validasi data teknis dan sinkronisasi...

VALIDASI DATA TEKNIS DAN SINKRONISASI PROPOSAL

DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2017

Surabaya, 25 Mei 2016

MISI KKP

TRISAKTI & NAWA CITA

LAUT ADALAH

MASA DEPAN BANGSA

VISI KKP Mewujudkan sektor kelautan dan

perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis

kepentingan nasional

1. Kedaulatan 2. Keberlanjutan 3. Kesejahteraan

12% PDB Perikanan

(2019)

Produksi Ekspor

Konsumsi Ikan Pendapatan

Kedaulatan : Pemberantasan IUU Fishing

GOOD GOVERNANCE

Moratorium izin untuk kapal eks-

asing

Pelarangan transshipment

di laut

Pembentukan Satgas 115 (Perpres No. 115/2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan

Ikan secara Ilegal)

Analisis dan Evaluasi 1.132

Kapal Eks Asing

Peta jalan pengelolaan usaha perikanan tangkap

Joint Communique on

IUU Fishing (Indonesia – Papua Nugini dan dengan Australia)

PENENGGELAMAN 152 Kapal Ikan Illegal:

8 kapal (2014) 113 Kapal (2015), 31 Kapal (2016)

PENANGANAN kasus Perbudakan Benjina : 1020 org PENYELESAIAN

Tindak Pidana Perikanan : 198 Kasus

ADVOKASI Nelayan : 158 org

Keberlanjutan : Pengelolaan sumber daya bertanggungjawab dan ramah lingkungan

MENJAGA EKOSISTEM SUMBER DAYA IKAN Pelarangan pukat hela dan pukat tarik

MENJAGA SUMBER DAYA LOBSTER, KEPITING, DAN RAJUNGAN Pelarangan kepiting, lobster, rajungan bertelur

MENJAGA KELANGSUNGAN STOK TUNA Pelarangan penangkapan di WPP 714 (Laut Banda) Surat MKP No. B.622.MEN-KP/XI/2014

Memohon kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengelola sumberdaya secara berkelanjutan

KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

MEMELIHARA DAYA DUKUNG EKOSISTEM DI DANAU DAN WADUK Pengaturan jumlah KJA di danau dan waduk

KONSERVASI IKAN HIU KOBOI DAN HIU MARTIL Pelarangan penangkapan ikan hitu koboi dan hiu martil

PERLINDUNGAN PENYU Perlindungan penyu, telur, bagian tubuh, dan atau produk turunannya

REHABILITASI WILAYAH PESISIR Penanaman mangrove, pembuatan sabuk pantai, dan rejayasa hybrid

GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA LAUT (KKP-KPK-GUBERNUR) Pelaksanaan rencana aksi untuk : Batas Wilayah Laut Indonesia; Penggunaan Ruang Laut; Aturan perundang-undangan; Kelembagaan; Data dan Informasi; dan Perizinan dan Pengelolaan Penerimaan Negara

TEMA RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi

Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan

Antarwilayah”

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017 (ARAHAN PRESIDEN - SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)

Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak harus berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.

Nomenklatur harus jelas

Prioritas Pembangunan Nasional 2017

• Revolusi Mental • Pembangunan Pendidikan • Pembangunan Kesehatan • Pembangunan Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN

MANUSIA

• Kedaulatan Pangan • Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan • Kemaritiman dan Kelautan • Pariwisata • Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK)

DIMENSI PEMBANGUNAN

SEKTOR UNGGULAN

• Pemerataan Antarkelompok Pendapatan • Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal • Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan • Pengembangan Konektivitas Nasional

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

• Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan KONDISI PERLU

5

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id 6

Mengakomodasi usulan kebutuhan daerah yang sesuai dengan: 1. prioritas nasional, 2. kewenangan urusan pemerintahan (UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah), 3. upaya percepatan pembangunan daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah

terpencil, daerah terluar, dan daerah pesisir/kepulauan, dan 4. Sinkronisasi dengan program/kegiatan dan anggaran K/L.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan fisik dan non fisik yang merupakan urusan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional.

1. Membantu daerah dalam mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas nasional yang disampaikan melalui mekanisme bottom up (proposal based) serta dengan mempertimbangkan prioritas alokasi DAK yang ditetapkan oleh DPR.

2. Mendanai kebutuhan, infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dan kegiatan non fisik.

3. Untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

TUJUAN PENGERTIAN

ARAH KEBIJAKAN


Postur DAK Bidang KP 2016 Menurut Menu Kegiatan

Rp. (juta)

Sarpras PPI 128 491.368 Sarpras BBI 327 95.995 Pemberdayaan Nelayan & Pembudidaya Ikan

335 513.311

Prasarana Pengolahan & Pemasaran

229 110.423

Sarpras Konservasi & PPK 23 27.507 Sarpras Pengawasan 29 42.960 Sarana Penyuluhan 103 28.993 IPD (Sementara) 25.304

Total 1.310.557 Pagu DAK KP 2016 1.285.523


Postur DAK Bidang KP 2016 Menurut Pemanfaatan

Rp. Juta Presentase Penambahan Aset Daerah 628.443 48,9%

• Sarpras PPI 442.761 • Sarpras BBI 91.195 • Sarpras Konservasi & PPK 26.132 • Sarpras Pengawasan 40.812 • Sarana Penyuluhan 27.543

Stakeholder di Daerah 592.803 46,1% • Pemberdayaan Nelayan & Pembudidaya Ikan 487.901 • Prasarana Pengolahan & Pemasaran 104.902

Penunjang Kegiatan 64.276 5,0% Total 1.285.523

9

MEKANISME PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, VERIFIKASI, DAN ASSESMENT USULAN DAK TA 2017

10

Persiapan Alokasi DAK Fisik TA 2017 (1)

PRINSIP-PRINSIP

FOKUS PADA PENCAPAIAN

TARGET PRIORITAS NASIONAL

BERBASIS PADA KEBUTUHAN

DAERAH

WAJAR DALAM PENGUSULAN KEGIATAN & PENDANAAN

BERBASIS KEWILAYAHAN

(SPASIAL) PERCEPATAN DALAM

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

DI DAERAH

SELARAS DALAM PERENCANAAN

KEGIATAN

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

BERBASIS KINERJA

AKUNTABEL

11

DAK fisik meliputi: a. DAK Reguler; b.DAK Infrastruktur Publik Daerah; c. DAK Affirmasi.

Lingkup DAK Reguler mencakup: a. 10 bidang b. 26 subbidang

Lingkup kegiatan DAK yang diusulkan : a. Mendukung prioritas nasional (RKP dan RPJMN) b. Sesuai kebutuhan dan prioritas daerah (RKPD dan

RPJMD) c. Mempercepat penyediaan infrastruktur d. Mendukung pencapaian SPM bidang pelayanan

dasar publik e. Sesuai dengan kewenangan/perubahan kewenangan

Daerah.

Persiapan Alokasi DAK Fisik TA 2017 (2)

12

Tahap Pengusulan, Penilaian dan Pengalokasian DAK Fisik TA 2017 (3)

BERKAS USULAN

DAK

April Mei Minggu I Juni

a. Surat Pengantar Usulan Kepala Daerah

b. Usulan DAK perbidang/subbidang/subjenis

c. Data pendukung


b. Usulan DAK perbidang/subbidang/subjenis

c. Rekapitulasi usulan DAK semua bidang/subbidang/subjenis

d. Data pendukung

BAPPENAS

KEMENKEU


b. Usulan DAK Rekapitulasi usulan DAK semua bidang/subbidang/subjenis

c. Data pendukung

a. Surat pengantar kepala daerah.

b. Rekapitulasi usulan DAK;

c. Usulan DAK per bidang/ subbidang/subjenis beserta data pendukung;

d. Data Pendukung

GUBERNUR

K/L TEKNIS

RENCANA USULAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KP TAHUN 2017

13

1. DAK Reguler A. DAK Propinsi

1. Pengadaan fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang Pangkalan Pendaratan Ikan/PPI (UPTD Provinsi) : • Penahan Gelombang, Turap, Dermaga, TPI, SPBN, SPDN, balai pertemuan nelayan, wisma

nelayandll (fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang) ; 2. Pembangunan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan Sentral/BBIS (UPTD Provinsi) :

• Perkolaman, peralatan perbenihan, sarpras budidaya, pompa air laut, KJA Induk, dll (sarana pokok, sarana fungsional dan sarana penunjang) ;

3. Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan : • Speedboat, perahu karet, alat komunikasi, pengadaan kendaraan roda 2 dan 4 untuk

pengawasan, pengadaan bangunan pengawasan, pengadaan garasi (steiger) speedboat pengawasan, dll;

4. Pengadaan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan konservasi perairan: • Tambat kapal/perahu, sarana air bersih, sarana penerangan energi surya, sarpras

pengembangbiakan biota langka, peralatan selam, kapal, shelter, dan pondok wisata, dll; 5. Pengadaan sarana dan prasarana pembinaan mutu hasil perikanan:

• Peralatan laboratorium

RENCANA USULAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KP TAHUN 2017

14

B. DAK Kabupaten/Kota

1. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan- TPI di luar PPI (milik UPTD Kab/Kota) : Lantai TPI, saluran pembuangan limbah, sarana air bersih, dll;

2. Pembangunan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan Lokal/BBIL (milik UPTD Kab/Kota) : Perkolaman, peralatan perbenihan, sarpras budidaya, dll (sarana pokok, sarana fungsional dan

sarana penunjang); 3. Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat pesisir

(Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan serta Petambak Garam) Kapal < 3 GT (Laut dan Perairan Umum Daratan), alat tangkap, mesin kapal, alat bantu

penangkap ikan, sarana penanganan ikan diatas kapal, dll; Sarpras UPR dan/atau HSRT, peralatan perbenihan, peralatan perkolaman, KJA, sarpras

budidaya di kawasan budidaya, dll; Bangsal pengolahan hasil perikanan, penyediaan peralatan pengolahan sederhana, penyediaan

peralatan sistem rantai dingin sederhana, sarana pemasaran bergerak roda 2 (dua),peralatan pemasaran sederhana, pembangunan pasar ikan tradisional, pengadaan sarana pemasaran bergerak roda 3 (tiga), cold storage, pabrik es, ruangan berpendingin, depo pemasaran hasil perikanan, tempat pemasaran benih ikan, dan kiosmini pemasaran hasil ikan, dll.

Sarana prasarana usaha garam rakyat.

Kewenangan KKP hanya pada Kriteria Teknis dan memiliki bobot 80% untuk penentuan alokasi DAK

KRITERIA PENGALOKASIAN DAK (PP NO. 55 TAHUN 2005 TENTANG DANA PERIMBANGAN)

Kriteria Umum

Kriteria Khusus

Kriteria Teknis

PAD

DBH

Daerah Tertinggal

Daerah Perbatasan

Daerah Rawan Bencana

Kondisi Sarpras serta Potensi KP Per daerah

BNPP

BNPB

Pertanian

KKP

Da Ketahanan Pangan

Pariwisata

DAU

T- 2

T- 2

T-2

T-2

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

Belanja Gaji PNSD

Da Potensi Pariwisata

T-1

Kem PDT

Daerah & KemKeu

KemKeu

KemKeu

Daerah & KemKeu

Daerah Pesisir T-1 KKP

Kriteria Jenis Data Waktu Sumber

16

KRITERIA DATA TEKNIS DAK TAHUN 2017 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

NO JENIS DATA VOLUME SATUAN KETERANGAN 1 Potensi Kelautan dan Perikanan a. Luas Laut km² b. Luas Peraiaran Umum Daratan (PUD) km² c. Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi km²/kawasan d. Panjang Garis Pantai km e. Jumlah Pulau Kecil pulau 2 Produksi Perikanan a. Perikanan Tangkap ton b. Perikanan Budidaya ton c. Produk Olahan Hasil Perikanan ton 3 Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan a. Jumlah Nelayan orang 4 Jumlah Sarana dan Prasarana a. Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) unit b. Jumlah Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) unit c. Jumlah Pos Pengawas unit d. Jumlah Pasar Ikan Tradisional unit e. Jumlah Unit Pengolah Ikan (UPI) unit f. Jumlah SPBN unit g. Jumlah SPDN unit 4 Dukungan APBD untuk Bidang KP Rp miliar

5 Laporan Pelaksanaan DAK bidang KP tahun sebelumnya Ya/Tidak

17

KRITERIA DATA TEKNIS DAK TAHUN 2017 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

NO JENIS DATA VOLUME SATUAN KETERANGAN

1 Potensi Kelautan dan Perikanan

a. Panjang Pantai km

b. Luas Lahan Potensi Budidaya km²

2 Produksi Perikanan

a. Perikanan Tangkap ton

b. Perikanan Budidaya ton

3 Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan

a. Jumlah Nelayan org

b. Jumlah Pembudidaya Ikan org c. Jumlah Pengolah Pemasar org d. Jumlah Petambak Garam org e. Jumlah POKMASWAS 4 Jumlah Sarana dan Prasarana

a. Jumlah Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) unit

b. Jumlah Unit Pengolah Rumah Tangga (UPR) unit

c. Jumlah TPI unit

d. Jumlah Kapal Perikanan berukuran <5GT unit

5 Dukungan untuk APBD untuk Bidang KP Rp miliar

6 Laporan Pelaksanaan DAK bidang KP tahun sebelumnya Ya/Tidak

Format Surat Pengantar Usulan DAK KOP KEPALA DAERAH

Nomor : ...................... Tempat, tanggal Sifat : ...................... Lampiran : ...................... Hal : ......................

Yth. .............................. di ……………….

Yang bertanda tangan di bawah ini, Gubernur/Bupati/Walikota …….................……......, bersama ini mengusulkan kegiatan yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah Provinsi/Kabupaten/Kota …….................……......Tahun Anggaran 2017. Usulan kegiatan tersebut telah kami rinci menurut bidang/subbidang/subjenis DAK sesuai dengan format dan data teknis yang ditentukan, dengan kebutuhan dana sebagai berikut:

1. DAK Reguler Rp xxxxx 2. DAK Infrastruktur Publik Daerah Rp xxxxx 3. DAK Affirmasi Rp xxxxx

JUMLAH Rp xxxxx Terbilang jumlah DAK sebesar .......................................................................................

.......................................................................................... (dalam huruf)

Usulan DAK tersebut, akan kami laksanakan dengan kesungguhan dan tanggung jawab sesuai jenis kegiatan, satuan, volume dan lokasi kegiatan yang kami usulkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Gubernur/Bupati/Walikota Tandatangan asli dan stempel basah Nama 18

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ............................

YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN ANGGARAN …………………

No. Jenis/Bidang/Subjenis Subbidang Jumlah I DAK Reguler

A. Bidang ….. 1. Subbidang……… Rp - 2. Subbidang……… Rp - Jumlah Bidang Rp - B. Bidang ….. 1. Subbidang……… Rp - 2. Subbidang……… Rp - Jumlah Bidang Rp - Total DAK Reguler Rp - II DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD)

A. Bidang ….. 1. Subbidang……… Rp - 2. Subbidang……… Rp - Jumlah Bidang Rp - B. Bidang ….. 1. Subbidang……… Rp - 2. Subbidang……… Rp - Jumlah Bidang Rp - Total DAK IPD Rp -

III DAK Affirmasi A. Subjenis …………. Rp - B. Subjenis …………. Rp - Total DAK Affirmasi Rp -

Total Usulan DAK Rp - Terbilang :………….

Nama Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Gubernur/Bupati/Walikota

Tandatangan asli dan stempel basah Nama

19

Format Rekapitulasi Usulan DAK (yang mengisi Bappeda)

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ............................(1)

YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN ANGGARAN …………………(2)

1. BIDANG ..........................

NO.

PROGRAM DALAM

RPJMD / RKPD (3)

KEGIATAN (4) (Diurutkan Berdasarkan Prioritas

Kegiatan yang Diusulkan)

TARGET OUTPUT (5)

SATUAN (6)

VOLUME (7) BIAYA/ SATUAN 2017 (8)

LOKASI 2017 (9)

SUMBER DANA 2017 (10)

2017 2018 2019 DAK (11) APBD NON DAK (12)

A. SUB BIDANG ................ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. SUB BIDANG ................

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

Gubernur/Bupati/Walikota Tandatangan asli dan stempel basah

Nama 20

Format Usulan DAK per Bidang

DATA PENDUKUNG USULAN RENCANA KEGIATAN PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ............................

YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN ANGGARAN …………………

1. BIDANG …………….

A. SUB BIDANG …………

NO. DATA TEKNIS VOLUME SATUAN PENDUKUNG KEGIATAN (NOMOR….)

1

2

3

4

5

6

Nama Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Gubernur/Bupati/Walikota

Tandatangan asli dan stempel basah Nama

21

Format Data Pendukung Usulan DAK

Kementerian Kelautan dan Perikanan

22

TERIMA KASIH

validasi data teknis dan sinkronisasi...

Documents