ukm di jerman

USAHA KECIL DAN MENENGAH DI JERMAN : Hasil Kunjungan Anggota DPR-RI ke Jerman i

Usaha Kecil dan Menengah di JermanHasil Kunjungan Anggota DPR-RI ke Jerman,

31 Mei – 7 Juni 2008

Editor:Rainer Heufers

M. Husni ThamrinNur Rachmi

Pendahuluan: Anton A. Mashur, Dipl. Volkswirt

Anggota DPR-RI

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Indonesia©2008

ii USAHA KECIL DAN MENENGAH DI JERMAN : Hasil Kunjungan Anggota DPR-RI ke Jerman

Usaha Kecil dan Menengah di Jerman

Editor : Rainer Heufers M. Husni Thamrin Nur Rachmi

Disain Cover : J. Eddy Juwono

Cetak : Mitra Alembana Grafika pt.

Diterbitkan oleh : Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Indonesia

Jakarta, Desember 2008

ISBN: 978-979-1157-17-9

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, IndonesiaJalan Rajasa II No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta 12110Tel.: 62 21 725 6012 / 725 6013Fax.: 62 21 720 3868Email: [email protected]: www.fnsindonesia.orgii USAHA KECIL DAN MENENGAH DI JERMAN : Hasil Kunjungan Anggota DPR-RI ke Jerman







ISBN: 978-979-1157-17-9

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, IndonesiaJalan Rajasa II No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta 12110Tel.: 62 21 725 6012 / 725 6013Fax.: 62 21 720 3868Email: [email protected]: www.fnsindonesia.org








ISBN: 978-979-1157-17-9









ISBN: 978-979-1157-17-9









ISBN: 978-979-1157-17-9









ISBN: 978-979-1157-17-9









ISBN: 978-979-1157-17-9








ISBN: 978-979-1157-17-9









ISBN: 978-979-1157-17-9









ISBN: 978-979-1157-17-9









ISBN: 978-979-1157-17-9









ISBN: 978-979-1157-17-9









ISBN: 978-979-1157-17-9









ISBN: 978-979-1157-17-9









ISBN: 978-979-1157-17-9








ISBN: 978-979-1157-17-9









ISBN: 978-979-1157-17-9


Usaha KEcil dan MEnEngah di JErMan : hasil Kunjungan anggota dPr-ri ke Jerman iii

Kata Pengantar ............................................................................................................................................ v

Pendahuluan ................................................................................................................................................. xi

Bab I Tugas-tugas Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian Usaha Kecil dan Menengah di Jerman ........................................................................... 3

Inisiatif Pemerintah Federal Jerman untuk Usaha Kecil dan Menengah ..... 9

Posisi Partai FDP di Parlemen .............................................................................................. 15

Contoh dari Pemerintah Daerah: a. Baden-Württemberg ...................................................................................................... 25 b. Cologne ................................................................................................................................... 32

Bab II Pelatihan Kejuruan Sistem Pelatihan Ganda di Jerman ................................................................................... 43

Undang-undang Pelatihan Kejuruan 2005 .................................................................. 51

Bab III Kamar Dagang dan Industri Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jerman ............................................................. 55

Tugas-tugas KADIN Jerman ................................................................................................. 63

Ketetapan Tentang Regulasi Awal Hukum mengenai

Kamar Dagang dan Industri ................................................................................................. 71

Bab IV Pembiayaan UKM Undang Undang Tentang KfW ........................................................................................... 85

Contoh dari Indonesia Pemberdayaan Terpadu Perempuan Pedagang Kecil Dan Mikro ...................... 95

Studi Kasus Iklim Usaha di Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta ...... 99

Langkah Terobosan mendorong Ekspansi Kredit ...................................................... 119

Daftar Isi

Usaha KEcil dan MEnEngah di JErMan : hasil Kunjungan anggota dPr-ri ke Jerman iv

Usaha KEcil dan MEnEngah di JErMan : hasil Kunjungan anggota dPr-ri ke Jerman v

Buku ini bermaksud menjawab beberapa pertanyaan soal peran parlemen nasional dalam memfasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Tugas tersebut kelihatannya mudah dan dapat dibenarkan, sebab ada kesepakatan umum bahwa UKM memainkan peran penting di dalam masyarakat. Perusahaan-perusahaan ini menyediakan mayoritas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh warga. Mereka menyediakan lapangan kerja, baik di kota besar maupun kecil serta juga di daerah-daerah yang secara struktural tertinggal di negeri ini. Dengan cara itu mereka mendukung industrialisasi dan alih teknologi ke daerah-daerah pedesaan.

Sementara itu, membuka suatu perusahaan kecil seringkali merupakan langkah pertama bagi seseorang yang miskin untuk keluar dari kesulitan ekonomi. Orang miskin terpaksa menjadi pengusaha yang melakukan kalkulasi secara rasional, apakah akan bertani menggarap sepotong lahan kecil, atau membuka warung kecil di pinggir jalan, ataukah menjadi pemulung dan menjual barang bekar untuk didaur ulang. Sedikit hak milik yang mereka peroleh, sekecil apapun, akan membangkitkan minat mereka pada urusan publik dan memicu partisipasi mereka dalam diskusi-diskusi tetnang kebijakan publik. Kewirausahaan mereka dengan demikian juga menyumbang pada peciptaan dan pemantapan demokrasi.

Nah, karena dukungan terhadap UKM tampaknya memang memiliki pembenaran karena beberapa alasan yang baik, pertanyaan yang tertinggal adalah apa yang perlu dilakukan untuk memperluas peran mereka di masyarakat. Dalam banyak kasus, menjawab pertanyaan ini akan bermuara pada himbauan untuk memberi dukungan finansial, tetapi pasar modal modern lebih melayani perusahaan-perusahaan besar dan kebanyakan bank enggan meningkatkan biaya administratifnya dengan menyebarkan pinjaman

Kata Pengantar

vi Usaha KEcil dan MEnEngah di JErMan : hasil Kunjungan anggota dPr-ri ke Jerman

mereka kepada kreditor-kreditor kecil di seluruh Indonesia. UKM jelas-jelas mengalami kesulitan memperoleh pinjaman dan modal penyertaan, bukan hanya di Indonesia.

Akan tetapi jika uang jadi mudah didapat, ia bisa mendorong orang untuk mengambil resiko yang tidak semestinya dan dengan demikian mendistorsi pengambilan keputusan rasional pengusaha-pengusaha kecil itu. UKM tidak saja memerlukan jauh lebih banyak daripada sekedar dukungan finansial.Bantuan uang saja dapat membuat mereka berperilaku yang penuh resiko dan tidak pantas. Bahkan bisa membuat mereka tergantung pada aliran uang murah yang konstan dari sektor perbankan. Dengan demikian sangatlah disarankan agar pemerintah menciptakan skema-skema dukungan finansial yang didasarkan pada pemeriksaan yang seksama terhadap rencana usaha (business plans) mereka dan kelayakan memperoleh kredit secara umum dari sang pengusaha. Selain itu, pemerintah perlu memperluas dukungan dari sekedar skema pendanaan UKM saja. Tapi apa lagi ya yang harus dilakukan?

Sebetulnya, ada dua perangkat langkah yang perlu diambil. Mari kita sebut saja dengan langkah pasif dan langkah aktif, untuk memudahkan klasifikasinya.

Kategori pertama adalah langkah pasif. Langkah pasif ini bertujuan mengurangi campur tangan pemerintah terhadap rencana-rencana mereka yang menjalankan atau yang baru mau mulai menjalankan suatu usaha kecil. Saat ini, pemerintah-pemerintah di seluruh dunia mencampuri usaha-usaha tersebut dengan beribu cara. Mereka diminta mendaftarkan usahanya, tetapi pendaftaran usaha bisa jadi urusan yang rumit dan mahal. Begitu terdaftar, ternyata, perusahaan membutuhkan serangkaian izin lain yang dikeluarkan instatnsi-instansi pemerintah yang berlainan pula. Terakhir, ketika mulai menjalankan usahanya, perusahaan-perusahaan kecil ini diharuskan pula membayar pajak dan retribusi kepada setiap tingkatan pemerintahan.

Langkah pasif yang memudahkan orang untuk membuka dan memulai suatu perusahaan kecil mengurangi intervensi pemerintah tersebut dengan menyediakan insentif pajak atau pembebasan dari retribusi dan kewajiban-kewajiban lain. Selain itu, beberapa pemerintahan sudah mulai mengurangi hambatan-hambatan birokasi dengan menjalankan reformasi birokrasi serta menciptakan kantor-kantor khusus seperti one stop service yang mengurus semua prosedur administratif pendaftaran dan pengeluaran izin usaha.

Usaha KEcil dan MEnEngah di JErMan : hasil Kunjungan anggota dPr-ri ke Jerman vii

Selain memastikan bahwa pemerintah sendiri tidak menjadi penghalang, ia juga mengambil langkah-langkah aktif untuk mendukung penciptaan dan penglelolaan perusahaan. Inilah isi dari buku ini.

Pemerintah-pemerintah pada tingkat lokal, regional dan nasional di seluruh dunia berniat untuk secara aktif membantu UKM. Menyediakan pinjaman lunak adalah salah satu cara yang dilakukan, namun tampaknya langkah tersebut di banyak negara tidak terlalu berhasil. Sementara itu, banyak negara sudah mencoret subsidi langsung pemerintah kepada UKM dari daftar tindakan yang dilakukan. Sempat menjadi semacam mode bahwa apa yang disebut “industri bayi” harus dirawat, tapi tindakan tersebut dihentikan ketika menjadi jelas bahwa industri-industri yang “dirawat” tidak pernah mampu berdiri sendiri dan berjalan tanpa dukungan finansial. Dukungan aktif pemerintah kepada UKM dengan demikian haruslah diberikan dengan cara yang lebih tidak langsung.

Pemerintah dapat mendukung UKM dengan cara mengumpulkan dan menyiapkan informasi pasar bagi UKM. Hal ini mencakup riset pasar yang didanai pemerintah, serta acara-acara pekan perdagangan bagi UKM yang disponsori pemerintah. Pemerintah dapat pula menyediakan pelatihan bagi pengusaha kecil yang perlu belajar bagaimana menyusun rencana usaha yang baik, bagaimana mengelola perusahaan, dsb. Pendidikan yang layak merupakan kunci bagi sebuah kelas wiraswastawan yang berhasil.

Terakhir, pemerintah harus pula mendukung pwngusaha kecil untuk mengorganisir diri. Asosiasi bisnis dapat menyediakan program-program pengembangan kapasitas di antara para wirausahawan dan mereka dapat membantu mensuplai informasi pasar. Mereka juga penting dalam menyuarakan kepentingan pengusaha atau kerisauan-kerisauan mereka vis-à-vis inisiatif pemerintah yang mungkin akan membahayakan kepentingan UKM.

Pemerintahan sendiri terbagi ke dalam tiga cabang, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Banyak buku dan hasil studi telah diterbitkan soal peran eksekutif dalam mendukung pengembangan UKM. Beberapa langkah oleh eksekutif yang lebih populer telah disebutkan di atas. Tapi tidak banyak yang ditulis tentang peran yudikatif. Namun demikian, peradilan yang berfungsi dengan baik serta ditegakkannya hukum secara umum merupakan persyaratan kunci bagi keberhasilan UKM. Tanpa perlindungan dari pengadilan, UKM akan

viii Usaha KEcil dan MEnEngah di JErMan : hasil Kunjungan anggota dPr-ri ke Jerman

terlihat rentan terhadap agresi dari predator-predato korporasi, individu maupun pemerintah. Terakhir, Parlemen pun mempunyai peran dalam hal menyediakan kondisi legislatif yang tepat untuk memperkuat UKM. Inilah juga pokok bahasan dari buku ini.

Bab 1 berisi pengantar pada kebijakan UKM yang dibahas di Republik Federal Jerman. Bab ini terdiri dari situasi umum di negeri yang terkenal dengan kekuatan sektor UKMnya itu. Bab ini berisi pula suatu penggambaran tentang inisiatif eksekutif di tingkat nasional dan lokal serta sebuah policy paper yang dikeluarkan oleh partai oposisi terbesar di Parlemen.

Bab 2 memperkenalkan sistem pendidikan kejuruan Jerman yang telah berhasil mendorong kewirausahaan. Dalam sistem Jerman, setiap pekerja magang di suatu perusahaan secara otomatis terdaftar di sekolah kejuruan dengan kurikulum yang mengajarkan ketrampilan teknis serta sosial. Karena buku ini memfokuskan diri pada peran parlemen, bab ini memperkenalkan pula Undang-undang Jerman tentang pendidikan kejuruan.

Bab 3 juga memusatkan bahasannya pada Undang-undang terkait ketika memperkenalkan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jerman. Selain merupakan asosiasi bisnis yang diinginkan, KADIN-KADIN tersebut men-syaratkan keanggotaan wajib bagi semua perusahaan Jerman yang terdaftar. Bab ini menjelaskan sifat-sifat serta tugas-tugas organisasi ini dan aturan hukum yang mengaturnya.

Bab 4 terakhir berisi sistem pendanaan UKM di Jerman dengan memperkenalkan Bank Rekonstruksi Jerman (KfW). Bank pemerintah ini memiliki suatu cabang yang memfokuskan diri sepenuhnya pada pendanaan UKM, namun tidak menyediakan credit secara langsung. KfW hanya merespon aplikasi kredit oleh bank lain atas nama suatu UKM. Bank-bank lain ini harus menilai dan juga menanggung sebagian resiko agar dapat menerima keuntungan pinjaman subsidi pemerintah untuk UKM Jerman. Bab ini memperkenalkan artikel-artikel yang relevan di dalam Undang-undang KfW Jerman.

Terakhir, bab terakhir memberikan beberapa tulisan yang menarik tentang situasi di Indonesia. Tulisan-tulisan tersebut memungkinkan pembaca Indonesia membandingkan Undang-undang dan praktik UKM di Jerman dengan situasi di negeri ini.

Usaha KEcil dan MEnEngah di JErMan : hasil Kunjungan anggota dPr-ri ke Jerman ix

Buku ini didasarkan pada temuan-temuan yang dialami oleh delegasi Parlemen Indonesia yang berkunjung ke Jerman pada 31 Mei hingga 7 Juni 2008. Selama menjalani jadwal kunjungan mereka yang sangat intensif, para anggota Dewan tersebut meminta diterjemahkan semua undang-undang yang terkait dengan dukungan bagi UKM di Jerman. Daripada hanya menyerahkan terjemahan dari undang-undang yang diminta kepada para anggota delegasi tersebut, Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit memutuskan untuk menerbitkannya dalam buku kecil ini. Kami berharap buku ini dapat mendorong tidak hanya para anggota Parlemen melainkan juga publik Indonesia umumnya untuk membahas kebijakan UKM yang tepat untuk negeri ini.

Rainer Heufersresident representative Friedrich-naumann-stiftung für die FreiheitJakarta, 01 desember 2008

Usaha KEcil dan MEnEngah di JErMan : hasil Kunjungan anggota dPr-ri ke Jerman x

Usaha KEcil dan MEnEngah di JErMan : hasil Kunjungan anggota dPr-ri ke Jerman xi

Pendahuluan

Akhir tahun 2007, Friedrich Naumann Stiftung (FNS) menyampaikan kepada saya sebuah rencana untuk mengundang kelompok kecil Anggota DPR RI untuk berkunjung ke Jerman. Tujuan kunjungan tersebut untuk memperkenalkan peran small and Medium size Enterprise (SME) atau yang terkenal di Jerman dengan sebutan Mittelstand, yang hampir sama artinya dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Untuk orang Jerman, Mittelstand merupakan sektor ekonomi yang sangat berpengaruh terutama karena 99% dari badan usaha atau pengusaha Jerman tergolong dalam sekmen Mittelstand. Sekitar 70% dari buruh Jerman bekerja di sektor Mittelstand dan 80% dari tempat pelatihan tenaga kerja bagi pemula disediakan oleh kelompok Mittelstand, walaupun kelompok Mittelstand hanya menyumbang 50% dari ’added value’ yang diciptakan oleh ekonomi Jerman setiap tahunnya.

Sesungguhnya, SME di Jerman atau Mittelstand merupakan kelompok usaha yang dinamakan ’family enterprise’ atau ’perusahaan keluarga’. Anggota keluargalah yang mengelola setiap SME dan inilah yang mengakibatkan mereka sangat fleksibel dalam pengambilan keputusan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah upaya untuk mendukung pembentukan usaha, mengurangi birokrasi, memperkuat landasan inovasi, meningkatkan mutu pelatihan awal dan lanjutan serta memudahkan memperoleh sumber dana yang diperlukan. Pemerintah juga mendukung SME dan UMKM, sehingga dapat bersaing secara global. Karena di Jerman sekitar 95% dari UMKM merupakan perusahaan keluarga, maka UMKM di Jerman identik dengan perusahaan keluarga.

European Union mendefinisikan SME sebagai perusahaan yang memiliki

xii Usaha KEcil dan MEnEngah di JErMan : hasil Kunjungan anggota dPr-ri ke Jerman

kurang dari 250 karyawan dan memiliki kurang dari 50 juta Euro penjualan setiap tahun atau kurang dari 43 juta Euro total aset. Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, memiliki definisi UMKM yang pada prinsipnya sama seperti yang berlaku di Uni Eropa.

UMKM terdapat di hampir semua sektor ekonomi, seperti pertanian, pertam-bangan, industri, dan sebagainya, tetapi juga meliputi kelompok profesi seperti dokter, ahli farmasi, akuntan dan arsitek.

Keberhasilan Mittelstand di Jerman tidak terlepas daripada sistem pendidikan dan pembinaan profesi yang sudah mempunyai tradisi yang lama. Sistem pendidikan Jerman terkenal dengan dual sistem berjenjang dalam konsep ’lifelong learning’. Dual sistem memberi bobot yang sama antara pendidikan teoritis dalam kelas dan pelatihan di lapangan kerja dan ini dilaksanakan berjenjang selama karyawan itu bekerja. UMKM berperan sangat besar dalam penyediaan tempat praktek kerja yang berstandar nasional. Selain itu, Mittelstand juga mempunyai akses kepada riset dan teknologi yang terintegrasi dalam sistem ekonomi nasional. Karena itu pulalah, maka penanganan Mittelstand dilaksanakan oleh Menteri Ekonomi dan Teknologi.

Jerman yang saat ini sebagai juara dunia dalam ekspor tidak lepas dari peranan Mittelstand yang jumlahnya dalam tahun 2004/2005 sudah mencapai 3.380.000 unit usaha, daripadanya kurang lebih 3.217.000 unit usaha merupakan perusahaan keluarga. Itu sebabnya kenapa orang Jerman menganggap Mittelstand sebagai tulang punggung ekonomi Jerman.

Mittelstand tidak saja harus sehat secara ekonomis, tetapi juga harus kuat sehingga mampu menjalankan perannya menciptakan lapangan kerja, melaksanakan investasi dalam riset dan teknologi dan akhirnya juga menjadi sumber utama dari pendapatan negara. Mittelstand tidak dianggap sebagai usaha yang lemah dan karenanya memerlukan bantuan pemerintah untuk dapat menjalankan usahanya.

Kunjungan delegasi ke Jerman diawal bulan Juni juga bertepatan dengan menjelang berakhirnya pembahasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM sungguh suatu hal yang menguntungkan, bahwa pelaksanaan kebijakan dalam bidang ekonomi yang berkaitan dengan UMKM dapat juga dilihat dari pengalaman Jerman yang telah berhasil membangun UMKM sebagai pelaksanaan dari demokratisasi ekonomi. Hanya saja perlu disesalkan,

Usaha KEcil dan MEnEngah di JErMan : hasil Kunjungan anggota dPr-ri ke Jerman xiii

bahwa hasil kunjungan delegasi yang sebagian besarnya tercakup dalam buku ini tidak dapat memberi sumbangan dalam Pembahasan Undang-Undang Tentang UMKM.

Penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada FNS yang tidak saja telah membuat program kunjungan delegasi DPR RI yang cukup komprehensif, tapi juga telah merampungkan hasil kunjungan tersebut dalam penerbitan buku kecil ini yang semoga menjadi referensi awal buat semua pihak yang berkepentingan terutama Anggota Komisi XI dan Komisi VI DPR RI.

Saya mengharapkan kiranya FNS dapat mengagendakan serangkaian kegiatan untuk mensosialisasikan peranan UMKM Jerman, sehingga pengalaman ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM.

Jakarta, 10 september 2008Anton A. Mashur, Dipl. Volkswirt.Anggota DPR-RI

Usaha KEcil dan MEnEngah di JErMan : hasil Kunjungan anggota dPr-ri ke Jerman vxi

Usaha KEcil dan MEnEngah di JErMan : hasil Kunjungan anggota dPr-ri ke Jerman 1

Bab ITugas-tugas Pemerintah Federal dan

Pemerintah negara Bagian

UKM di Jermaninisiatif UKM

Posisi Partai FdP soal UKM di Parlemen Jermancontoh Pemerintah daerah


1. Definisi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

IFM Bonn, institut yang meneliti kelas menengah, mendefinisikan dua macam perusahaan: kecil dan menengah. Perusahaan kecil adalah perusahaan dengan maksimal 9 pekerja dan omset per tahun kurang dari 1 juta €. Sedangkan perusahaan menengah adalah perusahaan dengan 10 sampai 499 pekerja, dengan omset tahunan antara 1 juta – 50 juta Euro. Secara umum, yang termasuk usaha kecil dan menengah (UKM) adalah semua perusahaan dengan jumlah pekerja kurang dari 500, dan omset tahunan kurang dari 50 juta €.

Definisi Kuantitatif Kelas Menengah Menurut IfM Bonn

Besar Perusahaan Jumlah Pekerja Omset dalam € /tahunKecil Sampai 9 Sampai dibawah 1 juta €Menengah 10 – 499 1 sampai dibawah 50 juta €Besar 500 dan lebih 50 juta € dan lebih

sumber : ifM Bonn 2004

Definisi UKM menurut Uni Eropa

Besar Perusahaan Jumlah Pekerja Omset Neraca tahunanPerusahaan paling kecil 0-9 Sampai 2 juta € Sampai 2 juta €Perusahaan kecil 10-49 Sampai 10 juta € sampai 10 juta €Perusahaan menengah 50-249 Sampai 50 juta € Sampai 43 juta €

KMU secara keseluruhan Dibawah 250 Sampai 50 juta € Sampai 43 juta €

Tidak termasuk dalam definisi Uni Eropa: Perusahaan tidak boleh lebih dari 25%/ lebih berada dalam satu atau lebih Perusahaan.sumber: Komisi EU 2003

Usaha Kecil dan Menengahdi Jerman

dan

atau

4 Usaha KEcil dan MEnEngah di JErMan : hasil Kunjungan anggota dPr-ri ke Jerman

Berbeda dari definisi di atas, yang disebut UKM di lingkungan Uni Eropa menurut sebuah Komisi Penasehat per tanggal 6 Mei 2003 adalah:

a. Memiliki kurang dari 250 pekerja

b. omset per tahunnya kurang dari 50 juta € atau jumlah jumlah saldo akhirnya kurang dari 43 juta €

c. (dalam banyak hal) tidak memiliki ketergantungan.

Sesuai dengan poin c diatas, berdasarkan poin ketidaktergantungan ini, perusahaan yang merupakan milik suatu grup perusahaan, tidaklah tergolong dalam UKM.

Jumlah Perusahaan dan Omsetnya

Menurut sensus mikro, di tahun 2005 ada sekitar 3,79 juta orang yang memiliki usaha sendiri di Jerman. Dengan demikian, dari jumlah usaha ini terdapat sekitar 10,6% kuota pengusaha mandiri. Kantor registrasi perusahaan menyebutkan bahwa di tahun 2003 ada sekitar 3.172.771 perusahaan di Jerman. Menurut perkiraan IfM Bonn pada awal 2006 ada sekitar 3.380.000 perusahaan. Perkiraan ini tidak termasuk perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian dan kehutanan dan juga sisa pendirian 2004/2005 (pendirian usaha dikurangi likuidasi usaha). Menurut IfM Bonn 95% dari angka itu merupakan gabungan dari Pemilik dan Pimpinan, yang merupakan ciri dari perusahaan menengah, dan karenanya dianggap sebagai Perusahaan keluarga. Karena registrasi perusahaan tidak memungkinkan evaluasi yang lebih dalam tentang spesifikasi cabang ekonomi dan atau spesifikasi besarnya usaha, maka statistik pajak omset berikut ini dipakai sebagai basis Data.


Tabel : Perusahaan* di Jerman tahun 2004, menurut jumlah omsetnya

Omset Jumlah perusahaan 17.500 – 50.000 849.239 50.000 – 100.000 595.611 100.000 – 250.000 660.087 250.000 – 500.000 340.144 500.000 – 1 juta 219.764 1 juta – 2 juta 134.126 2 juta – 5 juta 88.521 5 juta – 10 juta 32.553 10 juta – 25 juta 21.017 25 juta – 50 juta 7.767 50 juta lebih 8.344

seluruhnya berjumlah 2.957.173 Perusahaan*hanya wajib pajak dengan produksi dan penghasilan lebih dari 17.500 Eurosumber : Biro Pusat statistik Federal Jermananalisa khusus statistik Pajak Omset tahun 2004hasil Kerja ifm, Bonn : Wiesbaden 2006, analisa ifm Bonn Statistik pajak omset yang ada & teraktual untuk tahun 2004 menunjukkan

ada 2.957.173 perusahaan di Jerman. Tabel tahun 2004 di atas tentang banyaknya jumlah Perusahaan, menunjukkan bahwa 90,1% dari sekitar 2,96 juta perusahaan yang wajib membayar pajak omset penjualan memiliki omset kurang dari 1 juta € per tahunnya; selanjutnya 9,6% mempunyai omset tahunan antara 1 juta sampai 50 juta €. Masih menurut statistik di atas, 0,3% perusahaan digolongkan dalam perusahaan berskala Besar.

Berdasarkan omset perusahaan, statistik pajak omset tahun 2004 di atas menunjukkan omset wajib pajak semua usaha di Jerman berjumlah 4.347,5 milyar €. Dari jumlah tersebut 60% nya, yaitu hampir sekitar 8.300 perusahaan, adalah perusahaan berskala besar. Sedangkan UKM (dengan omset hingga 50 juta €) mencapai jumlah omset sekitar 1.730,4 Milyar € atau sekitar 39,8% dari total omset.

Angka Penting Tentang UKM di Jerman

Kesimpulannya: di tahun 2004 di Jerman ada sekitar 99,7% perusahaan yang termasuk UKM, yang berhasil mengumpulkan 39,8% dari total omset, dan 70,8% di antaranya mengkaryakan pekerja yang wajib membayar asuransi sosial. Sejumlah 82,9% pelatihan praktek kerja di Jerman dilakukan di dalam usaha kecil dan menengah. Dalam hal ini,

90.1%


perusahaan menengah berhasil mendapatkan 46,7% penghasilan brutto dari keseluruhan penghasilan bruto perusahaan. Dari angka itu, sekitar 95% dari seluruh perusahaan di Jerman adalah perusahaan keluarga.

Tabel 3: Usaha menengah di Jerman 2004

Porsi UKMPerusahaan 99,7%Pekerja 70,8%Omset 39,8%Orang yg sedang magang 82,9%Penghasilan bruto 46,7%

sumber: ifM Bonn

2. Budaya Kemandirian

Sudah menjadi hal yang sangat lazim bahwa perusahaan-perusahaan baru umumnya mempunyai andil dalam menghidupkan dinamika pasar. Mereka mengubah atau melengkapi struktur penawaran yang sudah ada.

Pendirian perusahaan perusahaan kecil atau sangat kecil, yang menawarkan produk atau jasa tertentu yang masuk ke dalam pasar (meski produk atau jasanya tidak dapat dibedakan dari yang sudah ada) tetap menguatkan persaingan usaha. Dan dalam kenyataannya menyebabkan perusahaan-perusahaan yang lemah ke luar dari pasar, atau bertahan dengan beradaptasi terhadap persaingan usaha.

Berdasarkan nilai-nilai persaingan, pendirian perusahaan yang dinamik dinilai sebagai hal yang positif. Karena itulah, bantuan untuk pendirian perusahaan-perusahaan baru menjadi unsur pokok yang penting dalam politik ekonomi.


Tabel : Pendirian dan likuidasi perusahaan di Jerman dari 1991-2005

Tahun Jumlah Perusahaan Jumlah Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Didirikan yang Dilikuidasi yang Tersisa

1991 521.000 308.000 223.0001992 494.000 312.000 182.0001993 486.000 339.000 147.0001994 493.000 372.000 121.0001995 528.000 407.000 121.0001996 507.000 418.000 89.0001997 507.000 405.000 102.0001998 513.000 413.000 100.0001999 493.000 423.000 70.0002000 472.000 394.000 78.0002001 455.000 386.000 69.0002002 452.000 389.000 63.0002003 509.000 438.000 71.0002004 573.000 429.000 144.000

2005 496.000 442.000 54.000

Pendirian dan Likuidasi

Sejak pertengahan tahun 90-an jumlah pendirian perusahaan di Jerman berkurang. Namun pada tahun 2003 jumlahnya bertambah. Di tahun inilah untuk pertama kalinya ditawarkan instrumen baru, yaitu subsidi untuk pendirian perusahaan (ich ag). Melalui uang subsidi ini diharapkan banyak didirikan perusahaan-perusahaan baru untuk mengatasi masalah pengangguran. Pada tahun 2004 terjadilah puncak pendirian perusahaan-perusahaan baru di Jerman.

Menurut perhitungan IfM Bonn, di tahun 2005 ada 442.700 perusahaan baru yang didirikan di Jerman dan 52.800 perusahaan yang diambilalih melalui warisan, penjualan dan penyewaan. Jadi secara keseluruhan semuanya berjumlah 495.500. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 85% adalah perusahaan berbadan hukum perseorangan. Dari angka itu, 32,8% merupakan perusahaan yang didirikan oleh perempuan.

Satu dari 4 perusahaan yang didirikan tahun 2005 atau sebanyak 125.508, bergerak dalam bidang perdagangan. Sedangkan sebanyak 23,3% atau 115.078 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Sebanyak


112.617 dari usaha yang didirikan merupakan usaha dalam bidang khusus, dan terdaftar sebagai usaha dagang/usaha kerajinan yang menciptakan lowongan pekerjaan untuk pekerja yang wajib membayar jaminan sosial. Selain itu, sebanyak 330.082 merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha kecil.

Pada tahun 2005 terdapat 400.700 perusahaan yang dibubarkan di Jerman (92.459 yang terdaftar dalam kantor pencatatan perusahaan sebagai usaha kerajinan dan 308.200 usaha kecil) dan 41.165 merupakan perusahaan yang diambilalih melalui warisan, penjualan atau penyewaan, atau total terdapat 441.824 perusahaan yang terlikuidasi.

Tabel: Saldo jumlah pendirian perusahaan di Jerman tahun 2005,menurut bidangnya

Pertanian dan kehutanan 2.305Usaha pengolahan -628Usaha bahan bangunan 19.586Perdagangan: perawatan & perbaikan kendaraan bermotor &barang2 bekas -8.597Usaha turisme 1.055Usaha dalam bidang lalulintas & penyebaran berita -629Usaha perkreditan dan asuransi 866Usaha properti, perumahan, penyewaan barang2 bergerak, pelayananusaha, dan pelayanan urusan dengan birokrasi dan swasta 21.256Bidang pelayanan publik & individu 12.015Cabang2 lainnya 6.447

Sebagai hasil akhir dari fluktuasi jumlah perusahaan yang didirikan dan yang dilikuidasi, pada th 2005 terdapat saldo pendirian yang positif sebanyak 53.676 perusahaan, tentu saja dengan perbedaan yang mencolok di antara masing-masing cabang bisnis. Dalam bidang perdagangan terutama, terdapat lebih banyak perusahaan yang terlikuidasi daripada yang didirikan. Saldo negatif yang sedikit ringan terdapat pada perusahaan di bidang industri pengolahan. Dalam perusahaan di bidang pelayanan publik dan individu, terdapat surplus pendirian yang tinggi. Saldo pendirian yang tinggi dalam usaha bangunan menunjukkan: lebih banyak perusahaan yang didirikan daripada usaha yang jatuh; hal ini disebabkan adanya pergeseran perusahaan bangunan besar menjadi beberapa perusahaan yang lebih kecil.


Kebijakan untuk usaha skala kecil dan menengah (UKM) sangatlah pelik dan berkaitan dengan bidang-bidang yang amat beragam. Berdasarkan pemikiran inilah Inisiatif Pemerintah Federal Jerman Untuk Usaha Kecil dan Menengah dirancang. Beberapa tolok ukur telah diterapkan dan dimulai, berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam coalition agreement. Sementara tolok ukur lainnya masih digodok dan perlu spesifikasi atau resolusi lebih lanjut. Aktivitas yang telah dilakukan dan dianggap tepat, akan dilanjutkan dan difokuskan lagi. Bidang-bidang kegiatan yang paling penting mengenai UKM ini akan dibahas pada paparan berikut.

I. Menciptakan Lingkungan yang Mendukung Bagi UKM • Menciptakan kondisi depresiasi yang lebih menguntungkan bagi

perusahaan-perusahaan (meningkatkan depresiasi bagi pengeluaran modal, declining-balance yang tadinya 20 % menjadi 30 %) di tahun 2006 dan 2007.

• Meningkatkan batas tingkat omset dalam kaitannya dengan pem-bayaran aktual atas pajak omset dalam hukum pajak omset usaha di negara-negara bagian eks Jerman Barat dari EUR 125.000 ke EUR 250.000, mulai 2006 hingga seterusnya. Dan juga memperbesar batas omset menjadi EUR 500.000 yang berlaku di negara-negara bagian eks Jerman Timur hingga 31 December 2009.

• Meningkatkanpotonganpajakataspekerjaanyangdilakukanolehparapedagang, dan jasa-jasa kerumahtanggaan bagi keluarga-keluarga.

• Meningkatkanjumlahbantuanyangtersediabagipekerjaanrenovasiuntuk membuat bangunan-bangunan menjadi hemat energi (EUR 1,4 milliar per tahunnya hingga 2009), yang terutama akan menguntungkan sektor kerajinan dan industri konstruksi

Inisiatif Pemerintah Federal Jerman untuk Usaha Kecil dan Menengah


• Menyebarluaskan bantuan investasi di negara-negara bagian eksJerman Timur dan meningkatkan promosi bisnis regional bagi UKM, sebagai bagian dari tugas bersama Pemerintah Federal dan negara-negara bagian.

• Mengurangibiayatambahanupahhinggadibawah40%.

• Mereformasi pajak harta warisan untuk memfasilitasi suksesi diperusahaan-perusahaan pada 1 Januari 2007.

• Mereformasi pajak korporasi untuk meningkatkan daya sainginternasional, memperkenalkan reformasi hukum yang lebih luas jangkauannya dan netralitas pendanaan pada 1 Januari 2008.

II. Mengurangi Birokrasi • Menghapusregulasiyangmengganggupertumbuhandanbirokrasi

yang menghambat dengan mengeluarkan “First act on the reduction of Bureaucratic Barriers” terutama bagi UKM, sebagai paket darurat yang terdiri dari 16 tolok ukur, misalnya pengurangan kewajiban sta-tistik dan peningkatan batas akuntansi (accounting threshold) dari EUR 350.000 ke EUR 500.000.

• Mengumpulkan37tolokukurlebihlanjutgunameringankanbebanUKM, yang akan diimplementasikan selama periode legislatif ini.

• Memperkenalkan model biaya standar (the standard cost model) untuk mengidentifikasi dan mengurangi hambatan birokrasi terhadap perusahaan-perusahaan, yang diakibatkan persyaratan disclosure dari pemerintah federal.

• Mengelolaprosespenguranganbirokrasi,dilakukanolehcoordinator for Bureaucracy reduction and Better lawmaking di tingkat kekanseliran Federal dan komite kementerian luar negeri yang dikepalainya.

• Membentuk dewan ahli independen (Standards Control Council)di tingkat kekanseliran Federal, yang memeriksa badan prakarsa standar dan legislatif yang ada, serta biaya-biaya birokrasi terkait, dan membuat usulan-usulan untuk memperbaikinya jika diperlukan.

• Merancang rencana aksi untuk mengurangi hambatan birokrasidi industri pertanian, kehutanan, dan pangan sebagai bagian dari prakarsa untuk memperkuat Jerman sebagai wilayah pertanian, dengan mempromosikan inovasi dan mengurangi birokrasi.


III. Mengkampanyekan Bisnis Pemula sebagai Pendorong Munculnya Bisnis-Bisnis Baru • Meluncurkan “startothek”, sebuah program internet dengan segala

persyaratan peraturannya, perijinan dan regulasinya yang relevan dengan bisnis-bisnis baru, untuk mempermudah pendirian bisnis baru, dan meningkatkan fondasi bagi tersedianya point of contact yang seragam

• Mempercepatprosesmemasukkanperusahaan-perusahaankedalamdaftar komersial, atau daftar koperasi dan perusahaan patungan.

• Mempermudahprosespendirian“GmbH”(perusahaanswastaterbatas)

• Mengumpulkandanmereka-ulangbantuanpelatihandankonsultasibagi para pengusaha pemula dan perusahaan kecil untuk meraih transparansi dan efisiensi yang lebih baik.

• Meningkatkan jumlah dan kualitas bisnis pemula dan suksesiperusahaan oleh kaum perempuan.

• Memperbaikidukunganbagibisnis-bisnispemulayangdiluncurkanoleh para pengangguran, dengan memperkenalkan bantuan bagi bisnis pemula (the start-up grant)

• Memperkenalkan proteksi terhadap penyitaan (protection against attachment) untuk memastikan pola pensiun yang lebih baik bagi para wirausahawan.

• Merestrukturisasi dukungan bagi bisnis pemula yang diluncurkanoleh para ilmuwan.

• Memberidukungankhususbagibisnispemuladibidangmultimedia

IV. Memperkuat Daya Inovasi Usaha Kecil dan Menengah • Membentuk Badan Inovasi dan Pertumbuhan (the council for

innovation and growth) di bawah pengawasan Kanselir Federal, yang memfokuskan pada sektor UKM yang inovatif.

• Meningkatkansecarasignifikanpendanaanuntukbantuanteknologibagi UKM.

• MenyiapkanUKMuntukmelakukankerjasamarisetdenganperusahaan-perusahaan dan institusi riset lainnya (bantuan bagi pemula).

• Memperluasbantuandanasebagaibagiandaririsetindustri.


• Mempromosikan perkembangan keahlian institusi-institusi risetindustri di negara-negara bagian bekas Jerman Timur (riset penda-huluan).

• Mendirikan projek “Business meets science” untuk memfasilitasi jejaring yang lebih kuat.

• MeningkatkanaksesUKMterhadapprogram-programteknologibagiindustri inti dari Pemerintah Jerman.

• Memperkenalkan bantuan riset bagi universitas-universitas, daninstitusi pendidikan tinggi serta riset lainnya, dalam kaitannya dengan kontrak-kontrak dari UKM, untuk meningkatkan fokus inovasi terapan di komunitas sains.

• Menggunakan teknologi multimedia untuk membantu UKMmemperoleh, menyebarkan dan menggunakan pengetahuan.

• Menyesuaikan standar dan proses standarisasi untuk memenuhipersyaratan dan kebutuhan perusahaan-perusahaan, terutama UKM.

• Memperbanyak jasa-jasa berorientasi teknologi yang diberikaninstitut-institut teknik federal kepada UKM.

V. Memodernisasi Pelatihan Ketrampilan dan Menyiapkan Generasi Penerus sebagai Pekerja Trampil• MelanjutkandanmemperbaikiPaktaNasionaldalambidangPelatihan,

serta generasi penerus sebagai pekerja trampil.

• Secaraterusmenerusmemperbaharuiperaturanyangada,mencip-takan peraturan pelatihan baru, serta peraturan mengenai pelatihan ketrampilan kerja tingkat lanjut, termasuk peraturan dalam hal pengujian juru teknik.

• Memperluas jenispekerjaanyangditawarkan, jugamelaluiregulasimengenai pelatihan bertingkat.

• Memperbaikipelatihantingkatawaldanlanjutan.

• Mempromosikankelayakankerjaparapekerjaberusiatua

• Mempromosikan struktur yang ramah-keluarga di UKM untukmemastikan bahwa kebutuhan akan tenaga kerja terpenuhi secara berkelanjutan.

• Menciptakan rantai pendidikan lanjutan mandiri yang mengarah


ke tingkat sarjana bagi mereka yang telah menyelesaikan pelatihan kejuruan

• Memperhitungkan sistem pelatihan dua-jalur Jerman denganpenekanan pada pola magang kejuruan, di Uni Eropa

VI. Meningkatkan Kesempatan Pendanaan bagi UKM • Mengembangkanprogrampinjamankecil barubagiwirausahawan

pemula dengan pengukuran resiko yang dilakukan khusus oleh the reconstruction loan corporation dan pelepasan kewajiban (liability) sepenuhnya bagi bank-bank.

• Mengembangkan pinjaman kecil sederhana dan berstandar bagiusaha mapan, oleh the reconstruction loan corporation.

• Merestrukturisasiprogram inovasiERPdenganmendanai risetdanpengembangan melalui pendanaan modal quasi (quasi-equity)

• Pembuatan program pendanaan baru yang diprakarsai oleh the reconstruction loan corporation bagi komunitas UKM secara luas.

• Meningkatkan kemauan bank-bank untuk memberi lebih banyakpinjaman dengan menjaga dan memperkuat sistem penjaminan bank-bank.

• MemasukkanperubahandalamhukumJerman,yangramahterhadapUKM, aturan internasional baru mengenai persyaratan modal bagi bank-bank (“Basle ii”).

• MembuatUUsekuritisasiuntukmemperbaikiperilakubayarkonsumen

VII. Menggerakkan Modal Ventura bagi inovasi • Menciptakanperaturandanpaketpajakyangmenarikbagiinvestasi

modal ventura.

• Memperluaspendanaanbagiwirausahawanpemuladanperusahaan-perusahan teknologi baru (fund for high-tech entrepreneurs, ErP start-up Fund, ErP/EiF holding Fund), bekerjasama dengan komunitas bisnis.

• Mengembangkan dana alih riset untuk meningkatkan kesempatanbagi pengusaha pemula, yang dulunya pernah bekerja di sektor sains.


VIII. Bantuan yang lebih besar bagi UKM di pasar luar negeri, antara lain melalui :

• Komitmen dari pemerintah Federal Jerman untuk mendukungliberalisasi pasar jasa dan barang dunia, dan pengembangan aturan dagang global di arena perdagangan dunia.

• MemperampingdanmemperketatUUPerdagangandanPembayaranLuar Negeri (außenwirtschaftsgesetz) dan Ordonansi Perdagangan dan Pembayaran Luar Negeri (außenwirtschaftsverordnung), agar aturan-aturan itu menjadi lebih jelas dan lebih mudah dikelola.

• Meneruskan jaminan kredit ekspor dan jaminan investasi untukmembantu sektor ekspor berorientasi teknologi, khususnya untuk menembus pasar-pasar yang sulit di negara berkembang dan negara industri baru, dan untuk memudahkan UKM mendapatkan akses cepat terhadap jaminan pemerintah federal.

• Mempercepat dan menghilangkan birokrasi prosedur lisensi dibidang pengawasan ekspor dan proses pembuatan keputusan bagi penjaminan kredit ekspor.

• Memperluaspromosi investasibilateraldanperjanjianproteksidanjaminan federal dalam rangka melindungi investasi di luar negeri.

• Meneruskanprogrampamerandagangluarnegeri,dansejak2007,menambah sebuah program yang mendorong perusahaan muda dan inovatif untuk ambil bagian dalam pameran dagang internasional di Jerman, bekerjasama dengan dengan negara-negara bagian Jerman, terutama dalam hal seleksi pameran dagang.

• Memperluas kamar dagang Jerman di luar negeri, bekerjasamadengan komunitas bisnis Jerman.

• Meningkatkanjasa-jasabagiperusahaan-perusahaanyangdisediakanoleh german Office for Foreign Trade (bfai).

• Memberi dukungan politik bagi UKM dalam hal projek-projekinternasional.

Kementrian Ekonomi dan Teknologi, Republik Federal Jerman Berlin, 10 Juli 2006


KEPUTUSANPresidium FDP, Berlin, 21 Januari 2008

Presidium FDP (Partai Demokrat Bebas) dalam sidang tanggal 21 Januari 2008 memutuskan:

Manifes Liberal untuk Usaha Kecil dan Menengah

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bukanlah sebuah akun. UKM adalah sebuah pemikiran! Dahulu UKM dengan kepioniran, patriotisme, keberanian dan rasa tanggung jawabnya pernah membangun bangsa kita dan menciptakan keajaiban ekonomi. Barangsiapa bangun subuh, barangsiapa bekerja dan membangun sendiri usahanya, barangsiapa mencukupkan dirinya sendiri dan tidak bertanya apa yang bisa diberikan oleh negara, namun apa yang bisa dilakukan untuk orang lain, patutlah ia kita hormati dan dukung. Nilai-nilai luhur UKM tersebut sangat kita perlukan pada saat ini untuk memajukan negara kita. Tanpa manusia yang memiliki rasa tanggung jawab besar tidak akan ada masyarakat yang bebas. UKM berarti kebebasan dan tanggung jawab! Jerman membutuhkan kebijakan yang memperkuat posisi UKM dan bukan memperlemahnya.

UKM menyumbang 40% dari total jumlah penerimaan negara di Jerman. Sekitar 3,5 juta bentuk usaha menengah termasuk pekerja lepas, insinyur, perusahaan farmasi, dokter, insinyur mekanik, bersama dengan berbagai produk dan jasa yang dihasilkannya telah menciptakan kompetisi pasar yang sehat dan harga yang adil. Oleh karena itu kebijakan ekonomi terbaik adalah kebijakan ekonomi yang memperkuat UKM.

Posisi Partai FDP di Parlemen


44% dari pendapatan pajak badan berasal dari UKM. Tanpa kontribusi UKM kita tidak akan dapat membangun sekolah-sekolah, jalan-jalan, ataupun sarana kesehatan publik. Para menteri keuangan mestinya berorientasi kepada nilai-nilai yang dimiliki UKM. Oleh karena itu, kebijakan moneter terbaik adalah kebijakan moneter yang memperkuat UKM.

UKM menyumbang 71% lapangan kerja dan 83% lapangan pendidikan di Jerman. Selama krisis ekonomi tahun 2003 sampai 2005 sebanyak 80% dari lapangan kerja baru disediakan oleh kalangan usaha kecil dan menengah. UKM menawarkan beragam jenis lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan dan talenta seseorang. Oleh karena itu, kebijakan pasar kerja terbaik adalah kebijakan pasar kerja yang memperkuat UKM.

UKM turut membiayai sistem jaminan sosial kita. Tanpa UKM maka tidak akan ada jaminan hari tua. Tanpa UKM tidak akan ada pelayanan kesehatan. Tanpa UKM jaminan kesehatan mungkin sudah berakhir sekarang. Kebanyakan pengusaha UKM merasa ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan pekerjanya. Oleh karena itu, kebijakan sosial terbaik adalah kebijakan sosial yang memperkuat UKM.

Ada kalanya UKM melatih kaum muda dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperoleh gelar profesi di berbagai bidang, untuk mencari pengalaman, dan untuk meraih masa depan. UKM menawarkan kesempatan kepada kaum muda yang kurang beruntung untuk meraih sukses dalam hidup serta untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Dengan cara tersebut UKM telah berhasil membangun ‘budaya kerja’ di masyarakat. UKM senantiasa membuka bidang kerja baru dan inovatif. Banyak negara iri pada sistem pendidikan kejuruan yang ada di Jerman. Cerita sukses ini tidak akan ada tanpa kehadiran UKM. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan terbaik adalah kebijakan pendidikan yang memperkuat UKM.

UKM banyak melakukan penemuan-penemuan dan memasarkan penemuan tersebut. Dari bahan bagunan sampai layar datar LCD sampai alat pengukur canggih, banyak sudah penemuan-penemuan dilakukan oleh para kutu buku maupun peneliti kita. UKM menginvestasikan modalnya milyaran Euro demi penelitian dan pengembangan obat-obatan yang vital bagi manusia, teknologi canggih, dan sumber energi. Oleh karena itu, kebijakan terbaik dalam bidang penelitian adalah kebijakan di bidang penelitian yang memperkuat UKM.


Tukang daging, arsitek, atau pengusaha kecil dan menengah, yang tinggal dan membangun usaha dengan modalnya sendiri di tempatnya sendiri dan mengenal baik para pelanggannya, mereka inilah yang biasanya memiliki rasa tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial yang lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan besar. Pelestarian daerah setempat dan program-program penguatan masyarakat setempat sangat diperhatikan oleh UKM. Oleh karena itu, kebijakan terbaik yang menyangkut daerah setempat adalah kebijakan daerah setempat yang memperkuat UKM.

Dengan adanya kepemilikian masyarakat menjadi stabil. Siapapun yang berprofesi sebagai pekerja lepas atau menjadi karyawan pada perusahaan yang didirikannya biasanya memiliki kesempatan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan tetangga dan masyarakat sekitar serta aktif berperan serta dalam masyarakat. Kepemilikan mendorong timbulnya rasa tanggung jawab sosial dan menghindari sifat acuh dalam masyarakat. Pada tataran pemerintahan daerah UKM menjadi motor penggerak partisipasi publik. Banyak UKM yang berperan serta dalam perkumpulan olah-raga, gereja, dan lembaga swadaya masyarakat. UKM yang kuat menciptakan peran serta masyarakat yang kuat. UKM yang kuat memperlemah kaum extrimis. UKM yang kuat menciptakan demokrasi yang kuat. Oleh karena itu, kebijakan dalam negeri terbaik adalah kebijakan dalam negeri yang memperkuat UKM. Usaha pertanian yang dibangun oleh UKM menjamin tersedianya kebutuhan pangan kita yang bermutu tinggi dan turut memelihara serta memperkuat budaya tani dan pedesaan. Oleh karena itu, kebijakan pertanian terbaik adalah kebijakan pertanian yang memperkuat UKM. Kebanyakan perusahaan menengah adalah perusahaan keluarga. Usaha Mene-ngah biasanya memiliki perhatian khusus terhadap keharmonisan peker jaan dan keluarga. Kebanyakan perusahaan menengah menawarkan waktu kerja yang fleksibel bagi para karyawannya sehingga menjadikan Jerman tempat yang lebih ramah untuk keluarga. Oleh karena itu, kebijakan keluarga terbaik adalah kebijakan keluarga yang memperkuat Usaha Menengah. Banyak Usaha Menengah turut mendukung seni budaya, membiayai pameran dan mendirikan yayasan. Para fotografer, penulis dan seniman juga adalah UKM. Oleh karena itu, kebijakan terbaik dalam bidang budaya adalah kebijakan budaya yang memperkuat UKM.


Jerman butuh iklim usaha yang ramah bagi UKM. Kebijakan pemerintah haruslah mengakomodir kepentingan UKM. Kebijakan pemerintah haruslah mengakui dan mendukung keberadaan UKM sebagai tulang punggung perekonomian bangsa. Setiap prasangka, iri hati, dan ketidakpercayaan terhadap kalangan yang bekerja keras dengan modalnya sendiri dan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi haruslah dilawan.

Bagi kaum liberal nilai sebuah keberanian lebih tinggi daripada sebuah kegagalan. Kita membutuhkan suatu budaya yang menghargai kesempatan kedua!

Agenda politik tidak boleh mengabaikan UKM. Hal tersebut harus berakhir! Oleh karenanya kita menuntut:

1. Penurunan Pajak dan Pelaporan Pajak

Risiko dan hasil harus seimbang. Pengusaha menengah menginginkan adanya penurunan tarif atas pajak dan “lohnzusatzkosten” [semacam tunjangan jaminan sosial.-red] agar dapat mengembangkan investasi dan turut membuka lapangan kerja baru. Deregulasi di bidang perpajakan saat ini belum terlalu berpihak pada UKM. UKM selama ini diperlakukan sebagai pembayar pajak penghasilan perseorangan dan bukan pajak penghasilan badan. Dengan demikian mereka tidak dapat menikmati insetif pajak dan justru reformasi pajak yang ada memperberat mereka. Oleh karena itu tarif pajak penghasilan harus diturunkan. Mereka juga dibebankan dengan pengenaan dan pelaporan jaminan sosial tenaga kerja melalui “Berufsgenossenschaft” [semacam perusahaan asuransi umum untuk profesi tertentu.-red]. Sebaiknya Berufsgenossenschaft berkonsentrasi saja kepada bisnis inti mereka yaitu memberikan pelayanan kesehatan. Tarif jaminan sosial tenaga kerja yang dikenakan harus diturunkan. Kita tidak ingin membiarkan UKM mensubsidi perusahaan besar. Jika ingin mengembangkan investasi haruslah didukung oleh sistem perpajakan yang lebih ringan, sederhana dan adil.

2. Penyederhanaan Pajak dan Pelaporan Pajak

Sistem perpajakan dikatakan adil apabila sistem pajak dan pelaporan pajak tersebut sederhana. UKM memerlukan perundang-undangan di bidang pajak yang sederhana dan jelas, sehingga mereka dapat mengerti dan melakukan kewajiban perpajakannya tanpa harus membangun depar-


temen khusus di perusahaannya untuk mengurusi pajak. Reformasi pajak perusahaan hanya membuat sistem perpajakan di Jerman kian rumit. Kita membutuhkan peraturan perpajakan yang lebih sederhana dan lebih baik, tanpa ketentuan tentang pengecualian-pengecualian. Biaya birokrasi yang ditimbulkan sehubungan dengan prosedur pembayaran dan pelaporan pajak mencapai hampir 4 milyar Euro. Ketentuan tentang jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajak harus diatur sedimikian rupa agar tidak membebani perusahaan.

3. Pengaturan Erbschaftssteuer sebagai kompetensi negara bagian

Bagi sebagian besar UKM rencana reformasi Erbschaftsteuer [semacam pajak penghasilan sehubungan dengan hibah, waris atau testamen; “pajak warisan”.-red] sehubungan dengan pengalihan kepemilikan usaha belumlah meringankan beban mereka. Peraturan perpajakan bahkan menjadi makin rumit. Bagi UKM tarif pajak terancam naik bukannya turun. Ketentuan tentang rentang waktu tidak diperbolehkannya jumlah karyawan berkurang selama 10 bahkan 15 tahun adalah sungguh tidak realistis dan memberatkan UKM karena mereka tidak dapat membuat perencanaan bisnis dengan maksimal. Persyaratan tersebut harus dihilangkan apabila kita ingin mengurangi beban usaha bagi UKM. Pengenaan pajak untuk Erbschaftsteuer itu menggerus modal usaha. Erbschaftsteuer menutup lapangan kerja dan oleh karena itu dalam hal perubahan/pengalihan kepemilikan saham seharusnya tidak dikenakan pajak. Setiap negara bagian harus dapat menyusun peraturan mengenai Erbschaftsteuer yang ramah bagi UKM misalnya dengan menentukan sendiri besaran tarif pajak yang harus dikenakan, atau memilih apakah akan mengenakan Erbschaftsteuer atau tidak. Dengan begitu akan terdapat iklim usaha dan daya saing yang sehat antar negara bagian.

Kita menolak usulan reformasi Erbschaftsteuer yang diusung oleh pemerintah federal karena membebani UKM.

4. Upah yang fleksibel dibandingkan Upah Minimum yang didukung oleh Pemerintah

Upah minimum yang didukung oleh pemerintah merupakan bukti bahwa pemerintah federal tidaklah memikirkan kompetisi dan lapangan kerja pada UKM, namun lebih kepada melindungi kepentingan perusahaan besar.


Pemerintah sebaiknya membuat peraturan yang memberikan keleluasaan bagi pengusaha dari kalangan kecil/menengah untuk menentukan upah bagi pekerjanya. Penetapan upah minimum yang berlaku secara luas sebaiknya dihindari. Bagi UKM penentuan upah sebaiknya dilakukan secara mandiri oleh kedua pihak yang berkepentingan, yaitu pekerja dan perusahaan setempat. Tanpa pemberlakuan upah minimum regional, maka para pihak terkait dipaksa untuk lebih memperhatikan kepentingan pengusaha menengah.

Apabila 75% dari seluruh personil perusahaan menyetujui pengesampingan aturan upah minimum, maka hal tersebut harus dimungkinkan tanpa persetujuan serikat pekerja maupun asosiasi pengusaha. Kepada pekerja harus terus diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam kepemilikan modal, sehingga nantinya mereka berkesempatan memperbaiki sistem jaminan hari tua dan struktur pengupahan di perusahaan tempat mereka bekerja.

5. Mereformasi Hak Ikut-Menentukan dalam Perusahaan (Betriebliche Mitbestimmung) a

Perluasan Hak Ikut-Menentukan dalam perusahaan hanya menambah beban usaha yang tidak sedikit bagi UKM. Bagi pemilik usaha kecil, ketentuan mengenai Hak Ikut-Menentukan yang diperluas justru merusak sistem manajemen sederhana yang selama ini mereka gunakan. Jumlah perwakilan dalam dewan pekerja atau Betriebsrat harus dikurangi. Pembentukan dewan pekerja sebaiknya hanya bagi perusahaan yang memiliki pekerja lebih dari 50 orang dan yang dapat memenuhi kuorum hingga 50%. Pemilihan dewan pekerja secara bebas sebaiknya hanya diperuntukan bagi perusahaan yang mempekerjakan karyawan lebih dari 500 orang.

a “Betriebliche Mitbestimmung” adalah suatu konsep yang mengacu kepada suatu hak para pekerja untuk ikut serta dalam memberi masukan atau menentukan suatu langkah perusahaan, yang biasanya menyangkut kesejahteraan pekerja. Undang-Undang Jerman mengaturnya dalam “Mitbestimmungsgestz” tahun 1976; Dalam legislasi EU dipakai juga istilah “Co-determination”. Untuk menjalankan hak tersebut maka diatur pula ketentuan mengenai “Betriebsrat” yang adalah suatu badan perwakilan pekerja pada sebuah perusahaan (tidak sama dengan serikat pekerja) yang berfungsi sebagai organ untuk menjalankan hak ikut-Menentukan tersebut.


6. Hukum ketenagakerjaan yang lebih fleksibel

Ketentuan mengenai perlindungan pemutusan hubungan kerja sebaiknya diperbaiki agar lebih meringankan beban perusahaan. Perlindungan pemutusan hubungan kerja sebaiknya diberlakukan pada perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 50 karyawan dan yang telah 4 tahun beroperasi. Pelarangan atas perjanjian kerja waktu tertentu terlalu berlebihan dan harus diperbaiki, karena dengan begitu UKM dapat leluasa merencanakan usahanya dan pada gilirannya membuka lebih banyak lapangan kerja di Jerman. Memiliki perjanjian kerja waktu tertentu lebih baik dari pada tidak memiliki pekerjaan.

7. Penguranan Biaya Birokrasi

Negara tidak perlu ikut campur dalam perekonomian. Dua produk Undang-undang “Mittelstandentlastungsgesetz” [yaitu semacam Undang-Undang yang intinya mengatur deregulasi atau penyederhanaan birokrasi untuk UKM.-red] yang diusung oleh koalisi Partai Hitam-Merahb itu hanya sedikit membantu mengurangi biaya birokrasi yang harus ditanggung oleh pengusaha di Jerman. Produk perundang-undangan yang cenderung menimbulkan biaya birokrasi tinggi harus dikurangi. Hal ini lebih penting ketimbang mengurusi penyusunan Undang-Undang Anti Diskriminasi (“anti-diskriminierungsgesetz”) atau ketentuan syarat-syarat restorasi bangunan (“gebäudesanierungsauflagen”). Ketentuan-ketentuan yang tumpang tindih harus dihilangkan. Atas regulasi yang menyebabkan biaya tinggi pada perusahaan sebaiknya disediakan kompensasi. Tingginya biaya birokrasi hanya akan menambah tinggi angka pekerja ilegal.

8. Lebih mendukung Pendiri Perusahaan

Jerman membutuhkan sebuah ‘budaya pendiri’ yang mengedepankan nilai-nilai kemandirian, ide-ide baru dan inovasi. Jerman memerlukan lebih banyak lagi pendirian-perindian perusahaan. Jika para pendiri perusahaan Jerman lebih memilih mendirikan perusahaan berbadan hukum “limited” dibandingkan “gmbh”, ini artinya hukum perseroan Jerman belum cukup atraktif bagi para pendiri perusahaan. Persyaratan mengenai pendirian perusahaan harus dipermudah antara lain dengan pengurangan modal dasar minimum, memberi kebebasan bagi pengusaha untuk menggunakan

b Koalisi partai CDU/CSU dan SPD


cadangan usaha, dan mempercepat proses pendaftaran perusahaan. Negara harus membantu memperbaiki iklim usaha bagi mereka yang mendirikan perusahaan dengan peraturan yang lebih mudah dan jelas.

9. Meningkatkan privatisasi layanan publik.

Privatisasi pekerjaan layanan publik secara terbuka dapat memperkuat UKM. Adakalanya pekerjaan layanan publik ditawarkan kepada pihak swasta, namun tidak sering. Pekerjaan tersebut sebetulnya merupakan bidang usaha yang menarik bagi perusahaan swasta kecil atau menengah sebagai penyedia barang/jasa, namun sampai kini belum ada kesempatan yang benar-benar merata antara perusahaan swasta dan perusahaan umum untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Pengadaan barang/jasa publik terbesar ditawarkan oleh pemerintah daerah dan untuk itu pemerintah daerah harus menyiapkan perangkat peraturan daerah yang mendukung terciptanya kesempatan yang merata bagi perusahaan swasta yang ikut serta dalam proyek-proyek pemerintah di bidang layanan publik.

10. Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih ramah bagi UKM

Pemerintah merupakan pemberi kerja terpenting di Jerman. Dana sebesar 300 milyar Euro dikucurkan pemerintah setiap tahun untuk membiayai proyek pemerintah. Pemerintah harus membuat peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, tidak berbelit-belit, tidak diskriminatif dan mudah dilaksanakan bagi kalangan UKM. Ketentuan yang aneh seperti “Tariftreue” [semacam perjanjian tarif.-red] atau “Frauenförderungen” [semacam bantuan/pemberdayaan perempuan. -red] tidak perlu dipakai lagi, karena hanya menghambat proses pengadaan barang/jasa dan membuatnya menjadi tidak transparan. Pada tahap prakualifikasi dalam proses pengadaan barang/jasa, persyaratan mengenai sertifikat keahlian dalam bidang konstruksi perlu diteruskan dan diatur lebih lanjut dalam kontrak pengadaan barang/jasa.

11. Memperkuat Penelitian dan Pengembangan melalui perlin-dungan hak paten yang lebih baik.

UKM yang melakukan inovasi dan menanamkan modalnya sangat besar peranannya bagi penguatan kegiatan penelitian di Jerman. Bantuan


pemerintah terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan selama ini sudah sering dilakukan, namun sebagian besar lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu bantuan tersebut harus lebih ditingkatkan dan diarahkan kepada UKM. Bantuan harus pula disesuaikan dengan modal yang ditanamkan oleh UKM tersebut. Kerjasama antara kalangan ilmuwan dan perusahaan menengah serta ketentuan pengurusan hak paten juga harus lebih ditingkatkan. Ketentuan mengenai hak paten harus memperhatikan kepentingan UKM. Pada tahun 2005 pendaftaran hak paten oleh perusahaan menengah yang berasal dari dalam negeri hanya 0,1%. Pelanggaran hak paten harus ditindak secara tegas. Biaya dan prosedur pendaftaran hak paten bagi UKM harus lebih diperingan dan dipermudah.

12. Perbaikan persyaratan pembiayaan atau kredit

Rencana untuk membatasi investasi asing yang diusung pemerintah adalah suatu bentuk campur tangan yang terlalu dalam atas kebebasan berkontrak setiap warga negara atau perusahaan. Bagi perusahaan kecil/menengah modal asing boleh jadi merupakan suatu pilihan alternatif pembiayaan yang menarik untuk usaha mereka. Pasar modal yang terbuka bagi UKM yang berorientasi export sangatlah penting. Perusahaan kecil/menengah memerlukan adanya pasar terbuka dengan peraturan yang tidak terlalu rumit. Penghapusan Erbschaftsteuer misalnya dapat menjamin keberlangsungan pembiayaan perusahaan.

UKM di Jerman dituntut untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pertumbuhan usahanya dengan modal asing, namun perlu kiranya dibuat peraturan yang mempermudah para perusahaan menengah memperoleh kredit ataupun modal ventura dari pasar modal. Berhasil atau tidaknya sebuah perusahaan menengah untuk bersaing di pasar global terletak pada pengimplementasian dan pengembangan ide-ide inovatif dari produk dan jasa yang dijualnya. Dan hal tersebut dapat dicapai secara maksimal apabila didukung dengan kemudahan untuk mendapatkan kredit, baik modal asing atau modal ventura lokal. Dari sisi lain, dengan adanya kemudahan untuk mendapatkan instrumen pembiayaan yang berasal dari swasta maupun pemerintah di pasar modal, hal ini akan ikut mendorong kinerja pasar modal dan pada gilirannya akan menguntungkan para nasabah pasar modal. Dengan demikian dalam jangka panjang perusahaan sebagai calon debitur dapat memiliki akses atas kredit bank bersyarat lunak serta atas pelayanan


yang lebih baik dari lembaga pembiayaan atau bank. Selain itu, program ERP [European recovery Program. – red.] harus diselamatkan dari rugi finansial yang mengancam KfW walaupun hal tersebut masih bersifat spekulatif.

Kita ingin agar nilai dan semangat yang dimiliki oleh UKM seperti keberanian, kreatifitas, rasa tanggung jawab, dan kinerja tinggi diperkuat di Jerman. Barangsiapa ingin memperkuat UKM, haruslah ia mendukung FDP!

Daftar Pustaka- de.wikipedia.org- deutsche rechtspraxis (hand- und schulungsbuch). Messerschmitdt. c.h. Beck Beck’sches rechtsanwalts-handbuch. Buechting und heussen. c.h.Beck


A. BADEN-WÜRTTEMBERG

Undang-Undang Tentang Bantuan Untuk Usaha Kecil dan Menengah

Pada tanggal 13 Desember 2000 Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian BADEN-WÜRTTEMBERG telah menetapkan Undang-Undang yang terkait dengan Bantuan Untuk Usaha Kecil dan Menengah.

Undang-Undang tersebut dibuat dengan tujuan:

a) Untuk mempertahankan dan memperkuat daya produksi usaha Kecil dan Menengah dari dunia usaha serta usaha profesi mandiri (Perusahaan skala Kecil dan Menengah), terutama untuk menyeimbangkan kendala dalam persaingan, memperbaiki penyediaan modal sendiri dan mem-bantu penyesuaian terhadap perubahan ekonomi dan teknologi.

b) Untuk membantu daya saing perusahaan skala Kecil dan Menengah di dalam pasar Eropa dan di dalam persaingan global,

c) Untuk mempermudah pendirian dan penguatan usaha mandiri serta untuk pengambilalihan perusahaan skala Kecil dan Menengah.

d) untuk menjamin dan mengembangkan lapangan kerja dan tempat pelatihan di perusahaan skala Kecil dan Menengah

Untuk tujuan ini harus diutamakan pembentukan kondisi ekonomi yang kondusif untuk usaha Kecil dan Menengah. Mengenai hal ini termasuk juga sebagai tugas tetap, terutama juga privatisasi dari pekerjaan dan perusahaan milik publik, dengan memperhatikan peraturan khusus, serta menghindari, dan apabila diperlukan pengurangan peraturan-peraturan yang menghambat investasi dan pembaruan.

Contoh dari Pemerintah Daerah


Selain itu, untuk mencapai tujuan seperti disebut pada ayat 1, Negara Bagian menggunakan lembaga-lembaga dan instrumennya untuk mendukung perekonomian dan menyediakan dana dari anggaran belanja Negara Bagian.

Undang-Undang ini juga memuat mengenai hubungan antara peraturan ini dengan berbagai instansi publik yang ada, seperti:

(1) Dinas-dinas Negara Bagian, pemerintah daerah (kota atau kabupaten) dan Aliansi pemerintah daerah, termasuk badan-badan, yayasan dan lembaga lain yang berada di bawah pengawasan Negara Bagian diwajibkan untuk memperhatikan tujuan dari Undang-Undang ini dalam semua perencanaan, program dan kegiatannya.

(2) lembaga yang disebut di ayat 1 dalam melaksanakan hak-hak peme-gang saham dalam perusahaan di mana mereka ikut serta, bertindak, agar tujuan Undang-Undang ini diperhatikan dengan cara yang sama.

Undang-undang itu sendiri memberikan prioritas penyediaan layanan oleh swasta. Instansi publik, kecuali diatur secara khusus mengenai kegiatan ekonominya, hanya akan memberikan jasa ekonominya, apabila hal ini tidak dapat dihasilkan dengan setara dan ekonomis oleh perusahaan swasta.

Sasaran dan bidang utama pemberian bantuan serta ketentuan pelaksanaan Undang-Undang meliputi:

(1) Kebijakan pemberian bantuan dari Undang-Undang ini terutama ditujukan kepada perusahaan skala Kecil dan Menengah dengan karyawan kurang dari 250 orang dan dengan omset tahunan paling tinggi 40 juta Euro atau dengan jumlah neraca tahunan paling tinggi 27 juta Euro, yang 25% atau lebih dari modal atau saham tidak berada dalam kepemilikan satu atau lebih perusahaan, yang melampaui klasifikasi ini.

(2) Bidang utama dari pemberian bantuan bagi usaha Kecil dan Menengah ada di dalam kebijakan yang disebut dalam §§ 9 sampai 15 dan 19 sampai 21.

(3) Pelaksanaan dari masing-masing kebijakan pemberian bantuan akan diatur dalam ketentuan pelaksanaan

(4) Dalam pelaksanaan Undang-Undang harus diperhatikan tujuan dan dasar-dasar dari tata ruang dan perencanaan Negara Bagian.


Adapun bantuan dalam bentuk kemandirian lebih diutamakan daripada bantuan negara. Bantuan negara menurut Undang-Undang ini pada umumnya mensyaratkan, bahwa penerima bantuan harus memberikan kontribusinya sendiri yang sepadan dan memberikan jaminan keberhasilan dari suatu pelaksanaan rencana usaha.

Kebijakan pemberian bantuan menurut Undang-Undang ini dan kebijakan pemberian bantuan lain dari Negara Bagian harus saling disesuaikan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kebijakan pemberian bantuan dari Pemerintah Federal, Uni Eropa dan kebijakan pemberian bantuan regional. Dalam penyusunan kebijakan pemberian bantuan dan proses bantuan, persyaratan transparansi dan konsistensi harus sangat diperhatikan. Dalam penetapan jenis dan besarnya bantuan dari kebijakan ini, organisasi perekonomian dari Negara Bagian yang terkait akan ikut dilibatkan.

Untuk pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan, terutama dalam bidang-bidang utama dari bantuan untuk usaha Kecil dan Menengah, Negara Bagian menyiapkan perangkat pendanaan yang pantas dan tetap, yang memperhatikan peran perusahaan skala Kecil dan Menengah di bidang pelatihan, penyediaan lapangan kerja dan pembaruan serta untuk suatu struktur perekonomian Negara Bagian yang berimbang. Kontribusi pendanaan dari Negara Bagian menurut Undang-Undang ini ditentukan sesuai dengan rencana anggaran belanja negara.

Adapun dana anggaran belanja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Undang-Undang ini adalah pemberian dana sesuai dengan §23 dari peraturan anggaran belanja Negara Bagian. Hal ini harus diperhatikan dalam perencanaan pendanaan jangka Kecil dan Menengah.

Pemberian bantuan menurut peraturan lain tidak menutup pemberian bantuan menurut Undang-Undang ini, selama ketentuan pelaksanaannya tidak menyimpang dari Undang Undang ini.

Kegiatan Luar Perusahaan untuk Peningkatan Daya Produksi

Penanggungjawab kebijakan pemberian bantuan pada umumnya adalah organisasi-organisasi dan lembaga swadaya dari dunia usaha, lembaga-lembaga Negara Bagian untuk bantuan perekonomian merupakan pengecualian. Negara bagian memajukan pendidikan profesi bagi pengusaha-pengusaha, karyawan dan anak didik di perusahaan Kecil dan Menengah dengan mendukung:


1. Pelaksanaan kursus dan pelatihan yang diakui di luar perusahaan serta kegiatan-kegiatan lain, yang mendukung pelatihan atau penataran,

2. Pendirian, perluasan dan perlengkapan dari lembaga-lembaga di luar perusahaan, yang mendukung pelengkapan pelatihan profesi, penataran profesi atau pendidikan alih profesi, berdasarkan pro-gram pengembangan untuk lembaga pendidikan profesi di luar perusahaan,

3. Kerjasama antar penanggungjawab pendidikan lanjutan pada tingkat regional.

Selain itu Negara Bagian mendukung juga kegiatan-kegiatan untuk informasi. kualifikasi, konsultasi dan pembinaan pendirian usaha dan pengambilalihan perusahaan. Negara Bagian juga membantu usaha konsultasi kepada perusahaan-perusahaan skala Kecil dan Menengah termasuk penataran para konsultan perusahaan

Terkait dengan penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan ekonomi Negara Bagian memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga penelitian hall yang berhubungan dengan perekonomian dan rencana penelitian yang berkaitan dengan perekonomian maupun pengembangan teknologi serta penerapannya dalam perusahaan. Untuk tujuan ini Negara Bagian juga membantu lembaga-lembaga khusus dari konsultasi dan alih teknologi (Technology transfer) serta mediasi dari desain. Dalam hal-hal tertentu, rencana dari perusahaan yang ada dapat juga diberikan bantuan oleh Negara Bagian.

Negara Bagian membantu usaha Pengusaha skala Kecil dan Menengah untuk memperoleh akses ke pasar di luar negeri. Terutama membantu langkah-langkah dari kelompok-kelompok usaha untuk penelitian pasar dan pembukaan pasar, seperti keikutsertaan kelompok pada pameran internasional dalam bidang usahanya di luar negeri, serta pendirian dan pengoperasian kantor penghubung di luar negeri melalui kelompok usaha dalam negeri (“Pool perusahaan“).

Penelitian terhadap usaha kecil dan menengah pun tak luput dari perhatian pemerintah Negara Bagian dengan cara membantu penelitian dan jajak pendapat seperti analisis bidang usaha dan analisis pasar serta perbandingan usaha, untuk menetapkan kecenderungan perkembangan, kesempatan usaha dan kendala-kendala produksi dari usaha Kecil dan Menengah atau masing-masing dari kelompoknya. Hasil dari penelitian


dan jajak pendapat ini pada dasarnya akan dibuat agar dapat diakses untuk umum.

Masih berkaitan dengan peran dalam peningkatan daya produksi Negara Bagian banyak membantu kerjasama dari perusahaan-perusahaan skala Kecil dan Menengah, terutama kelompok kerja untuk pemanfaatan pengalaman profesi, lembaga-lembaga dan kegiatan-kegiatan bersama, dankerjasama perusahaan. Negara Bagian juga memberikan bantuan terhadap kerjasama antara perusahaan skala Kecil dan Menengah dan lembaga-lembaga, juga dalam bentuk kerjasama dan jaringan yang melampaui batas Negara Bagian.

Negara Bagian dapat membantu keikutsertaan kelompok perusahaan dari usaha Kecil dan Menengah pada pameran dan ekspose, selain membantu informasi perusahaan dari usaha Kecil dan Menengah mengenai per-masalahan ekonomi dan tehnik yang aktual. Hal yang sama berlaku untuk pusat pengumpulan dan penyediaan informasi.

Dalam rangka rencana anggaran belanja negara, Negara Bagian dapat melakukan pemberian bantuan sesuai dengan tujuan dan dasar-dasar dari Undang-Undang ini dalam bidang-bidang lain, apabila hal ini merupakan kebutuhan yang mendesak dari perusahaan skala Kecil dan Menengah dan mendukung kepentingan Negara Bagian.

Kebijakan untuk perbaikan penyediaan modal

Dalam hal penyediaan modal, Negara Bagian menyediakan bantuan keuangan dalam bentuk pinjaman lunak, tunjangan dan penjaminan kepada perusahaan skala Kecil dan Menengah. Dalam hal penjaminan balik, Negara Bagian menyediakan penjaminan balik bagi lembaga-lembaga swadaya dari usaha Kecil dan Menengah untuk kewajiban-kewajiban penjaminan yang masuk dari lembaga-lembaga ini untuk kepentingan perusahaan skala Kecil dan Menengah. Juga untuk tujuan ini dapat diberikan pinjaman atau tunjangan bagi pendanaan cadangan jaminannya. Disamping itu ada pula bantuan keuangan pada penyertaan permodalan yang disediakan oleh Negara Bagian yang meliputi:

(1) Negara Bagian memberi atau memfasilitasi dana untuk pendanaan kembali (refinance) bagi perusahaan-perusahaan penyerta permo-dalan, yang ikut serta pada perusahaan skala Kecil dan Menengah yang dibantu oleh instansi publik, untuk perbaikan penyediaan modalnya.


(2) Untuk memudahkan memperoleh modal yang dijamin, Negara Bagian mengizinkan kelompok penjamin saham, yang menjamin keikutsertaan dari perusahaan penyertaan modal pada perusahaan skala Kecil dan Menengah. Dengan adanya penyertaan modal ini, jaminan, pinjaman dan tunjangan dapat diberikan.

Order publik

Undang-undang ini juga mengatur tentang keikutsertaan dalam order-order publik. Dalam memberikan order publik, di samping aspek-aspek ketentuan pemberian order, tujuan Undang-Undang ini harus diperhatikan. Melalui pemberian order, dalam rangka ketentuan pemberian order yang berlaku, dalam jumlah yang pantas perusahaan skala Kecil dan Menengah harus diperhatikan. Terutama mengenai pekerjaan, sejauh persyaratan ekonomi dan tehnik mengizinkan, secara longgar order itu harus dipisah menurut jumlah dan jenisnya, sehingga perusahaan skala Kecil dan Menengah dapat ikut bersaing.

Penggabungan beberapa atau berbagai jenis bangunan yang berbeda pada suatu paket konstruksi hanya diizinkan, apabila hal ini membawa keuntungan karena alasan-alasan ekonomi dan teknis. Penawaran dari kelompok kerja (konsorsium) pada dasarnya dapat diizinkan dengan pesyaratan yang sama seperti pada peserta perusahan. Pelaksana peker-jaan dalam hal menyerahkan pekerjaan kepada sub-kontraktor lainnya diwajibkan secara tertulis.

Negara Bagian juga lebih mendahulukan untuk mengikutsertakan perusahaan skala Kecil dan Menengah, sejauh hal ini sesuai dengan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan pekerjaan. Sub-kontraktor harus diberitahu, bahwa ini menyangkut order publik. Dalam hal mensubkontrakkan pekerjaan pembangunan kepada sub-kontraktor, harus dibuat persyaratan perjanjian umum untuk pengadaan tender publik dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan (VOB bagian B), dalam hal mensubkontrakkan pekerjaan pemasokan, persyaratan umum untuk pelaksanaan pekerjaan dari tatacara pemberian pekerjaan untuk hasil kerja –kecuali pekerjaan pembangunan – (VOL Bagian B) menjadi bagian dari perjanjian,

Sub-kontraktor, terutama dalam hal tatacara pembayaran tidak boleh dibebani dengan persyaratan yang lebih merugikan, seperti yang telah disepakati antara penerima pekerjaan dan pemberi pekerjaan publik.


Untuk rencana pembangunan yang didanai dari publik (misalnya perjanjian pelaksana pekerjaan, perjanjian penyewaan atau leasing) berlaku sesuai dengan ayat 1 dan 2. Selain itu, harus disepakati, bahwa dalam pensubkontrakan pekerjaan pembangunan yang berkaitan dengan hal ini, digunakan ayat 3 dan 4.

Badan Hukum Publik sebagaimana diatur oleh Hukum Pidana § 2 Abs.1 dan jika tidak diatur lain oleh paragraf 7 berkewajiban menggunakan hak-haknya dalam perusahan yang dimiliki secara mayoritas atau lainnya secara langsung atau tidak langsung sedemikian rupa, sehingga hal ini menggunakan tatacara pemberian pekerjaan publik untuk konstruksi (VOB) serta ayat 1 sampai 4. Kepada mereka disarankan penggunaan tatacara pemberian kerja untuk pekerjaan jasa (VOL).

Apabila perusahaan pemberi kerja adalah perusahan publik sesuai dengan pasal 98 Nr.2 dari Undang-Undang anti pembatasan persaingan. Kewajiban menurut Butir 1 pada umumnya gugur, apabila:

1. pada perusahaan, di mana, apabila diukur pada omset keseluruhan, paling sedikit 80% kegiatannya primer bertujuan pada pencapaian keuntungan; sejauh mereka paling sedikit dalam besaran yang dilaksanakan dalam persaingan dengan perusahaan lain; dan menutup pengeluaran tanpa pendanaan dari anggaran belanja publik.

2. pada order yang disebutkan dalam pasal 100 ayat 2 dari Undang-Undang anti pembatasan dalam persaingan,

3. Pada order-order yang nilainya diperkirakan berjumlah kurang dari 30.000 Euro (tanpa pajak penjualan).

Juga dalam hal pengecualian sesuai dengan butir 2 terdapat kewajiban menurut butir 1, sejauh perusahaan memberikan order-order untuk suatu order yang menggunakan dana publik paling sedikit 30.000 Euro. Pada pemberian order publik melalui perusahaan milik daerah berdasarkan hukum perdata, digunakan §106 b dari peraturan daerah.

Untuk pelaksanaan Undang-Undang ini yang berwenang adalah Kementerian Perekonomian. Sejauh setiap kebijakan menyangkut kewenangan kementerian lain, harus dicapai kesepakatan dengan mereka. Kementerian Perekonomian diberi hak, melalui peraturan untuk melimpahkan pelaksanaan setiap kebijakan kepada badan-badan yang berada di tingkat bawah.


Pemerintah Negara Bagian melaporkan secara berkala kepada Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian mengenai pekembangan dari Usaha Kecil dan Menengah. Laporan tersebut juga harus diperluas pada kebijakan pemberian bantuan yang telah diambil dan pengaruhnya (kontrol keberhasilan) serta mengandung usulan untuk kebijakan pemberian bantuan lebih lanjut. Untuk menjamin efisiensi dari program dan kebijakan pemberian bantuan, hal ini akan dievaluasi.

Undang-Undang ini berlaku sejak Desember 2000 dan menggantikan Undang-Undang Bantuan Usaha Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Bagian Baden-Württemberg pada tanggal 16 Desember 1975 (GBI.S.861).

B. COLOGNE

Masa depan telah dimulai bagi perusahaan-perusahaan mapan maupun baru yang berbasis di Cologne

Tradisi telah melimpahkan kondisi terbaik bagi perusahaan-perusahaan kimia dan farmasi di wilayah sekitar kota Cologne. Ini dipastikan berkat infrastruktur di kota tersebut yang prima dan kedekatannya dengan berbagai fasilitas riset ilmiah. Di saat bersamaan, Cologne tengah berkembang menjadi lokasi kebanggaan bagi perusahaan-perusahaan bioteknologi dari seluruh Eropa.

Masa depan telah dimulai di Cologne. Setelah bertahun lamanya berdiri, perusahaan-perusahaan kimia dan farmasi yang secara tradisional memilih metropolis Rhine sebagai lokasinya telah menjadi kian piawai dalam mengatasi arus deras tantangan baru yang senantiasa hadir bersama proses globalisasi. “Di saat bersamaan, wilayah Cologne juga tengah menjelma menjadi salah satu pusat bioteknologi terhebat di seantero Eropa,” kata Profesor Peter Stadler, pemimpin deutsche industrieverinigung Biotechnologie (DIB) dan managing director di perusahaan biotek cologne artemis Pharmaceuticals, ketika menengarai prospek masa depan Cologne sebagai sebuah lokasi usaha.

Omzet 15 milyar

Angka di atas kiranya berbicara dengan sendirinya. Sekitar 150 perusahaan di bidang industri-industri kimia, farmasi dan bioteknologi yang berada di


kota Cologne dan sekitarnya selama ini telah menyediakan sekitar 80.000 pekerjaan dan menghasikan omzet yang hebat: 15 milyar Euro. Nilai ini sekitar sepertiga dari total omzet wilayah tersebut. Dan mengingat saat ini terlihat tanda-tanda awal revitalisasi perekonomian yang sinambung, indikator keberhasilan ekonomi selanjutnya tampaknya akan tetap cerah. “Perusahaan-perusahaan kimia telah memanfaatkan krisis guna menguatkan kompetensi inti mereka,” lapor Friedrich Überacker, managing director di artbeitgeberverband der chemischen industrie Köln e.V (Federasi Pengusaha-Pengusaha Industri Kimia di Cologne). Langkah-langkah besar juga sedang ditempuh di sektor farmasi dan sektor bioteknologi. “Saat ini, riset obat-obatan modern nyaris mustahil dilakukan tanpa melibatkan bioteknologi dan rekayasa genetis.” Semua perusahaan farmasi mapan telah mengintegrasikan metode rekayasa genetika ke dalam kegiatan penelitian mereka. Mereka bekerjasama secara intensif, bahkan dengan perusahaan-perusahaan biotek inovatif yang kecil sekalipun,” kata Peter Stadler, saat mencoba menggambarkan keniscayaan terjadinya merger antara kedua industri tersebut di masa depan.

Sang ilmuwan sekaligus pengusaha tersebut melanjutkan, “Sebagai lokasi, Cologne memang beruntung. Di kota ini, kondisi-kondisi kondusif untuk mendirikan perusahaan biotek yang inovatif telah dimulai sejak lama.” Bahkan pada 1990, berbagai perusahaan, lembaga riset, pemerintah kota, kamar dagang dan asosiasi perdagangan di kota katedral tersebut telah mulai menggalang upaya demi menyuarakan peluang Cologne sebagai lokasi ideal bagi bioteknologi. Pada 2000, sejumlah perusahaan baru tingkat lokal di bidang bioteknologi mendirikan asosiasi yang bernama “Biocologne e.V.” atas dukungan rechtsrheinisches Technologie und gründerzentrum (RTZ) dan dari otoritas kota tersebut. Tujuannya: sambil memanfaatkan jaringan komunikasi dan kerjasama di tingkat lokal, asosiasi ini harus memposisikan Cologne sebagai lokasi terbaik di tingkat nasional dan internasional serta meningkatkan kolaborasi antara riset dan bisnis.

Upaya awal ini membuahkan sukses sebagai berikut: sekitar 40 perusahaan biotek kini telah menjadikan Cologne dan daerah di sekitarnya sebagai basis operasi mereka. Jaringan kerjasama Cologne tidak lagi hanya meliputi berbagai perusahaan bioteknologi, institusi akademis dan lembaga riset saja. Yang kini juga tercakup adalah lembaga-lembaga finansial dan konsultasi manajemen, serta sentra-sentra teknologi dan para pemula


bisnis yang berbasis di Cologne. Dr. Boris Stoffel, pendiri sekaligus anggota dewan BioCologne dan managing director di perusahaan biotek Memorec gmbh, menjelaskan keterkaitan antarpihak secara individual: “Semua perusahaan, baik yang telah lama maupun baru berdiri di sektor life-science memperoleh dukungan penuh di berbagai bidang, mulai dari pendirian hingga pengembangan perusahaan, pengelolaan keuangan hingga asistensi dalam menemukan lokasi bisnis atau tentang prosedur persetujuan.”

Dengan kata lain, jaringan tersebut menawarkan kepada perusahaan bioteknologi peluang bersinergi dalam berbagai wujud dan meningkatkan kualifikasi perusahaan serta alih teknologi. Dalam berasosiasi dengan jejaring lain dan organisasi-organisasi internasional, kontak pun tercipta dan diintensifkan di seluruh penjuru dunia. Sekadar contoh, pada bulan September lalu agricultural Biotechnology international conference (Abic) telah berlangsung di Cologne. Konferensi kemitraan-bio terbesar di dunia dengan partisipasi internasional juga sukses diselenggarakan di awal November.

Interaksi jangka panjang

“Fakta bahwa Amsterdam dan Paris sebagai kota-kota rival utama telah terdepak keluar dari ajang persaingan menunjukkan betapa Cologne telah semakin memastikan dirinya sebagai lokasi internasional terbaik untuk bioteknologi,” kata Boris Stoffel dengan bangga. Dan Werner Stüttem, pakar teknologi di Cologne yang juga menjabat sementara di kantor Pembangunan dan Statistik Kota, menandaskan bahwa, “Keberhasilan lokasi bisnis sebagai promotor dari proses yang terus berlangsung ini didasari pada interaksi jangka-panjang yang efisien antara perusahaan, ilmuwan dan pengembang lokasi serta pemereintah kota dan Kamar Dagang dan Industri.” Sejumlah institusi akademis di Cologne dan sekitar-nya, juga lembaga-lembaga riset dan sentra-sentra pelatihan korporat terus menerus memasok tenaga kerja yang kompeten dan menghasilkan wirausahawan baru.

Ilmuwan-Ilmuwan Kelas-Atas

Gelar akademis yang diperoleh dari metropolis Rhine dan diakui secara internasional adalah kunci bagi peluang karir terbaik. Sejumlah besar pekerjaan ilmiah kelas-atas dilakukan di University clinic dan di dua


Institut Max Planck—yakni untuk riset neurologis dan riset pembiakan tumbuhan. Sebagai contoh, Institut Max Planck untuk Riset Pembiakan Tumbuhan, yang dikepalai oleh Profesor Heinz Saedler, telah dikenal sebagai satu institusi riset terkenal di dunia di bidang biologi molekuler tumbuhan. Laboratorium Max-Delbrück (MDL) di Max Planck gesellschaft juga berlokasi di tempat ini. Di sini, para ilmuwan muda mengenyam pelatihan dan asistensi ketat di bidang genetika molekuler dan rekayasa genetis selama lima hingga enam tahun.

Cologne juga menyediakan kondisi-kondisi terbaik untuk antarmuka sains dan ekonomi. Perusahaan cell center cologne gmbh (CCC) adalah satu perusahaan sektor swasta perdana yang berlokasi di kampus Universitas Cologne. CCC memfokuskan aktivitasnya pada bidang bioteknologi merah/medis, khususnya tentang pasar terapi sel yang kian berkembang pesat. Ilmuwan-ilmuwan muda yang berniat berkarya mandiri dengan berbekalkan temuan riset bioteknologi dan gagasan bisnis yang cemerlang akan mendapati wilayah tersebut sebagai tempat yang nyaris sempurna. Tidak saja di kota Cologne, melainkan juga di sekitarnya, kondisi-kondisi yang kondusif ini makin lama makin terus mendukung perkembangan latar biotek di wilayah tersebut.

Contohnya adalah Technologiepark Köln, RTZ, BioFactory cologne dan Biocampus cologne. Mereka, yang berbasis di Cologne bersama-sama dengan Bioplex leverkusen dan rheinisch-Bergische Technologie Zentrum, yang terintegrasi ke dalam Technologiepark Bergisch gladbach, menawarkan ruang kantor dan laboratorium kepada perusahaan-perusahaan di bidang life science, baik yang telah mapan maupun yang baru berdiri, sesuai dengan kebutuhan mereka. Asosiasi BioRiver, yang mencakup Cologne dan kota-kota Aachen, Bonn dan Düsseldorf (wilayah ABCD), menggabungkan segenap kompetensi di sektor bioteknologi. Tidak saja perusahaan, melainkan juga kota, institusi penelitian dan zona khusus teknologi (technology park)--semuanya terangkum di dalam “BioRiver” untuk menawarkan kondisi kerja terbaik di sepanjang sungai Rhine kepada para perintis biotek. Dan bukan kondisi terbaik semata, tapi juga keuntungan: “Semua perusahaan biotek yang menangguk keuntungan finansial adalah mereka yang berbasis di Rhine North-West-phalia,” kata pakar teknologi Cologne, Matthias Bothe.

Di Cologne sendiri, jaringan “Biopartners cologne” dari Sparkasse KölnBonn memastikan daya tarik lokasi tersebut; bahkan di masa-


masa perekonomian sulit sekalipun! Detlev Krupp, managing director pada anak perusahaan Sparkasse, sKi standort Köln-immobilien Verwaltung gmbh, menjelaskan seberapa luas kiranya kisaran tugas yang diembannya: “Jaringan-bio mendukung seluruh latar bioteknologi, mulai dari konsep pendirian perusahaan, hingga ke aspek-aspek keuangan dan pemasarannya.”

Kepastian Keberhasilan Perusahaan

Yang termasuk ke dalam “Biopartners” adalah sparkasse KölnBonn, yang terutama aktif di sektor pendanaan; rechtsrheinisches Technologie- und gründerZentrum (RTZ) dari Biocampus cologne dan BioFactory cologne; TechnoMedia Kapitalbeteiligungsgesselschaft Köln mbh, MBW Mittelstandsberatung gmh; dan TecToMarket Management consulting. Managing director SKI berkeyakinan bahwa “interaksi antarmitra tersebut telah menghasilkan kondisi optimum bagi keberhasilan jangka panjang.” Sejak 1999 Biotech-hightechgerm cell RTZ telah menawarkan ruang kantor dan laboratoriumnya, lengkap dengan peralatan yang paling modern, bagi perusahaan-perusahaan baru. Saat ini terdapat 30 perusahaan semacam itu di lokasi tersebut. “Sementara itu, kami telah ikut mendirikan 55 bisnis baru dan menciptakan sekitar 500 pekerjaan, umumnya di sektor bioteknologi,” kata managing director RTZ, Dr. Heinz Bettmann, saat menyarikan track record mereka yang memang mengagumkan. Sebagai penyedia layanan khusus bagi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, RTZ memiliki area laboratorium S3/L3 yang memenuhi persyaratan keamanan tertinggi. Petugas keamanan biologis dan project manajer untuk rekayasa genetis juga tersedia jika diperlukan.

Infrastruktur yang Prima

Berikutnya setelah RTZ adalah BioFactory cologne dengan berbagai ruang kantor dan labnya yang paling mutakhir. Unit-unit rentalnya yang fleksibel -dari 100 hingga 1.000 meter persegi- dapat dikonfigurasi secara individual. Biocampus cologne terletak di tempat yang dulunya merupakan lokasi berdirinya perusahaan farmasi nattermann di Cologne-Bocklemünd dan kini merupakan zona bioteknologi terbesar di Jerman. Dengan infrastrukturnya yang biayanya telah ditalangi di muka; serta dengan konsep penempatan yang dapat disesuaikan tergantung kebutuhan; Biocampus menawarkan kondisi optimum bagi perusahaan-


perusahaan biotek, baik yang tengah membentuk diri maupun yang telah mendapatkan kemapanan.

Awal mula masa depan bioteknologi di wilayah Cologne, berikut infrastrukturnya yang prima sekaligus kisaran layanannya yang luas, ditunjukkan lewat kesuksesan perusahaan-perusahaan yang telah berdiri di sini, yang dapat dijadikan sebagai signal. Pemimpin dari TecToMarket, Dr. Edgar Fritschi merasa yakin, “Pola hunian baru akan berorientasi pada kesuksesan perusahaan-perusahaan lokal, yang dengan demikian bertindak sebagai magnet.” Di sini pun, latar biotek Cologne menawarkan banyak hal. Sebagai contoh, dua perusahaan subsidiari dari Qiagen n.V. berlokasi di Biocampus cologne. Miltenyi Biotec gmbh, salah satu perusahaan biotek terbesar di Jerman, terletak di Bergisch gladbach Technology Park, dan anak perusahaannya, Memorec gmbh, berlokasi di Biocampus cologne. Perusahaan amaxa gmbh, yang kini bermarkas tetap di Gaithersburg, AS, juga terus melanjutkan kisah suksesnya di lokasi ini. Pada musim panas ini, Amaxa dianugerahi medali “Potenzial innovation” oleh Financial Times germany (FTD) dan oleh KADIN Jerman (DIHK).

Pertumbuhan yang kontinyu juga telah diperoleh oleh artemis Pharmaceuticals gmbh, “yang tahun ini berhasil menggandakan omzet dan meningkatkan tenaga kerja mereka sebesar 15 persen,” demikian dilaporkan oleh Profesor Peter Stadler, yang pada 1998 termasuk salah seorang pendiri perusahaan tersebut. Mitra-mitra kerjasama artemis termasuk perusahaan-perusahaan utama di sektor farmasi seperti perusahaan AS Merck inc., Bayer ag, sanofi-aventis dan Boehringer-ingelheim. Bayer cropscience deutschland adalah pemain global di sektor biosains dan melakukan riset-riset intensif di bidang bioteknologi tumbuhan.

Perusahaan kimia dengan reputasi internasional

Sementara bioteknologi akan merayakan kejayaan terbesarnya di masa depan, wilayah kimia di sekitar Cologne telah menjadi lokasi utama di Eropa selama bertahun-tahun dan memastikan sekurangnya 300.000 pekerjaan secara langsung maupun tidak langsung. Boleh dikatakan seluruh dunia ingin berproduksi di sini! Misalnya saja BP dengan anak perusahaannya (BP-Kohl), atau Basell (perusahaan patungan antara BASF dan Shell), ExxonMobil chemical, Bayer ag, ataupun degussa ag.


Koneksi langsungnya ke pelabuhan dan jalur motor Rhine telah membantu Industriepark Köln-Nord, yang dioperas-ikan oleh pemerintah kota Cologne, dalam menyediakan layanan jasa ter-besar bagi penggunaan industrial di seluruh wilayah tersebut. “Seluas dua puluh enam hektar lahan disediakan untuk pelayanan kimia khusus, serta

bioteknologi dan bidang-bidang high-tech lainnya,” kata Klaus Jenniges, kepala Kantor Pengembangan Ekonomi kota Cologne, saat menggambarkan salah satu daya tarik yang dimiliki ”taman” industri di Chemiepark Knapsack, di mana sekitar 2.500 karyawan bekerja. Selain di Basell, perusahaan-perusahaan Bayer cropscience, CABB, clariant, Messer, nexans, schmidt heilbronn, Vinnolit dan operator dari infraserv Knapsack sangat aktif di sini. “Pada tanggal 1 Januari nanti, TÜV rheinland group yang merupakan asosiasi inspeksi teknis no. 2 terbesar di Jerman, akan mengambil alih segala aktivitas yang berkenaan dengan keamanan teknis di lokasi tersebut,” demikian dideklarasikan oleh juru bicara korporasi TÜV, Michael Bierdümpfl. Di chemiepark Wesseling, Basell, degussa, shell dan dow deutschland gmbh serta fasilitas-fasilitas produksi mereka yang luar biasa telah ikut membentuk citra kimia di atas sungai Rhine.

Keberhasilan perusahaan-perusahaan menengah

Area-area industri kimia di Bayer Leverkusen dan Bayer Dormagen, area teknologi di Cologne, dan juga area bisnis dan industri di Troisdorf antara Cologne dan Bonn membulatkan gambaran keberhasilan ini. Namun, banyak perusahaan berukuran menengah juga telah amat berhasil di Cologne. Misalnya adalah perusahaan farmasi Tropon gmbh, pemroses plastik dan pemasok industri otomobil sonderhoff gmbh, atau penghasil cat Bollig & Kemper gmbh & co Kg. Sebagai ilustrasi, tahun ini Bollig & Kemper mendapatkan kembali beberapa klien mereka terdahulu, seperti Audi, BMW, Porsche dan DaimlerChrysler, sebagai akibat dari tindakan terkait dengan globalisasi. “Kualitas produk kami adalah faktor yang krusial,” kata direktur perusahaan Dr. Wilhelm Kemper dengan bangga. ”Sementara itu, kami baru saja merekrut 15 karyawan baru.”

Untuk informasi selanjutnya:www.stadt-koeln.dewww.biopartnerscologne.dewww.biofactorycologne.dewww.biocampuscologne.dewww.tpk.dewww.tpg.dewww.chemcologne.de


Jaringan pipa yang atraktif

Faktor kunci pemicu hasrat kebanyakan orang terhadap Cologne sebagai lokasi buat industri farmasi adalah keberadaan jaringan pipa yang padat serta memungkinkan tersedianya transportasi dengan harga yang efektif dan ramah lingkungan untuk sekitar 50 persen dari semua produk serta bahan mentah kimia. Terhubung dengan jalur pipa internasional, jaringan ini memanjang dari selatan Cologne di dekat Wesseling sampai Knapsack, hingga ke bagian barat kota menuju ke utara ke Leverkusen dan Dormagen. Sebagai contoh, minyak mentah dipompa melalui jaringan pipa internasional dari pelabuhan laut maritim di Rotterdam dan Wilhemshaven hingga ke tempat-tempat penyulingan setempat. Jalur pipa bagi produk-produk selanjutnya menyediakan wilayah tersebut dengan gas sintetis dan gas alam. Selain itu, delapan jalur kendaraan menjamin kelancaran transportasi jalan ke segala arah. Keuntungan lokasional lainnya mencakup potensi yang besar bagi pekerja terlatih dan berpengalaman, kedekatan langsung dengan universitas, kampus dan institusi penelitian dan, di atas segalanya, kerjasama yang erat dengan perusahaan, institusi dan otoritas di sentra-sentra kimia di Cologne dan sekitarnya. inisiatif chemcologne e.V., yang dioperasikan oleh kota Cologne dan Federasi pengusaha industri Kimia di Cologne dan didanai oleh berbagai perusahaan kimia di wilayah tersebut, bertujuan membuat Cologne menjadi semakin menarik sebagai lokasi untuk industri kimia dan industri farmasi. Tentunya terdapat lebih dari sekadar pekerjaan yang harus dilakukan di sana. Karena “trend global di bidang industri kimia untuk berkonsentrasi di wilayah kunci tidak dapat diabaikan oleh perusahaan-perusahaan yang terletak di Cologne,” kata managing director Friedrich Überacker, yang menceritakan berdasarkan pengalamannya.

Memastikan daya saing perusahaan

Contoh yang telah dikenal luas adalah Bayer ag. Di awal 2005, lanxess, yang sebelumnya anak perusahaan Bayer, akan go public menjadi perusahaan terbuka yang mandiri. Hal tersebut akan menghasilkan perusahaan kimia terbesar keenam di Eropa. Dan restrukturisasi selanjutnya akan terjadi tidak lama sesudahnya. Dengan demikian, BP Köln akan berpisah dari korporasi internasional BP dan go public pada 2005 sebagai perusahaan baru yang mandiri. Kepemilikan Kelompok Basell mungkin akan berpindah tangan. Sebagaimana diberitakan di surat-surat kabar, para investor keuangan dari Timur Dekat telah berulang


kali menyampaikan tawaran mereka untuk mengambil alih. Bagi pakar industri kimia Friedrich Überacker “tindakan restrukturisasi semacam itu di era globalisasi adalah hal yang normal saja.” Lagi pula, semua perusahaan harus selalu kompetitif menghadapi kompetisi di seluruh dunia. Friedrich Überacker: “Kepentingan para investor asing memang memperlihatkan dengan jelas betapa menariknya Cologne sebagai lokasi bisnis.” [*]


Bab IIPelatihan Kejuruan

Pelatihan sistem gandaUndang-Undang Pelatihan Kejuruan Jerman


Mayoritas drop out sekolah umum mengambil alternatif memasuki pelatihan di dalam sistem ganda. Jumlah kasarnya masih sekitar 60%, meski terdapat kecenderungan penurunan pada tahun-tahun belakangan ini. Hal ini sesuai dengan jumlah total 1,6 juta peserta pelatihan. Sekitar 600.000 kontrak pelatihan ditandatangani setiap tahunnya.

Tidak ada persyaratan minimum untuk memasuki perjanjian pelatihan di bawah sistem ganda ini selama persyaratan pendidikan wajib penuh-waktunya dipenuhi. Oleh sebab itu, latar belakang pendidikan para peserta pelatihan sangat bervariasi. Sebagian di antaranya (39%) telah mengantongi sertifikat keluar sekolah menengah, sekitar 2% tidak memiliki sertifikat keluar sekolah sama sekali. Sedangkan 17% di antaranya bahkan telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki pendidikan tinggi.

Pelatihan Ganda

Nama tersebut mengilustrasikan prinsip yang dipegangnya: Dua partner berbagi tanggung jawab untuk melakukan pendidikan dan pelatihan kejuruan. Suatu perusahaan menandatangan kontrak pelatihan dengan seorang peserta pelatihan dan memulai tanggung jawabnya untuk mengajarkan isi pelatihan yang dibutuhkan. Perusahaan tersebut mengatur pembelajaran rata-rata tiga sampai empat hari dalam seminggu atas dasar sebuah rencana pelatihan, yang menjadi bagian dari kontrak pelatihan yang dibuat bersama peserta pelatihan.

- Belajar di perusahaan Pelatihan terutama diberikan di tempat kerja, yakni selama hari kerja. Di

sinilah bedanya sistem ganda Jerman dengan model-model pelatihan

Sistem Pelatihan Gandadi Jerman


berbasis sekolah yang ada di negara lain: pelatihan di dalam perusahaan membuat peserta lebih mengenal aspek-aspek teknologi dan organisasi dari proses-proses kerja yang ada saat ini di perusahaan-perusahaan. Selain itu, peserta pelatihan menyumbang bagi produktivitas perusahaan selama masa pelatihannya, sehingga mengurangi biaya keseluruhan pelatihan kejuruan baik bagi perusahaan maupun bagi masayarakat pada umumnya.

- Peraturan Pelatihan Pelatihan di dalam perusahaan di laksanakan berdasarkan peraturan

pelatihan yang dikeluarkan Pemerintah Federal Jerman untuk setiap jenis pelatihan kerja. s based on training regulations which the Federal government has issued for each training occupation. Peraturan-peraturan tersebut mengatur a.l. ketrampilan kejuruan minimal yang harus diajarkan serta persyaratan ujiannya. Hal ini memastikan tingkat pelatihan dan ujian yang relatif setara pada satu jenis pekerjaan tertentu di seluruh Jerman. Transparansi pasar kerja dengan demikian dapat ditingkatkan baik bagi pemberi kerja maupun bagi pekerja.

- Kontrak Pelatihan Pelatihan di dalam perusahaan diberikan dalam kerangka suatu

kontrak yang didasarkan pada undang-undang perburuhan umum dan mencakup sejumlah aturan khusus. Kontrak-kontrak ini berada di bawah pengawasan hukum badan-badan publik yang kompeten (dalam banyak kasus adalah oleh Kamar Dagang Jerman). Kontrak yang dibuat anatar perusahaan dan peserta pelatihan hanya dapat berlaku setelah disetujui dan didaftarkan oleh badan-badan tersebut. Di dalam kontrak, perusahaan berupaya untuk memastikan bahwa semua isi pelatihan yang diatur dalam peraturan pelatihan betul-betul dilaksanakan. Perusahaan hanya dapat mengakhiri kontrak dalam kasus-kasus luar biasa setelah berakhirnya masa percobaan. Apabila peserta pelatihan tidak lulus ujian akhir, kontrak pelatihan tersebut akan diperpanjang hingga ujian akhir berikutnya – biasanya paling lama satu tahun – atas permintaan peserta pelatihan. Masa pelatihan dapat pula diperpanjang dalam kondisi-kondisi khusus jika hal tersebut merupakan satu-satunya cara untuk memastikan agar tujuan pelatihan dapat tercapai. Kriteria bagi pengurangan masa pelatihan terutama adalah adanya pengetahuan khusus yang telah dimiliki di tempat kerja atau sekolah sebelumnyaatau karena kinerja di atas rata-rata selama pelatihan.


- Belajar di sekolah Peserta pelatihan mengikuti sekolah kejuruan paruh waktu satu atau dua

hari dalam seminggu, dimana mereka terutama belajar dengan berbagai teori dan pengetahuan praktis terkait dengan pekerjaan mereka. Selain itu mereka mengikuti kelas-kelas topik umum seperti ilmu ekonomi dan sosial serta bahasa asing. Pengajaran yang sistematis pada sekolah kejuruan merupakan suplemen yang diperlukan bagi pelatihan yang berorientasi pada proses di dalam perusahaan yang lebih didasarkan pada kebutuhan khusus sesuai perusahaan tersebut.

- Kurikulum Pengajaran pada sekolah kejuruan paruh waktu pun mencakup suatu

proses yang kompleks: muatan teoritis tidak diajarkan secara sendiri-sendiri melainkan dalam kerangka apa yang disebut dengan bidang pembelajaran, dan sedapat mungkin terkait dengan kerja tertentu di masing-masing pekerjaan. Pendekatan ini digunakan pula di kelas-kelas topik umum apabila memungkinkan.

Dari Sekolah ke Kerja

Ada tiga jalan pelatihan kejuruan di Jerman. Mengikuti pendidikan secara penuh merupakan syarat mengikuti pelatihan semacam ini, yakni, calon peserta harus sudah menghabiskan masa minimum tahun sekolah (umumnya adalah 10 tahun) di sekolah umum, yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab Negar Bagian.

- Pendidikan umum Negara Bagian memiliki tanggung jawab penuh untuk pendidikan sekolah

di Jerman. Untuk alasan ini, terdapat beberapa jenis sekolah. Namun demikian, Negara Bagian menyetujui standar umum tertentu sehingga perpindahan ke Negara Bagian lain dimungkinkan dan kualifikasi akhir secara umum diakui.

- Pelatihan ganda Kebanyakan drop out sekolah (sekitar 60% dari kelompok usia tertentu)

kemudian mengikuti pelatihan ganda. Untuk tujuan ini, mereka menga-dakan perjanjian dengan suatu perusahaan. Mereka dilatih atau magang di perusahaan tersebut dan pada saat yang sama mengikuti sekolah kejuruan


paruh-waktu agar memenuhi persyaratan untuk masuk ke salah satu dari 340 perusahaan magang yang diakui secara nasional untuk jangka waktu satu, dua atau tiga setengah tahun. Selain harus menyelesaikan pendidikan wajib, tidak ada persyaratan sekolah formal untuk memasuki pelatihan ganda. Namun begitu, latar belakang pendidikan calon peserta merupakan kriteria yang penting bagi kebanyakan perusahaan ketika menyeleksi peserta pelatihan untuk perusahaan mereka. Alat-alat khusus tersedia sebagai pedoman dan pengawasan selama pelatihan berlangsung. Namun faktor yang paling menentukan adalah ujian akhir yang dijalankan di bawah hukum publik. Karena perusahaan memandang pelatihan ganda ini sebagai suatu investasi, mereka tertarik untuk memastikan bahwa peserta pelatihan di perusahaan mereka berhasil. Calon peserta yang telah lulus ujian akhir diberi sertifikat yang menyatakan keberhasilan mereka menyelesaikan pelatihan/magang di suatu pekerjaan yang diakui negara.

- Sekolah kejuruan penuh waktu Berdasarkan undang-undang Federal atau Negara Bagian, sekolah-

sekolah kejuruan penuh waktu, yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab Negara Bagian, menawarkan program-program pelatihan yang akan bermuara pada pekerjaan-pekerjaan yang diakui. Hal ini mencakup pekerjaan di sektor-sektor kesehatan dan laboratorium khususnya. Pela-tihan itu sendiri dapat meliputi penempatan pada perusahaan-perusahaan, serta mencakup periode pelatihan dua atau tiga tahun, tergantung pada masing-masing jenis pekerjaan. Untuk memasuki sekolah kejuruan penuh waktu umumnya diperlukan syarat memiliki seritifikat telah lulus sekolah menengah. Kualifikasi final diberikan setelah lulus ujian sekolah yang diawasi oleh otoritas pendidikan dan dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk jenis pekerjaan masing-masing.

- Pendidikan tinggi Universitas dan uinversitas-universitas ilmu terapan menawarkan

program-program studi yang bervariasi. Hanya beberapa di antaranya yang langsung mempersiapkan mahasiswa untuk pekerjaan tertentu. Tujuan mereka lebih untuk memberi mahasiswa dasar ilmiah untuk dapat digunakan dalam pekerjaan yang menguntungkan di kemudian hari.

Orang yang ingin mendaftar di universitas harus memperlihatkan bukti kualifikasi mereka untuk masuk ke pendidikan tinggi umum ataupun


khusus yang mereka peroleh dari pendidikan umum mereka (di sekolah grammar ataupun sekolah menengah atas khusus, misalnya). Periode studi standar adalah tiga hingga lima tahun dan, untuk beberapa jurusan, termasuk adanya penempatan kerja di perusahaan. Dalam kaitan dengan harmonisasi Eropa (the Bologna Process), program-program gelar sarjana dan master diperkenalkan menggantikan gelar diploma dan Magister artium. Proses ini tidak mengacu pada kualifikasi yang tidak diberikan oleh univeritas sendiri, emlainkan menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu di lembaga-lembaga negara atau di sektor publik dan berbentuk ujian negara. Hal ini di antaranya mencakup profesi dokter dan pengacara.

- Pembagian tanggung jawab dalam pelatihan ganda Pengorganisasian pelatihan ganda membutuhkan suatu pembagian

tanggung jawab yang kompleks namun jelas. Perusahaan dan serikat pekerja memainkan peran sentral dalam hal inisiatif ke arah perubahan sebab struktur pelatihan kejuruan harus memenuhi kebutuhan industri. Jika terdapat kebutuhan untuk adanya perubahan – dalam hal persyaratan kualifikasi, misalnya – Pemerintah Federal, Pemerintah Negara Bagian dan pihak industri menyepakati prinsip-prinsip dasar tertentu untuk diadaptasi bersama. Kemudian pekerjaan menyesuaikan regulasi dan kerangka kurikulum dilanjutkan dan terus dikoordinasikan oleh masing-masing mitra yang terlibat.

Kerangka Legislasi FederalTindakan semua stakeholders di dalam pelatihan ganda (Pemerintah Federal, Pemerintah Negara Bagian, dan Industri) diatur oleh pasal-pasar kerangka federal di dalam Undang-Undang Pelatihan Kejuruan. Selain itu, beberapa pasal di dalam undang-undang perburuhan di berbagai bidang hukum juga bersifat mengikat bagi pelatihan kejuruan awal dan lanjutan. Misalnya, pasal-pasal hukum dan aturan-aturan yang mengatur kontrak kerja juga berlaku bagi kontrak pelatihan kecuali diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Pelatihan Kejuruan.

- Pemerintah Federal Di dalam Pemerintaha Federal Jerman, Menteri Federal Pendidikan dan

Riset bertanggungjawab atas masalah kebijakan umum pelatihan dan pendidikan kejuruan, Hal ini mencakup, misalnya:


• Undang-undangPelatihanKejuruan;

• Undang-undangPromosiPelatihanKejuruan;

• Penulisan Laporan Tahunan tentang Pendidkan dan PelatihanKejuruan;

• Pengawasan hukum dan pendanaan lembaga pelatihan kejuruantingkat federal the Federal institute for Vocational Education and Training;

• Implementasi program-program untuk meningkatkan pelatihankejuruan.

Pengakuan setiap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan formal merupakan tugas dari kementrian federal yang bertanggung jawab untuk masing-masing bidang pekerjaan. Dalam kebanyakan kasus, tanggung jawab terletak pada Kementrian Perekonomian dan Teknologi Federal. Akan tetapi persetujuan dari Kementrian Pendidikan dan Riset Federal merupakan keharusan pula. Kementrian Pendidikan dan Riset Federal dengan demikian menjalankan fungsi koordinatif dan pembinaan dalam hal kebijakan pelatihan kejuruan untuk semua pelatihan kerja apapun kementrian yang bertanggung jawab atas bidang pekerjaanya.

Pemerintah Federal bertanggung jawab mendesain isi dari pelatihan untuk bidang pekerjaan yang diakuinya kecuali pelatihan tersebut sepenuhnya berbasis sekolah. Pengakuan pelatihan kerja yang diakui secara nasional memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar yang disepakati dengan pihak industri dan Negara Bagian digunakan dan pelatihan untuk suatu bidang pekerjaan yang diakui hanya diberikan sesuai dengan aturan tentang pelatihan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Federal. Tanggung jawab Pemerintah Federal tidak terbatas pada implementasi dari apa-apa yang sudah disepakati bersama: ia juga mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempromosikan pelatihan ganda. Langkah-langkah tersebut bukan saja mencakup program-program dukungan seperti yang termaktub di dalam Undang-undang Bantuan Pelatihan Federal malinkan juga program-program pendanaan khusus yang bertujuan, antara lain, menciptakan tempat-tempat latihan kerja tambahan di daerah-daerah yang kurang favorit. Pemerintah Federal menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek riset khusus untuk memastikan pembaharuan yang kon-tinyu terhadap pelatihan kejuruan. Tujuan dari riset pelatihan kejuruan terutama adalah untuk membentuk dasar bagi pelatihan kejuruan, moni-tor nasional serta pengembangan internasional, identifikasi kebutuhan-


kebutuhan pelatihan dalam hal sasaran, substansi, struktur dan metode, serta penhujian model-model yang dikembangkan di bawah kondisi-kondisi praktid.

- Negara Bagian Negara Bagian sepenuhnya dan merupakan satu-satunya lembaga

yang bertanggung jawab atas pendidikan sekolah. Dalam kaitan dengan platihan ganda ini berarti bahwa – setelah koordinasi antara Negara Bagian dan dengan para pemangku kepentingan dalam pelatihan ganda – setiap Negara Bagian menyusun draft kurikulum untuk pengajaran pada sekolah kejuruan paruh waktu untuk pelatihan kerja terkait. Lebih jauh lagi, Negara Bagian melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan kamar-kamar dagang dan industri /KADIN.

- Industri (Pengusaha dan Serikat Pekerja) Proposal-proposal yang diajukan oleh pihak industri untuk pengembangan

atau revisi peraturan tentang pelatihan akan diterima oleh Pemerintah Federal jika telah disepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja. Tanpa keterlibatan Pemerintah Federal, mitra-mitra sosial menyepakati rincian pelatihan kejuruan lainnya, terutama jumlah honor yang diberikan kepada peserta pelatihan, dalam kerangka kesepakatan kerja bersama (KKB) yang bebas. Beberapa KKB memasukkan pula pasal tentang poin-poin seperti kelanjutan kerja peserta pelatihan setelah lulus di bawah kontrak terbatas.

- Industri (badan-badan swa-kelola/KADIN) Sebagai badan swa-kelola industri, KADIN-KADIN diserahi tugas publik

dalam hal pelatihan ganda (sebagai badan yang kompeten). Tugas tersebut meliputi fungsi konseling dan monitoring terkait dengan masing-masing kontrak pelatihan. Penasihat pelatihan di KADIN memverifikasi kemampuan perusahaan dan para instruktur untuk menyelenggarakan pelatihan dan memberikan advis baik kepada perusahaan mupun peserta pelatihan. Mereka menerima kontrak pelatihan dan memeriksa serta mendaftarkannya. KADIN mengurus keseluruhan penyelenggaraan ujian dengan cara menetapkan tanggal-tanggal ujian dan mendirikan dewan ujian yang akan bertugas menjalankan ujiantersebut. Lebih jauh lagi, KADIN mengeluarkan sertifikat yang diberikan kepada calon peserta yang berhasil. Dewan ujian terdiri dari wakil-wakil pengusaha, pekerja dan


sekolah-sekolah kejuruan. KADIN mendirikan dewan pelatihan kejuruan yang menjadi tempat bertanya untuk hal-hal penting terkait pelatihan kejuruan. Dewan ini terdiri dari jumlah yang setara dari wakil-wakil perusahaan, serikat pekerja dan – dalam kapasitas sebagai penasihat – sekolah-sekolah kejuruan paruh waktu.

Pendanaan pelatihan ganda

Perusahaan-perusahaan yang menyediakan pelatihan menyumbang bagian terbesar pada pendanaan pelatihan ganda ini. Setelah dikurangi kontribusi produktif peserta pelatihan, perusahaan menanggung biaya tahunan netto sebesar 14,7 milyar Euro. Negara Bagian mengeluarkan sekitar 2,8 milyar Euro per tahun untuk peralatan dan operasional sekolah-sekolah kejuruan paruh waktu. Selain itu, dana federal dan kontribusi dari Badan Tenaga Kerja Federal disediakan pula untuk mempromosikan pelatihan kejuruan, misalnya, melalui pendanaan program-program struktural atau dukungan bagi masing-masing pelatihan.


Pada bulan Juli 2004, Pemerintah Federal menyerahkan suatu rancangan undang-undang untuk mereformasi sistem pendidikan dan platihan kejuruan. Di bawah Undang-undang Reformasi Pelatihan Kejuruan ini, Undang-Undang Pelatihan Kejuruan tahun 1969 dan Undang-undang Promosi Pelatihan Kejuruan tahun 1981 direvisi dan dikonsolidasikan menjadi satu instrumen hukum saja.

Tujuan dari reformasi tersebut adalah untuk memberitahukan kepada anak-anak muda yang emmasuki dunia kerja kompetensi yang dibutuhkan agar memiliki pilihan yang luas terhadap lapangan kerja yang diinginkan, yakni serangkaian ketrampilan yang akan memungkinkan mereka memenuhi tuntutan tempat kerja yang terus berubah, dan dengan demikian meletakkan dasar bagi mereka untuk menentukan kehidupannya sendiri. Pada saat yang sama, suatu persyaratan penting akan diciptakan untuk menjaga posisi Jerman sebagai lokasi usaha berkualitas tinggi.

Setelah selesainya pembahasan di parlemen, DPR Jerman Bundestag mensahkan Undang-undang tersebut pada 27 Januari 2005 dengan suara mayoritas dan Dewan Perwakilan Daerah Bundesrat memberikan persetujuannya pada 18 Februari 2005. Dengan posisi mapan karena mufakat yang luas di kedua Dewan Perwakilan Jerman Bundestag dan Bundesrat, revisi Undang-undang Pelatihan Kejuruan mulai diberlakukan pada 1 April 2005.

Selama proses legislatif, tapi juga selama pembahasan paralel di dalam Komisi Federalisme, semua pihak sepakat bahwa pembagian wewenang yang ada saat itu antara Federasi dan Negara Bagian sudah tepat. Federasi memiliki wewenang menegakkan peraturan yang mengatur pelatihan kejuruan yang disediakan di luar sekolah, sementara Negara Bagian bertanggung jawab atas

Undang-undang Pelatihan Kejuruan 2005


pendidikan dan pelatihan kejuruan berbasis sekolah. Revisi Undang-undang Pelatihan Kejuruan ini merespon hal ini dengan memberi Negara Bagian cakupan tindakan yang lebih besar pada bidang-bidang persinggungan antara area kompetensi tersebut – dalam hal seperti mengikutsertakan lulusan kursus pelatihan sekolah kejuruan penuh-waktu pada ujian yang diselenggarakan oleh KADIN, misalnya, atau penerimaan kualifikasi sekolah kejuruan yang pernah dimiliki sebelumnya. Negara bagian diberi pula keleluasaan untuk secara independen menangani masalah-masalah administratif dan organisasional khusus, seperti memutuskan otoritas Negara Bagian mana yang bertanggungjawab atas pengakuan kualifikasi tehnis yang dapat dibatalkan.

Teks lengkap Undang-undang Pelatihan Kejuruan 2005 dalam Bahasa Inggris dapat dilihat di: http://www.bmbf.de/pub/BBiG_englisch_050805.pdf


Bab IIIKamar dagang dan industri

Tentang Kadin JermanTugas-tugas Kadin Jerman

Undang-Undang tentang Kadin


1. Misi KADIN Jerman1) Memberi dukungan penuh kepada setiap perusahaan Jerman

untuk meraih keberhasilan sehingga kehadiran KADIN dirasakan manfaatnya, dan;

2) Menempatkan Jerman, dalam konteks perekonomian secara kese-luruhan, ke dalam jajaran tiga lokasi bisnis terbaik di dunia.

Dunia industri dan perdagangan Jerman sangat mendukung misi tersebut sebab ia diyakini berasal dari keyakinan mendalam bahwa kemakmuran dan vitalitas suatu masyarakat hanya dapat dipastikan dan ditingkatkan dengan cara ini: menjadi yang terdepan di kancah persaingan ekonomi antar-wilayah dan antar-bangsa. Dengan pencanangan target-target yang tinggi tersebut, segenap kekuatan yang ada harus dikerahkan dengan sebaik mungkin.

Dalam hal ini, organisasi KADIN memandang dirinya sebagai cita-cita dan upaya bersama dari semua perusahaan yang tergabung selaku anggota. Bagi KADIN, perusahaan-perusahaan anggota ini lebih dari sekadar bagian dari KADIN, sebab Kamar Dagang dan Industri juga bertindak mewakili mereka:

• Sebagaimitrapentingbagiparapenentukebijakan,KADINbekerjadi seluruh tingkatan pemerintahan – dari kota, negara bagian, nasional, hingga kontinental (Eropa), untuk ikut membentuk opini dan keputusan-keputusan para pembuat kebijakan politik.

• Sebagai penganjur independensi pasar, KADIN ikut menegakkanperaturan yang jelas dan mengikat semua pelaku pasar serta meme-nuhi berbagai fungsi bisnis sebagaimana yang telah dipercayakan kepadanya oleh pemerintah, untuk berkinerja secara berdaulat dan

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) JERMAN


bertanggungjawab. KADIN hanya akan berhasil menjalankan kedua tugasnya secara optimal jika semua perusahaan wajib menjadi anggota KADIN.

• Sebagai penyedia layanan bisnis, KADIN mendukung perusahaandalam mencapai tujuan usahanya dengan jalan menyediakan produk bermutu tinggi dan layanan kelas-satu.

Orientasi pada Konsumen: KADIN Jerman sangat berorientasi kepada konsumen. Oleh sebab itu

lembaga ini melakukan kerjasama yang erat dengan semua KADIN yang ada di seluruh Negara Bagian di Jerman. Terdapat 82 KADIN di seluruh Jerman dengan 110 kantornya. Hal ini didasari pada keyakinan bahwa ”semua bisnis itu bersifat lokal.” Motto ini didasari pada kesadaran bahwa tugas bisnis yang bersifat hands-on harus dikerjakan secara lokal— agar dekat dengan konsumen dan segala kebutuhannya. Hanya apabila konsu-men menerima manfaat maka tugas tersebut dapat dikatakan berhasil.

KADIN mendukung dan mempromosikan berbagai perusahaan, di lokalitas bisnis di mana mereka berada. Asosiasi Kamar Dagang dan Industri Jerman (DIHK) bertanggungjawab terhadap apa-apa yang harus diorganisir dalam kerangka politis yang lebih luas, dengan fungsi sebagai penyedia jasa politis dan koordinatif bagi KADIN-KADIN daerah.

Secara keseluruhan, mereka beroperasi di enam wilayah dengan aspirasi tunggal: memastikan diri sebagai alamat nomor satu yang harus dituju para pengusaha.

Kebijakan menarik investasi: Setiap usaha bisnis memiliki tugas sentral menempuh kebijakan-

kebijakan untuk mengundang investasi, memasarkan lokasi usaha, dan untuk menjalankan lobi demi kepentingan usaha, baik di dalam wilayah dan di seluruh Jerman.

KADIN Jerman (DIHK) memimpin semua organisasi KADIN dalam me-ngembangkan dan meningkatkan kondisi yang kondusif bagi berbagai aktivitas kewirausahaan di Jerman. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas tinggi Jerman sebagai lokasi usaha, serta kualitas tinggi wilayah-wilayah ekonomi tertentu. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya dipastikan yang pro-bisnis, infrastruktur yang kokoh, dan pemanfaatan lahan yang lebih efisien.


Di bidang infrastruktur dan pemanfaatan lahan, KADIN terlibat aktif di tingkat perencanaan, untuk kepentingan pengembangan ekonomi di tingkat daerah, perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi di daerah tersebut serta untuk tujuan menarik minat perusahaan-perusahaan baru.

KADIN juga bertugas melobi pemerintah dan parlemen untuk penurunan beban pajak bagi perusahaan dan untuk transparansi yang lebih besar dalam sistem pajak dan retribusi serta mengurangi hambatan birokrasi agar fleksibilitas pengambilan keputusan usaha bisa ditingkatkan. Dengan cara ini, anggaran publik terus berada di bawah tekanan untuk dilakukan rasionalisasi, penghematan dan privatisasi.

Pajak adalah parameter keputusan terpenting di dalam perencanaan investasi. Sistem pajak yang sederhana namun handal serta tarif yang rendah akan dapat menumbuhkan kegiatan investasi serta memberi penghargaan kepada investor yang sukses.

Di luar Jerman, KADIN Jerman di luar negeri bekerja memecahkan berbagai persoalan yang terkait dengan lokasi usaha yang mungkin dialami oleh perusahaan-perusahaan Jerman di seluruh dunia dan mempromosikan investasi di Jerman.

Kedudukan DIHK di Berlin membuatnya memiliki kerjasama yang erat dengan pemerintah setempat. Kedekatan hubungan tersebut dimanfaatkan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politis, dengan mengatasnamakan perusahaan-perusahaan yang di-wakilinya. Basis keanggotaan DIHK yang luas membuat organisasi ini cukup berbobot ketika berurusan dengan para pembuat keputusan politik, terutama dengan pejabat-pejabat pemerintah.

2. Bantuan dalam Memulai dan Mempromosikan Usaha

Usaha baru – Tugas-tugas baru Setiap pengusaha baru adalah pionir di dalam pasar. Ia mengembangkan

produk baru atau menciptakan proses-proses baru dan dituntut untuk mampu bertahan di dalam kancah persaingan. Semangat kemandirian wirausaha adalah prasyarat yang vital bagi kemakmuran sebuah negara.

Perubahan-perubahan yang dibawa oleh globalisasi dan kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi sehingga lebih memudahkan kewira-usahaan yang mandiri mengharuskan perusahaan untuk melakukan


reorganisasi terhadap cara pemilihan dan pemilahan tugas-tugas bisnis, untuk diproses di dalam ataupun di luar perusahaan. Namun, restrukturisasi telah membuka lebar-lebar pintu peluang bagi pendirian aneka bisnis baru yang mandiri.

Jika transformasi struktural terjadi secara global, maka pembukaan bisnis baru selalu terjadi secara regional. Dalam hal ini, IHK atau KADIN di tingkat daerah membantu perusahaan yang baru memulai usaha. Melalui temu wicara, para pengusaha akan menerima masukan tentang syarat-syarat formal yang harus dipenuhi dalam pendirian usaha; tentang syarat-syarat lain yang sifatnya individual, khusus atau komersial; dan juga tentang hal-hal yang perlu dicantumkan dalam konsep bisnis secara tertulis. Bisnis baru dapat pula dirintis dengan mengambil-alih firma yang telah berdiri. Dalam hal ini, IHK menyediakan forum untuk membangun tautan (links) antara pengusaha baru dan pengusaha ’lama’ yang tengah mencari solusi suksesi.

Setiap pengusaha yang memulai bisnisnya di tingkat lokal umumnya memiliki fokus regional yang kuat. Maka, di tingkat lokal inilah pendatang baru tersebut akan memeroleh advokasi tangan-pertama. DIHK menye-diakan informasi yang relevan tentang serba-serbi memulai bisnis di seluruh Jerman dan memastikan terjadinya pertukaran pengalaman antar-KADIN daerah. Dengan demikian, di dalam organisasi KADIN prinsip subsidiaritas (subsidiarity principle) adalah hal yang sangat penting.

Bagi perusahaan-perusahaan Jerman yang ingin menanamkan investasi baru atau investasi tambahan di luar negeri, organisasi ini menawarkan diri membantu akses ke pasar-pasar yang mereka tuju melalui perwakilan Kamar Dagang Jerman di luar negeri. Selaku penyedia layanan yang terbaik karena memiliki pengetahuan yang kaya tentang pasar, Kamar-Kamar Dagang Jerman, yang dapat ditemui di 80 lokasi pasar terpenting di dunia, menyediakan layanan konsultasi.

3. Pelatihan Dasar dan Lanjutan

Peluang di Tangan Pemuda Modal berupa sumber daya manusia adalah faktor produksi terpenting

bagi perekonomian, terutama bagi perekonomian yang berbasis pengetahuan. Jerman memang telah diuntungkan dengan relatif tingginya tingkat keterampilan kejuruan yang dimiliki para pekerjanya;


namun, sistem pendidikan di negara ini seringkali terkendala oleh sejumlah peraturan kaku yang ditetapkan oleh pemerintah. Organisasi KADIN berupaya mempromosikan solusi adaptasi yang fleksibel, untuk mendukung pelatihan-pelatihan kejuruan dan meningkatkan tingkat pelatihan lanjutan di Jerman.

Perusahaan, staf dan pemagang akan diuntungkan oleh kedalaman penge-tahuan-pasar yang dimiliki dimiliki KADIN regional, dan kompetensinya yang tinggi dalam memberikan advokasi. Sistem pengujiannya memastikan standar mutu yang tinggi dalam pelatihan-pelatihan dasar dan lanjutan di seluruh Jerman. KADIN memastikan tingkat kepaduan yang optimal antara pelatihan-pelatihan dasar dan lanjutan yang tersedia, aspirasi dan kemampuan perorangan peserta (baik yang muda maupun dewasa), serta kualifikasi yang benar-benar diperlukan industri. Melalui pengembangan lanjutan dan pelatihan yang berorientasi-pasar dan cepat agar dapat mendukung jenis-jenis pekerjaan yang ada, serta melalui konsep-konsepnya tentang pelatihan lanjutan, KADIN memastikan bahwa setiap perusahaan hanya akan merekrut mereka yang kompeten, sehingga perusahaan-perusahan ini akan mampu bertahan dalam kompetisi internasional. Sistem informasi pelatihan-lanjutan WIS menciptakan transparansi; dan transparansi adalah suatu keharusan.

4. Pelatihan-Pelatihan Dasar dan Lanjutan

Dalam membangun usaha, standar kualitas tinggi merupakan adalah sesuatu yang perlu dibangun, dijaga dan dikembangkan melalui sistem pendidikan yang menyeluruh. Kamar-Kamar Dagang dan Industri mem-bantu menetapkan dan menjaga kualitas tinggi dalam pengembangan usaha melalui penyediaan pelatihan kejuruan dasar dan lanjutan serta menyumbangkan definisi tentang kriteria-ujian standar dan tingkat pengalaman para relawan yang dipekerjakan sebagai tenaga penguji. Mereka berkinerja untuk mempengaruhi sekolah dan universitas, dengan tujuan meningkatkan daya saing sistem pendidikan negeri ini.

Inisiatif organisasi KADIN tentang pendidikan memberi masa depan kepada banyak pemuda baik di dalam maupun di luar negeri. Lebih dari 2.500 pemuda mengikuti kursus-kursus pelatihan kejuruan yang ditawarkan oleh Kamar Dagang Jerman di seluruh dunia dan dengan demikian para pemuda ini diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dan bakatnya agar bisa mengatur sendiri hidupnya kelak.


5. Inovasi dan Lingkungan Hidup Karena Negara selalu memerlukan gagasan baru Daya saing usaha Jerman sangat ditentukan oleh apakah produksi dan

pengembangan komoditasnya berbasis teknologi atau tidak. Gagasan-gagasan inovatif, teknologi tinggi dan proses manajemen baru, menjamin kepastian hak milik dan lahan pekerjaan dalam menghadapi persaingan internasional.

KADIN memastikan agar semua inovasi dan gagasan baru dapat diterap-kan dan menemukan pasarnya dalam waktu singkat dengan cara menyediakan layanan konsultasi untuk membantu individu-individu untuk menolong diri mereka sendiri. Caranya adalah dengan menyediakan informasi tentang teknologi terkini, situasi mutakhir tentang hak milik industrial, tentang ketersediaan pendanaan pemerintah dan tentang pasar itu sendiri. KADIN menyediakan kontak dengan para pakar eksternal dari komunitas akademia dan komunitas bisnis. Ia juga memiliki sistem pertukaran teknologinya sendiri, yang berdasar pada web/internet.

Dalam hal pelestarian lingkungan hidup, Jerman adalah pelaku utama di tingkat global. KADIN mendukung perusahaan-perusahaan untuk memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan mereka ikut dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut lingkungan hidup. Yang dilakukan KADIN adalah mendokumentasikan kewajiban-kewajiban yang timbul dari banyak peraturan lingkungan hidup dan menempatkannya ke dalam praktik yang operasional. Untuk tujuan itu, ia telah menyiapkan layanan konsultasi lingkungan hidup. Setiap KADIN memiliki kelompok kerjanya masing-masing di bidang yang satu ini, selain juga kelompok kerja tersendiri untuk kepentingan pertukaran pengalaman, di mana para enterpreneur dapat memantau kebijakan-kebijakan lingkungan hidup yang sedang digarap, memformulasikan posisi-posisi mereka dan saling bertukar gagasan tentang perlindungan lingkungan hidup secara in-house.

Platform layanan berbasis Internet yang disediakan KADIN untuk mendukung pertukaran tersebut dapat diakses melalui alamat: www.ihk-umkis.de.

Guna memanfaatkan sumber daya yang terbarukan (recoverable), KADIN mengoperasikan pertukaran daur-ulang. Para peserta EU’s


Econ-Management and audit scheme juga terdaftar di KADIN. KADIN mendukung setiap manajemen yang sadar-lingkungan dan membantu perusahaan dalam pemanfaatan berbagai peluang yang ada untuk melindungi lingkungan hidup secara madya. Para penyedia teknologi lingkungan-hidup modern, ketika mengekspor produk dan layanan mereka, mendapat dukungan dari manajer-wilayah AHK²* yang khusus menangani isu lingkungan hidup.


Mewakili perdagangan dan perindustrian: Asosiasi Kamar Dagang dan Industri Jerman

Peran representatif

Asosiasi Kamar Dagang dan Industri Jerman (DIHK) adalah organisasi sentral bagi 81 (delapan puluh satu) KADIN, mewakili seluruh kepentingan pengusaha-pengusaha Jerman dalam berurusan dengan para pembuat kebijakan di Berlin dan Brusel dan dengan publik, sebagaimana diinstruksikan oleh KADIN-KADIN tersebut dan dengan berkoordinasi dengan mereka.

Berbeda dari organisasi-organisasi bisnis lain, terutama yang berupa federasi industri, DIHK mewakili seluruh kepentingan ekonomi dari sejumlah besar pengusaha. Sebanyak 3,6 juta perusahaan merupakan statutory members dari KADIN. Kenyataan bahwa semua perusahaan tersebut adalah anggota institusi KADIN memberi DIHK, selaku organisasi sentral bagi mereka, bobot yang khusus saat berurusan dengan lembaga-lembaga politik.

Sementara KADIN mewakili anggotanya dalam keterkaitannya dengan para pembuat keputusan administratif dan politis di wilayah masing-masing, DIHK memenuhi tugas tersebut melalui komunikasinya dengan para pembuat keputusan di tingkat nasional—yaitu parlemen Jerman, Kementerian Federal, dan institusi-institusi Eropa seperti Parlemen Eropa, Komisi Eropa dan administrator-administrator lainnya di Eropa.

Kenyataan bahwa keanggotan KADIN itu bersifat wajib bagi semua perusahaan, kecuali bagi bisnis-bisnis di sektor-sektor kerajinan, pertanian dan sejumlah profesi paruh-waktu, berarti bahwa semua KADIN serta DIHK

TUGAS-TUGAS KADIN JERMAN


bebas dari kepentingan individual. Independensi ini merupakan kewajiban, dan membuat semua KADIN serta DIHK harus mencari keseimbangan antara kepentingan bisnis, kepentingan industri dan kepentingan wilayah ketika membuat pernyataan-pernyataan kebijakan ekonomi. Mencari titik temu dari berbagai kepentingan tersebut adalah tugas sentral organisasi KADIN.

DIHK dan KADIN: kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up dalam pengambilan keputusan

Dalam menjalankan tugasnya di setiap aras DIHK tergantung kepada seluruh jajaran KADIN. Kerjasama ini menggabungkan pengambilan keputusan yang bersifat top-down dengan yang bottom-up:

• DIHK menerapkan seluruh informasi dan pengalaman tentangperekonomian regional yang dijaring oleh KADIN ke dalam kebijakan perekonomian nasional.

• DIHK memberi informasi yang menyeluruh tentang situasi terkaitkebijakan perekonomian nasional kepada semua KADIN.

• DIHKmengorganisirpertukaranpengalamanantar-KADIN,danmenawar-kan asistensi organisasional kepada mereka.

• DIHK bertindak sebagai clearing house bagi seluruh KADIN, dan mengartikulasikan permasalahan-permasalahan politis yang bersifat umum untuk kepentingan perdagangan dan perindustrian.

• DIHK meningkatkan pengakuan terhadap organisasi KADIN di duniaperdagangan dan perindustrian, di dunia politik, dan di dalam kehidupan masyarakat.

Oleh DIHK semua pengetahuan tersebut dikemas dan disajikan melalui jaringan seluruh KADIN di Jerman. Selain itu dalam tugasnya melakukan koordinasi dan harmonisasi adalah menciptakan identitas korporat yang sesuai dengan definisi standar dari tugas-tugas KADIN Jerman dan jaringan global perwakilan KADIN di Luar Negeri, termasuk citra korporat bagi KADIN dan setiap organisasi AHK.²*


Organisasi: Efisiensi melalui struktur federal

Badan-Badan di dalam Organisasi

Mengingat banyaknya tugas yang disandang DIHK selaku organisasi sentral bagi KADIN, maka struktur organisasinya dibuat seefisien mungkin:

Majelis Umum adalah badan eksekutif tertinggi DIHK. Semua KADIN, yang diwakili oleh Presiden dan Manajer Eksekutif masing-masing, duduk di dalamnya.

Majelis Umum memilih satu orang Presiden dan empat orang Wakil Presiden DIHK. Presiden terpilih haruslah seorang pengusaha dan sekaligus pejabat di satu KADIN, baik sebagai Presiden ataupun wakilnya. Presiden DIHK mewakili organisasi KADIN secara keseluruhan, dan dengan demikian juga mewakili perdagangan dan perindustrian Jerman dalam berhubungan dengan masya-rakat umum serta para pengambil keputusan politis.

Dewan Direktur bertanggungjawab mengelola institusi DIHK. Anggota-anggotanya berasal dari setiap KADIN. Salah satu tugas utama Dewan Direktur adalah memastikan tercapainya kesamaan pandangan (panduan umum kebijakan ekonomi) dalam semua KADIN terhadap segala persoalan menyangkut kepentingan umum di bidang perdagangan dan perindustrian. Dalam membuat keputusan-keputusannya, Dewan harus memegang teguh semua panduan dan resolusi Majelis Umum.

Dewan Eksekutif terdiri dari Presiden DIHK beserta keempat Wakilnya. Dewan Eksekutif ini mewakili DIHK di dalam dan di luar persidangan. Dewan ini juga membentuk komite penasehat bagi Presiden.

Badan-badan kehormatan didukung oleh sekitar 190 staf ahli yang bekerja secara penuh, dan dikepalai oleh Manajer Eksekutif. Manajer Eksekutif ini ditunjuk oleh Majelis Umum.

DIHK juga menerima masukan dari 15 komite khusus yang sebagian besar anggota-anggotanya adalah para pengusaha. Ini mencerminkan gambaran representatif perekonomian Jerman dalam kaitannya dengan isu-isu sektoral dan teknis.


Status Hukum Berbeda dengan KADIN, DIHK bukanlah sebuah korporasi di bawah hukum publik, melainkan institusi yang terdaftar sebagai asosiasi. Anggota-anggota-nya, yaitu KADIN-KADIN, adalah korporasi-korporasi yang tunduk kepada hukum publik.

DIHK juga tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan instruksi kepada KADIN; dia hanya dapat membuat rekomendasi. Namun demikian, semua KADIN telah menyerahkan kepada DIHK semua kepentingan dan pandangan umum mereka terkait dengan semua hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum bagi perdagangan dan perindustrian di tingkat nasional (federal) dan kontinental (Eropa).

Titik temu bagi pengusaha, politisi dan administrator

DIHK menyediakan informasi mutakhir tentang perkembangan terbaru isu-isu politik yang terkait dengan perdagangan dan perindustrian, bertindak sebagai perwakilan industri dan memberi masukan kepada para politisi di saat penyusunan dan pengambilan keputusan mereka.

Semua itu dilakukan dengan membentuk komite-komite, kelompok-kelompok kerja dan panel-panel, dimana dikembangkan kebijakan umum perdagangan dan perindustrian soal isu-isu berikut:

- kebijakan tentang lokasi ekonomi dan bisnis- kebijakan fiskal dan perpajakan- kebijakan tentang persaingan- kebijakan tentang inovasi, lingkungan hidup dan energi- kebijakan pendidikan, termasuk pelatihan kejuruan, pelatihan peningkatan

(upgrading) dan pelatihan universitas- kebijakan tentang jasa dan infrastruktur- perdagangan luar negeri- hukum bisnis dan perdagangan- pembukaan bisnis (business start-ups) dan promosi bisnis.

Kebijaka-kebijakan tersebut kemudian diadvokasikan dalam dialog yang dilakukan DIHK dengan Pemerintah Federal, perwakilan parlemen Jerman, kementerian dan otoritas, serta perwakilan-perwakilan Komisi Eropa dan Parlemen Eropa.


DIHK dan Integrasi Eropa

DIHK adalah titik kontak bagi Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan banyak institusi Eropa lainnya bahkan sejak dimulainya proses pendirian Asosiasi Perdagangan dan Perniagaan Jerman, pada tahun 1861. Isu-isu yang dibahas saat itu, dalam upaya mengatasi ‘Kleinstaaterei’ Jerman (keberadaan negara-negara bagian yang berukuran kecil namun berjumlah besar), pada saat ini masih sedang dibahas oleh DIHK dalam dialog-dialog di Eropa. Tujuannya bukan hanya mempromosikan integrasi Eropa, melainkan juga untuk mengintegrasikan bisnis Jerman di pasar-pasar dunia. Untuk tujuan-tujuan ini, DIHK bekerjasama secara erat dengan KADIN-KADIN Eropa lainnya, terutama melalui “Eurochambres’, atau Asosiasi Kamar Dagang dan Industri Eropa.

Di Brussel yang merupakan tempat kedudukan Uni Eropa dan Parlemen Eropa, DIHK juga memiliki kantornya sendiri dengan sekitar 20 orang karyawan. Dari kantor ini DIHK mempresentasikan dan mewakili kepentingan industri Jerman di berbagai bidang, kepada Uni Eropa.

Informasi tentang dan untuk perekonomian Jerman

Asosiasi Kamar Dagang dan Industri Jerman berdiri di atas tradisi panjang sebagai salah satu penyedia infomasi utama bagi dan tentang perusahaan-perusahaan Jerman-- juga bagi perusahaan-perusahaan asing yang berniaga di atau dengan Jerman.

Ada tiga survey kecenderungan perekonomian yang dilakukan DIHK: di musim semi, musim panas dan musim gugur. Tiap survei tersebut melibatkan 25.000 perusahaan Jerman dan menjaring informasi tentang situasi perekonomian dan ekspektasi bisnis serta tentang rencana-rencana investasi dan perekrutan tenaga kerja mereka. DIHK kemudian melakukan evaluasi atas hasil survey tersebut bekerjasama dengan KADIN-KADIN, dan atas dasar hasil evaluasi tersebut menyusun proposal-proposal para pengusaha dan tuntutan-tuntutan dari para pembuat keputusan dan memastikan hasil-hasil analisisnya tersedia bagi para pengusaha.

Flash survey representatif tentang pokok-pokok bahasan terkini yang terkait dengan kebijakan ekonomi, Federasi dan Masyarakat Eropa juga dilakukan oleh barometer-perusahaan dari KADIN dan ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan anggota.


AHK sebagai alamat primer tentang pasar global

DIHK memiliki tugas khusus membantu Asosiasi KADIN Jerman di Luar Negeri (AHK). AHK merupakan jaringan dari berbagai KADIN di luar negeri, dengan kantor-kantor delegasi dan perwakilan di lebih dari 80 negara. Perannya sangat penting bagi perindustrian Jerman di dunia, terutama di saat pasar-pasar tengah berintegrasi secara global. AHK adalah institusi resmi yang mempromosikan perdagangan luar negeri Jerman di luar negeri.

Perdagangan global dan investasi lintas-batas negara merupakan dua syarat terpenting bagi pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja dan kemakmuran di Jerman. Jerman memetik banyak manfaat dari terbukanya pasar-pasar dunia dan kerjasama internasional.

Delegasi dan representasi AHK memberi berbagai masukan kepada perusahaan-perusahaan secara langsung dan in situ tentang peluang investasi dan peluang pasar serta membantu mereka membangun kontak bisnis internasional. Setiap AHK adalah institusi mandiri yang didirikan sesuai dengan undang-undang nasional. Bagi institusi ini, mayoritas pendapatan mereka berasal dari layanan yang mereka berikan. Di saat yang sama, semua AHK juga menjalankan tugas-tugas penting untuk kepentingan pemerintah Jerman. Tugas-tugas tersebut, jika tidak melalui AHK, akan diemban oleh institusi pemerintah lainnya, seperti melalui kedutaan Jerman.

Setiap AHK Jerman terintegrasi erat dengan perekonomian negara di tempatnya berada. Ini dibuktikan oleh fakta bahwa hampir 40.000 perusahaan merupakan anggota AHK, dimana dua pertiganya adalah anggota dari negara lain. Layanan AHK di bidang perdagangan luar negeri terutama amat penting bagi perusahaan-perusahaan kecil dan medium, yang tidak memiliki departemen ekspor sendiri. Perusahaan-perusahaan semacam inilah yang khususnya diuntungkan dengan informasi vital tentang berbagai peraturan tentang ekspor-impor, pungutan pabean, kondisi investasi di luar negeri, peraturan terkait mata uang, peluang pasar dan stretegi pemasaran yang disediakan oleh setiap AHK, delegasi bisnis Jerman dan perwakilannya. Selain itu, AHK juga merupakan pelabuhan pertama dan perantara pertama bagi perusahaan-perusahaan di negara tuan-rumah yang ingin berbisnis di Jerman.


Misi: Mengadvokasikan Kebebasan dan Persaingan

demi Kebebasan dan Persaingan! Itulah misi yang dicanangkan oleh para pendiri Asosiasi Perdagangan Jerman (DHT) di Heidelberg pada tahun 1861. Sejak awal, asosiasi pengusaha liberal telah mengadvokasikan kebebasan perdagangan dan kestabilan mata uang di bawah bendera DHT, dan kelak juga oleh Asosiasi Kamar Dagang dan Industri Jerman (DIHK), yang tidak jarang harus melalui berbagai sengketa yang keras di dalam organisasi tersebut.

DIHK tetap berpegang kukuh setia pada prinsip tersebut hingga hari ini.

Sejak awal, tujuan DHT/DIHT/DIHK adalah mewakili kepentingan-kepentingan pengusaha di dalam tatanan perekonomian liberal. Sempat dibubarkan oleh pemerintahan Nazi, DIHK didirikan kembali pada 1949. Jadi, dalam wujudnya sekarang, institusi ini telah setua Republik Federal Jerman, dan keyakinan-keyakinan kebijakan ekonominya didasari pada model perekonomian pasar sosial.

Semua KADIN dan organisasi sentralnya, yang namanya diubah dari DIHT menjadi DIHK pada 1 Juli 2001, senantiasa berkomitmen menyerukan pentingnya pasar yang lebih besar dan pemerintahan yang lebih kecil, baik di dalam negara Jerman maupun di Eropa yang tengah berintegrasi.

Lokasi: DIHK berlokasi di mana terletak kursi Pemerintahan Federal dan Parlemen Federal.


Tertanggal 18 Desember 1956 (Federal law gazette [BGBI] I p. 920) yang diamendemen terakhir kali dengan Ayat 7 Undang-undang kedua tentang pengurangan birokrasi [Zweites gesetz zum abbau buerokratischer hemmnisse], khususnya untuk usaha kecil menengah, tertanggal 7 September 2007 (BGBI.I p. 2246).

Pasal 1

(1) Kamar Dagang dan Industri mempunyai tugas mewakili kepentingan bisnis-bisnis yang berlokasi di distrik mereka, dan mengupayakan promosi industri dan dagang, dengan mempertimbangkan minat masing-masing lini bisnis atau perusahaan dengan cara yang terarah dan seimbang, sejauh tak ada tanggung jawab atas organisasi kerajinan tangan yang diberikan, sesuai ketetapan peraturan mengenai kerajinan tangan (handwerksordnung) tertanggal 17 September 1953 (BGBI. I p. 1411). Tugas mereka termasuk, khususnya, mendukung dan memberikan saran kepada pihak yang berwenang dengan proposal, laporan dan pendapat para pakar, dan berupaya menjaga prinsip-prinsip praktek bisnis yang bersih dan etis.

2. Kamar Dagang dan Industri boleh mendirikan, menjaga dan mendukung fasilitas dan institusi yang melayani promosi industri dan dagang dan masing-masing lini bisnis, termasuk mengimplementasikan aturan untuk promosi dan pelaksanaan bisnis dan tolok ukur kualifikasi keahlian, dengan mempertimbangkan regulasi sah yang berlaku, khususnya hukum atas pelatihan kerja [berufsbildungsgesetz].

3. Kamar Dagang dan Industri bertanggung jawab atas dikeluarkannya Surat Keterangan Asal (certificates of Origin) dan surat-surat lain yang

Ketetapan Tentang Regulasi Awal Hukum mengenai Kamar Dagang

dan Industri


menguntungkan perdagangan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang menempatkan tugas-tugas ini pada institusi lainnya.

4. Tugas-tugas selanjutnya bisa diberikan pada Kamar dagang dan industri dengan hukum atau ordinansi.

4a. Kamar Dagang dan Industri bisa menugaskan, dengan persetujuan bersama, tugas-tugas individual yang menjadi tanggung jawab mereka, berkaitan dengan dan berdasarkan akta ini, kepada Kamar Dagang dan Industri lainnya, atau mereka bisa melakukan kerjasama di bawah hukum umum, untuk memenuhi tugas-tugas ini.

5. Tugas-tugas Kamar Dagang dan Industri tidak meliputi representasi kepentingan yang berkaitan dengan isu kebijakan sosial atau UU per-buruhan.

Pasal 2

(1) Kamar Dagang dan Industri meliputi, selama mereka dikenai pajak perdagangan, perseorangan, kerjasama dagang dan perusahaan, wadah bagi individu-individu, dan badan hukum di bawah hukum khusus dan hukum umum, selama mereka memiliki usaha tetap dalam Kamar Dagang dan Industri Daerah (anggota KADIN).

(2) Paragraf 1 berlaku untuk perseorangan dan perusahaan yang secara khusus menjalankan profesi atau bisnis dalam bidang pertanian atau perhutanan, atau bisnis-bisnis terkait, selama mereka terdaftar dalam daftar dagang.

(3) Perseorangan dan badan hukum dan kerjasama yang digolongkan sebagai pengrajin atau terdaftar sebagai usaha dagang barang-mirip-kerajinan tak-berlisensi, atau anggota lembaga pengrajin sesuai dengan Pasal 90 ayat 3 ketetapan mengenai peraturan kerajinan, menjadi bagian Kamar Dagang dengan mempertimbangkan hal-hal non-kerajinan atau hal-hal mirip non-kerajinan dari bisnis mereka.

(4) Ayat 1 tidak berlaku bagi koperasi-koperasi pertanian; dalam artian bahwa dalam peruntukannya hal-hal tersebut diatur sebagai berikut:

a) anggota koperasi kredit pedesaan yang kebanyakan adalah petani;

b) koperasi yang tujuan tunggal atau utamanya masuk dalam kategori penggunaan bersama peralatan operasional pertanian, atau pema-sokan pertanian dengan peralatan, atau distribusi, penyimpanan,


pengolahan atau penanganan produk pertanian, selama berdasarkan standar-standar umum yang diterima, penanganan atau pengolahan ini tetap bersifat pertanian.

c) Asosiasi koperasi yang dimaksud dalam poin b dibatasi berdasarkan jumlah modal mereka; suatu batas yang ditentukan berdasarkan ordinasi dari Kementrian Federasi untuk Ekonomi dan Teknologi, dengan berkonsultasi dengan Kementrian Federasi untuk Pangan, pertanian dan Perlindungan Konsumen.

(5) Ayat 1 tidak berlaku untuk kotapraja dan asosiasi kotapraja, yang mengatur kegiatan bisnis mereka sendiri. Namun mereka bisa saja bergabung dengan Kamar Dagang dan Industri.

Pasal 3

(1) Kamar Dagang dan Industri mendirikan satu korporasi di bawah hukum umum.

(2) Dana untuk biaya-biaya pembentukan Kamar Dagang dan Industri dan kegiatannya harus digalang berdasarkan rencana bisnis (business plan), dalam bentuk kontribusi dari anggota-anggota Kamar Dagang dan Industri, sesuai peraturan kontribusi, selama biaya-biaya ini tidak dibayar di tempat lain. Rencana bisnis harus ditentukan setiap tahun dan diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi dan manajemen keuangan yang efisien, dengan mempertimbangkan sebaik-baiknya kapasitas para anggota Kamar Dagang dan Industri.

(3) Kamar Dagang dan Industri mengumpulkan kontribusi dalam bentuk iuran pendaftaran awal dan iuran wajib. Iuran pendaftaran awal dibagi dalam skala, dengan mempertimbangkan jenis, cakupan dan kapasitas bisnisnya. Perseorangan dan badan kerjasama yang tidak masuk dalam daftar dagang dikecualikan dari kontribusi ini, jika penghasilan dagang mereka, merujuk pada akta pajak perdagangan [gerwerbesteuergesetz], tidak melebihi 5200 Euro, atau bagi mereka yang belum memiliki basis pengukuran pajak usaha untuk tahun berjalan, jika keuntungan bisnis mereka berdasarkan ketetapan pajak penghasilan [Einkommensteuergesetz], tidak melebihi jumlah tersebut di atas. Perseorangan yang dimaksudkan dalam Pasal 3 dikecualikan dari biaya wajib dan biaya pendaftaran awal untuk tahun keuangan saat bisnis mereka baru dimulai, seperti ditetapkan Kamar Dagang dan Industri, dan juga untuk tahun berikutnya, dan mereka di-


kecualikan dari biaya wajib untuk tahun ketiga dan keempat, selama pendapatan atau keuntungan bisnis mereka tidak melebih 25.000 Euro; selama mereka tak memiliki pendapatan dari kegiatan pertanian atau kehutanan, dari perdagangan atau kerja independen, dan selama mereka tidak memiliki, secara langsung atau tak langsung, lebih dari 10 % saham perusahaan terbatas, dalam lima tahun sebelum mereka memulai bisnis sendiri. Karena basis pengukuran berlaku saat berjalannya rencana bisnis, jika terjadi kasus di mana jumlah kontributor pemberi kontribusi menurun sampai kurang dari 55% dari anggota Kamar Dagang dan Industri sebagai hasil dari pengecualian peraturan seperti dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, sidang umum boleh mengeluarkan resolusi untuk mengurangi batas pendapatan atau keuntungan bisnis di tahun anggaran yang tengah berjalan. Dalam kasus di mana satu basis penghitungan pajak dagang dilakukan untuk tahun yang akan dihitung, pendapatan dagang yang berkaitan dengan Undang-Undang pajak perdagangan, atau pendapatan dari ketidakpastian bisnis terkait dengan undang-undang pajak penghasilan atau undang-undang pajak perusahaan [Koerperschaftssteuergesetz] akan menjadi basis penghitungan untuk iuran wajib. Bagi perseorangan dan badan kerjasama, basis penghitungan harus dikurangi dengan tunjangan sebesar 15.340 Euro. Anggota-anggota Kamar Dagang dan Industri wajib memberikan semua informasi kepada KADIN, yang dibutuhkan untuk menetapkan basis kontribusi, selama hal ini tak ditetapkan dalam Pasal 9; Kamar Dagang berhak meninjau dokumen bisnis yang berkaitan dengan itu. Perusahaan yang sahamnya terbatas, yang kegiatan dagangnya semata dan terbatas hanya dengan satu mitra dagang dan dalam tidak lebih dari satu badan kerjasama terbatas, diperbolehkan membayar satu kontribusi dasar yang sudah dikurangi, selama perusahaan dan badan kerjasamanya termasuk dalam Kamar Dagang yang sama. Hal yang sama dapat diterapkan kepada perusahaan dengan kantor-kantor yang terdaftar dalam distrik satu Kamar Dagang, jika semua saham perusahaan dipegang oleh satu kesatuan bisnis, yang terdaftar dalam daftar perdagangan, di mana kantor-kantornya yang terdaftar dalam distrik Kamar Dagang yang sama.

(4) Perseorangan atau kesatuan hukum dan badan kerjasama, yang tergolong sebagai pengrajin atau terdaftar sesuai dengan Pasal 19 tentang Peraturan Kerajinan, yang karena jenis dan cakupan bisnisnya mensyaratkan dibentuknya bisnis berdasarkan aspek komersial, diwajibkan untuk membayar kontribusi, jika omset non-kerajinan atau mirip non-kerajinan dari bisnis itu melampaui 130.000 Euro. Anggota


Kamar Dagang yang memiliki apotik membayar iuran pendaftaran awal dan biaya wajib berdasarkan basis perhitungan 25% dari pendapatan dagang mereka, sesuai dengan keuntungan dari bisnis yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-undang pajak perusahaan. Pasal 2 juga berlaku bagi anggota-anggota Kamar Dagang yang hanya menjalankan satu profesi, atau yang mitranya menjalankan hanya satu profesi, atau yang melakukan bisnis pertanian atau kehutanan dalam satu bidang tanah yang terletak dalam distrik KADIN, atau melakukan pemancingan sebagai perusahaan perikanan air sungai yang berada dalam distrik KADIN dan membayar kontribusi pada satu atau beberapa Kamar Dagang, berdasarkan ketentuan bahwa alih-alih 25%, hanya 10% dari basis penghitungan yang akan dinyatakan sebagai dasar penghitungan.

(5) Untuk biaya-biaya yang berkaitan dengan pendirian, perawatan atau dukungan atas fasilitas dan institusi (Pasal 1 ayat 2), KADIN boleh meminta bayaran kontribusi khusus dari anggota-anggota KADIN yang lini bisnisnya secara eksklusif memperoleh keuntungan dari fasilitas dan institusi KADIN tersebut. Pihak-pihak yang terlibat ini harus mendapat kesempatan untuk membuat penilaian terhadap pendirian fasilitas dan institusi tertentu.

(6) KADIN boleh memungut biaya atas penggunaan fasilitas dan institusi-institusi khusus (Pasal 1 paragraf 2) atau atas aktivitas-aktivitas, dan dan meminta penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan

(7) Kontribusi khusus terkait dengan paragraf 5 dikenai biaya sesuai dengan aturan tentang kontribusi khusus; biaya dan pengeluaran yang terkait dengan paragraf 6 dikenai biaya sesuai aturan biaya. Aturan kontribusi, aturan kontribusi khusus, dan aturan biaya harus mengatur tentang pengurangan atau penghapusan kontribusi, biaya dan pengeluaran.

(7a) Prinsip-prinsip akutansi yang diterima secara umum, sesuai dengan buku ketiga tentang aturan dagang (drittes Buch des handelsgesetzbuches) yang telah diamandemen, harus diterapkan secara mutatis mutandis pada laporan akuntansi Kamar Dagang dan Industri, khususnya pada pemberian akun, sesuai dengan penjabaran dan pelaksanaan rencana bisnis (business plan) dan sesuai neraca keuangan tahunan, termasuk pernyataan rugi-laba. Hal-hal yang rinci harus diatur oleh AD/ART Kamar Dagang dan Industri, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum anggaran Negara Bagian.


(8) Dengan mengingat pembatasan periode dari kontribusi, kontribusi khusus, biaya dan pengeluaran, regulasi tentang kode perpajakan (abgabeordnung) yang mengatur pembatasan periode pajak atas pendapatan dan properti harus diberlakukan, dan dengan mengingat pengumpulan dan pemulihan, ketetapan negara-negara bagian tentang biaya bagi komunitas harus berlaku pula. Prosedur dan kewajiban yang terkait dengan pengumpulan dan pemulihan pajak bisa dikelola secara berbeda tergantung hukum di negara-negara bagian.

Pasal 4

Sidang umum memutuskan hal-hal berkaitan dengan Kamar Dagang dan Industri, selama tidak ada provisi lain yang disetujui dalam AD/ART KADIN. Sidang umum memiliki hak khusus pengambilan keputusan dalam hal:

1. AD/ART KADIN

2. peraturan tentang pemilihan, kontribusi, kontribusi khusus, dan biaya

3. pembentukan rencana bisnis (business plan)

4. penentuan besarnya kontribusi dan kontribusi khusus

5. penerimaan laporan-laporan

6. penunjukan tugas-tugas kepada kantor-kantor KADIN lainnya dan pembentukan koperasi sesuai hukum publiK (pasal 1 paragraf 4a)

7. Prosedur pengumuman publik

8. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pasal 3 bagian 7a (Undang-Undang masalah keuangan)

Pasal 79 dari hukum tentang pelatihan kerja harus tidak berubah. Selama pengumuman melalui media elektronik tentang amandemen AD/ART dan peraturan2 digariskan sesuai dengan klausul 2 no 7, pengumuman seperti itu harus dilaksanakan dalam Lembaran Negara versi elektronik.

Pasal 5

(1) Anggota dari Sidang Umum dipilih oleh anggota KADIN

(2) Yang memenuhi syarat adalah perseorangan yang memiliki hak pilih, sudah cukup umur pada saat pemilihan, dan yang merupakan anggota KADIN atau yang secara hukum, baik sendiri maupun bersama dengan yang lain, berhak mewakili suatu badan hukum, kerjasama dagang, perusahaan, atau orang-orang yang merupakan anggota KADIN. Yang


memenuhi syarat adalah juga perwakilan sah dan ditunjuk dan pemilik otoritas status tertentu (Prokurist) yang terdaftar di catatan dagang, yang mewakili seorang anggota KADIN.

(3) Hal-hal yang lebih rinci tentang hak memilih aktif dan pasif, cara-cara pemilihan, dan durasi atau penghentian dini keanggotaan dalam sidang umum diatur dengan peraturan pemilihan. Peraturan ini harus berisi provisi yang mengatur pengalokasian anggota-anggota KADIN ke dalam kelompok-kelompok pilih khusus dan jumlah kursi yang dialokasikan dalam sidang umum untuk kelompok-kelompok semacam itu, dengan mempertimbangkan kekhususan ekonomi dari distrik-distrik KADIN, dan signifikansi ekonomi dari kelompok-kelompok dagang itu secara keseluruhan.

Pasal 6

(1) Sidang umum memilih seorang presiden (Praeses), dari anggota-anggotanya, dan anggota-anggota dewan pengurus yang lain, di mana jumlahnya akan ditentukan oleh AD/ART

(2) Presiden KADIN mengepalai dewan pengurus. Presiden membuka dan memimpin sidang umum

Pasal 7

(1) Sidang umum memilih Direktur Pengelola

(2) Presiden (Praeses) dan Direktur Pengelola mewakili KADIN dalam semua transaksi hukum dan di muka pengadilan sesuai dengan provisi-provisi yang rinci dalam AD/ART

Pasal 8

Jika KADIN membentuk komite-komite untuk tujuan-tujuan di luar yang disebutkan dalam Pasal 79 hukum pelatihan kerja, AD/ART KADIN bisa memutuskan bahwa orang-orang itu, yang tidak memenuhi syarat menurut Pasal 5 paragraf 2, bisa juga ditunjuk untuk komite-komite ini

Pasal 9

(1) Untuk menjalankan tugas-tugas yang digariskan KADIN menurut ketetapan ini, KADIN boleh mengumpulkan data dari anggota-anggota-nya sesuai dengan Bab 14 paragraf 5 kausul 1 no 1 Undang-Undang


Industri dan Perdagangan (gewerbeordnung), sejauh seperti disebutkan, data-data itu belum dikomunikasikan ke mereka oleh otoritas berwenang. Selain itu, mereka bisa mengumpulkan data dari anggota-anggota mereka tentang barang dan jasa yang ditawarkan, dan juga tentang kategori ukuran dari satuan bisnis para anggotanya. Mereka yang diharuskan memberikan informasi adalah para pemilik usaha atau orang lain yang diberi wewenang, sendiri atau bersama-sama orang lain, untuk mewakili secara legal sebuah badan hukum, badan kerjasama atau perusahaan atau sekumpulan orang yang merupakan anggota kadin. Selain itu, perwakilan yang berwenang dan ditunjuk khusus atau pemilik otoritas undang-undang (Prokurist) dari anggota yang dimasukkan ke catatan dagang, wajib memberikan informasi.

(2) KADIN dan institusi-institusi turunannya, yang merupakan otoritas publik sesuai Pasal 2 paragraf 2 UU Perlindungan Data Federal, berhak mengumpulkan informasi dari otoritas keuangan mengenai penghitungan pajak dagang, karena hal ini penting sesuai dengan Pasal 2 paragraf 1, untuk memastikan apakah keanggotaan suatu KADIN memang betul-betul ada dan untuk memastikan jumlah kontribusi dari anggota KADIN seperti disyaratkan dalam basis penghitungan pajak menurut Pasal 3 paragraf 3.

(3) KADIN dan institusi-institusi turunannya boleh menggunakan data-data yang disebut dalam paragraf 1 dan 2 hanya sampai batas-batas yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas mereka, sesuai dengan yang diatur secara hukum bagi mereka.

(4) KADIN boleh mengirim nama, nama perusahaan, alamat, dan tipe bisnis para anggotanya, kepada institusi-institusi non-publik untuk mempromosikan transaksi-transaksi bisnis dan tujuan-tujuan komersial lainnya. Data lain seperti diindikasikan pada paragraf 1 boleh diberikan kepada institusi-institusi non-publik hanya untuk tujuan-tujuan yang diindikasikan pada klausul 1, jika anggota KADIN tidak keberatan. Anggota-anggota KADIN harus diberitahu secara tertulis mengenai kemungkinan keberatan akan pengiriman data ke institusi-institusi non-publik, sebelum pengiriman data dilakukan. KADIN harus menghapus data-data mengenai anggota-anggota kadin lainnya segera setelah pengiriman data kepada institusi-institusi non-publik, sampai batas-batas di mana dikatakan bahwa data-data itu tidak diperlukan bagi pemenuhan secara hukum yang diberikan kepada kadin. Data-data lain seperti diindikasikan di bagian 1, mengenai


para pemilih yang yang memenuhi syarat, boleh dikirimkan kepada para kandidat pemilihan sidang umum mengenai kelompok pemilihan sesuai dengan Pasal 5, untuk kepentingan kampanya pemilihan. Kandidat harus menghapus data-data ini setelah pemilihan selesai dilaksanakan. Pihak-pihak ketiga yang telah menerima data, hanya boleh menggunakan data-data itu sesuai tujuan pengiriman data itu.

(5) Dibatalkan

(6) UU perlindungan data dari negara-negara bagian berlaku juga terhadap perubahan-perubahan, penutupan dan penghapusan data yang dikumpul-kan sesuai dengan paragraf 1 dan 2, dan juga berlaku terhadap pengiriman data kepada institusi-insitusi non-publik sesuai paragraf 1 ayat 10 dari UU perlindungan data federal berlaku juga untuk pengiriman data secara automated recall kepada KADIN-KADIN lainnya sesuai paragraph 3a.

Pasal 10

Tidak lagi berlaku

Pasal 11

(1) KADIN tunduk kepada pengawasan oleh negara bagian yang terkait dalam hal apakah mereka memenuhi provisi-provisi yang berlaku (termasuk AD/ART KADIN, peraturan pemilihan, aturan-aturan kontribusi, kontribusi khusus dan biaya), ketika menjalankan aktivitas-aktivitas mereka.

(2) Resolusi sidang umum mengenai aturan-aturan asosiasi sesuai Pasal 3 ayat 2 No 1 dan Pasal 3 paragraf 7a ayat 2, aturan-aturan mengenai pemilihan, kontribusi, kontribusi khusus dan biaya, penugasan KADIN ke kantor KADIN lainnya dan pembentukan kerjasama-kerjasama sesuai hukum publik (Pasal 1 paragraf 4a), dan juga resolusi mengenai bea yang adil yang melebihi 0,8 % dari basis penghitungan menurut Bab 3 paragraf 3 pasal 6, haruslah berdasarkan kesepakatan

(3) Regulasi-regulasi hukum yang bertentangan dengan hukum ini harus dibatalkan; bagian 1 dari UU mengenai pengelolaan dan peningkatan daya beli (gesetz zur Erhaltung und hebung der Kaufkraft) tertanggal 24 Maret 1934 (Reich Law Gazette RGGI.1 halaman 235) dan Ordonansi mengenai akuntansi dan pengawasan akuntansi (Verordnung ueber die rechnungslegung und rechnungspruefung) selama Perang Dunia 2 ter-tanggal 5 Juli 1940 (RGBI. II, hal 139) tidak berlaku bagi KADIN-KADIN.


Pasal 12

(1) Peraturan-peraturan tambahan bisa dikeluarkan sesuai dengan hukum negara federal mengenai :

1. Pembentukan dan penutupan KADIN-KADIN

2. Modifikasi distrik-distrik dari KADIN yang ada

3. Otoritas publik yang berkompeten dalam menjalankan kompetensi sesuai Pasal 11 paragraf 1 dan 2

4. Hal-hal yang penting bagi pengawasan yang diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan kompetensi sesuai Pasal 11 paragraf 1 dan 2

5. Tugas dari para otoritas pajak untuk menyediakan KADIN-KADIN dengan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi kepastian kontribusi

6. Obligasi dari otoritas publik untuk memberi bantuan administrasi yang berkaitan dengan pengumpulan dan perolehan kontribusi (Pasal 3 paragraf 8)

7. Pengauditan laporan tahunan KADIN-KADIN

8. Otoritas KADIN-KADIN untuk menggunakan stempel resmi

9. Kompetensi dan prosedur dalam menunjuk anggota-anggota komite berdasarkan Pasal 8 paragraf 2 ayat 2

(3) Para anggota KADIN harus didengar sesuai Pasal 2 paragraf 1, sebelum pengambilan keputusan tentang tolok ukur-tolok ukur, sesuai paragraph 1 no 1 dan 2

Pasal 13KADIN Bremen dan Hamburg berhak melanjutkan penggunaan denominasi yang ada

Pasal 13 a

(1) Anggota KADIN yang telah menjadi anggota pada tanggal 31 Desember 1993 menurut Pasal 2 paragraf 3 dan paragraf 3 ayat 2, dalam versi sah tertanggal 31 Desember 1993, boleh terus menjadi anggota KADIN sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini

(2) Jika tahun penghitungan yang membentuk basis penghitungan dimulai sebelum 1 Januari 1994, maka kontribusi dibuat berdasarkan basis hukum menurut versi yang sah pada tanggal 31 Desember 2003


Pasal 14

Hingga 31 Desember 1997, KADIN-KADIN boleh menciptakan kontribusi anggota dalam bidang-bidang yang ditunjuk Pasal 3 Unification Treaty (Perjanjian Unifikasi), mengikuti tenggat waktu seperti yang disebut di Pasal tambahan 1, bagian V area subjek B seksi III no 4 dari Perjanjian Unifikasi tertanggal 31 Agustur 1990, dalam kaitannya dengan Pasal 1 UU tertanggal 23 September 1990 (BGBI.1990 II halaman 885, 1000), menyimpang dari ketetapan Pasal 3 paragraf 3 dan 4. Aturan-aturan kontribusi dan ukuran kontribusi tunduk pada persetujuan dari otoritas pengaturan.

Pasal 15Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diumumkannya.


Bab IVPembiayaan Usaha Kecil Menengah

Undang-Undang tentang KfW


Tertanggal 5 November 1948 (WiGBl., hal. 123.) dalam versi 23 Juni 1969 (BGBl. I hal. 573.) sesuai amandemen terakhir oleh the neunte Zuständigkeitsanpassungsverordnung (ninth Ordinance on the adaptation of responsibilities) tertanggal 31 Oktober 2006 (BGBl. I hal. 2427.)

(Bagian Pertimbangan tidak diterjemahkan)

§ 1STATUS HUKUM, SEBUTAN, KANTOR PUSAT DAN MODAL

(1) Kreditanstalt für Wiederaufbau adalah istitusi yang didirikan berdasarkan hukum publik dan dapat menyebut dirinya sebagai “KfW” dalam operasi-operasi bisnisnya. Institusi ini memiliki kantor pusat di Frankfurt dan dapat mendirikan kantor-kantor cabang di Berlin dan di Bonn.

(2) Modal nominal Institusi adalah sebesar tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta Euro. Republik Federal berpartisipasi dalam modal nominal tersebut sebesar tiga milyar Euro, sedangkan Länder (negara-negara bagian) sebesar tujuh ratus lima puluh juta Euro.

(3) Saham-saham di dalam modal nominal tersebut harus dibayarkan dalam jumlah tiga milyar tiga ratus juta Euro. Untuk tujuan ini, dana cadangan dikonversi menjadi modal nominal kepada Republik Federal sebesar dua milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu dan sembilan ratus tujuh puluh empat Euro, dan kepada negara-negara bagian sebesar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus dan empat puluh empat Euro. Konversi ini meningkatkan jumlah modal nominal yang dibayar oleh Republik Federal dari enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu dan dua puluh enam Euro menjadi dua milyar enam ratus empat puluh juta Euro, dan

Undang Undang Tentang KfW


meningkatkan modal nominal yang dibayar oleh negara-negara bagian dari lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam Euro menjadi enam ratus enam puluh juta Euro. Pembayaran sisa modal nominal sebesar empat ratus lima puluh juta Euro dapat diperintahkan oleh Dewan Direktur Penyelia Institusi sejauh diperlukan untuk memenuhi kewajiban Institusi.

(4) Nilai dua milyar enam ratus empat puluh juta Euro yang dibayarkan seba-gai saham Republik Federal sebagaimana dalam Alinea 3 adalah sesuai dengan nilai satu milyar delapan puluh delapan juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan Euro pada Dana Khusus ERP.

(5) Saham-saham di dalam modal nominal tidak dapat dijaminkan, dan hanya dapat diperuntukkan kepada sesama pemegang saham.

§ 1aGARANSI REPUBLIK FEDERAL

Republik Federal menggaransi semua kewajiban Institusi yang berhubungan dengan pinjaman yang diberikan kepada Institusi, surat utang yang diterbitkan oleh Institusi, transaksi pembelian/penjualan valuta asing (fixed forward) ataupun opsi yang dilakukan oleh Institusi, serta kredit lain yang diberikan kepada Institusi dan kredit lain milik pihak ketiga sejauh dinyatakan secara jelas bahwa kredit-kredit tersebut memang digaransi oleh Institusi.

§ 2FUNGSI DAN BIDANG USAHA

(1) Institusi menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan tugas-tugas promosi, terutama berupa pendanaan, terkait mandat pemerintah di bidang-bidang berikut:a. Perusahaan kecil dan menengah, profesi liberal dan pendirian

usaha,b. Pengelolaan modal berisiko (risk capital),c. Perumahan,d. Proteksi lingkungan hidup,e. Infrastruktur,f. Pengembangan dan inovasi teknis,g. Program-program promosi yang telah disepakati secara

internasional,


h. Peningkatan Kerjasama,i. Bidang-bidang promosi lainnya yang dinyatakan secara khusus

dalam hukum, peraturan atau panduan tertulis tentang kebijakan ekonomi negara yang diberikan kepada institusi oleh Republik Federal atau salah satu negara bagian.

Masing-masing tugas promosi harus diperinci di dalam peraturan;

2. Memberi pinjaman atau pendanaan dalam bentuk lain kepada oto-ritas wilayah dan asosiasi yang didirikan di bawah hukum publik (öffentlichrechtliche Zweckverbände) untuk tujuan khusus;

3. Membiayai tindakan yang ditujukan secara murni untuk kepentingan sosial dan promosi pendidikan;

4. Memberi pendanaan lainnya untuk kepentingan perekonomian Jerman dan Eropa. Tugas-tugas Institusi dalam wilayah ini mencakup: a) Proyek-proyek dalam kepentingan Komunitas Eropa yang didanai

bersama oleh Bank Investasi Eropa atau institusi keuangan Eropa yang serupa,

b) Pendanaan-pendanaan ekspor di luar Negara-Negara Anggota Uni Eropa, di luar negara-negara yang terikat dalam Kesepakatan Wilayah Ekonomi Eropa dan di luar negara–negara yang ber-status resmi sebagai kandidat-kandidat yang akan memasuki Uni Eropa aa) atas dasar sindikasi; atau,bb) di negara-negara yang kekurangan tawaran pendanaan.

Semua pendanaan lain untuk kepentingan perekonomian Jerman dan Eropa akan dilaksanakan oleh sebuah entitas hukum tersendiri yang tidak mendapat dukungan pemerintah, di mana Institusi memiliki saham mayoritas. Ketentuan-ketentuan khusus selanjutnya diatur dalam Ketentuan Perusahaan (By-laws).

(2) Tugas-tugas yang dinyatakan dalam Alinea 1 No. 1 huruf a dan b akan dilakukan oleh sebuah unit promosi Institusi yang disebut “KfW-Mittelstandsbank”. Tugas-tugas ini khususnya mencakup pemberian layanan advokasi dan pelaksanaan langkah-langkah promosi di bidang pengembangan dan inovasi teknis.

(3) Institusi dapat melakukan operasi lain sejauh operasi tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi Institusi yang diuraikan dalam Alinea 1. Dalam konteks ini, Institusi khususnya dapat:


1. memperjual-belikan klaim dan surat berharga serta memunculkan kewajiban-kewajiban dalam bentuk surat perintah pembayaran dan surat pengakuan utang,

2. menjalankan operasi dan menempuh tindakan tertentu untuk mengelola dan mengamankan likuiditas keuangannya,

3. menjalankan semua operasi lain yang diperlukan untuk pengelolaan risiko,

4. menyediakan bagi anak perusahaan (subsidary) yang didirikan dalam hubungan langsung dengan tugas-tugas yang termaktub dalam Alinea 1 No. 4 pendanaan serta layanan-usaha lain yang diperlukan subsider tersebut; dan penyediaan kedua hal tersebut dilakukan sesuai dengan kondisi pasar. Institusi tidak diijinkan menerima simpanan, menjalankan bisnis giral, ataupun berurusan dengan surat berharga milik pihak ketiga.

(4) Batasan-batasan dalam Alinea 3 tidak berlaku bagi operasi yang me-nyangkut kepentingan negara Republik Federal Jerman dan yang, dalam masing-masing kasus, ditugaskan kepada Institusi oleh Pemerintah Federal.

§ 3ATURAN USAHA (CONDUCT OF BUSINESS)

(1) Dalam hubungannya dengan pemberian pendanaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Alinea 1 No. 1 huruf a s/d. f, institusi pemberi kredit atau institusi pendanaan lainnya harus dilibatkan; pendanaan dapat diberikan secara langsung atas persetujuan Dewan Direktur Penyelia. Pendanaan yang diuraikan dalam Pasal 2 Alinea 1 No. 1 huruf a s/d. f diberikan untuk tujuan jangka menengah dan jangka panjang; dalam kasus-kasus pengecualian pendanaan tersebut dapat diberikan untuk kepentingan jangka pendek atas persetujuan Dewan Direktur Penyelia. Pendanaan ekspor sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 Alinea 1 No. 4 huruf b yang dilakukan di luar negara-negara tertentu yang, sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Perusahaan (By-laws) tanggal 2 Mei 2003, mengalami kekurangan pasokan tawaran dana harus dilakukan –sebagaimana Ketentuan Perusahaan tanggal 2 Mei 2003– oleh Institusi dengan bekerjasama dengan institusi kredit atau institusi pendanaan lainnya. Dalam menyelenggarakan operasinya Institusi harus menghormati, dalam hubungannya dengan institusi kredit atau institusi


pendanaan, prinsip non-diskriminasi di bawah hukum Masyarakat Eropa.

(2) Pinjaman dalam Pasal 2 Alinea 1 No. 1 s/d. 4 harus dilindungi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara yang lazim dilakukan dalam sistem perbankan. Pinjaman harus mendapat persetujuan dari Dewan Direktur Penyelia.

(3) Ketentuan-ketentuan dalam Alinea 2 berlaku mutatis mutandis terhadap garansi yang termaktub dalam Pasal 2 Alinea 1 No. 1 s/d. 4, dan ketentuan-ketentuan dalam Alinea 1 Kalimat 2 juga berlaku mutatis mutandis bagi garansi yang termaktub dalam Pasal 2 Alinea 1 No. 1 huruf a s/d. f.

(4) Pendanaan yang diberikan kepada pihak ketiga sesuai dengan Alinea 1 atau 2 tidak memerlukan persetujuan dari Dewan Direktur Penyelia.

§ 4PEROLEHAN DANA

(1) Untuk tujuan perolehan dana yang dibutuhkannya, Institusi dapat secara khusus mengeluarkan sekuritas utang dan mengambil pinjaman.

(2) Kewajiban-kewajiban jangka pendek Institusi tidak boleh melebihi sepuluh persen dari kewajiban-kewajiban jangka menengah dan panjangnya.

(3) Surat-surat utang yang diterbitkan Institusi dalam mata uang domestik sesuai untuk investasi uang perwalian anak (ward’s money).

§ 5BODIES

(Tidak Diterjemahkan)

§ 6BOARD OF MANAGING DIRECTORS


§ 7BOARD OF SUPERVISORY DIRECTORS



§ 7aMITTELSTANDSRAT (DEWAN PENASEHAT UKM1)

(1) Mittelstandsrat (Dewan Penasehat UKM) akan dibentuk pada Kreditanstalt für Wiederaufbau. Dewan ini dijabat oleh Menteri Federal Ekonomi dan Teknologi selaku Ketua, Menteri Federal Keuangan sebagai Wakil Ketua, Wakil Khusus Pemerintah Federal sebagai “aufbau Ost”, dua orang wakil yang ditunjuk oleh Bundesrat (Dewan Perwakilan Daerah), empat anggota tambahan yang ditunjuk oleh Kementerian Federal Ekonomi dan Teknologi, dan dua orang anggota lain yang masing-masing ditunjuk oleh Kementerian Federal Keuangan dan oleh Kementerian Federal Lingkungan, Perlindungan Alam dan Keamanan Reaktor.

(2) Mittelstandsrat menetapkan mandat pemerintah terhadap Mittelstands-bank sesuai dengan Pasal 2 Alinea 2. Dewan ini bermusyawarah dan memutuskan usulan-usulan untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah, dengan mempertimbangkan perencanaan bisnis Institusi secara keseluruhan.

§ 8 BY-LAWS


§ 9 ANNUAL REPORT


§ 10LABA BERSIH

(1) Laba tidak untuk didistribusikan.

(2) Laba bersih tahunan yang telah dikurangi nilai depresiasi, tunjangan dan provisi harus dialokasikan sebagai cadangan yang sah sesuai hukum, yang jumlahnya dibatasi sebesar satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta Euro. Modal dan cadangan khusus lainnya yang dianggap berasal dari masing-masing pemegang saham harus dipertimbangkan dalam pengalokasian laba bersih.

(3) Sisa dari laba bersih akan dialokasikan sebagai cadangan khusus.

1 Usaha Kecil dan Menengah


§ 11STATUS HUKUM

(1) Dalam hal perpajakan, konstruksi bangunan, akomodasi dan sewa bangunan, Institusi memiliki hak yang sama seperti halnya deutsche Bundesbank. Institusi memiliki kewenangan untuk menggunakan sebutan “Bank” dan “Bankengruppe” untuk mengacu kepada dirinya sendiri.

(2) Ketentuan-ketentuan dalam handelsgesetzbuch (Hukum Dagang) me-ngenai cara masuk ke dalam handelsregister (Catatan Komersial) tidak berlaku bagi Institusi.

§ 12PENYELIAAN

(1) Kementerian Federal Keuangan melakukan penyeliaan terhadap Institusi melalui konsultasi dengan Kementerian Federal Perekonomian dan Teknologi. Otoritas Penyelia diberdayakan untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi menjaga agar perilaku usaha Institusi sesuai dengan Undang-Undang, Ketentuan Perusahaan (By-laws) dan peraturan-peraturan lainnya.

(2) Tanda bukti kewenangan untuk mewakili Institusi diberikan melalui konfirmasi resmi dari Kementerian Federal Keuangan sebagai pemegang cap.

§ 12aFINANCING BY A SEPARATE LEGAL ENTITY


§ 13 DISSOLUTION


§ 14 ENTRY INTO FORCE



Contoh dariIndonesia

Pemberdayaan Terpadu Perempuan Pedagang Kecil dan Mikrostudi Kasus iklim Usaha di Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta

langkah Terobosan Mendorong Ekspansi Kredit


Pasar tradisional yang dibangun pemerintah daerah pada umumnya belum memperhatikan kepentingan para pedagang, misalnya lokasi pasar yang seringkali jauh dari permukiman warga dan harga sewa kios pasar yang tinggi serta memberatkan para pedagang. Hal ini ditambah lagi dengan adanya minimarket yang kini menjamur di kecamatan-kecamatan dan lokasinya berdekatan dengan pasar tradisional sehingga berdampak pada usaha para pedagang kecil di pasar tradisional.

ASPPUK (Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil) merupakan sebuah LSM yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan pengusaha kecil, termasuk perempuan pedagang kecil (PPK)-mikro. Pemberdayaan ini dilakukan antara lain melalui pengorganisasian dan advokasi, termasuk advokasi kebijakan. Tulisan ini akan memberi gambaran mengenai masalah yang selama ini dihadapi PPK-mikro di pasar tradisional, terutama di Klaten dan Solo, berdasarkan pengalaman pendampingan ASPPUK terhadap kelom-pok ini, dan juga menguraikan kegiatan-kegiatan pemberdayaan PPK-mikro yang selama ini dilaksanakan ASPPUK.

Bergelut dengan ModalPPK-mikro di pasar tradisional, seperti pengusaha mikrokecil umumnya, masih bergulat dengan permasalahan modal. Sebagaimana halnya dengan usaha mikro lainnya, bank-bank formal biasanya tidak bisa melayani kegiatan PPK-mikro: pertama, karena rata-rata penghasilan PPK-mikro tidak menentu; kedua, standar pembukuan usaha PPK-mikro dinilai tidak memenuhi standar atau tidak bankable; ketiga, pada umumnya PPK-mikro, seperti pengusaha

Pemberdayaan Terpadu Perempuan Pedagang Kecil Dan Mikro

M. Firdaus*

1 M. Firdaus adalah Koordinator Program sekretariat nasional asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (asPPUK).


mikro-kecil lainnya, mempunyai keterbatasan dalam kepemilikan aset yang bisa dijadikan jaminan kredit (kolateral) menurut standar yang telah ditetapkan bank. PPK-mikro juga menemui kesulitan dalam mencari sumber modal di sekitar pasar. Sumber modal yang berkembang di sekitar pasar tradisional sebagian besar berasal dari “Bank Plecit” (bank harian) yang bunganya amat tinggi (bahkan ada yang harus membayar empat kali lipat dari pinjaman pokok). Pelaku bank harian ini kebanyakan laki-laki dan ada kasus-kasus di mana mereka melakukan kekerasan verbal dan pelecehan seksual terhadap PPKmikro yang meminjam.

Kesulitan PPK-mikro menjadi semakin berat dengan didirikannya pasar-pasar dengan bangunan modern di mana mereka harus membayar sewa kios yang tinggi, retribusi, dan ongkos-ongkos lain di luar ongkos resmi. Di samping itu, PPK-mikro kerap menjadi sasaran “pemerasan” para preman yang beroperasi secara berkelompok dan independen. Karena PPK-mikro cenderung tidak berani melawan, para preman bisa dengan lebih mudah memungut uang keamanan (di luar yang sudah dipungut dinas pasar) setiap harinya dan tunjangan hari raya (THR) menjelang Lebaran.

Namun, di luar persoalan yang sudah disebutkan di atas, ada hal lain yang secara khusus menjadi kendala perempuan pengusaha kecil-mikro, termasuk PPK-mikro, untuk berusaha, yakni izin suami atau keluarga. Survei ASPPUK pada 2003 terhadap perempuan usaha kecil (PUK) di 15 kabupaten di delapan provinsi menunjukkan bahwa kendala terbesar PUK dalam berusaha adalah tidak adanya izin dari pihak keluarga (khususnya suami).

Pemberdayaan PPK-mikroDengan kondisi seperti itu, upaya LSM dalam memberdayakan perempuan pedagang kecil di pasar harus dilakukan secara terpadu. Upaya ini harus membangun strategi pengembangan ekonomi perempuan yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan mengintegrasikan berbagai pendekatan. Kegiatankegiatan pemberdayaan PPK-mikro yang selama ini dilakukan oleh ASSPUK mencakup pengorganisasian, pelayanan informasi,pelayanan modal, dan advokasi.

PengorganisasianPengorganisasian PPK-mikro bertujuan untuk menghimpun kekuatan mereka. Hal ini terbukti ketika PPK-mikro berkelompok, para preman ber-sikap lebih


hati-hati dalam menghadapi mereka. Dalam pengorganisasian dilakukan kegiatan berupa fasilitasi pembentukan kelompok PPK-mikro yang diikuti antara 10-25 orang, konsultansi melalui pendampingan secara kelompok dan individual (atau kunjungan individu ke rumah anggota dengan meli-batkan keluarga), dan pelatihan. Pelatihan dikelompokkan dalam tiga bentuk: pertama, pelatihan peningkatan pemahaman, di antaranya tentang motivasi usaha yang menekankan pada aspek pengembangan keterampilan perempuan dalam berusaha, diikuti dengan pelatihan kesadaran gender dan pemahaman hak-hak perempuan sebagai warga negara; kedua, pelatihan keterampilan perencanaan usaha, manajemen keuangan, pemasaran, pro-duksi, dan manajemen kelompok; ketiga, pelatihan penguatan sikap seperti kepemimpinan perempuan, kemampuan advokasi, dan sikap tegas.

Pelayanan InformasiPelayanan informasi dimaksudkan untuk memberikan wawasan melalui selebaran, brosur, dan buku saku tentang usaha, kesehatan, maupun masalah aktual yang disertai norma agama yang menekankan pentingnya usaha bagi kelangsungan hidup.

Pelayanan ModalPelayanan modal dilakukan melalui kredit mikro. Bantuan modal akan di-pergunakan untuk tambahan modal bergulir (revolving loan fund) untuk pengembangan usaha. Adapun penyaluran kredit mikro bagi PPK-mikro mempunyai dua skema, yaitu jenis kredit untuk usaha dan kredit untuk kebutuhan perempuan (tanpa bunga atau berbunga ringan) seperti untuk pendidikan (anak dan perempuan), biaya kesehatan, perumahan, dan kepemilikan aset produktif atas nama perempuan.

AdvokasiASPPUK melakukan advokasi atas persoalan yang dihadapi PPKmikro, baik yang terkait dengan budaya, gender, maupun kebijakan pemerintah. Melalui pendampingan, PPK-mikro dikuatkan agar mampu melakukan lobi kepada dan negosiasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan, khususnya kebijakan pemerintah yang menyangkut usaha dan pengembangan ekonomi rakyat kecil, termasuk perempuan.


Advokasi KebijakanLSM dan PPK-mikro di pasar tradisional selama ini berupaya mendorong terciptanya berbagai kebijakan konkret pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat yang antara lain mengatur agar:

1. pasar tradisional ditempatkan pada lokasi yang berdekatan dengan tempat tinggal masyarakat.

2. Rehabilitasi pasar-pasar tradisional yang kini marak tidak justru mem-bebani PPK-mikro dengan kenaikan ongkos sewa lokasi usaha dan penempatan pasar yang tidak strategis.

3. Pasar tradisional yang berdiri atas prakarsa masyarakat difasilitasi untuk bisa berkembang, bukan malahan dihambat dengan dibuatnya peraturan yang merugikan pedagang, seperti pemungutan retribusi yang tingg.

4. Lokasi minimarket yang sekarang menjamur di kecamatankecamatan tidak berdekatan dengan pasar tradisional karena hal ini akan berdampak terhadap usaha ekonomi yang sudah ada.

5. Pemda bekerja sama dengan LSM dalam memberikan penguatan kapasitas yang terpadu kepada PPK-mikro dengan dana yang sudah ditetapkan dalam APBD.


Latar BelakangDesentralisasi atau otonomi daerah didasari semangat oleh pembangunan di daerah dilakukan berdasar kebutuhan masyarakat dan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan daerah juga akan merangsang bisnis di daerah berupa investasi dan semakin membesarnya arus perdagangan.

Namun umumnya pemerintah daerah belum memperlihatkan perbaikan iklim usaha secara signifikan. Bahkan beban sektor swasta di daerah semakin berat dengan makin banyaknya beban pajak dan retribusi.

Hasil survey terhadap persepsi pelaku usaha mengenai penerapan otonomi daerah di 12 propinsi pada 3 aspek yang dicermati yakni birokrasi perijinan usaha, pungutan terhadap pelaku usaha, dan arah kebijakan pemerintah daerah; menyebutkan bahwa kondisi iklim usaha dari ketiga aspek tersebut cenderung memburuk (REDI, 2003). Beberapa studi menyebutkan distorsi ekonomi akibat penerapan otonomi daerah telah mengancam turunnya daya saing.

Situasi makro ekonomi di Jawa Barat pun telah terancam dengan berkurangnya daya saing tersebut.² Salah satu yang dapat mengancam daya saing dan perkembangan usaha ialah kebijakan setiap pemerintah daerah (pemda) yang hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) daerahnya.

Studi Kasus Iklim Usaha di Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta

1 studi PUPUK dan JnPUKM tentang Perda review serta penelitian sMErU dan studi KPPOd tentang Perda yang menjelaskan dampak penerapan Otonomi daerah yang semakin mengkhawatirkan bagi pelaku usaha.


Atas dasar ini, berbagai peraturan dan kebijakan lain dibuat tanpa memperhatikan sisi efisiensi ekonomi yang pada akhirnya menimbulkan distorsi dan high cost economy. Setiap daerah membuat peraturan daerah (PERDA) tentang pajak daerah, retribusi dan pungutan lain, serta perijinan usaha yang menyebabkan pelaku usaha harus membayar atau mengurus lebih dari yang sewajarnya.

Jawa Barat merupakan salah satu propinsi terpenting dalam industri pengolahan di Indonesia. Menurut data BPS, hampir 60% industri pengolahan nasional berlokasi di Jawa Barat. Sektor ini memberi kontribusi terbesar dalam pembangunan ekonomi di Jawa Barat.

Selanjutnya berturut-turut yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Jawa Barat ialah pertanian dan perdagangan. Sebagai salah satu propinsi dengan investasi luar negeri dan dalam negeri yang besar dengan pertumbuhan yang pesat di Indonesia, perlu dicermati pranata kebijakan yang ada.

Apakah di masa depan pranata yang ada tersebut telah memadai untuk bersaing dalam merangsang masuknya investasi dengan propinsi tetangga? Dan apakah pranata kebijakan tersebut telah cukup memberi ruang yang proporsional bagi tumbuh dan berkembangnya dunia usaha di daerahnya?

Untuk melihat sejauh mana pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat memiliki kepetingan yang cukup terhadap tumbuhnya iklim usaha yang kondusif, maka program ini melihat tidak pada tataran kebijakan pemerintah propinsi, tapi pada tataran kebijakan pemerintah kota dan kabupaten, sebab sesuai semangat otonomi daerah, pemerintah kota/kabupaten adalah pemegang kunci pembangunan daerah.

Sebuah daerah akan mampu bersaing jika Pemerintahan Daerah tersebut mampu menciptakan dan menawarkan lingkungan yang kondusif bagi sektor bisnis yang memungkinkan sektor bisnis bersaing dalam arti sebenarnya.

Kemampuan daya saing ini intinya bertumpu pada kapasitas inovasi dari semua pihak (stakeholder) baik dari Pemerintahan maupun dari swasta. Secara ringkas diagram berikut menjelaskan keterkaitan di atas:


Untuk mencapai hal di atas maka program ini akan memerlukan intervensi di semua lini dan aspek dari berbagai pihak sehingga secara menyeluruh terjadi penguatan yang sistematik pada semua komponen penggerak ekonomi dari daerah. Pemberdayaan dan penguatan akan dilakukan pada semua tingkatan:

q Lingkungan makro (pemegang kebijakan daerah),

q Lingkungan meso (dinas teknis, asosiasi pengusaha dan konsultan/pembina), dan

q Lingkungan mikro (unit usaha).

Sehingga seluruh perangkat kebijakan akan diarahkan pada kerangka besar tersebut. Jadi dalam hal ini pemerintah daerah punya dua tugas pokok, yaitu:

q Merumuskan strategi pembangunan ekonomi daerah.

q Merumuskan kebijakan yang diperlukan atau mengeliminir kebijakan yang menghambat perkembangan dunia usaha.

Profil Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari wilayah Propinsi Jawa Barat yang secara administratif mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

q Bagian barat dan sebagian wilayah utara berbatasan dengan Kabu-paten Karawang.

PEMERINTAH DAERAHSEKTOR SWASTA

Usaha KecilUsaha Menengah

Usaha Besar

KAPASITAS INOVASI

DAYA SAING

KESEJAHTERAAN/KEMAKMURAN


q Bagian utara dan sebagian wilayah bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Subang.

q Bagian selatan berbatasan dengan kabupaten Bandung.

q Bagian barat daya berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

Sedangkan luas wilayah Kabupaten Purwakarta adalah 971,71 km2 atau sekitar 2,81% dari luas wilayah Propinsi Jawa Barat. Terbagi atas 17 kecamatan dengan 192 desa/kelurahan.

Dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk 2,28% per tahun maka tahun 2005 diproyeksikan jumlah penduduk adalah 784.560.

Di bidang ekonomi, perkembangan industri, perdagangan, dan jasa di Kabupaten Purwakarta selama beberapa tahun terakhir menggambarkan kemajuan. Namun pada tahun 2003 sektor industri mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana kontribusi mencapai 43,07%. Sementara itu sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati urutan kedua dengan memberikan kontribusi sebesar 26,09%.

Pada saat ini struktur ekonomi bila dilihat dari sisi PDRB didominasi oleh ketiga sektor di atas, sedangkan bila dilihat dari sisi serapan tenaga kerja didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi PDRB tahun 2003 sebesar 10,25%.

Profil Kota BandungSebagai kota yang memiliki kondisi geografis terbatas, Kota Bandung memiliki banyak batasan yang menyulitkan untuk pengembangan wilayah, dengan luas 16.729,50 Ha dan dihuni oleh sekitar 2,5 juta orang.

Di bidang ekonomi, sektor perdagangan dan jasa memegang peranan penting. Namun, tingginya pertumbuhan dalam sektor perdagangan dan jasa tersebut bukan hanya didorong oleh pertumbuhan pusat perbelanjaan modern, tetapi juga oleh perdagangan kelas menengah dengan modal antara Rp 50 - 100 juta.

Untuk jasa wisata, potensi investasi dalam sektor ini cukup cerah. Kota Bandung sekarang ini telah menjelma sebagai kota wisata akhir pekan dengan andalan berupa wisata belanja. Kondisi ini menimbulkan rentetan dampak ekonomi yang cukup besar, yaitu penuhnya tingkat hunian hotel serta bermunculannya restoran dan kafe.


Data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Barat menyebutkan bahwa saat ini di Kota Bandung hanya tersedia 700-an hotel dengan kapasitas sekitar 4.000 kamar. Padahal, kebutuhan akan kamar hotel pada setiap akhir pekan mencapai 6.000-7.000 kamar, sehingga terdapat kekurangan sekitar 2.000 - 3.000 kamar hotel.

Selain untuk perdagangan dan jasa, investasi di Kota Bandung juga terbuka bagi industri namun jenis industri yang tidak menghasilkan limbah. Batasan ini diterapkan mengingat kondisi Kota Bandung yang sudah terlalu sempit sehingga sulit untuk membangun industri yang terpadu berikut pengolahan limbahnya.

Industri non-polutan yang dapat dikembangkan di Kota Bandung di antaranya industri garmen dan rajut dalam kapasitas tertentu, industri makanan dan minuman, serta industri logam yang tidak menghasilkan bahan beracun dan berbahaya (B3).

Kebijakan Umum Pengembangan EkonomiPertumbuhan ekonomi sebagai denyut nadi perekonomian daerah, dapat menggambarkan apakah perekonomian suatu daerah masih pada tahap pertumbuhan atau pada tingkat kejenuhan dengan berbagai faktor penentu konstelasi interaksi antara faktor produksi.

Kinerja perekonomian daerah selama ini diukur melalui berbagai pendekatan ekonomi makro. Selama ini indikator ekonomi makro yang banyak digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten Purwakarta sejak masa krisis 1998 terkontraksi -11,68% dan untuk Kota Bandung sebesar -19,69%.

Dengan laju yang agak tersendat ini, maka keadaan Kabupaten Purwakarta masih berada di bawah kondisi sebelum krisis. Sedangkan untuk Kota Bandung ada kenaikan yang signifikan, meskipun sama-sama mengalami penurunan pada tahun 2002. Berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha tahun 2003 berdasarkan harga konstan untuk Kabupaten Purwakarta sebesar 2,146 triliun dengan sektor industri pengolahan mempunyai distribusi persentase yang terbesar yaitu 41,89%. Untuk Kota Bandung PDRB tahun 2003 mencapai 23,4 triliun dengan sektor perdagangan dan jasa pemberikan persentase terbesar yaitu 42,1% dengan kisaran tingkat inflasi 5,69%.


Untuk Kabupaten Purwakarta hal ini disebabkan perkembangan industri yang cepat dengan adanya fasilitas kawasan industri seluas 2.000 Ha sudah terbangun 121,75 Ha dan zona industri seluas 3.000 Ha sudah terbangun 646,9 ha. Distribusi prosentase berikutnya diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 27,03%, dan sektor pertanian sebesar 8,51%.

Sementara itu target Pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2003 ditetapkan sebesar Rp 36,7 milyar dan dengan pencapaian Rp 37,7 milyar mengalami kenaikan target sebesar 102,67%.

Sedangkan sasaran umum pembangunan ekonomi Kabupaten Purwakarta tahun 2005 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui empat core bisnis yaitu sebagai berikut:

1. Semakin meningkatnya bidang agribisnis Meningkatkan pembangunan bidang pertanian, peternakan, dan

perikanan yang menunjang pembangunan sektor agribisnis.

2. Meningkatnya pembangunan industri yang sinergis Meningkatkan pembangunan industri yang sinergis antara industri besar,

menengah, dan kecil serta industri kerajinan dan rumah tangga.

3. Semakin berkembangnya investasi dalam bidang jasa dan perdagangan Mengembangkan investasi dalam bidang perdagangan dan jasa.

4. Menjadikan Kabupaten Purwakarta sebagai daerah tujuan wisata Menggali dan mengembangkan berbagai potensi pariwisata untuk

mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai daerah tujuan pariwisata.

Untuk menunjang sasaran yang ingin dicapai tentunya harus ditunjang oleh kesiapan infrastruktur yang memadai. Pada aspek transportasi darat, jaringan jalan Kabupaten Purwakarta sampai tahun 2004 meningkat. Pada jaringan jalan terdapat juga beberapa jaringan jalan tol, Jakarta - Cikampek dan Tol Cikopo - Purwakarta - Padalarang sepanjang 59 km dengan empat pintu masuk.

Jaringan irigasi mempunyai peranan penting dalam mendukung produksi pertanian. Kabupaten Purwakarta memiliki tiga daerah irigasi yaitu:

q Daerah irigasi Solokan Gedeq Daerah irigasi Wanayasaq Daerah irigasi Cisomang


Dibidang sumber daya manusia, Kabupaten Purwakarta dan Kota Bandung menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai acuan dalam pembangunan. Pencapaian IPM di Kabupaten Purwakarta meningkat, dari 62,0 pada tahun 1998 menjadi 66,0 pada tahun 2003, sedangkan Kota Bandung IPM pada tahun 2002 adalah 76,30 menjadi 76.34 pada tahun 2003.

Untuk Kota Bandung karena sudah terlalu sempit maka andalan core bisnis pembangunan fokus pada sektor perdagangan dan Jasa. Fokus pada sektor ini terlihat dari dibukanya lebar-lebar investasi dalam bentuk pembangunan hotel, restoran, serta berbagai pusat belanja. Demikian pula dengan pembangunan perkantoran, toko, bengkel, serta rumah sakit.

Selain berbagai pusat perbelanjaan modern yang banyak tersebar di wilayah Bandung bagian tengah dan barat. Pemkot Bandung saat ini juga tengah mencari investor yang mau membangun kembali sejumlah pasar tradisional agar menjadi lebih higienis, rapi, dan tertib serta menghilangkan citra pasar yang kumuh dan bau.

Hambatan dalam Iklim Usaha

Sebuah iklim usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan instrument KPPOD Klasifikasi faktor meliputi kelembagaan, ketenagakerjaan, perekonomian daerah, infrastruktur, dan sosial - politik.

Kelembagaan

Faktor kelembagaan diakui merupakan sumber hambatan terbesar. Fokus kajian hambatan pada aspek regulasi daerah, perijinan usaha, dan retribusi.

Berdasarkan hasil penelitian dari KPPOD faktor kelembagaan di Kota Bandung hanya mendapat skor C pada tahun 2003 dan tetap pada tahun 2004. Sedangkan untuk Kabupaten Purwakarta masing-masing skor adalah AA baik tahun 2003 maupun 2004.

Namun secara umum hasil dari temuan FGD baik di Bandung maupun Purwakarta koordinasi antar lembaga masih dirasakan kurang, sehingga sering terjadi tumpang tindih kebijakan. Belum lagi hubungan dengan legislatif yang masih perlu penataan koordinasi dengan birokrat.

Selain itu regulasi daerah selama ini semata-mata masih menitikberatkan pada upaya peningkatan PAD, walaupun selama kegiatan FGD pemerintah


daerah baik di Kota Bandung maupun Purwakarta meng-counter dengan berbagai alasan .

Di lain pihak penyederhaan perijinan masih sulit direalisasikan karena dinas-dinas terkait enggan menyerahkan kewenangannya, walaupun tuntutan dunia usaha cukup kuat mendorong untuk adanya penyederhanaan. Biaya ekonomi tinggi terjadi pada penerapan aturan retribusi yang tumpang tindih selain karena lemahnya penegakan hukum.

Regulasi DaerahVariabel ini secara langsung berada di bawah kendali pemerintah daerah, disinilah peran pemda sangat menentukan dalam arah kebijakan pembangunan serta keberhasilan dalam membentuk iklim yang kondusif.

Beberapa peraturan daerah baik di Kabupaten Purwakarta maupun Kota Bandung belum sepenuhnya memberikan suatu ruang seluas-luasnya bagi iklim usaha yang kondusif.

Sebagai contoh hasil dari kegiatan FGD, ketika Kota Bandung mencanangkan sebagai kota jasa akan tetapi banyak keluhan dari pihak pengusaha justru proses perijinan masih lambat, keluhan dari masyarakat lalu-lintas jalan macet, sarana transportasi tidak memadai, bahkan ada beberapa peraturan yang muncul malah menghambat dan kurang jelas arah agenda yang akan dilakukan.

Dari hasil studi KPPOD kualitas peraturan daerah menurut pelaku usaha 49,8% melihat biasa saja, 19,7% menjawab distortif. Ini menunjukkan bagaimana kualitas perda yang dibuat oleh pemda-pemda di seluruh Indonesia.

Perijinan UsahaVariabel ini merupakan masalah yang sering dimunculkan ketika FGD dilaksanakan. Di Kabupaten Purwakarta tergali bahwa belum adanya alur perijinan yang jelas, kemudian waktu dan biaya yang tidak tegas. Kemudian pelaku usaha juga mengharapkan adanya pelayanan satu atap yang transparan.

Sama seperti di Kabupaten Purwakarta, di Kota Bandung pun masalah perijinan usaha sering menjadi ganjalan. Rata-rata waktu pengurusan lama sehingga menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Selain itu prosedur tidak transparan dan rumit.


RetribusiBaik di pengusaha di Purwakarta maupun Kota Bandung sama-sama menge-luhkan banyaknya retribusi yang dikenakan. Banyak retribusi yang tumpang tindih. Malahan di Purwakarta harusnya perusahaan yang mempunyai alat sendiri untuk K3 justru dikenai retribusi, jadi buat apa alat K3 begitu komentar pengusaha yang terlibat di dalam FGD.

Dari FGD di Kota Bandung tergali beberapa retribusi yang membebani antara lain:

q Retribusi Biaya Sewa Menyewa Konstruksi Rumah dan Bangunan, No 4/2004

q Retribusi pengairan No. 7/2002q Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pematangan Tanah, Perda

6/2002

KetenagakerjaanIsu ketenagakerjaan dominan muncul di Purwakarta. Sebagai salah satu daerah dengan kawasan industri penting di Jawa Barat, aneka persoalan ketenagakerjaan menjadi hangat, seperti: aturan ke-tenagakerja-an bagi luar daerah, tekanan masyarakat lokal terhadap industri untuk penerimaan pekerja, ketidakseimbangan antara demand dan supply tenaga kerja, produktifitas, migrasi tenaga kerja, dan lain-lain.

Kalau melihat hasil studi dari KPPOD melihat kabupaten atau kota berdasarkan faktor tenaga kerja dan produktivitas, Kabupaten Purwakarta mendapat nilai C tahun 2003 dan nilai A tahun 2004 berarti ada peningkatan aspek ketenagakerjaan. Untuk Kota Bandung tahun 2003 nilainya C dan sama untuk 2004.

Untuk kasus Purwakarta, sebagian pengusaha mengeluh adanya jurang antara kebutuhan tenaga skill dengan ketersediaan tenaga kerja. Dalam FGD dengan pengusaha maupun pemerintah, ‘jurang’ ini perlu didekatkan dengan kemauan antara pengusaha dan dunia pendidikan duduk bersama yang difasilitasi pemerintah untuk mendiskusikan perbaikan kurikulum. Hal yang lain juga, Purwakarta sering mengalami persoalan tekanan untuk akses menjadi pekerja di sebuah pabrik dari kelompok penekan local. Ini membuat sebagian pelaku usaha tidak nyaman. FGD untuk pemerintah menemukan bahwa upaya mengatasi hal ini belum optimal.


Perekonomian Daerah

Isu kebijakan dalam perekonomian daerah adalah alokasi bujet untuk me-rangsang dunia usaha, porsi PAD terhadap APBD, PDRB sektoral, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan FGD di Purwakarta dan Kota Bandung porsi bujet untuk merangsang tumbuhnya dunia usaha masih sangatlah kurang. Malah pemda setempat menggunakan alat PAD untuk menarik pendapatan daerah sebesar-besarnya tanpa memperhatikan keresahan dunia usaha. Oleh sebab itu laju pertumbuhan khususnya di Purwakarta masih sangat lambat.

Hasil penelitian KPPOD peringkat Kabupten Purwakarta berdasarkan faktor ekonomi daerah tahun 2003 nilainya AA dan tetap sama pada tahun 2004. Sedangkan untuk Kota Bandung tahun 2004 nilainya AAA meningkat dari tahun sebelumnya 2003 yang hanya BB.

Sosial PolitikAspek sosial politik menjadi hal penting dalam mempengaruhi iklim usaha. Hal yang dianggap buruk oleh dunia usaha adalah partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebuah kebijakan.

Dunia usaha di Purwakarta pada FGD memberikan keterangan sama sekali mereka tidak pernah dilibatkan dalam merumuskan sebuah kebijakan, sementara di Kota Bandung sebagian saja yang menyatakan pernah dilibatkan dalam proses sebuah kebijakan meskipun hanya sebatasa formalitas (kualitas pelibatan yang rendah). Sedangkan dari sisi keamanan di kedua daerah tersebut relatif tidak mengalami hambatan berarti.

Meskipun begitu menarik untuk melihat hasil KPPOD, untuk Purwakarta turun tahun 2004 nilai C dan tahun 2003 nilai AAA. Untuk Kota Bandung mengalami kenaikan tahun 2003 nilai BB dan tahun 2004 AAA.

Partisipasi PublikYang akan ditampilkan berikut adalah hasil FGD di Kota Bandung, karena untuk Purwakarta sama sekali selama ini tidak ada keterlibatan publik di dalam proses sebuah kebijakan, hasil FGD Kota Bandung keterlibatan partisipasi publik ada akan tetapi dengan catatan-catatan sebagai berikut:


q Kualitas pelibatan masyarakat dalam perancangan kebijakan masih rendah, pemkot dinilai tidak sungguh-sungguh.

q Elemen-elemen masyarakat yang terlibat belum merata.q Masyarakat bisnis sampai kepada kesimpulan, lakukan dengan prakarsa

sendiri. Pemerintah jangan diharap.

KeamananUntuk kedua daerah ini walaupun secara umum baik Kabupaten Purwakarta maupun Kota Bandung relatif aman dari sisi gangguan ketertiban. Namun untuk Purwakarta, ganguan ini masih ada, yaitu adanya tekanan ‘preman lokal’ untuk memperolah jatah limbah produksi. Selain itu keluhan adanya ‘mafia transportasi’, terus membayangi pelaku usaha di kabupaten ini. Mereka harus membayar sejumlah uang tertentu kepada sebuah jaringan organisasi, apabila kendaraan perusahaan mau aman. Hasil FGD di Purwakarta, menunjukkan bahwa aparat cenderung tidak mau tahu, padah hal ini cukup santer dikeluhkan.

InfrastrukturInfrastruktur jalan Tol Cipularang membawa dampak positif dan negatif kepada dua daerah tersebut. Bagi Purwakarta, Tol Cipularang mematikan warung-warung di sepanjang jalan (hasil FGD). Bagi Kota Bandung, Tol Cipularang meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bandung tiap akhir pekannya. Akan tetapi pemkot belum mengantisipasi dari sisi infrastruktur maupun sistem transportasinya. Purwakarta belum memiliki agenda terpadu untuk merespon jalan tol Cipularang ini, padahal tol ini sudah beroperasi lebih dari 6 bulan, saat dimana dilakukan FGD. Dampak positif jalan tol ini bagi Purwakarta juga ada, meningkatkanya mobilitas barang dan orang dari dan ke Purwakarta juga cenderung naik

Purwakarta pun mengalami hambatan dalam pemeliharaan jalan-jalan ke daerah industri di luar kawasan. Karena budget setiap tahun untuk pemeliharaan jalan hanya meliputi 5% saja dari total panjang jalan kabupaten. Pelaku usaha di kedua daerah (ketika FGD) mengalami persoalan terhadap kebijakan disinsentif tarif listrik PLN pada saat beban puncak. Mereka mengeluh karena umumnya mereka tidak mempunyai alternatif energi listrik.

Untuk Bandung, ketersediaan pelabuhan udara yang memadai menjadi isu dalam FGD pengusaha, karena mobilitas barang antar pulau atau ekspor


harus melalui Jakarta, dan itu kurang menguntungkan dari sisi kepentingan Bandung.

Isu-Isu Penting LainnyaIsu - isu ini muncul baik dari data sekunder atau temuan ketika kegiatan FGD berlangsung. Isu - isu itu antara lain:

Tema PembangunanFokus pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta adalah agribisnis, industri yang sinergis, jasa dan perdagangan, serta wisata. Fokus ini tentunya harus ditopang oleh berbagai sektor. Purwakarta yang masih dominan pertanian untuk serapan tenaga kerja, kemudian wilayah yang luas untuk mendirikan industri-industri, ditopang oleh jalur jalan untuk perdagangan, serta sumber daya alam yang masih baik untuk dikembangkan menjadi industri wisata merupakan potensi yang tepat untuk fokus pengembangan daerah. Namun Purwakarta sendiri belum secara tegas menyatakan tema untuk pembangunan-nya.

Untuk Kota Bandung karena luas wilayah yang sempit fokus pengembangan pada sektor jasa dan perdagangan sangatlah tepat. Jadi slogan Kota Bandung sebagai kota jasa harusnya semakin memperjelas arah kemana Kota Bandung akan berkembang. Sarana dan prasana yang optimal harus segera karena wisata belanja akhir pekan di Bandung semakin hari semakin ramai, menimbulkan efek rantai ekonomi kepada sektor lain. Jika Bandung ingin menyatakan diri sebagai kota jasa wisata belanja, maka konsekuensi logisnya adalah semua kebijakan kota harus mengacu pada focus tema pembangunan kota. Misalnya dari sisi infrastruktur, transportasi, peraturan daerah mendukung pada kenyamanan, keamanan untuk wisata belanja. Dari sisi kebijakan persaingan di arahkan untuk menegakkan aturan persaingan yang fair, termasuk mendorong produk atau desain untuk dipatenkan. Dari sisi permintaan, kegiatan penyelundupan menjadi kegiatan antagonis terhadap promosi produk garmen local. Perlu penegakkan hukum yang pasti. Industri pendukung dari tema wisata belanja ini, industri busana, industri boga, industri kerajinan dan lain-lain diarahkan untuk menambah nilai.

Dampak Kenaikan BBM dan Tuntutan Kenaikan UpahTidak bisa dipungkiri pukulan hebat ketika harga BBM naik. Di kedua daerah ini banyak sektor usaha yang menjerit dan akhirnya gulung tikar. Belum


lagi efek domino dari kenaikan BBM adalah tuntutan kenaikan upah seiring dengan naiknya harga-harga. Kebijakan pengaturan upah minimum regional – UMR banyak menimbulkan friksi, disinilah peran pemerintah daerah sebagai negosiator antara pengusaha dan karyawan. Daerah yang sangat sensitif dengan isu upah adalah Purwakarta, karena di sana banyak industri-industri yang mempekerjakan karyawan. Sebagai dampak BBM tersebut, Pemda Purwakarta telah menetapkan UMK baru, sebesar Rp 714 ribu untuk industri non-garmen, non-boneka, non-alas kaki; sementara untuk industri garmen, boneka dan alas kaki, sebesar Rp 650 ribu

Penyelundupan dan Mafia TransportasiDi Kabupaten Purwakarta ditemukan adanya premanisme transpotasi mobil barang. Sedangkan penyelundupan terjadi di Kota Bandung berupa pakaian jadi sehingga mengganggu terhadap permintaan pakaian buatan domestik.

Mafia transportasi ini sulit diberantas, karena jaringan ini ‘memperolah’ kesempatan untuk beraksi dari aparat penegak hukum. Begitupun tentang penyelundupan barang, sudah bukan menjadi rahasia, kegiatan penyelundupan barang jadi sulit diberantas karena didukung oleh jaringan yang memberi efek ekonomi kepada semua pihak.

Hambatan-hambatan usaha di Kota Bandung

Kondisi Inputq Prosedur ijin tidak transparanq Rata-rata waktu pengurusan lamaq Biaya tidak resmi tinggiq Retribusi lebih tinggi daripada aturan seharusnyaq Akses ke lokasi usaha tergantung kepada kedekatan dengan penguasaq Kebijakan disinsentif PLN pada pemakaian beban puncakq Kemacetan lalu-lintas di dalam kotaq Kurangnya papan petunjuk jalanq Arah dan fokus Kota Bandung belum dirancang secara spesifik sebagai

kota jasa apaq Rangsangan APBD terhadap dunia usaha masih kurangq Proses pelibatan publik belum maksimal


q Keterlibatan warga belum menyatu dengan julukan Bandung sebagai kota jasa

q Jasa angkutan dalam kota belum memadai (mis. minimnya taxi yang professional)

Strategi Perusahaan dan Persainganq Promosi HAKI bagi produk atau desain belum ada

Kondisi Permintaanq Adanya penyelundupan barang pakaian jadi ke Kota Bandung sehingga

mengganggu permintaan terhadap barang domestik

Industri Pendukung dan Terkaitq linkage jasa pendidikan, jasa transportasi, jasa operator wisata belum

terbangun bersama dengan tema spesifik pengembangan daya saing kota

Hambatan-hambatan usaha di Kabupaten Purwakarta

Kondisi Inputq Prosedur ijin tidak transparanq Rata-rata waktu pengurusan lamaq Biaya retribusi yang tidak resmi tinggiq Biaya balik nama IMB mahalq Retribusi lebih tinggi dari seharusnyaq Untuk reklame ada 3 ijin: IMB, ijin reklame, dan ijin bongkar pasangq Kebijakan disinsentif PLN pada pemakaian beban puncakq Pemda hanya mampu memelihara 5% dari panjang jalan 660 kmq Ketersediaan jumlah tenaga kerja memadai, tetapi skill tidak memadaiq Arah dan fokus Kabupaten Purwakarta belum dirancang secara spesifik

sebagai kota apaq KIK terlalu mengada-ada, dampak ke PAD tidak signifikanq Ada pemaksaan penduduk lokal untuk ditempatkan sebagai tenaga kerjaq Dampak kenaikan BBM mendorong peningkatan UMR dan dampak PHK


q Ada premanisme terorganisir terhadap transportasi mobil barangq Oknum karang taruna menjadi ancaman keamanan dan kenyamanan

berusaha karena selalu meminta jatah barang limbahq Tidak ada penindakan hukum bagi perusahaan yang tidak mentaati K3q Pelaku usaha belum pernah dilibatkan dalam perumusan kebijakan Strategi Perusahaan dan Persainganq Promosi HAKI bagi produk belum ada

Industri Pendukung dan Terkaitq Kegiatan pemasokan oleh industri kecil ke industri di atasnya sangat

terbatasq Pelaku usaha lokal baru menyerap dana sebanyak 5% dari total

dana ratusan milyar rupiah yang diserap dari orang atau lembaga di Purwakarta

Isu - isu utama Problema Iklim Usaha

Kota Bandungq Belum terumuskannya tema spesifik pengembangan Kota bandung

sebagai kota jasaq Belum meningkatnya kualitas partisipasi publik pada perancangan dan

monitoring kebijakan publikq Belum ada perbaikan penyusunan kebijakan dengan RIA (regulatory

impact assessment)q Belum tersedia infrastruktur wisata yang memadai: lalu-lintas kota,

papan petunjuk, dan pelabuhan udaraq Belum terbangunnya linkage antara industri pendukung: jasa transportasi,

jasa pendidikan, jasa wisata dengan tema spesifik kotaq Belum ada upaya sungguh-sungguh penegakkan hukum kegiatan penye-

lundupan

Kabupaten Purwakartaq Belum terbangunnya kerjasama dunia usaha dengan lembaga pendidikan

untuk perbaikan kurikulum


q Belum adanya Agenda RIA (regulatory impact assesment)q Belum ada peningkatan pemeliharaan dan panjang jalanq Belum ada perluasan kerjasama bisnis antara pemasok lokal-UKM dengan

industri pembeliq Belum ada peningkatan kemampuan penyerapan dana kredit perbankan

Isu - isu utama perbaikan iklim usaha

Kota Bandungq Perbaikan kebijakan peraturan daerah melalui RIAq Menerapkan SPM (Standar Pelayanan Minimum) pada setiap instansiq Penegakkan hukum pelaksanaan peraturan RT - RW, khususnya kebijakan

peruntukan lokasi usahaq Lalulintas kota lebih ditataq Tersedianya papan petunjuk jalan yang memadai q Tersedianya jasa pelabuhan udara yang memadaiq Merumuskan strategi persaingan kota q Merumuskan perancangan kota Bandung sebagai kota jasa yang lebih

spesifikq Meningkatkan strategi rangsangan APBD terhadap dunia usaha, khusus-

nya terhadap ketersediaan infrastruktur, insentif bagi usaha kecil mene-ngah, serta merangsang kewirausahaan

q Memperlebar proses pelibatan publik dalam perancangan dan monitoring kebijakan publik

q Meningkatkan partisipasi publik pada tema pengembangan kota Bandung sebagai kota jasa

q Menegakkan hukum bagi kegiatan penyelundupanq Membangun lingkage bisnis antara industri pendukung : jasa transportasi,

jasa pendidikan, jasa operator wisata, jasa boga, jasa busana dengan tema utama kota bandung sebagai kota jasa

q Memperbaiki layanan jasa angkutan taksi yang profesional

Kabupaten Purwakartaq Agenda perbaikan peraturan melalui RIA (regulatory impact assesment)


q Menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di setiap instansi pemdaq Meningkatkan kemampuan pemda untuk meningkatkan panjang jalan

kabupaten ke sentra ekonomi dan pemeliharaannya dengan skema partisipasi pihak swasta dan masyarakat

q Meningkatkan kerjasama antara pihak industri dengan lembaga pen-didikan, jika perlu difasilitasi pemda, untuk perbaikan kurikulum sekolah kejuruan atau perguruan teknik setempat

q Pentingnya merancang arah dan fokus kota Purwakartaq Meningkatkan peran pemda dalam memfasilitasi tuntutan pengisian

tenaga kerja lokal q Melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan UMK baru q Pemberantasan premanisme terorganisir dalam angkutan barangq Penegakkan hukum bagi perusahaan yang tidak mentaati peraturan K3q Penegakkan hukum pelaksanaan peraturan RT - RW, khususnya kebijakan

peruntukan lokasi usahaq Meningkatan partisipasi pelaku usaha dalam perumusan dan pengawasan

kebijakanq Memperluas jalinan kerjasama bisnis antara pemasok lokal-UKM dengan

industri pembeli di Purwakartaq Meningkatkan kemampuan penyerapan dana likuiditas perbankan oleh

pemain-pemain lokal

KesimpulanDari analisis yang telah dilakukan, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara umum pemerintah daerah Kab Purwakarta maupun Kota Bandung belum memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki iklim usaha di daerahnya secara terpadu, walaupun ada kebijakan terlahir masih menyentuh ruang public secara parsial dan berdampak temporer. Ketidaksungguhan ini lebih disebabkan oleh kurang fahamnya instrument-instrumen untuk perbaikan iklim usaha selain masih belum kuatnya kemauan politik dari pemerintah daerah.

2. Kemauan perbaikan dari kedua pemerintah daerah lebih banyak distimulasi oleh manfaat ekonomi dari perbaikan ini. Jika agenda perbaikan ini tidak berdampak signifikan pada perekonomian, maka pemerintah daerah cenderung melupakan.


3. Arah pengembangan Kota Bandung mengarah sebagai kota jasa dan perdagangan dengan semakin meningkatnya wisata belanja. Walapun belum mendefiniskan sebagai kota wisata belanja, namun aspirasi selama FGD dan Workshop mengarah pada kota jasa wisata belanja. Sedangkan Kabupaten Purwakarta walapun telah menetapkan empat core businesss: agribisnis, industri sinergis, jasa dan perdagangan, serta wisata, namun focus Purwakarta masih kabur.

4. Antara keinginan dua pemerintah daerah ini untuk menciptakan Iklim usaha yang kondusif dengan kenyataan di lapangan belum berjalan parallel. Problem dan hambatan yang banyak muncul di lapangan menunjukkan masih lemahnya kemauan pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha di daerahnya. Walapun dengan bobot berbeda, Kab Purwakarta dan Bandung sama-sama mengalami hambatan pada aspek kelembagaan (perijinan, peraturan darah, retribusi); ketenagakerjaan, perekonomian daerah, social politik (partisipasi public, keamanan); dan infrastruktur fisik.

5. Aspek kelembagaan cenderung mendominasi persoalan di kedua peme-rintah daerah. Ketenagakerjaan lebih dominan isunya di Purwakarta, sementara infrastruktur fisik muncul di kedua daerah dengan modus berbeda, di Kab. Purwakarta lebih pada isu perbaikan dan akses jalan kabupaten pada sentra ekonomi di luar kawasan industri, juga isu tidak adanya antisipasi dampak tol Cipularang; sementara di Kota Bandung lebih pada ketersediaan jalan dalam kota yang memadai untuk menampung limpahan wisatawan akhir minggu, serta fasilitas kelengkapan petunjuk jalan; Dari sisi system trasnportasi problem di Kota Bandung lebih dominan, yaitu tidak tersedianya secara memadai sarana transportasi dalam-kota, seperti taxi.

6. Perijinan usaha menjadi salah satu faktor yang menentukan pengembangan usaha, dimana dalam pelaksanaannya ternyata masih jauh dengan kebijakan daerah yang dikeluarkan. Masih banyaknya tumpang tindih kebijakan dan pungutan sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi, baik di Pemkot Bandung maupun Pemkab Purwakarta.

7. Dari sisi perekonomian daerah, profile ekonomi berdasarkan PDRB, laju pertumbuhan ekonomi dan PAD kota Bandung dan kab Purwakarta cenderung meningkat setiap tahun dari 2000 – 2004. Peranan sektor terhadap PDRB kab Purwakarta lebih dominant sector sekunder-nya, sementara Kota Bandung sektor tersier lebih dominan. Kedua daerah ini


sama-sama cenderung kurang antusias dalam merangsang dunia usaha melalui APBD masing-masing.

8. Dari aspek social politik, khususnya partisipasi public, pemerintah daerah kota Bandung masih lebih baik dalam memberi ruang partisipasi dari pada Kab Purwakarta. Walaupun ruang partisipasi yang dibuka kota Bandung sebatas formil belum menyentuh subtansi partisipasi. Dari sub-aspek keamanan, gangguan kenyamanan berusaha di kab Purwakarta lebih dominant muncul dibanding kota Bandung, yaitu berupa tekanan ‘preman lokal’ untuk memperoleh jatah limbah pabrik atau ‘lowongan-kerja’ pada pabrik local.

9. Adanya penyelundup barang pakaian ke Kota Bandung dan premansime angkutan barang di Purwakarta cukup mengganggu kenyamanan beru-saha. Sementara isu kenaikkan BBM memberi dampak berantai pada kenaikkan upah minimum, dan menjadi factor penekan iklim usaha.

RekomendasiBeberapa rekomendasi untuk perbaikan iklim usaha di dua daerah tersebut adalah:

1. Kedua daerah, Kab Purwakarta dan Kota Bandung perlu mempertimbangkan pendefinisian tema pembangunan daerahnya, karena itu dapat membantu pemerintah daerah untuk focus mengarah pada daya saing ekonomi daerah.

2. Untuk kajian mendalam hingga diperoleh rekomendasi perbaikan, menurut pandangan kami diperlukan instrument yang disepakati sebelumnya, serta tersedia waktu yang lebih memadai, tidak cukup dengan 2 bulan.

3. Menurut pengalalaman kami, kajian untuk analisis lingkungan usaha dapat dilakukan dengan instrument yang dikembangkan KPPOD atau instrument yang dikembangkan Porter dalam diamond factor, tapi untuk kajian prioritas agenda perbaikan lebih baik dilakukan dengan menggunakan diamond factor dari Porter.

4. Agenda perbaikan peraturan disarankan melalui RIA (regulatory impact assesment) baik di Pemkot Bandung maupun Pemkab Purwakarta.

5. Menerapkan SPM (Standar Pelayanan Minimum) pada setiap instansi baik di Pemkot Bandung maupun Pemkab Purwakarta.


6. Meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam perumusan dan pengawasan kebijakan baik di Pemkot Bandung maupun Pemkab Purwakarta.

7. Penindakan hukum yang tegas kepada setiap tindak kejahatan.

Keterangan:Penelitian ini dilakukan oleh PUPUK (Perkumpulan untuk Pengembangan Usaha Kecil), Bandung, bekerjasama dengan Friedrich-naumann-stiftung für die Freiheit, pada tahun 2004 - 2005.


Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung kepada perkem-bangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Paska krisis ekonomi dan moneter 1997/98 di Indonesia memberikan gambaran nyata betapa peran strategis sektor perbankan tak terbantahkan.

Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi, sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal. Perkembangan indikator makroekonomi yang terjaga dengan baik merupakan insentif bagi sektor perbankan dan sektor riil untuk secara bersama-sama mengembangkan usahanya.

Perbankan Indonesia paska krisis kembali memberikan andil nyata dalam pemulihan ekonomi, setidaknya terlihat dari normalisasi fungsi intermediasi meskipun belum mampu kembali ke masa sebelum krisis. Dengan dukungan teknologi informasi, peran perbankan semakin meluas dan tidak lagi hanya dalam menghimpun dana dan menyalurkan kredit, namun juga telah berkembang ke beragam produk dan layanan jasa keuangan yang sophisticated dalam rangka mendorong kegiatan sektor riil.

Beragam produk dan layanan jasa keuangan baik untuk individual maupun untuk kalangan dunia usaha terus diciptakan, dikembangkan dan didayagunakan untuk membantu sektor riil bergerak lebih dinamis.

Reorientasi ke Sektor UKMSejak masa krisis hingga kini, terjadi perubahan yang cukup mendasar di kancah perbankan Indonesia di mana sebagian bank melakukan pembiayaan ke sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Reorientasi bisnis perbankan

LANGKAH TEROBOSAN MENDORONG EKSPANSI KREDIT

Oleh : Ryan Kiryanto (senior Economist BNI)


didorong oleh fakta bahwa ternyata sektor UKM memiliki ketangguhan (daya tahan) lebih baik dalam menghadapi berbagai gejolak ekonomi dan lebih fleksibel dalam menyikapi setiap perubahan lingkungan bisnis.

Fakta itu dibuktikan dengan semakin banyaknya bank masuk ke sektor perbankan ritel (retail banking business) di mana sektor UKM menjadi “tulang punggung”-nya. Dalam hal ini, entah sudah berapa kali Bank Indonesia melonggarkan kebijakan di bidang perkreditan, tapi faktanya fungsi intermediasi perbankan terasa masih jalan di tempat. Di tahun 2006 lalu, pertumbuhan kredit hanya 14%. Jauh di bawah target revisi yang 18%. Alhasil, daya dorong sektor perbankan dan sektor riil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak maksimal.

Yang terjadi justru situasi kontraproduktif, yang tampak dari lonjakan penempatan dana di instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang terus bergerak naik mencapai kisaran Rp 200 triliun. Angka ini akan terus bergerak naik mencapai Rp 300 triliun jika BI tidak segera melakukan langkah-langkah antisipasi. Fakta itulah yang membuat Wakil Prresiden Jusuf Kalla sampai pada pernyataan kontroversialnya, dengan menuding perbankan telah merampok uang negara karena dinilai lebih suka menempatkan dananya di SBI ketimbang disalurkan dalam bentuk kredit untuk menggerakkan sektor riil.

Konsistensi Bank Indonesia menurunkan suku bunga moneter acuan (Bi rate) dari posisi sebelumnya yang 12,50% pada Juli 2006 menjadi 8,5% pada Juni 2007 tak punya arti sama sekali bagi sektor riil. Buktinya, tingkat permintaan kredit masih rendah, terlihat dari posisi rasio loan to deposit (LDR) yang berkisar 65,8% per April 2007.

Tabel 1Kinerja Industri Perbankan (Rp triliun)

Des 06 Jan 07 Feb 07 Mar 07 April 07 Aset 1.693,5 1.690,5 1.693,1 1.705 1.713Kredit 832,9 817,5 817,5 843 855,4Dana 1.287 1.279,6 1.279,6 1.291,4 1.299,8

sumber: Bank indonesia


Relaksasi Kebijakan

Tak bosan dengan berbagai pelonggaran kebijakan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan, kembali BI menelurkan relaksasi kebijakan di bidang perkreditan. Adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 yang diharapkan akan dapat mempercepat ekspansi kredit perbankan utamanya untuk segmen usaha kecil dan menengah (UKM).

Pada dasarnya PBI ini memberikan kelonggaran di bidang kredit terkait dengan ketentuan penetapan kualitas aktiva produktif yang hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga. Sedangkan untuk pilar prospek usaha dan kondisi keuangan tidak lagi diberlakukan. Dengan demikian, bank dan debitur hanya fokus kepada pilar ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga.

Spirit dari PBI tersebut sungguh mulia, yakni bagaimana BI ikut berperan aktif mendorong ekspansi kredit perbankan untuk menggerakkan sektor riil yang berjalan lamban. Lebih lanjut diharapkan geliat sektor riil akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan tentunya juga yang lebih berkualitas.

Meski demikian, sikap kritis tetap harus dikedepankan dalam merespon terbitnya PBI tersebut. Maklum, terdapat beberapa pertanyaan strategis yang patut dikemukakan di sini.

Pertama, apakah keluarnya PBI ini dilandasi oleh pemikiran BI bahwa faktor kebijakan kredit merupakan salah satu penyebab rendahnya ekspansi kredit dan LDR?

Kedua, apakah ada jaminan dari BI bahwa dengan dikeluarkannya PBI ini, maka akan efektif untuk mendorong sektor riil, utamanya segmen UKM?

Ketiga, mengapa yang ditonjolkan oleh PBI ini hanya kelompok UKM dengan limit maksimal kredit Rp 20 miliar?

Keempat, PBI ini akan tidak efektif mencapai tujuannya kalau tidak dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang pro pertumbuhan terutama di sisi fiskal dan penyelesaian berbagai agenda yang menjadi tuntutan dunia usaha seperti undang-undang ketenagakerjaan, penegakan hukum yang tertib dan profesional, ketentuan kepabeanan yang transparan, birokrasi yang tidak ruwet dan penertiban peraturan daerah yang dinilai bermasalah.


Dalam PBI ini, memang yang mendapatkan ‘berkah’ adalah pelaku UKM, karena spirit PBI ini memang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan UKM, yang memiliki kredit sampai dengan Rp 20 miliar. Maklum, kelompok debitur UKM menguasai sekitar 59% total kredit perbankan nasional sehingga dengan memprioritaskan kelonggaran aturan ini kepada kelompok UKM, maka dianggap sudah cukup efektif untuk mencapai beberapa tujuan strategis.

Pertama, menurunkan porsi dana perbankan di instrumen SBI yang bakal mencapai Rp 300 triliun di akhir tahun ini kalau tidak segera dicegah melalui perangkat kebijakan perbankan. Kedua, mendorong ekspansi kredit sehingga mendongkrak rasio kredit terhadap dana (LDR). Ketiga, membuka lapangan kerja baru yang lebih luas sehingga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Keempat, pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas.

Kalau pun muncul pertanyaan, kenapa relaksasi kebijakan ini hanya ditujukan untuk kalangan UKM, padahal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, mustinya kelompok usaha besar (korporasi atau wholesale) juga mendapatkan perhatian, boleh jadi untuk jangka pendek ini BI berpandangan, untuk jangka pendek relaksasi kebijakan ini ditujukan kepada kelompok UKM terlebih dahulu, baru kemudian kalau hasilnya terbukti efektif dapat mencapai keempat tujuan di atas, bisa diperluas untuk debitur wholesale.

Memang tidak semua bank bakal menikmati ‘keuntungan’ dari kelonggaran kebijakan dalam PBI ini. Pasalnya, BI masih memberikan pagar-pagar regulatif sebagai pengamannya. Contohnya, relaksasi untuk kredit Rp 500 juta – Rp 20 miliar hanya berlaku bagi bank-bank yang memiliki predikat sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit sangat memadai (strong), rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku (8%) dan memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan bank minimal 3.

Sedangkan relaksasi untuk kredit Rp 500 juta – Rp 10 miliar hanya berlaku bagi bank yang memiliki predikat sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit dapat diandalkan (acceptable), rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku, dan memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan bank minimal 3.

Dengan demikian jelas bahwa sebenarnya BI masih memberikan ‘pekerjaan rumah’ bagi bank-bank untuk dapat menggunakan PBI baru ini karena mereka dituntut dapat menjaga dan meningkatkan kualitas manajemen


risiko kreditnya minimal mencapai level strong dan/atau acceptable sekaligus menjaga rasio KPMM tetap berada dalam ketentuan yang berlaku. BI juga ingin mendorong bank-bank meningkatkan kualitas sistem pengelolaan risiko kredit dan menjaga peringkat komposit tingkat kesehatan bank minimal 3.

BI juga masih memberikan kelonggaran terkait dengan implementasi uniform classification system (UCS) atas pemberian aktiva produktif. Intinya, bank wajib menetapkan UCS kepada jenis debitur berikut ini. Pertama, satu debitur atau satu proyek yang sama senilai lebih dari Rp 10 miliar. Kedua, satu debitur atau satu proyek yang sama dengan jumlah nilai Rp 500 juta – Rp 10 miliar, untuk debitur yang merupakan 50 debitur terbesar bank. Ketiga, debitur yang memperoleh fasilitas kredit berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama.

Lalu, bagaimana dengan debitur yang memiliki kredit di atas Rp 10 miliar atau yang di luar 50 debitur besar? Apakah mereka tidak dikenakan prinsip UCS? Jawabannya merujuk kepada PBI ini, yang menyatakan bahwa bank dapat tidak menerapkan UCS apabila, pertama, debitur memiliki proyek yang berbeda.

Kedua, terdapat pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek. Karena tidak dijelaskan apakah ada batasan kredit, jenis dan penggunaannya, maka kebebasan bank untuk dapat tidak menerapkan UCS ini berlaku untuk semua jenis kredit dan tidak ada limit kredit.

Dengan demikian implikasi dari PBI No. 9/6/PBI 2007 ini adalah mendorong bank untuk segera melakukan identifikasi debitur UKM yang terkena atau tidak terkena langsung dampak PBI ini. Bank juga dituntut untuk meneliti apakah ada debitur yang terbebas atau tidak dari penerapan prinsip UCS.

Dari dua kegiatan bank tadi, dapat diperkirakan akan memberikan dampak langsung kepada bank berupa, pertama, peningkatan kredit, baik karena bank terdorong untuk ekspansif (supply side) maupun peningkatan permintaan kredit (demand side). Kedua, peningkatan LDR. Ketiga, penurunan rasio kredit bermasalah (NPL). Keempat, peningkatan kinerja bisnis bank.

Posisi Strategis Sektor UKM

Usaha kecil dan menengah (UKM) bukan saja telah terbukti mampu menghadapi krisis ekonomi Indonesia yang berkepanjangan, tetapi justru mampu memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam:


a. Penyerapan tenaga kerja yang sangat besar.

b. Sebagai jaring pengaman sosial (social safet y net), khususnya dalam penyediaan lapangan kerja bagi calon-calon pekerja maupun pekerja yang terkena PHK.

c. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kepada perekonomian rakyat.

d. Memperkuat fundamental ekonomi.

Yang juga perlu dicermati, bukti bahwa sektor UKM lebih tahan terhadap guncangan krisis dan mampu memberi kontribusi terhadap perekonomian nasional karena sektor tersebut memiliki karakteristik yang unik, yaitu:

a. Dapat dikembangkan di hampir semua sektor usaha di seluruh wilayah Indonesia.

b. Pemerataan kesempatan kerja.

c. Umumnya sangat fleksibel, karena skala usaha, spesifikasi dan teknologinya relatif kecil dan sederhana sehingga fleksibel (mudah menyesuaikan) terhadap setiap perubahan.

d. Produk-produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan kebutuhan primer masyarakat.

e. Lebih sesuai dan lebih dekat dengan kehidupan tingkat bawah (grassroot economy), sehingga upaya mengentaskan masyarakat dari keterbelakangan pendapatan akan lebih efektif melalui pengembangan sektor UKM.

Oleh karena itu, urgensi pemberdayaan UKM dilandasi oleh pemikiran sebagai berikut:

a. Besarnya potensi pengusaha kecil dan menengah yang belum dapat tersentuh oleh praktik perbankan formal.

b. Pengalaman riil selama krisis menunjukkan segmen UKM relatif lebih tahan menghadapi krisis dibandingkan sektor yang skala besar.

Dari sisi lembaga pembiayaan, termasuk perbankan, juga terdapat urgensi pembiayaan ke sektor UKM sebagai berikut:

a. Meningkatkan aktivitas pengusaha kecil dan menengah dalam pembiayaan pengembangan usaha melalui modal kerja dan investasi.

b. Mengurangi dan menyebarkan risiko kredit (spreading of risks).

c. Membantu program pemerintah dalam penguatan Jaring Pengaman Sosial (social safety net) dan ketahanan sosial.


Sebagai catatan, bagaimanapun, perekonomian Indonesia tidak bisa dibangun hanya semata-mata mengandalkan sektor konsumsi dan usaha kecil saja. Usaha-usaha besar berskala korporasi pun harus terus didorong, karena memiliki multiplier effects yang lebih luas (dampak sosial, ekonomi, politik), meski dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, efektivitas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 ini akan lebih besar lagi apabila juga diberlakukan untuk kelompok debitur wholesale. Dengan demikian, semua pihak boleh berharap target pertumbuhan kredit sebesar 18-20% tahun 2007 ini akan dapat dipenuhi untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi 6,3%. Kalangan perbankan tentu berharap BI mau mendengar suara mereka sehingga kelak PBI ini dapat diperluas untuk debitur kategori wholesale.

Catatan penutup

Peran perbankan dalam mendukung sektor riil telah terlihat nyata dengan semakin meningkatnya kredit yang diberikan kepada kalangan dunia usaha. Bahkan kini keberpihakan kepada segmen UKM terus meningkat seiring meningkatnya porsi pembiayaan ke sektor tersebut.

Kendati PBI tersebut masih menyisakan beberapa pertanyaan, namun sekali lagi semua pihak patut menghargai upaya BI memberi kontribusi bagi kebangkitan ekonomi nasional melalui relaksasi kebijakan ini.

Memang, untuk meningkatkan efektivitasnya, PBI ini masih membutuhkan kelengkapan lain dari sisi pemerintah seperti kebijakan fiskal yang pro pertumbuhan, undang-undang ketenagakerjaan yang pro bisnis, penertiban penegakan hukum melalui kepemimpinan yang kuat, gerakan debirokratisasi, dan penyelesaian perda-perda bermasalah.

Ke depan baik sektor perbankan maupun sektor riil harus lebih intensif meningkatkan kerjasama saling penuh pengertian dalam menangkap setiap peluang bisnis yang ada sejalan dengan tekad pemerintah untuk terus membangun, khususnya pembangunan bidang ekonomi (sarana dan prasarana fisik).

ukm di jerman

Documents