tugas teori hukum

41
TEORI TUJUAN HUKUM DALAM KONSEP NEGARA HUKUM Oleh : Sumaryono A. Latar Belakang Negara Indonesia adalah negara hukum tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka, selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Hal ini berarti Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai idiologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warganegaranya. Negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus berdasar 1

Upload: lisanhal

Post on 30-Nov-2015

290 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

Hukum

TRANSCRIPT

Page 1: Tugas Teori Hukum

TEORI TUJUAN HUKUM DALAM KONSEP NEGARA HUKUM

Oleh : Sumaryono

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum tidak hanya berdasarkan pada

kekuasaan belaka, selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar

1945. Hal ini berarti Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan

menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada

kecualinya. Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai

konsekuensi, bahwa Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai idiologi untuk

menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara,

sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh

warganegaranya. Negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain

pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus berdasar hukum atau

peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya

pembagian kekuasaan dalam Negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan

panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun

ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggeris untuk

menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘the rule of law, not of man’. Yang disebut

pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang

1

Page 2: Tugas Teori Hukum

yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu

sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan

menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang

tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang

rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (law making) dan ditegakkan (law

enforcing) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang

paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum

dasar yang berkedudukan tertinggi (the supreme law of the land), dibentuk pula

sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘the guardian’ dan sekaligus‘the

ultimate interpreter of the constitution’. Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain

terkait dengan konsep ‘rechtsstaat’ dan ‘the rule of law’, juga berkaitan dengan

konsep ‘nomocracy’yang berasal dari perkataan ‘nomos’dan ‘cratos’. Perkataan

nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘demos’ dan ‘cratos’ atau ‘kratien’ dalam

demokrasi. ‘Nomos’ berarti norma, sedangkan ‘cratos’ adalah kekuasaan. Yang

dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma

atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan

hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggeris yang

dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “rule of law”

yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “the Rule of Law, and not of

Man”. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri,

2

Page 3: Tugas Teori Hukum

bukan orang. Dalam buku Plato berjudul “Nomoi” yang kemudian diterjemahkan ke

dalam bahasa Inggeris dengan judul “The Laws”, jelas tergambar bagaimana ide

nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani

Kuno.1

Pasal  1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan  Republik Indonesia

Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum

dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan

kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.2

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang

berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan

merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan

sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia

agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang

sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi

pergaulan hidup antar warga negaranya.3 Menurut Aristoteles yang memerintah dalam

negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan

penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan

yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat

undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara.

Oleh karena itu Menurut, bahwa yang pentinng adalah mendidik manusia menjadi

1 http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf2 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengnan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hal, 46.

3 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hal.153.

3

Page 4: Tugas Teori Hukum

warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan

hidup warga negaranya.4 Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham

negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum

(supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan

penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of

law). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (equal

protection) atau persamaan dalam hukum (equality before the law). Perbedaan

perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang

di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas

17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak

dibolehkan jika tanpa alasan yang  logis, misalnya karena perbedaan warna kulit,

gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status

seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan

tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai

negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.5

Menurut Dicey, Bahwa berlakunya Konsep  kesetaraan dihadapan hukum

(equality before the law), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak

seorang pun berada di atas hukum (above the law).6 Istilah due process of law

mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep due

4 Ibid. hal,154.5 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat) , (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal.

207.6 Ibid., hal.3.

4

Page 5: Tugas Teori Hukum

process of law sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (fundamental

rights) dan konsep kemerdekaan/kebebasaan yang tertib (ordered liberty).7

Konsep due process of law yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep

hukum tentang “keadilan yang fundamental” (fundamental fairness). Perkembangan ,

due process of law yang prossedural merupakan suatu proses atau prosedur formal

yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya

dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan

yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga

ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup,

memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang

pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat

mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup,

hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (liberty), hak atas kepemilikan benda, hak

mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari

penghidupan yang layak, hak pilih, hak untukberpergian kemana dia suka, hak atas

privasi, hak atas perlakuan yang sama (equal protection) dan hak-hak fundamental

lainnya.8 Sedangkan yang dimaksud dengan due process of law yang substansif adalah

suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum

tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara

tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.9

7 Ibid. hal,46.8 Ibid. hal.47.9 Ibid. 

5

Page 6: Tugas Teori Hukum

B. Pembahasan

Indonesia secara normatif adalah negara hukum, secara empiris questionable.

Konsepsi atau istilah "negara hukum" tidak ditemukan dalam naskah asli UUD 1945

yang menjadi hukum dasar pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, namun hanya ditemukan dalam

penjelasan UUD 1945, yaitu istilah rechtsstaat yang dilawankan dengan istilah

machtstaat. Setelah perubahan ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9

November 2001, dalam Pasal 1 (3) secara tegas disebutkan bahwa "Negara Indonesia

adalah negara hukum", rumusan seperti ini juga terdapat dalam Konstitusi RIS Tahun

1949 dan UUDS Tahun 1950.

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan yang

menjamin keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan

tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan

hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan

mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya10.

Istilah negara hukum11 dalam bahasa Belanda disebut rechtsstaat, Francis

mempergunakan istilah etat de droit, di Jerman digunakan istilah yang sama dengan

Belanda, yaitu rechtsstaat. Istilah-istilah etat de droit atau rechtsstaat yang digunakan

di Eropa Kontinetal adalah istilah-istilah yang tidak tepat dalam sistem hukum Inggris,

10 Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, Asaz-Asaz Hukum Tata Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), hal. 110.

11 Munculnya paham negara hukum adalah sebagai akibat sistem pemerintaha absolutisme pada negara-negara di Benua Eropa. Pemikiran yang reaktif inj lahir sebagai suatu sistem rasional yang menggantikan absolutisme yang tiranik. Paham rechtstaat lahir dari suatu perjuangan terhadap absolutisme sehingga perkembangannya bersifat revolusioner, yang bertumpu pada sistem hukui kontinental yang disebut civil law atau modern Romawi law.

6

Page 7: Tugas Teori Hukum

meskipun ungkapan legal state atau state according to law atau the rule of law

mencoba mengungkapkan suatu ide yang pada dasarnya sama. Dalam terminologi

Inggris dikenal dengan ungkapan the state according to law atau according to the rule

of law.12 Istilah the rule of law dalam perkembangan hukum di Indonesia disebut juga

dengan negara hukum. Djokosoetono menyebutnya dengan istilah negara hukum yang

demokratis.13

Profesor Utrecht membedakan ntara Negara Hukum Formil atau Negara

Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern14. Negara

Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu

dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu

Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di

dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya ‘Law in a Changing

Society’ membedakan antara ‘rule of law’dalam arti formil yaitu dalam arti ‘organized

public power’, dan ‘rule of law’dalam arti materiel yaitu ‘the rule of just law’.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum

itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena

pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian

hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika

hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan

semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit

12 Azhari, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya, (Jakarta: UI-Press, 1995), hal. 2 & 30.

13 Ibid.14 Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Jakarta: Ichtiar, 1962), hal. 9.

7

Page 8: Tugas Teori Hukum

dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping

istilah ‘the rule of law’ oleh Friedman juga dikembangikan istilah ‘the rule of just

law’untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang ‘the rule of law’tercakup

pengertian keadilan yang lebih esensiel daripada sekedar memfungsikan peraturan

perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap ‘the

rule of law’, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam

istilah ‘the rule of law’ yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara

Hukum di zaman sekarang. Namun demikian, terlepas dari perkembangan pengertian

tersebut di atas, konsepsi tentang Negara Hukum di kalangan kebanyakan ahli hukum

masih sering terpaku kepada unsur-unsur pengertian sebagaimana dikembangkan pada

abad ke-19 dan abad ke-20. Sebagai contoh, tatkala merinci unsur-unsur pengertian

Negara Hukum (Rechtsstaat), para ahli selalu saja mengemukakan empat unsur

‘rechtsstaat’, dimana unsurnya yang keempat adalah adanya ‘administratieve

rechtspraak’ atau peradilan tata usaha Negara sebagai ciri pokok Negara Hukum.

Tidakada yang mengaitkan unsur pengertian Negara Hukum Modern itu dengan

keharusan adanya kelembagaan atau setidak-tidaknya fungsi Mahkamah Konstitusi

sebagai lembaga pengadilan tata Negara. Jawabannya ialah karena konsepsi Negara

Hukum (Rechtsstaat) sebagaimana banyak dibahas oleh para ahli sampai sekarang

adalah hasil inovasi intelektual hukum pada abad ke 19 ketika Pengadilan

Administrasi Negara itu sendiri pada mulanya dikembangkan; sedangkan Mahkamah

Konstitusi baru dikembangkan sebagai lembaga tersendiri di samping Mahkamah

Agung atas jasa Professor Hans Kelsen pada tahun 1919, dan baru dibentuk pertama

8

Page 9: Tugas Teori Hukum

kali di Austria pada tahun 1920. Oleh karena itu, jika pengadilan tata usaha Negara

merupakan fenomena abad ke-19, maka pengadilan tata negara adalah fenomena abad

ke-20 yang belum dipertimbangkan menjadi salah satu ciri utama Negara Hukum

kontemporer. Oleh karena itu, patut kiranya dipertimbangkan kembali untuk

merumuskan secara baru konsepsi Negara Hukum modern itu sendiri untuk kebutuhan

praktek ketatanegaraan pada abad ke-21 sekarang ini. 15

Dicey mendefinisikan the rule of law dengan mengemukakan tiga hal, yaitu (1)

the absolute predominance of the law (keunggulan mutlak hukum); (2) equality before

the law (persamaan di hadapan hukum); dan (3) the concept according to which the

constitution is the result of the recognition of individual rights by judges (konsep

menurut makna konstitusi adalah hasil dari pengakuan hak-hak individual oleh para

hakim).16

Dicey menjelaskan bahwa supremasi absolut atau keunggulan regular law

untuk menentang pengaruh dari kekuasaan sewenang-wenang dan meniadakan adanya

kesewenang-wenangan prerogatif ataupun wewenang diskresi yang luas pada pihak

pemerintah. Equality before the law dimaksudkan Dicey adalah semua warga negara

sama kedudukannya di hadapan hukum, penundukan yang sama dari semua golongan

kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary, court. The rule of

law dalam pengertian ini bahwa para pejabat negara tidak bebas dari kewajiban untuk

menaati hukum yang mengatur warga negara biasa atau dari yurisdiksi peradilan biasa.

15 http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.16 Ibid, hal.24.

9

Page 10: Tugas Teori Hukum

Konsep negara hukum Dicey, sebagai pandangan murni dan sempit, oleh

karena dari ketiga pengertian dasar yang diketengahkannya tentang the rule of law,

intinya adalah common law sebagai dasar perlindungan kebebasan individu terhadap

kesewenang-wenangan penguasa. Perlindungan common law hanya dapat meluas

kepada kebebasan pribadi, seperti kebebasan berbicara, tetapi tidak dapat assure the

citizen's economic or social well being. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep

negara hukum (the rule of law) yang diungkapkan Dicey mengalami perluasan

pengertian dengan analisis yang lebih mendalam. Wade mengidentifikasi lima aspek

the rule of law berikut ini:

1. Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum.

2. Pemerintah harus berprilaku di dalam suatu bingkai yang diakui peraturan

perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi.

3. Sengketa mengenai keabsahan tindakan pemerintah akan diputuskan oleh

pengadilan yang murni independen dari eksekutif.

4. Harus seimbang antara pemerintah dan warga negara.

5. Tidak seorangpun dapat dihukum, kecuali atas kejahatan yang ditegaskan

menurut undang-undang.17

Sedangkan Wade memberikan pandangan berkaitan dengan the rule of law

adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Diskresi bukan sesuatu

kewenangan yang tanpa batas, namun tetap dalam bingkai hukum atau tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Pemerintah juga dilarang menggunakan

17 Loc.Cit.

10

Page 11: Tugas Teori Hukum

privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa.18 Terhadap pandangan

yang diungkapkan Wade di atas, oleh Josep Raz dikemukakan lebih deskriptis lagi,

dengan mengajukan beberapa asas sebagai tambahan, yaitu seperti berikut ini.

1. Semua undang-undang harus prospektif, terbuka dan jelas.

2. Undang-undang harus relatif stabil.

3. Pembuatan undang-undang tertentu harus dipedomani oleh aturan-aturan

terbuka, stabil, jelas, dan umum.

4. Kemerdekaan peradilan harus dijamin.

5. Prinsip-prinsip keadilan alami harus dipatuhi

6. Pengadilan-pengadilan harus memiliki kekuasaan peninjauan (hak menguji)

terhadap implementasi prinsip-prinsip tersebut.

7. Pengadilan-pengadilan harus dengan mudah dapat dicapai.

8. Diskresi dari petugas-petugas pencegahan kejahatan janganlah diizinkan untuk

merintangi hukum.

Sedangkan menurut Friedrich Julius Stahl negara harus menjadi negara hukum,

itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada

zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-

batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat

ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi

negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana

hukum. Inilah pengertian negara hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya

mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi

18 Loc. Cit.

11

Page 12: Tugas Teori Hukum

hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi

daripada negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya19. Kemudian

Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur rechtstaats dalam arti klasik,

yaitu:20

1. Hak-hak asasi manusia;

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-

negara Eropa Kontinental biasanya disebut trias politica);

3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur);

4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sedangkan Paul Scholten, menyebut dua ciri daripada negara hukum, yang

kemudian diuraikan secara meluas dan kritis. Ciri yang utama daripada negara hukum

ialah : “er is recht tegenover den staat”, artinya kawula negara itu mempunyai hak

terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini sebenarnya

meliputi dua segi, yakni sebagai berikut :

1. Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada asasnya terletak di luar

wewenang negara;

2. Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan

undang-undang, dengan peraturan umum.

Ciri yang kedua daripada negara hukum menurut Paul Scholten berbunyi ; “er

is scheiding van machten”, artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan21.

19 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal. 57.20 Ibid, hal. 57-58.21 Notohamidjojo, Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi

Pembaharuan Masyarakat di Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), hal. 25.

12

Page 13: Tugas Teori Hukum

Selanjutnya Von Munch misalnya berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas

hukum ialah adanya:22

1. Hak-hak asasi manusia;

2. Pembagian kekuasaan;

3. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan

peradilan pada undang-undang dan hukum;

4. Aturan dasar tentang peroporsionalitas (Verhaltnismassingkeit);

5. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan)

kekuasaan umum;

6. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan;

7. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Menurut Arief Sidharta23, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang

unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal

sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar

dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity).

2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin

bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk

mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika

22 A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaran Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI, 1990, hal.312.

23 B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3Tahun II, November 2004, hal.124-125.

13

Page 14: Tugas Teori Hukum

kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat ‘predictable’. Asas-asas yang

terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:

a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;

b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara

pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;

c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang

harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;

d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan

manusiawi;

e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-

undangnya tidak ada atau tidak jelas;

f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam

undang-undang atau UUD.

3. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law)

Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau

kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang

tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi

semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme

untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama

untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan

14

Page 15: Tugas Teori Hukum

pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip,

yaitu:

a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara

berkala;

b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh

badan perwakilan rakyat;

c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol

pemerintah;

d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh

semua pihak;

e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;

f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;

g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan

partisipasi rakyat secara efektif.

5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam

rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara

yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:

a. Asas-asas umum peerintahan yang layak;

15

Page 16: Tugas Teori Hukum

b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat

manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan,

khususnya dalam konstitusi;

c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan

yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya, pemerintahan itu harus

diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Dari beberapa pengertian yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa

pada dasarnya, dalam konsep negara hukum, baik konsep rechtstaat atau the rule of

law, terdapat hal-hal yang intinya sama, yang mengandung asas legalitas, asas

pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Kesemuanya itu bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari

kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani atau penyalahgunaan kekuasaan.

Untuk dapat menjamin hal ini, maka negara hukum yang dikembangkan

bukanlah absolute rechtsstaat, melainkan demokratische rechtsstaat (demokratic rule

of law).24 Suatu negara yang menganut sistem demokrasi, maka segala sesuatunya

harus dirumuskan secara demokrasi, yaitu dengan melihat kehendak dan aspirasi dari

masyarakat luas, sehingga produk yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan hati

nurani rakyat. Tetapi apabila sebaliknya, maka terlihat bahwa produk hukum yang

dikeluarkan tersebut dapat membuat masyarakat menjadi resah cenderung tidak

mematuhi ketentuan itu.25 Dalam konsepsi seperti itu, maka politik pembaharuan

hukum harus merupakan pelaksanaan cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Indonesia

24 Andi Mattalatta, Politik Hukum Peraturan Perundang-undangan, www.djpp.depkumham.go.id.25 Firdaus, Politik Hukum Indonesia (Kajian Dari Sudut Pandang Negara Hukum, Jurnal Hukum

Islam, Vol.12 Nomor 10 September 2005, hal.1.

16

Page 17: Tugas Teori Hukum

sebagai negara hukum yang demokratis, pembaharuan hukum yang hendak dilakukan

menuntut adanya produk hukum yang berkarakter populis, progresif dan terbatas

interpretasi.26

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, dimana tujuan

sistem hukum mensyaratkan terpenuhinya 3 (tiga) unsur yang selalu menjadi tumpuan

hukum, yakni keadilan (gerechtigkeit), kepastian (rechtsicherheit) dan kemanfaatan

(zwechtmassigket). 27

Hukum dalam pengertiannya yang umum adalah keseluruhan kaidah dan asas

yang berfungsi sebagai alat atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah

kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.28

Asas dan kaidah menggambarkan bahwa hukum dianggap sebagai gejala normatif.29

Kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang

seyogyanya atau seharusnya dilakukan. Bagaimana orang seyogyanya atau seharusnya

bertindak dan bertingkah laku. Kaidah hukum berisi kenyataan normatif: das Sollen

dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkrit.30

Selanjutnya, hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam

masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas

26 Sedangkan dalam sistem politik non demokratik, produk hukumnya cenderung berkarakter elitis, konservatif dan terbuka interpretasi. Lihat: Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cet.VI (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hal.6.

27 Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1990), hal.15.

28 Muchtar Kusumaatmaja dalam Sri Gambir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia (Bandung: Alumni, 2000), hal.17.

29 Ibid, hal.17.30 Ibid, hal.17.

17

Page 18: Tugas Teori Hukum

keadilan dari masyarakat itu31. Alasan mengapa keadilan menjadi penting dan dapat

dipaksakan adalah oleh karena kenyataan bahwa pelanggaran atas keadilan akan

menimbulkan kerugian dan kejahatan dalam masyarakat.32

Keadilan merupakan suatu hak yang harus diwujudkan dalam sikap dan

perilaku manusia di masyarakat agar kepentingan masyarakat terlindungi, dengan

adanya pengaturan hukum yang bersendikan keadilan tersebut.

Thomas Aquinas menyatakan bahwa esensi hukum adalah keadilan, oleh

karena itu hukum harus mengandung keadilan, hukum yang tidak adil bukanlah

hukum itu sendiri.33

Sejalan dengan ini, Adam Smith merumuskan tentang keadilan komutatif,

dimana prinsip utama keadilan komutatif adalah no harm atau prinsip tidak melukai

dan merugikan orang lain. Keadilan komutatif ini menyangkut jaminan dan

penghargaan atas hak-hak individu, khususnya hak-hak asasi. Menurut Smith,

keadilan komutatif tidak hanya menyangkut pemulihan kembali kerusakan yang

terjadi, melainkan juga menyangkut pencegahan terhadap terlanggarnya hak dan

kepentingan pihak lain.34 Dengan lain kata dapat dikatakan bahwa keadilan

komunitatif tidak terutama terletak dalam melakukan suatu tindakan positif untuk

orang lain, melainkan terletak dalam tidak melakukan tindakan yang merugikan orang

31 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 40 – 41.

32 A. Sonny Keraf, Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hal.120.

33 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal. 79.

34 Ibid, hal.112.

18

Page 19: Tugas Teori Hukum

lain. Tujuan keadilan adalah melindungi orang dari kerugian yang diderita akibat

orang lain.35

Keadilan komutatif lalu tertuang dalam hukum yang tidak hanya menetapkan

pemulihan kerugian, melainkan juga hukum yang mengatur agar tidak terjadi

pelanggaran atas hak dan kepentingan pihak tertentu.36 Teori keadilan berdasar Smith

berkaitan dengan konsep resiprositas atau kesetaraan nilai dalam pemulihan kembali

kerugian maupun pertukaran ekonomi. Teori keadilan Smith ini dikembangkan

kemudian bahwa prinsip utama keadilan komunitatif tidak melukai dan merugikan

orang lain. Keadilan menurut Smith menyangkut adanya jaminan dan penghargaan

atas hak-hak individu.37

Adam Smith memandang manusia sebagai bagian yang tak terpisahkan dan

suatu sistem yang mekanismenya mengaitkan perilaku mereka yang spontan dan pada

umumnya naluriah dengan manfaat-manfaat yang tak kelihatan bagi mereka sendiri

dan bagi masyarakat secara keseluruhan. Seperti halnya para fungsionalis, Smith

menganggap masyarakat sebagai sebuah sistem terkait dengan hubungan kait-mengait

yang sedemikian kornpleks di antara bagian-bagiannya, sehingga setiap bagian

menyumbang terhadap yang lainnya atau terhadap sistem tersebut secara keseluruhan.

Masing-masing bagian terkait dan tergantung satu sama lain; dan terkait dan

tergangung pada keseluruhan.38

35 Ibid, hal.116.36 Ibid, hal.112.37 Sri Gambir Melati Hatta, Peranan Itikad Baik Dalam Hukum Kontrak dan Perkembangannya,

Serta Implikasinya Terhadap Hukum dan Keadilan, Pidato diucapkan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 30 Agustus 2000, hal.16.

38 A. Sonny Keraf, Op.Cit, h.50-51

19

Page 20: Tugas Teori Hukum

Berkaitan dengan kaidah hukum ini, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan

adalah aturan main minimal bagi kehidupan sosial manusia, dan prinsip keadilan

adalah aturan main yang sangat hakiki bagi hidup manusia dan karena itu berlaku pada

bidang kehidupan manapun. Apabila kita mengacu kepada ajaran dan pendapat Adam

Smith yang mendasarkan bahwa keadilan itu berhubungan dengan adanya hak

seseorang. Sehingga dapat digambarkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk

menghukum orang yang merugikannya. Oleh karena itu pelanggaran asas keadilan

merupakan hal yang tidak dapat diterima oleh siapapun.39

Dengan demikian, maka implementasi keadilan dalam negara hukum yang

demokratis termasuk Indonesia, harus mengedepankan keadilan dalam segala

kebijakan penyelenggaraan negara.

Selanjutnya, hukum juga harus memberikan suatu manfaat bagi seseorang,

dalam hal kemanfaatan hukum ini teori utilitas (utility) menganjurkan the greatest

happiness principle (prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin). Tegasnya,

menurut teori ini, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba

memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan, atau masyarakat yang

mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya,

agar ketidakbahagiaan diusahakan sesedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada

umumnya. Kebahagiaan berarti kesenangan atau ketiadaan kesengsaraan,

ketidakbahagiaan berarti kesengsaraan dan ketiadaan kesenangan. Setiap orang

dianggap sama derajatnya oleh teori utilitas.

39 Ibid, h.22.

20

Page 21: Tugas Teori Hukum

Aliran utilitas yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, menganggap bahwa

tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang

sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penekanannya

didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan

dan hukum merupakan alatnya. Adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi

manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat.

Manfaat adalah satu istilah abstrak. Istilah ini mengungkapkan sifat atau

kecenderungan sesuatu untuk mencegah kejahatan atau memperoleh kebaikan.

Kejahatan adalah penderitaan atau penyebab penderitaan. Kebaikan adalah

kesenangan atau penyebab kesenangan.40 Yang paling sesuai dengan manfaat atau

kepentingan seorang individu adalah yang cenderung memperbanyak jumlah

kebahagiaan itu. Yang paling sesuai dengan manfaat atau kepentingan masyarakat

adalah yang cenderung memperbesar jumlah kebahagiaan individu yang membentuk

masyarakat itu.41

Selanjutnya, hukum adalah suatu sistem yang terdiri atas sub-sub sistem. Lili

Rasjidi menyatakan bahwa membicarakan hukum sebagai suatu sistem selalu menarik

dan tidak pernah menemukan titik akhir karena sistem hukum (tertib hukum atau

stelsel hukum) memang tidak mengenal bentuk final. Munculnya pemikiran-

pemikiran baru - sekalipun di luar disiplin hukum - selalu dapat membawa pengaruh

kepada system hukum.42

40 Jeremy Bentham, The Theory of Legislation (Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana), diterjemahkan oleh Nurhadi (Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006), hal.26.

41 Ibid.42 Dikutip dalam Darji Darmodihardjo, Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum

Indonesia, (Jakarta: Penerbit PT. Radjagrafindo Persada, 1996), hal. 149.

21

Page 22: Tugas Teori Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu:43

Pertama-tama, sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus

berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan

setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang

yang berkesinambungan - aspek sistem yang berada di sini kemarin (atau bahkan pada

abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem

hukum - kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang member

semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.

Aspek lain sistem hukum adalah substansinya, yaitu aturan, norma, dan pola

prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk”

yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, keputusan yang

mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekannya di sini terletak pada

hukum hukum yang hidup (living law) , bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum

(law books).

Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yaitu sikap

manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta

harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan

kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah

gunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdayaguna.

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti “struktur” hukum seperti mesin.

Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum

43 Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hal. 7 –9.

22

Page 23: Tugas Teori Hukum

adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan

mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Struktur berhubungan

dengan institusi dan kelembagaan hukum, kalau berbicara mengenai substansinya

maka berbicara tentang bagaimana undang-undangnya, apakah sudah memenuhi rasa

keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak. Jadi menata kembali materi

peraturan perundang-undangannya. Dalam budaya hukum, pembicaraan difokuskan

pada upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk

pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada

masyarakat.

C. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut, dapat diambil kesimpulan

bahwa Negara Indonesia telah memenuhi syarat sebaga negara hukum. Bisa dilihat

pada unsur-unsur, karakteristik, dan ciri-ciri negara hukum secara umum sebagian

besar telah dimuat juga dalam konsep negara hukum Indonesia. Selain itu, konsep

negara hukum yang menerapkan prinsip menghargai Hak Asasi Manusi (HAM) itu

sama dengan prinsip yang diterapkan pada konsep negara hukum Indonesia. Secara

sederhana, yang dimaksud Negara hukum adalah Negara yang penyelenggaraan

pemerintahannya didasar atas hukum. Didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga

lain dalam melaksanakan tindakan apapun juga  harus dilandasi oleh

hukum,kekuasaan menjalankan pemerintahan juga harus berdasarkan kedaulatan

hukum. Negara yang berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang

23

Page 24: Tugas Teori Hukum

tertinggi sehingga ada istilah supremasi hokum, supremasi hukum tidak boleh

mengabaikan tiga ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, Asaz-Asaz Hukum Tata Negara, Jakarta:

Ghalia Indonesia, 1991.

24

Page 25: Tugas Teori Hukum

A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam

Penyelenggaran Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai

Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I –

Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI, 1990.

Andi Mattalatta, Politik Hukum Peraturan Perundang-undangan,

www.djpp.depkumham.go.id

A. Sonny Keraf, Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah, Yogyakarta: Kanisius,

1996.

Azhari, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya,

Jakarta: UI-Press, 1995.

B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera

(Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK),

Jakarta, edisi 3Tahun II, November 2004.

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai

Pustaka, 1989.

Darji Darmodihardjo, Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum

Indonesia, Jakarta: Penerbit PT. Radjagrafindo Persada, 1996.

Firdaus, Politik Hukum Indonesia (Kajian Dari Sudut Pandang Negara Hukum, Jurnal

Hukum Islam, Vol.12 Nomor 10 September 2005.

Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum

Suatu Pengantar,Yogyakarta: Liberty, 1990.

Jimly Asshiddiqie. http://jimly.com/makalah

Jeremy Bentham, The Theory of Legislation (Teori Perundang-undangan: Prinsip-

prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana), diterjemahkan oleh

Nurhadi, Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006

Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction Second Edition (Hukum

Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki, Jakarta: Tatanusa,

2001.

25

Page 26: Tugas Teori Hukum

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengnan

Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010.

Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cet.VI, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Sinar

Bakti, 1988.

Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat) , Bandung: Refika Aditama,

2009.

Notohamidjojo, Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa

Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia, Jakarta: Badan Penerbit

Kristen, 1970.

Sri Gambir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan

Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, Bandung: Alumni, 2000.

Sri Gambir Melati Hatta, Peranan Itikad Baik Dalam Hukum Kontrak dan

Perkembangannya, Serta Implikasinya Terhadap Hukum dan Keadilan, Pidato

diucapkan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya pada

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 30 Agustus 2000.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty,

1996.

Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1962.

26