Akibat Yayasan Amalillah Tipu Masyarakat Nias Milyaran RupiahPosted by Redaksi on Juni 10, 2010 · Leave a Comment 

NIAS UTARA ( Berita ): Ribuan masyarakat Kabupaten Nias Utara menjadi korban penipuan Yayasan Amallillah diperkirakan mencapai milyaran rupiah yang mengimin-ngiminkan akan diberikan uang bantuan tunai sebesar Rp 5.000.000/orang dengan syarat memberikan semua data serta uang administrasi secara berfariasi antara Rp 50.000- Rp 200.000/orang bahkan di daerah Sarambau Kecamatan Tuhemberua Rp 500.000/orang yang dilakukan pada bulan Januari 2007 lalu.

Salah seorang diantara korban menceritakan kepada wartawan bahwa pada awalnya koordinator Yayasan Amallillah atas nama EG yang saat ini sebagai Sekcam di Kecamatan Tuhemberua menawarkan kepada kami apabila mau mendapatkan modal usaha sebesar Rp 5.000.000/orang dengan syarat harus mendaftarkan diri kepada Yayasan Amallillah melalui Saya dengan melengkapi berkas identitas diri seperti KTP, Pasphoto, dan uang pendaftaran sebesar Rp 200.000/orang dan setelah terpenuhi syarat tersebut baru diberikan Kartu Pendaftaran Makmum dari Yayasan Amallillah dimana kartu tersebut ditandatangani KA. KAN. PPUK-021 Suryati Iswandari, Pimpinan cabang D-2692 Ikhlas Caniago A.Ma, Koordinator Nias Utara Edison Gea.

Dijelaskannya bagi yang telah mendapat  Kartu Pendaftaran Makmum dari Yayasan Amallillah tersebut bebas mengambil dimana saja Bank dengan nilai uangnya sebesar Rp 5.000.000/orang. Namun, tapi sangat disayangkan kami mencoba mencairkan uang tersebut ke beberapa Bank di Kota Gunungsitoli, ternyata kartu dari Yayasan Amallillah tidak di layani oleh salah satu Bank pun sehingga kami merasa kecewa terhadap Koordinator Yayasan Amallillah untuk wilayah Nias Utara yang secara langsung mengutip uang kepada kami. Ujar salah seorang korban.

Untuk itu kami minta kepada pihak penegak hukum agar segera menangkap kroni-kroninya Yayasan Amallillah yang sengaja menipu kami masyarakat kecil sementara koordinator yayasan Amalillah saat ini menjabat sebagai Sekcam di kantor Camat Tuhemberua. Tidak ada perhatianya.

Koordinator Yayasan Amallillah wilayah Nias Utara EG yang ditemui wartawan diruang kerjannya di kantor Camat Tuhemberua Jum’at (04/05) mengatakan kami hanya sebagai penerus amanat dari atasan kami untuk merekrut anggota Yayasan Amallillah tersebut dan bahkan bukan hanya di daerah Nias ada korbannya juga didaerah lainnya.

Dijelaskannya awal tahun 2006 diberitahu saya oleh salah seorang teman Saya an. Ikhlas Caniago bahwa ada bantuan berupa uang dari Yayasan Amallillah dengan syarat menyerahkan sejumlah berkas berupa identitas dan uang administrasi. Dan pada tahun 2007 Saya dihunjuk sebagai koordiantor untuk wilayah Nias Utara karena Saya berhasil merekrut cukup banyak anggota hingga 500_an.

Ketika ditanya berapa uang administrasinya? Ianya menjawab “kalau uang admistrasinya saya tidak mau sebut yang penting ada dan itu tidak ada keterikatan kami/kwintasi” yang penting apabila berhasil maka dijanjikan kepada kami bantuan uang awalnya Rp 2.500.000 dan berikutnya dijanjikan Rp 3.500.000. dan uang administrasi itu sebagian Saya serahkan kepada saudara Ikhlas Caniago sebagai Pimpinan Cabang D-2692.

Kasat Reskrim Polres Nias AKP Etniel Hulu, SH yang dikonfirmasi wartawan senin (07/06) mengatakan kalau ada laporan masyarakat tentang kasus itu maka kita akan proses sesuai dengan hokum yang berlaku.(usm)

Pengurus Yayasan Amalillah DitangkapTags: yayasan amalilah Berita HOT: Ancaman NIIPT Diminta Waspadai Mahasiswa Terlibat NIISekolah RusakSMPN 273 Kondisinya MemprihatinkanSusu BerbakteriIPB Tetap Tolak Umumkan Merk SusuPemulangan TKILangsung Dipulangkan ke Daerah AsalOsama Bin Laden TewasBukti Jasad Osama Belum Dirilis

indosiar.com, Tangerang - Aparat Polres Tangerang Rabu (09/08/06) kemarin, menahan 3 pengurus  yayasan Amalilah yang diduga telah melakukan penipuan terhadap ribuan orang. Namun mereka tetap membantah bahwa yayasannya melakukan penipuan, karena dana yang dijanjikan akan tetap dicairkan.

Ketiga pengurus yayasan Amalilah yang ditahan masing-masing Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Tangerang Eko Suryono, Ketua DPC Kodir dan Bendahara Nurzaman.

Kasat Reskrim Polres Tangerang AKP Adek Yudiswan mengatakan, penahanan ketiga pengurus Yayasan Amalilah dilakukan untuk meredam keresahan warga yang menjadi korban penipuan Yayasan Amalilah. Karena hingga kini para korban masih menantikan pencairan dana bantuan yang dijanjikan pengurus yayasan sebesar 15 juta sampai 30 juta rupiah perorang.

Kasus ini berawal tahun 2002 ketika yayasan menyatakan mendapatkan bantuan dari sebuah negara Eropa untuk warga miskin dan panti jompo. Mereka yang ingin mendapat bantuan harus mendaftar dan dikenakan biaya sebesar 15 ribu hingga 30 ribu rupiah. Dana tersebut dijanjikan akan cair pada tanggal 27 Juni 2006, namun hingga kini dana tersebut belum cair.

Ketua DPC Yayasan Amalilah Tangerang Eko Suryono membantah kalau yayasannya dikatakan menipu. Menariknya, Suryono mengaku tidak mengenal Ketua DPP Yayasan Amalilah Raden Ayon Suharis Restuningrat. Namun Suryono percaya uang yang dijanjikan yayasan tetap akan cair. (Tim Liputan/Sup)

 yayasan amalillah penipuan berjenjang yang menghirup uang rakyat tak terbilang jumlahnya,dengan kantor pusat di jati makmur pondok gede bekasi,memang benar kebathilan terstruktur mampu mengalahkan kebenaran, di situlah pintarnya mereka merekrut orang sekitar untuk bergabung sebagai tenaga keamanan,tapi anehnya aparat terkait mulai dari kelurahan,kecamatan,kepolisian semua tutup mata ada apa gerangan,begitu jelas terlihat kerusakan yang di timbulkan,ayo bergerak berantas kebathilan sekarang juga

regonggo 5 months ago

Reply

o dasar bunggggggggggggggullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

kinanis 1 year ago

mohon minta video tentang penipuan amalillah versi terbaru.yang ini cukup oke..!! trims

adinmarscell 2 years ago

View all Comments »

Loading...

Suggestions

MUI Sesalkan Yayasan Berdalih Membantu Kaum Muslimin

21 April, 2007

20 Apr 07 23:57 WIB

Medan, WASPADA OnlineKetua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, Prof. DR HM Hatta menyesalkan adanya yayasan berdalih membantu umat Islam yang lebih dahulu menarik bayaran. Demikian tanggapannya terhadap yayasan Amalillah yang sekarang meresahkan masyarakat di Gunungsitoli.

Hatta kepada wartawan di Medan kemarin mengatakan, seharusnya masyarakat cepat menindaklanjuti hal ini kepada pihak berwajib. Di samping itu, segera berkoordinasi terhadap masyarakat di seluruh Nias, agar kejadian serupa tidak terulangi. Sebab kata dia, tindakan membawa nama yayasan yang sekilas seperti milik umat Islam ini, nampaknya lebih mudah dipercaya umat. Selain itu, aparat penegak hukum perlu lebih tanggap dan mau memberikan informasi kepada masyarakat.

Dia mengimbau umat Islam jangan mudah terkecoh dengan janji dan iming-iming tidak jelas. Apalagi dengan dalih sumbangan sedikit akan mendapatkan bantuan lebih besar. Hatta menilai,

terpancingnya umat Islam membayar uang muka Rp50.000, bakal dibantu Rp3.000.000 karena masih membudayanya kerja sedikit imbalan banyak. Padahal dimana-mana, yang benar adalah banyak bekerja banyak imbalan.

Karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan penegak hukum. Bila merasa dirugikan cepat laporkan kepada pihak berwajib. Dan pihak berwajib diharapkan memberikan dukungan dengan memproses laporan ini.(h04) (wns)

Artikel Terkait Info Bara Info Sumut

Nasional

Info Manca

Tekno

Sport

Lowongan/B. Siswa

RSS  Subscribe:  RSS feed BatubaraNewsInfo-Info MEMBARA !!

Ketua Yayasan Amalilah Ditangkap Posted on Senin, 21 April 2008 by batubaranews

1.824

Sudah bertahun-tahun Yayasan Amalillah hanya memberikan janji-janji kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Batu Bara. Selalu katanya, “SUDAH MAU KELUAR! SUDAH MAU KELUAR!” Namun tak kunjung keluar. Herannya, masyarakat tetap saja percaya. Kian hari makin banyak yang mendaftar. Pemerintah harus tegas dalam hal ini. Jika yayasan ini tidak benar, maka harus ditindak segera.

BANDUNG – Ketua Yayasan Amalilah (YA) berinisial RASR dan seorang pengurus lainnya berinisial MD diamankan Satuan Operasional I Direktorat Reserse Kriminal (Sat. Ops. I Ditreskrim) Polda Jabar, Rabu (16/4) lalu di sebuah daerah di Bogor. Ia dibawa ke Mapolda Jabar untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan yang mengatasnamakan yayasan pimpinannya. Setelah diperiksa selama 24 jam, status RASR dan MD dinaikkan menjadi tersangka. “Dan terhitung sejak Kamis malam, 17 Maret lalu, kedua tersangka dijebloskan ke tahanan Mapolda Jabar karena diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan kepada anggota yayasan, bernilai miliaran rupiah. Kedua tersangka dijerat Pasal 372 dan 378 KUH Pidana tentang Penipuan dan Penggelapan,” kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Dade Achmad, didampingi Direskrim Polda Jabar Kombes Pol. Ari Dono Sukamto dan Kasat Ops. 1 AKBP Nurullah, Jumat (18/4) malam. “Kasus dugaan penipuan yayasan itu yang baru kami sidik, yaitu penipuan keberangkatan haji dengan korban ratusan orang. Para korban yang sudah membayar hingga Rp 30 juta dijanjikan untuk berangkat haji pada 2007. Namun, hingga saat ini tidak juga.

Ketika ditagih, yayasan yang berkantor pusat di kawasan Pondok Gede Kota Bekasi tersebut lepas tangan dan tidak bisa mengembalikan uang milik nasabah. Total uang yang berhasil diraup yayasan itu Rp 1,3 miliar,” katanya. (A-128/A-153)***

Sumber : pikiran-rakyat.com

Baca juga di melayubertuah dan di asahannews ! 

 

Warga Datangi Rumah Pengurus Yayasan Amalillah

20 April, 2007

19 Apr 07 14:40 WIB

Gunungsitoli, WASPADA OnlineWarga Nias beramai-ramai mendatangi rumah seorang pengurus Yayasan Amalillah, meminta uang yang pernah disetor sebesar Rp50 ribu sebagai uang administrasi dikembalikan, Selasa (17/4). Hal itu dikarenakan, janji yayasan memberi Rp3 juta per anggota yang sudah mendaftar belum juga jelas, meski sudah melewati batas waktu dijanjikan.

Puluhan warga mendatangi rumah di Jl. Melati Gunungsitoli, yang mereka ketahui sebagai koordinator cabang berinisial NDA sekira pukul 10.00 WIB. Selain uang administrasi, mereka juga meminta dikembalikan uang blanko KTP yang diperjual belikan kepada calon anggota Rp25 ribu per lembar. Warga rata-rata dari keluarga kurang mampu, berbondong-bondong mendatangi rumah NDA yang berada didepan Mapolres Nias. Tapi NDA tidak berani keluar rumah.

Istri NDA mencoba memberi penjelasan bahwa dana bantuan akan segera dicairkan 2007 ini, namun warga tetap mendesak agar uang mereka saat itu juga dikembalikan. Karena terus didesak, dia menghubungi koordinator cabang lainnya, JA, segera datang ke rumahnya. Setelah JA datang, baru NDA berani keluar rumah menemui warga. Kepada warga, kedua pengurus perwakilan Yayasan Amalillah memberi janji dana bantuan sosial segera cair. Tapi ketika warga meminta pernyataan tertulis, kedua pengurus itu tidak bersedia, sembari mengatakan, tidak dapat mengembalikan uang warga pada saat itu karena sudah disetor kepada pimpinan yayasan.

Koordinator Cabang Yayasan Amalillah, JA ditanya wartawan mengatakan, perwakilan Yayasan Amalillah mempunyai sembilan koordinator cabang meliputi Nias dan Nisel. Diakuinya, sampai kini yang mendaftar sebagai calon penerima bantuan mencapai 30 ribu orang. Sedangkan NDA ditanyai darimana mendapatkan blanko KTP mengatakan, dari staf kantor lurah Pasar Gunungsitoli bermarga Ndruru. Blanko yang sudah diperjualbelikan mencapai 100 lembar lebih.

Wakil Ketua PMK Nias, Alizar Zai, S.Ip menyayangkan sikap Polres Nias tidak merespon pengaduan masyarakat, tentang dugaan pungutan liar dan penipuan dilakukan pengurus Yayasan Amalillah. “Kalau keberadaan yayasan itu legal dan ingin membantu masyarakat, mengapa tidak dilapor ke instansi terkait seperti Kesbang Linmas,” tanyanya. Dihitung-hitung sesuai keterangan

pengurus yayasan, bahwa anggota yang sudah mendaftar mencapai 30 ribu orang kali Rp50 ribu, uang masyarakat yang sudah dihimpun mencapai Rp1,5 miliar.(cbj) (wns)

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Ini Dia Pengunggah Video Briptu Norman

Cilacap Digoyang Gempa 7,1 SR

Giliran Briptu Norman Hibur Rekan-rekannya

Serangan Ulat Bulu Sampai ke Bekasi

Hiu Tutul Jadi Tontonan Warga

Bom Meledak di Areal Masjid Polres Cirebon

Mainkan Pistol Ayah, Anak Polisi Tembak Temannya

Coba-coba, Sekelompok Bocah Gelar Pesta Seks

Gempa 6,3 SR Guncang Cilacap Jumlah Gerbong Kereta dari Surabaya Ditambah

Yayasan Amalillah Sulit Ditindak  

Warga korban penipuan Yayasan Amalillah di Tangerang, Jabar.

Artikel Terkait Sidang Kasus Penipuan Investasi Ricuh Polisi Gadungan Memperdayai Tiga Wanita

Belasan Calon Jemaah Haji Ditipu "SMS"

08/08/2006 01:12

Liputan6.com, Tangerang: Kepala Kepolisian Resor Tangerang, Banten, Ajun Komisaris Besar Polisi Tony Hermanto di Tangerang, Senin (7/8), menyatakan modus yang dilakukan Yayasan Amalillah sulit ditindak. Selain tidak ada pengaduan, warga mengaku yakin bahwa dana yayasan tersebut akan turun pada September atau Oktober mendatang [baca: Yayasan Amalillah Kembali Meniupkan "Angin Surga"].

Yayasan Amalillah dituding menipu dengan mengiming-imingi warga dana hibah dengan syarat super ringan. Warga hanya perlu menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk. Jumlah uang akan berlipat bila warga mau membeli meterai yang dibawa sang petugas. Baru-baru ini, sejumlah pengurus Amalillah bergerilya mencari anggota. Ratusan warga Tangerang disebut tertipu kelompok yang mengaku sebagai utusan Yayasan Amalillah [baca: Ratusan Warga Tangerang dan Pasuruan Tertipu].

Diduga, pihak yayasan berhasil menghimpun dana dari masyarakat hingga miliaran rupiah. Bahkan dana yang dihimpun disebut mencapai Rp 35 triliun. Semua itu, kata seorang pengurus yayasan, akan dibagikan kepada seluruh anggota. Dengan hanya sembilan orang staf, yayasan yang berdiri pada 1998 diduga memiliki puluhan ribu anggota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Di Jakarta dan Pondok Gede, Bekasi, pengurus Yayasan Amalillah membantah tuduhan menipu dengan iming-iming dana hibah jutaan rupiah. Pihak yayasan menuding ada oknum yang ingin mengambil keuntungan atas berita-berita miring yang disudutkan ke Yayasan Amalillah.

Secara legal, Yayasan Amalillah dilindungi hukum dan terdaftar di Departemen Sosial serta memiliki cabang di seluruh provinsi di Tanah Air. Menurut Usman bin Abdullah, staf Hubungan Masyarakat Amalillah, pihaknya bergerak di bidang pengentasan kemiskinan dan santunan anak yatim.(MAK/Tim Liputan 6 SCTV)

Sejak tahun 2003 lalu Yayasan Amalillah sudah tidak ada karena sudah dilarang oleh pemerintah, namun belakangan kembali muncul dan meresahkan masyarakat tentang ...Informasi lebih lanjut >>

Related : YAYASAN AMALLILLAH berwujud cairnya dana Rp 480 Triliun pada

Pemkab Aceh Jaya Larang Aktivitas Yayasan AmallillahAceh Jaya

CALANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Jaya telah mengeluarkan larangan beraktivitas terhadap Yayasan Amallillah karena terindikasi melakukan praktik penipuan terhadap masyarakat. Yayasan yang telah banyak merekrut warga Aceh Jaya sebagai calon penerima bantuan juga dilaporkan tidak memiliki izin operasional.

Keterangan yang diterima Serambi, Rabu (20/4) dari Kasatpol PP dan WH Aceh Jaya, Bahrum menyebutkan, janji pemberian bantuan yang sudah bertahun-tahun hingga saat ini belum terealisasi padahal setiap calon anggota yang direkrut ke yayasan ini dikutip biaya Rp 50.000/orang. “Setiap orang

yang jadi anggota diiming-iming akan mendapat bantuan modal usaha,” kata Bahrum.

Bahrum meminta pihak kepolisian menangkap orang-orang dari Yayasan Amallillah karena aktivitas yayasan ini dilarang oleh Pemkab Aceh Jaya. “Yayasan ini juga tak ada izin operasional. Pemkab Aceh Jaya tak berharap praktik mereka merugikan masyarakat. Bahkan Bupati Aceh Jaya telah mengeluarkan surat larangan beroperasi untuk Yayasan Amallillah,” lanjut Bahrum.

Kasatpol PP dan WH Aceh Jaya, Rabu (20/4) menerima laporan dari masyarakat dan stafnya tentang masih ada orang yang ingin bergabung menjadi pegawai Yayasan Amallillah dengan kewajiban membayar Rp 3 juta/orang kepada pengurus sekarang. Hal itu telah terjadi di sebuah desa terpencil yaitu Desa Bintah, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya. Selain itu, juga masih ada kutipan uang Rp 50.000/orang dengan iming-iming akan mendapatkan bantuan modal usaha. “Kita telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar menangkap para pengutip dan yang merekrut anggota Amallilah yang saat ini sudah mulai beraktivitas kembali sementara pemerintah setempat telah mengeluarkan surat larangan,” tandas Bahrum.

Kasatpol PP dan WH Aceh Jaya juga mengaku telah menghubungi Koordinator Yayasan Amallillah Aceh Jaya, Salihin menanyakan aktivitas mereka yang masih terus berlangsung. Namun koordinator yayasan itu mengaku tak beraktivitas lagi setelah Bupati Aceh Jaya mengeluarkan surat larangan. “Kalaupun masih ada, itu bukan tanggung jawab kami,” kata Bahrum mengutip pengakuan Salihin.(c45)

Thu, Apr 21st 2011, 11:41

Pemkab Aceh Jaya Larang Aktivitas Yayasan AmallillahAceh Jaya

CALANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Jaya telah mengeluarkan larangan beraktivitas terhadap Yayasan Amallillah karena terindikasi melakukan praktik penipuan terhadap masyarakat. Yayasan yang telah banyak merekrut warga Aceh Jaya sebagai calon penerima bantuan juga dilaporkan tidak memiliki izin operasional.

Keterangan yang diterima Serambi, Rabu (20/4) dari Kasatpol PP dan WH Aceh Jaya, Bahrum menyebutkan, janji pemberian bantuan yang sudah bertahun-tahun hingga saat ini belum terealisasi padahal setiap calon anggota yang direkrut ke yayasan ini dikutip biaya Rp 50.000/orang. “Setiap orang yang jadi anggota diiming-iming akan mendapat bantuan modal usaha,” kata Bahrum.

Bahrum meminta pihak kepolisian menangkap orang-orang dari Yayasan Amallillah karena aktivitas yayasan ini dilarang oleh Pemkab Aceh Jaya. “Yayasan ini juga tak ada izin operasional. Pemkab Aceh Jaya tak berharap praktik mereka merugikan masyarakat. Bahkan Bupati Aceh Jaya telah mengeluarkan surat larangan beroperasi untuk Yayasan Amallillah,” lanjut Bahrum.

Kasatpol PP dan WH Aceh Jaya, Rabu (20/4) menerima laporan dari masyarakat dan stafnya tentang

masih ada orang yang ingin bergabung menjadi pegawai Yayasan Amallillah dengan kewajiban membayar Rp 3 juta/orang kepada pengurus sekarang. Hal itu telah terjadi di sebuah desa terpencil yaitu Desa Bintah, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya. Selain itu, juga masih ada kutipan uang Rp 50.000/orang dengan iming-iming akan mendapatkan bantuan modal usaha. “Kita telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar menangkap para pengutip dan yang merekrut anggota Amallilah yang saat ini sudah mulai beraktivitas kembali sementara pemerintah setempat telah mengeluarkan surat larangan,” tandas Bahrum.

Kasatpol PP dan WH Aceh Jaya juga mengaku telah menghubungi Koordinator Yayasan Amallillah Aceh Jaya, Salihin menanyakan aktivitas mereka yang masih terus berlangsung. Namun koordinator yayasan itu mengaku tak beraktivitas lagi setelah Bupati Aceh Jaya mengeluarkan surat larangan. “Kalaupun masih ada, itu bukan tanggung jawab kami,” kata Bahrum mengutip pengakuan Salihin.(c45)

Berita dari Republika online mengenai Yamisa, yayasan yang berlagak sebagai'Sinterklas' bagi-bagi duit. Atau mungkin ada yang punya info lain? Adikiparku hampir kena rekrut dan sempat minta foto copy KTP-ku dan bojoku tapitak tolak.

Republika Online Rabu, 17 April 2002Bupati Iskandar Minta Polisi Usut Kepres 02/2002 Palsu

Gerung, Lombok Barat-Rol-- Bapati Lombok Barat (Lobar), Drs H Iskandar minta

aparat kepolisian di daerah ini untuk mengusut tuntas Keputusan Presiden(Keppres) Nomor 02 tahun 2002 yang diduga palsu berisi tentang PencairanDana Pemanfaatan Harta Kekayaan Amanah Bangsa Indonesia (Dinasti-Prasasti)milik Dr Ir Soekarno.

"Keppres 02/2002 tersebut diperkirakan hanya rekayasa orang-orangYayasan Misi Islam Ahli Sunnah Waljamaah (Yamisa) untuk mengelabuimasyarakat banyak demi kepentingan pribadi maupun kelompok," katanya diGerung, Rabu.

Keppres Nomor 02 tahun 2002 sebenarnya menyangkut perubahanatas Keppres Nomor 101 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, bukan masalahharta karun almarhum mantan Presiden

Soekarno.

Kepastian itu, katanya, didapat dari surat tertulis Kepala BiroPerundang-undangan Sekretariat Negara, Edy Sudibyo. Atas dasar itu, Keppresyang dijadikan pegangan pengurus Yamisa diduga palsu.

"Mengingat init menyangkut tidak kriminal yang akan berdampak luas, makadiminta kepada aparat kepolisian untuk melakukan pengusutan secara tuntas,"katanya.

Dikatakan, "Saya bisa dikatakan merupakan Bupati pertama di NTB yangmenyatakan larangan terhadap kegiatan Yamisa di wilayah ini".Kepada masyarakat, kata Bupati, diminta untuk mewaspadai agar tidak mudahtermakan bujuk rayu pengurus ataupun orang-orang Yamisa, karena apa yang

ditawarkan tidak masuk akal dan tidak logis.

Bagaimana mungkin masyarakat yang mau mendaftarkan diri sebagai anggotaYamisa akan mendapatkan dana Rp400 ribu rupiah per bulan selama 60 bulantanpa bekerja. Perbuatan Yamisa tersebut sebenarnya dapat diduga sebagaitindakan kriminal penipuan. Masyarakat secara langsung telah "dibohongi",karena apa yang dijanjikan pengurus yayasan tersebut tidak memiliki sumberdana yang pasti.

"Kalaupun disebut-sebut sumber dana yang akan dibagikan kepada masyarakatitu adalah warisan, tentunya itu adalah milik negara. Milik negara tidakmungkin dibagikan begitu saja, tanpa pembahasan dengan DPR," katanya.

Dikatakan, pihaknya akan memanggil pimpinan instansi di lingkungan Pemkab

Lobar yang pegawainya ikut terlibat jadi anggota Yayasan tersebut."Pegawai yang terlibat akan dikenakan sanksi tegas," katanya.

Mengenai keterlibatan pejabat di lingkungan Kota Mataram berinisian AG, yangmenjadi pengurus teras Yamisa tersebut, Bupati Iskandar telah menyampaikanhal tersebut kepada Walikota Mataram, H Moh Ruslan SH."Saya telah menghubungi Walikota Ruslan dan menyampaikanhal tersebut," katanya.

Sementara itu, Gubernur NTB Drs H Harun AL Rasyid Msi yang dimintaitanggapannya atas dugaan Keppres 02 tahun 2002 palsu, mengatakan pihaknyasejak dini telah meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya.

Sebab kalau nanti apa yang dijanjikan itu

tidak terwujud, sementaramasyarakat sudah sangat berharap, bahkan ada diantara mereka yang telahmengeluarkan dana, maka akibatnya akan ditanggung sendiri. Pemerintah sejakdini telah mengimbau kepada masyarakat agar tidak terlibat dengan kegiatanYamisa tersebut karena akibatnya akan ditanggung sendiri.

Secara hukum Yamisa tersebut legal, karena terdaftar sebagai yayasan, yangaktenya disahkan di notaris. Namun secara logika, apakah hal demikian itulogis. Ini yang seharusnya menjadi pertimbangan masyarakat di daerah ini.ant�

Republika Online Minggu, 14 April 2002Pemda Sumbar Imbau Bupati/Walikota Tegas Terhadap Yamisa

Padang -RoL-- Pemerintah Daerah Propinsi

SumateraBarat mengimbau para bupati dan walikota di daerah itu agar waspadasekaligus mengeluarkan kebijakan tegas seputar aktivitasYamisa (Yayasan Misi Islam Sunnah Wal Jama'ah) di daerah masing-masing.Kepala Kesbang Linmas Pemdaprop Sumbar, Daniwar Djalil,SH, di Padang, Sabtu (13/04/02), mengatakan, pihaknya telah mengajukan suratkepada gubernur untuk mengeluarkan kebijakan seputar keberadaan Yamisa yangdinilai menyebarkan ajaran sesat dan dapat menimbulkan keresahan di tengahmasyarakat."Kita sudah mengajukan draft surat untuk ditandatanganigubernur. Namun, karena gubernur masih berada di Jakarta, hinggabelum ada keputusan gubernur seputar keberadaan Yamisa tersebut," ujarnya.

Selain itu, menurut Daniwar, pihaknya juga telah memintaKepala Kejaksaan Tinggi Sumbar selaku Ketua Badan KoordinasiPengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) untukmelakukan penelitian tentang ajaran yang dibawa Yamisa."Bila benar ajaran yang mereka kembangkan itu menimbulkankeresahan di masyarakat, Kajati Sumbar harus mengeluarkan pelaranganterhadap ajaran itu," tegasnya. Keputusan pelarangan itu nantinya akanmenjadi dasar hukum bagi Pemdaprop Sumbar untuk mengeluarkan kebijakan.Daniwar menambahkan, meski belum ada keputusan pelarangan dari Kejati ataupun gubernur, para walikota atau bupati dapat saja mengeluarkan kebijakan,terutama bila masyarakat di daerah masing-masing sudah benar-benardiresahkan dengan keberadaan Yamisa.

"Kita minta para bupati/walikota agar menyikapi dengan segera, jangan sampaimenunggu munculnya persoalan yang lebih besar di tengah-tengah masyarakat,"tambahnya.Fatwa MUI SumbarSebelumnya, sesuai Fatwa MUI Sumbar, Yamisa dikategorikansebagai ajaran sesat dan menyesatkan, sekaligus meresahkan masyarakat.Karenanya ajaran itu dilarang tumbuh dan berkembang di Sumbar.

Fatwa itu sendiri menyikapi munculnya ajaran Yamisa di Kabupaten PesisirSelatan, yang dilaporkan MUI setempat telahmeresahkan masyarakat.MUI Sumbar telah mengeluarkan keputusan yang menyatakanYamisa sebagai ajaran sesat, sebagaimana yang ditegaskan WakilKetua MUI Sumbar, H. Mas'oed Abidin.Diantara alasan MUI Sumbar menyimpulkan

bahwa Yamisaajaran sesat, menurut dia, adalah terdapatnya sejumlah penyimpangan dalamajaran tersebut. Penyimpangan itu sendiri terletak pada beberapa pengertianyang dipakai Yamisa, yang bertolak belakang dengan nilai-nilai yang adadalam Islam sendiri, seperti Sunnah Rasul yang disamakan dengan Al Qur'an.Selain itu pengertian kata-kata agama menurut Yamisa berbedadengan pengertian yang berlaku secara umum. Menurut Yamisa,agama adalah singkatan dari; a = ajaran, ga = garapan dan ma= manusia, atau secara lengkap agama adalah ajaran garapanmanusia. Sedangkan menurut Islam, agama adalah Addin (pembalasan terhadapamal baik dan buruk bagi manusia).Berdasarkan pertimbangan itu, MUI dengan kesepakatan OrmasIslam lainnya menghimbau kepada Pemda

agar mengambil sikap danmengantisipasi gerakan tersebut. Kemudian mendesak Pemda serta instansiterkait untuk melarang berkembanganya ajaran Yamisa di Sumbar. Antara�

Republika Online Rabu, 27 Maret 2002Polda Kalbar Selidiki Yayasan Yamisa dan Amalillah

Pontianak-Rol-- Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) hinggasaat ini masih melakukan penyelidikan terhadap dugaan penipuan yangdilakukan dua yayasan, Yamisa dan Amalillah, yang memberikan janji kepadamasyarakat untuk memberikan dana hibah dalam waktu dekat.

Kedua yayasan tersebut sejak 2001 lalu sudah melakukan sosialisasi kepadamasyarakat Kalbar mengenai rencana

pengucuran dana baik itu dari harta milikmantan Presiden Soekarno (Yamisa) maupun dana hibah dari dermawan kaya, yangdikelola yayasan Amalillah, kata Kepala Dispen Polda, Komisaris (Pol) SuhadiSW, Selasa.

Kedua yayasan itu hingga saat ini masih menjalani aktivitasnya di daerahtersebut. Yayasan Amalillah, berkantor di jalan Prof M Yamin, nomor 1,kawasan Apera, Pontianak. Sementara yayasan Yamisa sendiri sudah menerbitkanVCD menjelaskan kebenaran akan dikucurkannya dana hibah itu.

Berkaitan dengan aktivitas dua yayasan tersebut di Kalbar yang menurutsumber ANTARA, salah satunya sudah memiliki anggota -- khusus Kalbar --mencapai 170 ribu orang, hingga saat ini masih dalam penyelidikan polisi.

Yayasan Amalillah menjanjikan kepada anggotanya akan mengucurkandana hibah Rp15 juta yang dilaksanakan dalam tiga tahap. SementaraYamisa, memberikan dana Rp400 ribu perorang setiap bulannya hingga harta"karun" itu habis.

Menurut Suhadi, pengurus yayasan Amalillah belum lama ini dipanggil Poldauntuk memberikan menjelaskan. Namun dalam keterangannya, pengurus tidakdapat menjelaskan mekanisme mereka jika mengucurkan dana hibah kepadamasyarakat itu. Selain itu, Polda juga sudah meminta agar yayasanmenghentikan penerimaan anggota baru.

Diakui Suhadi, dalam melakukan penyelidikan kasus itu, pihaknya terbenturpersoalan tidak adanya laporan masyarakat yang merasa dirugikan. "Sampaisaat ini belum ada masyarakat yang melapor

karena dirugikan," tambahnya.

Ia mengatakan, dalam melakukan penyelidikan terhadap keberadaandua yayasan itu, polisi berusaha untuk berhati-hati. Jika salah mengambiltindakan, tak menutup kemungkinan pihaknya (aparat) akan dibenturkan denganmasyarakat. Dalam penyelidikan itu, polisi berusaha mencari tahu apakah adaunsur pidana atau tidak yang dilakukan dua yayasan tersebut.

Sementara pekan lalu, menurut dia, Kepala Polda Brigjen (Pol) Nurudin Usmansudah mengintruksikan agar Serse dan Intel melakukan koordinasi dengan Poldalain yang sudah mengusut kasus penipuan yang melibatkan dua yayasan ituhingga ke proses hukum.

"Kami juga minta agar masyarakat tidak mudah percaya dengan janji-janji yang

'disampaikan' yayasan itu," katanya. Sementara itu, Sekretaris yayasanAmalillah AA25 (khusus kota Pontianak), Subagyo, saat dihubungi perteleponmenyatakan akan memberikan klarifikasi pada Rabu (27/3). Menurut dia,klarifikasi tersebut sangat penting dilakukan pihaknya agar tidak terjadisalah persepsi. "Kami akan memberikan keterangan besok sekitar pukul 12:00WIB di kantor," katanya.ant�

-----Original Message-----From: Rini Setiawati [mailto:Rini.Setiawati@...]Sent: Monday, April 22, 2002 3:33 PMTo: hari.suprayitno@...Subject: Fw: [bdi-kps] Artikel: Membongkar Kedok Yamisa (fwd)

Tolong di kirimkan artikel tentang Yamisa.

Saya tidak bisa buka internet.thanks.Ratusan Ribu Warga di Lampung Ditipu Yayasan Amalillah  

Kartu anggota Yayasan Amalillah.

Artikel Terkait Sidang Kasus Penipuan Investasi Ricuh Polisi Gadungan Memperdayai Tiga Wanita

Belasan Calon Jemaah Haji Ditipu "SMS"

04/08/2002 07:37

Liputan6.com, Lampung: Sekitar 300 ribu warga Lampung yang sudah tercatat sebagai anggota atau makmum Yayasan Amalillah mulai resah. Pasalnya, janji yayasan memberi uang santunan sebesar Rp 24 juta dengan rincian Rp 15 juta bagi yang menyetor Rp 20 ribu, Rp 5 juta yang menyetor Rp 6 ribu, dan Rp 4 juta bagi koordinator anggota hingga kini belum terealisir. Sebagian besar korban yang menjadi korban penipuan berasal dari masyarakat kelas bawah di desa-desa.

Menurut seorang makmum, Sumiyem, baru-baru ini, dana masyarakat yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp 6 miliar sejak yayasan itu berdiri di Lampung, Januari 2000. Bahkan, perkiraan ini akan membengkak mengingat yayasan tersebut memiliki 54 cabang di seluruh Lampung. Itulah sebabnya, untuk mengantisipasi jatuhnya korban lebih banyak, Pemerintah Daerah di lima kabupaten di Lampung melarang aktivitas yayasan ini. Kepada warga diminta segera melapor pada polisi jika ditipu.

Kendati begitu, yayasan tetap beroperasi tanpa mengindahkan larangan tersebut. Menurut Ketua

Lembaga Hukum Yayasan Amalillah Ansory H.B, penundaan pencairan dana terjadi lantaran belum ada instruksi dari Ketua Yayasan Pusat di Pondok Gede, Jakarta Timur, Aiyon Suharis Restuningrat.

Kasus serupa juga terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur. Di daerah ini, yayasan tersebut menipu masyarakat dengan menjanjikan penyaluran harta Bung Karno. Selain itu, yayasan ini juga melibatkan sejumlah anggota Nahdlatul Ulama Jatim. Itulah sebabnya, Ketua Pengurus Wilayah NU Jatim Ali Maschan Moesa berjanji akan menindak anggota yang terbukti terlibat kegiatan yayasan ini [baca: NU Mendesak Yayasan Amalillah Dibubarkan].(ORS/Bisri Merduani)