tugas uas inves

51
FHUI PARALEL 2010 Prosedur Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha: Pengusahaan Air Minum di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan OLEH: MUHAMMAD ADZKIA FATAH - 1006709462 Ujian Akhir Semester Hukum Investasi, Semester Genap, 2012 0

Upload: fatah-adzkia-sastromidjojo

Post on 04-Aug-2015

92 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: tugas uas inves

FHUI PARALEL 2010

Prosedur Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha: Pengusahaan Air Minum

di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

OLEH: MUHAMMAD ADZKIA FATAH - 1006709462

Ujian Akhir Semester Hukum Investasi, Semester Genap, 2012

0

Page 2: tugas uas inves

Kata Pengantar

Assalamu’allaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, bahwa tugas akhir ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan pemenuhan kewajiban Mahasiswa mata kuliah Hukum Investasi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pengusahaan Air Minum di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan” ini penulis buat dengan berbagai panduan dari berbagai pihak yang beberapa di antaranya mempunyai profesi yang bergerak di bidang pengadaan jasa konstruksi dan investasi asing di Indonesia, serta tidak lupa pula dosen pengajar mata kuliah Hukum Investasi yang telah banyak memberi ilmu yang bermanfaat bagi penulis, dan juga merujuk kepada panduan investasi dari BKPM melalui media alamat web BKPM dan juga beberapa situs lainnya seperti situs Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan situs Hukumonline. Berdasarkan hasil dari beberapa panduan dan temuan yang penulis dapatkan, penulis berhasil menguraikan Prosedur Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pengusahaan Air Minum di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dengan cukup rinci, namun memang tidak sempurna, dan penulis memohon maaf oleh karena hal tersebut.

Dengan demikian, Penulis berharap bahwa tulisan ini akan berguna kelak bagi pembaca dan juga penulis sendiri untuk lebih memahami mengenai Prosedur Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pengusahaan Air Minum di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dan semoga nantinya, ilmu dan manfaat yang didapat, dapat diamalkan serta diaplikasikan secara nyata.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pengajar Hukum Investasi FHUI atas kesempatan untuk menulis tugas akhir ini, dan pula penulis berterima kasih kepada semua pihak yang turut mendukung penulisan tugas akhir ini. Apabila ada kesalahan-kesalahan, penulis dengan berlapang hati bersedia menerima kritik dan saran, karena sesungguhnya penulis hanyalah seorang manusia yang tak luput dari kesalahan, yang mana kritik dan saran tersebut akan penulis serap agar kelak menjadi penulis yang lebih baik.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Mei 2012

M. Adzkia Fatah

1

Page 3: tugas uas inves

Latar Belakang

Penanaman Modal merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Indonesia khususnya di bidang ekonomi. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, yang mana maka dari itu Indonesia membutuhkan untuk adanya penanam modal yang menanamkan modalnya di Indonesia. Penanaman modal di Indonesia diatur oleh UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan adanya regulasi penanaman modal tersebut, maka diharapkan akan memberi landasan hukum yang kuat agar para penanam modal tidak ragu dalam menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya untuk penanam modal asing yang mungkin relatif lebih mempunyai keraguan terhadap negara tujuan investasi karena tidak mengenal secara baik negara tujuannya. Mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka yang disebut sebagai “Penanaman Modal Asing”, harus memenuhi beberapa unsur berikut:

a. Merupakan kegiatan menanam modal;

b. Untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;

c. Dilakukan oleh penanam modal asing;

d. Menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal

dalam negeri.

Dalam tulisan ini, penulis akan menguraikan proses penanaman modal asing yang hendak dilakukan oleh NV Nederland Leiding Water Helder, berkedudukan di Burger Mester Oudland, Rotterdam, Belanda. Perusahaan tersebut sekarang ini bermaksud mengadakan ekspansi ke berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia, dan bermaksud melakukan investasi di bidang pengusahaan air minum di daerah Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan modal yang siap diinvestasikan sebesar US$ 10.000.000,00 (sepuluh juta dollar amerika). Investor hanya bergerak di bidang usaha hulu, yaitu terbatas pada kegiatan pengeboran/ekstraksi air mineral, sampai pengolahan air mineral.

Hal pertama yang harus dilakukan apabila investor ingin menanam modal di Indonesia ialah, memeriksa apakah bidang usaha yang hendak dilakoni tertera dalam Daftar Negatif Investasi atau tidak, yang mana terdapat pada lampiran Peraturan Presiden No. 36 tahun 2010 tentang Daftar Negatif Investasi. Apabila bidang usaha yang hendak digeluti tidak terdapat dalam daftar tersebut, secara otomatis berarti bidang usaha tersebut bebas untuk dibangun tanpa syarat khusus apapun, namun, apabila terdapat dalam daftar tersebut maka ada dua kemungkinan, yaitu: tertutup sama sekali (artinya tidak boleh ada penanaman modal asing dalam bidang usaha tersebut), dan terbuka dengan persyaratan (artinya boleh menanamkan modal di bidang tersebut namun terdapat persyaratan khusus dalam melakukannya yang telah ditetapkan pemerintah).

Dalam hal ini, pengusahaan air yang ingin diadakan oleh pihak investor, ada beberapa poin yang dapat saya sampaikan:

2

Page 4: tugas uas inves

1. Perusahaan investor dapat melakukan investasi di bidang eksploitasi dan pengolahan air mineral;

2. Pelaksanaan investasi di atas harus berbentuk Perusahaan Patungan ( Joint Venture Company) antara perusahaan anda dan waga negara Indonesia dan/atau badan hukumIndonesia; dan

3. Di dalam perusahaan patungan tersebut, investor dapat menguasai maksimal 95% dari seluruh modal yang disetor pada waktu pendirian.

Dalam melakukan penanaman modal dengan bidang usaha pengusahaan air mineral, investor dapat mengikuti tahap-tahap melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang tersedia dari BKPM dalam rangka memudahkan prosedurial penanaman modal. Dengan mengandalkan PTSP, investor akan menemukan kemudahan dalam proses memulai investasi di Indonesia. Adapun tahap-tahap untuk melakukan investasi di Indonesia akan saya uraikan dalam tulisan ini, tahap-tahap tersebut terdiri dari:

1. Mendirikan Usaha dan Melakukan Pendaftaran

2. Memperoleh Izin Persiapan dan Konstruksi

3. Memperoleh Perizinan untuk Pelaksanaan dan Operasional

4. Penggunaan tenaga Kerja Asing

5. Mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal

3

Page 5: tugas uas inves

I. Mendirikan Usaha dan Melakukan Pendaftaran

Untuk melakukan investasi di Indonesia, investor pada tahap awal harus melakukan pendaftaran dan membentuk badan usaha yang akan menjalankan kegiatan investasi yang dilakukan. Meskipun tidak membedakan fasilitas untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), namun terdapat prosedur yang berbeda antara PMDN dan PMA dalam melakukan pendaftaran.

Dalam hal ini, penulis akan membahas mengenai Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh NV Nederland Leiding Water Helder di bidang usaha pengusahaan air mineral.

A. Pendaftaran Penanaman Modal

1. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanam Modal Asing yang akan melakukan penanaman modal di Indonesia wajib berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas (PT). Penanam Modal Asing wajib mengajukan permohonan pendaftaran ke BKPM atau ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun dan Sabang untuk wilayah FTZ. Pengajuan tesebut dapat dilakukan sebelum atau sesudah berstatus badan hukum perseroan terbatas (PT).

Detail Pengurusan sebagai berikut:

Melakukan Pendaftaran Penanaman Modal Peraturan Terkait

Prosedur Pendaftaran Penanaman Modal dilakukan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM ), atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan kewenanganya. Pendaftaran penanaman modal dapat dilakukan secara langsung, dengan membawa dokumen yang dibutuhkan atau secara online melalui nswi.bkpm.go.id

• UU No. 25 Tahun 2007

• Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010

• Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009

• Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009

Persyaratan 1. Surat rekomendasi dari negara terkait atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar / Kantor Perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia, oleh pemohon dari pemerintah negara lain;

2. Rekaman paspor yang masih berlaku, jika pemohon adalah perorangan warga asing;

3. Rekaman Anggaran Dasar Perusahaan dalam bahasa Inggris atau terjemahan dalam Bahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah, jika pemohon adalah perusahaan asing;

4. Rekaman Kartu Identitas (KTP) yang masih berlaku, jika

4

Page 6: tugas uas inves

pemohon adalah perorangan wargan Indonesia;

5. Rekaman Artikel Pendirian Perusahaan beserta setiap amandemennya dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia jika pemohon mendirikan perusahaan berdasarkan hukum Republik Indonesia;

6. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon, baik untuk perorangan atau perusahaan Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia;

7. Aplikasi harus benar dan ditandatangani dengan meterai oleh seluruh pemohon (jika perusahaan belum terdaftar) atau oleh perusahaan Dewan Direksi (jika perusahaan sudah terdaftar), dilampiri dengan Surat Kuasa dengan materai dari pihak yang bertanda tangan dan/atau mengajukan aplikasi, jika pemohon diwakili oleh pihak lain, ketentuan mengenai Surat Kuasa diatur dalam peraturan (pasal 63).

Waktu Satu hari

Biaya Tidak dikenakan biaya untuk Pendaftaran Penanaman Modal

2. Memperoleh Status Badan Hukum

Setiap kegiatan penanaman modal Asing di Indonesia harus membentuk badan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam hal ini, NV Nederland Leiding Water Helder, harus mengadakan kontrak joint venture dengan perusahaan lokal dikarenakan ada pembatasan kepemilikan modal asing sebanyak 95% dari total saham perusahaan untuk berinvestasi. Penulis asumsikan bahwa NV Nederland Leiding Water Helder telah memilih rekan perusahaan untuk diajak mengadakan kontrak joint venture internasional, PT Air Mata Ibu Pertiwi, yang dilanjutkan dengan pembuatan kontrak joint venture beserta segala persyaratan termasuk pembuatan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Penulis kembali mengasumsikan bahwa berdasarkan hasil kontrak joint venture yang diadakan oleh NV Nederland Leiding Water Helder dengan PT Air Mata Ibu Pertiwi, telah membentuk suatu PT baru yang bernama “PT Nederland Water Ibu Pertiwi Indonesia”.

Detail Pengurusan sebagai berikut:

5

Page 7: tugas uas inves

Pembuatan Akte Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Peraturan Terkait

Prosedur Akte Perseroan Terbatas dibuat oleh Notaris dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

• UU No. 40 Tahun 2007

• UU No. 25 Tahun 2007

Persyaratan 1. Rekaman KTP pendiri perusahaan

2. Nama perusahaan yang diajukan

Waktu Pengecekan nama perusahaan 7 hari

Penandatanganan akte oleh pendiri 5 hari

Biaya Setiap notaris menetapkan biaya yang berbeda-beda untuk pembuatan Akte Perseroan Terbatas (tidak termasuk pengesahan sebagai Badan Hukum)

Detail Pengurusan sebagai berikut:

Pengesahan Badan Hukum Peraturan Terkait

Prosedur Pengesahan Badan Hukum diajukan oleh Notaris kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

• UU No. 40 Tahun 2007

• PP No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama PT

• Kepmen Hukum dan HAM No. M-01.HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pembelakuan SISMINBAKUM

Persyaratan 1. Salinan akta bermeterai .

2. NPWP atas nama perseroan.

3. Bukti pembayaran uang muka pengumuman akta perseroan dalam Tambahan Berita Negara (TBN) dari Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

5. Bukti Setor Modal dari Bank:

6. untuk pendirian perseroan.

7. untuk peningkatan modal

Waktu 21 hari kerja

6

Page 8: tugas uas inves

Biaya Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan Rp. 200.000

Pengesahan Badan Hukum Perseroan Rp. 1.000.000

Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Rp. 30.000

Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Rp. 550.000

B. Memperoleh Nomor Wajib Pajak (NPWP)

Setiap Badan Hukum Indonesia wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Detail Pengurusan sebagai berikut:

Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Peraturan Terkait

Prosedur Nomor Pokok Wajib Pajak dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan tempat berdomisili badan usaha yang dibuat atau secara online.

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/ 2008

Persyaratan 1. Akte Pendirian badan usaha dari Notaris

2. Rekaman KTP salah satu direksi

3. Surat pernyataan dari tempat kegiatan (jika lokasinya adalah sewa)

4. Surat Keterangan Domisili

Waktu Satu hari

Biaya Tidak dikenakan biaya

Pengurusan NPWP bisa dilakukan secara parallel dengan proses pengesahan badan hukum di Sisminbakum

7

Page 9: tugas uas inves

Flowchart Step 1

II. Memperoleh Izin Persiapan dan Konstruksi

Setelah melakukan pendaftaran, investor (PT Nederland Water Ibu Pertiwi Indonesia) harus memperoleh izin-izin untuk persiapan dan konstruksi (karena investasi yang dilakukan memerlukan lahan dan bangunan). Izin-izin untuk persiapan dan pelaksanaan dikeluarkan oleh daerah (propinsi, kabupaten/kota) tempat investasi akan dilakukan.

Sejak dijalankannya otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2001, setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing untuk izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jenis izin yang dikeluarkan dan prosedur pengurusannya berbeda-beda antar daerah.

Penulis mengasumsikan investor memilih daerah Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin untuk lokasi penanaman modal.

A. Menggunakan lahan untuk penaman modal

1. Serifikat Tanah

Setiap kepemilikan tanah oleh badan usaha atau perseorangan untuk berbagai keperluan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin harus memperoleh Sertifikat Tanah dari Kantor Pertanahan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam hal ini penulis mengasumsikan bahwa tanah dari lokasi yang hendak digunakan untuk pembangunan oleh PT Nederland Water Ibu Pertiwi Indonesia merupakan tanah negara secara keseluruhan, sehingga tidak memerlukan pembebasan lahan atau pengalihan hak atas lahan apapun yang berada dibawah kekuasaan orang lain, hanya perlu mengajukan permohonan hak atas tanah negara tersebut.

8

Page 10: tugas uas inves

Detail Pengurusan sebagai berikut:

Serifikat Tanah Peraturan Terkait

Prosedur Permohonan Sertifikat Tanah dapat diajukan melalui Kantor Pelayanan PerIzinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Musi Banyuasin atau Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Musi Banyuasin. Sertifikat Tanah dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Musi Banyuasin

- Peraturan Permerintah No. 46 tahun 2002

- Peraturan Presiden No.1 0 Tahun 2006

- Keputusan Kepala BPN No.t Tahun 2005

- Peratura Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 tahun 1999

Persyaratan 1. Surat Permohonan

2. Prioritas masyarakat kurang mampu

3. Prioritas untuk sertifikat pemukiman.

4. Surat Pengantar dari Kades/Lurah diketahui Camat dilengkapi dengan:

Rekaman KTP yang masih berlaku.

SPPT / PBB tahun terakhir (asli & foto Rekaman)

Surat-surat tanah (asli & foto Rekaman)

Surat-surat Kuasa di atas materai (bagi yang mewakilkan untuk mengurus)

Masing-masing rangkap 3 (tiga)

Waktu 120 hari kerja

Biaya Rp. 500.000 (subsidi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

2. Izin Peruntukan Penggunaan tanah

Izin Peruntukan Penggunaan tanah merupakan Izin penggunaan lahan yang mengacu pada tata guna lahan dan peruntukan wilayah Kab Musi Banyuasin. Izin Peruntukan Penggunaan tanah wajib dimiliki oleh kegiatan penanaman modal untuk memastikan penggunaan lahan suatu kegiatan usaha sesuai dengan tatakota wilayah.

9

Page 11: tugas uas inves

Detail Pengurusan sebagai berikut:

Izin Peruntukan Penggunaan tanah Peraturan Terkait

Prosedur Permohonan Izin diajukan ke kantor Pelayanan Satu Pintu - Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993

- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2002

Persyaratan 1. Rekaman KTP

2. Rekaman bukti kepemilikan tanah

3. Persetujuan penyanding

4. Gambar/denah lokasi

5. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi dan rekaman proses

6. Rekaman akta pendidiran perusahaan

7. Rekaman NPWP

Waktu 14 hari kerja

Biaya Biaya Retribusi dihitung dengan perhitungan

R = I x N x L

R : Retribusi terutang

N : Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

L : Luas Tanah

I : Indeks/Tarif (%), dengan ketentuan :

Industri = 5%

Pariwisata = 2%

Industri Rumah Tangga = 1%

Real estate = 4%

Usaha Pertanian = 1%

10

Page 12: tugas uas inves

B. Izin-Izin Kontruksi Bangunan Usaha

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diwajibkan bagi setiap kegiatan pembangunan bangunan baru termasuk bangunan untuk usaha/kegiatan penanaman modal. IMB juga menjadi persyaratan untuk mendapatkan Izin lingkungan dan operasional usaha.

Detail Pengurusan sebagai berikut:

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Peraturan Terkait

Prosedur PTSP - Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 5 Tahun 1999

- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 7 Tahun 1999

Persyaratan 1. Formulir Permohonan

2. Rekaman Surat Keterangan Tanah yaitu antara lain : Sertifikat, Akte Jual beli, Akte Pelepasan Hak, Akte Hibah, Akte Wakab, Surat

3. Pengakuan Hak atas Tanah yang diketahui/dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau Camat yang bersangkutan.

4. Rekaman Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun yang sedang berjalan yang diketahui/dilegalisir oleh Lurah/Kepala

5. Desa atau Camat yang bersangkutan, kecuali bagi Bangunan Pemerintah atau Bangunan Dinas/Instansi.

6. Gambar situasi/Sket Lokasi Tanah yang akan didirikan Bangunan yang diketahui oleh Pemilik/Pengusaha Tanah yang bersempadan dengan Tanah Lokasi yang akan didirikan Bangunan.

7. Gambar bangunan yang dapat dilihat dari 4 (empat) jurusan, tampak dari depan, kanan, kiri dan belakang.

8. Gambar bangunan dengan konstruksi permanen dan semi permanen, kecuali non permanen terutama untuk rumah-rumah penduduk pedesaan cukup dengan Gambar Denah Lantai.

9. Surat persetujuan Tetangga yang bersempadan terutama bagi Bangunan yang akan digunakan untuk

11

Page 13: tugas uas inves

kegiatan usaha.

10. Bagi Bangunan-bangunan yang mempunyai diatas tanah orang lain harus dilandasi dari Dinas/Instansi/Badan yang bersangkutan.

11. Bagi akan mendirikan Bangunan diatas tanah orang lain harus dilandasi dengan Surat Perjanjian baik bersifat sewa-menyewa, kerja sama dan lain sebagainya yang disahkan oleh Dinas/Instansi/Badan yang berwenang.

Waktu Tidak tersedia informasi

Biaya Biaya Retribusi di tetapkan dengan

R = Tarif x Koefisien Luas Bangunan x Koefisien Tingkat Bangunan x Koefiesein Guna Bangunan

Tarif = Rp. 100.000/Izin

Koefisien luas bangunan dari 1 (luas sampai 100 m2) sampai 5 (luas > 3000 m2)

Koefieisn tingkat bangunan dari 1 (bangunan 1 lantai) sampai 4 bangunan 5 lantai keatas

Koefisien guna bangunan dari o,5 (bangunan sosial) sampai 3 (bangunan lain-lain)

C. Izin-Izin Lingkungan

1. Rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/UPL-UKL

Rekomendasi AMDAL harus dimiliki oleh setiap kegiatan investasi/usaha yang potensial memberikan dampak terhadap lingkungan alam disekitarnya. Pengesahan AMDAL juga menjadi persyaratan bagi izin-izin operasional usaha.

Jika investasi/usaha yang dilakukan berskala kecil, maka dokumen yang wajib dimiliki adalah UPL/UKL sebagai pengganti AMDAL.

12

Page 14: tugas uas inves

Detail Pengurusan sebagai berikut:

Rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/UPL-UKL Peraturan Terkait

Prosedur Permohonan Izin diajukan ke Kantor Badan Lingkungan Hidup Kab Muba. Rekomendasi UKL/UPL dan AMDAL dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kab Muba

- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999

- Keputusan Menteri LH No. 86 Tahun 2002

- Peratutan Menteri LH No. 11 Tahun 2006

- Peraturan Menteri LH No . 13 tahun 2010

Persyaratan Syarat Pokok

1. KTP/Surat keterangan domisili/pemerakarsa yang masih berlaku

2. Persetujuan prinsip membangun untuk kegiatan usaha di bidang kepariwisataan /kesehatan/ bangunan umum /bangunan perniagaan dan izin Mendirikan Bangunan sesuai dgn fungsinya

3. Gambar Lay Out Bangunan Yang telah di legalisir (gambar situasi dan denah)

4. Surat Keterangan sosialisasi yang disahkan oleh Kadus/Kaling,Kades/LUrah,Camat

5. Gambar sistem pengolahan limbah yang ada direncanakan

6. Bagan alir rencana kegiatan beserta limbah yang dihasilkan

7. Denah Lokasi Tempa Kegiatan Usaha

8. Rekaman Bukti Pelunasan Pajak-Pajak yang dimiliki (PBB,ABT(Jika Memanfaatkan Air Bawah Tanah/Permukaan)

9. Jumlah Dokument yang disetor Sebanyak 10 Eksemplar

10. Rekaman bukti Sertifikat Tanah/Akta Sewa Menyewa Tanah

11. Akta Pendirian Perusahaan( Bagi Perusahaan Yang Berbadan Hukum)

Syarat Tambahan:

Hasil Uji Lab air Limbah, Kebisingan, Udara ,DLL(Jika Diperlukan )

13

Page 15: tugas uas inves

Surat Keterangan Kerja Sama Penangan LImbah B3

Penanganan Oli Bekas (Kegiatan dibidang Industri/Perbengkelan)

Limbah Medis (Kegiatan Rumah Sakit, Lab,Balai Pengobatan )

Rekaman Izin-Izin yang dimiliki

Waktu 14 hari kerja

Biaya Tidak dipunggut retribusi (Rp 0,-)

2. Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Setiap kegiatan usaha/penanaman modal di Kab Mubaharus memiliki izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU) terkait dengan potensi gangguan yang ditimbulkan kegiatan usahanya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Izin UUG/SITU ini juga menjadi persyaratan untuk mendapatkan izin-izin operasional usaha.

Detail Pengurusan sebagai berikut:

Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Peraturan Terkait

Prosedur Permohonan Izin UUG/SITU diajukan melalui Kantor Pelayanan PerIzinan yterpadu (KPPT) Kabupaten Musi Banyuasin atau Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Izin UUG/SITU dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 5 Tahun 1993

- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 9 Tahun 1999

Persyaratan 1. Gambar denah lokasi dan tempat usaha

2. Akte pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum

3. KTP atau Surat Keterangan domisili pemohon atau Identitas kependudukan lainya

14

Page 16: tugas uas inves

4. Surat keterangan kewarganegaraan bagi Warga Negara Asing (WNA)

5. Status tanah yang dipakai tempat usaha

6. Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan fungsinya.

7. Persetujuan prinsip (Bila diperlukan)

8. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding

9. Neraca perusahaan

10. Rekomendasi amdal UKL/UPL bagi usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan

11. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 4 Lembar

Waktu 12 hari kerja

Biaya Besaran biaya retribusi ditetapkan dengan

Retribusi = Luas x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Tarif

1. Indeks Gangguan :

Kawasan Industri = 1

Kawasan Perdagangan = 2

Kawasan Pariwisata = 3

Kawasan Perumahan dan Pemukiman = 5

2. Tarif Retribusi

Luas sampai 1000 m2 Rp . 700,-/m2

Luas 1001 - 2000 m2 Rp . 650,-/m2

Luas 2001 - 4000 m2 Rp . 600,-/m2

Luas lebih dari 4000 m2 Rp . 550,-/m2

15

Page 17: tugas uas inves

Izin UUG/SITU dapat diproses secara paket bersama dengan Izin operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (TDP, SIUP/IUI, TDG)

Flowchart step 2

III. Memperoleh Izin untuk Pelaksanaan & Operasional (Sumatera Selatan-Kabupaten Musi Banyuasin)

Jenis periizinan untuk pelaksanaan dan operasional usaha dalam rangka penanaman modal ditentukan oleh bidang usaha yang akan dijalankan. Setiap bidang usaha memiliki perizinan untuk operasional usaha/investasi yang dilakukan.

Izin operasional usaha terdiri dari izin yang diwajibkan untuk semua jenis usaha dan izin spesifik untuk jenis bidang usaha tertentu. Sebagian izin oeprasional dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan sebagian lain dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Pada dasarnya, dalam hal operasional, sesuatu yang krusial bagi PT Nederland Water Ibu Pertiwi Indonesia ialah harus memperoleh hak guna usaha air sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air untuk dapat mengusahakan air yang diperuntukkan sebagai bahan baku produksi, dimana menurut peraturan pelaksananya (PP No. 42 tahun 2008 dan PP No 43 tahun 2008), izin dapat diperoleh setelah mengajukan permohonan kepada bupati setempat, yang dalam hal ini Bupati Musi Banyuasin. Namun, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, perolehan izin tidak diajukan langsung kepada Bupati melainkan diajukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin dan dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin.

16

Page 18: tugas uas inves

A. Izin Operasional Utama

1. Izin Prinsip / Surat Persetujuan (SP) Penanaman Modal

Izin prinsip adalah Izin untuk memulai kegiatan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.

Detail Pengurusan sebagai berikut:

Memperoleh Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan (SP) PMDN Peraturan Terkait

Prosedur Izin Prinsip diperoleh melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badang Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Badan Penanaman Modal Propinsi Sumatera selatan.

- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

- Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal

Persyaratan 1. Bukti diri pemohon

a. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal

b. Rekaman Akta pendirian Perusahaan dan perubahannya

c. Rekaman Pengesahan Anggaran dasar Perusahaan

d. Rekaman NPWP

2. Keterangan rencana kegiatan, berupa

a. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir

b. Uraian kegiatan sektor jasa

3. Rekomendasi dari Instansi terkait bila dipersyaratkan

4. Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh perusahaan.

Waktu 10 hari kerja

Biaya Tidak dikenakan biaya

17

Page 19: tugas uas inves

2. Izin Usaha

Usaha/investasi harus memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas dasar pelimpahan dari Kementerian Perindustrian.

Detail Pengurusan sebagai berikut:

Izin Usaha Peraturan Terkait

Prosedur Izin Usaha diajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu BKPM

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984

- UU No. 25 Tahun 2007

- Perpres No. 27 Tahun 2009

- Perpres No. 36 Tahun 2010

- Perka BKPM No. 12 Tahun 2009

Persyaratan 1. Laporan hasil pemeriksaan royek

2. Rekaman akta pendirian dan perubahan serta pengesahan dari Kemenhuk-HAM

3. Rekaman Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal

4. Rekaman NPWP

5. Rekaman Hak Atas Tanah/Perjanjian Sewa Menyewa

6. Rekaman IMB/Perjanjian Sewa Menyewa

7. Rekaman UUH/HO/SITU

8. Rekaman LKPM periode terakhir

9. Dokumen AMDAL/UKL-UPL dan pengesahan/persetujuan

10. Surat Kuasa Bermaterai

Waktu 7 hari kerja

Biaya Tidak dikenakan biaya

3. Izin Usaha Industri (IUI)

18

Page 20: tugas uas inves

Investor yang akan melakukan investasi dan pengembangan usaha di sektor industri pengolahan di wilayah Kabupate Musi Banyuasin harus memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Detail Pengurusan sebagai berikut:

Izin Usaha Industri (IUI) Peraturan Terkait

Prosedur Permohonan IUI dapat diajukan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Musi Banyuasin atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin. IUI dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin

- Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/ 2009

- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 27 Tahun 2005

Persyaratan 1. - Rekaman Izin Undang-Undang Gangguan (HO)/SITU/Surat Keterangan Kades/Lurah

2. - Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

3. - Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP)

4. - Rekaman Akte Notaris bagi Perusahaan yang Berbadan Hukum

5. - Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar

6. - AMDAL bagi kegiatan usaha yang menghasilkan bahan beracun dan berbahaya (B3) dan atau industri peroxida.

Waktu 7 hari kerja

Biaya Nilai Investasi Rp. 201 juta - Rp. 500 juta Rp. 300.000

Nilai Investasi di atas Rp. 500 juta Rp. 500.000

4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Setiap kegiatan usaha/investasi yang beroperasi di Kabupaten Musi Banyuasin harus terdaftar di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Detail Pengurusan sebagai berikut:

19

Page 21: tugas uas inves

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Peraturan Terkait

Prosedur Permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP dapat diajukan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Musi Banyuasin atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin. TDP dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin

- Undang-undang No .3 Tahun 1982

- Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/ PER/9/ 2007;

- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 27 Tahun 2005

Persyaratan 1. Rekaman Izin Undang-Undang Gangguan (HO) ;

2. Rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP);

5. Rekaman Akte Notaris

6. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar

Waktu 7 hari kerja

Biaya Perwakilan perusahaan asing = Rp. 750.000

Kantor Cabang/anak perusahaan = Rp. 500.000

Perseroan Terbatas (PT) = Rp. 350.000

Comanditer Venoshap (CV) = Rp. 150.000

Koperasi = Rp. 50.000

Firma (Fa) = Rp. 150.000

Perorangan (Po) = Rp. 50.000

BUMN/BUMND = Rp. 150.000

5. Rekomendasi Teknis Industri Air Mineral dan Demineral Non AMDK/Pertek

Rekomendasi teknis diperlukan untuk memperoleh persetujuan untuk beroperasinya industri Air Mineral dan Demineral Non AMDK/Pertek.

20

Page 22: tugas uas inves

Detail Pengurusan sebagai berikut:

Rekomendasi Teknis Industri Air Mineral dan Demineral Non AMDK/Pertek Peraturan Terkait

Prosedur Permohonan rekomendasi diajukan secara online ke Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Industri Agro melalui http://rekomendasi.kemenperin.go.id/

- Kepmenperind No.705/MPP/Kep/11/2003

Persyaratan 1. Surat permohonan kepada Direktur Ind.Minuman dan Tembakau diatas kop perusahaan

2. Flow chart proses produksi dilengkapi penjelasan masing-masing proses

3. Sertifikat hasil uji (produk air minum alami mengacu pada SNI 01-6242-2000/Codex, dan produk air minum lainnya mengacu pada standar negara eksportir selama belum ditetapkan SNI) 4

4. API-U/API-P

5. NPWP

6. TDP

7. IUP

8. Pemberitahuan Iimpor Barang/ Packing list.

Waktu 5 hari kerja

Biaya Tidak dikenakan biaya

B. Izin Operasional Pendukung

1. Tanda Daftar Gudang (TDG)

Kegiatan usaha yang menggunakan fasilitas pergudangan (dengan luas antara 35 m2 sampai 10.000 m2) di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin harus mendaftarkan kegiatan pergudangannya.dengan memiliki Tanda Daftar Gudang yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam hal ini penulis mengasumsikan bahwa PT Nederland Water Ibu Pertiwi Indonesia membutuhkan gudang untuk berbagai menyimpan berbagai macam barang yang perlu disimpan, seperti hasil olahan.

21

Page 23: tugas uas inves

Detail Pengurusan sebagai berikut:

Tanda Daftar Gudang (TDG) Peraturan Terkait

Prosedur Permohonan Tanda Daftar Gudang (TDG) dapat diajukan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Musi Banyuasin atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin. TDG dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin

- Peraturan Mentri Perindustrian dan perdagangan RI No. 16/M-DAG/PER/3/ 2006

- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 27 Tahun 2005

Persyaratan 1. Denah lokasi Gudang

2. Surat Kontrak jika tempat mengontrak

3. Rekaman KTP,NPWP,SIUP/TDP,SITU/HO

4. Pas foto 4x6 = 2 lembar

5. Formulir permohonan

6. Rekaman akte notaris SK berbadan hukum

7. Rekaman akte pendirian bagi Koperasi

8. opy akte notaris CV,Fa.

Waktu Tidak tersedia informasiC

Biaya Tidak tersedia informasi

2. Izin Pemboran Air Bawah Tanah dan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Kegiatan usaha yang memanfaatkan air bawah tanah kegiatan usahanya di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin harus memiliki Izin Pemboran Air Bawah Tanah dan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Detail Pengurusan sebagai berikut:

Izin Pemboran Air Bawah Tanah dan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Peraturan Terkait

22

Page 24: tugas uas inves

Prosedur Permohonan Izin Pemboran Air Bawah Tanah dan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah diajukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin dan dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin

- UU No 7 thn 2004

- Keputusan Menteri pertambangan dan energi nomor 1451 K/10/MEM/2000

- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 31 Tahun 2002

-Peraturan Pemerintah no 43 tahun 2008

Persyaratan 1. Surat Permohonan

2. Persetujuan prinsip dari Kepala dinas ;

3. Peta situasi berskala 1 : 10.000 dan Peta Topografi berskala 1 : 50.000 yang menggambarkan lokasi rencana pengambilan air bawah tanah dan penurapan mata air ;

4. Formulir izin model yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin;

5. Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL, UPL disetujui oleh Komisi AMDAL Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

6. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan ;

7. Rekaman Izin Usaha ;

8. Rekaman Izin Tempat Usaha/Izin Undang-Undang Gangguan HO ;

9. Izin Lokasi ;

10. Rekaman Nomor Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengusaha Kena Pajak (NPKP).

Waktu 7 hari kerja

Biaya Tidak tersedia informasi

3. Izin Pengambilan Air Permukaan

23

Page 25: tugas uas inves

Kegiatan usaha yang memanfaatkan air permukaan dalam kegiatan usahanya di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin harus memiliki Izin Pengambilan Air Permukaan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Detail Pengurusan sebagai berikut:

Izin Pengambilan Air Permukaan Peraturan Terkait

Prosedur Permohonan Izin Pengambilan Air Permukaan diajukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin dan dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin

- UU No 7 thn 2004

- Keputusan Menteri pertambangan dan energi nomor 1451 K/10/MEM/2000

- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 31 Tahun 2002

Persyaratan 1. Peta situasi dan konstruksi yang telah disetujui / disahkan oleh Dinas Pengairan ;

2. Saran Teknis yang bersifat mengikat dari Dinas Perairan ;

3. Persetujuan prinsip dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin.

Waktu Tidak tersedia informasi

Biaya Tidak tersedia informasi

4. Izin Kerja Malam bagi Tenaga Kerja Wanita (IKMW)

Setiap kegiatan investasi dan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin harus memiliki Izin Kerja Malam bagi Tenaga Kerja Wanita (IKMW) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk masa satu tahun.

Detail Pengurusan sebagai berikut:

Izin Kerja Malam bagi Tenaga Kerja Wanita (IKMW) Peraturan Terkait

Prosedur Permohonan Izin Kerja Malam Wanita diajukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Musi Banyuasin dan dikeluarkan oleh

- Undang-undang Nomor 1 tahun 1970

24

Page 26: tugas uas inves

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Musi Banyuasin - Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 19 tahun 2002

Persyaratan 1. Surat permohonan

2. Surat Pernyataan dari perusahaan

3. Daftar nama karyawati yang diperkerjakan pada malam hari

4. Penjelasan waktu kerja dari perusahaan

Waktu Tidak tersedia informasi

Biaya · Rp. 65.000/tahun/perusahaan

5. Izin Penyimpangan Waktu Kerja

Setiap kegiatan investasi dan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja diluar waktu kerja normal (lembur) di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin harus memiliki Izin Penyimpangan Waktu Kerja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk masa satu tahun

Detail Pengurusan sebagai berikut:

Izin Penyimpangan Waktu Kerja Peraturan terkait

Prosedur Permohonan Izin Penyimpangan Waktu Kerja diajukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Musi Banyuasin dan dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Musi Banyuasin

- Undang-undang Nomor 1 tahun 1970

- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 19 tahun 2002

Persyaratan 1. Surat Permohonan

2. Data Jumlah tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang lembur

3. Daftar nama tenaga kerja yang lembur

4. Surat pernyataan dari perusahaan tentang adanya kegiatan lembur dan alasannya.

5. Waktu tenaga kerja mulai awal bekerja lembur dan akhir bekerja

Waktu Tidak tersedia informasi

25

Page 27: tugas uas inves

Biaya · Rp. 65.000/tahun/perusahaan

Flowchart Step 3

IV. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Terdapat beberapa izin/dokumen yang harus dipenuhi oleh kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal dalam menggunakan tenaga kerja asing di Indonesia. Jika investasi menggunakan tenaga kerja asing,maka ada bebera izin yang harus diselesaikan.

Dalam hal ini PT Nederland Water Ibu Pertiwi Indonesia menggunakan tenaga kerja asing dalam hal pengoperasian kegiatan usaha dari pengeboran dan pengolahan air mineral. Penulis asumsikan pengeboran dan penolahan air mineral menggunakan teknologi yang belum dapat dioperasikan oleh

26

Page 28: tugas uas inves

tenaga kerja Indonesia sepenuhnya, dan pula untuk mengisi beberapa jabatan dalam rangka manajerial perusahaan.

Indonesia memiliki peraturan yang mengatur tentang penggunan tenaga kerja kerja asing yang dipekerjakan di kegiatan penanaman modal di Indonesia. Peraturan ketenegakerjaan ini terkait dengan pengawasan atas tenaga kerja asing, pemberian fasilitas keimigrasian atas penggunaan tenaga kerja asing dan kompensasi bagi pembinaan tenaga kerja lokal.

1. Memperoleh Izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

RPTKA adalah dokumen yang harus dimiliki oleh invesor yang akan menggunakan tenaga kerja asing berupa rencana penggunaan tenaga kerja asing yang akan dilakukan dalam kegiatan usahanya. RPTKA berlaku paling lama 5 tahun dan setelahnya dapat diperpanjang kembali.

Detail Pengurusan sebagai berikut:

Memperoleh RPTKA Peraturan Terkait

Prosedur RPTKA diajukan oleh kegiatan investasi oleh PMA/PMDN kepada Direktur Pengendalian Penggunan Tenaga Kerja Asing (Ditjen P2TKA), Direktorat Jenderal Pembinaan tenaga Kerja Kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui loket pelayanan yang tersedia di Direktorat P2TKA atau Pelayana terpadu Satu Pintu di BKPM.

Perpanjangan RPTKA dapat dilakukan di :

Direktorat P2TKA untuk investasi lintas propinsi;

Dinas tenaga kerja propinsi yang membawahi Sumatera Selatan-Kabupaten Musi Banyuasin jika investasi dilakukan dalam atau lintas kabupaten/kota di propinsi terkait.

• UU No. 13 Tahun 2003

• Permenakertrans No. 02/Men/III/ 2008

Persyaratan 1. Surat Permohonan;

2. Formulir RPTKA yang sudah dilengkapi;

3. Surat Izin Usaha dari investasi yang berwenang;

4. Copy akte pendirian badan hukum usaha yang sudah disahkan;

5. Keterangan domisili perusahaan dari Pemda;

6. Bagan struktur organisasi perusahaan;

27

Page 29: tugas uas inves

7. Surat penunjukkan TKI sebagai pendamping TKA;

8. Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku;

9. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh oleh TKA.

Waktu 3 hari kerja

Biaya Tidak dikenakan biaya untuk memperoleh RPTKA dan tidak ada biaya untuk perpanjangan RPTKA

2. Memperoleh Rekomendasi KITAS (Rekomendasi TA-01)

Rekomendasi KITAS (TA-01) adalah rekomendasi yang diberikan kepada investor yang menggunakan tenaga kerja asing untuk memperoleh fasilitas kemudahan dalam proses keimigrasian bagi tenaga kerja asing yang didatangkan dan dipekerjakan di Indonesia dalam rangka penanaman modal. Rekomendasi KITAS harus diajukan untuk setiap tenaga kerja asing yang digunakan.

Detail Pengurusan sebagai berikut:

Memperoleh Rekomendasi KITAS (TA 01) Peraturan Terkait

Prosedur Rekomendasi KITAS diajukan oleh investor untuk setiap tenaga kerja asing yang digunakan kepada Direktur Pengendalian Penggunan Tenaga Kerja Asing (Ditjen P2TKA), Direktorat Jenderal Pembinaan tenaga Kerja Kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui loket pelayanan yang tersedia di Direktorat P2TKA atau di BKPM

• UU No. 13 Tahun 2003

• Permenakertrans No. 02/Men/III/ 2008

Persyaratan 1. Surat Permohonan;

2. Formulir TA 01 yang sudah dilengkapi;

3. Copy paspor keputusan pengesahan RPTKA;

4. Copy paspor TKA yang akan dipekerjakan;

5. Daftar Riwayat Hidup TKA yang akan dipekerjakan;

6. Copy ijazah atau keterangan pengalaman kerja TKA

28

Page 30: tugas uas inves

yang akan dipekerjakan;

7. Copy Surat penunjukkan TKI sebagai pendamping TKA;

8. Foto berwarna 4x6 sebanyak 1 lembar.

Waktu 1 hari kerja

Biaya Tidak dikenakan biaya untuk memperoleh rekomendasi KITAS

3. Izin Menggunakan tenaga Kerja Asing (IMTA)

Izin Menggunakan Teaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin yang harus dimiliki untuk setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal oleh PMA/PMDN yang menggunakan tenaga kerja dalam kegiatanya. IMTA berlaku untuk masa waktu satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.

Detail Pengurusan sebagai berikut:

Memperoleh Izin Menggunakan tenaga Kerja Asing (IMTA) Peraturan Terkait

Prosedur IMTA diajukan oleh investor untuk setiap tenaga kerja asing yang digunakan kepada Direktur Pengendalian Penggunan Tenaga Kerja Asing (Ditjen P2TKA), Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui loket pelayanan yang tersedia di Direktorat P2TKA atau di BKPM

Perpanjangan IMTA dapat dilakukan di :

Direktorat P2TKA untuk investasi lintas propinsi

Dinas tenaga kerja propinsi yang membawahi Sumatera Selatan-Kabupaten Musi Banyuasin jika investasi dilakukan lintas kabupaten/kota di Propinsi terkait

Dinas tenaga Kerja Sumatera Selatan-Kabupaten Musi Banyuasin untuk investasi yang hanya dilakukan di dalam Sumatera Selatan-Kabupaten Musi Banyuasin

• UU No. 13 Tahun 2003

• Permenakertrans No. 15/Men/III/ 2006

• Permenakertrans No. 02/Men/III/ 2008

• Kepmen 223 Tahun 2003

29

Page 31: tugas uas inves

Persyaratan 1. Surat Permohonan;

2. Copy draft perjanjian kerja;

3. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui bank yang ditunjuk Menteri;

4. Copy polis asuransi;

5. Copy paspor TKA yang akan dipekerjakan;

6. Daftar surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian VISA;

7. Foto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar.

Waktu 3 hari kerja

Biaya Tidak dikenakan biaya untuk IMTA namun terdapat dana kompensasi penggunaan TKA sebanyak US$ 100/TKA/bulan

Flowchart Step 4

V. Mendapat Fasilitas Penanaman Modal

30

Page 32: tugas uas inves

Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan memberikan fasilitas fiskal bagi kegiatan penanaman modal yang dilakukan di Indonesia yang bidang usahanya dapat memperleh fasilitas fiskal. Fasilitas Fasilitas fiskal yang dimiliki meliputi :

1) Fasilitas bea masuk atas impor mesin

2) Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan

3) Usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) badan.

Untuk memperoleh fasilitas fiskal ini, investor harus memiliki Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh BKPM yang diperoleh pada tahap pengurusan izin operasional.

Dalam hal ini PT Nederland Water Ibu Pertiwi Indonesia telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, untuk mendapatkan fasilitas. Adapun syarat yang dimaksud ialah:

Penanaman modal yang mendapat fasilitas adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

a. menyerap banyak tenaga kerja;b. termasuk skala prioritas tinggi;c. termasuk pembangunan infrastruktur;d. melakukan alih teknologi;e. melakukan industri pionir;f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang

dianggap perlu;g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atauj. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di

dalam negeri.

Sekiranya PT Nederland Water Ibu Pertiwi Indonesia telah memenuhi lebih dari satu kriteria di atas, dan oleh karena itu, berhak memperoleh fasilitas penanaman modal.

1. Mendapatkan Angka Pengenal Impor-Produsen (APIP)

Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin untuk mengimpor mesin/peralatan dan bahan yang dipergunakan sendiri dalam rangka produksi penanaman modal yang dilakukan dan bukan untuk diperdagangkan. API-P diperlukan sebagai registrasi untuk mendapatkan fasilitas dalam impor barang modal dan bahan baku yang dilakukan investor.

Detail Pengurusan sebagai berikut:

31

Page 33: tugas uas inves

Mendapatkan API-P Peraturan Terkait

Prosedur API-P diperoleh dengan mengajukan permohonan ke BKPM melaui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) d BKPM

• UU Penanaman Modal

• Perpres No.27 Th 2009

• Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009

• Permendag No. 45/M-DAG/PER/9/2009

Persyaratan 1. Copy akte notaris pendirian usaha

2. Copy surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kelurahan setempat

3. Copy Surat Pendaftaran Penanaman Modal

4. Copy Izin Prinsip Penanaman Modal

5. Copy Izin Usaha yang diterbitkan BKPM

6. Copy NPWP

7. Copy TDP

8. Copy KTP atau Paspor dari pengurus atau Direksi

9. Copy IMTA

10. Pasfoto terakhir dengan latar belakang merah masing-masing Direksi dan Pengurusa ukuran 3x4 dua buah

Waktu 5 hari kerja

Biaya Tidak dikenakan biaya untuk Pembuatan API-P

2. Memperoleh Surat Persetujuan Pabean (SP Pabean)

Surat Persetujuan Pabean diberikan dalam bentuk daftar induk/master list daftar barang/bahan yang diimpor oleh investor yang akan mendapatkan fasilitas impor/kepabeanan. SP Pabean hanya diberikan bagi investasi pada bidang usaha yang termasuk dalam bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas. SP Pabean menjadi acuan dalam memperoleh fasilitas pembebsan bea masuk dan fasilitas pajak penghasilan dan berlaku untuk masa waktu 5 tahun.

SP Pabean terdiri dari:

1. SP Pabean Barang Modal

32

Page 34: tugas uas inves

2. SP Pabean Barang dan Bahan

Detail Pengurusan sebagai berikut:

1. Memperoleh SP Pabean Barang Modal Peraturan Terkait

Prosedur SP Pabean Barang Modal diperoleh dengan mengajukan ke Direktorat Fasilitas Penanaman Modal di BKPM dengan melegkapi persyaratan yang diperlukan

• UU Penanaman Modal

• PP No. 62 Tahun 2008

• Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009

• Permenkeu No. 176 Tahun 2009

Persyaratan 1. Permohonan yang ditandatatangani diatas materai oleh pemimpin perusahaan;

2. Jika pengurusan tidak secara langsung oleh direksi perusahaan, harus diserati dengan Surat Kuasa Bermaterai;

3. Copy akte pendirian usaha;

4. Copy Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip;

5. Copy NPWP;

6. Nomor Induk Kepabanan (NIK);

7. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

8. Angka Pengenal Impor-Produsen (APIP);

9. Daftar Barang/Mesin dan softcopy Daftar Mesin (berdasarkan investor module BKPM);

10. Uraian ringkas proses produksi bagi industri yang menghasilkan barang atau uraian kegiatan usaha bagi industri jasa;

11. Kalkulasi kebutuhan kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam izin prinsip perusahaan;

12. Denah pabrik dan gambar tata letak mesin/peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan;

13. Data teknis atau brosur mesin;

33

Page 35: tugas uas inves

14. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir apabila perusahaan tersebut sudah memiliki kewajiban menyampaikan laporan.

Waktu 7 hari kerja

Biaya Tidak dikenakan biaya untuk memperoleh SP Pabean Barang Modal

2. Memperoleh SP Pabean Barang dan Bahan Peraturan Terkait

Prosedur SP Pabean Barang Modal diperoleh dengan mengajukan ke Direktorat Fasilitas Penanaman Modal di BKPM dengan melegkapi persyaratan yang diperlukan

• UU Penanaman Modal

• PP No. 62 Tahun 2008

• Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009

• Permenkeu No. 176 Tahun 2009

Persyaratan 1. Permohonan yang ditandatatangani diatas materai oleh pemimpin perusahaan;

2. Jika pengurusan tidak secara langsung oleh direksi perusahaan, harus diserati dengan Surat Kuasa Bermaterai;

3. Copy akte pendirian usaha;

4. Copy Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip;

5. Copy NPWP;

6. Nomor Induk Kepabanan (NIK);

7. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

8. Angka Pengenal Impor-Produsen (APIP);

9. Daftar Barang dan Bahan dan softcopy Daftar Barang dan Bahan (berdasarkan investor module BKPM);

10. Uraian ringkas proses produksi bagi industri yang menghasilkan barang atau uraian kegiatan usaha bagi industri jasa;

11. Kalkulasi kebutuhan kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam izin prinsip perusahaan;

12. Denah pabrik dan gambar tata letak mesin/peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan;

34

Page 36: tugas uas inves

13. Data teknis atau brosur mesin;

14. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;

15. Copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas impor mesin yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Ditjen Bea Cukai;

16. Copy Surat Persetujuan Fasilitas Keringanan/Pembebasan Bea Masuk (SP Panean) dan Izin Usaha.

Waktu 7 hari kerja

Biaya Tidak dikenakan biaya untuk memperoleh SP Pabean Barang dan Bahan

3. Memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN)

SP Persetujuan Pembebasan PPN adalah persetujuan untuk mebebaskan PPN atas barang/bahan yang diimpor oleh investor. Pembebasan PPN diberikan atas barang/bahan yang masuk dalam daftar induk SP Paban yang sudah diperoleh oleh investor.

Detail Pengurusan sebagai berikut:

Memperoleh SP Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Peraturan Terkait

Prosedur Pengajuan SKB PPN diawali dengan pengajuan Surat Persetujuan Pembebasan PPN yang diajukan dlakukan bersamaan dengan SP Pabean ke Direktirat Fasilitas BKPM. Surat Persetujuan Pembebasan PPN dari BKPM kemudian diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat barang akan dikeluarkan untuk mendapatkan SKB PPN atas barang yang diimpor

• UU Penanaman Modal

• PP No. 62 Tahun 2008

• Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009

• Permenkeu No. 176 Tahun 2009

Persyaratan 1. Copy akte pendirian usaha;

2. Copy Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip;

3. Copy NPWP;

4. Nomor Identitas Kepabanan;

5. Angka Pengenal Impor-Produsen (APIP);

6. Daftar Induk/Master List barang yang memperoleh persetujuan Pabean.

35

Page 37: tugas uas inves

Waktu 7 hari kerja (bersamaan dengan SP Pabean)

Biaya Tidak dikenakan biaya untuk memperoleh SP Pembebasan PPN dan SKB PPN

4. Memperoleh Surat Persetujuan Fasilitas Pajak Penghasilan (SP Fasilitas PPh)

SP Fasilitas PPh adalah pesetujuan untuk pengurangan PPh atas barang/bahan yang diimpor untuk keperluan kegiatan penanaman modal yang dikenakan pajak penghasilan. Fasilitas pengurangan PPh diberikan atas barang/bahan yang masuk dalam daftar induk/master list yang diajukan investor. Pengurangan PPh yang diberikan hingga menjadi 2,5% dari tarif PPh semula sebesar 7,5% Terdapat lima (5) jenis Pembebasan PPh yang dapat diberikan.

Detail Pengurusan sebagai berikut:

Memperoleh SP Fasilitas PPh Peraturan Terkait

Prosedur SP Fasilitas PPh dapat diajukan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak melalui BKPM dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan.

• UU Penanaman Modal

• PP No. 62 Tahun 2008

• Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009

Persyaratan 1. Copy akte pendirian usaha;

2. Copy Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip;

3. Copy NPWP;

4. Nomor Identitas Kepabanan;

5. Angka Pengenal Impor-Produsen (APIP);

6. Daftar Induk/Master List barang yang memperoleh persetujuan Pabean.

Waktu 10 hari kerja

Biaya Tidak dikenakan biaya untuk memperoleh SP Fasilitas PPh

36

Page 38: tugas uas inves

Flowchart Step 5

37

Page 39: tugas uas inves

Kesimpulan

PT Nederland Water Ibu Pertiwi Indonesia, sebagai Perseroan Terbatas hasil dari kontrak joint venture antara NV Nederland Leiding Water Helder dengan PT Air Mata Ibu Pertiwi, perlu untuk memenuhi sekurang-kurangnya tiap langkah yang telah penulis uraikan di atas. Dengan itu, PT Nederland Water Ibu Pertiwi Indonesia akan dapat menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Sumber*:

http://isjd.pdii.lipi.go.id

http://sda.pu.go.id

www.bkpm.go.id

www.hukumonline.com

www.jasakonstruksi.net

www.nswi.bkpm.go.id

*seluruh situs diakses bervariasi dari tanggal 16 mei – 28 mei 2012.

38