ANALISA YURIDIS MENGENAI KASUS-KASUS

TRANSAKSI DERIVATIF

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, seiring dengan perkembangan jaman, jenis-

jenis kegiatan bisnis yang ada semakin bervariatif. Dengan

adanya hal tersebut, maka risiko yang tersembunyi di baliknya

pun makin bermacam-macam pula. Salah satu penyebab

adanya risiko di dalam pelaksanaan transaksi kegiatan bisnis

tersebut adalah adanya nilai fluktuatif yang dijadikan dasar dari

kegiatan tersebut, misalnya gejolak mata uang yang tidak

menentu.

Risiko yang mengintai inilah yang sedapat mungkin ingin

dihindari oleh para pelaku dari kegiatan bisnis tersebut. Karena

selain dunia bisnis sekarang ini lebih cenderung ke arah

kegiatan yang bersifat spekulatif, ada hal yang perlu dilindungi

demi meminimalkan kerugian yang akan diderita oleh para

pihak.

Pengalaman krisis ekonomi tiga tahun terakhir menjadi

bukti tak terbantah bahwa fluktuasi nilai mata uang menggigit

dan merontokkan kegiatan impor ekspor, bahkan juga sektor

produksi yang tidak banyak terkait dengan transaksi dengan

valuta asing.

Upaya untuk melindungi atau mengamankan risiko yang

mungkin akan timbul di dalam suatu transaksi biasa disebut

dengan hedging. Di dalam transaksi derivatif, Instrumen lindung

nilai atas fluktuasi harga mata uang, sedikit banyak memang

sudah tersedia di pasar dalam bentuk transaksi forward dan

fasilitas swap (dimana kedua cara tersebut adalah yang kerap

kali digunakan oleh para pelaku usaha).

Instrumen derivatif sering dicap memainkan fungsi

sekunder (secondary rule) dalam ekonomi. Sebagai contoh

adalah kehadiran opsi atas saham (stock options) dan kontrak

berjangka atas indeks harga saham (stock index futures)

memang tak berurusan langsung dengan pengerahan dana

masyarakat. Perdagangan kontrak berjangka valuta asing

(currency futures) memang tak serta merta meningkatkan

aktivitas impor ekspor ataupun transaksi keuangan perusahaan

sektor riil. Perdagangan kontrak berjangka komoditi (commodity

futures) belum tentu memiliki efek dalam peningkatan produksi

komoditas terkait.

Hal yang kerap menjadi masalah adalah digunakannya

fasilitas tersebut dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan

pribadi, padahal adanya transaksi derivatif ini adalah bertujuan

untuk melindungi para pihak dari kerugian.

Di dalam tulisan ini, penulis ingin menguraikan mengenai

transaksi derivatif yang terjadi di dalam praktek disertai dengan

analisa yuridisnya.

B. Identifikasi Masalah

- Sampai sejauh mana transaksi derivatif ini

diperbolehkan untuk diterapkan?

2

BAB II

TRANSAKSI DERIVATIF

A. Definisi Transaksi Derivatif

Perkembangan instrumen keuangan telah dimulai sejak

dua abad yang lalu, dan mengalami evolusi secara cepat

sebagai respon kebutuhan pasar. Pada awal 70-an, para

rockets scientists mengembangkan instrumen keuangan baru,

yang dikenal dengan instrumen derivatif. Meski sebenarnya

pasar derivatif telah ada dalam berbagai bentuk sejak abad

yang lalu, tetapi baru mengalami peningkatan percepat selama

30 tahun terakhir. Investor kini memiliki alternatif yang lebih luas

untuk berinvestasi baik di aset riil, aset keuangan, maupun di

instrumen derivatif.1

Instrumen derivatif kini digunakan secara luas oleh

investor yang profesional maupun yang individu. Manfaatnya

sangat besar, dan memiliki peranan yang sangat penting meski

tidak jarang dipahami secara keliru di dunia investasi.

Pengertian transaksi derivatif menurut SK Dir BI No.

28/119/KEP/DIR, tanggal 29 Desember 1995 tentang transaksi

derivatif:

“suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya

merupakan turunan dari nilai dari instrumen yang mendasari

seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, equity dan indeks, baik

yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan

dana/instrumen”.

1 R. Agus Sartono, Manfaat dan Resiko Transaksi Derivatif, dimuat dalam www.bappebti.go.id

3

Dari literatur, transaksi derivatif umumnya dikatakan

sebagai transaksi yang struktur dan nilainya

didasarkan/bergantung pada, dan (karenanya) eksistensi atau

keberadaannya merujuk pada, aset lain atau nilai aset lain

tersebut. Penyelesaian (settlement) dari transaksi tersebut

hampir keseluruhannya dilakukan dengan pembayaran tunai

atas selisih nilai (cash settlement) dan tidak dengan penyerahan

secara fisik (no physical delivery), dari aset yang mendasari

transaksi tersebut (underlying asset). 2

Pengaturan mengenai transaksi derivatif diatur dalam SK

Dir BI No. 28/119/KEP/DIR tentang transaksi derivatif tanggal 28

September 1995. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dari SK

tersebut, bank dapat melakukan transaksi derivatif baik untuk

kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

Bentuk transaksi derivatif sangatlah terbatas yaitu hanya

transaksi yang berkaitan dengan valuta asing dan suku bunga,

serta transaksi yang berkaitan dengan saham apabila telah

mendapatkan ijin Bank Indonesia secara kasus per kasus3.

Transaksi derivatif dalam valuta asing sudah merupakan

bagian dari kegiatan usahanya karena produk pasar finansial

tersebut sudah merupakan suatu kegiatan perbankan yang tidak

bisa dihindarkan lagi dalam era pasar bebas dan era globalisasi

perekonomian dunia.

Transaksi jual beli valuta asing yang tidak diikuti atau

tanpa adanya pergerakan dana dan yang harus diperhitungkan

adalah selisih bersih antara harga beli atau jual suatu jenis

valuta asing pada saat transaksi dengan harga jual atau beli

valuta asing yang bersangkutan pada akhir masa transaksi. Hal 2 P.D.D. Dermawan, “Transaksi Swap dan Derivatif Bentuk Perjanjian dan Keabsahannya” yang dimuat dalam Varia Peradilan Tahun XIV No. 167 bulan Agustus 1999, halaman 104.3 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 346.

4

tersebut lebih dikenal dengan istilah margin trading. Transaksi

tersebut sangat mengandung resiko yang tinggi sehingga

pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian

bank (prudential banking).

Macam-macam dari produk derivatif berdasarkan

Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan

Berjangka Komoditi:

1. Kontrak Forward: Transaksi antara pembeli dan penjual

yang bersepakat untuk menyerahkan komoditi atau aset

dalam jumlah dan mutu tertentu pada tanggal yang

ditetapkan di masa datang.

2. Kontrak opsi: Hak, bukan kewajiban untuk membeli (call)

dan menjual (put) komoditi/aset tertentu pada tingkat harga

yang ditetapkan (strike/exercise price) dalam jangka waktu

tertentu (sampai tanggal berakhir).

3. Kontrak swap: Perjanjian untuk membeli dan menjual

secara bersamaan komoditi/aset yang sama dalam jangka

panjang (satu sampai tujuh tahun).

Transaksi derivatif yang sering dilakukan diantaranya

adalah opsi (option), yaitu hak untuk membeli (call option) atau

menjual (put option) suatu valuta asing (misalnya US Dollar)

dengan penyerahan untuk jangka waktu di depan. Mekanisme

dari bentuk ini adalah sebagai berikut: investor dapat saja

memperoleh hak membeli atau menjual kontrak dimasa datang

dengan harga tertentu contoh: investor A memperoleh hak untuk

membeli US Dollar untuk bulan X tahun 1994 dari harga US$1=

Rp. 2100,- dengan membayar premi sebesar yang disepakati

bersama. Jika pada bulan X tahun 1994 harga US Dollar diatas

Rp. 2100,- maka A akan memperoleh keuntungan. Namun

5

sebaiknya apabila harga US dollar berada di bawah Rp. 2100,-

maka A hanya memperoleh premi saja.4

Kewajiban bagi bank yang melakukan transaksi derivatif

antara lain:

a. Memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk melakukan

transaksi derivatif, dan kemampuan untuk

mengidentifikasi dan nmenghitung potensi resiko yang

mungkin terjadi dari transaksi derivatif (Pasal 4 ayat (1)

SK Dir BI No. 28/119/KEP/DIR tentang transaksi derivatif)

b. Melaporkan mengenai kesiapannya dalam melakukan

transaksi derivatif (Pasal 4 ayat (2) SK Dir BI No.

28/119/KEP/DIR tentang transaksi derivatif)

c. Memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah

yang akan melakukan transaksi derivatif terutama

mengenai resiko yang timbul dari transaksi tersebut

(Pasal 5 ayat (1) SK Dir BI No. 28/119/KEP/DIR tentang

transaksi derivatif).

d. Memberikan laporan kepada nasabah secara mingguan

mengenai posisi transaksi derivatif nasabah dan laporan

khusus pada saat posisi nasabah dianggap cukup

membahayakan (Pasal 9 ayat (2) SK Dir BI No.

28/119/KEP/DIR tentang transaksi derivatif).

e. Memberikan laporan kepada Bank Indonesia secara

mingguan mengenai transaksi derivatif yang mencakup

kerugian atau keuntungan baik secara riil maupun yang

potensial, dan posisi transaksi derivatif baik untuk

kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan

nasabah (Pasal 10 ayat (1) SK Dir BI No.

28/119/KEP/DIR tentang transaksi derivatif).

4 Ibid, halaman 348

6

f. Melaksanakan dokumentasi transaksi derivatif sesuai

dengan perjanjian yang ditetapkan.

Semua kewajiban di atas harus diperhatikan menyangkut

pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan.

Maka jelaslah bahwa transaksi derivatif adalah

berdasarkan kausa yang halal, karena dalam praktek hukum di

Indonesia sekarang banyak kasus transaksi derivatif menjadi

sengketa di pengadilan, sehingga memunculkan pandangan

negatif terhadap transaksi derivatif tersebut. Hal demikian terjadi

karena adanya kesimpangsiuran dalam memahami ketentuan

sehubungan dengan transaksi derivatif.

Fungsi daripada transaksi derivatif yaitu5:

1. Sebagai model investasi

Dalam hal ini transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai

salah satu model berinvestasi, tetapi umumnya investasi

jangka pendek (yield enhancement).

2. Sebagai cara lindung nilai

Dalam hal ini transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai

salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan

lindung nilai (hedging), yakni yang disebut dengan risk

management.

3. Informasi harga

Dalam hal ini transaksi derivatif dapat berfungsi untuk

sekedar mencari/memberikan informasi tentang harga

barang komoditi tertentu di kemudian hari (price discovery).

Misalnya, harga emas 6 bulan mendatang dapat tercermin

dari harga emas di pasar berjangka tersebut.

4. Fungsi spekulatif

5 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern (Tingkat Advance), Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2001, halaman 4-5.

7

Perdagangan derivatif dapat dan sering juga digunakan

sebagai salah satu cara berspekulasi bagi mereka yang

senang dengan hal-hal yang bersifat untung-untungan atau

spekulasi

5. Membuat fungsi manajemen produksi berjalan dengan

baik dan efisien.

Transaksi derivatif, khususnya atas barang komoditi dapat

membuat berjalannya dengan baik dan efisien terhadap

fungsi manajemen produksi. Sebab, dengan adanya

transaksi berjangka (atas barang-barang komoditi) fungsi

manajemen produksi dari suatu produsen akan mendapat

gambaran permintaan dan kebutuhan pasar di masa yang

akan datang terhadap produk yang dihasilkannya itu, dengan

cerminan gambaran harga di pasar. Dengan demikian,

kapasitas produksi dan penyimpanan barang dapat

disesuaikan dengan kebutuhan tersebut.

6. Untuk mencegah gejolak harga pasar yang ekstrim

terhadap underlying asset

Dengan adanya perdagangan berjangka, maka pasar akan

bereaksi yang positif terhadap permintaan dan penawaran.

Sebab, dalam bisnis seperti ini, indikator harga dihitung

secara cermat sehingga jika ada harga underlying asset

yang terlalu rendah misalnya, maka demand akan tinggi

sehingga dengan demikian tingkat harga akan segera naik

lagi, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian, fluktuasi

harga dari underlying asset menjadi tidak terlalu tinggi dan

selalu terjaga pada batas-batas harga normal.

Bisnis transaksi derivatif merupakan bisnis beresiko

tinggi. Karena itu pihak bank sebagai pihak yang berperan

sangat penting perlu menyikapi secara hati-hati terhadap setiap

8

hal yang berkaitan dengan transaksi derivatif ini sesuai dengan

prinsip-prinsip “safe and sound” dalam dunia perbankan.6

Dalam beberapa kasus, pihak yang mengalami kerugian

dari transaksi derivatif tidak mau menanggung kerugian, dalam

arti tidak mau membayar kewajibannya kepada pihak lawan,

seperti bank dengan dalih mereka ikut dalam transaksi karena

dibujuk rayu sehingga tidak memenuhi Pasal 1320 KUH Pedata.

Sayangnya hal tersebut seringkali dimenangkan oleh

pengadilan, namun akhirnya ketidak jelasan mengenai transaksi

derivatif secara hukum terjawab melalui putusan Peninjauan

Kembali (PK) dalam kasus Dharmala Agrifood No: 2/PK/N/1999

tanggal 6 April 1999. Mahkamah Agung (MA) di dalam

putusannya menyatakan bahwa transaksi derivatif merupakan

transaksi yang sah dan tepat.

Transaksi derivatif adalah transaksi yang sangat lazim

dilakukan dalam praktek secara nasional dan internasional.

Karena itu tidak ada alasan yang kuat dan tidak perlu sama

sekali melarang prkatek transaksi derivatif ini. Namun demikian,

bagaimana sebenarnya struktur hukum dari transaksi derivatif ini

dan bagaimana pengaturan hukumnya, khususnya hukum

perdata perlu suatu analisis yang komprehensif dan hati-hati.

Memang secara administratif, transaksi derivatif telah diatur

dengan peraturan-peraturan administratif yakni oleh peraturan-

peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank

sentral. Peraturan-peraturan dari Bank Indonesia ini umumnya

bersifat pengawasan dan preventif terhadap kemungkinan

kerugian yang dialami para pihak secara tidak wajar. Dalam hal

ini tentunya tidak menjadi masalah jika ada pihak yang dirugikan

secara “wajar”, mengingat bisnis derivatif ini memang

6 Ibid, halaman 5.

9

merupakan bisnis yang beresiko tinggi (high risk) dan

merupakan bisnis kalah menang (zero sum business). 7

Apabila dilihat dari segi hukum perdata transaksi derivatif

adalah transaksi yang berdasarkan atas suatu kontrak atau

perjanjian antara para pihak yang terlibat di dalam transaksi

tersebut. Konsekuensi yuridisnya adalah pemberlakuan

ketentuan buku III KUH Perdata termasuk mengenai syarat

sahnya perjanjian dan prinsip kebebasan berkontrak.

B. Prudential Banking

Guncangan besar yang terjadi di dunia perbankan sejak

akhir tahun 1997 masih terasa hingga saat ini. Restrukturisasi

yang dicoba untuk dibangkitkan guna memulihkan kembali

fungsi bank sebagai lembaga intermediasi masih diliputi

suasana yang serba pincang. Mekanisme kebijakan yang sarat

diwarnai oleh proses tarik ulur, lemahnya penegakan hukum

serta rontoknya keterlibatan hukum, telah memberikan

sumbangan yang besar terhadap komplikasi persoalan di

lingkungan perbankan. Padahal, goyahnya lembaga perbankan

tak hanya disebabkan oleh memburuknya posisi devisa netto

dan meroketnya rekening administratif dalam valuta asing. Akan

tetapi, itu juga berkaitan dengan rontoknya likuiditas, rentabilitas

dan solvabilitas bank, seperti yang terlihat melalui besaran non

performing loan dan merosotnya return on assets. Akar dari

ukuran teknis perbankan itu ternyata bermuara pada dua

persoalan pokok. Yaitu lemahnya institusi pengawasan dan

pudarnya prinsip prudential banking.

Bahwa pada Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan disebutkan:

7 Ibid, halaman 39.

10

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya

berasaskan demokrasi ekonomu dengan menggunakan prinsip

kehati-hatian”.

Untuk mengelola sebuah bank secara baik berdasarkan

prinsip-prinsip perbankan yang sehat dan dinamis (prudential

banking), ada beberapa langkah yang harus diperhatikan secara

seksama. Langkah-langkah itu terdiri dari:

1. Perumusan kebijaksanaan bank

Langkah pertama yang dilakukan oleh top manajemen bank

yaitu para anggota direksi (bersama-sama dengan para

komisaris) adalah menyusun suatu ramalan bisnis dengan

melihat kondisi internal dan eksternal.

Kondisi internal yang perlu dilihat dalam pola dasar

manajemen bank guna perumusan kebijaksanaan adalah

fasilitas yang tersedia distribusi aktiva pendapatan dan

biaya. Sedangkan kondisi eksternal yang perlu ditelaah

adalah peraturan-peraturan yang berlaku, situasi moneter

lokal dan nasional, kondisi perdagangan dan situasi moneter.

Secara ringkas ada 2 macam kebijaksanaan bank yang perlu

diperhatikan dengan sungguh-sungguh, yaitu:

- kebijaksanaan yang dirumuskan sesudah pertimbangan-

pertimbangan yang matang terhadap konsekuensi dari

semua pilihan yang tersedia.

- Kebijaksanaan yang timbul dari tindakan tunggal atau

berulang-ulang.

Dalam prudential banking, dewan komisaris mempunyai

kedudukan yang penting. Mereka bertugas tidak hanya

melakukan pengawasan umum atau mengawasi

kebijaksanaan tetapi juga melakukan analisis atas berbagai

masalah bank dan memberikan masukan-masukan penting

bagi direksi dan staf-staf profesional.

11

2. Penyusunan rencana pengembangan organisasi

Suatu langkah utama untuk mencapai tujuan organisasi dan

untuk menunaikan kewajiban dan tanggung jawab adalah

merencanakan organisasi dan mengembangkannya. Pada

dasarnya perencanaan organisasi atau mengevaluasi

organisasi yang ada adalah pembagian kerja (division of

work) yang logis, penetapan garis wewenang yang jelas,

pengukuran pelaksanaan dan prestasi.

Melalui perencanaan yang demikian akan dapat dibuat

struktur organisasi yang sehat dan efektif. Bagi bank-bank

yang telah berjalan, dapat pula dilakukan reorganisasi guna

penyesuaian organisasi pada kebutuhan bisnis masa kini.

3. Staffing dan Pengembangan manajerial skill

Top manajemen bertanggung jawab terhadap lancarnya

rancana organisasi dengan membuat program yang

dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin staffing yang

sesuai dengan struktur organisasi, sekurang-kurangnya

untuk jabatan senior dan pengawas. Perlu ditekankan bahwa

pada umumnya perencanaan manajemen bukanlah

melaksanakan sendiri pemecahan masalah-masalah tertentu

yang dihadapi, melainkan mengawasi bahwa tindakan-

tindakan yang semestinya telah dilaksanakan oleh orang-

orang lain dengan cara yang teratur, efektif dan kontinu.

4. Pengawasan internal

Kelancaran operasi bank adalah kepentingan paling utama

dari direksi (top manajemen) melalui pengawasan, para

manajer dapat menentukan tercapai tidaknya harapan

12

mereka. Di samping itu, pengawasan ini dapat membantu

manajer mengambil keputusan yang lebih baik.

5. Penetapan sistem manajemen

Sistem manajemen yang kita maksudkan dalam

pembahasan ini adalah berhubungan dengan tata cara bank

mengatur pola operasional dari berbagai aktifitas bank. Pola

ini erat pula dengan sistem sentralisasi maupun

desentralisasi.

6. Sound banking business sebagai suatu sistem universal

yang harus diikuti oleh manajemen bank.

Pengelolaan bisnis harus berdasarkan norma perbankan

yang sehat dengan memadukan unsur agent of development

dan financial intermediary, sehingga peranan bank dalam

ekonomi akan benar-benar terasa manfaatnya. Sebagai

agent of development, bank tidak semata-mata mengejar

profit, tetapi juga memperhatikan prioritas-prioritas

pembiayaan pembangunan nasional sesuai dengan tahap-

tahap yang ditetapkan.

Dengan demikian, bank sebagai lembaga keuangan yang

berfungsi sebagai financial intermediary atau perantara

keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan

pihak yang kekurangan dana hendaklah memperhatikan prinsip-

prinsip tersebut di atas dalam rangka melindungi pihak-pihak

yang berkaitan dengannya.

.

13

BAB III

ANALISA KASUS

A. Kasus Panin Bank vs. PT. Matahari Pusakatama

Pada tanggal 23 September 1996, PT. Matahari

Pusakatama menerima fasilitas pinjaman jangka panjang (PJP)

dari Bank Panin sebesar Rp. 41,5 milyar dengan jangka waktu

kredit 5 tahun disertai jaminan Hak Tanggungan peringkat

pertama atas tiga bidang tanah berikut gedung Matahari Plaza

senilai Rp. 41.499.999.911,-. Mengingat pendapatan sewa yang

diperoleh dari Matahari Department Store adalah dalam mata

uang US Dollar, PT. Matahari Pusakatama melihat peluang

untuk meminimalkan beban bunga pinjaman rupiahnya melalui

transaksi cross currency swap (swap). Tindakan tersebut lebih

dikenal dengan istilah hedging, yaitu suatu upaya untuk

melindungi risiko yang mungkin timbul di dalam suatu transaksi.

Cross currency swap adalah kombinansi dari interest rate

swap dan currency swap karena transaksi ini berkenaan dengan

suku bunga dan nilai tukar.

Interest rate swap adalah suatu perjanjian dimana suatu

pihak (A) menyetujui dan mengikatkan dirinya untuk melakukan

pembayaran secara berkala kepada pihak lain (B), dimana

pembayaran ditentukan dengan merujuk pada suatu jumlah

pokok tertentu yang disepakati para pihak untuk keperluan

kalkulasi tersebut saja (notional amount/calculation amount) dan

suku bunga tetap (fixed interest rate) atau mengambang

(floating interest rate) dan sebaliknya B menyetujui dan

mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran secara berkala

kepada pihak A, pembayaran mana ditentukan dengan merujuk

pada jumlah pokok kalkulasi (notional amount/calculation

14

amount) yang sama dan suku bunga mengambang (floating

interest rate) atau tetap (fixed interest rate).

Currency swap adalah suatu perjanjian dimana suatu

pihak (A) menyetujui dan mengikatkan diri untuk melakukan

pembayaran secara berkala kepada pihak lain (B), dimana

pembayaran ditentukan dengan merujuk pada suatu jumlah

pokok tertentu yang disepakati para pihak untuk keperluan

kalkulasi tersebut saja (notional amount/calculation amount)

dalam mata uang tertentu dan suku bunga mengambang

(floating interest rate) atau tetap (fixed interest rate), dan

sebaliknya B menyetujui dan mengikatkan diri untuk melakukan

pembayaran secara berkala kepada A, dimana pembayaran

ditentukan dengan merujuk pada suatu jumlah pokok tertentu

yang disepakati para pihak untuk keperluan kalkulasi tersebut

saja (notional amount/calculation amount) dalam mata uang

tertentu dan suku bunga mengambang (floating interest rate)

atau tetap (fixed interest rate).

Pada tanggal 30 September 1996, PT. Matahari

Pusakatama melakukan transaksi cross currency swap (tukar

menukar valuta) dengan Bank Panin, dengan jumlah fasilitas

sebesar US$ 17,9 juta dimana pembayaran dilakukan setiap 3

bulan sebesar Rp. 1 milyar ditambah bunga dengan

pembayaran pokok pinjaman terakhir sebesar Rp. 22,5 milyar

dan jatuh waktu fasilitas tersebut pada tanggal 30 September

2001. Transaksi cross currency swap ini merupakan salah satu

bentuk dari transaksi derivatif, dimana transaksi cross currency

swap ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap adanya

gejolak nilai tukar dan bunga antar dua mata uang yang

berbeda. Cross currency swap yang dilakukan antara PT.

Matahari Pusakatama dengan Bank Panin adalah sebagai

berikut:

15

- PT. Matahari Pusakatama berkewajiban untuk

menyerahkan uang sejumlah total US$. 17,9 juta kepada

Bank Panin yang dibayar secara cicilan setiap 3 bulan

sebesar US$ 431,406.38 ditambah bunga tetap sebesar

10,65% p.a, dengan pembayaran cicilan terakhir sebesar

US$. 9,706,643.66

- Bank Panin berkewajiban untuk menyerahkan uang

sejumlah total Rp 41,5 miliyar kepada PT. Matahari

Pusakatama yang dibayar secara cicilan setiap 3 bulan

sebesar Rp. 1 Miliyar ditambah bunga tetap sebesar

19,75 % p.a. dengan pembayaran cicilan terakhir sebesar

22,5 miliyar.

Sejak terjadinya krisis pada pertengahan 1997, PT.

Matahari Pusakatama mulai kesulitan untuk memenuhi

kewajiban swapnya karena pendapatan sewa dari Matahari

Department Store tidak berdasarkan nilai tukar pasar, namun

hanya menggunakan nilai tukar sebesar Rp. 4.000,- /US$. Di

sisi lain PT. Matahari Pusakatama memiliki kewajiban

pembayaran dalam mata uang US Dollar kepada Bank Panin.

Hal ini mengakibatkan cash flow mismatch pada PT. Matahari

Pusakatama yang pada akhirnya mengakibatkan PT. Matahari

Pusakatama tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya pada

Bank Panin, baik kewajiban atas PJP maupun kewajiban atas

cross currency swap.

Untuk menyelesaikan seluruh pinjamannya kepada Bank

Panin, PT. Matahari Pusakatama minta agar dilakukan

restrukturisasi seluruh kewajiban. Proses restrukturisasi telah

mulai sejak akhir tahun 2000, dimana PT. Matahari Pusakatama

mengajukan unwind terhadap transaksi swap. Perincian atas

transaksi unwind yang dilakukan oleh PT. Matahari Pusakatama

16

dilakukan berdasarkan surat-surat konfirmasi transaksi unwind

yang telah disetujui oleh PT. Matahari Pusakatama. Dengan

dilakukannya transaksi unwind tersebut, maka kewajiban

semula PT. Matahari Pusakatama untuk melakukan

pembayaran US Dollar berdasarkan transaksi swap telah

berubah menjadi kewajiban pembayaran dalam rupiah.

Pada akhir bulan Juni 2001 telah dicapai kesepakatan

restrukturisasi seluruh kewajiban PT. Matahari Pusakatama.

Kesepakatan ini dicapai dalam suatu pertemuan dengan PT.

Matahari Pusakatama di Bank Panin. Adapun garis besar

kesepakatan restrukturisasi adalah sebagai berikut:

1. Selambatnya pada tanggal 29 Juni 2002 Bank Panin

telah menerima dana initial payment sebesar 20% dari

total kewajiban PT. Matahari Pusakatama pada posisi

tanggal 29 Juni 2001;

2. Bank Panin akan memberikan diskon sebesar jumlah

initial payment yang dilakukan oleh PT. Matahari

Pusakatama.

3. Denda atas tunggakan PJP akan dihapuskan, sementara

tunggakan bunga akan ditambahkan pada jumlah

kewajiban setelah initial payment dan diskon;

4. Selanjutnya atas sisa kewajiban akan direstrukturisasi.

Bahwa karena PT. Matahari Pusakatama tidak dapat

memenuhi kewajiban-kewajibannya maka Bank Panin

mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan. Atas

permohonan PT. Matahari Pusakatama mengajukan bantahan.

Menurut keterangan saksi ahli Hariyadi Ramelan,

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan cross currency swap

adalah bentuk transaksi derivatif yang dibuat untuk menjadi

sarana memprediksi nilai tukar rupiah atau tingkat suku bunga

17

dari perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi pada nilai

tukar antar mata uang atau tingkat suku bunga.

Bahwa Para pihak yang terlibat dalam permasalahan ini

terikat secara hukum untuk memenuhi prestasinya baik itu

prestasi yang tercemin dari perjanjian kredit dan perjanjian

jaminan, perjanjian cross currency swap maupun perubahan

dan penegasan kembali terhadap perjanjian kredit dan

perjanjian jaminan yang memuat dua jenis fasilitas yaitu fasilitas

pinjaman uang dan fasilitas tukar menukar valuta (cross

currency swap), dimana dalam perjanjian-perjanjian tersebut

telah ditentukan secara pasti mengenai:

a. jangka waktu pembayaran

b. jangka waktu pembayaran tukar menukar valuta

c. bunga

d. denda keterlambatan

Bahwa selanjutnya mengenai perjanjian cross currency

swap yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, didalamnya

telah membuktikan adanya jadwal pembayaran yang harus

dilakukan oleh PT. Matahari Pusakatama, mengingat di dalam

perjanjian tersebut dimuat klausula mengenai pembayaran oleh

PT. Matahari Pusakatama kepada Bank Panin yang dilakukan

dalam US Dollar dan dari Bank Panin kepada PT. Matahari

Pusakatama dalam bentuk rupiah.

Bahwa transaksi derivatif yang berupa cross currency

swap dalam perkara ini merupakan perjanjian yang dibuat

berdasarkan hukum Indonesia

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian

Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat

perjanjian.

18

2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin

membuat perjanjian.

3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari

perjanjian yang akan dibuatnya.

4. Kebeban untuk menentukan obyek perjanjian.

5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan

undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend,

optional).8

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, oleh

karena itu para pihak sudah selayaknya PT. Matahari

Pusakatama dan Bank Panin selaku pihak-pihak di dalam PJP

dan cross currency swap terikat dengan klausula yang ada di

dalam perjanjian tersebut.

Di dalam Pasal 3 UU No. 4 Tahun 1996 disebutkan

mengenai 3 jenis hutang yang dapat dijamin pelunasannya

dengan hak tanggungan berdasarkan 2 jenis perjanjian yaitu

perjanjian utang piutang dan perjanjian lain, dimana hutang-

hutang tersebut adalah:

1. Hutang yang telah ada;

2. Hutang yang baru akan ada, tetapi telah diperjanjikan

sebelumnya dengan jumlah tertentu;

3. Hutang yang baru akan ada tetapi telah diperjanjikan

sebelumnya dengan jumlah yang pada saat permohonan

eksekusi hak tanggungan diajukan ditentukan

berdasarkan perjanjian hutang piutang atau perjanjian

8 Hasanuddin Rahman, Legal Drafting, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, halaman 11-12

19

lain yang menimbulkan hubungan hutang piutang yang

bersangkutan

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas terbuktilah

bahwa hutang dari cross currency swap juga dapat diikat

dengan jaminan pembebanan Hak Tanggungan.

Maka dari itu, PT. Matahari Pusakatama memang telah

melakukan suatu tindakan wanprestasi dengan tidak

melaksanakan kewajiban yang telah diatur di dalam perjanjian

yang telah mereka sepakati bersama, sehingga Bank Panin

memiliki hak untuk mengajukan eksekusi atas apa yang menjadi

hak tanggungannya.

B. Kasus PT Mayora Indah vs Bankers Trust

International Plc, cs.

Gugatan PT Mayora Indah terhadap Bankers Trust

International dan pihak-pihak yang terkait dengannya

didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal

30 Oktober 1998. Hal tersebut dipicu dengan adanya transaksi

derivatif currency and interest rate swap berupa penjualan US$

51,313,629 pada kurs Rp 2.436/US$ per 14 Juli 2004. Atas

transaksi tersebut, disepakati PT Mayora Indah akan membayar

suku bunga mengambang dan menerima suku bunga tetap.

Bankers Trust dianggap memberikan nasehat yang

menyesatkan PT Mayora Indah sehingga terlibat dalam

transaksi yang merugikan. Dalam nasehatnya Bankers Trust

mengemukakan bahwa PT Mayora Indah akan memperoleh

keuntungan berupa penghematan pajak, cash flow dan

penghematan biaya. Ternyata di dalam perjalanannya tidak ada

diantara yang dijanjikan tersebut tercapai, malah yang terjadi

sebaliknya. Per 31 Desember 1997 PT Mayora Indah

20

membukukan kerugian bersih dari transaksi derivatif sebesar

Rp. 113,31 milyar.

Bahwa Bankers Trust memberikan nasehat kepada PT

Mayora Indah untuk melakukan transaksi derivatif swap dalam

bidang spekulasi bunga untuk penghematan biaya. Bankers

Trust juga memberi nasehat bahwa tingkat suku bunga rupiah

sebesar 15 % sama nilainya dengan tingkat suku bunga US

Dollar di pasar antar bank ditamabah 1,4% - 1,45 % atas uang

pokok senilai Rp. 100 miliyar. Atau bunga rupiah per tahun US$

LIBOR + 1,4 % - 1,45 % . Uang pokok Rp. 100 Miliar tersebut

hanya nilai fiktif (Bankerst Trust memakai istilah “a notional

amount” atau suku bunga dihitung dari uang pokok (principal)

yang tidak pernah ada atau fiktif. Bankers Trust juga

memberikan jaminan bahwa mereka sangat ahli dalam transaksi

derivatif dan full service dari mereka akan bermanfaat bagi PT

Mayora Indah.

Selain itu Bankers Trust juga meyakinkan PT Mayora

Indah bahwa transaksi derivatif akan memberikan keuntungan

baginya berupa arus kas yang positif dari perbedaan tingkat

suku bunga rupiah dan suku bunga US Dollar.

Bahwa perikatan diantara PT Mayora dengan Bankers

Trust didasarkan atas paksaan, kekhilafan atau penipuan

sehingga menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya

(Pasal 1449 KUHPerdata) maka dari itu unsur kesepatan

sebagaiman dianut oleh Pasal 1320 KUHPerdata tidak

terpenuhi.

Tindakan dari Bankers Trust juga bertentangan dengan

SK Dir BI No. 28/119/KEP/DIR dimana Bankers Trust tidak

pernah melaksanakan ketentuan Pasal 5 (1) SK Dir BI tersebut,

Bankers Trust tidak pernah memberikan penjelasan apapun

terhadap PT Mayora Indah mengenai resiko yang akan timbul

21

dari transaksi tersebut dan PT mayora tidak pernah

menandatangani Risk Disclosure Statement

Bahwa mengingat sifat dari transaksi derivatif/cross

currency swap transaction adalah spekulasi dan pengetahuan

dan keahlian memprediksi mata uang sangat sedikit bagi

nasabah dibandingkan dengan Bank, maka untuk melindungi

masyarakat Bank Indonesia menerbitkan SK Dir BI No.

28/119/KEP/DIR yang membatasi transaksi derivatif secara

terbatas dengan persyaratan yang sangat berat.

Dengan demikian Bankers Trust dinilai sengaja

menjerumuskan PT. Mayora Indah karena tidak memberikan

semua fakta yang berkaitan dengan melemahnya mata uang

rupiah terhadap US Dollar.

Penulis berpendapat, dalam kasus PT. Mayora Indah ini

transaksi derivatif yang dilakukan bukan merupakan tindakan

hedging yang memenuhi unsur-unsur dari prudential banking,

karena master agreement dari transaksi tersebut juga

merupakan hal yang fiktif, sehingga tidak memenuhi keabsahan

dari transaksi derivatif.

22

BAB IV

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis sehubungan

dengan identifikasi masalah yang diambil adalah:

Transaksi derivatif ini banyak sekali menawarkan

keuntungan-keuntungan bagi para pelakunya, misalnya dengan

adanya keuntungan yang berlipat ganda sehubungan dengan

gejolak mata uang dan suku bunga. Di samping itu hal ini juga

merupakan suatu cara untuk melindungi nilai berkaitan dengan

valuta asing dan suku bunga yang bersifat fluktuatif (hedging).

Akan tetapi mengingat bahwa transaksi derivatif ini

merupakan bisnis yang beresiko tinggi, maka bank merupakan

pihak yang harus memiliki peran di dalam menyikapi prinsip

kehati-hatian terhadap setiap hal yang berkaitan dengannya

(dalam hal ini adalah prudential banking).

Yang tidak layak untuk dilaksanakan adalah apabila

transaksi derivatif ini dilaksanakan semata-mata hanya untuk

spekulatif saja dengan maksud mengeruk keuntungan semata

yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian yang besar

bagi pihak-pihak lainnya.

Melihat kepada dua kasus di atas, memang transaksi

derivatif merupakan perikatan yang sah menurut pandangan

hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-udangan yang berlaku, baik dari segi ketentuan

perdata maupun SK Dir BI No. 28/119/KEP/DIR.

Maka sejauh kontrak mengenai transaksi derivatif

tersebut adalah sah di muka hukum, maka terhadap

wanprestasi dari salah satu pihaknya, maka pihak tersebut

haruslah bertanggung jawab.

23

Sedangkan apabila kontrak tersebut didasari dengan

itikad buruk dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia, maka transaksi tersebut

dianggap tidak sah.

24

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hasanuddin Rahman, Legal Drafting, Bandung: PT Citra Aditya

Bakti, 2000.

Imam Sjahputra Tunggal; Arief Djohan Tunggal; dan Amin

Widjaja Tunggal, Peraturan Perundang-undangan

Perbankan Di Indonesia, Jakarta: Harvarindo, 1997.

Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum

Perikatan dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1983.

Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Bandung: PT Citra

Aditya Bakti, 2001

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia,

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Muchdarsyah Sinungan, Strategi Manajemen Bank Menghadapi

Tahun 2000, Jakarta: Rineka Cipta, 1994

R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,

1995.

25

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. cet.

23. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Transaksi

Derivatif. SK Dir BI No. 28/119/KEP/DIR, 1995.

Majalah Hukum:

P.D.D. Dermawan, “Transaksi Swap dan Derivatif Bentuk

Perjanjian dan Keabsahannya.” yang dimuat dalam Varia

Peradilan (Agustus 1999), Jakarta: IKAHI

“Transaksi Derivatif dan Kepailitan Putusan Peninjauan Kembali

MA-RI” yang dimuat dalam Varia Peradilan (Desember

1999), Jakarta: IKAHI

Internet

“Produk Derivatif Pemanis Bursa,”

(http://www.suaramerdeka.com/harian/0206/17/eko2.htm)

, 17 Juni 2002

“Undang Investor dengan LQ45,”

(http://www.suaramerdeka.com/harian0111/27/eko2.htm),

27 Nopember 2001

R Agus Sartono, “Manfaat dan Resiko Transaksi Derivatif”

(http://www.bappebti.go.id/publikasi/b0301007.asp).

26

John MacDougall (apakabar@access.digex.net), “Gatra-Agar

Bank Tidak Terperosok,”

(http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/01/04/

0033.html), 4 Januari 1996.

Pradjoto, “Empat Pilar Hukum Ekonomi Masa Depan”,

(http://www.kontan-online.com/03/15/refleksi/ref1.htm), 4

Januari 1999.

27