upaya pemerintah menangani kebebasan pers

12
 Oleh : Rissa Mawat Lukman Zaahvita Caecaria

Upload: rissa-mawat-lukman

Post on 15-Jul-2015

2.492 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

5/13/2018 Upaya Pemerintah Menangani Kebebasan Pers - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/upaya-pemerintah-menangani-kebebasan-pers 1/12

 

Oleh :Rissa Mawat Lukman

Zaahvita Caecaria

5/13/2018 Upaya Pemerintah Menangani Kebebasan Pers - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/upaya-pemerintah-menangani-kebebasan-pers 2/12

5/13/2018 Upaya Pemerintah Menangani Kebebasan Pers - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/upaya-pemerintah-menangani-kebebasan-pers 3/12

 

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujudkedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat

penting untuk menciptakan kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara yangdemokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkanpikiran dan pendapat sebagaimana tercantum

dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harusdijamin. Peranan pers sangat menentukan untukdapat membangun pendapat umum ataumasyarakat luas.

5/13/2018 Upaya Pemerintah Menangani Kebebasan Pers - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/upaya-pemerintah-menangani-kebebasan-pers 4/12

 

Sebagaimana telah di sebutkan pada pasal 28 UUD1945 bahwa setiap warga negara dapat menyatakanpendapatnya baik secara lisan maupun tulisan dalam

perlindungan hukum.Dengan terkekangnya kebebasan pers pada masasebelumnya pada 23 September 1999 presiden RI saatitu B.J. Habiebie membuat UU no. 40/1999 tentang

pers dengan persetujuan 9979 anggota DPR RI.

5/13/2018 Upaya Pemerintah Menangani Kebebasan Pers - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/upaya-pemerintah-menangani-kebebasan-pers 5/12

 

UU no.40/1999 menjamin kebebasan atau kemerdekaanpers, menghapus sistem lisensi berupa perizinan untuk

membatasi kebebasan pers, dan meniadakan kekuasaanpemerintah untuk melarang terbitan pers.

Tindakan penyensoran, pemberedelan, dan pelaranganpenyiaran terhadap media pers cetak dan media siarandikenai sanksi pidana penjara atau denda.

  Wartawan memiliki hak tolak, selain kebebasan untukmencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan sertainformasi.

Undang-undang ini juga menghapus pembatasan tentang

siapa yang dapat bekerja sebagai wartawan dan merekabebas memilih organisasi wartawan untuk menjadianggotanya.

5/13/2018 Upaya Pemerintah Menangani Kebebasan Pers - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/upaya-pemerintah-menangani-kebebasan-pers 6/12

 

1. Pers wajib memberitakan peristiwa dan opini denganmenghormati agama dan rasa kesusilaan masyarakatserta asas praduga tak bersalah.

2. Pers wajib melayani hak jawab

3.Pers wajib melayani hak koreksi4. Pers wajib melakukan koreksi

5. Pers dilarang memuat iklan yang mengganggukerukunan antara umat beragama, narkotika,

psikotropika, zat aditif, peragaan perwujudanpenggunaan rokok, dll.

5/13/2018 Upaya Pemerintah Menangani Kebebasan Pers - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/upaya-pemerintah-menangani-kebebasan-pers 7/12

1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperolehinformasi yang benar.

2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh danmenyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.

3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidakmencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran

informasi, serta tidak melakukan plagiat.4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah,

sadisdan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.

5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap, dan tidak menyalahgunakanprofesi.

6. Wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak, menghargai ketentuan embargo,

informasi latar belakang dan off the record sesuai kesepakatan.7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalampemberitaan serta melayani Hak Jawab.

 

5/13/2018 Upaya Pemerintah Menangani Kebebasan Pers - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/upaya-pemerintah-menangani-kebebasan-pers 8/12

Setiap wartawan harus mempertahankan

profesionaliasmenya di setiap waktu, karena denganberkurangnya profesionalisme seorang wartawandapat menyebabkan penyalahgunaan maknakebebasan pers. Pers tidak boleh sembarang dalam

menerbitkan pemberitaan, permberitaan harus dapatdipertanggaungjawabkan dan terdapat batasandidalamnya. Pers tidak dapat membuat pemberitaan  yang tidak jelas karena dapat membuat masyarakat

resah.

 

5/13/2018 Upaya Pemerintah Menangani Kebebasan Pers - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/upaya-pemerintah-menangani-kebebasan-pers 9/12

1. Undang-undang Pemilu. UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota

DPR, DPD dan DPRD Pasal 97 disebutkan bahwa media massa cetakmenyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatanberita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi PesertaPemilu.

2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) No 11 Tahun2008terdapat dalam pasal 27 ayat (3) mengenai distribusi atau transmisi

informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaandan/atau pencemaran nama baik. Ancaman lainnya ada pada pasal 28 ayat(2) tentang kesengajaan menyebarkan informasi yang ditujukan untukmenimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Setiap orang yangmelanggar pasal-pasal itu bisa dihukum penjara enam tahun dan atau dendaRp 1 miliar.

3. UU Keterbukaan Informasi Publik atau KIP. Pasal 51 UU KIP menyatakansetiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secaramelawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahundan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 juta.

5/13/2018 Upaya Pemerintah Menangani Kebebasan Pers - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/upaya-pemerintah-menangani-kebebasan-pers 10/12

5/13/2018 Upaya Pemerintah Menangani Kebebasan Pers - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/upaya-pemerintah-menangani-kebebasan-pers 11/12

5/13/2018 Upaya Pemerintah Menangani Kebebasan Pers - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/upaya-pemerintah-menangani-kebebasan-pers 12/12