TRANSAKSI DERIVATIF PADA PASAR MODAL DALAM

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN

sugiri permana, MH1

ABSTRAK

Transaksi derivatif berkembang pada pasar perdagangan uang dan khsususnya pada jual beli valuta asing yang awalnya dilatar belakangi adanya fluktuatif nilai mata uang. Dalam perkembangan saat ini, transaksi derivative ternyata banyak juga berkembang di Pasar Modal.

Perdagangan saham di pasar sekunder mulai terlihat ketika perdagangan saham sudah melewati masa penawaran umum di pasar perdana, dan saham-saham tersebut telah tercatat di bursa efek untuk diperdagangkan. Transaksi yang terjadi di Pasar Modal terjadi di pasar primer dan pasar skunder. Pada transaksi yang terjadi di pasar sekunder lebih banyak terjadi transaksi derivative, yakni sebagai turunan dari transaksi lainnya (saham, obligasi dll).

Tulisan ini mencoba untuk mengetahui transaksi derivative dari sudut pandang hukum perjanjian, baik berdasarkan hukum perdata maupun hukum Islam. Dari sisi hukum perdata, transaksi derivative tidak memenuhi criteria syarat perjanjian, karena obyek perjanjian dilakukan sebelum saham (atau bentuk lainnya) berada pada tangan penjual dan bahkan terkadang dalam satu hari dapat diperjual belikan lebih dari dua kali.

Dalam hukum perjanjian Islam, kelemahan transaksi derivative bukan hanya dilihat dari segi obyeknya saja, tetapi dari tujuan transaksi yang lebih banyak nilai spekulatif atau gharar, sehingga bentuk transaksi ini bertentangan dengan Islam.

Larangan hukum Islam terhadap transaksi derivative sangat ditentukan oleh jenis transaksi tersebut. Meskipun pembahasan ini melarang transaksi derivative di pasar modal, namun dengan berbagai kebutuhan dan nilai-nilai pragmatis, transaksi dapat saja diaplikasikan dalam bentuk transaksi perekonomian lainnya khususnya dalam bentuk transaksi yang melibatkan dua mata uang yang berbeda maupun dalam improvisasi bentuk salam, dengan ketentuan tetap memperhatikan syarat-syarat umum perjanjian.

1

1

Hakim Pengadilan Agama Tanggamus

1

Keynotes : transaksi, derivatif, pasar modal, hukum, perjanjian.

A. Pendahuluan

Perdagangan dunia dalam jumlah jutaan dolar setiap

tahunnya, ternyata 95 % lebih terjadi pada pasar uang dalam bentuk

derivasi keuangan dan kurang dari 5 % saja perdagangan tersebut

terjadi pada sector riil. Hal ini pulalah yang ikut menyebabkan krisis

global ekonomi dunia. Demikian halnya yang terjadi pada Lehman

Brothers yang mengguncang bursa saham di seluruh dunia. Bursa

saham di kawasan Asia seperti di Jepang, Hongkong, China,

Asutralia, Singapura, India, Taiwan dan Korea Selatan, mengalami

penurunan drastis 7 sd 10 persen. Termasuk bursa saham di

kawasan Timur Tengah, Rusia, Eropa, Amerika Selatan dan Amerika

Utara. Tak terkecuali di AS sendiri, Para investor di Bursa Wall Street

mengalami kerugian besar, bahkan surat kabar New York Times

menyebutnya sebagai kerugian paling buruk sejak peristiwa

serangan 11 September 2001.

Mengingat dampak yang cukup besar dari transaksi derivatif,

pada pertengahan Mei 2009 Pemerintah Amerika Serikat (AS)

mengusulkan aturan baru untuk memperketat pengawasan transaksi

derivatif. Aturan instrumen keuangan itu dipercaya akan menjadi

kunci utama pemulihan dari krisis finansial global. Aturan baru

tersebut bertujuan mencegah adanya kekacauan finansial setelah

ambruknya institusi keuangan raksasa AS seperti Lehman Brothers

dan unit asuransi American International Group (AIG) tahun lalu.

Pengalaman pahit yang pernah dialami oleh perekonomian

Indonesia terjadi pada tahun 1997. Ekonomi Indonesia menjadi

terpuruk karena keuangan Negara dalam jumlah ratusan trilun

dipergunakan untuk menyelamatkan perbankan nasional yang

2

terancam bangkrut akibatnya banyaknya pelaku ekonomi besar yang

bermain dalam transaksi derivatif.

Transaksi derivatif berkembang pada pasar perdagangan uang

dan khsususnya pada jual beli valuta asing yang awalnya dilatar

belakangi adanya fluktuatif nilai mata uang. Kemerosotan

perekonomian Indonesia pada tahun 1997, sebagian besar

disebabkan karena para pengusaha nasional dan perbankan nasional

berlomba-lomba untuk meminjam uang dari luar negeri dalam US$

atau mata uang asing lainnya, sehingga jumlah pinjaman luar negeri

dalam waktu singkat membumbung tinggi secara tidak terkendali dan

ternyata melampoi ambang kemampuan untuk membayar kembali

hutang luar negeri tersebut.

Transaksi derivatif juga tidak hanya terjadi pada lingkungan

perbankan saja, tetapi juga terjadi di Pasar Modal di pasar sekunder.

Transaksi short selling, merupakan bentuk yang sederhana untuk

mengidentifikasi transaksi derivatif di pasar modal. Mengingat

dampak yang ditimbulkan dari transaksi ini yang cukup besar, penulis

mencoba memperhatikan lebih dalam lagi mengenai transaksi

derivatif yang dilakukan di pasar modal dalam tinjauan hukum

perjanjian.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode

kualitatif. Pendekataan studi pustaka dilakukan untuk mengetahui

transaksi derivatif yang terjadi di pasar modal dan berbagai kaidah

hukum yang berkenaan dengan perjanjian baik yang berasal dari fiqh

maupun hukum perdata. Analisa dilakukan dengan cara menilai

transaksi derivatif yang terjadi di pasar modal dengan hukum-hukum

perjanjian yang berasal dari hukum perdata maupun hukum Islam

(fiqh).

3

Penelitian ini juga akan mempertimbangkan penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Michael Saleh Gasner, dalam Swiss

Derivatif Review, Islamic Finance : Short in Gamling long in Trade

dan Ali Salehabadi dan Mohammad Aram, dalam Islamic Justification

of derivatif instrument.

C. Pasar Modal

Menurut Sofyan S. Harahap kegiatan pasar modal

berhubungan dengan perdagangan surat berharga yang telah

ditawarkan kepada umum, yang akan atau telah diterbitkan oleh

emiten sehubungan dengan penanaman modal atau pinjaman uang

dalam jangka panjang, menengah termasuk instrumen derivatifnya2.

Sedangkan secara yuridis pengertian pasar modal dapat ditemukan

pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 1 butir

13 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan

perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek

yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan

efek.

Pasar modal berada dalam pengawasan Bapepam yang

bertanggung jawab terhadap Menteri Keuangan. Dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan

bahwa penyelenggaraan bursa efek dilakukan atas dasar izin usaha

dari Bapepam yang bertugas untuk membina, mengatur dan

mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal. Pengawasan bursa

efek oleh Bapepam yang bertanggung jawab langsung terhadap

2

2

Sofyan Harahap, Pasar Modal Syari’ah (Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam), Jakarta, Pustaka Quantum, 2001.

4

Menteri Keuangan. Kewenangan Bapepam untuk memberikan

persetujuan terhadap peraturan bursa efek beserta perubahannya.

Instrument yang diperdagangkan di pasar modal meliputi surat

pengakuan hutang dan surat berharga komersial seperti saham,

obligasi, right, warrant, option dll. Berikut dibawah ini dijelaskan

pengertian instrument perdagangan di atas :

- Saham adalah selembar catatan yang berisi pernyataan

kepemilikan sejumlah modal kepada perusahaan yang

menerbitkan.

- Obligasi adalah tanda pengakuan hutang atas pinjaman oleh

emiten untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan

imbalan bunga serta pembayarannya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

- Option merupakan produk turunan derivatif dari efek saham dan

obligasi. Ada dua istilah dalam option yaitu call option dan put

option. Call option memberikan hak kepada pemegangnya untuk

membeli saham pada harga yang telah ditentukan, sedangkan put

option pemegang saham mempunyai hak untuk menjual saham

pada saat yang telah ditentukan.

- Warrant juga merupakan produk derivatif dari saham biasa yang

bersifat jangka panjang dan memberikan hak kepada

pemegangnya untuk membeli saham atas nama dan dengan

harga tertentu.

- Right adalah hak yang diberikan kepada pemilik saham biasa

untuk membeli tambahan penerbitan saham baru. Hak tersebut

biasanya dicantumkan dalam anggaran dasar perusahaan dengan

tujuan pemilik saham yang lama dapat mempertahankan

mengendalikan perusahaan serta mencegah penurunan nilai

kekayaan pemilik saham lama.

5

Klasifikasi transaksi di pasar modal dapat dikelompokkan

menjadi tiga yaitu :

1. Transaksi spot. Transaksi ini adalah pembelian secara langsung di

mana pembeli membayar dengan harga tunai dan menerima surat

berharga dari penjual sesuai dengan prosedur dalam bursa.

Transaksi spot atau surat berharga dikeluarkan oleh perusahaan,

proyek, lembaga atau pemerintah.

2. Transaksi margin on trading. Transaksi ini adalah pembeli

membayar sebagian harga secara tunai, kemudian perantara

mencari pinjaman kepada bank untuk melunasi sisa harga dengan

syarat surat berharga tersebut dijadikan jaminan bagi pialang

untuk melunasi harga pinjaman. Transaksi ini biasanya terjadi di

pasar sekunder.

Ada beberapa hal yang menimbulkan spekulasi dalam transaksi

tersebut :

- Kondisi di mana sisa harga transaksi yang belum dibayar

oleh pembeli harus dibayar dengan imbalan berupa bunga.

- Surat berharga yang menjadi objek transaksi dijadikan

jaminan pada pialang yang mengambil manfaat dari

keuntungannya.

- Adanya dua transaksi secara bersamaan dalam satu

transaksi yaitu jual beli dan hutang

- Transaksi ini hanya menguntungkan satu pihak dan

merugikan pihak yang lain.

- Adanya praktik perjudian atas surat berharga

3. Transaksi short selling. Transaksi ini merupakan suatu bentuk

transaksi jual beli di mana penjualan terhadap surat berharga yang

belum dimiliki pada waktu transaksi.

Perdagangan saham di pasar perdana merupakan transaksi

antara emiten dan investor sebelum saham-saham tersebut

6

diperdagangkan di pasar sekunder, dalam jangka waktu yang

ditentukan oleh Bapepam. Harga saham merupakan harga pasti yang

tidak bisa ditawar dan merupakan kesepakatan antara perusahaan

penjamin emisi dan emiten. Jenis perdagangan yang pertama adalah

perdagangan saham yang dilakukan pada pasar primer, sedangkan

jenis perdagangan yang kedua dan ketiga dilakukan di pasar

sekunder.

D. Transaksi Derivatif di Pasar Sekunder

Transaksi derivatif merupakan produk pasar financial

internasional, yang awalnya banyak berkembang pada kegiatan

perbankan. Hal ini terjadi karena dalam era pasar bebas dan era

globalisasi perekonomian dunia yang sulit dihindari lagi. Era

globalisasi dimana intensitas perdagangan antar Negara telah

semakin tinggi dan juga ditunjang oleh sistim informasi dan

komunikasi yang semakin canggih mendorong semakin

berkembangnya produk pasar uang internasional termasuk di

antaranya transaksi derivatif. Transaksi derivatif telah menjadi suatu

kebutuhan dunia usaha dan memberikan manfaat yang besar bagi

pelaku pasar, khususnya dalam mengatasi gejolak kurs valuta asing

(exchange rate) meskipun disadari memiliki resiko yang tinggi.3

Transaksi derivatif selain mempunyai manfaat terhadap

perlindungan suatu transaksi dengan mata uang tertentu, ternyata

kemudian berjalan dan berkembang mengikuti perkembangan tren

perbankan internasional pada umumnya, sehingga pada gilirannya

transaksi derivatif tidak hanya digunakan dalam rangka hedging

melainkan juga sebagai tren berspekulasi dana (cara untung-

untungan kalau tidak dikatakan judi).

3

3

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 28/119/KEP/DIR

7

Beberapa pendapat para ahli mengemukakan tentang definisi

transaksi derivatfi, salah satunya dikemuakan oleh Muhammad

Djumhana, transaksi derivatif merupakan suatu kontrak atau

perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai

instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoiditi

ekuiti dan indeks baik yang diikuti dengan pergerakan ataupun tanpa

pergerakan dana/instrumen.4 Menurut pendapat John Stephens yang

dikutip oleh Andrea Uzzia Sitanggang memberikan pemahaman

tentang transaksi derivatif, disebut derivatif karena nilainya diperoleh

dari nilai instrumen atau ada dan berharga adalah karena dan dari

instrumen atau komoditi yang mendasarinya.5

Meminjam istilah di perbankan, berdasarkan surat keputusan

Direksi Bank Indonesia Nomor : 28/119/KEP/DIR tanggal 29

Desember 1995, transaksi derivatif adalah suatu kontrak atau

perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai

instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi,

equityi dan indeks lainnya.

Dari beberapa literatur dapat dilihat berbagai jenis transaksi

derivatif dengan segala variasinya seperti :

1. Futures

2. Forwards

3. Options

4. Swaps

Future adalah suatu perjanjian untuk menjual membeli suatu

jumlah aset tertentu dengan harga tertenu yang ditetapkan sekarang

4

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya, 2000), hal. 346

5

5

Andrey Uzzia Sitanggang. Aspek-aspek Hukum Transaksi Derivatif Dalam Perbankan, (Jakarta, 2002), hal. 7

8

untuk dilaksanakan pada suatu tanggal yang akan datang maturity

date. Jenis transaksi ini penulis kemukakan sebagai pembanding dari

jenis transaksi perbankan dalam bentuk forward.

Forward secara konsep hampir tidak ada perbedaan antara

futures dengan forward tetapi dalam praktek futures lebih dekat

kepada perdagangan di bursa komoditi yang telah di atur oleh suatu

otoritas bursa. Karenanya ketentuan-ketentuan futures telah disusun

dan berlaku dengan baku. Futures juga pada umumnya hanya atas

benda-benda beruud dan penyelesaian transaksi dilakukan melalui

penyerahan barang secara fisik.

Transaksi forward merupakan suatu sarana sebagai usaha

untuk menghindarkan atau mengurangi risiko kerugian-kerugian

dalam transaksi valuta asing, seperti untuk pelunasan tagihan-

tagihan/pembayaran dalam valuta yang berbeda. Transaksi seperti ini

dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank Devisa, antara

Bank Devisa dan antara pihak lainnya seperti nasabah.6

Option adalah suatu kontrak dua pihak yang memberikan hak

bukan kewajiban kepada salah satu pihak apakah membeli call option

atau menjual put option atas sejumlah valuta tertentu ditukar dengan

sejumlah valuta lainnya dengan nilai tukar yang telah ditentukan

dalam kontrak dengan membayar sejumlah premi.

Swap adalah suatu perjanjian di mana masing-masing pihak

yang terlibat dalam perjanjian saling setuju dan mengikatkan diri untuk

melakukan pembayaran secara berkala antara pihak yangs satu

dengan pihak lainnya dengan merujuk pada suku bungan yang

berbeda interest rate swaps atau dengan nilai mata uang yang

berbeda.

6

6

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya, 2000), hal 343

9

Di pasar modal, transaksi derivatif terjadi pada pasar sekunder.

Derivatif yang terdapat di Bursa Efek adalah derivatif keuangan

(financial derivatif). Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif,

di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-

instrumen keuangan, yang dapat berupa saham, obligasi, indeks

saham, indeks obligasi, mata uang (currency), tingkat suku bunga dan

instrumen-instrumen keuangan lainnya. Instrumen-instrumen derivatif

sering digunakan oleh para pelaku pasar (pemodal dan perusahaan

efek) sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai (hedging) atas

portofolio yang mereka miliki.7

Perdagangan saham di pasar sekunder mulai terlihat ketika

perdagangan saham sudah melewati masa penawaran umum di

pasar perdana, dan saham-saham tersebut telah tercatat di bursa

efek untuk diperdagangkan. Harga saham di pasar sekunder sangat

ditentukan teori supply and demand dan kondisi perusahaan

menerbitkan saham (emiten). Harga saham di pasar sekunder berada

di luar kontrol emiten sehingga perputaran uang tidak lagi mengalir ke

perusahaan yang menerbitkan saham melainkan berpindah dari

pemegang saham ke pemegang saham lainnya.

Harga saham di pasar sekunder adalah harga jual saham dari

satu investor ke investor lainnya. Keuntungan yang diperoleh

dinamakan capital gain (selisih antara harga jual dan harga beli).

Harga saham bisa berfluktuasi, tergantung pada permintaan pasar

terhadap saham tersebut. Kondisi tersebut menjadikan investor

kebingungan dalam melakukan berbagai spekulasi. Adanya unsur

permainan yang dilakukan oleh para spekulan untuk mendapatkan

keuntungan dalam waktu singkat.

Unsur permainan harga saham dapat dilakukan dengan cara

bisa netting dan bisa pula short selling. Netting adalah pembelian

7

7

www.bapepam.com

10

saham pada awal perdagangan dimulai dan langsung dijual pada hari

itu juga. Harga yang ditawarkan bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah

tetapi tanpa harus mengeluarkan modal. Short selling adalah menjual

saham pada harga tertentu dan membeli saham pada hari yang sama

pada saat harga saham turun.

Situs resmi Bapepam, merilis adanya jenis transaksi derivatif

yang terjadi pada Pasar Modal yaitu :

1. Kontrak Opsi Saham (KOS)

OPTION adalah kontrak resmi yang memberikan Hak (tanpa adanya

kewajiban) untuk membeli atau menjual sebuah asset pada harga

tertentu dalam jangka waktu tertentu. Option pertama kali secara

resmi diperdagangkan melalui Chicago Board Exchange (CBOE)

pada tahun 1973. KOS (Kontrak Opsi Saham) adalah Efek yang

memuat hak beli (call option) atau hak jual (put option) atas

Underlying Stock (saham perusahaan tercatat, yang menjadi dasar

perdagangan seri KOS) dalam jumlah dan Strike Price (harga yang

ditetapkan oleh Bursa untuk setiap seri KOS sebagai acuan dalam

Exercise) tertentu, serta berlaku dalam periode tertentu.

Call Option memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pemegang

opsi (taker) untuk membeli sejumlah tertentu dari sebuah instrumen

yang menjadi dasar kontrak tersebut. Sebaliknya, Put Option

memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pemegang opsi (taker)

untuk menjual sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi

dasar kontrak tersebut.

Opsi tipe Amerika memberikan kesempatan kepada pemegang opsi

(taker) untuk meng-exercise haknya setiap saat hingga waktu jatuh

tempo. Sedangkan Opsi Eropa hanya memberikan kesempatan

kepada taker untuk meng-exercise haknya pada saat waktu jatuh

tempo.

11

Adapun karakteristik opsi saham yang diperdagangkan di BEI adalah

sebagai berikut:

Tipe KOS Call Option Dan Put Option Satuan

Perdagangan1 Kontrak = 10.000 opsi saham

Masa Berlaku 1,2 dan 3 bulanPelaksanaan Hak

(exercise)

Metode Amerika (Setiap saat dalam jam tertentu di

hari bursa, selama masa berlaku KOS)

Penyelesaian

Pelaksanaan Hak

Secara tunai pada T+ 1, dengan pedoman:

• call option = WMA – strike price

• put option = strike price – WMAMargin Awal Rp 3.000.000,- per kontrak

WMA (weighted

moving average)

adalah rata-rata tertimbang dari saham acuan opsi

selama 30 menit dan akan muncul setelah 15 menit

berikutnya

Strike Price

adalah harga tebus (exercise price) untuk setiap seri

KOS yang ditetapkan 7 seri untuk call option dan 7

seri untuk put option berdasarkan closing price

saham acuan opsi saham

Automatic exercise

diberlakukan apabila:

110% dari strike³• call option, jika WMA price

90% dari strike price£• put option, jika WMA

Jam Perdagangan

KOS

• Senin –

Kamis: Sesi 1: 09.30 – 12.00 WIB

Sesi 2: 13.30 – 16.00 WIB• Jum’at : Sesi 1: 09.30 – 11.30 WIB Sesi 2: 14.00 – 16.00 WIB

Jam Pelaksanaan

Hak

• Senin – Kamis : 10.01 – 12.15 dan 13.45 – 16.15

WIB

• Jum’at : 10.01 – 11.45 dan 14.15 – 16.15 WIB

Premiumdiperdagangkan secara lelang berkelanjutan

(continuous auction market)

2. KONTRAK BERJANGKA INDEKS (LQ 45 FUTURES)

12

Kontrak Berjangka atau Futures adalah kontrak untuk membeli atau

menjual suatu underlying (dapat berupa indeks, saham, obligasi, dll)

di masa mendatang. Kontrak indeks merupakan kontrak berjangka

yang menggunakan underlying berupa indeks saham.

LQ Futures menggunakan underlying indeks LQ45, LQ45 telah

dikenal sebagai benchmark saham-saham di Pasar Modal Indonesia.

Di tengah perkembangan yang cepat di pasar modal Indonesia,

indeks LQ45 dapat menjadi alat yang cukup efektif dalam rangka

melakukan tracking secara keseluruhan dari pasar saham di

Indonesia.

Spesifikasi Kontrak LQ Futures:

Underlying

LQ45

Multiplier Rp. 500.000 per point indeks

Bulan Kontrak

2 kontrak Bulan terdekat (spot month dan 2nd Month)

dan

1 kontrak Bulan Kuartal terdekat (Bulan Kuartal adalah

Juni dan Desember)

Jam Trading

Hari Senin s/d Kamis : Sesi 1: 09.15 – 12.00 WIB Sesi 2: 13.30 – 16. 15 WIB

Hari Jumat : Sesi 1: 09. 15 – 11.30 WIB Sesi 2: 14.00 – 16. 15 WIB

Last Trading

DaySetiap Hari Bursa terakhir setiap bulan kontrak

Margin Awal IDR 3.000.000/ kontrak

3. Mini LQ Futures

Mini LQ Futures adalah kontrak yang menggunakan underlying

yang sama dengan LQ Futures yaitu indeks LQ45, hanya saja Mini

LQ Futures memiliki multiplier yang lebih kecil (Rp 100 ribu / poin

13

indeks atau 1/5 dari LQ Futures) sehingga nilai transaksi,

kebutuhan marjin awal, dan fee transaksinya juga lebih kecil.

Produk Mini LQ Futures ditujukan bagi investor pemula dan

investor retail yang ingin melakukan transaksi LQ dengan

persyaratan yang lebih kecil. Dengan demikian Mini LQ dapat

digunakan sebagai sarana pembelajaran investor retail yang baru

akan mulai melakukan transaksi di indeks LQ

Spesifikasi Kontrak LQ Futures:

Underlying : LQ45 Multiplier : Rp. 100.000 per poin indeksBulan

Kontrak

: 2 kontrak Bulan terdekat (spot month dan 2nd Month)

dan 1 kontrak Bulan Kuartal terdekat (Bulan Kuartal

adalah Jun dan Des) Jam

Perdaganga

n

: Hari Senin s/d

Kamis

: Sesi 1: 09.15 – 12.00 WIB

Sesi 2: 13.30 – 16. 15 WIB

Hari Jumat : Sesi 1: 09. 15 – 11.30 WIB Sesi 2: 14.00 – 16. 15 WIB

Last Trading

Day

: Setiap Hari Bursa terakhir setiap bulan kontrak

Margin Awal : 4% dari nilai kontrak

4. LQ45 Futures Periodik

Kontrak yang diterbitkan pada Hari Bursa tertentu dan jatuh tempo

dalam periode Hari Bursa tertentu. Tedapat beberapa tipe kontrak,

yaitu :

1. Periodik 2 Mingguan Kontrak periodik 2 Mingguan, yakni kontrak

yang jatuh tempo pada Hari Bursa terakhir minggu kedua sejak

penerbitan kontrak.

2. Periodik Mingguan (5 Hari Bursa) Kontrak Periodik Mingguan (5

Hari Bursa), yakni kontrak yang jatuh tempo pada Hari Bursa

kelima sejak penerbitan kontrak.

14

3. Periodik Harian (2 Hari Bursa) Kontrak periodik Harian (2 Hari

Bursa), yakni kontrak yang jatuh tempo pada Hari Bursa kedua

sejak penerbitan kontrak.

Spesifikasi Kontrak LQ 45 Futures Periodik:

Underlying : Indeks LQ45 Multiplier : Rp.500.000,- Tipe KBIE Tipe KBIE Kode KBIEa. Kontrak Periodik 2 Mingguan : LQ2WYYMDDb. Kontrak Periodik Mingguan (5

Hari Bursa): LQ25DYYMDD

c. Kontrak Periodik Harian (2 Hari

Bursa): LQ2DYYMDD

Jam Perdagangan : Senin-Kamis:

sesi I : 09.15-12.00

WIB

sesi II : 13.30-16.15

WIBJum'at

:sesi I : 09.15-11.30

WIB

sesi II : 14.00-16.15

WIBFraksi Harga 0,05 poin indeks

5. Japan (JP) Futures

Produk ini memberikan peluang kepada investor untuk melakukan

investasi secara global sekaligus memperluas rangkaian dan

jangkauan produk derivatif BEI ke produk yang menjadi benchmark

dunia. Dengan JP Futures memungkinkan investor menarik manfaat

dari pergerakan pasar jepang sebagai pasar saham paling aktif

setelah pasar AS. Spesifikasi Kontrak JP Futures:

Underlying : Dow Jones Japan Titan 100 Multiplier : Rp 50.000 per poin indeks Bulan : 3 kontrak Bulan Kuartal terdekat (Bulan Kuartal adalah

15

Kontrak Mar, Jun, Sep dan Des)

Jam Trading :Hari Senin s/d

Kamis :

Sesi 1: 09.15 – 12.00 WIB

Sesi 2: 13.30 – 16.15 WIB

Hari Jumat :Sesi 1: 09.15 – 11.30 WIBSesi 2: 14.00 – 16.15 WIB

Last Trading

Day : Hari Kamis kedua setiap Bulan Kontrak

Margin Awal

: 4% dari nilai kontrak

Meskipun pasar sekunder mempunyai nilai permainan

spekulasi yang tinggi, namun juga mempunya fungsi yaitu:

1. Memberikan likuiditas pada efek yang menjadi instrument

perdagangan.

2. Memungkinkan terbentuknya harga secara wajar terutama apabila

pasar ini berfungsi dengan baik.

3. Memungkinkan bagi investor untuk melakukan terutama apabila

pasar ini berfungsi dengan baik.

4. Memungkinkan bagi investor untuk melakukan diversifikasi

meskipun dengan dana yang sangat terbatas.

5. Secara mako pasar sekunder dapat mengurangi country risk dari

penanaman modal asing yang bersifat langsung.

6. Pasar sekunder dapat secara aktif dan efisien dijadikan sebagai

salah satu leading indicator dalam memahami arah perekonomian.

Di sisi lain praktik perdagangan saham di pasar sekunder juga

membawa dampak negatif bagi para investor. Adanya praktik

spekulasi yang dilakukan oleh para spekulan menyebabkan harga

berfluktuasi sehingga merugikan masyarakat umum. Samuelson dan

Nordhaus mengungkapkan kegiatan spekulatif dalam pasar modal

muncul karena adanya harapan terpenuhi dengan sendirinya8.

8

8

Naroen Haroen, Perdagangan Saham di Bursa Efek, Tinjauan Hukum Islam, Jakarta, Kalimah, 2000.

16

Maksudnya jika seseorang membeli saham tertentu dengan harapan

nilai saham akan naik, maka tindakan ini akan mendorong kenaikan

harga-harga saham yang bersangkutan. Keadaan ini membuat orang

semakin terdorong untuk membeli lagi dan hal ini menyebabkan

kenaikan harga saham lagi. Hanya saja keuntungan seorang investor

dalam bermain saham tidak mesti diperoleh melalui capital gain

dengan menjual saham pada saat harga jualnya lebih tinggi dari

harga yang dibeli sebelumnya. Bisa saja investor melalui melalui para

broker melakukan goreng menggoreng saham dengan tujuan

menguasai saham perusahaan tertentu yang dibeli dengan harga

murah jauh dibawah harga normalnya melalui rekayasa transaksi

ataupun dengan melemparkan isu-isu yang berdampak negatif

terhadap perusahaan tertentu sehingga harga sahamnya jatuh. Ketika

harga saham jatuh maka terjadi kepanjikan di kalangan investor lain

khususnya yang lebih awal sehingga mereka melepaskan saham

yang mereka pegang ke pasar agar kerugian yang lebih besar dapat

dihindari.

Dibalik kegiatan spekulatif tersebut pasar sangat dipengaruhi

oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal menyangkut kinerja

perusahaan yang bersangkutan yang meliputi berapa dividen yang

dibagi kepada para pemegang saham, prospek usaha dan

keuntungan yang akan diraih perusahaan termasuk kinerja buruk

perusahaan.

E. Perjanjian Dalam KUHPerdata

Perjanjian diistilahkan dalam Bahasa Inggris dengan contract,

dalam bahasa Belanda dengan verbintenis atau perikatan juga

dengan overeenkomst atau perjanjian. Kata kontrak lebih sempit

karena ditujukan kepada perjanjian yang tertulis dibandingkan dengan

17

kata perjanjian9. Kata perjanjian juga sering dikaitkan dengan

perjanjian kerja sama yang dimaksudkan adanya hubungan timbal

balik antara satu pihak dengan yang lainnya.

Dalam hukum perdata landasan hukum perjanjian dapat

ditemukan pada pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut J Satrio pasal tersebut memberikan dua unsur

penting yang terdapat dalam perjanjian, yang pertama unsur

perbuatan dan yang kedua unsur mengikatkan diri terhadap orang

lain10. Adapun dalam pelaksanaan perjanjian, pasal 1320 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata telah menentukan 4 (empat) syarat

dalam menentukan sahnya suatu perjanjian11 :

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

3. Adanya suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

Untuk lebih jelasnya, berikut akan diuraikan satu persatu

tentang syarat syahnya perjanjian :

a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya

Adanya kata sepakat untuk mengikatkan diri mengandung

makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat

atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak

9

9

Supraba Sekarwati, Perancangan Kontrak (Bandung:Unpad, 2001), hal. 23.

10

1

J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-undang, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 24

11

1

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hal. 339

18

masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak

ada paksaan, kekeliruan dan penipuan (tanpa dwang, dwaling

dan bedrog). Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas

maupun secara diam-diam.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat

melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah

dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu

peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu

perbuatan tertentu. Bagi transaksi nasabah sebagai individu

penilaian cakap dapat dilihat saat transaksi. Sedangkan dalam

transaksi antara bank devisa dilakukan oleh Direktur bank

tersebut atau oleh seseorang yang dipercayakan oleh direktur

bank.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang

menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut pasal 1333 BW barang

yang menjadi obyek suatu perjanjian ini harus tertentu setidak-

tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak

perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau

diperhitungkan. Selanjutnya dalam pasal 1334 ayat (1) BW

ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada kemudian

hari juga dapat menjadi obyek suatu perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat

atau terakhir untuk sahnya suatu perjanjian. Mengenai syarat ini

pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab,

atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau

terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 1337 BW

19

menentukan bahwa suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban

umum.

F. Perjanjian Dalam Hukum Islam

Perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan mu’âhadah

ittifa atau akad. Dalam Al Quran sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah

yang berkaitan dengan perjanjian12, yaitu kata akad (al’aqdu) dan kata

‘ahd (al-‘ahdu) Al Quran memakai kata pertama dalam perikatan atau

perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam berarti masa, pesan

penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Oleh karenanya kata akad

disamakan dengan istilah perikatan atau verbintenis sedangkan kata

al-‘ahdu dapat dikatakan dengan istilah perjanjian atau overenkomst

yang diartikan ssebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk

mengerjakan atau mengerjakan sessuatu.13

Dalam tradisi hukum islam, berkenaan dengan perjanjian dikenal

adanya asas-asas perjanjian dan rukun syarat perjanjian. Menurut

Fathurrahman Djamil, setidaknya ada 6 macam asas yang harus ada

dalam suatu kontrak, sebagai berikut: 14

1. Kebebasan (Al-Hurriyyah)

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan

untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang obyek perjanjian

maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara

penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari.

2. Persamaan dan Kesetaraan (Al-Musawah)

12

1

Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hal 247.

13

1

Abdul Ghofur Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, hal. 19.

14

1

Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Mariam Dams Baadrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Adtya Bakhti, 2001), hal. 249-251.

20

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang

melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara

antara satu dengan yang lain.

3. Keadilan (Al-'Adalah)

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku

benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi

perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala

hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara

berimbang tanpa merugikan pihak lain yang teriibat dalam kontrak

tersebut.

4. Kerelaan (Al-Ridha)

Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan

oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak

yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah

jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat

terwujudnya semua transaksi.

5. Ash-Shidq (Kejujuran dan Kebenaran)

Kejujuran adalah salah satu nilai etika yang paling tinggi

dalam islam. Islam mengajarkan umatnya untuk jujur dalam segala

hal dan melarang dengan tegas kebohongan dan penipuan dalam

bentuk apapun.

6. Tertulis (Al Kitabah)

Asas lain dalam melakukan kontrak adalah keharusan untuk

melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan

dikemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada Al Qur'an surat

al Baqarah ayat 282-283.

Adapun mengenai syarat dan rukun perjanjian, para ahli hukum

Islam berbeda pendapat tentang rukun kontrak, sebagian mereka

mengatakan rukun kontrak adalah al-'aqidain, mahallul 'aqad dan al-

'aqad. Selain ketiga hal ini, ada juga para fuqaha yang menambah

21

rukun kontrak dengan tujuannya (maudhu'ul-'aqd). Menurut Gemala

Dewi, dikalangan mazhab Hanafi rukun kontrak hanya satu saja yaitu

shigat al-aqd, yakni ijab dan qabul, sedangkan syarat kontrak adalah

al-'aqidain (subyek akad) dan mahallul 'aqad (obyek 'aqad)15.

1. Ijab Qabul (Shigat Kontrak)

Menurut Wahbah Zuhaili ada tiga syarat yang harus dipenuhi

agar suatu ijab dan qabul dipandang sah serta memiliki akibat

hukum yakni pertama : jala'ul ma'na yaitu tujuan yang terkandung

dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis kontrak

yang dikehendaki, kedua: tawafuq yaitu adanya kesesuaian antara

ijab dan qabul, dan ketiga : jazmul iradataini yaitu antara ijab dan

qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada

keraguan sedikitpun, tidak berada dibawah tekanan dan tidak

berada dalam keadaan terpaksa16.

2. Mahal al 'Aqd (Obyek Kontrak)

Para ahli hukum Islam (para Fuqaha) sepakat bahwa sesuatu

obyek kontrak harus memenuhi empat syarat yakni

-Kontrak harus sudah ada secara konkrit ketika kontrak

dilangsungkan, kecuali kontrak tertentu yang dibenarkan seperti

kontrak salam (pesan barang dengan pembayaran harga sebagian

atau seluruhnya lebih dahulu), kontrak ijarah/leasing (sewa

menyewa), atau juga dalam bentuk bagi hasil (mudharabah), di

mana obyek akad cukup diperkirakan akan ada pada masa yang

akan datang

- Dibenarkan oleh syara'.

- Kontrak harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak;

15

1

Gemala Dewi et al, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, diterbitkan atas kerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum UI Jakarta, dengan Prenada Media Jakarta, Cet. II, tahun 2006, hal. 50

16

1

Wahbah al Zuhaili, Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, Dar al Fikr al Mu'ashir, Damaskus, Jilid 4, 1997.

22

- Kontrak harus jelas atau dapat ditentukan (mu'ayyan) dan

harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat kontrak.

Apabila tidak ada kejelasan tentang kontrak yang dibuatnya,

maka akan menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Disini

peranan adat (Uruf) sangat diperlukan.

3. Pihak-Pihak yang Melaksanakan Kontrak (al ‘Aqidain)

4. Tujuan Kontrak (Maudhu'ul 'Aqd)

Maudhu'ul 'Aqd (tujuan kontrak) adalah untuk apa suatu

kontrak dilakukan (al maqshad al ashli alladzi syariah al 'aqd min

ajlih) oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka

melaksanakan suatu muamalah. Ahmad Azhar Basyir17

menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan

kontrak dipandang sah dan mempunyai akibat hukum sebagai

berikut yaitu :

- Tujuan kontrak tidak merupakan kewajiban yang telah ada

atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa kontrak yang

diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada pada saat akad

diadakan, misalnya kontrak ijarah (perjanjian kerja) yang

diadakan antara suami isteri untuk meiakukan pekerjaan

dalam rumah tangga. Kontrak ini tidak sah sebab tujuan

kontrak telah menjadi kewajiban isteri untuk meiakukan

pekerjaan itu menurut ketentuan agama, meskipun tanpa

adanya kontrak tersebut.

- Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya

pelaksanaan kontrak, misalnya dalam kontrak sewa menyewa

rumah dalam jangka waktu dua tahun, tujuannya untuk

mengambil manfaat dari kontrak tersebut. Jika manfaat tidak

tercapai maka kontrak menjadi rusak sejak tujuannya hilang.

17

1

Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, UII Press Yogyakarta, 2004, hal.99-101

23

- Tujuan kontrak harus dibenarkan oleh syara', jika syarat ini

tidak terpenuhi, maka kontrak tidak sah, seperti kontrak riba

dan sebagainya.

G. Analisa Pembahasan

Dengan melihat karakteristik dari transaksi derivatif, dihubungkan

dengan hukum perjanjian dalam hukum perdata yang terdapat pada

Pasal 1320 KUHPerdata, yang terdiri dari adanya kecakapan dan

kesepakatan para pihak, terhadap hal tertentu serta causa yang halal,

penulis mempunyai analisa adanya persyaratan yang kurang dalam

transaksi derivatif. Dalam perdagangan netting saham (maupun

obligasi) belum berada pada tangan si penjual, karena penyelesaian

transaksi saham baru dapat di terrealisasi pada dua atau tiga hari

berikutnya. Demikian pula pada shortselling, sebelum saham tersebut

berada pada tangan penjual, ia telah menjaminkan terlebih dahulu

saham tersebut kepada pihak bank. Dalam bentuk transaksi lain, para

pialang sering kali melakukan jual beli saham yang secara fisik,

maupun yuridis saham tersebut belum berada pada tangannya.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa, salah satu syarat yang

dikehendaki oleh Pasal 1320 yaitu hal tertentu, ternyata tidak

terpenuhi. Disadari atau tidak, dalam tatanan hukum bisnis, praktek

ekonomi selalu berjalan lebih dahulu dari payung hukum yang

mendasarinya. Apabila praktek penjualan derivatif saham (maupun

obligasi atau jenis derivatif lainnya) didasarkan pada praktek yang

sudah berjalan di pasar modal, sebenarnya KUHPerdata sendiri telah

memberikan rambu-rambu tentang bagaimana jual beli yang alamiah

yang sebaiknya dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, terjadinya

efek negative dari transaksi derivatif adalah suatu yang mungkin

terjadi karena secara normative telah menyalahi hukum perjanjian.

Dari sisi hukum perjanjian Islam, banyak sekali peyimpangan

yang terjadi pada transaksi derivatif, yaitu :

24

1. Mahallul ‘aqdi. Pada saat transaksi derivatif dilakukan, obyek yang

ditransaksikan belum sepenuhnya menjadi hak milik pemegang

saham, karena baik secara fisik maupun administratif, saham

tersebut masih berada pada pihak lain (book entry settlement

system). Oleh karena saham tersebut masih berada di pihak lain,

maka mahallul aqdi juga tidak dapat diserahkan dan disinilah

terjadi jual beli tanpa ada serah terima barang, karena barangnya

belum ada atau barangnya masih di pihak lain. Dalam praktek jual

beli di pasar sekunder, instrument pasar modal mungkin terjadi

diperjual belikan lebih dari 3 kali. Ketika seseorang membeli

saham pada suatu hari, maka sebelum administrasinya selesai,

saham tersebut sudah berpindah tangan kepada orang lain pada

hari yang sama pula.

2. Maudhu’ul aqdi, atau tujuan kontrak dari transaksi derivasi sangat

rentan untuk melakukan spekulasi (gharar) maupun riba.

Terjadinya spekulasi pada transaksi derivatif, karena para pelaku

dengan sengaja mencari keuntunga dari interval waktu, yang

memungkinkan harga saham menjadi naik padahal perjalanan

waktu tersebut tidak dapat memastikan apakah dapat

meningkatkan harga saham ataukah tidak.

3. Dalam transaksi option, bagi pihak yang tidak mengambil hak

sudah dapat dipastikan berapa jumlah uang yang harus dibayar

(denda) karena tidak mengambil hak tersebut. Hal ini jelas dilarang

dalam transaksi Islam yang menghendaki adanya rasa keadilan

dan tidak merugikan pihak lain.

Unsur spekulasi dalam transaksi derivative jauh lebih banyak

dibandingkan dengan kepentingan untuk melakukan transaksi. Islam

secara tegas melarang jual beli yang mempunyai unsure gharar yang

dapat dilihat dari dua sisi. Pertama tidak adanya pengetahuan yang

jelas terhadap obyek transaksi dan kedua obyeknya tidak ada.

25

Adanya margin trading yang tidak pasti dan nilai instrumen yang

selalu mengambang, menunjukkan jelasnya gharar dalam transaksi

tersebut.

Transaksi derivatif dalam Islam sebenarnya dapat dikatagorikan

secara garis besar dalam bentuk transaksi bai salam dan bai istijrar18.

Dalam pengertian yang sederhana bai' as salam berarti pembelian

barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran

dilakukan di muka. Pembayaran harga pada salam dilakukan pada

saat akad dilakukan19. Sedangkan bai istijrar adalah ndilakukan

dikemudian hari dengan cara menjumlahkan semua barang yang

telah dibeli (diambil).

Para ulama sepakat bahwa ba’i salam disyari’atkan dalam Islam

dan menjadi sah ketika syarat-syarat jual beli dan syarat salam

terpenuhi. Transaksi derivatif di pasar modal terjadi dengan

pembayaran di muka dan penyelesaian transaksi kemudian hari

(termasuk administrasi kepemilikan saham). Prakteknya ternyata,

meskipun sifatnya hamper mirip dengan salam, akan tetapi ketika jual

beli, saham yang diperjual belikan ternyata tidak ada pada tangan si

penjual. Sehingga meskipun sifat pembayaran dan penyerahannya

sama dengan salam, namun dalam transaksi derivatif barang yang

diperjual belikan tidak terdapat pada si penjual.

Dengan demikian meskipun Obiyatullah, mempersamakan

transaksi derivatif dengan bai’salam, tidak dapat diterapkan dalam

transaksi derivatif di pasarr modal. Pemikiran Obiyatullah dapat saja

diterapkan pada transaksi derivatif dengan underlying asset yang

18

1

Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/12752/, Derivatif Instruments and Islamic Finance: Some Thoughts for a Reconsideration Bacha, Obiyathulla I, INCEIF the Global University in Islamic Finance, 1999, hal. 21

19

1

Latifa M. Algaoud. Perbankan syari’ah Prinsip, Praktik dan Prospek, (Jakarta: Serambi, 2003) hal. 162.

26

jelas, atau sengaja untuk hedging, misalkan untuk pembayaran

dengan mata uang asih.

Adapun mempersamakan transaksi derivatif dengan bai istijrar,

amatlah tidak tepat dan bahkan hanya akan menunjukkan titik

kelemahan dervatif itu sendiri. Hal ini disebabkan ba’i istijrar itu sendiri

dilarang oleh sebagian ulama dan hanya dimungkinkan ketika benar-

benar terjadi stabilitas harga dan transaksi yang jelas.

Dalam hal ini penulis cenderung setuju untuk mendukung

pendapat Michael Saleh Gasner20. Ia menegaskan perlunya

impropisasi aplikasi derivatif dalam transaksi ekonomi Islam dengan

mengacu pada ketentuan adanya kebolehan transaksi dengan

pembayaran atau penyerahan barang di kemudian hari dan adanya

larangan transaksi dengan pembayaran dan penyerahan yang sama-

sama dilakukan di kemudian hari. Dengan bersandar pada ketentuan

ini, maka transaksi derivatif dimungkinkan dilakukan untuk kebutuhan

tertentu dengan tetap mengindahkan aturan-aturan Islam.

Hal ini senada dengan pendapat Ali Salehabadi dan Mohammad

Aram yang memberikan justifikasi terhadap transaksi derivatif dalam

dunia usaha terlebih lagi yang berkaitan dengan ekspor impor yang

melibatkan pertukaran nilai mata uang. Ia mempersamakan pula

beberapa bentuk transaksi derivatif (option) dengan jual beli urbun,

yang memberi hak untuk membeli atau menjual.21 Namun demikian ia

tetap tidak menghendaki adanya jual beli tanpa underlying asset,

karena transaksi tersebut tetap tidak berdasar pada kaidah

Islam.

20

2

www.islamicfinance.de Michael Saleh Gasner, Swiss Derivatif Review, Islamic Finance : Short in Gamling long in Trade,

21

2

Ali Salehabadi dan Mohammad Aram, Islamic Justification of derivatif instrument, International Journar of Islamic Financial Service.

27

Secara umum derivative option dipandang sebagai

produk derivatif yang mempunyai prospek untuk disahkan

dan memperoleh konsensus fuqaha. Option diqiyaskan atau

diasosiasikan dengan bai urbun dan khiyar syart22, namun

menurut Dixit dan Pndyck bai urbun merupakan real option,

dimana keputusan untuk mengeksekusi option tergantung

pada variabel ril yang mempengaruhi hasil yang diperoleh

pembeli bukan pada harga aset, sehingga option ini

memungkinkan mutual gain, kedua pihak memperoleh

keuntungan, sementara call option bersifat zero sum game.

Dan menurut Obaidullah maupun Vogel dan Hayes

menunjukkan bahwa bai ’urbun dapat dirujuk untuk call

option. Jika pembeli tidak melakukan exercise kontrak, maka

uang mukanya dipegang oleh penjual.

H. Kesimpulan

Dengan melihat urian di atas sampailah pada beberapa

kesimpulan dibawah ini:

1. Transaksi yang terjadi di Pasar Modal terjadi di pasar primer dan

pasar skunder. Pada transaksi yang terjadi di pasar sekunder lebih

banyak terjadi transaksi derivative, yakni sebagai turunan dari

transaksi lainnya (saham, obligasi dll).

2. Dari sisi hukum perdata, transaksi derivative tidak memenuhi

criteria syarat perjanjian, karena obyek perjanjian dilakukan

sebelum saham (atau bentuk lainnya) berada pada tangan penjual

22

2

Achsien, Iggi H. Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000. hal 71

28

dan bahkan terkadang dalam satu hari dapat diperjual belikan

lebih dari dua kali.

3. Dalam hukum perjanjian Islam, kelemahan transaksi derivative

bukan hanya dilihat dari segi obyeknya saja, tetapi dari tujuan

transaksi yang lebih banyak nilai spekulatif atau gharar, sehingga

bentuk transaksi ini bertentangan dengan Islam.

4. Larangan hukum Islam terhadap transaksi derivative sangat

ditentukan oleh jenis transaksi tersebut. Meskipun pembahasan ini

melarang transaksi derivative di pasar modal, namun dengan

berbagai kebutuhan dan nilai-nilai pragmatis, transaksi dapat saja

diaplikasikan dalam bentuk transaksi perekonomian lainnya

khususnya dalam bentuk transaksi yang melibatkan dua mata

uang yang berbeda maupun dalam improvisasi bentuk salam,

dengan ketentuan tetap memperhatikan syarat-syarat umum

perjanjian.

I. Daftar Pustaka

Achsien, Iggi H. Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas

Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah, Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, UII Press

Yogyakarta, 2004.

Ali Salehabadi dan Mohammad Aram, Islamic Justification of

derivatif instrument, International Journar of Islamic Financial

Service.

Andrey Uzzia Sitanggang. Aspek-aspek Hukum Transaksi

Derivatif Dalam Perbankan, (Jakarta, 2002).

Anshori, Abdul Ghofur, 2006. Pokok-pokok Hukum Perjanjian

Islam di Indonesia, Jogjakarta: Citra Media.

29

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum

Perjanjian Dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Dawam Rahardjo, Ensiklopedi Al-Qur-an, Tafsir Sosial

Berdasarkan Konsep-konsep Kunci, Paramadina bekerjasama

dengan Jurnal Ulumul Qur'an, (Jakarta, 2002).

Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam

Mariam Dams Baadrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan,

(Bandung: Citra Adtya Bakhti, 2001).

Gemala Dewi et al, Hukum Perikatan Islam di Indonesia,

diterbitkan atas kerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum

UI Jakarta, dengan Prenada Media Jakarta, Cet. II, tahun 2006.

Hasballah Thaib, Hukum Benda Menurut Islam, Fakultas

Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan, 1992.

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/12752/, Derivatif Instruments

and Islamic Finance: Some Thoughts for a Reconsideration Bacha,

Obiyathulla I, INCEIF the Global University in Islamic Finance, 1999.

J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-

undang, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek,

diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta:

Pradnya Paramita, 1996).

Latifa M. Algaoud. Perbankan syari’ah Prinsip, Praktik dan

Prospek, (Jakarta: Serambi, 2003).

Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan,

(Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001).

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia,

(Bandung: Citra Aditya, 2000).

Naroen Haroen, Perdagangan Saham di Bursa Efek, Tinjauan

Hukum Islam, Jakarta, Kalimah, 2000.

30

Sofyan Harahap, Pasar Modal Syari’ah (Menuju Perumusan

Teori Akuntansi Islam), Jakarta, Pustaka Quantum, 2001.

Supraba Sekarwati, Perancangan Kontrak (Bandung:Unpad,

2001).

Wahbah al Zuhaili, Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, Dar al Fikr al

Mu'ashir, Damaskus, Jilid 4, 1997.

www.bapepam.com

www.islamicfinance.de Michael Saleh Gasner, Swiss Derivatif

Review, Islamic Finance : Short in Gamling long in Trade,

Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar

Modal

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 28/119/KEP/DIR

31