: a. bahwa dengan telah diundangkannya peraturan bupati...003 tahun 2013 tentang pembentukan...
TRANSCRIPT
lenimbang
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR m TAHUN 2014
TENTANG
PENJABARAN TUGASPOKOK DAN FUNGSIBADANKESATUAN BANGSADAN POLITK
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANGJURDENGAN RAHMAT TUHANYANG MARA ESA
BUPATI PENUKAL ABABLEMATANG ILIR
: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan BupatiPenukal Abab Lematang Ilir Nomor 007 Tahun 2014^l^l ferubahan kedua atas Perubahan Bupati Nomor003 Tahun 2013 tentang Pembentukan PeraturanOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis DaerahKabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudhuruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPenjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan KesatuanBangsa dan Politik Kabupaten Penukal Abab LematangIlir. B
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I SumateraSelatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 TambahanLembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 125,
mgingat
Tambahan Lembaran...
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentangPembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diProvmsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Taliun 2002 Nomor 19, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4181);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahanantara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi danPemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Nomor 47370;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis PenataOrganisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 537);
10. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 003Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan TataKerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penukal AbabLematang Ilir, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Peraturan Bupati Penukal Abab LematangIlir Nomor003 Tahun 2013;
11. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 007Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanBupati Nomor 003 Tahun 2013 tentang PembentukanOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis DaerahKabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
MEMUTUSKAN...
mm• hi»imBMiMbMUTUSKM
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.
BABI
KETENTUAN UMUMPasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
a. Daerah adalah...a. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab LematangIlir;
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah PenukalAbab Lematang Ilir;Badan adalah Badan Persatuan Bangsa dan PolitikKabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusanPemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dantugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyadalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan KewajibanDaerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiriurusan Pemerintah kepentingan masyarakat setempatsesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;Daerah Otonom adalah Kesatuan masyarakat hukum yangmempunyai batas-batas wilayah yang berwenangmengatur dan mengurus Pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia;Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantuBupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yangterdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, DinasDaerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan danKelurahan;
c
d
e.
g
J-
k
1. Jabatan Fungsional.
b. Sekretariat, terdiri dari:1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;2. Sub Bagian Keuangan;3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
c. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari:1. Sub Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan;2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional;
d.Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik danKemasyarakatan terdiri dari:1. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik;2. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan dan
Lembaga Swadaya Masyarakat;e. Bidang Partisipasi Politik terdiri dari:
1. Sub Bidang Fasilitasi Pemilihan Umum;2. Sub Bidang Komunikasi dan Sosialisasi Politik.
f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa danPolitik sebagaimana tercantum pada Lampiran yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanBupati ini.
PARAGRAFl
Kepala BadanPasal 6
Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan menyelengarakantugas:a. membuat rencana kegiatan/program kerja Badan;
mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikanserta mengendalikan tugas bawahan;memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasankepada bawahan;merencanakan , mengkoordinasikan serta menetapkankebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;melaksanakan pemberian dukungan ataspenyelenggaraan pemerintahan daerah di bidangkesatuan bangsa dan politik;menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugasbidang kesatuan bangsa dan politik;membina, mengkoordinasikan dan melaksanakanprogram dan kegiatan di bidang hubungan antarlembaga;membina mengkoordinasikan dan melaksanakanprogram dan kegiatan di bidang integrasi danpermasalahan strategis daerah;melaksanakan pembinaan ideologi dan wawasankebangsaan;melaksanakan pembinaan kewaspadaan nasional;melaksanakan pembinaan ketahanan, seni, budaya,agama dan kemasyarakatan;melaksanakan pembinaan politik dalam negeri skalaKabupaten;
b.
g-
h.
i.
J-k.
1.
m. melaksanakan..
o. ££»» kepada ptapinan sesuai tugas pokok danKS* PARAORAP2
SekretariatPasal7
Sekretariat mempunyai tugas *^«%J*£aB*&dalam "TSSn K^eZSm to"meTberikanSEE ^=»*^SfeiBK5iLingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Pohtik KabupatenPenukal Abab LematangIlir.
Pasal8 "
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
bSSEffim^^gram anggaran, pengelolaan
d' 3HS1 d^kSmanan kantor .rta•£-£"£.e. melaksanakan urusan administrasi persuratan
kearsipan; dan diberikan oleh atasanf melaksanakan tugas lam yang dioeriKan' sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal9
Sekretariat Badan terdiri atas:1. SubBagian Umum dan Kepegawaian;2 Sub Bagian Keuangan;3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
PasallO
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan
ratnC^kT^S ^.^yesuaian55S*S pegawai, 3 *- -gas/izinbelajar,
e. menghimpun dan...
PARAGRAF4
Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politikdan Kemasyarakatan
Pasal 17
Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatanmempunyai tugas menghimpun data dan menyiapkanbahan, mengkcrordinasikan tugas dalam rangka penyusunanprogram dan fasilitas pelaksanaan/penyelenggaraan PEMILUserta melaksanakan program dan kegiatan di bidangFasilitasi Organisasi Politikdan Kemasyarakatan.
Pasal 18 /
Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud dalampasal 17, Bidang Fasilitasi Organisasi Politik danKemasyarakatan mempunyai tugas;a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana
kerja masing-masing sub bidang;
d.
e.
f.
g
mengatur, mendistribusikan dantugas bawahan;memberikan petunjuk, bimbinganpengawasan bawahan;memeriksa hasil kerja bawahan;menghimpun dan memelihara data-data hasilpenyelenggaraan pemilu serta membuat dokumentasipenyelenggaraan pemilu;mengkcKKdinasikan penetapan dan pelaksanaan kegiatankebijakan operasional, sistem dan implementasi politik,kelembagaan politik pemerintahan, parpol, budaya danpendidikan politik, fasilitasi pemilu;melaksanakan pembinaan penyelenggaraan danpengawasan pemerintahan di kecamatan, kelurahan,masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik,budaya dan pendidikan politik dan pelaksanaan pemilu;
h. memelihara dan mengevaluasi daftar pemilih atasperubahan-perubahan yang terjadi untuk membuatperkiraan pertambahan jumlah wajib pilih yangdilaporkan;
i. mengadakan koordinasi dan konsultasi terkait denganparpol dalam rangka mempersiapkan fasilitaspenyelenggaraan pemilu maupun proses penetapanCalon Anggota DPRD II yang terpilih dalam pemilu;
j. mengadakan koordinasi dengan Sekretaris DPRD dalamrangka pergantian antar waktu anggota DPRD;
k. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan;
1. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadappenyelenggaraan program dan kegiatan hubungan antarFasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan;
m. mempersiapkan program penyediaan dana bagi parpolsetiap tahun;
b. mengatur...mengkoordinasikan
teknis dan
n. mempersiapkan.
n. mempersiapkan tatap muka secara berkala denganffiEEpffiF *** keijasama dalam ™>-
P' SSS?Bi?pkan ^Iaksanaan foruni komunikasi dankonsultasi pengurus/anggota parpol dalam rangSkerjasama meningkatkan pendidikan politik 32masyarakat guna mendorong partisipasi masyaTSSdalam memelihara stabihtas politik dan tegaknThuW
q. mempersiapkan dan mengolah bahan pWmusSkebijakan teknis di bidang hubungan anta?TembaS
VmSSHryeIen8garaH? dan <™rPemeS*w melaksanakan mventarisasi jumlah daiT kegiaten^Sa^triiM?^"^^- *""*»* sSCMasyarakat (LSM , orgamsasi profesi, organisasi rv.miI/a.
sr ££%££*"* k°nsXsi d-ssssa'' 2S!'UdLlaPOri^aSfl J*"**"**" tugas dan memberiS^ST ^ tepada pimpina" —- SSS
Pasal 19
1) Sub Bidang Fasilitasimenyelengarakan tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan
penyusunan program bidang;b. menyusun laporan hasil kegiatan sub bidang sebagai
bahan penyusunan laporan hasil kegiatan-c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas bawahan;d.memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta
pengawasan kepada bawahan;e. mengkoordinasikan data dan bahan dalam rangka
sinkronisasi penyusunan program antar lembagalegtslatif dan pemerintah;
f. mempersiapkan bahan dan mengolah bahanperumusan kebijakan teknis di Bidang FasilitasiOrganisasi Partai Politik;
g. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatandi Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik-
h. melakukan pemantauan dan evaluasi' terhadappenyelenggaraan program dan kegiatan di BidangFasilitasi Organisasi Partai Politik;
i. mendampingi dan memonitor kunjungan kerja DPRD-j. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama
dengan lembaga legislatif dalam rangka pengembangansistem politik;
k. mempersiapkan program penyediaan dana bagi parpolsetiap tahun;
10
Organisasi Partai Politik
1. melakukan koordinasi...
1. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasamadengan lembaga legislatif dalam rangka memfasilitasiproses penggantian antar waktu anggota DPRD;
m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas danmemberi saran dan pertimbangan kepada pimpinansesuai tugas pokok dan fungsi.
Pasal 20
2) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan danLembaga Swadaya Masyarakat mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan
penyusunan program bidang;b. menyusun laporan hasil kegiatan sub bidang sebagai
bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;c. mengatur,mendistribusikan dan mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas bawahan;d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta
pengawasan kepada bawahan;e. menghimpun Organisasi kepemudaan,
kemasyarakatan, profesi, LSM dan partai politik;'f. menfasilitasi Organisasi kepemudaan,
kemasyarakatan, Profesi, LSM dan Partai Politik;g. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan
Ormas, LSM, dan Partai politik dalam upayamemantapkan proses asimilasi;
h. melakukan komunikasi, pemantauan, perkembangan,dan mediasi serta melaksanakan pemantauan kegiatanOrmas, LSM, dan Partai Politik;
i. melakukan inventarisasi data keberadaan Ormas,LSM, dan Partai Politik;
j. melaksanakan Forum Komunikasi antar OrganisasiKemasyarakatan, LSM, dan Partai Politik;
k. mengfasilitasi penyuluhan aspirasi masyarakat yangberkaitan dengan Partai Politik;
1. memproses penerbitan Surat Keterangan Terdaftarsebagai Ormas, LSM, dan Partai Politik;
m. menfasilitasi kegiatan serta mendukung suksesnyapenyelenggaraan Pemilu;
n. menginformasikan dan mendokumentasikan hasil-hasil penyelenggaraan Pemilu sesuai kerjasama danKoordinasi dengan Lembaga terkait;
o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas danmemberi saran dan pertimbangan kepada pimpinansesuai tugas pokok dan fungsi.
PARAGRAP5
Bidang Partisipasi PolitikPasal 21
Bidang Partisipasi Politik mempunyai tugas melaksanakanperumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembanganpartisipasi politik serta pelaksanaan komunikasi dansosialisasi politik.
Pasal 22...
Pasal 22
Dalam melaksanakan tugas Bidang Partisipasimempunyai tugas: "=«f««h
a* Srbangan PTTam dan mst™*>en Partisipasi^m^ntah^Syarakat "** ^elenggaraltekt^8^ ^f1111118*11 ** Penyusunan kebijakan?iT da" f^tasi penyelenggaraan pemilihan umumdan pemilihan Kepala Daerah langsung£mXnUlan ^ f^^ rangka ^yusunan peta
pelaksanaan pemantauan, pengendalian H««pengawasan penyelenggaraan rJSaTtSim dSpemilihan Kepala Daerah langsung-pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pengembangan kebijakan dan instrumen pemantanar,netaalitas Pegawai Negeri Sipil dalam kehidu™^pelaksanaan koordinasi dengan Cipenyelenggaraan pemilihan umum dan instansi terkaitSST ^ *™™» ^poran p^SSnSSis P6111^ KCpala Daerahpenyelenggaraan dan peningkatan komunikasi dansosiahsasi politik; ««w«u uanpelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasidalam rangka pengembangan partisipasi politik-pemantapan jaringan komunikasi politik' antarapemerintah dengan lembaga legislatif;fasilitasi pembentukan wadah komunikasi dankonsultasi antara pemerintah dan tokoh masyarakat
m. fasilitasi penyelenggaraan forum komunikasi dansosiahsasi politik antara instansi pemerintah daninstansi terkait lainnya;
n. penyampaian bahan penyusunan laporanpengembangan komunikasi dan sosialisasi politik.
Pasal 23
1) Sub Bidang Fasilitasi Pemilihan Umum mempunyai tugas-a. penyusunan program kerja Sub Bidang Fasilitasi
Pemilihan Umum;b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik diFasilitasi Pemilihan Umum sesuai dengaPerundang-undangan yangberlaku;
c pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di SubBidang Fasilitasi Pemilihan Umum sesuai PeraturanPerundang-undangan yang berlaku;
Politik
b.
f.
h.
J-
1
12
bidangPeraturan
d. pelaksanaan koordinasi...
d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadappelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang FasilitasiPemilihan Umum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahdaerah di bidang Fasilitasi Pemilihan Umum sesuaiPeraturan Perundang-undangan yang berlaku;
f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananumum di bidang Fasilitasi Pemilihan Umum sesuaiPeraturan Perundang-undangan yang berlaku;
g. pembinaan dan pengawasan di bidang FasilitasiPemilihan Umum sesuai dengan" Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepadaKepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugaspokok dan fungsi di bidang Fasilitasi Pemilihan Umum;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporanterhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangFasilitasi Pemilihan Umum sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku;
j. pelaksanaan tugas lain di bidang Fasilitasi PemilihanUmum yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
Pasal 24
2) Sub Bidang Komunikasi dan Sosialisasi Politik mempunyaitugas:
a. mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakanteknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaanlainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
b. menyiapkan bahan rencana dan melaksanakanKomunikasi dan Sosialisasi Politik;
c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaandan teknis Komunikasi dan Sosialisasi Politik;
d. menginventarisasi dan mempelajari produk hukum danhal lainnya yang berhubungan dengan bidangKomunikasi dan Sosialisasi Politik;
e. melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasandan evaluasi kegiatan Komunikasi dan SosialisasiPolitik;
f. menyusun bahan laporan kegiatan Komunikasi danSosialisasi Politik;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAGIAN KELIMA
Unit Pelaksana Teknis Badan
Pasal 25
l.UPTB adalah unsur pelaksana teknis operasional danatau penunjang Badan;
2.UPTB dipimpin.
13
2 UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di' bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
3. Kepala UPTB dalam menjalankan tugas dibantu olehseorang Kepala TataUsaha.
BAGIAN KEENAMKelompok Jabatan Fungsional
Pasal 26
1 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas' melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan; *•2 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ayat (1)" pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepadaKepala Badan;
3 Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut padaayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan danbeban kerja;
4 Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana' tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur berdasarkan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku;5 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB in
KEPEGAWAIANPasal 27
1 Keoala Badan di angkat dan diberhentikan oleh Bupati;2* bekewajiban dan bertanggungjawabdaC mempersiapkan bahan penentuan kebijakanBupati di bidang Kepegawaian;3.Ke£ituan lain mengenai masalah kepe^w^diatursesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
KEUANGAN
Pasal 28
Keuangan Badan *£*£*£%? gTlfXmengikat.
BABV..
14
t
BABV
KETENTUAN PENUTUPPasal 29
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memermtahkan perundangan Peraturan Bupati ini denganPenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten PenukalAbab Lematang Ilir.
ff*fLhi*5S
\> •"-•
--Pitetapkan di TaiangUbiji_i*a^a. tanggal ^3 ~ro-2014
EENJ&BAT BUPATI*^NUi|AL ABAB LEMATANG ILIR,
'*":M>. herTamalindo
Diundangkan di Talang UbiPada tanggal W-/o- 2014SEKRETARIS DAERAH KABUPATENPENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
H. MUHAMMAD ISNAINIBERITA DAERAH KBUPATENPENUKAL ABAB LEMATANG ILIRTAHUN 2014 NOMOR
imm
taiitiu
iiuija
m
PO
K
AN
3N
AL
!-'*^
i«i-^
»-'5
««
«»
«iiM
»l^
-ii^
irkA
I.AIIA
HtJ
'.MA
TA
NiU
IJK
BID
AN
G
KE
SA
TU
AN
BA
NG
SA
SU
BB
ID
AN
G
PE
NG
EM
BA
NG
AN
NIL
AI-N
ILA
I
KE
BA
NG
SA
AN
SU
BB
IDA
NG
KE
WA
SP
AD
AA
N
NA
SIO
NA
L
I
BID
AN
G
FA
SIL
ITA
SI
OR
GA
NIS
AS
IP
AR
TA
IP
OL
ITIK
DA
N
KE
MA
SY
AR
AK
AT
AN
zr
SU
BB
IDA
NG
FA
SIL
ITA
SI
OR
GA
NIS
AS
I
PA
RT
AI
PO
LIT
IK
8U
BB
IDA
NO
PA
ML
ITA
Sl
OH
OA
NIN
Afll
KK
MA
HY
AK
AK
AT
AN
DA
Nl.K
MIIA
OA
MW
AIlA
VA
MA
MY
AtfA
KA
T
UP
TB
PK
RA
TU
KA
NM
UI'A
TI
I'KN
UK
AL
NO
MO
R068
TA
HU
N2
01
4T
AN
GG
AL
£>
'10
-2
01
4
SU
BB
AG
IAN
UM
UM
DA
N
KE
PE
GA
WA
IAN
SE
KR
ET
AR
IAT
SU
BB
AG
IAN
KE
UA
NG
AN
ZL
BID
AN
G
PA
RT
ISIP
AS
I
PO
LIT
IK
P»
SU
BB
IDA
NG
FA
SIL
ITA
SI
PE
MIL
IHA
N
UM
UM
SU
BB
IDA
NG
KO
MU
NIK
AS
ID
AN
HO
HIA
LIH
AH
IIM
U1
1IH
»•«
'.N.l
Alt
AI
mii'A
11
:W.N
IIKA
LA
BA
BL
KM
A1
Cfl
L