang.4 Metode yang digunakan G.Polya dalam

menentukan langkah-langkah problem solving dapat dijadikan acuan untuk

membuat Mekanisme Analisa Penyelamatan (MAP) yang dibuat oleh BNI

Syariah. Seperti yang tertera pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.2:Langkah Pemecahan Masalah G.Polya

4 Munir Tanrere, Environmental Problem Solving in Learning Cheimistry for High School

Students, (Jurnal of Applied Sciences in Environmental Sanitation Volume 3 No.1, 2008), hlm. 47

Memahami

Masalah

Memeriksa kembali

hasil yang diperoleh

Menyelesaikan

masalah sesuai

dengan rencana

Merencanakan

Pemecahannya

Identifikasi Masalah

Diagnosa Masalah

Menyusun Prognosa

Menetapkan Sasaran Strategis

Merumuskan Strategi

Membuat Action Plan

Pedoman Pemantauan

Penyelamatan

71

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa empat langkah

yang digunakan G.Polya dalam metode pemecahan masalah menjelaskan

bagaimana Bank BNI Syariah menetepkan langkah-langkah tersebut untuk

proses analisa penyelematan pembiayaan. Penjelasan dari metode analasis

tersebut diurai sebagai berikut:

1. Memahami Masalah

Tentu jelas, jika tidak memahami permasalahannya maka masalah

tersebut tida bisa dipecahkan. Sehingga penting untuk memahami masalah

yang terjadi. Pemahaman ini membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian

agar dapat memahami informasi yang diberikan dalam masalah tersebut.5

Dalam metode pemecahan masalah yang dilakukan BNI Syariah, unit

recovery and remedial menggunakan identifikasi masalah untuk

menentukan faktor penyebab utama (root cause) dari permasalahan

debitur, sehingga dapat diketahui fokus permasalahannya.6

Setelah identifikasi masalah selesai, langkah selanjutnya ialah

diagnosa masalah. Langkah ini menganalisa dapat tidaknya permasalahan

debitur7 diselesaikan, sehingga dapat ditentukan seberapa jauh kerugian

yang terjadi. Selain menganalisa permasalahan debitur, Bank BNI Syariah

5 “Polya’s Problem Solving Process” diakses pada tanggal 20 September 2016 dari

http://faculty.atu.edu/mfinan/2033/section1.pdf 6 Khoirul Anwar, Recovery and Remedial Head Bank BNI Syariah Kantor Cabang

Jakarta Barat, Wawancara Pribadi, Jakarta 5 September 2016 7 Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu

dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang.

Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur.

72

juga menganalisa 3 pilar kelaiakan nasabah. Adapun penilaian 3 pilar

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:8

Tabel 4.2: Tiga Pilar Kelaikan Nasabah

PILAR VARIABEL MASALAH

Kredibilitas

Manajemen

1. Integritas (Variabel

penentu)

2. Kecakapan

1. Kejujuran

2. Kerjasama

1. Kemampuan

2. Judgement

(pertimbangan)

Kemampuan

Membayar

Kembali

1. Hasil Prestasi

(Variabel penentu)

2. Likuiditas

1. Masalah Lingkungan

2. Aktivitas Usaha

1. Sumber Dana

2. Penggunaan Dana

Agunan

1. Kontrol (Variabel

penentu)

2. CEV

1. Kesempurnaan

2. Mudah tidak dicairkan

1 Nilai likuidasi

2 Lama penjualan

Sumber: Data Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat

Berdasarkan uraian tabel tersebut dapat diketahui bahwa kelaikan seorang

nasabah dapat dilihat dari 3 aspek;

1. Kredibilitas Manajemen

2. Kemampuan Membayar Kembali

3. Agunan

8 Khoirul Anwar, Recovery and Remedial Head Bank BNI Syariah Kantor Cabang

Jakarta Barat, Wawancara Pribadi, Jakarta 5 September 2016

73

2. Merencanakan Pemecahannya

Ada banyak jenis rencana yang berbeda untuk pemecahan masalah.

Dalam penyusunannya, rencana pemecahan itu berpikir tentang informasi

yang diketahui, informasi apa yang dicari, dan bagaimana informasi yang

lain saling berkaitan. Beberapa tipe rencana dapat dipakai seperti

membuatnya lewat sketsa gambar, diagram, atau tabel yang bisa

mempermudah poin-poin perencanaan yang dibuat.9

1) Menyusun Prognosa

Dalam tahap merencankan pemecahannya, BNI Syariah

Cabang Jakarta Barat menyusun prognosa untuk penetapan strategi

yang optimal dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penyusunan

prognosa ini dilakukan dengan informasi-informasi tentang nasabah

yang teridentifikasi mengalami pembiayaan bermasalah. Prognosa

dalam tahap ini, mengevaluasi apakah permasalahan 3 pilar kelaiakan

nasabah dapat diperbaiki dengan memberikan cara perbaikan dan

pilihan untuk menyusun strategi pemecahan selanjutnya. Dari tiga pilar

yang dievaluasi, penyusunan prognosa ini dibuat dengan melihat

masing-masing kelemahan 3 pilar tersebut:

a. Restrukturisasi Manajemen. Restrukturisasi manajemen dilakukan

ketika pilar kredibilitas manajemen terindikasi adanya kelemahan.

Di pilar pertama, kredibilitas manajemen memiliki variabel

integritas dan kecakapan, keduanya dapat diperbaiki dengan cara

restrukturisasi manajemen. Integritas dapat diperbaiki dengan

9 Polya’s Problem Solving Process” diakses pada tanggal 20 September 2016 dari

http://faculty.atu.edu/mfinan/2033/section1.pdf

74

penggantian manajemen dan kecakapan dapat ditanggulangi

dengan dipatuhinya petunjuk/batasan operasi yang telah disetujui

bersama.

b. Restrukturisasi operasi perusahaan dan/atau pos-pos neraca.

Dalam pilar yang kedua, kemampuan membayar kembali dapat

ditanggulangi dengan hasil prestasi yang dapat diperbaiki dengan

restrukturisasi operasi dan masalah likuiditas dapat ditanggulangi

dengan restrukturisasi pos-pos neraca. Pilihan yang diberikan BNI

Syariah dalam penyusunan prognosa ini yaitu menyusun kembali

struktur hutang, menjadwalkan kembali pembayaran hutang,

mencairkan aktiva, dan menyusun kembali operasi

(penerimaan/pengeluaran) nasabah.

c. Agunan. Apabila dalam diagnosa penilaian kelaikan nasabah

kurang dalam memberikan informasi permasalahan, BNI Syariah

sudah menyusun prognosanya dengan restrukturisasi dan penjualan

agunan pada pilar terakhir yaitu agunan. Pilihannya dengan

mengganti atau menambah agunan dan melikuidasi agunan. Pilihan

tersebut diberikan untuk memperkuat First Way Out, memperbaiki

posisi BNI Syariah dalam negoisasi, memperbanyak pilihan dalam

proses pengambilan keputusan dan meningkatkan CEV dan

likuiditas agunan.10

Pilihan-pilihan yang dibuat dalam penyusunan prognosa tersebut

dilakukan sebagai dasar pembuatan rencana dalam penyelesaian

10

Khoirul Anwar, Recovery and Remedial Head Bank BNI Syariah Kantor Cabang

Jakarta Barat, Wawancara Pribadi, Jakarta 5 September 2016

75

pembiayaan bermasalah. Dari penyusunan prognosa tersebut, BNI Syariah

dapat mengetahui strategi yang akan diambil untuk melakukan eksekusi

penyelamatan pembiayaan apakah pembiayaan itu diteruskan atau

dihentikan.

2) Menetapkan Sasaran Strategis

Penetapan sasaran strategi dalam metode analisis pemecahan

masalah yang dilakukan BNI Syariah Jakarta Barat terdiri dari dua bagian:

1. Memutuskan Hubungan

o Dengan segera menarik kembali pembiayaan

o Apabila variabel penentu melemah tidak dapat diperbaiki

(berada di risiko tinggi/sedang)

o Apabila risiko yang rendah tidak dapat dicapai dalam

kredibilitas manajemen

o Melakukan eksekusi agunan/kepailitan

2. Memutuskan Hubungan

o Dengan melanjutkan perpanjangan pembiayaan

o Kelemahan pembayaran kembali hanyalah sebagai strategi

permasalahan likuiditas (jankga pendek) bukan permasalahan

solvabilitas

o CEV agunan dapat ditingkatkan untuk memperkuat second way out

o Melakukan R311

11

Data Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat

76

3) Merumuskan Strategi

Perumusan strategi dikembangkan dari penetapan sasaran

strategi sebagai metode analisa pemecahan masalah yang dilakukan

BNI Syariah Jakarta Barat. Dari uraian tentang penetapan sasaran

strategi, salah satu perencanaan pemecahan masalah yang dibuat oleh

BNI Syariah adalah strategi pemutusan hubungan dan strategi

penerusan hubungan. Kedua strategi tersebut tersaji dalam skema

berikut:

Gambar 4.3: Strategi Pemutusan Hubungan12

76

12

Data Bank BNI Syariah Jakarta Barat

Faktor Pendukung

Pemutusan

Hubungan

Strategi

Pemutusan

Hubungan

Cara Pemutusan

Hubungan

o Posisi agunan lemah

o Sulitnya pencairan

agunan

o Kelangsungan

hubungan dengan

nasabah masih

diperlukan

o Keberhasilan

penagihan tidak peka

terhadap wakltu

o Posisi agunan kuat

o Integritas manajemen

rendah

o Dicurigai atau terbukti

adanya kecurangan

o Pencairan dan nilai agunan

cenderung menurun

o Penagihan peka terhadap

waktu

Memelihara

kelaikan

pembiayaan

nasabah,

meskipun sedang

dalam proses

pemutusan

hubungan

Memutuskan

hubungan

dengan nasabah

secepat mungkin

tanpa

memperhatikan

pemeliharaan

Secara

Koperatif

Secara

Paksaan/Agresif

77

Strategi pemutusan hubungan dapat disimpulkan bahwa dalam

analisa menentukan nasabah yang pembiayaannya bermasalah, tidak

prospektif atau kemampuan nasabah tersebut tidak bisa membayar kembali

pembiayaan yang sudah disetujui, maka diputuskan hubungan dalam

pembiayaannya. Langkahnya dengan eksekusi jaminan jual bawah tangan,

lelang dan atau litigasi pailit.

Gambar 4.4: Strategi Penerusan Hubungan

Strategi penerusan hubungan dilakukan melalui restrukturisasi

pembiayaan;

Sumber: Data Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat

Strategi penerusan hubungan dibuat dengan skema adanya

restrukturisasi yaitu rescheduling, reconditioning, restructuring.

Rescheduling

Perubahan jadwal

pembayaran kewajiban

nasabah atau jangka

waktunya.

Restructuring

Perubahan persyaratan pembiayaan, tidak terbatas pada

rescheduling/reconditioning, antara lain meliputi:

Perubahan dana fasilitas pembiayaan Bank

Konversi akad pembiayaan

Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah

berjangka waktu menengah

Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara

pada perusahaan nasabah

Reconditioning

Perubahan sebagian atau seluruh

persyaratan pembiayaan, antara lain:

Perubahan jadwal pembayaran, jumlah

angusran, atau jangka waktu

Pemberian potongan sepanjang tidak

menambah sisa kewajiban nasabah yang

harus dibayarkan kepada bank

78

Perencanaan pemecahan masalah ini dibuat berdasarkan analisa terhadap

nasabah yang kemungkinan masih mampu untuk melanjutkan

pembiayaannya dengan bantuan pihak bank.13

3. Menyelesaikan Masalah Sesuai Rencana

Langkah ini biasanya lebih mudah daripada menyusun rencana.

Secara umum, yang dibutuhkan adalah peduli dan sabar, karena adanya

keterampilan di dalam masing-masing individu. Menyelesaikan dengan

rencana yang sudah dipilih dan jika rencana itu tidak berjalan dengan baik,

rencana alternatif yang telah dibuat dilakasanakan agar langkah

pemecahan masalah tersebut dapat diambil keputusan.14

Hasil dari

perencanaan pemecahan masalah dilanjutkan pada eksekusi rencana yang

telah disusun. Pengambilan keputusan yang dilakukan pejabat berwenang,

diputuskan setelah semua rencana yang disusun recovery and remedial

head menghasilkan memorandum analisa penyelamatan yang ditetapkan

sebagai syarat penyelamatan.

Bersamaan dengan pembuatan MAP, BNI Syariah juga membuat

Laporan Perkembangan Penyelamatan Pembiayaan (LPPP) yang

digunakan sebagai pemantauan dari hasil analisa pemecahan masalah yang

sebelumnya telah direncanakan. LPPP ini dibuat 3 bulan sekali pada

nasabah yang pembiayaannya direstrukturisasi. Kewenangan memutus

MAP dilaksanakan pejabat Bank mulai dari Dirut dengan pemutus

13

Khoirul Anwar, Recovery and Remedial Head Bank BNI Syariah Kantor Cabang

Jakarta Barat, Wawancara Pribadi, Jakarta 5 September 2016 14

“Polya’s Problem Solving Techniques” diakses pada tanggal 20 September 2016 dari

https://math.berkeley.edu/~gmelvin/polya.pdf

79

pembiayaan segmen besar sampai dengan Pemimpin cabang pemutus di

pembiayaan segmen kecil.15

4. Memeriksa Kembali Hasil yang Diperoleh

Langkah terakhir yang dijelaskan G.Polya dalam proses

pemecahan masalah adalah memeriksa kembali, melihat kembali

pekerjaan yang telah dilakukan dalam melakukan analisa pemecahan

masalah untuk membantu mengidentifikasi adanya kesalahan yang

terlewatkan dan untuk membuat strategi yang lebih matang lagi pada

pemecahan masalah selanjutnya.

Dari langkah analisis problem solving yang dilakukan recovery and

remedial head dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, pada tahap

inilah hasil yang telah dikerjakan dipantau kembali. Setelah pembiayaan

bermasalah itu diberikan keputusan untuk diteruskan atau dihentikan maka

pedoman pemantaun penyelamatan pun berguna sebagai acuan dasar untuk

mengawasi kelanjutan pembiayaan tersebut. Adapun pedoman

penyelamatan pembiayaan mencakup 2 hal pokok:

1. Pemantauan nasabah dalam penyelamatan

Pemantaun ini dilakukan dengan cara meneliti terus

menerus 3 pilar kelaiakan pembiayaan melalui laporan pemantauan

sebagai berikut:

Formulir Riwayat Pembayaran

Formulir Penelitian Hasil Prestasi

Formulir Evaluasi Penilaian Agunan

15

Khoirul Anwar, Recovery and Remedial Head Bank BNI Syariah Kantor Cabang

Jakarta Barat, Wawancara Pribadi, Jakarta 5 September 2016

80

2. Pemantauan pelaksanaan strategi penyelamatan

Dengan cara meneliti secara terus menerus pelaksanaan

Strategi Penyelamatan melalui Laporan Perkembangan

Penyelamatan Pembiayaan (LPPP).

LPPP memberi informasi kepada Pejabat Pemutus

Pembiayaan (PPP) tentang keadaan terakhir perkembangan

usaha penyelamatan pembiayaan nasabah

Keberhasilan Strategi Penyelamatan dinilai dan bila perlu

diusulkan perbaikan, caranya:

o Bandingkan pelaksanaan tahap eksekusi dengan

rencana, jelaskan penyimpangan yang ada

o Bandingkan relevansi strategi alternatif dengan kondisi

terkahir

o Tetapkan strategi terbaik guna mengoptimalkan usaha

penarikan pembiayaan

o Sampaikan strategi baru pada PPP bila strategi utama

dan strategi pengganti yang telah disetujui sebelumnya

tidak dapat dilaksanakan

Informasi penyelamatan pembiayaan disajikan dalam tiga

bagian utama dan lampiran.

a. Bagian Utama

- PERTAMA, Analisa Masalah Nasabah memberikan

analisa penyelamatan dengan kondisi yang terakhir.

81

- KEDUA, Ringkasan Strategi Penyelamatan merinci

strategi yang sedang dipertimbankan.

- KETIGA, Perkembangan Terhadap Rencana

menyajikan keberhasilan strategi penyelamtan

sampai saat ini.

b. Lampiran

Berisi pilihan strategi dan langkah-langkah yang

diusulkan.

- Strategi yang ada dinilai berdasarkan

keberhasilannya sampai saat terkahir

- Perubahan terhadap strategi yang diusulkan

- Langkah-langkah berikutnya dikemukakan untuk

memperoleh persetujuan

Semua dokumen Penyelamatan Pembiayaan yang telah

memperoleh Persetujuan harus diperikasa oleh unit

Operasioanal Cabang sebelum dilaksanakn oleh Pengelola

Pembiayaan Khusus.16

B. Prosedur Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat

Perwujudan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan

oleh Bank Syariah perlu dijalankan agar rasa percaya masyarakat terhadap

bank syariah benar-benar terwujud, sehingga pembiayaan yang diberikan

dapat mengenai sasaran dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tepat

waktu sesuai kesepakatan. Pengajuan pembiayaan oleh calon debitur dapat

16

Khoirul Anwar, Recovery and Remedial Head Bank BNI Syariah Kantor Cabang

Jakarta Barat, Wawancara Pribadi, Jakarta 5 September 2016

82

dilakukan dengan mendatangi langsung bank untuk mengajukan

pembiayaan yang ingin diambil, bisa itu pembiayaan konsumtif atau

pembiayaan produktif. Dalam prosesnya, prosedur pembiayaan dalam

Bank BNI Syariah memilki tahapan-tahapan seperti pengajuan

pembiayaan di bank lainnya. Dalam prosedur pengajuan pembiayaan,

memperkecil resiko dalam penyaluran pembiayaan itu penting guna

meminimalisasi terjadinya pembiayaan bermasalah. Maka dari itu, dengan

melakukan anlaisa pembiayaan yang tujuannya menilai seberapa besar

kemampuan dan kesediaan calon debitur dalam menjalankan pembiayaan

tersebut dengan haraapan mampu mengembalikan pembiayaan sesuai

kesepakatan.

Analisa pembiayaan inilah yang menjadi tahap awal pihak bank

dalam pemberian pembiayaan. Adapun tahapannya sebagai

berikut:

1. Persiapan Pembiayaan (Financing Preparation) adalah

kegiatan tahap permulaan dengan maksud saling mengetahui

informasi antara calon debitur dengan bank, yang dilakukan

melalui wawancara. Seperti syarat pengajuan pembiayaan serta

keadaan usaha nasabah.

2. Analisa pembiayaan (Financing Analisys) merupakan langkah

pentig untuk realisasi pembiayaan yang bertujuan menilai

kelayakan calon debitur, menekan resiko tidak terbayarnya

pembiayaan dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang

layak. Dapat dilakukan seperti: pendekatan jaminan, karakter,

83

kemampuan pelunasan nasabah, studi kelayakan dan fungsi

bank. Selain itu dapat dianalisa dengan menggunakan prinsip

5C yaitu character, capacity, capital, condition of economic dan

collateral yang berguna untuk memberikan informasi tentang

keadaan nasabah.

3. Keputusan Pembiayaan (Financing Decision), merupakan

langkah dari pejabat bank untuk menerima atau menolak

pembiayaan yang diajukan. Pemutus pembiayaan adalah

seorang pejabat atau komite yang khusus diberi wewenang

untuk memutuskan pembiayaan.

4. Pelaksanaan dan Administrasi Pembiayaan (Financing

Realization and Administration). Tahap pelaksanaan

pembiayaan merupakan langkah yang ditempuh setelah

dilakukan keputusan pembiayaan. Hal ini dilakukan setelah

calon debitur mempelajari dan menyetujui isi keputusan

pembiayaan. Kemudian kedua belah pihak menandatangani

perjanjian pembiayaan beserta lampirannya. Sedangkan

administrasi dilakukan dengan penerimaan keputusan dan

penyampaian kepada debitur.

5. Supervisi pembiayaan dan pembinaan debitur (Financing

Supervision and follow up) adalah upaya penanganan

pembiayaan yang telah diberikan bank dengan memantau usaha

84

yang dijalankan debitur dan memberikan saran agar

pengembaliannya berjalan dengan baik.17

Setelah analisa pembiayaan dilakukan tahap berikutnya adalah

memproses pembiayaan yang sudah diajukan oleh analisa

pembiayaan. Tahapan proses ini diberikan kepada unit processing,

di unit ini pembiayaan calon debitur yang diajukan akan dihitung

jangka waktu dan pembayaran tiap bulannya beserta margin yang

harus dibayarkan calon debitur kepada pihak bank.

Prosedur selanjutnya, persyaratan yang diajukan di awal oleh

calon debitur akan dianalisa oleh unit operasional guna menilai

barang jamnian/agunan yang diajukan sebagai syarat pembiayaan

dan pengecekan persyaratan secara lengkap untuk kesepakatan

akad pencairan dana pembiayaan.

Setelah semua persyaratan lengkap dan analisa calon debitur

selesai, pejabat pemutus pembiayaan dapat memutuskan pencairan

pembiayaan tersebut akan dicairkan dengan pemberian

kewenangan kepada unit operasional untuk mengatur kesepakatan/

akad perjanjian pembiayaan antara calon debitur dengan pihak

bank.

Proses pengikatan perjanjian/akad yang dilakukan kedua belah

pihak diteruskan dengan pencairan pembiayaan yang waktunya

tidak lebih dari seminggu tanggal akad dilaksankan.

17

Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum, (Bandung:

Alfabeta, 2004), h.91

85

Bagian yang penting dalam prosedur pembiayaan adalah

pemantauan pembiayaan guna melihat perkembangan pembiayaan

debitur, apakah pembiayaan yang sudah disepakati dapat berjalan

dengan lancar atau ada indikasi terjadinya pembiayaan

bermasalah.18

C. Langkah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank BNI

Syariah Cabang Jakarta Barat

Kegiatan perbankan pada umumnya tidak lepas dari suatu resiko.

Khsusunya pembiayaan yang diberikan kepada para debitur suatu bank

juga berdampak terjadinya pembiayaan yang dikategorikan bermasalah.

Bank BNI Syariah sebagai bank syariah yang sudah banyak mendapatkan

prestasi-prestasi atas kinerjanya dalam melayani nasabah-nasabahnya tidak

menutup kemungkinan dalam proses pemberian pembiayaan selama ini

terdapat pembiayaan bermasalah.

1. Faktor terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Hal ini tidak terjadi begitu saja, ada faktor-faktor yang

menyebabkan pembiayaan bermasalah itu terjadi. Veitzhal Rivai

menjelaskan faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah

dibagi dua:

1. Faktor Intern (pihak bank)

a. Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah.

18

Hidayatullah, Staff Operasional Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat,

Wawancara Pribadi, Jakarta 6 September 2016

86

b. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan

penggunaan pembiayaan dan sumber pembayaran kembali.

c. Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang

sebenernya dari calon nasabah dan apa manfaat pembiayaan

yang diberikan.

d. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon

nasabah.

e. Kurang lengkap dalam mencantumkan syarat-syarat.

f. Terlalu agresif atau terburu-buru.

2. Faktor Ekstern (nasabah)

a. Nasabah tidak kompeten dalam menjalankan usahanya.

b. Nasabah tidak atau kurang pengalaman.

c. Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya.

d. Nasabah tidak jujur.

e. Nasabah serakah.19

Bank BNI Syariah menetapkan kualitas pembiayaan dengan 5

bagian:

1) Kolektibilitas I = Lancar

2) Kolektibilitas II = Dalam Perhatian Khusus

3) Kolektibilitas III = Kurang Lancar

4) Kolektibilitas IV = Diragukan

5) Kolektibilitas V = Macet

19

Veitzhal Rivai, Islamic Financial Management….., h. 478-479

87

Pembiayaan golongan I,II, & III,IV,V yang direstrukturisasi

dikelola oleh PPK (Pengelola Pembiayaan Khsusus) atau Pengelola

Pemasaran (PPM) yang berbeda antara PPM awal pemberian dengan yang

melaksanakan restrukturisasi. Dalam upaya penyelesaian pembiayaan

bermasalah BNI Syariah menerapkan restruktrisasi untuk memperbaiki

kembali proses pembiayaan sebelumnya, isitilah di BNI Syariah disebut

R3 (Restructuring, Rescheduling, dan Reconditioning).20

Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah dalam bank BNI Syariah

lebih didominasi oleh faktor ekstern. Indikasi terjadinya pembiayaan

bermasalah banyak terjadi dalam pembiayaan produktif. Seperti yang

dijelaskan Recovery and Remedial Head, Khoirul Anwar:

“Faktor yang sering menyebabkan pembiayaan bermasalah

itu muncul lebih kepada faktor ekstern atau si nasabahnya.

Biasaanya produk dengan akad musyarakah yang banyak

mengalami pembiayaan bermasalah, rata-rata terjadi karena

bisnisnya, dampak ekonominya, adanya side streaming, itu timbul

karena pemohon pembiayaannya. Misalkan koperasi, pengurus dari

koperasi tersebut menyalahgunakan pembiayaannya yang

seharusnya pembiayaannya disalurkan kepada pihak ketiga ini

malah disalahgunakan oleh pengurus untuk kepentingan sendiri.

Penyalahgunaan inilah yang disebut side streaming”.21

Dalam pembiayaan dengan akad musyarakah, contohnya

pembiayaan Koperasi Karyawan (KopKar) itu tidak memakai jaminan,

karena Bank BNI Syariah memiliki payung hukum dalam hal kerjasama

dengan koperasi. Koperasi induk inilah yang dijadikan sebagai jaminan

atau istilah dalam perbankan corporate guarantee. Faktor dari internal

20

Khoirul Anwar, Recovery and Remedial Head Bank BNI Syariah Kantor Cabang

Jakarta Barat, Wawancara Pribadi, Jakarta 20 September 2016 21

Khoirul Anwar, Recovery and Remedial Head Bank BNI Syariah Kantor Cabang

Jakarta Barat, Wawancara Pribadi, Jakarta 20 September 2016

88

sangat kecil kemungkinan karena jenjangnya sangat luas. Mulai dari

proses analisa di cabang, lalu diajukan ke kantor pusat dan dikembalikan

lagi kepada cabang, jadi untuk indikasi pembiayaan bermasalah dari faktor

internal sangat kecil.

Contoh kasus dari pembiayaan KopKar yang bermasalah ini terjadi

pada: koperasi “XYZ” di dalam lingkungan sekolah “ZXC” yang berada

dibawah naungan yayasan “ASDF”. Koperasi tersebut mengajukan

pembiayaan kepada Bank BNI Syariah untuk memfasilitasi karyawaan di

sekolah tersebut yang ingin mendapatkan pinjaman. Dalam prosesnya,

pengajuan pembiayaan yang berkisar Rp 5 Miliyar ini seharusnya berjalan

sesuai yang ditentukan kedua belah pihak antara bank dan koperasi

tersebut. Kesepakatan dalam pengembalian pembiayaannya disepakati

dengan cara pemotongan gaji nasabah koperasi tersebut lalu dibayarkan

kepada pihak bank. Resiko untuk terjadinya pembiayaan bermasalah

dalam pembiayaan ini sebenarnya kecil mengigat prosedur pemberian dan

pengembalian yang telah disepakati bank dan koperasi sangat mudah.

Tetapi penyalahgunaan yang tidak semestinya dilakukan pengurus

koperasi tersebut (pemohon pembiayaan) yang menimbulkan resiko besar.

Dana yang diterima koperasi atas pemberian pembiayaan oleh Bank BNI

Syariah yang seharusnya dialokasikan kepada karyawan tetapi malah

disalahgunakan untuk proyek pembangunan perumahan dengan asumsi

hasil dari proyek tersebut dapat melunasi pembiayaan kepada bank.22

22

Khoirul Anwar, Recovery and Remedial Head Bank BNI Syariah Kantor Cabang

Jakarta Barat, Wawancara Pribadi, Jakarta 20 September 2016

89

Berdasarkan contoh kasus di atas, jelas pembiayaan KopKar

tersebut terjadi side streaming (penyalahgunaan dana). Dengan adanya

side streaming ini resiko yang seharusnya kecil dalam akad musyarakah

menjadi besar karena hal itu. Dalam produk pembiayaan KopKar dengan

akad musyarakah tidak diberlakukan adanya jaminan melainkan

penggunaan coroporate guarantee dari koperasi tersebut yang

bertanggung jawab dalam penyelesaian pembiayaan bermasalahnya.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

1) Restrukturisasi

Bank BNI Syariah dalam memberikan pembiayaan

berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar.

Artinya nasabah dapat mematuhi kesepakatan yang telah dibuat di

awal perjanjian pembiayaan. Akan tetapi resiko terjadinya

pembiayaan bermasalah bisa saja mucul akibat nasabah mengalami

kesulitan membayar hutang dalam jangka waktu yang telah

disepakati. Berikut laporan rasio pembiayaan bermasalah Bank

BNI Syariah Cabang Jakarta Barat:

Tabel 4.3: Data Pembiayaan Bermasalah Bank BNI Syariah Cabang Jakarta

Barat tahun 2014 - Maret 201623

Mar 2016 2015 2014

NPF

Gross

Rp 893.980.229 /

2,77%

Rp 512.825.053 /

2,53%

Rp 252.307.692 /

1,96 %

NPF Nett Rp 230.164.647 /

1,77 %

Rp 184.915.109 /

1,46 %

Rp 136.754.093 /

1,04 %

23

Khoirul Anwar, Recovery and Remedial Head Bank BNI Syariah Kantor Cabang

Jakarta Barat, Wawancara Pribadi, Jakarta 20 September 2016

90

Hal ini yang banyak menyebabkan kerugian bagi bank

syariah karena pendapatan dan perputaran arus kas suatu bank

tidak berjalan dengan baik. Jika ditinjau dari laporan pembiayaan

bermasalah Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat, perlu adanya

upaya yang dilakukan Bank BNI Syariah di setiap terjadinya

pembiayaan bermasalah yaitu penyelamatan pembiayaan, maka

Bank BNI Syariah Jakarta Barat melakukan upaya tersebut melalui

restrukturisasi, tata cara nya sebagai berikut:

Tabel 4.4: Tata Cara Restrukturisasi

Jenis Jenis Restrukturisasi

Piutang Rescheduling Reconditioning Restructuring

Murabahah

dan

Istishna’

Perpanjangan

jangka waktu

jatuh tempo

pembiayaan

Perubahan

jadwal

pembayaran,

jumlah

angsuran,

jangka waktu

dan/atau

pemberian

potongan.

Konversi menjadi :

Ijarah muntahiyyah

bittamlik /

mudharabah /

musyarakah,

Surat Berharga

Syariah Berjangka

Waktu Menengah,

Penyertaan Modal

Sementara.

Salam Perpanjangan

jangka waktu

jatuh tempo

penyerahan

barang salam

Perubahan

spesifikasi

barang, jumlah,

jangka waktu,

jadwal penyera-

han, pemberian

potongan

Penambahan dana

91

piutang, dll.

Qardh Perpanjangan

jangka waktu

jatuh tempo

pembiayaan

Perubahan

jadwal

pembayaran,

jumlah

angsuran,

jangka waktu

dan/atau

pemberian

potongan.

-

Mudharabah

dan

Musyarakah

Perpanjangan

jangka waktu

jatuh tempo

pembiayaan

Perubahan

nisbah bagi

hasil, jumlah

angsuran,

jangka waktu,

jadwal

pembayaran,

pemberian

potongan

pokok, dll

Penambahan

dana.

Konversi

menjadi :

- Surat Berharga

Syariah

Berjangka Waktu

Menengah

- Penyertaan Modal

Sementara.

Ijarah dan

Ijarah

Muntahiyyah

Bittamlik

Perpanjangan

jangka waktu

jatuh tempo

pembiayaan

Perubahan

jumlah

angsuran,

jangka waktu,

jadwal pemba-

yaran,

pemberian

potongan ujrah.

Konversi akad menjadi :

Mudharabah atau

Musyarakah

Penyertaan Modal

Sementara

Ijarah

Multijasa

Perpanjangan

jangka waktu

jatuh tempo

Perubahan

jumlah

angsuran,

-

92

Sumber: Data Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat

Restrukturisasi ini dilakukan apabila analisa pembiayaan

menganalisis kemampuan membayar kembali seorang nasabah

dengan skema restruktur yang diberikan baik dari jangka waktunya

yang ditambahkan atau pembayaran tiap bulannya dikurangi.

Tetapi tidak semua nasabah mempunyai itikad baik dan

kemampuan untuk membayar kembali, jika kasusnya seperti itu

maka BNI Syariah menerapakan Strategi Pemutus Hubungan

dengan cara Mengeksekusi barang jaminan, baik itu di jual bawah

tangan atau di lelang.24

Langkah penyelesaian tersebut sebenarnya dijalankan dari

penerapan strategi yang disusun BNI Syariah Cabang Jakarta

Barat. Strategi tersebut terbagi dua antara penerus hubungan atau

pemutus hubungan. Uraian di atas menjelaskan ketika BNI Syariah

Cabang Jakarta Barat menetapkan nasabah yang pembiayaannya

bermasalah karena faktor ketidakmapuan membayar atau sedang

mengalami dampak ekonomi dalam usahanya tetapi mengajukan

permohonan untuk direstrukturisasi, itu dapat dilakukan penerusan

hubungan seperti yang diuraikan dalam tabel 4.3. BNI Syariah

24

Khoirul Anwar, Recovery and Remedial Head Bank BNI Syariah Kantor Cabang

Jakarta Barat, Wawancara Pribadi, Jakarta 20 September 2016

pembiayaan jangka waktu,

jadwal pemba-

yaran,

pemberian

potongan

piutang.

93

Cabang Jakarta Barat menilai nasabah tersebut masih bisa

melakukan pembiayaan dengan hasil analisa dan usulan unit

recovery and remedial.

2) Eksekusi Jaminan

Persyaratan adanya jaminan dalam suatu pembiayaan

menjadi hal yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan

pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada nasabahnya.

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah

bilamana berdasarkan analisa penyelesaian pembiayaan disebutkan

nasabah tersebut tidak prospektif, baik dari prospek usaha nasabah

yang tidak ada, kredibiltas nasabah tidak dapat dipercaya,

kemampuan membayar kembali juga rendah dan atau nasabah yang

tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut. Maka

upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi

jaminan akan dilakukan oleh bank syariah.

Bank BNI Syariah menerapkan eksekusi jaminan dengan

prosedur awal sudah melakukan pendekatan secara kooperatif

dengan nasabah untuk diusahakan jaminan dapat dijual di bawah

tangan. Jika nasabah tidak kooperatif maka terpaksa eksekusi

jaminan tersebut dilakukan secara paksa yaitu di lelang bahkan

sampai bisa terjadi pailit. Pelelangan yang dilakukan Bank BNI

Syariah Jakarta Barat diterapkan sesuai peraturan yang telah

ditentukan. Bahkan jika dalam kasus pembiayaan KopKar yang

telah dijelaskan di uraian sebelumnya, jika nasabah tidak juga ada

94

itikad baik untuk membayar dan corporate guarantee yang

dijaminkan pun tidak ada kredibilitas hal itu bisa dipidankan oleh

bank lewat jalur hukum.25

D. Analisis

1. Analisis Problem Solving dalam Penyelesaian Pembiayaan

Bermasalah

Setiap proses berpikir rasional dibangun oleh sejumlah

pertanyaan. Kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan

yang efektif adalah hal mendasar yang diperlukan untuk memecahkan

masalah. Metode pemecahan masalah adalah proses berpikir tersebut

untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang terjadi.

Pelaksanaannya dalam dunia perbankan berguna ketika adanya

pembiayaan bermasalah, analisa pemecahan tersebut dapat dijalankan

sesuai prosedur dan persiapan yang matang.

Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat memiliki kebijakan

dan prosedur dalam menganalisis suatu pembiayaan bermasalah yang

dikerjakan oleh unit recovery and remedial sebagai unit yang

bertanggung jawab untuk menangani resiko dari kegiatan pembiayaan

yang dilakukan oleh bank. Dalam Bank BNI Syariah Cabang Jakarta

Barat, posisi ini ditempati oleh satu pegawai dengan berkoordinasi unit

lainnya dalam menganalisa mulai dari pembiayaan itu diajukan sampai

pembiayaan selesai.

25

Khoirul Anwar, Recovery and Remedial Head Bank BNI Syariah Kantor Cabang

Jakarta Barat, Wawancara Pribadi, Jakarta 20 September 2016

95

Jika diliihat dari model proses pemecahan masalah yang

dikonsepkan oleh G.Polya, ada empat langkah dalam melakukan

pemecahan masalah yaitu memahami masalah, merecanakan

pemecahannya, menyelesaikan sesuai dengan rencana dan memeriksa

kembali hasil yang diperoleh, Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat

mempraktekkannya dengan pembagian lebih detail lagi dengan

membuat Memorandum Analisa Penyelamatan (MAP). Dalam proses

pemecahan masalah oleh Bank BNI Syariah dibagi menjadi: analisa

masalah dan penetapan Strategi. Dari kedua aspek tersebut diurai

menjadi poin-poin yang harus dijalankan dalam analisis pemecahan

masalah tersebut.

Pada aspek analisa masalah, Bank BNI Syariah Jakarta Barat

melakukan identifikasi masalah dan diagnosa masalah. Pada tahap ini

pengidentifikasian dilakukan untuk menemukan masalah pembiayaan

yang terjadi pada nasabah itu seperti apa. Faktor utama dalam masalah

itu dilihat melalui analisa identifikasi masalah ini. Dari data-data

tersebut, recovery and remedial head melakukan diagnosa masalah

yang dinilai dari tiga pilar kelaikan nasabah mulai dari kredibilitas

manajemen, kemampuan membayar kembali dan agunan.

Sedangkan pada aspek penetapan strategi, Bank BNI Syariah

Cabang Jakarta Barat melakukan penyusunan prognosa, menetapkan

sasaran strategi, merumuskan strategi dan membuat action plan.

Dimulai dari penyusunan prognosa yang bisa dikatakan sebagai

rencana alternatif dalam pemecahan masalah penyelesaian pembiayaan

96

bermasalah guna memberikan hasil untuk dijadikan sasaran strategi

apakah pembiayaan itu diteruskan atau dihentikan. Dari pelaksanaan

rencana tersebut Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat tetap

melakukan pemantauan terhadap nasabah agar pembiayaan yang

direstruktur berjalan lancar tanpa adannya indikasi permasalahan

kembali.

Menurut penulis analisis pemecahan masalah yang dilakukan

BNI Syariah Cabang Jakarta Barat dibuat dengan konsep yang

sistematis. Metode yang digunakan tidak jauh berbeda dengan yang

dijelaskan G.Polya bahwa pentingnya memahami permasalahan itu

penting sebagai langkah menentukan rencana yang seperti apa yang

akan disusun untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah di Bank

BNI Syariah Cabang Jakarta Barat.

2. Analisis Prosedur Pembiayaan

Pemberian pembiayaan itu proses dimulainya analisa kelaiakan

nasabah sampai pemantauan pembiayaan seorang nasabah. Bank harus

mengetahui nasabah yang akan mengajukan pembiayaan merupakan

nasabah yang minim akan resiko. Prosedur in dilakukan agar di tengah

realisasi pembiayaan meminimalisasi terjadinya pembiayaan

bermasalah yang akan mempengaruhi kualitas aktiva bank syariah

Bank BNI Syariah menerapkan prosedur pembiayaan sama

seperti bank-bank lain dalam pengajuan pembiayaan. Prosesnya sama

yang diawali dengan tahapan:

97

1. Pemohon mengajukan pembiayaan kepada Bank BNI Syariah

Jakarta Barat untuk menetukan produk pembiayaan yang akan

diambil.

2. Setelah pembiayaan diajukan, analisa kelaikan nasabah dilakukan

agar sebelum diputus pembiayaannya dapat dikethaui berapa

jangka waktu yang diberikan dan berapa pokok pembayaran yang

mesti dibayar dengan margin yang sudah dibuat oleh pihak bank

3. Dengan persyaratan lengkap, pihak bank selanjutnya membuat

kesepakatan anatara dua belah pihak tersebut dengan melakukan

pengikatan/akad agar pembiayaan bisa segera dicairkan

4. Setelah pencairan pembiayaan diputuskan oleh pejabat pemutus

pembiayaan, pemantauan dan pengawasan dilakukan demi menjaga

kualitas pembiayaan tersebut.

5. Jika di tengah kegiatan pembiayaan nasabah terindikasi mengalami

pembiayaan bermasalah maka segera dilakukan penyelamatan

dengan restrukturisasi. Apabila prospek dari pembiayaan tersebut

tidak bisa diselamatkan dengan restrukturisasi maka dilakukan

penyelesaian pembiayaan dengan mengeksekusi barang jaminan

pembiayaan.

Prosedur yang dilakukan BNI Syariah Jakarta Barat

memberikan pemahaman bahwa dalam prosesedur pembiayaan itu

dilalui dengan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadinya resiko yang

diinginkan kedua belah pihak terutama bank sebagai penyalur dana.

Dalam prosesnya pun pembiayaan yang dilakukan BNI Syariah Jakarta

98

Barat sesuai syariah yang melakukan pengikatan/akad yang

menghasilakn kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Analisis Langkah Penyelesaian

Penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan penerapan

dari strategi bank dalam menyelamatkan kualitas aktiva produktif bank

agar tetap terjaga Non Performing Fund (NPF) berada di angka 5 %,

jika nilai NPF suatu bank berada di atas 5% maka dapat dikatakan

bank itu tidak sehat.

Dibutuhkan langkah penyelesaian yang segera ketika resiko

pembiayaan bermasalah muncul dalam suatu bank. Pendekatan

diperlukan pihak bank terhadap nasabah yang memang dikategorikan

sebagai nasabah bermasalah. Ini berguna untuk menindaklanjuti

langkah penyelesaian yang akan diambil bank itu seperti apa. Bank

BNI Syariah Cabang Jakarta Barat menerapkan langkah penyelesaian

itu dengan tata cara restrukturisasi, penyelesaian dan penghapusan

pembiayaan. Pembiayaan dapat direstrukturisasi apabila kelaikan

nasabah dan prospek dalam menjalankan pembiayaan terlihat mampu

setelah dianalisa. Jika hal itu tidak berjalan maka penyelesaian dengan

penjualan agunan dengan eksekusi lelang atau pailit dapat dijalankan

selama sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan keputusan pejabat

pemutus pembiayaan. Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat juga

menerapkan hapus buku dalam langkah penyelesaian pembiayaan, ini

diterapkan untuk menutup semua pembiayaan yang kualitas

pembiayaannya tergolong macet dan sudah tidak bisa dibayar kembali.

99

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis buat dengan didukung

landasan-landasan teori dan data-data dari Bank BNI Syariah Jakarta

Barat, maka penulis memahami permasalahan-permasalahan peneltian dan

membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis problem solving dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah

pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat membuktikan bahwa

penerapan metode pemecahan masalah yang dilakukan Bank BNI

Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat memiliki konsep yang dapat

dijadikan pedoman perusahaan untuk menjaga tingkat kesehatan suatu

bank tersebut. Rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing

Financing/NPF) BNI Syariah per akhir Maret 2016 sebesar 2,7 persen,

di bawah rata rata NPF industri di 5 persen. Jika merujuk data terakhir

pertengahan April 2016 ini, NPF BNI Syariah sudah kembali turun di

2,5 persen. Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat mampu menjaga

non performing financing (NPF) pada posisi aman sebesar 2,42 persen.

Angka itu masih jauh di bawah realisasi kredit macet industri

perbankan syariah nasional, yakni kisaran 4,76 persen. Tingkat

pertumbuhan NPF yang dijaga dibawah angka 5%, menjadikan Bank

BNI Syariah sebagai wadah terpercaya bagi para calon penyimpan

dana dengan kinerja yang dikerjakan dengan pencapaian target

100

optimal. Metode yang digunakan dalam penyelesaian pembiayaan

bermasalah memberikan pemahaman yang jelas karena di setiap

langkah yang diambil, rencana yang disusun, dan eksekusi yang

dijalankan sesuai dengan analisa yang matang dari recovery and

remedial head.

2. Secara prosedur pemberian pembiayaan yang diberikan Bank BNI

Syariah Jakarta Barat memberlakukan persyaratan yang mesti

dilengkapi calon nasabah dan menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai

syariah agar terhindar dari resiko pembiayaan bermasalah.

3. Langkah penyelesaian yang dilakukan Bank BNI Syariah Cabang

Jakarta Barat dilakukan dengan dua langkah strategi diantaranya

strategi penerus hubungan dan strategi pemutus hubungan. Dalam

strategi penerus hubungan, penyelesaian pembiayaan bermasalah itu

dapat dilakukan dengan penyelmatan yang menggunakan tata cara

restruktrisasi; rescheduling, restructuring dan reconditioning. Langkah

ini diambil guna memperthankan kredibilitas bank agar tetap

memberikan pelayanan terbaik bagi para nasabahnya. Sedini mungkin,

jika pembiayaan itu dapat diselesaikan secara kooperatif maka bank

menerapkan restrukturisasi pembiayaan.

Strategi kedua yaitu strategi pemutus hubungan, dilakukan setelah

hasil analisa Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat

merumusakan bahwa nasabah dikategorikan tidak prospektif, yang

berarti prospek usaha tidak ada hasil, tidak ada itikad baik untuk

melunasi pembiayaan, menyalah gunakan dana yang diberikan pihak

101

bank itu dilakukan dengan eksekusi jaminan pembiayaan baik dilelang

atau dipailitkan. Bank berhak mengambil nilai pokok yang mesti

dibayarkan nasabah bermasalah dari sisa penjualan jaminan tersebut

jika nilai jaminan tersebut melebihi nilai modal/pokok yang diberikan

bank.

B. Saran

1. Metode analisa yang dilakukan unit recovery and remedial berjalan

dengan baik. Perlu adanya pengembangan dari metode pemecahan

masalah tersebut agar dapat dipakai dalam tahap analisa pembiayaan

yang seringkali tidak terawasi dalam pemberian pembiayaan produktif

yang tidak menggunakan jaminan.

2. Dalam hal penyelesaian pembiayaan, sikap tegas harus dijalankan

terhadap nasabah-nasabah yang terbiasa mempunyai pembiayaan

bermasalah dengan pelaksanaannya sesuai prosedur dan syariah.

3. Dapat menerapkan produk-produk pembiayaan secara murni syariah

dan bisa menjadi pedoman bagi bank syariah lainnya agar terus

mendukung sistem perekonomian Islam di Indonesia.

102

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Perbankan No.10 . (1998). Jakarta: Sinar Grafika.

Afif, Faisal. (1996). Strategi dan Operasional Bank. Bandung: Eresco.

Antonio, M. Syafi'i. (2001). Bank Syariah dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema

Insani.

Antonio, M. Syafi'i. (2001). Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum. Jakarta:

Gema Insani.

Arifin, Zainul. (2005). Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah . Jakarta: Pustaka

Alfabet.

Aziz, Moh. Saifulloh. (2005). Fiqh Islam Lengkap. Surabaya: Terbit Terang.

Basir, Cik. (2009). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan

Agama dan Mahkamah Syariah. Jakarta: Kencana.

Dermawan, Indra. (1992). Pengantar Uang dan Perbankan . Jakarta: PT Rineka

Cipta.

Djamarah, Syaiful Bahri., Zain, Aswan. (2002). Strategi Belajar Mengajar.

Jakarta: Rineka Cipta.

Djamil, Faturrahman. (2005). Penyelesaian Sengketa Bermasalah di Bank

Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.

Fahmi, Irham. (2012). Manajemen; Teori, Kasus dan Solusi. Bandung: Alfabeta.

Hadi, Sutrisno. (1997). Metodologi Riset. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Press.

Hasibuan, Malayu. (2001). Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara.

Hermansyah. (2005). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: PT

Kencana.

Huda, Nurul., Heykal, Mohammad. (2010). Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan

Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana.

Ikatan Bankir Indonesia. Memahami Bisnis Bank Syariah. (2014). Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama.

103

Janwari, Yadi. (2015). Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Jumhana, Muhammad. (2000). Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung : PT

Citra Aditya Bakti.

Kasmir. (2003). Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lidnillah, Dindin Abdul Muiz. (2008). Strategi Pembelajaran Pemecahan

Masalah di Sekolah Dasar.

Moeloeng, Lexy. (2004). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja

Rosda Karya.

Muhammad. (2005). Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Munawir, Ahmad. Warson. (1997). Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia.

Surabaya : Pustaka Progresif.

Nurhadi. (2004). Kurikulum 2004: Pertanyaan dan Jawaban. Jakarta: PT

Grasindo.

Poerwadarminto, W.J.S. (1987). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai

Pustaka.

Purnamasari, Irma Devita., Suswinarno. (2011). Panduan Lengkap Hukum

Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah

Akad Syariah. Bandung: Kaifa.

Riawan, Amin. (2009). Menata Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: UIN

Press.

Rivai, Veithzal. Arifin, Arviyan. (2010). Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep,

dan Aplikasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Rivai, Veitzhal. Permanda, A. (2006). Credit Management Handbook; Teori,

Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa Bankir dan

Nasabah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rivai, Veitzhal. Permata, A. (2006). Bank and Financial Institution Management

Convenional and Sharia System. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

S, Burhanuddin. (2010). Aspek Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Graha

Ilmu.

Sadi, M. (2015). Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Regulasi Sebagai

Institusi Intermdiasi dan Agen Investasi. Malang: Setara Press.

Saeed, Abdullah. (2003). Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interprestasi

Kontemporer tentang Riba dan Bunga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

104

Shomad, Abd. (2012). Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum

Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sudarsono, Heri. (2008). Bank & Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan

Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia.

Suhendi, Hendi. (2010). Fiqh Muamalah. Jakarta: Grafindo Persada.

Sumitro, Warkum. (1997). Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait

(BAMUI dan Takafuly) di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tanrere, Munir. (2008). Environment Problem Solving in Learning Cheimistry for

High School Students. Jurnal of Science in Environment Saitation Volume

3 No.1.

Usman, Rachmadi. (2003). Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta:

PT Gramedia Pustaka Utama.

Wiraatmaja, R. (1997). Solusi Hukum Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah.

Jakarta: Majalah Info Bank.

Wirdyaningsih. (2005). Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Zulkifli, Sunarto. (2007). Panduan Praktis Perbankan Syariah. Jakarta: Zikrul

Hakim.

Sumber Internet

http://www.bnisyariah.co.id

Lampiran 1

Transkip wawancara

Nama : Khoirul Anwar

Divisi : Recovery and Remedial Division

Posisi : Recovery and Remedial Head

Tempat : Kantor Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat

Tanggal : 5 September 2016

1. Apa yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah itu terjadi dalam suatu bank?

Jadi gini mas, penyebab pembiayaan bermasalah yang timbul di Bank BNI Syariah

Cabang Jakarta Barat itu seringkali terjadi karena faktor eksternal yaitu nasabah.

Misalkan, dalam produk pembiayaan Koperasi Karyawan (KopKar) dengan akad

musyarakah, pembiayaan itu bisa terjadi yang namanya side streaming

(penyalahgunaan dana) yang dilakukan oleh pengurus koperasi tersebut.

2. Apakah ada faktor internal yang sering menyebabkan pembiayaan bermasalah

tersebut terjadi ?

Jarang, sangat jarang sekali faktor intenal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah

karena ruang lingkup internal luas dalam prosedur pembiayaannya, mulai dari unit di

cabang sampai kepada pusat dan diputuskan oleh pejabat pemutus pembiayaan.

3. Bagaimana metode pemecahan masalah BNI Syariah jika terjadi pembiayaan

bermasalah?

Metode pemecahan masalah yang dilakukan Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat

adalah dengan pedoman yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu dengan analisa

penyelamatan pembiayaan. Analisa penyelamatan pembiayaan ini sudah menjadi

pedoman perusahaan yang baku di Bank BNI Syariah. Kalau mau lihat datanya, ini

saya berikan dalam power point. (Data terlampir dalam power point).

4. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah, langkah apa yang dilakukan oleh bank dalam

menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut ?

Kalau dalam langkah penyelesaiannya BNI Syariah membaginya dalam 3 aspek mas,

pertama, restrukturisasi pembiayaan dengan model R3 (restructuring, reconditioning,

dan rescheduling). Kedua, dengan penyelesaian pembiayaan yaitu penjualan agunan

yang dimiliki nasabah jika dengan cara restrukturisasi tadi tidak bisa dijalankan,

artinta si nasabah ini engga kooperatif dengan pihak bank. Ketiga, itu penghapusan

pembiayaan, ada hapus buku dan hapus tagih.

5. Apabila bank melakukan restrukturisasi, bagaimana prosesnya?

Dalam proses restrukturisasi, jika nasabah itu mengajukan rescheduling maka yang

dirubah adalah jjadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu

pembayaran. Kalau yang direstruktur itu menggunakan reconditioning adanya

perubahan sebagian persyaratan pembiayaan misalkan, jumlah angsuran, jadwal

pembayaran atau jangka waktunya (tenor)nya. Nasabah bisa juga dikasih diskon

sepanjang potongan itu tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus

dibayarkan kepada Bank. Terakhir restructuring, kalau udah pakai restructuring itu

biasanya kita merubah persyaratan pembiayaannya tidak terbatas pada rescheduling

atau reconditioning. Adanya konversi akad pembiayaan.

6. Bagaimana unit recovery dan remedial mengetahui bahwa pembiayaan seorang

nasabah itu bermasalah?

Selama masa pembiayaan saya pasti sesekali melakukan penagaihan langsung jika

sudah terindikasi pembayarannya engga lancar, nah dari situlah saya mengindikasi

bahwa si nasabah ini beresiko pembiayaannya bermasalah. karena feeling dan analisa

yang buat saya sebagai head recovery dan remedial memahami resiko yang akan

terjadi.

7. Apa yang dilakukan bank ketika mengidentifikasi masalahnya?

Kita lakukan verifikasi data-data persyaratan, melakukan pendekatan-pendekatan

kepada nasabah yang bermasalah. Ya dengan didatenngin langsung sih biasanya kita

mengidentifikasi si nasabah bermasalah.

8. Apa yang dilakukan berikutnya setelah masalah itu teridentifikasi pembiayaannya

bermasalah?

Kita coba kasih solusi dengan mengupayakan apa yang bisa dibantu dari pihak bank,

dengan cara menawarkan restukrturisasi juga kita sampaikan gunanya si nasabah

tersebut mempunyai pilihan gimana caranya pembiayaannya itu bisa dibayarkan lagi,

pokoknya kita mengusahakan dengan proses yang sangat membantu sekali pada

nasabah-nasabah kita

9. Bagaimana pengambilan keputusan terakhir setelah identifikasi masalah dan rencana

penyelesaian sudah diterapkan?

Pengambilan keputusan kita dapatkan dari Pejabat Pemutus Pembiayaan, setelah

semua langkah analisa penyelamatan pembiayaan kita buat, yang berwenang akan

menganalisa lagi apakah langkah pemecahan yang sudah dibuat head recovery and

remedial ini bisa dilanjutkan atau tidak, jika tidak maka saya mempresentasikannya

kembali dan mengusulkan dengan rencana alternatif yang sudah dibuat.

10. Apakah semua produk pembiayaan mewajibkan calon nasabahnya memenuhi

persyaratan adanya jaminan? Jika tidak produk apa saja dan apa alasannya?

Tidak semua pakai syarat jaminan, contohnya produk pembiayaan Koperasi Karywan

dengan akad musyarakah. Itu tidak kita wajibkan adanya jaminan karena prosedurnya,

si pemohon pembiayaan mengajukan pembiayaan KopKar terus akad nya jelas, dan

pengembaliannya pun jelas karena dana yang diberikan bank akan disalurkan kembali

kepada anggota koperasi dan pembyaran kepada bank nya melalui pemotongan gaji si

anggota tersebut yang tiap bulan dibayarkan koperasi.

11. Di dalam bank syariah ada proses penyelesaian pembiayaan AYDA (Agunan Yang

Diambilh Alih), apakah di BNI Syariah menerapkan itu? Jika iya, bagaimana

prosesnya?

Iya menerapkan, prosesnya jika ada nasabah yang sudah tidak mampu lagi untuk

membayar, dan penyelesaian dengan restruk tidak bisa maka first way out nya adalah

menjual jaminan tersebut dan atau second way out nya mempailitkan jaminan

tersebut. Dan jika jaminannya itu menggunakan corporate guarantee, penanggung

jaminan tersebut itulah yang menanggung si corporate nya.

12. Siapa yang berhak memutus kebijakan untuk menetapkan adanya penyelesaian

pembiayaan bermasalah?

Pejabat Pemutus Pembiayaan yang berada di BNI Syariah Pusat, Dirut atau pejabat

terkait seperti GM.

13. Jika itu pemimpin cabang, apakah beliau ikut dalam perencanaan penyelesaiannya?

Tidak, pemimpin cabang tidak ikut dalam perencanaan pemecahan masalahnya.

14. Apakah nasabah harus melunasi berdasarkan sisa pokok hutang dan marginnya saja

atau sisa pokok hutangnya saja?