upaya pemerintah kota surakarta dalam ......upaya pemerintah daerah dalam implementasi millenium...

Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Millenium DevelopmentGoals

UPAYA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAMMEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI

MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS TAHUN 2010-2015

Nimas Hapsari1

Drs. Ign. Agung Satyawan, S.E., S.Ikom., M.Si., Ph.D.2

Abstract

The objective of Millenium Development or as known as MDGs which waslasted from 2000-2015 in Indonesia was adopted from National DevelopmentPlan and followed by the implementation of SDGs. As long as MDGs wereconducted, Indonesia government, through PPPA Ministry in 2006 wasdeveloping the model of Kota Layak Anak in some regencies. The development ofKLA in Surakarta Regency during MDGs became the topic which was beingexamined in this study. This research was descriptive research by usingqualitative approach which carried out through literature study and field study byusing interview. The analyzing process was done by using policy making processand MGDs and KLA concept to describe how the effort of Surakarta governmentin carrying out the policy and programs concerning Kota Layak Anak as theimplementation of MGDs in 2010 to 2015.

The result of the research showed that, first, MDGs was not the objectiveof United nations, even though United Nations itself was one of the internationalorganization which was actively promote MDGs globally. MDGs was goal andresponsibility of all countries which participate in Millenium High LevelConference, both the citizen inside the country together with the government perregency, which was then being integrated on SDGs. Secondly, the development ofKLA in Surakarta showed success in the province and national level which couldbe proven by the achievement of Surakarta Regency as The Best Executor of KLADevelopment in 2009 by Indonesia President; KLA Development AverageCategory by PPPA Ministry; and KLA Development Nindya Category in a row in2012, 2013, and 2015; and was asked by UNICEF to became role model for KLADeveloping in around the world. Thus it could be concluded that the developmentof KLA in Surakarta was success and it gave contribution toward the on goingMDGs and SDGs nowadays.

Keywords: MDGs, Kota Layak Anak, SDGs, Policy Implementation, SurakartaRegency.

1 Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional FISIP UNS. Sebagai penulis Pertama2 Dosen Prodi Hubungan Internasional FISIP UNS. Sebagai penulis Kedua

1


A. Pendahuluan

Pada bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang

sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan menghadiri Konferensi Tingkat

Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan sepakat untuk

mengadopsi Deklarasi Milenium. Deklarasi itu ada untuk memperhatikan

pemenuhan hak-hak dasar manusia sebagai masyarakat yang hidup dan tumbuh

dalam negara masing-masing, maka dari itu negara-negara anggota PBB

kemudian bersepakat untuk mengadopsi Tujuan Pembangunan Milenium atau

Millennium Development Goals (MDGs). Setiap tujuan (goal) memiliki satu atau

beberapa target yang hendak dicapai. Terdapat 8 target yang hendak dicapai dalam

MDGs yaitu 1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; 2) mencapai

pendidikan dasar untuk semua; 3) mendorong kesetaraan gender dan

pemberdayaan perempuan; 4) menurunkan angka kematian anak; 5)

meningkatkan kesehatan ibu; 6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit

menular lainnya; 7) memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan 8)

mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Terdapat beberapa tujuan

pembangunan lain yang ditetapkan pada dekade 1960-an hingga 1980-an.

Sebagian terlahir dari konferensi global yang diselenggarakan PBB pada 1990-an,

termasuk KTT Dunia untuk Anak, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk

Semua 1990 di Jomtien, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan

1992 di Rio de Janeiro, dan KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial 1995 di

Copenhagen. Adanya MDGs tidak bertentangan dengan komitmen global yang

sebelumnya karena sebagian dari tujuan dalam MDGs telah dicanangkan dalam

Tujuan Pembangunan Internasional (IDG), oleh negara-negara maju yang

tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development

(OECD) pada 1996 hingga selanjutnya diadopsi oleh PBB, Bank Dunia dan

International Monetary Fund (IMF).3

3 IMF, OECD, UN and World Bank, ”Progress Towards the International Development Goals: ABetter World for All” dalam “Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan MileniumIndonesia”, hal. 16 diunduh pada 17 Maret 2017https://www.bappenas.go.id/files/3813/5230/1299/indonesiamdgbigoal1__20081122001221__518.pdf

2


Beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan

MDGs adalah sebagai berikut:4 Pertama, MDGs bukan tujuan PBB, sekalipun

PBB merupakan lembaga yang aktif terlibat dalam promosi global untuk

merealisasikannya. MDG adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara

yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara

bersama antar pemerintahan. Kedua, tujuh dari delapan tujuan telah

dikuantitatifkan sebagai target dengan waktu pencapaian yang jelas, hingga

memungkinkan pengukuran dan pelaporan kemajuan secara obyektif dengan

indikator yang sebagian besar secara internasional dapat diperbandingkan. Ketiga,

tujuan-tujuan dalam MDGs saling terkait satu dengan yang lain. Misalnya, Tujuan

1 yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan yang parah dimana kondisi

yang perlu tapi belum cukup bagi pencapaian Tujuan 2 hingga Tujuan 7.

Demikian juga, tanpa kemitraan dan kerja sama antara negara miskin dan negara

maju, seperti yang disebut pada Tujuan 8, negara-negara miskin akan sulit

mewujudkan ketujuh tujuan lainnya. Keempat, dengan dukungan PBB, terjadi

upaya global untuk memantau kemajuan, meningkatkan perhatian, mendorong

tindakan dan penelitian yang akan menjadi landasan intelektual bagi reformasi

kebijakan, pembangunan kapasitas dan memobilisasi sumber daya yang

dibutuhkan untuk mencapai semua target. Kelima, 18 belas target dan lebih dari

40 indikator terkait ditetapkan untuk dapat dicapai dalam jangka waktu 25 tahun

antara 1990 dan 2015. Masing-masing indikator digunakan untuk memonitor

perkembangan pencapaian setiap tujuan dan target.

Keikutsertaan Indonesia dalam menyepakati Deklarasi Milenium bersama

dengan 189 negara lain pada tahun 2000 bukan semata-mata untuk memenuhi

tujuan dan sasaran MDGs, namun keikutsertaan itu ditetapkan dengan

pertimbangan bahwa tujuan dan sasaran MDGs sejalan dengan tujuan dan sasaran

pembangunan Indonesia.5 Diskusi Nasional terkait MDGs pun segera

dilaksanakan setelah KTT Milenium tersebut dilakukan dengan dipimpin oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

4 Ibid. Hal. 16-175 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas), “Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011”, hal. 5diunduh pada 20 Maret 2017 https://www.bappenas.go.id/files/1913/5229/9628/laporan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-di-indonesia-2011__20130517105523__3790__0.pdf

3

https://www.bappenas.go.id/files/1913/5229/9628/laporan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-di-indonesia-2011__20130517105523__3790__0.pdf



Pemerintah Indonesia mengarusutamakan MDGs dalam pembangunan

sejak tahap perencanaan dan penganggaran sampai pelaksanaannya sebagaimana

dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan 2010-2014,

serta Rencana Kerja Tahunan bersama dengan dokumen anggarannya.6 RPJMN

tentu tidak dapat berhasil dilakukan apabila pemerintah pusat hanya bekerja

sendiri, oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah serta pihak-pihak terkait

mencapai kesepakatan bersama untuk bagaimana target nasional maupun

internasional tersebut akan dilokalkan, dan bagaimana sumber daya akan digalang

dan dialokasikan kepada pemerintah daerah agar tujuan pembangunan milenium

bisa sama-sama terwujud hingga tingkat nasional. Seperti yang telah disebutkan

sebelumnya bahwa MDGs yang lahir dari KTT Milenium, kehadirannya tidak

menyalahi atau menyimpang dari komitmen global lainnya. Selain itu pemerintah

daerah juga diperlukan keikutsertaannya dalam menjalankan target-target MDGs

agar berhasil dalam skala nasional. Di tahun 2006 ketika MDGs juga sedang

diimplementasikan di Indonesia, sehubungan dengan keterlibatan aktif pemerintah

daerah dalam melaksanakan tujuan pembangunan nasional Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui

menterinya menunjuk Kota Surakarta sebagai salah satu dari 5 Kabupaten/Kota

(yakni Kota Surakarta, Kabupaten Gorontalo, Kota Jambi, Kabupaten Sidoharjo,

dan Kabupaten Kutai Kartanegara) sebagai pilot proyek pengembangan model

Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan

(SK) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No SK- 49/MEN.PP/IV/2007

Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Pengembangan Model Kota

Layak Anak, dan disebutkan bahwa wilayah kerja pengembangan model KLA

sudah berkembang menjadi 15 Kabupaten/Kota, salah satunya yaitu Kota

Surakarta.7 Konsep child-friendly city (KLA) juga diperkenalkan oleh The United

6 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas), “Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2010”, hal. 5diunduh pada 20 Maret 2017 https://www.bappenas.go.id/files/8613/5229/8462/1-laporan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-indonesia-2010201011181321170__20101223204310__2813__0.pdf7 Moh Ilham A Hamudy, “Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar”, hal.4 diunduh pada 25 April 2017 https://media.neliti.com/media/publications/52268-ID-upaya-

4

https://media.neliti.com/media/publications/52268-ID-upaya-mewujudkan-kota-layak-anak-di-sura.pdf



Nations Children’s Fund (UNICEF) dengan tujuan menciptakan suatu kondisi

yang mengaspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan

struktur pemerintahan lokal (Child Friendly Cities, 2011) yang pada awalnya

diinisiasi oleh The United Nations Educational, Scientific, and Cultural

Organization (UNESCO).

Masa MDGs memang telah berakhir pada tahun 2015 dan dilanjutkan

dengan adanya Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs adalah (a) sebuah

kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs. Masa berlakunya 2015–2030;

(b) sebuah dokumen setebal 35 halaman yang disepakati oleh lebih dari 190

negara; (c) berisikan 17 goals dan 169 sasaran pembangunan.8 Keberhasilan

SDGs tidak dapat dilepaskan dari peranan penting pemerintah daerah. Karena

pemerintah kota dan kabupaten (a) berada lebih dekat dengan warganya; (b)

memiliki wewenang dan dana; (c) dapat melakukan berbagai inovasi; serta (d)

ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program

pemerintah.9 Benjamin Barber, dalam buku If Major Ruled The World (2013),

meletakkan harapan kepada para wali kota untuk mengatasi masalah–masalah

besar dunia (perubahan iklim, pencegahan terorisme, pengurangan kemiskinan,

tata niaga perdagangan obat). Merekalah tenaga dan energi perubahan. Menurut

Barber, ada tiga alasan yang menyebabkannya: (i) kota merupakan hunian bagi

lebih dari separuh penduduk dan karenanya merupakan mesin penggerak

ekonomi; (ii) kota telah menjadi rumah pencetus dan inkubator berbagai inovasi

sosial, ekonomi dan budaya; dan (iii) para pemimpin kota dan pemerintah daerah

tidak terbebani dengan isu kedaulatan serta batas–batas bangsa yang menghalangi

mereka untuk bekerja sama.10 Meskipun MDGs merupakan hasil kesepakatan dari

semua kepala negara maupun pemerintahan di seluruh dunia, namun pada waktu

pengimplementasiannya MDGs lebih diarahkan kepada pencapaian di masing-

masing negara.11 Hal ini pada dasarnya sesuai dengan Resolusi PBB nomor 55/2

mewujudkan-kota-layak-anak-di-sura.pdf8 International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), “Panduan SDGs untukPemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah”, hal. 16 diunduhpada 12 Mei 2016 https://www.scribd.com/doc/312365145/Buku-PANDUAN-SDGs-pdf Uploadedby Alvian Safrizal9 Ibid.10 Ibid. Hal. 6-711 Lisbet, “Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) di Indonesia melalui KerjasamaInternasional” hal. 140 diunduh pada 20 April 2017

5

https://www.scribd.com/doc/312365145/Buku-PANDUAN-SDGs-pdf




yang mencantumkan bahwa MDGs menempatkan pembangunan manusia sebagai

fokus, terutama pada masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan serta terhadap

anak-anak, selaku generasi mendatang.12

Baik masa MDGs maupun SDGs sama-sama menegaskan bahwa

keikutsertaan pemerintah daerah memang sangat diperlukan demi mencapai

tujuan pembangunan nasional yang juga terkandung dalam MDGs juga SDGs.

Tujuan dari pengembangan model KLA juga sesuai dengan indikator target yang

hendak dicapai oleh MDGs, mengingat tahun penetapan KLA di Kota Surakarta

juga masih dalam jangka waktu pelaksanaan MDGs. Telah disebutkan diatas juga

bahwa meskipun MDGs adalah komitmen global namun dalam

pengimplementasiannya perlu disesuaikan dengan kondisi negara atau pemerintah

masing-masing agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang

menunjukkan progress positif.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan dari kedelapan tujuan yang hendak

dicapai dalam MDGs, yang bersinggungan dengan pemenuhan hak anak sebagai

tujuan dari adanya KLA. Indikator yang termuat dalam tujuan 2 mencapai

pendidikan dasar untuk semua; tujuan 4 menurunkan angka kematian anak (bayi);

dan tujuan 5 meningkatkan kesehatan ibu (ibu hamil) terwakilkan pula dalam 31

indikator di 5 kluster pemenuhan hak dan perlindungan anak. Tujuan 2 mencapai

pendidikan dasar untuk semua memiliki target memastikan tahun 2015 semua

anak usia menyelesaikan pendidikan dasar dengan indikator pencapaian:13 1.

Angka Partisipasi Murni di Sekolah Dasar; 2. Angka Partisipasi Murni di Sekolah

Lanjutan Pertama; 3. Proporsi Murid yang berhasil mencapai Kelas 5; 4. Proporsi

Murid di Kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar; 5. Proporsi murid di

kelas 1 yang berhasil menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasar; serta 6.

Angka melek huruf usia 15-24 tahun. Target yang termuat pada tujuan kedua

MDGs tersebut sesuai dengan 5 indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak

pada kluster IV terkait hak pendidikan yaitu:14 1. Angka partisipasi pendidikan

https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/33112 “UN Resolution number 55/2” diunduh pada 22 April 2017 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/559/51/PDF/N0055951.pdf?OpenElement13 UNFPA, “Millenium Development Goals. Population and Development Strategies SeriesNumber 10”, hal. 4 diunduh pada 30 April 2017 https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MDGs_pds.pdf14 Bapermas PP PA dan KB Kota Surakarta, “Profil Anak 2016”, hal. 30

6


anak usia dini; 2. Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun; 3. Persentase

sekolah ramah anak; 4. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan

prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan 5. Tersedia fasilitas untuk

kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah yang dapat diakses

semua anak. Tujuan 4 dalam MDGs yaitu menurunkan angka kematian anak

(bayi) sebesar dua pertiga antara 1990 dan 2015 dengan indikator capaian: 1.

Angka Kematian Balita; 2. Angka Kematian Bayi; dan 3. Persentase anak di

bawah satu tahun yang di imunisasi Campak dan tujuan 5 meningkatkan

kesehatan ibu (ibu hamil) dengan indikator 1. Angka Kematian Ibu; 2. Proporsi

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih; 3. Angka Pemakaian

Kontrasepsi. Indikator MDGs tersebut sesuai dengan indikator pemenuhan hak

dan perlindungan anak dalam kluster III hak kesehatan yaitu: 1. Angka kematian

bayi; 2. Prevalensi gizi buruk, gizi kurang, stunting15 dan gizi lebih pada balita; 3.

Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; 4. Puskesmas ramah anak; 5. Imunisasi

dasar lengkap; serta 6. Lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan

reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan NAPZA, pelayanan kesehatan

jiwa anak dan remaja.

B. Perwujudan Kota Layak Anak sebagai Implementasi Millenium

Development Goals

MDGs yang merupakan hasil kesepakatan antar negara-negara anggota

PBB untuk melaksanakan tujuan pembangunan juga telah diterapkan di Indonesia

dan disesuaikan dengan kebutuhan dari negara Indonesia. Selama pelaksanaannya

dari tahun 2000 hingga berakhir di tahun 2015, implementasi MDGs yang

diarusutamakan pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Nasional

yang terbagi kedalam beberapa babakan waktu pelaksanaannya. Pada Rencana

Nasional dalam Jangka Waktu Panjang (Long Term National Plan) yang

berlangsung selama kurun waktu tahun 2005-2025, mengartikan bahwa terdapat

pula rencana pembangunan Indonesia yang sudah dirancangkan untuk

implementasi tujuan lanjutan dari adanya MDGs yaitu SDGs.

15 Stunting yaitu sebutan untuk kasus pertumbuhan anak yang terganggu karena kurang asupangizi yang dibutuhkan tubuh. Biasanya dipantau pada anak-anak usia di bawah lima tahun. Tidakhanya berat badan kurang namun juga tinggi badan. Diakses pada 20 Juli 2017https://keluarga.com/2391/stunting-apa-itu

7

https://keluarga.com/2391/stunting-apa-itu


Adanya rencana pembangunan nasional sebagai bentuk pengarusutamaan

Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia juga merupakan hasil gabungan

dari ide dan pemikiran semua pemerintah daerah di Indonesia. Capaian hasil yang

berasal dari pemerintah daerah di Indonesia selanjutnya secara kolektif

menghasilkan data nasional sehingga tercipta adanya rencana pembangunan

sebagai implementasi MDGs yang disesuaikan dengan indikator keadaan negara

Indonesia. Dari kedelapan tujuan MDGs hampir semua tujuan indikatornya

berhubungan satu sama lain dan dapat saling mempengaruhi.

Ketika MDGs berlangsung dari tahun 2000 dan berakhir di tahun 2015,

Kemen PPPA menunjuk pemerintah Kota Surakarta untuk menjadi salah satu kota

percontohan bagi pengembangan Kota Layak Anak. Penunjukkan tersebut

dilakukan berdasarkan SK Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No SK-

49/MEN.PP/IV/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten/Kota

Pengembangan Model Kota Layak Anak, dan disebutkan bahwa wilayah kerja

pengembangan model KLA sudah berkembang menjadi 15 Kabupaten/Kota, salah

satunya yaitu Kota Surakarta. Segera setelah Kota Surakarta terpilih menjadi

model kota percontohan KLA, pemerintah kota pun segera membentuk satuan

tugas dan tim pelaksana KLA yang didasarkan pada SK Walikota No

130.05/08/1/2008 dan kemudian membuat MoU No 463/108 tentang Kesepakatan

dalam Pengembangan KLA oleh Tim Pelaksana KLA.

Tujuan dari dikembangkannya kebijakan KLA ini menurut UNICEF

bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang mengaspirasi hak-hak anak

melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal.

Adapun tujuan dari adanya MDGs menurut UN Millennium Summit (New York,

Sept, 2000) adalah merupakan suatu kesepakatan dan kemitraan global untuk

memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh paket berisi tujuan

yang mempunyai batas waktu dan target terukur. Kesamaan tujuan dan waktu

pelaksanaan yang saling bersinggungan membuat peneliti tertarik untuk

menjadikan konsep-konsep tersebut menjadi topik penelitian. Mengingat beberapa

tujuan dari MDGs juga terdapat pada kesamaan tujuan KLA yaitu terkait

kesejahteraan anak, penelitian ini juga ada untuk mengetahui bagaimana upaya

pemerintah Kota Surakarta menjalankan amanatnya sebagai percontohan KLA

8


terpilih sebagai bentuk implementasi dan memberi kontribusi bagi capaian hasil

nasional yang berkaitan dengan tujuan MDGs.

MDGs yang berlangsung sejak tahun 2000 hingga berakhir di tahun 2015

memiliki 8 tujuan dengan 18 target dan 48 indikator. Indonesia sebagai negara

yang tergabung dalam PBB ikut mengimplementasikan MDGs melalui Rencana

Pembangunan Nasional dimana setiap indikator capaiannya juga disesuaikan

dengan situasi dan kondisi pemerintah Indonesia sendiri. Saat MDGs masih

berlangsung, yaitu di tahun 2006 Kemen PPPA menunjuk Kota Surakarta untuk

dijadikan sebagai pilot proyek Kota Layak Anak (KLA). Pemenuhan hak

kebutuhan dan kesejahteraan anak yang menjadi tujuan dari adanya KLA tertuang

pula pada beberapa tujuan/goals dalam MDGs yaitu pada tujuan 2 mencapai

pendidikan dasar untuk semua; tujuan 4 menurunkan angka kematian anak (bayi);

dan tujuan 5 meningkatkan kesehatan ibu (ibu hamil).

Melihat bagaimana kebijakan di berbagai bidang telah dilakukan oleh

pemerintah pusat untuk memberdayakan perempuan tidak lepas dari indikator

akan kesejahteraan anak seperti yang tercantum dalam capaian indikator tujuan

ketiga MDGs, yaitu dalam hal rasio APM perempuan terhadap laki-laki di

tingkatan SD hingga SMP dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki

pada kelompok usia yang masih produktif dan tergolong usia anak pada usia 15-

24 tahun. Mengacu pada hal tersebut dapat dikatakan bahwa angka ketercapaian

tujuan ketiga MDGs tidak hanya terbatas pada usia dewasa tetapi juga mencakup

sejak usia anak, dengan begitu maka tujuan pembangunan nasional yang

tercantum dalam kedelapan tujuan pembangunan millenium juga mengupayakan

anak-anak sebagai modal pembangunan dan menjadi kunci awal kemajuan bangsa

Indonesia.

Anak merupakan aset bangsa dan investasi masa depan yang berarti bahwa

anak adalah potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa di masa depan. Indikator

utama keberhasilan suatu bangsa dalam melakukan pembangunan dapat dilihat

dari bagaimana suatu negara melakukan upaya untuk pembangunan anak,

yangmana harus diperhatikan sejak dini yaitu sejak dalam kandungan serta

memperhatikan aspek tumbuh dan kembang anak. Menurut Pasal 1 (1) UU No.

23/2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia

9


18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun

hak-hak anak yaitu sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib

dijamin, dilindungi dan dipenuhi orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan

negara.

Konvensi Anak yang diratifikasi oleh Indonesia menghasilkan 5 kluster

hak anak yang meliputi:

1. Hak sipil dan kebebasan

2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan

4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya

5. Perlindungan khusus.

5 kluster hak anak tersebut pada nantinya digunakan sebagai dasar dalam

penyusunan implementasi Kota Layak Anak. Berdasarkan data dari Kementerian

PPPA, anak memiliki masalah (mayoritas) yang dapat dikategorikan sebagai

berikut:

● Pendidikan: pra sekolah, SD-SLTA, di lingkungan keluarga, di

masyarakat, di panti, di lapas, dll.

● Kesehatan dan gizi: kematian bayi dan balita, gizi kurang dan buruk,

penyakit, dll.

● Anak berhadapan dengan hukum: apakah di lapas terpenuhi hak-haknya

(pendidikan, kesehatan, dll).

● Kekerasan terhadap anak: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),

bullying (di sekolah, peer group)

● Masalah sosial anak: anak jalanan, pekerja anak, eksploitasi (seksual dan

ekonomi), dll.

● Belum semua anak memiliki akta kelahiran

● Banyak informasi yang tidak layak dikonsumsi anak (cetak, elektronik –

on-line game), dll.

● Anak berkebutuhan khusus (genius, terbelakang): apakah sudah

terpenuhi hak-haknya (pendidikan, kesehatan, fasum), dll.

● Penanaman nilai-nilai luhur mulai pudar: national character building

10


● Partisipasi anak masih rendah: terbatasnya wadah anak untuk

menyampaikan pendapat (Forum Anak), pemanfaatan waktu luang, kegiatan

seni budaya (sanggar), dll.

● Infrastruktur : rute aman ke sekolah, taman kota, Tempat Penitipan Anak

(TPA) di perkantoran, ruang menyusui di perkantoran dan mal, sekolah/RS

ramah anak, lapas anak, sekolah untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK),

dll.

● Payung kebijakan anak (terutama di daerah), lembaga (di daerah) yang

menangani/mengkoordinasikan pembangunan anak, anggaran untuk anak, dll.

Adanya permasalahan anak yang harus dihadapi dan hak-hak anak yang

memang sudah seharusnya dipenuhi, pemerintah Indonesia mencanangkan suatu

konsep Kota Layak Anak yang hendak diterapkan di berbagai kota/kabupaten di

Indonesia dengan mengambil beberapa kota/kabupaten sebagai pilot project. KLA

sendiri adalah KLA adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang

mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia

usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan,

program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Tujuan dari adanya KLA

adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah

pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of

the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi

pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan,

dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, pada suatu dimensi wilayah

kabupaten/kota.16 Implementasi KLA di Indonesia tidak semata-mata dilakukan

tanpa dasar yang jelas, terdapat 2 landasan hukum yang disebutkan oleh Kemen

PPPA yaitu:

Internasional

●World Fit For Children

●Konvensi Hak-hak Anak

●Millennium Development Goals (MDGs)

16 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Sosialiasi Kebijakan PP danPA melalui Bakohumas”, hal. 15 diunduh pada 18 Maret 2017http://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/Permeneg%20PP&PA%20No.10%20Thn%202011%20-%20ABK.pdf

11


Nasional

●Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b dan 28c

●UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak

●UU 17/2007 ttg RPJPN 2005-2025

●Inpres 01/2010 ttg Program Prioritas Pembangunan Nasional

●Peraturan Presiden 5/2010 ttg RPJMN 2010-2014

●Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015

●Peraturan Menneg PP 2 /2009 ttg Kebijakan KLA

Kementerian PPPA yang mempunyai mandat untuk menangani

permasalahan perempuan dan anak, serta menjadi pihak yang menjembatani

pelaksanaan KLA di tiap kota/kabupaten di Indonesia dalam RPJMN 2015-2019

mendapatkan mandat untuk melakukan 1) peningkatan peranan dan keterwakilan

perempuan dalam politik dan pembangunan serta 2) perlindungan terhadap anak,

perempuan dan kelompok marjinal. Adapun mandat tersebut dirincikan lagi

menjadi isu strategis, akan tetapi dikarenakan pembahasan penelitian ini fokus

pada KLA maka isu strategis yang ditampilkan pada perlindungan anak, yaitu:17 1)

Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak; 2) Peningkatan

perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah

lainnya; dan 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan

perlindungan anak.

C. Upaya Kota Surakarta dalam Meraih Kota Layak Anak

Pada tahun 2006, Kota Surakarta ditunjuk oleh Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan RI sebagai pilot proyek pengembangan model KLA di

Indonesia yang bekerjasama dengan UNICEF. Berdasarkan SK Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan RI No SK- 49/MEN.PP/IV/2007 Tahun 2007 tentang

Penetapan Kabupaten/Kota Pengembangan Model Kota Layak Anak, disebutkan

bahwa wilayah kerja pengembangan model KLA sudah berkembang menjadi 15

Kabupaten/Kota, salah satunya yaitu Kota Surakarta. Selanjutnya, Pemerintah

Kota Surakarta membentuk Tim Pelaksana Pengembangan KLA berdasarkan SK

17 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “RENCANA STRATEGISKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN2015-2019”, hal. 16 diunduh pada 5 Juni 2017http://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8d214-renstra-kpppa-2015-2019.pdf

12


Walikota No 130.05/08/1/2008 dan kemudian membuat MoU No 463/108 tentang

Kesepakatan dalam Pengembangan KLA oleh Tim Pelaksana KLA Oleh

karenanya, menindaklanjuti regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat,

Pemerintah Kota Surakarta pun menerbitkan regulasi SK Walikota Surakarta No

462.05/84-A/I/2010 tentang Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak

Kota Surakarta (PTPAS); Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2012 tentang

Perlindungan Anak; SK Walikota Surakarta No 243/I-G/1/2013 tentang Forum

Anak Surakarta di Kota Surakarta periode 2013–2015; dan Peraturan Walikota

Surakarta No 3-B Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengembangan Partisipasi

Anak dalam Pembangunan di Kota Surakarta.18

Sebagai komitmen mewujudkan KLA, sejak 2006 Walikota Surakarta

yang saat itu dijabat oleh Joko Widodo, beliau aktif dalam menyuarakan hak-hak

anak serta mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak dalam menggerakkan

pembangunan di Kota Surakarta. Komitmen tersebut ditegaskan pada acara

sosialisasi pengembangan Model KLA 2006 dengan peserta dari berbagai unsur

yaitu SKPD se Kota Surakarta, DPRD, Muspida, LSM, organisasi masyarakat,

organisasi perempuan, rumah sakit, perguruan tinggi, wartawan, Penegak Hukum,

Pihak Swasta lainnya di Kota Surakarta.19 Acara sosialisasi pun dihadiri sendiri

oleh Ibu Meutia Hatta sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak pada waktu itu.

Berbekal regulasi yang ada, Surakarta membagi beberapa tahap langkah

menuju KLA. Tahap pertama tahun 2006-2007 adalah pengembangan model

KLA. Dalam tataran yang paling awal ini, pemerintah kota menyusun grand

design yang akan jadi patokan untuk pengembangan selanjutnya.20 Selanjutnya

pengembangan KLA dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Kota Pengembangan

KLA (RAK- PKLA) Kota Surakarta tahun 2008-2015 yang diperkuat dengan SK

Wali Kota Surakarta no. 054/08- E/1/2009, dimana RAK-PKLA terbagi dalam 5

(lima) kluster, yaitu kluster 1 Hak sipil dan kebebasan, kluster 2 Lingkungan

Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, kluster 3 Kesehatan Dasar dan

18 Moh Ilham A Hamudy, “Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar”,loc.cit.19 Ibid. 20 Ibid.

13


Kesejahteraan, kluster 4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan

Budaya, dan kluster 5 Perlindungan Khusus.

Sebagai salah satu kota yang terpilih menjadi kandidat percontohan KLA,

kota Surakarta menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai bahan analisis

implementasi kebijakan KLA. Kebijakan Kota Layak Anak merupakan bentu

komitmen bagi Kota Surakarta dalam memberdayakan pemerintah, masyarakat

serta dunia usaha yang secara bersama-sama berkontribusi dalam segala program

dan kegiatan berkelanjutan untuk pemenuhan hak anak. Kegigihan dan kerja keras

pemerintah dan stakeholder tersebut berbuah manis tatkala kota Surakarta berhasil

memperoleh penghargaan Nindya dengan nilai tertinggi pada tahun 2015 yang

menjadi bukti nyata akan keberhasilan KLA di kota Surakarta.

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta dalam

implementasi KLA yaitu sebagai berikut:21

1. Menumbuhkan dan memaksimalkan peran kepemimpinan;

2. Mengembangkan pendidikan, kesehatan dan kesadaran publik

mengenai visi tentang anak;

3. Melakukan analisis situasi anak secara berkelanjutan untuk advokasi,

perencanaan, monitoring, dan evaluasi;

4. Membangun kemitraan dan memperluas aliansi untuk anak;

5. Memperkuat peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan

penegakan hukum;

6. Memperkuat jaringan untuk pemantauan pelaksanaan perlindungan

anak dalam situasi khusus; dan

7. Memberdayakan keluarga melalui kelembagaan dan program

pembangunan masyarakat.

Adapun Unit Layanan Pendukung Kota Layak Anak bagi Kota Surakarta

sendiri adalah:

1. Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS)

Pelayanan yang beranggotakan 48 orang ini dipergunakan bagi

korban-korban kekerasan yang hendak mengadu untuk mendapatkan

perlindungan hukum dari pemerintah. PTPAS bekerja menurut SK

21 Ibid. Hal. 4

14


Walikota Surakarta No. 462/74-A/1/2006 dan Kesepakatan Bersama

(MoU), dalam kerjanya PTPAS dibantu oleh beberapa pihak terkait

yaitu dengan Koordinator Umum (Bapermas PP PA dan KB),

Organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Instansi, SKPD

(Satuan Kerja Pemerintah Daerah), Rumah Sakit, dan juga dari pihak

Kepolisian.

2. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

Merupakan tangan panjang dari PTPAS di tingkat wilayah

kelurahan dan telah terbentuk sebanyak 51 PPT. PPT berbentuk

konsorsium yang berarti gabungan dari SKPD/lembaga/organisasi

yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan perempuan dan anak

di tingkat wilayah kelurahan. Tujuan dari terbentuknya PPT ini adalah

untuk bekerja membangun keterpaduan dalam memberikan layanan

pada korban dan penghapusan kekerasan, karena kerja kemanusiaan

yang terus menerus harus secara bersama dilakukan agar ketimpangan

atau kesenjangan pembangunan gender tidak lagi terjadi.

3. Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Kota

Surakarta

Sebuah lembaga yang mengintegrasikan penyelenggaraan layanan

pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan

perlindungan anak bagi anak rentan atau beresiko tinggi.

Memiliki visi terwujudnya kesejahteraan sosial anak secara holistik

di kota Surakarta dan 4 misi yaitu: Peningkatan ketersediaan database

layanan anak; Peningkatan layanan pemenuhan hak dasar anak secara

integratif; Peningkatan layanan penanganan kasus tindak kekerasan,

eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak secara

holistik, terkoordinasi dan profesional; dan Peningkatan pelayanan

pemenuhan kesejahteraan sosial anak.

Adapun motto dari PLKSAI adalah siap melayani untuk

kepentingan yang terbaik bagi anak.

4. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

15


Merupakan pusat pelayanan pengasuhan anak berbasis hak anak,

sehingga perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat tercapai. Pusat

pelayanan yang memiliki motto keluarga bahagia anak sejahtera ini

memiliki tujuan melalui keberadaannya yaitu:

1. Tersedianya “one stop services” atau Layanan Satu Pintu

Keluarga, Holistik Integratif Berbasis Hak Anak;

2. Tersedianya tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan

bagi orang tua, calon orang tua dan orang tua yang bertanggung

jawab terhadap anak;

3. Tersedianya tempat konsultasi dan konseling bagi anak, orang

tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak;

4. Tersedianya tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi

permasalahan anak dan keluarga;

5. Menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan

melindungi anak;

6. Menguatnya sinergitas kerjasama antara pusat dan daerah

dalam pemenuhan hak anak terutama mengenai pembelajaran

keluarga.

Adapun mekanisme pelayanan dari PUSPAGA ini adalah anak/orang

tua/wali/keluarga/pihak lain datang ke PUSPAGA yang berlokasi di Taman

Cerdas Jebres Kota Surakarta dan nantinya akan diterima oleh tenaga

administrasi. Tahap selanjutnya, pihak yang melapor tadi akan ditangani oleh

Tim Psikolog yang sudah bekerjasama dengan pihak pemerintah kota untuk

dilakukan observasi agar dapat ditentukan penanganan selanjutnya. Tindak

lanjut dari tim psikolog dapat berupa kegiatan sosialisasi atau edukasi terkait

permasalahan yang telah dianalisa sebelumnya, selanjutnya dilakukan proses

pemeriksaan psikologi untuk mengetahui seberapa rumit permasalahan yang

sedang dihadapi, apabila permasalahan dapat selesai melalui psikolog yang

ada di PUSPAGA maka pihak pelapor tadi tidak perlu mendapat rujukan ke

pihak lain yang berwenang dan berpengalaman untuk menangani kasus yang

lebih berat.

16


D. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Surakarta

Kota Surakarta sebagai salah satu daerah yang menjadi percontohan

penerapan Kota Layak Anak dalam pelaksanaannya berupaya maksimal

mewujudkan kondisi yang baik serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak

terkait agar implementasi KLA di kota Surakarta dapat terus dijalankan dan

dipertahankan. Berbagai rancangan kegiatan telah dipersiapkan sedemikian rupa

oleh pemerintah sebagai hasil kerjasama dengan stakeholder terkait yangmana

segala kegiatan tersebut didasarkan pada rencana yang responsif anak.

Berdasarkan hasil olahan data dari database Badan Kependudukan Kota

Surakarta menunjukkan bahwa penduduk kota Surakarta pada tahun 2013

berjumlah 551.126 jiwa yang terdiri dari 273.012 laki-laki dan 278.114

perempuan. Dari jumlah tersebut sekitar 140.689 orang atau 25,53 persen

diantaranya adalah penduduk berumur dibawah 18 tahun. Di tahun 2014 jumlah

dan proporsi penduduk kota Surakarta menurut umur dan jenis kelamin untuk

laki-laki berjumlah 273.038 dan 279.612 untuk perempuan sehingga berjumlah

552.650 jiwa pada keseluruhan jumlah total penduduk kota Surakarta. Sedangkan

di tahun 2015, penduduk kota Surakarta berdasarkan data dari Proyeksi Penduduk

Indonesia tahun 2010–2035 secara keseluruhan berjumlah 512.226 jiwa dengan

249.113 laki-laki dan 263.113 perempuan yang terbagi kedalam 5 wilayah

kecamatan yaitu Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, dan Banjarsari.

Kota Layak Anak yang merupakan bentuk konsep kebijakan dapat

dikategorikan sebagai kebijakan publik. Hal tersebut dikarenakan kebijakan

publik berarti merupakan sebuah hasil keluaran dari pemerintah yang ada karena

sebuah tujuan, begitu pula dengan adanya KLA yang diprakarsai oleh pemerintah

khususnya melalui Kemen PPA dimana mengadopsi konsep CFC yang merupakan

bentuk kerjasama dengan Unicef selaku badan internasional yang menangani

permasalahan terkait kesejahteraan anak. Menurut James L. Anderson (1970),

kebijakan publik terbagi dalam beberapa jenis dan dapat dikelompokkan.

Substantive dan procedural policies merupakan jenis yang tepat untuk

mengkategorikan KLA di dalamnya. Substantive policies berarti suatu kebijakan

yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah sedangkan

procedural policies memiliki arti suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak

17


yang terlihat dalam perumusannya. Tujuan pencapaian yang terkandung pada

indikator dalam MDGs khususnya pada tujuan 2, 4 dan 5 yang kesemuanya terkait

akan pemenuhan hak anak merupakan permasalahan yang dihadapi oleh

pemerintah, dimana permasalahan tersebut bersinggungan dengan tujuan yang

hendak dicapai pula oleh adanya pengembangan KLA di kota/kabupaten

khususnya di Kota Surakarta. Pengembangan KLA di Kota Surakarta memiliki

legalitas hukum yang jelas sehingga untuk setiap pembentukan tim kerja hingga

bentuk kegiatannya memiliki penguatan kelembagaan. Bentuk penguatan

kelembagaan tersebut tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah kota

Surakarta saja, tetapi juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan banyak pihak

untuk menjadi mitra dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sebagai

contoh untuk membuat kebijakan peningkatan pemberian ASI eksklusif, pihak

pemerintah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta untuk akhirnya

terbentuk penguatan kelembagaan dalam bentuk Surat Edaran Kepala Dinas

Kesehatan Kota Surakarta Nomor 444/2372 tanggal 15 April 2013 tentang

Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif. Hal tersebutlah yang dapat membuat KLA

termasuk pada kategori substantive dan procedural policies.

Begitu pula ketika kebijakan publik dilihat sebagai suatu sistem yang di

dalamnya terkandung unsur input, proses dan output. Input pada kasus

pengembangan KLA di Kota Surakarta dapat berupa penunjukkan langsung oleh

Kemen PPA yang memberikan mandat pada Kota Surakarta untuk menerapkan

KLA di tahun 2006. Setelah itu terdapat proses dimana pemerintah Kota Surakarta

membentuk Tim Pelaksana Pengembangan KLA yang berdasarkan SK Walikota

No 130.05/08/1/2008 dan kemudian membuat MoU No 463/108 tentang

Kesepakatan dalam Pengembangan KLA oleh Tim Pelaksana KLA dengan

Bapermas sebagai leading sector KLA di Kota Surakarta. Selanjutnya pada tahap

output, menindaklanjuti regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat, Pemerintah

Kota Surakarta pun menerbitkan regulasi SK Walikota Surakarta No 462.05/84-

A/I/2010 tentang Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Kota

Surakarta (PTPAS); Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan

Anak; SK Walikota Surakarta No 243/I-G/1/2013 tentang Forum Anak Surakarta

di Kota Surakarta periode 2013–2015; dan Peraturan Walikota Surakarta No 3-B

18


Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengembangan Partisipasi Anak dalam

Pembangunan di Kota Surakarta.22

E. Kesimpulan

Indonesia berkomitmen dalam Tujuan Pembangunan Millenium yang

diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan

dikelola oleh Bappenas. Segala kebijakan maupun bentuk peraturan dasar untuk

menjadi berhasil tentu tidak lepas dari adanya hubungan yang saling bersinergi

antara pemerintah dengan stakeholder lainnya. Hal inilah yang dirasa perlu untuk

diteliti penulis untuk melihat bagaimana peran serta pihak terkait lain dalam

rangka pelaksanaan pencapaian indikator dari adanya MDGs. Di tahun 2006

ketika MDGs juga sedang diimplementasikan di Indonesia, sehubungan dengan

keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan tujuan pembangunan

nasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen

PPPA) melalui menterinya menunjuk Kota Surakarta sebagai salah satu dari 5

Kabupaten/Kota (yakni Kota Surakarta, Kabupaten Gorontalo, Kota Jambi,

Kabupaten Sidoharjo, dan Kabupaten Kutai Kartanegara) sebagai pilot proyek

pengembangan model Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia. Berdasarkan data

dari Kementerian PPPA, MDGs juga menjadi landasan hukum dari lingkup

internasional untuk pengembangan KLA selain World Fit for Children dan

Konvensi Hak-hak Anak.

Upaya dari pemerintah Kota Surakarta pun dilakukan dalam mewujudkan

Kota Layak Anak sebagai bentuk implementasi MDGs yang diawali dengan

membentuk Tim Pelaksana Pengembangan KLA berdasarkan SK Walikota No

130.05/08/1/2008 dan kemudian membuat MoU No 463/108 tentang Kesepakatan

dalam Pengembangan KLA oleh Tim Pelaksana KLA. Selanjutnya

menindaklanjuti regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat, Pemerintah Kota

Surakarta pun menerbitkan regulasi SK Walikota Surakarta No 462.05/84-

A/I/2010 tentang Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Kota

Surakarta (PTPAS); Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan

Anak; SK Walikota Surakarta No 243/I-G/1/2013 tentang Forum Anak Surakarta

22 Moh Ilham A Hamudy, “Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar”,loc.cit.

19


di Kota Surakarta periode 2013–2015; dan Peraturan Walikota Surakarta No 3-B

Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengembangan Partisipasi Anak dalam

Pembangunan di Kota Surakarta. Tahap pertama yaitu pada tahun 2006-2007

merupakan tahapan pengembangan KLA. Pengembangan KLA dituangkan dalam

bentuk Rencana Aksi Kota Pengembangan KLA (RAK- PKLA) Kota Surakarta

tahun 2008-2015 diperkuat dengan SK Wali Kota Surakarta no. 054/08- E/1/2009,

dimana RAK-PKLA tersebut terbagi dalam 5 (lima) kluster, yaitu kluster 1 Hak

sipil dan kebebasan, kluster 2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif,

kluster 3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, kluster 4 Pendidikan, Pemanfaatan

Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, dan kluster 5 Perlindungan Khusus.

Bentuk upaya pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan Kota Layak

Anak sebagai implementasi MDGs juga didukung oleh unit layanan Kota Layak

Anak yaitu dengan adanya Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta

(PTPAS) yang diatur dalam SK Walikota Surakarta No. 462/74-A/1/2006 dan

bekerja untuk menangani para korban kekerasan. Bantuan pelayanan yang

disediakan meliputi pelayanan medis, konseling, hukum, rehabilitasi hingga

rumah aman/shelter. Unit layanan yang kedua yaitu Pusat Pelayanan Terpadu

(PPT) yang merupakan kepanjangan tangan dari adanya PTPAS dan berada di

tingkat wilayah kelurahan se-kota Surakarta, cara kerja dari PPT ini hampir sama

dengan PTPAS namun berbentuk konsorsium yang berarti merupakan gabungan

dari SKPD/lembaga/organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan

perempuan dan anak di tingkat wilayah kelurahan. Selanjutnya terdapat Pusat

Layanan Kesjahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Kota Surakarta yang

bertugas untuk mengintegrasikan penyelenggaraan layanan pencegahan dan

penanganan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak dengan visi dan

misi yang disesuaikan dalam tujuan atau target MDGs untuk kesejahteraan anak.

Unit layanan terakhir sebagai bentuk upaya Kota Surakarta dalam mewujudkan

KLA yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga atau disingkat Puspaga. Puspaga yang

mempunyai nama “Cemara Merah” ini merupakan pelayanan pengasuhan berbasis

hak anak sehingga diharapkan perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat

tercapai yang dilakukan melalui tersedianya one stop services untuk layanan satu

pintu keluarga, tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan baik bagi

20


orangtua maupun calon orangtua, tempat konsultasi dan konseling bagi anak juga

orangtua, juga tersedianya tempat penghubungan rujukan sebagai solusi bagi

permasalahan yang muncul dalam keluarga sehingga diharapkan dengan

ketersediaan tempat dan layanan tersebut diharapkan kemampuan keluarga dalam

mengasuh dan melindungi anak dapat menguat.

Upaya pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan Kota Layak Anak

sebagai implementasi MDGs pun juga dilakukan melalui penguatan kelembagaan

yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemenuhan

hak dan perlindungan anak seperti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tanggal

1 Mei 2012 tentang Perlindungan Anak Kota Surakarta, Peraturan Walikota

Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang Komite Aksi Kota

Surakarta tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak,

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 130.05/56-A/1/2010 tanggal 14 Juli 2010

tentang Tim Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak Kota Surakarta.

Pembentukan Gugus Tugas (GT) KLA juga sepanjang pelaksanaan KLA sudah

terbentuk dan berfungsi dengan baik yang setiap Tri Wulan dilakukan secara rutin

rapat koordinasi Tim Gugus Tugas dengan dipimpin oleh Walikota. Rencana Aksi

Daerah (RAD) Pengembangan KLA yang sejak tahun 2010 telah dilakukan

dengan penanggung jawab masing-masing SKPD yang terdapat pada RAD

terintegrasi dengan RPJMD, Renstrada, Renstra SKPD, RKPD hingga dengan

program organisasi masyarakat. Output dalam bentuk profil anak juga disusun

setiap tahunnya dan telah diterbitkan untuk Profil Anak Tahun 2013, Profil Anak

Tahun 2014, dan Profil Anak Tahun 2015 yang berguna untuk pemerintah serta

SKPD terkait agar dapat melakukan evaluasi dari tahun ke tahun pelaksanaan

KLA. Upaya yang tentunya paling penting dalam pelaksanaan suatu program atau

kebijakan yaitu terletak pada anggaran dananya, dan begitu pula dengan yang

dilakukan pemerintah Kota Surakarta yang telah menganggarkan sejumlah dana

yang terpilah menjadi beberapa indikator untuk setiap kluster dalam KLA.

Anggaran dana pemenuhan hak dan perlindungan anak kluster kelembagaan

meningkat dari tahun 2014 sebanyak Rp. 3.218.009.491,- menjadi Rp.

3.443.267.300,- di tahun 2015; untuk kluster hak sipil dan kebebasan dana

sebanyak Rp. 4.697.222.906,- di tahun 2014 menurun menjadi Rp.

21


4.249.238.000,- di tahun 2015 yang disebabkan karena anak yang teregistrasi dan

mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran sudah meningkat capaiannya sehingga dana

di tahun selanjutnya dapat lebih dipangkas; untuk kluster hak pengasuhan juga

mengalami penurunan anggaran dari tahun 2014 sebanyak Rp. 1.357.127.750,-

menjadi Rp. 1.326.730.000,- di tahun 2015 yang disebabkan oleh semakin

menurunnya usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun; berikutnya kluster hak

kesehatan yang meningkat dari Rp. 40.165.921.900,- di tahun 2014 menjadi Rp.

43.520.422.500,- pada tahun berikutnya yaitu 2015; kluster keempat yaitu hak

pendidikan juga meningkat anggarannya dari tahun 2014 ke tahun 2015 dengan

nominal sebanyak Rp. 41.831.460.060,- menjadi Rp. 45.411.838.000,- hal ini

tentu disebabkan oleh semakin bertambahnya persentase wajib belajar pendidikan

12 tahun juga tersedianya fasilitas yang lebih memadai untuk kegiatan kreatif dan

rekreatif yang ramah anak diluar sekolah; kluster terakhir yaitu hak perlindungan

khusus mengalami peningkatan anggaran yang tidak terlalu banyak

perbandingannya dari tahun 2014 ke tahun 2015 yaitu dari Rp. 2.024.078.800,-

menjadi Rp. 2.060.050.000,-. Semua bentuk upaya dari bentuk unit layanan,

penguatan kelembagaan hingga anggaran tentu dari tahun ke tahun selalu

ditingkatkan kualitas pencapaiannya dan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah

Kota Surakarta untuk dapat terus mempertahankan Kota Layak Anak.

Adapun hasil yang dicapai oleh pemerintah kota Surakarta dalam

pengembangan KLA yaitu: Terbangunnya gerakan wajib jam belajar yang

dilaksanakan di 51 kelurahan; Terbangunnya sekolah ramah anak di seluruh

sekolah di semua jenjang di Kota Surakarta; Terdapat 9 (Sembilan) SDN Plus,

dan 2 (dua) SMPN plus dan 1 (satu) SMKN yang memberikan bantuan dana baik

bentuk beasiswa di luar dana bos yang diperoleh dari pemerintah (bantuan

pendidikan masyarakat Kota Surakarta, BPMKS); Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

di 171 sekolah; Terbangunnya 8 (delapan) taman cerdas sebagai tempat bermain,

tempat mengembangkan kreasi seni, tempat membaca dan tempat berlatih

komputer yaitu Taman Cerdas Kelurahan Sumber, Kelurahan Kadipiro,

Kelurahan Joyotakan, Kelurahan Mojosongo, Kelurahan Gandean, Kelurahan

Panjang, dan Kelurahan Jebres; Terbangunnya 18 perpustakaan kampung;

Terbangunnya 9 sanggar belajar, dan 17 sanggar seni; Terbangunnya 8 taman

22


bermain anak, taman-taman kota yang berada di pusat-pusat keramaian kota yang

membuat kesan Kota Surakarta selain asri juga ramah terhadap publik khususnya

anak-anak yaitu berupa fasilitas bermain untuk anak-anak. Taman-taman tersebut

adalah Taman Monumen Banjarsari, Taman Balekambang, Taman Terminal

Tirtonadi, Taman Sekar Taji, Taman Satwa Taru Jurug, Taman Bermain dan

Arena Budaya Sriwedari; Terbangunnya 17 puskesmas ramah anak yang mampu

meningkatkan prosentase penerima imunisasi dasar lengkap; Terbangunnya 5

posyandu terintegrasi; Terbangunnya 91 Pojok ASI (ruang Laktasi) di sejumlah

fasilitas publik; Terbangunnya 17 rumah sakit ramah anak (negeri maupun

swasta).

Berbagai penghargaan di tingkat provinsi dan nasional juga berhasil diraih

oleh pemerintah Kota Surakarta antara lain Pelaksana Terbaik Pengembangan

KLA Tingkat Nasional di tahun 2009 oleh Presiden Republik Indonesia;

Pengembangan KLA Kategori Madya oleh Kemen PPPA di tahun 2011;

Pengembangan KLA Kategori Nindya oleh Kemen PPPA berturut-turut pada

tahun 2012, 2013, dan 2015 serta mendapat kebanggaan tersendiri pada tahun

2017 diminta oleh UNICEF untuk menjadi contoh model kota bagi

pengembangan KLA di seluruh dunia.

23


Daftar Pustaka<Artikel Jurnal>“UN Resolution number 55/2” diunduh pada 22 April 2017 https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/559/51/PDF/N0055951.pdf?OpenElement

Hamudy, Moh Ilham A. Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta danMakassar, Jurnal Bina Praja | Volume 7 Nomor 2 Edisi Juni 2015 diunduhpada 25 April 2017 https://media.neliti.com/media/publications/52268-ID-upaya-mewujudkan-kota-layak-anak-di-sura.pdf

IMF, OECD, UN and World Bank, 2000. “Progress Towards the InternationalDevelopment Goals: A Better World for All.” Washington, June 2000. DalamPDF Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan MileniumIndonesia. diunduh pada 17 Maret 2017https://www.bappenas.go.id/files/3813/5230/1299/indonesiamdgbigoal1__20081122001221__518.pdf

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), “Panduan SDGsuntuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan PemangkuKepentingan Daerah”, diunduh pada 12 Mei 2016https://www.scribd.com/doc/312365145/Buku-PANDUAN-SDGs-pdfUploaded by Alvian Safrizal

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “RENCANASTRATEGIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2015-2019”, diunduh pada 5 Juni 2017http://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8d214-renstra-kpppa-2015-2019.pdf

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “SosialiasiKebijakan PP dan PA melalui Bakohumas”, diunduh pada 18 Maret 2017http://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/Permeneg%20PP&PA%20No.10%20Thn%202011%20-%20ABK.pdf

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional (Bappenas), “Laporan Pencapaian TujuanPembangunan Milenium di Indonesia 2010”, hal. 5 diunduh pada 20 Maret2017 https://www.bappenas.go.id/files/8613/5229/8462/1-laporan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-indonesia-2010201011181321170__20101223204310__2813__0.pdf

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional (Bappenas), “Laporan Pencapaian TujuanPembangunan Milenium di Indonesia 2011” diunduh pada 20 Maret 2017https://www.bappenas.go.id/files/1913/5229/9628/laporan-pencapaian-

24


http://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/Permeneg%20PP&PA%20No.10%20Thn%202011%20-%20ABK.pdf

http://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/Permeneg%20PP&PA%20No.10%20Thn%202011%20-%20ABK.pdf

http://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8d214-renstra-kpppa-2015-2019.pdf

http://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8d214-renstra-kpppa-2015-2019.pdf

https://www.scribd.com/doc/312365145/Buku-PANDUAN-SDGs-pdf

https://www.bappenas.go.id/files/3813/5230/1299/indonesiamdgbigoal1__20081122001221__518.pdf

https://www.bappenas.go.id/files/3813/5230/1299/indonesiamdgbigoal1__20081122001221__518.pdf



https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/559/51/PDF/N0055951.pdf?OpenElement




tujuan-pembangunan-milenium-di-indonesia-2011__20130517105523__3790__0.pdf

Lisbet. Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) di Indonesia melaluiKerjasama Internasional dalam Politica Vol. 4, No. 1, Mei 2013 diunduhpada 20 April 2017https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/331

Sarwar, Moizza Binat, “National MDG Implementation: Lessons for the SDG era.Country Case Studies: Indonesia”, diunduh pada 17 Mei 2016https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/10003.pdf

UNFPA, “Millenium Development Goals. Population and Development StrategiesSeries Number 10”, diunduh pada 30 April 2017https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MDGs_pds.pdf

<Buku>Bapermas PP PA dan KB Kota Surakarta, “Profil Anak 2016”

<Internet>Arti Stunting. https://keluarga.com/2391/stunting-apa-itu. Diakses pada 20 Juli

2017 https://keluarga.com/2391/stunting-apa-itu

25

https://keluarga.com/2391/stunting-apa-itu

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/10003.pdf

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/10003.pdf

https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/331



upaya pemerintah kota surakarta dalam ......upaya pemerintah daerah dalam implementasi millenium...

Documents