8. Unsur/Gatra di Bidang Pertahanan KeamananDiIndonesia,sistem pertahanan negaradalam menghadapiancaman militermenempatkanTentara Nasional Indonesiasebagai "komponen utama" dengan didukung oleh "komponen cadangan" dan "komponen pendukung". Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapiancaman nonmilitermenempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur unsur lain dari kekuatan bangsa. Komponen utama"Komponen utama" adalahTentara Nasional Indonesia, yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas tugas pertahanan. Komponen cadangan"Komponen cadangan" (Komcad) adalah "sumber daya nasional" yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasiguna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Komponen pendukung"Komponen pendukung" adalah "sumber daya nasional" yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung tidak membentuk kekuatan nyata untuk perlawananfisik."Sumber daya nasional" terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Sumber daya nasional yang dapat dimobilisasidan didemobilisasiterdiri darisumber daya alam,sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang mencakup berbagai cadangan materiil strategis, faktor geografi dan lingkungan, sarana dan prasarana di darat, di perairan maupun di udara dengan segenap unsur perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi.Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang masih terjadi seputar pertahanan dan keamanan Indonesia yang sesegera mungkin harus diselesaikan demi terciptanya stabilitas keamanan dalam negeri dan membangun kekuatan demi menangkal bahaya luar yang berpotensi mengikis kedaulatan Indonesia.Pertama, pola kerja dan koordinasi yang belum jelas antara lembaga pertahanan dan keamanan, lembaga tersebut antara lain TNI, POLRI, BIN, BNPT serta berbagai instansi yang terkait.Kedua,profesionalisme yang belum terbangun sepenuhnya dilembaga pertahanan dan keamanan, sehingga masih sering terjadi penyelewengan dan memperluas gerak kejahatan yang ada.Ketiga,adanya gerakan separatisme di berbagai daerah yang mengancam integrasi Indonesia.Keempat, masih adanya jaringan terorisme yang beroperasi di Indonesia dan masih menjadi ancaman yang nyata.Kelima, adanya ancaman terhadap kedaulatan wilayah Indonesia, baik di darat, laut maupun udara.Maka dari permasalahan tersebut, ada beberapa solusi yang harus sesegera mungkin diimplementasikan, beberapa solusi tersebut antara lain;pertama, disahkannya undang undang pertahanan dan keamanan sebagai payung hukum bagi semua lembaga pertahanan dan keamanan sehingga lebih integratif.Kedua, dilakukannya berbagai pendekatan terhadap daerah konflik antara lain, pendekatan persuasif seperti memperhatikan kondisi wilayah yang bersangkutan, menyangkut aspek sosial ekonomi dan berbagai aspek lainnya, dan yang terakhir dilakukan pendekatan koersif, yaitu operasi militer untuk secepat mungkin menumpas berbagai gerakan makar yang ada.Ketiga, berkaitan dengan permasalahan terorisme, solusinya adalah mempercepat gerak aparat dalam menanganinya serta mendorong masyarakat untuk lebih pro-aktif dalam mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan pertahanan di wilayah sehingga bisa mempersempit ruang gerak terorisme, hal ini bisa dilakukan antara lain turut serta mengawasi setiap kelompok yang dianggap mencurigakan serta berkoordinasi dengan pihak keamanan.Keempat, terkait dengan permasalahan ancaman kedaulatan yang berupa pengambilan aset negara seperti pulau di daerah perbatasan, maka harus dilakukan penambahan personel keamanan dan alat kelengkapan senjata, sehingga makin memperkuat benteng keamanan di perbatasan Indonesia, dengan begitu diharapkan maka perbatasan Indonesia bisa lebih aman dari intervensi negara luar.Kelima, untuk solusi jangka panjang mengenai adanya upaya makar, pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi pembangunan di daerah daerah terluar Indonesia, hal ini karena dimungkin aksi tersebut berawal dari adanya pembangunan yang timpang antara kota dan kampung serta timur dan barat.Keenam, untuk membangun lembaga keamanan dan pertahanan yang profesional, maka harus ditegakan kode etik dan SOP lapangan yang jelas, sehingga aparat menjadi lebih taat terhadap hukum dan mampu menampilkan profesionalismenya dalam bekerja dan mengabdi kepada Indonesia. Selain itu, kontrol atasan perlu lebih ditingkatkan kembali.