tinjauan terhadap sanksi pidana pembunuhan dalam...

TINJAUAN TERHADAP SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM

KEADAAN MABUK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

MAKASSAR No.38/Pid.B/2009/PN.MAKASSAR

(Analisis Penerapan KUHP dan Hukum Islam)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Oleh

AKHMAD IKHSAN AMART

NIM. 10500109008

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul“Sanksi Pidana Pemnbunuhan Dalam Keadaan Mabuk Di

Pengadilan Negeri Makassar 2008-2012 (Analisis Penerapan KUHP dan Hukum

Islam)”yang disusun oleh saudara AKHMAD IKHSAN AMART, NIM: 10500109008,

Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar,

telah diuji dan dipertahankan dalam siding munaqasyah yang diselenggarakan pada hari

selasa 27 Agustus 2013,dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan

beberapa perbaikan).

Makassar, 2013

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Ali Parman, MA. (…………………………..)

Sekretaris : (…………………………..)

Munaqisyah I : (…………………………..)

Munaqisyah II : (…………………………..)

Pembimbing I : Dr. Hamsir, S.H., M.Hum. (…………………………..)

PembimbingII : Drs. Dudung Abdullah,M.Ag (…………………………..)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ali Parman, MA.

NIP. 19570414 198603 1 003

viii

ABSTRAK

Nama Penyusun : Akhmad Ikhsan Amart

NIM : 10500109008

Jurusan : IlmuHukum

Judul :Tinjauan Terhadap Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Keadaan

Mabuk dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar

No.38/Pid.B/2009/PN.Makassar (Analisis Penerapan KUHP dan

Hukum Islam).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pelaku

pembunuhan dalam keadaan mabuk dalam putusan Pengadilan Negeri

MakassarNo.38/Pid.B/2009/PN.Makassar dan untuk mengetahui pandangan hukum

hakim terhadap dalam putusanNo.38/Pid.B/2009/PN.Makassar.

Penelitian dilakasanakan di kota Makassar, Sulawesi Selatan yaitu pada

instansi Pengadilan Negeri Makassar, dimana penyusun mengambil data yang

diperoleh secara langsung, baik datayang diperoleh melalui kepustakaan yang

relevan yaitu literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang – undangan

yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan pada dasarnya Penerapan sanksi pidana pelaku

pembunuhan dalam keadaan mabuk dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar

No. 38/Pid.B / 2009 / PN.Mks, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdakwa

tidak melakukan penikaman, akan tetapi terdakwa melakukan tindak pidana

melakukan kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan matinya sesorang

sesuai dalam pasal 170 ayat (1) (2) (3) KUHP, yang jika dilihat dari lama

hukuman yang seharusnya dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa ialah 12

tahun penjara karena mengakibatkan kematian, 9 tahun penjara jika

mengakibatkan luka berat dan 7 tahun penjara jika menghancurkan barang dan

mengakibatkan luka-luka.Pandangan hukum hakim terhadap dalam putusanNo.

38/ Pid.B / 2009 / PN.Mks, bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa

saling menunjukkan kesesuaian, serta didukung oleh bukti yang diajukan

dipersidangan sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana “secara terang-terangan

dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan

kematian”.

ii

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat

Rahmat dan Karunia-Nya sehinggah penyusun selalu bersemagat dan kuat dalam menyelesaikan

tugas akhir ini dengan judul Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Mabuk Di Pengadilan

Negeri Makassar 2008-2012 (analisis Penerapan KUHP dan Hukum Islam).

Tak lupa pula Shalawat dan salam akan selalu tercurahkan atas junjungan Nabi

besar kita Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat-sabatnya dan orang-orang yang

mengikuti jejak beliau.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah berusaha semaksimal mungkin

dalam penyajiannya, namun sebagai manusia biasa, bahwa penyusunan skripsi ini tak

luput dari kekurangan. Untuk itu mohon kritikan yang bersifat membangun dari semua

pihak.

Adapun maksud dari penuyusunan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu

syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Dalam penyusunan ini,

penyusun mendasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama ini,

khususnya dalam pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, bimbingan dan pengarahan,

baik secara spiritual maupun moril. Oleh karenanya, atas bantuan yang telah diberikan,

pada kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua yang sangat saya sayangi dan saya hormati Bapak Mansyur T dan

Ramlah L yang telah memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, memberikan segala

yang saya butuhkan, serta doa yang selalu mereka panjatkan agar anak-anaknya menjadi

orang yang berguna kelak.

2. Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar.

3. Dekan Fakultas Syariah, Pembantu Dekan, bapak dan ibu dosen jurusan Ilmu Hukum,

dan Segenap pegawai Fakultas yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian

skripsi ini.

4. Bapak Dr.Hamsir, S.H.,M.Hum selaku Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum sebagai.

Pembimbing I yang telah memberikan banyak kontribusi ilmu dan berbagai masukan-

ii

masukan yang membangun terkait judul yang diangkat. Dan Yth. Bapak Drs. Dudung

Abdullah, M.Ag juga sebagai Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum sekaligus selaku

pembimbing II yang telah memberikan banyak pengetahuan terkait metode penulisan

dalam skripsi ini.

5. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Dr. Hamsir, SH.,M.Hum, Sekertaris Jurusan Ilmu

Hukum Ibu Istiqamah,SH.,MH, serta Staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah membantu

dan memberikan petunjuk terkait yang berkaitan pengurusan akademik sehingga penulis

lancar dalam menyelesaikan semua mata kuliah dan penulisan karya ilmiyah ini.

6. Hakim-Hakim serta staf Pengadilan Negeri Makassar, yang selalu menyempatkan waktu

selama penelitian berlangsung.

7. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan banyak dukungan kepada saya.

8. Teman-teman terkasih Ilmu Hukum 2009, terima kasih banyak atas kebersamaannya

selama ini.

9. Temanku Anniza Tri Hardiyanti J, Muhsar Arifin,yang telah memberikan saran serta

support dalam penyusunan skripsi ini, saya ucapkan banyak terima kasih.

10. Serta terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu

yang selama ini membantu dan mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat

terselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidaklah mungkin menjadi sempurna karena

keterbatasan dan kekurangan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Namun penyusun

berharap semoga tugas akhir ini bisa bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum, dan

dapat dipakai sebagai masukan bagi pemerintah dalam hal sumbangsi pemikiran terhadap

lembaga pendidikan yang terkait.

Amin yaa Robbal Aalamin . . .

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Penyusun

AKHMAD IKHSAN AMAR

NIM:10500109008

vi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ..................................................................... ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................................ iii

KATA PENGANTAR ......................................................................................... iv

DAFTAR ISI ........................................................................................................ vi

ABSTRAK ........................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .............................................................................. 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................................... 8

D. Sistematika Pembahasan .................................................................... 9

E. Defenisi Operasional dan Pengertian Judul ....................................... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 12

A. Pengertian Jarimah Pembunuhan

B. Pengertian Pidana dalam Hukum Positif ............................................ 14

C. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Kondisi Mabuk Menurut

Hukum Positif di Indonesia ................................................................ 16

D. Pengertian Pidana dalam Hukum Islam ............................................. 25

E. Pengertian Mabuk .............................................................................. 33

vii

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................... 35

A. Jenis Penelitian ................................................................................... 35

B. Lokasi Penelitian ................................................................................ 35

C. Jenis Dan Sumber Data ..................................................................... 36

D. Metode Pengolahan dan Analisis Data............................................... 36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................... 38

A. Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan

Mabuk Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar

No.38/Pid.B/2009/PN.Makassar ........................................................ 38

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Dalam Putusan

No.38/Pid.B/2009/PN.Makassar ........................................................ 52

BAB V P E N U T U P ......................................................................................... 62

C. Kesimpulan......................................................................................... 62

D. Saran ................................................................................................... 63

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 64

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat

merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan, sehingga mengundang

pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi

meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun

norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga

kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana.1

Berkaitan dengan hal itu,maka seharusnya ada payung hukum yang sisi

efek jeranya efektif ketika menghadapi pelaku kejahatan di suatu lingkungan

masyarakat.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan

kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang

meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada

khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif

(pencegahan) dan represif (penindakan)2. Bentuk penanggulangan tersebut dengan

diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat

atau sarana terbaik yang tersedia, yang dipakai untuk menghadapi ancaman-

ancaman dan bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama

1Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, (Jakarta:

Bina Aksara, 2003), h. 6.

2Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 2004) h. 167

2

atau yang terbaik dan suatu ketika merupakan pengancaman yang utama dan

kebebasan manusia3.

Demikian halnya dengan aturan-aturan yang sudah ada sekarang atau yang

kita pakai dalam kasus kejahatan,meskipun aturannya sudah jelas,namun lagi-lagi

aturan itu masih sangat tidak membantu dalam mengurangi kejahatan zaman

sekarang ini.

Sebagai suatu dasar hukum, dalam hukum pidana Islam mengenai

pembunuhan diatur dalam QS al- Israa’ /17:33

�� !�� "�# $%&��#' ( )�*�� +,�� .*��/0�* /1� �2 ��2�3

4,�67,��,� �.�8�92; �⌧�2 =>�@A =#BC $+�� E�FG# �H⌧I

�.J�KL��* M>>$

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah

(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barang

siapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi

kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui

batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat

pertolongan.4

Maksudnya: kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau

Penguasa untuk menuntut qishash atau menerima diat. Qishash ialah mengambil

pembalasan yang sama. Qishash5 itu tidak dilakukan, bila yang membunuh

mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat

3Ibid., h. 168

4 Departemen agama RI, Al- Quran dan Terjemahnya (Semarang, Karya Toha Putra,

1996). h.552

5 Al Faruk Asadulloh, Hukum pidana dalam system hukum Islam, (Jakarta: Ghalia

Indonesia, 2009)

3

(ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya

dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah

membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila

ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh

yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat,

Maka terhadapnya di dunia diambil qishash dan di akhirat dia mendapat siksa

yang pedih. Diat ialah pembayaran sejumlah harta Karena sesuatu tindak pidana

terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa membunuh

diharamkan, tetapi dapat dibenarkan dengan alasan yang haq misalnya seperti

ketika dalam kondisi perang jihad melawan orang kafir harbi.

Adapun sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana

penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi hukum pembunuhan sengaja

direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup

selamalamanya 20 tahun. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana

positif yakni dapat dipertanggungjawabkannya dan si pembuat, adanya perbuatan

melawan hukum, tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan

pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.6

Adapun berkaitan dengan hukum pidana, dalam hukum pidana Islam

dikenal dengan nama Jarimah.7 Jarimah (tindak pidana) dalam Islam diartikan

yaitu larangan-larangan syara‘ yang diancam oleh Allah dengan hukum had

6Haliman. Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ahlus Sunnah, (Jakarta: Bulan Bintang.

2001), h. 27

7A. Hanafi, Azaz-azaz Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h.120

4

(hukuman yang sudah ada nash-nya)8 atau ta‘zir (hukuman yang tidak ada nash-

nya). Dengan demikian, jarimah dapat dibagi menajdi 2 (dua) macam yaitu

hukum had dan hukum ta’zir.9

Berkaitan dengan jarimah. ada suatu fenomena yang menarik untuk dikaji

yaitu tentang hukuman bagi pembunuh dalam keadaan mabuk. Hal ini

dikarenakan seseorang dapat ditetapkan sebagai orang yang mabuk harus dapat

dibuktikan tentang kondisinya apakah benar-benar mabuk baik melalui tes urine

maupun tes psikologis. Pada sisi yang lain juga harus jelas apakah seseorang yang

membunuh dalam kondisi mabuk benar-benar masuk dalam kategori orang yang

hilang akalnya atau tidak, dan yang bersangkutan memiliki niat atau tidak.

Pengertian mabuk dapat diartikan sebagai keadaan keracunan karena

konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan mental

dan fisik10. Mabuk dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi psikologis yang

dapat diidentifikasikan berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas,

keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan

kelakuan-kelakuan aneh lainnya, sehingga seorang yang terbiasa mabuk kadang

disebut sebagai seorang alkoholik, atau pemabuk.11

Oleh karena itu pengertian mabuk dapat ditegaskan sebagai keadaan

keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan

8Ibid., h. 121

9Ibid.

10Eva Handayani, Ilmu Kesehatan, (Jakarta: UII Press, 2006) h. 112

11Muhtadi, Ilmu Kedokteran, ( Semarang: Unissula Press, 2003) h. 93

5

kemampuan mental dan fisik, dimana kondisi psikologis tersebut dapat

diidentifikasikan berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas,


kelakuan-kelakuan aneh lainnya.

Pengertian dalam syariat Islam mengenai kesengajaan dalam pembunuhan

menurut hukum pidana Islam adalah bermaksud membunuh atau sungguh-

sungguh bermaksud membunuh. Qasad (maksud) tersebut dapat berupa perbuatan

spontan atau adanya perencanaan, dan apabila kedua Qasad tersebut mendahului

atau menyetujui suatu perbuatan menghilangkan nyawa tersebut maka hukumnya

sama, sebab dasar penentuan hukuman menurut syari’at Islam adalah Qasad yang

menyertai perbuatan jarimah yaitu langkah-langkah syara‘ yang diancam oleh

Allah dengan hukum had (hukuman yang sudah ada nash-nya) atau ta’zir

(hukuman yang tidak ada nash-nya).12

Unsur-unsur pembunuhan sengaja baik didahului suatu perencanaan

ataupun tidak didahului suatu perencanaan yakni pembunuh adalah orang yang

berakal, sengaja membunuh, memakai alat yang pada ghalib-nya dapat

mematikan. Mengenai sanksi pembunuhan sengaja dalam Islam, para fuqaha telah

sepakat bahwa pada pembunuhan sengaja pelakunya wajib dijatuhi hukuman

qihsahs. Adapun yang dimaksud dengan qishash yang berarti mengikuti, yakni

mengikuti perbuatan jahat untuk pembalasan yang sama dan perbuatannya itu.13

Dasar hukum qishash diatur dalam QS a1-Baqarah /2:178

12

A. Djazuli, Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2005) h. 1

13 Ibid., h. 14

6

�BNO1�PF8�Q �CR,�!�� S��*��T U,VTI SWT(�7X�Y Z��UL� �� =#C

JX�� [��\�� >6��\��#' 1]^�� ,1]_��#' `��aGbc�� `��aGbc��#' ` /)☺�2

�=efSS ESg�! /),* ,�hei�g ⌦T�⌧k _l��^,m��2 e��S��☺��#' lT!�h�g�� ,��7��# �)8U@/�#n#' (

_,��p q�7,��Q�* ),r* ]WT(#X'�J qB☺/��J�� ( M)☺�2 (s1�V/S�� 1��'

_,��p ESg��2 tu�⌧7�S vwh,��g Mxy$

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan

dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,

hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang

mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan)

mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf)

membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik

(pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan

suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka

baginya siksa yang sangat pedih.14

Adapun maksud mengenai ayat di atas adalah apabila seseorang telah

melakukan pembunuhan,maka ia dapat lolos dari hukuman gantung apabila

mendapat maaf dari keluarga korban kemudian membayar diat sesuai dengan

yang telah di atur dalam hukum islam.namun yang menjadi perhatian khusus dari

ayat di atas adalah mengenai lolos tidaknya seseorang dari hukuman tergantung

dari maaf yang diberikan oleh keluarga korban kemudian membayar diat (denda).

Qishash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishash itu tidak

dilakukan, bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang

terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat

diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan

yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak

14 Departemen agama RI. Op.cit., h.50

7

menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan

hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si

pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishash dan

di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.15

Akan tetapi kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, terjadi pembunuhan

yang dilakukan oleh seorang dalam keadaan mabuk, yang mestinya sudah

dilakukan hukuman,tetapi oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar dilakukan

hukuman pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar

No.38/Pid.B/2009/PN.Makassar.

Maka berdasarkan penjelasan tentang kriteria membunuh dengan

kesengajaan atau tidak, serta didahului suatu perencanaan ataupun tidak didahului

suatu perencanaan yakni pembunuh adalah orang yang berakal, sengaja

membunuh, kemudian peneliti berusaha mengangkat fenomena tersebut untuk

selanjutnya dikaji, dibahas, dan dianalisis dalam bentuk skripsi yang berjudul

“Tinjauan terhadap sanksi pidana pembunuhan dalam keadaan mabuk dalam

putusan Pengadilan Negeri Makassar No.38/Pid.B/2009/PN.MAKASSAR

(Analisis Penerapan KUHP dan Hukum Islam)”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul skripsi di atas, maka diperlukan batasan permasalahan

yang jelas, oleh karena itu penyusun membuat rumusan masalah yang akan

dijadikan sebagai penuntun dalam langkah.-langkah penyusunan pada bab-bab

berikutnya. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penyusunan Skripsi

15 Al Faruk Asadulloh, Hukum pidana dalam system hukum Islam, (Jakarta:Ghalia

Indonesia,2009)

8

ini yaitu sanksi pidana pembunuhan dalam keadaan mabuk di pengadilan Negeri

Makassar yang ditetapkan oleh hakim,yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana pelaku pembunuhan dalam

keadaan mabuk dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar

No.38/Pid.B/2009/PN.MAKASSAR?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus dalam putusan

Pengadilan Negeri Makassar No.38/Pid.B/2009/PN.MAKASSAR?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang penyusun lakukan, ada beberapa tujuan yang hendak

dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum dan sanksi pembunuhan dalam

keadaan mabuk menurut KUHP dan Hukum Islam.

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pembunuhan dalam keadaan

mabuk di Pengadilan Negeri Makassar.

Adapun manfaat penelitian adalah, yaitu:

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi

perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini

perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana pada khususnya dan

ilmu hukum pidanan materil pada umumnya. Diharapkan penelitian ini

dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademis, penulis, dan

kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.

2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber Informasi bagi

pemerintah dan lembaga terkait, terutama bagi aparat penegak hukum

9

dalam rangka penerapan supremasi hukum. Juga dapat dijadikan sumber

informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil

langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum terhadap

delik pembunuhan dalam keadaan mabuk khususnya bagi masyarakat luas,

penulisan ini dapat dijadikan sumber informasi dan sedikit referensi untuk

menambah pengentahuan tentang arti penting penegakan hukum bagi

pelaku hukum.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika

penyusunan yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka

penyusun menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika

penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-

sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap

keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai latar

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,sistematika penulisan dan defenisi

operasional.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Terkait dengan tindak pidana

pembunuhan dalam kondisi mabuk menurut hukum Islam berisi Pengertian

Jarimah pembunuhan, dasar hukum tindak pidana pembunuhan menurut hukum

Islam, klasifikasi tindak pidana pembunuhan menurut hukum islam, pengertian

mabuk, ketentuan hukum Islam dan hukum positif bagi orang mabuk

10

BAB III METODE PENELITIAN Dalam bab ini berisi jenis penelitian,

lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini

penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan

sebelumnya : pertama, penerapan sanksi pidana pelaku pembunuhan dalam

keadaan mabuk dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar

No.38/Pid.B/2009/PN.MAKASSAR. kedua, pandangan hukum hakim dalam

putusan No.38/Pid.B/2009/PN.MAKASSAR.

BAB V PENUTUP Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban

permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran.

E. Defenisi Operasional dan Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap

variabel-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis yang terkandung dalam

judul skripsi ini maka penyusun menjelaskan beberapa istilah dalam judul ini

sebagai variabel:

“Sanksi Pidana” Menurut Kamus Hukum adalah suatu perbuatan yang

dapat dijatuhi hukuman, setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai

kejahatan atau pelanggaran baik yang di sebut dalam KUHP maupun dalam

peraturan perundang – undangan.16

16M. Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum (Surabaya: Publisher,2009), h. 608

11

“Pembunuhan” menurut Hukum Online adalah suatu tindakan untuk

menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun

yang tidak melanggar hukum.17

“Mabuk”menurut Kamus Hukum adalah keadaan keracunan karena


dan fisik, dimana kondisi psikologis tersebut dapat diidentifikasikan berbentuk

gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk,

muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya.18

”KUHP” singkatan dari kata kitab undang-undang hukum pidana yang

berisi Buku I : Mengatur tentang Ketentuan Umum, terdiri atas 9 Bab, tiap Bab

terdiri atas berbagai pasal yang jumlahnya 103 pasal (Pasal 1-103). Buku II :

Mengatur tentang Kejahatan, terdiri dari atas 31 Bab dan 385 pasal (Pasal 104

488). Buku III : Mengatur tentang Pelanggaran, terdiri atas 10 Bab yang memuat

81 pasal (Pasal 489-569).19

”Hukum Islam” berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah

yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syariat

meliputi Ilmu fiqih (keimanan), ilmu fiqih (ketentuan Allah ),ilmu akhlak

(kesusilaan),20

17Ibid. h.30

18www.hukumonline .com (Diakses 1 Agustus 2013) 19www.hukumonline .com (Diakses 1 Agustus 2013)

20www.hukumonline .com (6 Agustus 2013)

12

Jadi yang dimaksud pembunuhan dalam judul skripsi ini adalah perbuatan

yang diancam hukuman dalam menghilangkan nyawa seseorang dalam keadaan

keracunan karena mengonsumsi alkohol.

12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Jarimah Pembunuhan

Jarimah (tindak pidana) dalam Islam diartikan sebagai suatu larangan

syara‘ yang diancam oleh Allah dengan hukum had (hukuman yang sudah ada

nash-nya) atau ta’zir (hukuman yang tidak ada nashnya).1Jarimah pembunuhan

juga dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana yang melanggar syara’ karena

pelanggaran hukum had atau ta’zir baik didahului dengan unsur-unsur

pembunuhan sengaja dengan suatu perencanaan ataupun tidak didahului suatu

perencanaan.2 Selain itu, pengertian jarimah pembunuhan dapat pula diartikan

sebagai tindak pidana pelanggaran terhadap syara’ karena baik pelanggaran

hukum had atau ta’zir yang diberikan sanksi bagi pembunuhan sengaja yaitu

pelakunya wajib dijatuhi hukuman qishash.

Berkaitan dengan pemaparan tersebut di atas, maka dapat ditegaskan

bahwa pengertian jarimah pembunuhan dapat diartikan sebagai suatu larangan

syara ‘ yang diancam oleh Allah dengan hukum had (hukuman yang sudah ada

nash-nya) atau ta’zir (hukuman yang tidak ada nashnya) baik didahului dengan

unsur-unsur pembunuhan dengan suatu perencanaan ataupun tidak didahului suatu

1A. Hanafi, Azaz-azaz Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 2002, h.121

2Sofyan Maulana, Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan, Jakarta: Rineka Cipta.

2004, h. 83.

13

perencanaan dimana bagi pembunuhan sengaja pelakunya wajib dijatuhi hukuman

qishash.3

Dasar hukum qishash terdapat dalam al-Qur’an surat A1-Baqarah ayat 178:

�� !"�#$%��&%' (��)

*�+"�-.' (��/01 2��3401 2��*56�78: (��7;: (��*5<=.>?@A��<=.>?@A��*5<BC☺.E�)FG��H�I.�BC��JKFL�I⌦�=⌧P;Q�8�RS��.EF��0:☺ (��*

5Q��K�I��J !.(*'(C�TBJ*U*5�;�(V.WX�!�Y ��C�Z�7��*"5[+X�☺BJ�+��\C☺.E�]��B��

�:5;�(V.WH�I.�.E^_�⌧!�`aK�(�I\bce

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman

diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh,

orang merdeka dengan orang merdeka. Hamba dengan hamba, wanita dengan

wanita, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dan saudaranya

hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah

(yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara

yang baik. 4

Dalam hukum pidana Islam, dasar hukumnya juga diatur dalam al-Qur’an

Surat Al- Isra’, ayat 33 yang artinya:

ffg��:�1- '.Sh[ Yi�(��=%j�(��k[0Jl��mg*'eno. (��*5�C��fp�-:�q��:�Br�B�.'.E��E�:st�J4!�(��(�q�.vE�6wf⌧.E)30T1x)*��ep-.' (��H1J�?*'y⌧

��q+�z&��\33e

3Moh Rodhi, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Pidana Islam dan Hukum PidanaUmum di Indonesia,

Jakarta: Bulan Bintang, 2006, h. 123.

4Tim Penerjemah Al Qur’an Depag RI, Al Qur an dan Terjemahnya, Jakarta:

Proyek Pengadaan Kitab Suci Depag RI, 1984, h. 365

14

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah

(membunuh) nya, melainkan dengan suatu alasan yang benar”.5

Oleh karena itu pengertian dalam syariat Islam mengenai kesengajaan

dalam pembunuhan menurut hukum pidana Islam adalah bermaksud membunuh

atau sungguh-sungguh bermaksud membunuh. Qasad (maksud) tersebut dapat

berupa perbuatan spontan atau adanya perencanaan, dan apabila kedua kasad

tersebut mendahului atau menyetujui suatu perbuatan menghilangkan nyawa

tersebut maka hukumnya sama, sebab dasar penentuan hukuman menurut syari’at

Islam adalah kasad yang menyertai perbuatan jarimah yaitu langkah-langkah


nashnya) atau ta’zir (hukuman yang tidak ada nashnya).6

Unsur-unsur pembunuhan sengaja baik di dahului suatu perencanaan


berakal, sengaja membunuh, si terbunuh manusia yang dilindungi oleh hukum,

memakai alat yang pada ghalib-nya dapat mematikan. Mengenai Sanksi

pembunuhan Sengaja dalam Islam, para fuqaha telah sepakat bahwa pada

pembunuhan sengaja pelakunya wajib dijatuhi hukuman qisas. Adapun yang

dimaksud dengan qisas berasal dan kata “aqtasha“ yang berarti mengikuti, yakni


B. Pengertian pidana dalam hukum positif

5Ibid., h. 172 6A. Djazuli, Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Jakarta:Raja Grafindo Persada,

2005, h. 13 7Ibid., h. 14

15

Dalam hukum pidana positif di Indonesia, jenis-jenis sanksi yang

diterapkan kepada pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP yaitu:

1. Hukuman pokok, yang terdiri dari hukuman mati, hukuman pidana

hukuman kurungan, dan hukuman denda.

2. Hukuman-hukuman tambahan, yang terdiri dari pencabutan beberapa

hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman

keputusan hakim.8

Berkaitan dengan hukuman, dalam hukum positif di Indonesia mengenai

tindak pidana pembunuhan seseorang diatur dalam Bab XIX Buku ke II Pasal

338,170- KUHP, dan pada Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena

pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Bentuk pokok dan kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur

kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang

baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”.9

“Barang siapa dengan reang-terangan dan dengan tenaga bersama

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,diancam dengan

pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan” dengan pidana penjara

paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.10

Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara

spontan, dan sengaja direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak

membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan

tenang serta dilaksanakan secara tenang pula. Adapun unsur-unsur pembunuhan

sengaja biasa adalah perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan

sengaja, adapun unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan

menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja.

8Ibid., h. 169

9Pasal 338KUHP.,h.115

10Pasal 170KUHP., h.59

16





positif yakni dapat dipertanggungjawabkannya oleh si pembuat, adanya perbuatan



C. Tindak pidana pembunuhan dalam kondisi mabuk menuruthukum

positif di Indonesia

Berkaitan dengan hukuman, dalam hukum positif di Indonesia mengenai

tindak pidana pembunuhan seseorang diatur dalam Bab XIX Buku ke II Pasal 340

KUHP, menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan tenaga terlebih dahulu

merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan

rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.12

Pasal 44 ayat 2 KUHP, Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat

atau terganggu karena penyakit,maka hakim dapat memerintahkan supaya orang

itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa,paling lama satu tahun sebagai waktu

percobaan. 13Hal ini bukan merupakan hukuman akan tetapi berupa pemeliharaan.


2001), h. 27

12Pasal 338-350 KUHP.,h.115

13Pasal 44 ayat 2 KUHP.,h.20

17

Adapun berkaitan dengan Fait D Excuse (Memaafkan Pelaku), Pasal 44

ayat 1 KUHP yang menyatakan tidak dapat dihukum seorang yang perbuatannya

tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu berdasar bertumbuhnya atau

ada gangguan penyakit pada daya pikir seorang pelaku. Istilah tidak dapat

dipertanggungjawabkan (niet kanworden toe gerekend) tidak dapat disamakan

dengan “tidak ada kesalahan berupa sengaja atau culpa”. Namun yang dimaksud

disini adalah berhubung dengan keadaan daya berpikir tersebut dan si pelaku, ia

tidak dapat dicela sedemikian rupa sehingga pantaslah ia dikenai hukuman. Dalam

hal ini diperlukan orang-orang ahli seperti dokter spesialis dan seorang psikiater.

1. Pengertian kemampuan bertanggungjawab(zurechnungsfahigkeit

toerekeningsvatbaarheid)

Telah disebutkan, bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana

diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin

seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu

bertanggungjawab.

Bilamana seseorang itu dikatakan mampu bertanggungjawab?Apakah

ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggungjawab itu?KUHP

tidak memberikan rumusannya.Dalam literatur hukum pidana Belanda dijumpai

beberapa definisi untuk “kemampuan bertanggungjawab”.

Simons : “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu

keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya

18

pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”14.Dikatakan

selanjutnya, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat,

yakni apabila :

a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya

bertentangan dengan hukum

b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

a. Pengertian kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang

itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat

melawan hukum.Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam

undang-undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision),

namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.Untuk dapat

dipertanggungjawabkannya orang tersebut masih perlu adanya syarat, bahwa

orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah

(subjective guilt). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut

perbuatnnya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang

tersebut. Dalam hal ini berlaku asas “TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN”

atau Keine Strafe ohne Schuld atau Geen straf zonder Schuld atau Nulla

14http://mahathir71.blogspot.com (Diakses 2 Agusus 2013)

19

PoenaSine Culpa (“culpa” disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan).Pasal

6 ayat 2 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 / 2004) berbunyi :

“Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan,

karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat

keyakinan, bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah

bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Bahwa unsur kesalahan itu, sangat menentukan akibat dari perbuatan

seseorang.Untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada sipelaku.Asas

“tiada pidana tanpa kesalahan” yang telah disebutkan di atas mempunyai

sejarahnya sendiri.15

Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana

yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya (Tatstrafrecht

atau Erfolgstrafrecht) ke arah hukum pidana yang berpijak pada orang yang

melakukan tindak pidana (taterstrafrecht), tanpa meninggalkan sama sekali sifat

dari Tatstrafrecht. Dengan demikian hukum pidana yang ada dewasa ini dapat

disebut sebagai Sculdstrafrecht, artinya bahwa, penjatuhan pidana disyaratkan

adanya kesalahan pada si pelaku.

Tidak berbeda dengan konsep yang berlaku dalam sistem hukum di

Negara Eropa Kontinental, unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan

pidana di Negara Anglo Saxon tampak dengan adanya maxim (asas) “Actus non

facit reumnisi mens sit rea” atau disingkat dengan asas “mens rea”. Arti aslinya

ialah “evilwill” “guilty mind”.Mens rea merupakan subjective guilt melekat pada

15Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 / 2004)

20

sipelaku subjective gilt ini berupa intent (kesengajaan setidak-tidaknya negligence

(kealpaan).

b. Kesalahan menurut beberapa pendapat

Guna memberi pengertian lebih lanjut tentang kesalahan dalam arti

yang seluas-luasnya, di bawah ini disebutkan pendapat-pendapat dari

berbagai penulis.

a. MEZGER mengatakan : kesalahan adalah keseluruhan syarat yang

memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pelaku tindak

pidana (Schuldist der Erbegriiffder Vcrraussetzungen, die aus der

Strafcat einen personlichen Verwurf gegen den Tater begrunden).16

b. VAN HAMEL mengatakan, bahwa “kesalahan dalam suatu delik

merupakan pengertian psychologis, perhubungan antara keadaan jiwa si

pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya.

Kesalahan adalah pertanggunganjawaban dalam hukum (Schuld is de

verant woordelijkheid rechtens)”.17

c. VAN HATTUM berpendapat : “Pengertian kesalahan yang paling luas

memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan

menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum,

meliputi semua hal, yang bersifat psychisch yang terdapat dapat

16http://mahathir71.blogspot.com (Diakses 11 Agustus 2013)

17Ibid.,h.5

21

keseluruhan yang berupa strafbaarfeit termasuk si pelakunya (al het geen

psychisch is aan dat complex, dat bestaat uit een strafbaar feit en

deswege een strafbare dader).18

d. KARNI yang mempergunakan istilah salah dosamengatakan :

“Pengertian salah dosa mengandung celaan. Celaan ini menjadi dasarnya

tanggung jawab terhadap hukum pidana”. Selanjutnya ia katakan : “Salah

dosa berada, jika perbuatan dapat dan patut dipertanggungkan atas si

perbuat harus boleh dicela karena perbuatan itu perbuatan itu

mengandung perlawanan hak perbuatan itu harus dilakukan, baik dengan

sengaja, maupun dengan salah”. 19

Dari pengertian-pengertian kesalahan dari beberapa sarjana di atas maka

pengertian kesalahan dapat dibagi dalam pengertian sebagai berikut :

c. Pengertian kesalahan yang normatif

Pandangan yang normatif tentang kesalahan ini menentukan kesalahan

seseorang tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin antara pelaku

dengan perbuatannya, tetapi di samping itu harus ada unsur penilaian atau unsur

normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian (dari luar)

mengenai hubungan antara sipelaku dengan perbuatannya.“Penilaian dari luar” ini

18Ibid.,h.7

19Ibid.,h.9

22

merupakan pencelaan dengan memakai ukuran-ukuran yang terdapat dalam

masyarakat, ialah apa yang seharusnya diperbuat oleh sipelaku secara extreem

dikatakan bahwa “kesalahan seseorang tidaklah terdapat dalam kepala sipelaku,

melainkan di dalam kepala orang-orang lain”, ialah di dalamkepala dari mereka

yang memberi penilaian terhadap sipelaku itu. Yang memberi penilaian pada

instansi terakhir adalah hakim.

Di dalam pengertian ini sikap batin si pelaku ialah, yang berupa

kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, akan tetapi hanya merupakan unsur

dari kesalahan atau unsur dari pertanggungjawaban pidana. Di samping itu ada

unsur lain ialah penilaian mengenai keadaan jiwa sipelaku, ialah kemampuan

bertanggungjawab dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan.

1. Arti “kesalahan” dalam hukum pidana positif

Dalam hukum pidana kesalahan memiliki 3 pengertian yaitu :

a. kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan

pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana di dalamnya

terkandung makna dapat dicelanya (verwijtbaarheid) sipelaku atas

perbuatannya.

b. kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (sculdvorm) yang berupa :

1. dolus, opzet, vorzatz atau intention atau

2. culpa, onachtzaamheid, fahrlassigkeit atau negligence.

23

c. kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (culpa) seperti yang

disebutkan dalam b.2 di atas. Pemakaian istilah “kesalahan” dalam arti ini

sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah “kealpaan”.

Dengan diterimanya pengertian kesalahan (dalam arti luas) sebagai dapat

dicelanya si pelaku atas perbuatannya, maka berubahlah pengertian kesalahan

yang psychologis menjadi pengertian kesalahan yang normatif (normativer

schuldbegriff).

2. Unsur-unsur dari kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya)

Kesalahandalam arti seluas-luasnya amat berkaitan dengan

pertanggungjawaban pidana dimana meliputi :

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipelaku (schuldfahigkeit

atau zurechnungsfahigkeit); artinya keadaan jiwa sipelaku harus normal.

Disini dipersoalkan apakah orang tertentu menjadi “normadressat” yang

mampu.20

b. Hubungan batin antara sipelaku dengan perbuatannya, yang berupa

kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), ini disebut bentuk-bentuk

kesalahan. Dalam hal ini dipersoalkan sikap batin seseorang pelaku

terhadap perbuatannya.

20http://mahathir71.blogspot.com (Diakses 2 Agustus 2013)

24

c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas,yang langsung disebabkan oleh

keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan

itu,tidak dipidana.21

Kalau ketiga unsur di atas ada maka orang yang bersangkutan bisa

dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggunganjawaban pidana, sehingga

bisa dipidana.

Dalam pada itu harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti

yang seluas-luasnya (pertanggunganjawaban pidana) orang yang bersangkutan

harus pula dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan

hukum.Kalau ini tidak ada, artinya, kalau perbuatannya tidak melawan hukum

maka tidak ada perlunya untuk menerapkan kesalahan sipelaku.

Sebaliknya seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum

tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya

dapat dicela atas perbuatan itu. Itulah sebabnya, maka kita harus senantiasa

menyadari akan dua pasangan dalam syarat-syarat pemidanaan ialah adanya :

1. Dapat dipidananya perbuatan (strafbaarheid van het feit)

2. Dapat dipidananya orangnya atau pelakunya (strafbaarheid van de

persoon).

21Pasal 49 KUHP.,h.22

25

D. Pengertian pidana dalam hukum Islam

Jarimah (tindak pidana) dalam Islam diartikan sebagai suatu larangan


nash-nya) atau ta’zir (hukuman yang tidak ada nash-nya).22Jarimah pembunuhan

juga dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana yang melanggar syara’ karena

pelanggaran hukum had atau ta’zir baik didahului dengan unsur-unsur

pembunuhan sengaja dengan suatu perencanaan ataupun tidak didahului suatu

perencanaan.23 Selain itu, pengertian jarimah pembunuhan dapat pula diartikan

sebagai tindak pidana pelanggaran terhadap syara’ karena baik pelanggaran

hukum had atau ta’zir yang diberikan sanksi bagi pembunuhan sengaja yaitu

pelakunya wajib dijatuhi hukuman qishash.

Berkaitan dengan pemaparan tersebut di atas, maka dapat ditegaskan

bahwa pengertian jarimah pembunuhan dapat diartikan sebagai suatu larangan

syara ‘ yang diancam oleh Allah dengan hukum had (hukuman yang sudah ada

nash-nya) atau ta’zir (hukuman yang tidak ada nashnya) baik didahului dengan

unsur-unsur pembunuhan dengan suatu perencanaan ataupun tidak didahului suatu

perencanaan dimana bagi pembunuhan sengaja pelakunya wajib dijatuhi hukuman

qishash.24

22 A. Hanafi, Azaz-azaz Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2002) h.121

23 Sofyan Maulana, Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan, (Jakarta: Rineka Cipta.

2004) h. 83. 24 Moh Rodhi, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Pidana Islam dan Hukum

PidanaUmum di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 2006) h. 123.

26

Dasar hukum qishash terdapat dalam firman dalam QS a1-Baqarah ayat

/2:178

�� !"�#$%��&%' (��)*�+"�-.' (��/01 2��3401 2��*56�78: (��7;: (��*5<=.>?@A��<=.>?@A��*5<BC☺.E�)FG��H�I.�BC��JKFL�I⌦�=⌧P;Q�8�RS��.EF��0:☺ (��*5Q��K�I��J !.(*'(C�TBJ*U*5�;�(V.WX�!�Y ��C�Z�7��*"5[+X�☺BJ�+��\C☺.E�]��B��:5;�(V.WH�I.�.E^_�⌧!

�`aK�(�I

Terjemahnya :




mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan)

mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af)

membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik


suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka


Dalam hukum pidana Islam, dasar hukumnya juga diatur dalam firman

dalamQS Al- Isra’, ayat /17:33

ffg��:�1- '.Sh[ Yi�(��=%j�(��k[0Jl��mg*'eno. (��*5�C��fp�-:�q��:�Br�B�.'.E��E�:st�J4!�(��(�q�.vE�6wf⌧.E)30T1x)*��ep-.' (��H

1J�?*'y⌧��q+�z&��\33e

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah

(membunuh) nya, melainkan dengan suatu alasan yang benar”.dan barang

siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi

kekuasaan kepada ahli warisnya,tetapi janganlah ahli waris itu melampaui


pertolongan.26

25Departemen agama RI, Al- Quran dan Terjemahnya (Semarang, Karya Toha Putra,

1996). h.50 26Ibid., h. 552

27

Oleh karena itu pengertian dalam syariat Islam mengenai kesengajaan

dalam pembunuhan menurut hukum pidana Islam adalah bermaksud membunuh

atau sungguh-sungguh bermaksud membunuh. Qasad (maksud) tersebut dapat

berupa perbuatan spontan atau adanya perencanaan, dan apabila kedua Qasad

tersebut mendahului atau menyetujui suatu perbuatan menghilangkan nyawa

tersebut maka hukumnya sama, sebab dasar penentuan hukuman menurut syari’at

Islam adalah qasad yang menyertai perbuatan jarimah yaitu langkah-langkah


nash-nya) atau ta’zir (hukuman yang tidak ada nash-nya).27

Unsur-unsur pembunuhan sengaja baik di dahului suatu perencanaan


berakal, sengaja membunuh, si terbunuh manusia yang dilindungi oleh hukum,

memakai alat yang pada ghalib-nya dapat mematikan. Mengenai Sanksi

pembunuhan Sengaja dalam Islam, para fuqaha telah sepakat bahwa pada

pembunuhan sengaja pelakunya wajib dijatuhi hukuman qishash. Adapun yang

dimaksud dengan qishashberasal dan kata “aqtasha“ yang berarti mengikuti,

yakni mengikuti perbuatan jahat untuk pembalasan yang sama dan perbuatannya

itu.28

Dasar hukum qishash terdapat pula dalam Hadist Nabi Muhammad SAW

yang diniwayatkan oleh Abu Daud yang artinya:

27A. Djazuli, Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam (Jakarta:Raja

Grafindo Persada, 2005) h. 13 28Ibid., h. 14

28

“Muhammad Bin Ubed mengabarkan kepada Hammad mengabarkan

kepada Ibnu Sarhi, mengabarkan kepada Sufyan, hadist ini dan Amnin dan

Tuwus berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW barang Siapa membunuh

dengan Sengaja maka ia harus dihukum qishash dan barang siapa yang

menghalangi terlaksananya hukum qishash, maka ia dilaknat oleh Allah

dan dimurkai Nya, serta tidak diterima amal fardhu dan amal

sunnahnya”.29

1. Klasifikasi tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam khususnya yang

menyangkut hubungan hukuman dan pertanggungjawaban pidana,

pertanggungjawaban tersebut ditentukan oleh sifat keseorangan hukuman dan ini

merupakan salah satu prinsip dalam menentukan pertanggungjawaban

pidana.30Pertanggungjawaban tersebut ditegaskan dalam Firman dalam, QS Al-

An’am /6:164

7p:�{70⌧|�IP��=e775�I��5�+��:n��}_�+e~p��I�=⌧P<fg��v�FT�.S+p

r��[ Y?mg*'��7{"�#<fg��+3].SXR�+*

��+ ��]0L�I<[�:a<)"�*'5��*"5�+75��:Fs��5��*J;��!.E�☺*

57�1-��JK�Ey�rY*�� \b�e

Terjemahnya:

Katakanlah: "Apakah Aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dia

adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa

melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri dan seorang

yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada

Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang

kamu perselisihkan."31

29Haliman, Hukum Pidana Svariat Islam Menurut Ahius Sunnah (Jakarta: Bulan Bintang,

2001) h. 79

30Ibid., h. 31

31Departemen agama RI.Op.cit., h.284

29

Bagaimanapun juga seseorang tidak bertanggungjawab atas jarimah orang

lain walaupun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan diantara

keduanya. Pengertian pertanggungjawaban dalam syariat Islam adalah

pembebanan seseorang dengan hasil atau akibat perbuatan (tidak berbuat) yang

dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud atau akibat

dan perbuatan itu.32Adapun yang menjadi faktor yang mengakibatkan adanya

pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam yaitu perbuatan maksiat yakni

perbuatan melawan hukum berupa mengerjakan perbuatan (larangan) yang

dianggap oleh syariat atau sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh syariat,

disamping perbuatan melawan hukum yang menjadi sebab adanya

pertanggungjawaban pidana namun diperlukan dua syarat bersama-sama yaitu

“mengetahui” (idrak) dan “pilihan” (ikhtiar).33

Tidak adanya pertanggungjawaban pidana atasnya, karena orang yang

tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang yang

mempunyai pilihan.

Oleh karena itu tidak ada pertanggungjawaban bagi anak kecil. orang gila,

orang dungu orang hilang kemauannya, dan orang-orang yang dipaksa atau

terpaksa.34 Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, syariat Islam tidak

melihat kepada perbuatan pidana semata-mata, melainkan juga pada niatan

32A. Djazuli. op.cit., h. 16

33Ibid., h. 17

34Ibid., h. 18

30

pembuat. ini karena niatan seseorang sangat penting artinya dalam menentukan

adanya perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang berhubungan

dengan keadaan pembuat sendiri atau karena hal-hal yang berhubungan dengan

keadaan pembuat. Dalam keadaan pertama perbuatan yang dikerjakan adalah yang

hukumnya mubah (tidak dilarang), dan dalam keadaan yang kedua perbuatan yang

dikerjakan dilarang tetapi tidak dapat dijatuhi hukuman seperti:

1. Pembelaan yang sah yang terdiri dan

a. Pembelaan khusus (dafussha’ii)

b. Pembelaan umum (amarma ‘rufnahimunkar)

2. Pengajaran (ta’dib)

3. Pengobatan

4. Hapusnya jalan kesemalatan

5. Hak-hak dan kewajiban penguasa.35

Berkaitan dengan hukuman ta’zir, Abd Qodir Awdah membagi jarimah

ta’zir menjadi tiga, yaitu:

1. Jarimah hudud dan qishash diyat yang mengandung unsur shubhat atau

tidak memenuhi Syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan

maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap

anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.

2. Jarimah ta’zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi

sanksinya oleh syari’ah diserahkan kepada penguasa. Seperti sumpah

35Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, Bandung: Grafika Press, 2001, h. 87

31

palsu. Saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji,

menghianati amanah, dan menghina agama.

3. Jarimah ta’zir dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi

wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal

ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya

pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas. dan

pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.36

Dalam menetapkan jarimah ta’zir, prinsip utama uang menjadi acuan

penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota

masyarakat dan kemudharotan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah

ta’zir harus sesuai dengan prinsip syar’i. Hukuman hukuman ta’zir banyak

jumlahnya, yang dimulai dan hukuman paling ringan sampai hukuman yang yang

terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman

tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta pembuatnya.

Hukuman hukuman ta’zir antara lain:

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari’ah Islam, hukuman ta’zir adalah untuk

memberikan pengajaran (ta’dib) dan tidak sampaimembinasakan. Oleh karena itu,

dalam hukum ta’zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan

nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha’ memberikan pengecualian dan aturan umum

tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum

36Abd Qodir Awdah, Al Hukm Al Siyasah Al lslamzyah wa Dawamuha, terj. EdiSetiadi,

Hukum Pidana Islamdan Perkembangannya, (Bandung: Fakuitas Hukum Unisba. 2006) h. 72

32

menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali

dengan jalan membunuhnya, seperti mata mata, pembuat fitnah, residivis yang

membahayakan. namun menurut sebagian fuqoha yang lain, didalam jarimah

ta’zir tidak ada hukuman mati.37

2. Hukuman Denda (tahdid)

Hukuman Denda ditetapkan juga oleh syari’at Islam sebagai hukuman.

Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya,

hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping

hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Sabda Rosulullah SAW,

“Dan barangsiapa yang membawa sesuatu keluar, maka atasnya denda sebanyak

dua kalinya beserta hukuman.” Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap

orang yang menyembunyikan barang hilang.38

Jika dilihat dan segi “hukuman” dalam hukum pidana Islam akan kita

temui tiga macam hukuman, yaitu:

1. Jarimahhudud, yang berarti bahwa tindak pidana dimana kadar

hukumannya itu telah ditentukan oleh Allah SWT.

2. Jarimahqishashdan diyat yakni tindak pidana yang dikenakan sanksi

qishashdan diyat. Qishashdan diyat ini adalah hukuman yang ditentukan

hukumannya, tetapi merupakan hak individu-individu, artinya bahwa

hukuman itu ditentukan karena hanya mempunyai satu had (hukuman)

37Ibid., h. 73

38Ibid., h. 79

33

yang telah ditentukan. Sebagai hak ini individu, bila pihak individu yang

dirugikan karena tindak pidana itu menghendaki kemaafan, ini adalah

merupakan haknya dan dapat diterima dan dibenarkan secara hukum,

sehingga hukuman hadnya hilang karena adanya kemaafan tersebut.

3. Jarimah ta’zir yakni perbuatan-perbuatan pidana yang hukumannya tidak

disyariatkan menurut syara’,tetapi ditentukan oleh hakim (penguasa).

Hakim sangat berperan penting dalam menentukan setiap keputusan agar

sesuai dan memenuhi rasa keadilan serta kemaslahatan. Oleh karena itu,

hakim harus lebih bijak dalam memahami hakikat kesalahan seriap orang

yang terpidana.39

E. Pengertian mabuk



dan fisik. Mabuk dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi psikologis yang dapat


keseimbangan kacau. koordinasi buruk, muka semburat. mata merah, dan


disebut sebagai seorang alkoholik, atau “pemabuk.40

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengertian mabuk dapat ditegaskan

sebagai keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi di mana

terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik, dimana kondisi psikologis

39A. Hanafi, Azaz-azaz Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2002) h. 92

40Eva Handayani, Ilmu Kesehatan, (Jakarta:UII Press 2006) h. 12.

34

tersebut dapat diidentifikasikan berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak

jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan


2. Ketentuan hukum Is1am bagi orang mabuk

Terdapat beberapa perbedaan untuk menentukan tindakan yang masuk

dalam tindak pidana. Bagi kalangan madzhab Hanafi ada lima tindakan yang bisa

dimasukkan ke “hudud” yaitu sariqah (pencurian), zina (perzinahan), syurb al-

khamr (meminum yang mengandung “khamr”), sukr (meminum yang berakibat

mabuk meskipun tidak mengandung ‘khamr), dan qadzf (pembunuhan karakter

dengan menuduh orang lain berbuat zina). Sedangkan (pembunuhan) yang

termasuk dalam tindak pidana disebut “qishash” bukan “hudud”. Berarti tindak

pidana menurut kalangan madzhab Hanafi ada enam: lima dan hudud, satu dari

qishash.41maksudnya ialah ada beberapa penggolongan dalam tindak pidana

menurut kalangan madzhab Hanafi salah satu di antaranya ialah pembunuhan

yang sudah di atur dalam hukum islam,namun yang terjadi kemudian adalah

sistem di dalam Negara kita yang menjadi hambatan dalam penerapannya.contoh

dalam pembunuhan,Negara kita memang sudah mengenal yang namanya

hukuman mati namun ketika terjadi suatu pemaafan dari keluarga

korban,pemerintah atau penanganan mengenai membayar diat masih belum

dimaknai dengan sempurna oleh masyarakat luas sehingga aturan-aturan islam

masih dikesampingkan karena belum ada wadah yang jelas mengenai masalah ini.

41A. Hanafi, op.cit., h. 102.

35

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka metode pendekatan pada penelitian

ini adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat doktrinal. Pendekatan yuridis

normatif adalah “penelitian yang berusaha menganalisa masalah-masalah yang

berlaku dalam masyarakat dan berkaitan dengan hukum secara normatif”

1. Penelitian dengan pendekatan Normatif, doctrinal dan yuridis formal.

Penelitian ini menjadi suatu sumber-sumber hukum yang ada dalam Al-

Quran dan membandingkan sumber-sumber hukum yang ada dalam

hokum positif atau KUHP.

2. Pendekatan penerapan normative yuridis dan sejauh mana pengetahuan

para hakim tentang pemahaman Hukum Islam yang pernah mendapatkan

perkara pembunuhan.

B. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, dalam hal ini pengadilan

Negeri Makassar, pilihan lokasi penelitian tersebut di dasarkan pada pertimbangan

bahwa institusi penegak hokum tersebu tmenyimpan dokumen yang diperlukan

oleh penyusun.

36

C. Jenis dan sumber data

Jenisdan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian

yaitu, Pengadilan Negeri Makassar. Sumber data primer ini adalah

dokumen- dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian dan

bahan kepustakaan tentang tindak pidana dalam keadaan mabuk dan

peraturan positif di Indonesia dan Hukum Islam yang bersumber dari Al-

Qur'an surat Al-Isra’: 33, al Hadits dan sumber hukum Islam lainnya yang

disepakati sebagai bagian dari sumber hukum Islam.

b. Data sekunder, adalah data yang bersifat mendukung data primer berupa

data kepustakaan berupa buku-buku dokumen, dan pendapat dan para ahli

berkaitan dengan materi skripsi ini yaitu tentang tindak pidana

pembunuhan dalam keadaan mabuk

D. Metode pengolahan dan analisis data

Dalam rangka untuk melengkapi data primer, maka teknik pengumpulan

data yang digunakan sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama unutk mencari landasan teori

dari objek kajian dengan cara:

a. Mempelajari buku-buku yang berkaitan langsung dengan objek

penelitian dan materi penulisan skripsi ini;

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan

lansung dengan penulisan skripsi ini.

37

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam penelitian ini penyusun mendatangi langsung Kantor Pengadilan

Negeri Makassar guna melakukan pengumpulan dokumen yang sehubungan

dengan permasalahan yang terkait dalam penyusunan skripsi ini.

Setelah data dari berbagai sumber berhasil dikumpulkan, baik dari hasil

interview, literature-literature, dan lain-lain kemudian penulis membaca dan

menganalisa data tersebut.Analisis data pada penelitian ini dikerjakan melalui

pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif

analistis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan terkait

fenomena-fenomena yang terjadi dan dapat diambil sebagai bahan pengembangan

pengetahuan ilmiah yang utuh.Maka teknik analisanya menggunakan interpretasi

berfikirs ebagai berikut :

a. Metodeinduktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak pada fakta bersifat

khusus kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Metode deduktif, yaitu suatu metode analisa yang bertitik tolak dari

pengetahuan umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat

khusus.

c. Metode Komparatif, yaitu suatu teknik analisa data dengan jalan

membandingkan yang satu dengan yang lain untuk memperoleh

kesimpulan sebagai jawaban akhir.

38

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk melengkapi hasil penelitian penulisan skripsi Hukum ini, maka

dalam bab ini penulis menyajikan data yang diperoleh selama masa penelitian di

Pengadilan Negeri Makassar berhubungan dengan Judul Skripsi Yang Diangkat

adalah “Tinjauan terhadap sanksi pidana pembunuhan dalam keadaan mabuk

dalam putusan pengadilan negeri Makassar No.38/Pid.B/2009/PN.MAKASSAR

(Analisis Penerapan KUHP Dan Hukum Islam)”.

Data yang disajikan dalam bab ini membahas kepada permasalahan

kemudian dianalisa, dengan maksud untuk menemukan kebenaran sesuai dengan

hukum yang berlaku saat ini.

A. Penerapan sanksi pidana pelaku pembunuhan dalam keadaan mabuk

dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar

No.38/Pid.B/2009/PN.MAKASSAR

Untuk lebih mendalami masalah penerapan Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam Keadaan Mabuk di pengadilan Negeri Makassar 2008-20012 (Analisis

Penerapan KUHP Dan Hukum Islam), ada Satu kasus pidana pembunuhan yang

masuk di Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan No.38/Pid.B/2009/PN.

Makassar untuk dicermati dan dipahami.

39

KASUS POSISI

• Bahwa awalnya terdakwa bersama Sirajuddin Dg. Sila, Zulkifli alias Rudi

Bin H.Empo, Jufri, Ding, M. Yusuf alias Ucu, Lincik dan Rahmat baru

saja selesai meminum minuman yang memabukkan jenis Ballo di jalan

Kandea Makassar. Tidak lama kemudian Sirajuddin Dg.Sila kembali

mengajak terdakwa bersama teman-temannya yang lain untuk melanjutkan

acara minum-minum di kios Cindi jalan Nusantara Makassar ;

• Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sirajuddin Dg. Sila, Zulkifli alias

Rudi Bin H.Empo, Jufri, Ding, M. Yusuf alias Ucu, Lincik dan Rahmat

segera menuju ke kios Cindi dan sesampainya disana mereka mengambil

tempat di lantai dasar dan menggabungkan 3 (meja) sebagai tempat

mereka untuk minum dan berkaraoke;

• Bahwa pada saat terdakwa bersama sirajuddin Dg.Sila dan teman-

temannya sampai di kios Cindi , suasana disana sudah agak ramai

pengunjung, namun kondisi keamanan berjalan lancar dan tertib;

• Bahwa setelah mereka lagi asyik meminum-minuman beralkohol dan

ditemani oleh beberapa orang pelayan perempuan ,secara tiba-tiba

M.Yusuf alias Ucu menyampaikan kepada terdakwa, Sirajuddin Dg.Sila,

dan teman-temannya yang lain jika ADI BOLONG yang pernah

mempunyai permasalahan dengannya dan Sirajuddin Dg. Sila juga ada di

kios Cindi dan berada di belakan tempat mereka sedang duduk;

• Bahwa beberapa saat kemudian seseorang yang awalnya disangka oleh

terdakwa adalah ADI BOLONG, berjalan menuju ke arah terdakwa

40

bersama Sirajuddin Dg. Sila dan temannya yang lain, maka M.Yusuf alias

Ucu langsung berdiri dan mencegat laki-laki tersebut sambil memegang

kerah baju laki-laki tersebut dan secara tiba-tiba mencabut sebilah badik

lalu langsung menikam dada korban yang ternyata bernama PALAKKA

alias RIDWAN Dg. Tompo, melihat hal tersebut Sirajuddin Dg.Sila juga

secara serta merta mencabut sebilah badik dari pinggangnya dan menikam

korban dibagian pinggangnya yang mengakibatkan korban terjatuh

telentang didekat meja tempat terdakwa bersama teman-temannya

minum,kemudian Zulkifli alias Rudi Bin H.Empo menghampiri korban

dan memukul pipi kiri korban, sedangkan terdakwa bersama Ding dan

Jufri beramai-ramai menendang korban yang sudah terkapar;

• Bahwa pada saat terdakwa bersama Zulkifli alias Rudi Bin H.Empo ,

Muh.yusuf alias Ucu Bin ABD RASYID dan SIRAJUDDIN DG SILA ,

JUFRI serta DING melakukan kekerasan terhadap korban, suasana kios

Cindi menjadi kacau,orang-orang pada berlarian karena ketakutan;

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Zulkifli alias Rudi Bin H.

Empo, MUH. YUSUF alias UCU Bin ABD RASYID dan SIRAAJUDDIN

DG SILA, JUFRI serta, korbanRIDWAN mengalami luka tusuk disisi

dada kiri antara tulang iga ke 10 dengan iga 11, ukuran 4 cm x 1 cm;

Luka tusuk di dada kiri depan antara iga 2 dan iga 3 segaris dengan puting

susu ukuran 2 cmx 0,5 cm dan akhirnya meninggal dunia ditempat. Hal

tersebut sebagaimana dituangkan dalam surat Visum et Repertum dari

Rumah Sakit Akademis Jauri Jusuf Putra Makassar tertanggal 23 oktober

41

2008 yang ditandatangani Dr. Abdul Syukur dengan kesimpulan : Vulcus

ictum region hemithoras sin iestra ICS 10 lateral ; Vulcus ictum region

hemithorax siniestra ICS 2 linea midclaviala. Kelainan disebabkan benda

tajam.

• Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

• Kahar Dg Sibali, diajukan sebagai terdaakwa di dalam persidangan

Pengadilan Negeri oleh Jaksa dengan dakwaan sebagai berikut :

• Dakwaan primair: ex Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

Bilamana diperinci teridiri dari dua bagian:

-pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1. KUHP (turut serta melakukan -

mededader).

• Dakwaan Subsidair: ex Pasal 170 Ayat (2) ke-3 K.U.H.Pidana.

• Dakwaan Lebih Subsidair ex Pasal 354 Ayat (2) Jo. Psl 55 ayat (1) ke-1

K.U.H.Pidana.

• Dakwaan Lebih-lebih Subsidair ex Pasal 351 (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1)

ke-1 K.U.H.Pidana.

• Reuisitoir Jaksa Penuntut Umum:

• Setelah pemeriksaan dalam siding dinyatakan selesai oleh Hakim, maka

Jaksa Penuntut Umum mengajukan reuisitoir-nya yang pokoknya sebagai

berikut:

- Menyatakan terdakwa: Kahar Dg Sibali, melakukan tindak Pidana:

Melakukan atau turut serta melakukan atau salah memakai kekuasaan

atau pengaruh, memberi kesempatan - untuk bersama-sama dengan

42

orang lain bernama SirajuddinDg sila – Zulkifli Alias rudi Bin

H.Empo – jufri – Ding – M.Yusuf alias ucu – Lincik – Rahman Cs,

dimuka umum melakukan kekerasan terhadap Palakka alias Ridwan

Dg Tompo sehingga meninggal dunia.

- Terdakwa melanggar pasal 170 KUHP, sebagaimana yang diuraikan

dalam Dakwaan Primair.

- Menuntut agar supaya terdakwa Kahar Dg Sibali oleh pengadilan

dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun.

Pengadilan Negeri :

• Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat

pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara terdakwa :

Lengkap : KAHAR DG SIBALI

Tempat lahir : Jeneponto

Umur/tgl. Lahir : 37 Tahun/ 17 Agustus 1972

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Tinumbu Lorong 132 No.2 Makassar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

• Bahwa terdakwa KAHAR DG SIBALI secara bersama-sama dengan

ZULKIFLI alias RUDI BIN H.EMPO , MUH. YUSUF alias ACU BIN

ABD RASYID (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas

43

perkara terpisah) dan SIRAJUDDIN DG SILA, JUFRI serta DING

(masing-masing dalam pencarian ), pada waktu dan tempat sebagaimana

dalam dakwaan primair,dengan terang-terangan dan dengan tenaga

bersama mengunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan

maut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

• Bahwa awalnya terdakwa bersama Sirajuddin Dg. Sila, Zulkifli alias Rudi

Bin H.Empo, Jufri, Ding, M. Yusuf alias Ucu, Lincik dan Rahmat baru

saja selesai meminum minuman yang memabukkan jenis Ballo di jalan

Kandea Makassar. Tidak lama kemudian Sirajuddin Dg.Sila kembali

mengajak terdakwa bersama teman-temannya yang lain untuk melanjutkan

acara minum-minum di kios Cindi jalan Nusantara Makassar ;

• Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sirajuddin Dg. Sila, Zulkifli alias

Rudi Bin H.Empo, Jufri, Ding, M. Yusuf alias Ucu, Lincik dan Rahmat

segera menuju ke kios Cindi dan sesampainya disana mereka mengambil

tempat di lantai dasar dan menggabungkan 3 (meja) sebagai tempat

mereka untuk minum dan berkaraoke;

• Bahwa pada saat terdakwa bersama sirajuddin Dg.Sila dan teman-

temannya sampai di kios Cindi , suasana disana sudah agak ramai

pengunjung, namun kondisi keamanan berjalan lancar dan tertib;

• Bahwa setelah mereka lagi asyik meminum-minuman beralkohol dan

ditemani oleh beberapa orang pelayan perempuan ,secara tiba-tiba

M.Yusuf alias Ucu menyampaikan kepada terdakwa, Sirajuddin Dg.Sila,

dan teman-temannya yang lain jika ADI BOLONG yang pernah

44

mempunyai permasalahan dengannya dan Sirajuddin Dg. Sila juga ada di

kios Cindi dan berada di belakan tempat mereka sedang duduk;

• Bahwa beberapa saat kemudian seseorang yang awalnya disangka oleh

terdakwa adalah ADI BOLONG, berjalan menuju ke arah terdakwa

bersama Sirajuddin Dg. Sila dan temannya yang lain, maka M.Yusuf alias

Ucu langsung berdiri dan mencegat laki-laki tersebut sambil memegang

kerah baju laki-laki tersebut dan secara tiba-tiba mencabut sebilah badik

lalu langsung menikam dada korban yang ternyata bernama PALAKKA

alias RIDWAN Dg. Tompo, melihat hal tersebut Sirajuddin Dg.Sila juga

secara serta merta mencabut sebilah badik dari pinggangnya dan menikam

korban dibagian pinggangnya yang mengakibatkan korban terjatuh

telentang didekat meja tempat terdakwa bersama teman-temannya

minum,kemudian Zulkifli alias Rudi Bin H.Empo menghampiri korban

dan memukul pipi kiri korban, sedangkan terdakwa bersama Ding dan

Jufri beramai-ramai menendang korban yang sudah terkapar;

• Bahwa pada saat terdakwa bersama Zulkifli alias Rudi Bin H.Empo ,

Muh.yusuf alias Ucu Bin ABD RASYID dan SIRAJUDDIN DG SILA ,

JUFRI serta DING melakukan kekerasan terhadap korban, suasana kios

Cindi menjadi kacau,orang-orang pada berlarian karena ketakutan;

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Zulkifli alias Rudi Bin H.

Empo , MUH. YUSUF alias UCU Bin ABD RASYID dan

SIRAAJUDDIN DG SILA, JUFRI serta, korbanRIDWAN mengalami

45

luka tusuk disisi dada kiri antara tulang iga ke 10 dengan iga 11, ukuran 4

cm x 1 cm;

Luka tusuk di dada kiri depan antara iga 2 dan iga 3 segaris dengan puting

susu ukuran 2 cmx 0,5 cm dan akhirnya meninggal dunia ditempat. Hal

tersebut sebagaimana dituangkan dalam surat Visum et Repertum dari

Rumah Sakit Akademis Jauri Jusuf Putra Makassar tertanggal 23 oktober

2008 yang ditandatangani Dr. Abdul Syukur dengan kesimpulan : Vulcus

ictum region hemithoras sin iestra ICS 10 lateral ; Vulcus ictum region

hemithorax siniestra ICS 2 linea midclaviala. Kelainan disebabkan benda

tajam.

• Pertama : Primair Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana ;

Subsidair Pasal 170 Ayat (2) ke-3 K.U.H.Pidana ;

Lebih Subsidair Pasal 354 Ayat (2) Jo. Psl 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana

Lebih-lebih Subsidair Pasal 351 (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1

K.U.H.Pidana ;

• Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan ini:

1. Barang siapa ;

2. Unsur dimuka umum ;

3. Unsur secara bersama-sama ;

4. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang ;

5. Unsur menyebabkan matinya orang ;

• Ad. 1. Barang siapa :

Unsur barang siapa ini telah terpenuhi yaitu objek yang dapat

mempertanggungjawabkan adalah Lk. KAHAR DG SIBALI karena

46

melakukan pemukulan dengan cara meninju dan menendang Lk.

PALAKKA Alias RIDWAN DG TOMPO yangs sebelumnya telah ditikam

oleh Lk. SIRAJUDDIN DG SILA dan Lk. MUH. YUSUF Alias UCU dan

menyebabkan meninggal dunia.

Hasil visum et revertum dari RS Akademis Makassar yang menerangkan

bahwa terhadap Lk. PALAKKA Alias RIDWAN DG TOMPO mengalami

luka tusukan pada bagian dada kiri samping dada kiri akibat benda tajam.

• Ad. 2. Unsur dimuka umum

Unsur ini telah terpenuhi yaitu objek yang dapat mempertanggung

jawabkan adalah Lk. MUH. YUSUF, Lk. DING, Lk. JUFRI, Lk. RUDI

telah melakukan pemukulan dalam hal ini telah menghilangkan jiwa Lk.

PALAKKA Alias RIDWAN DG TOMPO di lantai dasar kios Cindi jalan

Nusantara Kota Makassar.

- Hasil visum et revertum dari RS Akademis Makassar yang menerangkan

bahwa terhadap Lk. PALAKKA Alias RIDWA DG TOMPO mengalami

luka tusukan pada bagian kiri dan samping dada kiri akibat benda tajam.

• Ad. 3. Unsur secara bersama-sama


jawabkan adalah Lk. KAHAR DG SIBALI karena secara bersama-sama

47

dengan Lk. RUDI telah melakukan pemukulan dan penikaman oleh Lk.

MUH. YUSUF dan Lk. SIRAJUDDI di kios Cindi Jalan Nusantara yang

dalam hal ini telah menghilangkan jiwa Lk. PALAKKA Alias RIDWAN

DG TOMPO.



luka tusukan pada bagian dada kiri dan samping dada kiri akibat benda

tajam.

• Ad. 4. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang


jawabkan adalah Lk. KAHAR DG SIBALI karena secara bersama-sama

dengan Lk. SIRAJUDDIN DG SILA, Lk. MUH. YUSUF, Lk. DING, Lk.

JUFRI, Lk. RUDI telah melakukan pemukulan terhadap Lk. MUH.

YUSUF dan Lk. DG SILA sehingga terhadap Lk. PALAKKA Alias

RIDWAN DG TOMPO meninggal.




tajam.

• Ad. 5. Unsur menyebabkan matinya orang


jawabkan adalah KAHAR DG SIBALI karena secara bersama-sama

dengan Lk. SIRAJUDDIN DG SILA, Lk. MUH. YUSUF, Lk. DING, Lk.

48

JUFRI, Lk. RUDI telah melakukan pemukulan terhadap Lk. PALAKKA

Alias RIDWAN DG TOMPO yang sebelumnya telah ditikam oleh Lk.

MUH. YUSUF dan Lk. DG SILA sehingga terhadap Lk. PALAKKA

Alias RIDWAN DG TOMPO meninggal.




tajam.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah

menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya

dibawah sumpah.1.Saksi HENDRIK 2. Saksi RAHIM 3.saksi

RIMAWANTI 4.saksi BASMAH Dg RIA 5. Saksi JUMADI 6.saksi

HASMAWATI 7.saksi HASRIANI alias MIRA 8.saksi ANWAR alias

NUA 9 saksi HASMAH SYAM alias MIA 10.saksi AGATHA

11.saksi HENGKI MATAKUPANG 12.saksi HAYATI alias DIAN

13.ZULKIFLI alias RUDI bin H. EMPO, sebagimana termuat

selengkapnya dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa saling

menunjukkan kesesuaian, serta didukung oleh bukti yang diajukan

dipersidangan sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana “secara

49

terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap

orang yang mengakibatkan kematian”.

Menimbang ,bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa akan dijatuhi

pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-

hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

• Hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa perbuatan main hakim sendiri ;

Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak adanya balas dendam

dari keluarga ;

• Hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum

Terdakwa sopan dalam persidangan

Terdakwa mempunyai tanggungan keluar

Sudah ada pernyataan dari keluarga korban bahwa menerima dengan

ikhlas kalau kematian Palakka alias Ridwan Dg Nompo dan tidak akan

menuntut kepada pihak manapun dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa tahanan terdakwa harus di perhitungkan

seluruhnya dari masa tahanan yang dijatuhkan, agar terdakwa tetap

ditahan.

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa harus

dibebani pula membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal (dakwaan

50

yang terbukti) dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan

dengan perkara ini.

• Perbuatan terdakwa tersebut jelas merupakan daya upaya untuk

memberikan kesempatan kepada kawan-kawan terdakwa untuk melakukan

kekerasan terhadap korban. Dengan demikian terbukti niat terdakwa

dengan sengaja melakukan kekerasan kepada orang lain.

• Dengan alasan tersebut, maka hakim pertama berpendapat bahwa unsur

pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, dalam dakwaan Subsidair, telah terbukti

secara sah dan meyakinkan.

• Dalam dakwaan subsidair tersebut, bahwa perbuatan yang dilakukan

adalah “kekerasan secara bersama-sama dan terang-terangan” terhadap

orang yang mengakibatkan orang mati (pasal 170 (1) (2) ke 3 KUHP).

Berdasar atas fakta hukum dipersidangan, pasal ini telah terbukti secara

hukum dan keyakinan.

• Setelah dipertimbangkan faktor yang memberatkan dan yang

meringankan, akhirnya Hakim pertama memberikan putusan yang

diktumnya pada pokoknya demikian:

Mengadili

- Menyatakan terdakwa : KAHAR DG. SIBALI tidak terbukti

secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Primair tersebut di atas ;

- Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas ;

51

- Menyatakan terdakwa : KAHAR DG. SIBALI terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “SECARA

TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA

MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG

MENGAKIBATKAN KEMATIAN ;

- Menjatuhkan pidana terdakwa terhadap terdakwa tersebut oleh

karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (SATU) TAHUN dan

2 (DUA) BULAN ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

dikurangi seluruhnya dari pidana dijatuhkan ;

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju warna

merah lengan panjang 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-

abu, 1 (satu) buah rim/ikat pinggang, 1 (satu) buah botol Bir Merek

Angker Bir dan 1 (satu) buah gelas Merek Bintang Zero ;

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti

dalam perkara atas nama terdakwa : Muh. Yusuf alias Ucu ;

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari JUM’AT tanggal 15 MEI

2009 oleh TIWERY CHRIESTER ROLOF, SH selaku ketua majelis

EDDY RISDIANTO, SH dan BAHTERA PERANGIN-ANGIN, SH

52

masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari

RABU, tanggal 20 MEI 2009 dalam persidangan yang terbuka untuk

umum oleh TIWERY CHRISRTER ROLOF, SH selaku ketua Majelis

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu

oleh MURSIDAH PATTAWARI, SH Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh IMRAN YUSUF, SH

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dengan dihadiri

oleh terdakwa KAHAR DG.SIBALI .

B. Pandangan hukum Islam terhadap kasus dalam putusan Pengadilan

Negeri Makassar No.38/Pid.B/2009/PN.MAKASSAR

Sebagai suatu dasar hukum, dalam hukum pidana Islam mengenai

pembunuhan diatur dalam QS al- Israa’ /17:33

��

�� !�� "�# $%&��#' ( )�*��

�+,�� .*��/0�* /1� �2 ��2�3

4,�67,��,� �.�8�92; �⌧�2 =>�@A

=#BC $+�� E�FG# �H⌧I

�.J�KL��* M>>$

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah

(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barang

siapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi

kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui


pertolongan.1

1 Departemen agama RI, Al- Quran dan Terjemahnya (Semarang, Karya Toha Putra,

1996). h.552

53

Maksudnya: kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau

Penguasa untuk menuntut qishash atau menerima diat. Qishash ialah mengambil

pembalasan yang sama. Qishash2 itu tidak dilakukan, bila yang membunuh

mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat

(ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya

dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah

membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila

ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh

yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat,

Maka terhadapnya di dunia diambil qishash dan di akhirat dia mendapat siksa

yang pedih. Diat ialah pembayaran sejumlah harta Karena sesuatu tindak pidana

terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa membunuh

diharamkan, tetapi dapat dibenarkan dengan alasan yang haq misalnya seperti

ketika dalam kondisi perang jihad melawan orang kafir harbi.





positif yakni dapat dipertanggungjawabkannya dan si pembuat, adanya perbuatan

2 Al Faruk Asadulloh, Hukum pidana dalam system hukum Islam, (Jakarta: Ghalia

Indonesia, 2009)

54



Adapun berkaitan dengan hukum pidana, dalam hukum pidana Islam

dikenal dengan nama Jarimah.4 Jarimah (tindak pidana) dalam Islam diartikan

yaitu larangan-larangan syara‘ yang diancam oleh Allah dengan hukum had

(hukuman yang sudah ada nash-nya)5 atau ta‘zir (hukuman yang tidak ada nash-

nya). Dengan demikian, jarimah dapat dibagi menajdi 2 (dua) macam yaitu

hukum had dan hukum ta’zir.6

Berkaitan dengan jarimah. ada suatu fenomena yang menarik untuk dikaji

yaitu tentang hukuman bagi pembunuh dalam keadaan mabuk. Hal ini

dikarenakan seseorang dapat ditetapkan sebagai orang yang mabuk harus dapat

dibuktikan tentang kondisinya apakah benar-benar mabuk baik melalui tes urine

maupun tes psikologis. Pada sisi yang lain juga harus jelas apakah seseorang yang

membunuh dalam kondisi mabuk benar-benar masuk dalam kategori orang yang

hilang akalnya atau tidak, dan yang bersangkutan memiliki niat atau tidak.




2001), h. 27

4A. Hanafi, Azaz-azaz Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h.120

5Ibid., h. 121

6Ibid.

55

dan fisik7. Mabuk dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi psikologis yang

dapat diidentifikasikan berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas,



disebut sebagai seorang alkoholik, atau pemabuk.8

Oleh karena itu pengertian mabuk dapat ditegaskan sebagai keadaan

keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan

kemampuan mental dan fisik, dimana kondisi psikologis tersebut dapat




Pengertian dalam syariat Islam mengenai kesengajaan dalam pembunuhan

menurut hukum pidana Islam adalah bermaksud membunuh atau sungguh-

sungguh bermaksud membunuh. Qasad (maksud) tersebut dapat berupa perbuatan

spontan atau adanya perencanaan, dan apabila kedua Qasad tersebut mendahului

atau menyetujui suatu perbuatan menghilangkan nyawa tersebut maka hukumnya

sama, sebab dasar penentuan hukuman menurut syari’at Islam adalah Qasad yang

menyertai perbuatan jarimah yaitu langkah-langkah syara‘ yang diancam oleh

7Eva Handayani, Ilmu Kesehatan, (Jakarta: UII Press, 2006) h. 112

8Muhtadi, Ilmu Kedokteran, ( Semarang: Unissula Press, 2003) h. 93

56

Allah dengan hukum had (hukuman yang sudah ada nash-nya) atau ta’zir

(hukuman yang tidak ada nash-nya).9

Unsur-unsur pembunuhan sengaja baik didahului suatu perencanaan


berakal, sengaja membunuh, memakai alat yang pada ghalib-nya dapat

mematikan. Mengenai sanksi pembunuhan sengaja dalam Islam, para fuqaha telah

sepakat bahwa pada pembunuhan sengaja pelakunya wajib dijatuhi hukuman

qihsahs. Adapun yang dimaksud dengan qishash yang berarti mengikuti, yakni


Dasar hukum qishash diatur dalam QS a1-Baqarah /2:178

�BNO1�PF8�Q �CR,�!�� S��*��T

U,VTI SWT(�7X�Y Z��UL� �� =#C

JX�� [��\�� >6��\��#'

1]^�� ,1]_��#'

`��aGbc�� `��aGbc��#' ` /)☺�2

�=efSS ESg�! /),* ,�hei�g ⌦T�⌧k

_l��^,m��2 e��S��☺��#'

lT!�h�g�� ,��7��# �)8U@/�#n#' (

_,��p q�7,��Q�* ),r* ]WT(#X'�J

qB☺/��J�� ( M)☺�2 (s1�V/S�� 1��'

_,��p ESg��2 tu�⌧7�S vwh,��g Mxy$

Terjemahnya:




9A. Djazuli, Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2005) h. 1

10 Ibid., h. 14

57

mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan)

mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf)

membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik


suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka


Adapun maksud mengenai ayat di atas adalah apabila seseorang telah

melakukan pembunuhan,maka ia dapat lolos dari hukuman gantung apabila

mendapat maaf dari keluarga korban kemudian membayar diat sesuai dengan

yang telah di atur dalam hukum islam.namun yang menjadi perhatian khusus dari

ayat di atas adalah mengenai lolos tidaknya seseorang dari hukuman tergantung

dari maaf yang diberikan oleh keluarga korban kemudian membayar diat (denda).

Qishash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishash itu tidak dilakukan, bila

yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu

dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta

dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang

membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak

menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan

menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau

membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia

diambil qishash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.12

11 Departemen agama RI. Op.cit., h.50

12 Al Faruk Asadulloh, Hukum pidana dalam system hukum Islam, (Jakarta:Ghalia

Indonesia,2009)

58

Terdapat beberapa perbedaan untuk menentukan tindakan yang masuk

dalam tindak pidana. Bagi kalangan madzhab Hanafi ada lima tindakan yang bisa

dimasukkan ke “hudud” yaitu sariqah (pencurian), zina (perzinahan), syurb al-

khamr (meminum yang mengandung “khamr”), sukr (meminum yang berakibat

mabuk meskipun tidak mengandung ‘khamr), dan qadzf (pembunuhan karakter

dengan menuduh orang lain berbuat zina). Sedangkan (pembunuhan) yang

termasuk dalam tindak pidana disebut “qishash” bukan “hudud”. Berarti tindak

pidana menurut kalangan madzhab Hanafi ada enam: lima dan hudud, satu dari

qishash.13maksudnya ialah ada beberapa penggolongan dalam tindak pidana

menurut kalangan madzhab Hanafi salah satu di antaranya ialah pembunuhan

yang sudah di atur dalam hukum islam,namun yang terjadi kemudian adalah

sistem di dalam Negara kita yang menjadi hambatan dalam penerapannya.contoh

dalam pembunuhan, Negara kita memang sudah mengenal yang namanya

hukuman mati namun ketika terjadi suatu pemaafan dari keluarga korban,

pemerintah atau penanganan mengenai membayar diat masih belum dimaknai

dengan sempurna oleh masyarakat luas sehingga aturan-aturan islam masih

dikesampingkan karena belum ada wadah yang jelas mengenai masalah ini.

TANGGAPAN PENYUSUN

Menurut penyusun, penerapan sanksi pidana bagi pelaku Pemunuhan

dalam keadaan mabuk di Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan

13 A. Hanafi, op.cit., h. 102.

59

No.38/Pid.B/2009/PN.Makassar kurang tepat. Terdakwa dalam

mengonsumsi alkohol, kadar mabuknya yang masih ringan dan keadaan

terdakwa masih sadar dalam membunuh (Normal), Oleh karena itu sudah

dapat dijatuhi sanksi pidana. Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan

kepada terdakwa KAHAR DG SIBALI selama 2 (dua) Tahun sangat

ringan. Padahal Sanksi Pidana pasal 170 ayat (2) poin (3) KUHP sudah

sangat jelas Pidana yang bisa di jatuhkan paling lama 12 (dua belas) tahun

penjara. Dengan kata lain majelis hakim dalam menjatuhkan putusan

kurang dari ½ dari ketentuan yang ada. Hal ini akan berdampak tidak

efektif akan adanya efek jera yang akan dirasakan oleh Terdakwa. Dan

kasus pembunuhan dalam keadaan mabuk akan semakin meningkat

dikarenakan tidak ada lagi rasa takut untuk melakukaknya karena

hukuman yang diberikan terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera.

Ini mengindikasikan bahwa masih lemahnya penegakan hukum yang

terjadi di negara kita karena kejahatan yang di lakukan oleh seseorang belum

sebanding dengan hukuman yang di harapkan. Dengan mempersoalkan nilai-nilai

hukum yang hidup dalam masyarakat, sebenarnya peranan penegak hukum

terutama pihak pengadilan sebagai pengayom dan penentu keadilan serta

penegakan hukum, sangat perlu di perhatikan dan di dahulukan sehingga perasaan

hukum masyarakat dapat terpenuhi, serta jika seorang terdakwa yang di

kategorikan melakukan perbuatan dengan melanggar beberapa pasal dalam KUHP

sementara hakim hanya menjatuhkan putusan yang terlampau ringan, maka

60

keadilan, kebenaran, dan ketenangan yang ada dalam masyarakat tidak akan

terpenuhi.

Menurut penulis, bahwa putusan pengadilan yang sangat ringan dapat pula

mempengaruhi terulangnya kejahatan yang serupa, karena pelaku yang mendapat

hukuman tidak mendapatkan efek jera terhadap Pidana yang diputuskan

kepadanya. Selain itu hukuman yang ringan juga dapat membuat pelaku tidak

merasa takut untuk mengulangi tindakan yang pernah dia lakukannya.

Penulis menyarankan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan

hendaknya tidak semata-mata berdasarkan kepada hukum positif yang merupakan

pemberatan pidana, akan tetapi harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang

hidup dalam masyarakat

Dengan demikian persoalannya di sini adalah hendaknya Hakim dalam

memutuskan suatu perkara tidak memberikan hukuman yang terlalu ringan yang

tidak setimpal dengan apa yang telah di lakukan pelaku karena hal itu dapat

merusak citra penegakan hukum yang ada di Negara kita tercinta ini. Kinerja

aparat perlu ditingkatkan dalam mengatasi permasalahan yang ada di hilir, agar

supaya kegiatan-kegiatan yang biasanya berakhir dengan pelanggaran tindak

pidana akan di minimalisir secara bertahap kemudian salah satu penyebab yang

paling mendasar (fundamental) terciptanya pembunuhan dalam keadaan

terpengaruhii oleh minuman beralkohol adalah belum efektifnya Peraturan daerah

tentang pembatasan penjualan minuman kersa. Sebenarnya penjualan miras di

ritel modern di Kota Makassar sudah menjadi wacana sejak lama, bahkan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan (Disperindak) Kota Makassar sepakat membuat

61

rekomendasi ritel modern yang masih melakukan penjualan miras akan disegel.

Sehingga dengan digodoknya peraturan tentang pengawasan dan pengendalian

minuman keras di Kota Makassar, diharapkan mampu menjadi payung hukum

untuk membatasi izin yang di keluarkan oleh Pemkot Kota Makassar, Sehingga

kekerasan yang dilatar belakangi minuman beralkohol akan berkurang dan

sehingga akan tercipta keamanan kota Anging Mammiri ini kedepannya.

61

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana pembunuhan dalam keadaan mabuk dalam

putusan pengadilan Negeri Makassar No.38/Pid.B/2009/PN.Mks,dapat

disimpulkan bahwa meskipun terdakwa tidak melakukan penikaman, akan

tetapi terdakwa melakukan tindak pidana melakukan kekerasan secara

bersama-sama yang menyebabkan matinya seorang sesuai dalam pasal 170

ayat (1) (2) (3) KUHP, yang jika dilihat dari lama hukuman yang

seharusnya dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa ialah 12 tahun

penjara jika mengakibatkan kematian, 9 tahun jika mengakibatkan luka

berat dan 7 tahun penjara jika menghancurkan barang dan mengakibatkan

luka-luka.

2. Pandangan hukum Islam terhadap kasus dalam putusan Pengadilan Negeri

Makassar No.38/Pid.B/2009/PN.MAKASSAR, adalah memang suatu

pembenaran,karena Bagaimanapun juga seseorang tidak bertanggungjawab

atas jarimah orang lain walaupun dekatnya tali kekeluargaan atau tali

persahabatan diantara keduanya. Pengertian pertanggungjawaban dalam

syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil atau akibat

perbuatan (tidak berbuat) yang dikerjakan dengan kemauan sendiri,

dimana ia mengetahui maksud atau akibat dari perbuatan itu.

62

B. Saran

1. Aparat hukum sebaiknya lebih profesional dalam menangani kasus

pembunuhan yang didasari dalam keadaan mabuk ini, dalam arti bahwa

aturan yang sudah seharusya, berarti itulah yang harus pula ditegakkan

seperti halnya dengan pembunuhan,baik itu di pengaruhi oleh minuman

beralkohol maupun pembunuhan biasa dan berencana.Dengan kata lain

tidak adanya pengurangan hukuman yang dilakukan kecuali tidak

terbukti secara hukum.

2. Cara lain untuk mengurangi kejahatan yang dilatar belakangi minuman

beralkohol ialah harus adanya perubahan penaganan pembunuhan yang

di latar belakangi oleh minuman beralkohol yaitu hukum yang bersifat

nyata dan tidak menyimpang. Contonya adalah penerapan hukum islam

itu sendiri karena hukum islam tidak membenarkan meminum-

minuman beralkohol apalagi pembunuhan yang didasari oleh pengaruh

alkohol, hukum islam juga membenarkan pertanggungjawaban pidana

karena tidak ada yang membenarkan adanya pergantian jarimah yang

dilakukan seseorang.

64

DAFTAR PUSTAKA

Abdoerraef.Al Qura’andanIlmuHukum.Jakarta:KaryaUnipress,1970.

Al,Wisnubrotodan G,Widiartana.PembaharuanHukumAcaraPidana. Bandung: Citra Aditya, 2005.

Al Faruk, Asadulloh.HukumPidanaDalamSistemHukum Islam, Ghalia Indonesia, 2009.

Anas, Sudijono.PengantarPenelitian, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2001.

Agama RI, Departemen.Al- Quran dan TerjemahnyaSemarang: Karya Toha Putra, 1996.

Bismar, Siregar.Hukum Hakim danKeadilanTuhan, GemaInsani Press, Jakarta,2001.

BKIM-TPB, MateriDasar Islam, BKIM Press, Bogor, 2006.

Chazawi,Adami. Pelajaranhukumpidananbagian 3, percobaandanpenyertaan. Jakarta: raja grafindopersada, 2002.

.Kemahiran Dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana. Malang: Bayumedia, 2006.

Djazuli, A.FiqhJinayahUpayaMenanggulangiKejahatandalam Islam. RajaGrafindoPersada, Jakarta. 2005.

Handayani, Eva. ilmuKeseharan, Ull Press, Jakarta, 2006.

Hanafi, A.Azaz-azazHukumPidana Islam, BulanBintang, Jakarta, 2002.AnasSudijono, PengantarPenelitian, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2001.

Hamzah, Andi.Hukum Acara Pidana Indonesia.Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Harahap, M. Yahya.Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

.Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali.Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Haliman.HukumPidanaSyariat Islam MenurutAhiusSunnah, BulanBintang,Jakarta, 2001.

Haryanto.HukumPidana di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Moeljatno.Asas-asasHukumPidana, BinaAksara, Jakarta, 2004.

Moeljatno.PerbuatanPidanadanPertanggungjawabandalamHukumPidana,BinaAksara, Jakarta, 2003.

Muhtadi.ilmuKedokteran, Unissula Press, Semarang, 2003.

Masyhur,SayidAbiBakr Al.‘anatu Al Thalibin, Juz. IV, SyrkahNur AlTsaqafah. Indonesia.

65

Rodhi,Moh.PerbandinganPelaksanaanHukumPidana Islam danHukumPidanaUmum di Indonesia, BulanBintang.Jakarta, 2006.

Setiadi,Edi.HukumPidana Islam danPerkembangannya, Bandung, FakultasHukumUnisba, 2006.

Sayuthi,M.MetodologiPenelitian Agama, Raja GrafindoPersada, Jakarta,2002.

S, Margono.MetodologiPenelitian, RinekaCipta, Jakarta, 2000.

Sofyan, Maulana.HukumPidana Islam danPelaksanaannya, RinekaCipta.Jakarta, 2004.

Sugiyono.MetodePenelitian, Alfabeta, Bandung, 2003.

Suharsimi, Arikunto.ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktek, RinekaCipta, Jakarta, 2002.

Topo, Santoso, MenggagasHukumPidana Islam, AsySyaamil Press danGrafika.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

AKHMAD IKHSAN AMART,lahir di Kajang, tanggal 08

Januai 1990 merupakan anak ke 3 (tiga) dari 5 (lima)

bersaudara oleh pasangan Mansyur T, bersama dengan

Ramlah L. Jenjang pendidikannya ditempuh mulai dari

SDNegeri 100 Centre Kajang Kab. BULUKUMBA pada Tahun 1997 – 2002

kemudian melanjutkannya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Negeri 1 Kajang Kab. BULUKUMBA pada tahun 2002 - 2005, lalu kemudian

melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Kajang Kab.

BULUKUMBA pada tahun 2005 - 2008, hingga pada tahun 2009 ia melanjutkan

pada jenjang Strata satu (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin

Makassar Fakultas Syariah Jurusan Ilmu Hukum, pada jenjang tersebut

disamping aktifitas kuliah juga aktif pada beberapa organisasi intra maupun

ekstra yakni HMJ Ilmu Hukum, HMI, Kerukunan keluarga Mahasiswa

Bulukumba (KKMB) komisariat UIN Alauddin Makassar, PERMAHI DPC

Makassar.

tinjauan terhadap sanksi pidana pembunuhan dalam...

Documents