tinjauan sd kesimpulan

Referat : Fungsi Rekam Medis pada Kasus Dugaan Malpraktik Kedokteran 1

SMF Forensik RSUD dr. Soetomo / Dokter Muda Kelompok B FK UWKS - RSUD Bangil / 2013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut situs berita Tempo.com, sejak 2006 hingga 2012, tercatat

ada 182 kasus kelalaian medik atau bahasa awamnya malpraktek yang

terbukti dilakukan dokter di Balikpapan. Diberitakan pula, malpraktek ini

terbukti dilakukan dokter setelah melalui sidang yang dilakukan Majelis

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Sekilas melalui

cuplikan berita di atas, dapat disimpulkan, sungguh keliru pemahaman

masyarakat awam karena sebenarnya pengertian antara kelalaian medis

dengan malpraktik adalah jauh berbeda. Begitu pula dengan dokter dan

tenanga medis, seharusnya melaksanakan praktik kesehatan sesuai standar

profesi dan melindungi diri dengan rekam medis yang benar dan akurat.6

Dengan semakin berkembangnya dunia kesehatan di Indonesia,

rekam medik mempunyai peranan tidak kalah pentingnya dalam menunjang

pelaksanaan sistem kesehatan nasional. Rekam medik sangat penting selain

untuk diagnosis, pengobatan juga untuk evaluasi pelayanan kesehatan,

peningkatan efisiensi kerja melalui penurunan mortalitas dan motilitas serta

perawatan penderita yang lebih sempurna. Rekam medik harus berisi

informasi lengkap perihal proses pelayanan medis di masa lalu, masa kini,

dan perkiraan terjadi di masa yang akan datang.1,4

Dokter yang merawat pasien bertanggungjawab atas kelengkapan

dan keakurasian pengisian rekam medis. Di dalam praktek memang dapat

saja pengisian rekam medis dilakukan oleh perawat, namun dokter yang

merawat pasienlah yang bertanggung jawab. Perlu diingat kelengkapan dan

keakurasian isi rekam medis sangat bermanfaat, baik bagi perawatan dan



pengobatan pasien, bukti hukum bagi rumah sakit dan dokter, maupun bagi

kepentingan penelitian medis dan administratif.1

Diantara semua manfaat rekam medis yang terpenting adalah aspek

hukum rekam medis. Pada kasus malpraktek medis, keperawatan maupun

farmasi, rekam medis merupakan salah satu bukti tertulis yang penting.

Berdasarkan informasi dalam rekam medis, petugas hukum serta majelis

hakim dapat menentukan benar tidaknya telah terjadi tindakan malpraktek,

bagaimana terjadinya malpraktek tersebut serta menentukan siapa

sebenarnya yang bersalah dalam perkara tersebut ? 1

Masih banyak tenaga kesehatan yang kurang mengetahui pentingnya

rekam medis, sehingga dalam melakukan tindakan atau mencatat keluhan

pasien tidak semua tindakan atau keluhannya ditulis bahkan tidak dibubuhi

tanda tangan, nama dan waktu baik oleh dokter maupun perawat. Sedangkan

apabilah tindakan atau keluhan pasien yang tidak ditulis, secara yuridis tidak

dilakukan atau tidak ada keluhan. Berkurangnya kepercayaan masyarakat

terhadap dokter dan dokter gigi, maraknya tuntutan hukum yang diajukan

masyarakat dewasa ini sering kali diidentikan dengan kegagalan upaya

penyembuhan yang dilakukan dokter dan dokter gigi. Sebaiknya apabila

tindakan medis yang dilakukan dapat berhasil berkelebihan, padahal dokter

dan dokter gigi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya

hanya berupaya untuk menyembuhkan, dan kegagalan penerapan ilmu

kedokteran tidak selalu identik dengan kegagalan tindakan. 1,5

Setiap penyelenggara praktik kedokteran, kegagalannya dianggap

suatu malpraktik kedokteran, yang menuntut pertanggungjawaban dokter

dan dokter gigi. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka

timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan malpraktik dan rekam

medis itu? Bagaimanakah peran rekam medis pada kasus dugaan

malpraktik ? dan pada sistem hukum malpraktik dan rekam medis diatur

dimana saja ?



1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi

permasalahnya sebagai berikut:

1. Dokter dan tenaga kesehatan belum benar benar memahami tentang

rekam medis yang benar dari aspek medikolegal

2. Dokter dan tenaga kesehatan belum benar benar memahami tentang

manfaat rekam medis di sarana pelayanan kesehatan

3. Masyarakat belum mengetahui aspek hukum malpraktik dalam bidang

kedokteran

4. Banyak laporan dugaan malpraktik yang yang menjadi kasus

malpraktik akibat rekam medis yang tidak benar dan kurang akurat

1.3. Batasan Masalah

Dalam referat ini penulis akan memberikan batasan masalah yaitu sebagai

berikut:

1. Pengertian malpraktik

2. Pengertian rekam medis

3. Hubungan antara rekam medis dengan penyelesaian kasus dugaan

malpraktik

4. Aspek medikolegal antara rekam medis dan malpraktik dalam undang

undang kesehatan

1.4. Tujuan Referat

Adapun tujuan penulis membuat referat ini adalah:

1. mengetahui dan memahami tentang malpraktik secara medikolegal

2. mengetahui dan memahami aspek medikolegal rekam medis

3. mengetahui dan memahami hubungan rekam medis dalam kasus

dugaan malpraktik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Rekam Medis

2.1. Pengertian

Menurut beberapa referensi, pengertian rekam medis adalah berkas

yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan,

pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada

pasien.1,4,5

Rekam medis adalah keterangan baik yang tertulis maupun terekam

tentang identitas, anamesa, penentuan fisik, laboratorium, diagnosa segala

pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien dan

pengobatan baik yang rawat inap, rawat jalan maupun yang mendapatkan

pelayanan gawat darurat. 1,4

Rekam medis mempunyai pengertian yang sangat luas, tidak hanya

sekedar kegiatan pencatatan, akan tetapi mempunyai pengertian sebagai

suatu sistem penyelenggaraan rekam medis yaitu mulai pencatatan selama

pasien mendapatkan pelayanan medik, dilanjutkan dengan penanganan

berkas rekam medik yang meliputi penyelenggaraan penyimpanan serta

pengeluaran berkas dari tempat penyimpanan untuk melayani

permintaan/peminjaman apabila dari pasien atau untuk keperluan lainnya. 1,4



2.2. Isi Rekam Medis

Adapun isi rekam medis, antara lain :

1. Pasien rawat jalan memuat, antara lain : identitas pasien, tanggal dan

waktu, hasil anamesa (mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan

riwayat penyakit), hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik,

diagnosis, rencana penatalaksanaan, pengobatan atau tindakan,

pelayanan lain yang diberikan kepada pasien, untuk pasien gigi

dilengkapi dengan odontgram klinik, dan persetujuan tindakan bila

diperlukan.

2. Pasien rawat inap memua, antara lain : identitas pasien, tanggal dan

waktu, hasil anamesa (mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan

riwayat penyakit), hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik,

diagnosis, rencana penatalaksanaan, pengobatan atau tindakan,

persetujuan tindakan bila diperlukan, catatan observasi klinis dan hasil

pengobatan, ringkasan pulang (discharge summary), nama dan tanda

tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang

memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan lain yang dilakukan oleh

tenaga kesehatan tertentu, dan untuk pasien kasus gigi dilengkapi

dengan odontogram klinik.

3. Pasien gawat darurat memuat, antara lain : identitas pasien, kondisi

pasien saat pasien tiba disarana pelayanan kesehatan, identitas

pengantar pasien, tanggal dan waktu, hasil anamesa (mencakup

sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit), hasil pemeriksaan

fisik dan penunjang medik, diagnosis, diagnosis, pengobatan atau

tindakan, ringkasan kondisi pasien sebelum meninggakan pelayanan

unit gawat darurat dan atau rencana tindak lanjut, nama dan tanda

tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang

memberikan pelayanan kesehatan, sarana transportasi yang digunakan

bagi pasien yang akan dipindahkan kesarana pelayanan kesehatan lain,

dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. 1,4,5



2.3. Manfaat Rekam Medis

Manfaat-manfaat rekam medis, antara lain :

1. Pengobatan pasien

Rekam medis bermanfaat sebagai dasar dan petunjuk untuk merencanakan

dan menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan dan

tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien.

2. Peningkatan kualitas pelayanan

Membuat rekam medis bagi penyelenggaraan praktik kedokteran dengan

jelas dan lengkap akan meningkatkan kualitas pelayanan untuk melindungi

tenaga medis dan untuk pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal.

3. Pendidikan dan Pelatihan

Rekam medis yang merupakan informasi perkembangan kronologis

penyakit, pelayanan medis, pengobatan dan tindakan medis, bermanfaat

untuk bahan informasi bagi pengembangan bahan pengajaran dan penelitian

diidang profesi kedokteran dan kedokteran gigi.

4. Pembiayaan

Berkas rekam medis dapat dijadikan petunjuk dan bahan untuk menetapkan

pembiayaan dan pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan, catatan

tersebut dapat dipakai sebagai bukti pembiayaan kepada pasien

5. Statistik kesehatan

Rekam medis dapat digunakan sebagai bahan statistik kesehatan, khususnya

untuk mempelajari perkembangan kesehatan masyarakat dan untuk

menentukan jumlah penderita pada penyakit-penyakit tertentu.

6. Pembuktian masalah hukum, disiplin, dan etik

Rekam medis merupakan alat bukti tertulis utama, sehingga bermanfaat

dalam penyelesaian masalah hukum, disiplin, dan etik. 1,4,5



2.4. Penyimpanan dan Pemusnahan Rekam Medis

Rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-

kurangnya lima tahun dari tanggal pasien terakhir berobat, setelah lima

tahun rekam medis dapat dimusnahkan kecuali ringkasan pulang dan

persetujuan tindakan medik.

Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik harus disimpan dalam

jangka waktu 10 tahun dari tanggal dibuatnya ringkasan tersebut,

penyimpanan rekam medis dan ringkasan pulang dilaksanakan oleh petugas

yang ditunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan. 1,4

2.5. Kerahasiaan Rekam Medis

Dalam Undang-undang praktik kedokteran bahwa rekam medis harus

disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan

pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Rahasia kedokteran dapat dibuka

hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur

penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri,

atau berdasarkan perundang-undangan.

Dalam undang-undang Rumah Sakit pasal 38 bahwa setiap Rumah Sakit

harus menyimpan rahasia kedokteran. Dan dalam pasal 57 undang-undang

tentang kesehatan setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan

pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan

kesehatan.

Kepemilikan Rekam Medis diatur dalam pasal 12 PERMENKES NO 269

tahun 2008 tentang rekam medis bahwa berkas rekam medis adalah milik

sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isinya adalah milik pasien. Isi rekam

medis dalam bentuk ringkasan rekam medis. 1,4



2.6. Aspek Hukum, Disiplin Dan Etik Rekam Medis

Rekam medis dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti tertulis di

pengadilan, dan dokter dan dokter gigi yang tidak membuat rekam medis

selain mendapat sanksi hukum juga dapat dikenakan sanksi disiplin dan etik

sesuai dengan UU praktik kedokteran, peraturan KKI, Kode Etik kedokteran

Indonesia (KODEKI), dan Kode Etik kedokteran Gigi Indonesia

(KODEKGI).

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang tata cara penanganan

kasus dugaan pelanggaran disiplin, ada 3 alternatif sanksi disiplin yaitu :

1. Pemberian peringatan tertulis.

2. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik.

3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan

kedokteran atau kedokteran gigi. 1,4,5

Malpraktik Kedokteran

2.7. Pengertian

Sedangkan untuk malpraktik itu sendiri bila diartikan berdasarkan arti

kata berasal dari kata malpractice atau bad practice yang berarti dalam

tatanan bahasa Indonesia yaitu praktik yang jelek atau buruk.

Menurut teori dan doktrin, sesuatu tindakan praktik kedokteran yang

dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dapat dikategorikan sebagai perbuatan

malpraktik dokter dilihat dari 3 aspek/hal:

1. Intentional Professional Misconduct, yaitu bahwa seorang dokter atau

dokter gigi dinyatakan bersalah/buruk berpraktik, bilamana dokter

tersebut dalam berpraktik melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap

standar-standar dan dilakukan dengan sengaja. Dokter yang berpraktik

dengan tidak mengindahkan standar-standar dalam aturan yang ada dan

tidak ada unsur kealpaan/kelalaian. Misalnya seorang dokter atau dokter



gigi sengaja membuat keterangan palsu atau tidak sesuai dengan

diagnosis ataupun memang sama sekali tidak melakukan pemeriksaan.

Seorang dokter membuka rahasia pasien dengan sengaja tanpa

persetujuan pasien ataupun tanpa permintaan penegak hukum

sebagaimana diatur dalam undang-undang. Seorang dokter melakukan

aborsi tanpa indikasi medis (illegal).

2. Negligence atau tidak sengaja (kelalaian) yaitu seorang dokter atau

dokter gigi yang karena kelalaiannya (culpa) yang mana berakibat cacat

atau meninggalnya pasien. Seorang dokter atau dokter gigi lalai

melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan keilmuan

kedokteran, maka hal ini masuk dalam kategori malpraktik, namun juga

hal ini sangat tergantung terhadap kelalaian yang mana saja yang dapat

dituntut atau dapat dihukum, hal ini tergantung oleh hakim yang dapat

melihat jenis kelalaian yang mana. Misalnya dokter sebelum melakukan

tindakan medis seharusnya melakukan sesuatu terlebih dahulu namun

itu tidak dilakukan atau melakukan sesuatu tapi tidak sempurna.

3. Lack of Skill yaitu seorang dokter atau dokter gigi yang melakukan

tindakan medis tetapi diluar kompetensinya atau kurang

kompetensinya. Misalnya, dokter cardiofaskuler melakukan operasi

tulang. 1,4,5

Ketiga hal tersebut diatas itulah berdasarkan teori masuk kategori

malpratik namun bagaimana secara yuridis atau aturan hukum positif kita.

Dalam undang-undang kesehatan maupun dalam undang-undang praktik

kedokteran tidak ada satu kata pun yang menyebut kata malpraktik. Pada

undang-undang kesehatan menyebut kesalahan/kelalaian yang dilakukan

dokter atau doker gigi dan dalam undang-undang praktik kedokteran

menyebut kata kesalahan saja. Begitu pula dalam kitab undang-undang

hukum pidana maupun kitab undang-undang hukum perdata hanya

menyebut kata kesalahan dan kelalaian. 1,2,3

Bilamana kita menelaah dan mengkaji tentang malpraktik dalam

hukum positif kita, maka dapatlah dikatakan bahwa malpraktik yang



dimaksud itu adalah perbuatan-perbuatan yang jelek atau buruk yang

dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang dikarenakan karena adanya

kesalahan atau kelalaian oleh dokter atau dokter gigi yang berakibat

cacatnya pasien atau matinya pasien ataupun akibat lain terhadap pasien. 1,2,3

2.8. Pembagian Malpraktik

Malpraktik sendiri dibagi menjadi 2 yaitu :

2.8.A. Crime Malpractice

Terjadi bila sesorang dokter menangani suatu kasus telah melanggar hukum

dan menyebabkan dia dituntut oleh negara, misalnya:

Seorang dokter diminta untuk mengobati pasien dan dia melaukan

kesalahan terhadap pasien tersebut

Seorang dokter spesialis bedah plastik yang mengubah wajah seorang

atau merusak sidik jari seseorang dengam tujuan mempersulit

identifikasi

Seorang dokter dapat dituduh melakukan criminal malpractice bila

dokter tersebut mengakibatkan luka atau kematian terhadap pasien

dengan metode pengobatan yang sama sekali tidak benar dan

berbahaya.

Seorang dokter juga dapat dituntut melakukan criminal malpractice bila:

Melakukan abortus tanpa indikasi medis

Melakukan euthanasia

Membocorkan rahasia kedokteran

Tidak melakukan pertolongan darurat terhadap seseorang atas dasar

prikemanusiaan.

Melakukan tindakan medis tanpa informed consent

Kurang hati-hati sehingga pasien menderita luka atau meninggal dunia

Kurang hati-hati sehingga meninggalakan gunting dalam perut pasien



Pada crime malpractice tanggung jawab selalu bersifat individual dan

personal. Oleh sebab itu daapat dialihkan kepada orang lain atau kepada

korporasi (misalnya perusahaan atau badan hukum). 1,2,3

2.8.B. Civil Malpractice

Civil malpractice adalah tipe malpraktik dimana dokter karena

pengobatannya dapat mengakibatkan pasien meninggal atau luka tetapi

dlam waktu yang sama tidak melanggar hukum pidana. Sementara negara

tidak dapat menuntut secara pidana tetapi pasien atau keluarganya dapat

menggugat dokter secara perdata untuk mendapatkan uang sebagai ganti

rugi. 1,2,3

Tanggun jawab dokter tersebut tidak berkurang meskipun pasien

tersebut kaya atau tidak mampu membayar. Misalnya seorang dokter ynag

menyebabkan pasien luka atau meninggal akibat pemakaian metode

pengobatan yang sama sekali tidak benar dn berbahaya tetapi sulit

dibuktikan peanggaran pidananya, maka pasien atau keluarganya dapat

menggugat perdata. 1,2,3

Pada civil malpractice, tanggung gugat dapat bersifat individual atau

korporasi. Dengan prinsip ini maka rumah sakit dapata bertanggung gugat

atas kesalahan yang dilakukan oleh dokter-dokternya asalkan dapat

dibuktikan bahwa tindakan dokter itu dalam rangka melaksanakan

kewajiban rumah sakit. 1,2,3

2.8.C. Administrative Malpractice

Didalam UU RI No. 29 tahun 2004 dan di dalam permenkes RI

No.512/Menkes/per/IV/2007 dijelaskan bahwa seorang dokter yang praktik

harus punya sertfikat kompetensi, Surat tanda Registrasi, dan surat Ijin



Praktik kalau seorang dokter tidak mempunyai selain dokter mendapat

sanksi pidana, sanksi perdata, juga sanksi administrasi. 1,2,3

Kata-kata malpraktek tidak dijumpai di hukum indonesia baik di

KUHP, KUH Perdata, UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,

maupun UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, tetapi

kejadian-kajadian seperti malpraktek di Indonesia itu ada. Misalnya seorang

dokter melakukan abortus tanpa indikasi medis, seorang dokter melakukan

usaha kesehatan tidak sesuai dengan standar profesi atau standar prosedur

operasional. 1,2,3

Menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 : 1,2,3

Pasal 22

(1) Tenaga Kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum

Pasal 23

(1) Tenaga kesehatan berwenang untu menyelenggarakan pelayanan

kesehatan

(2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan

sebagaimana domaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai denan bidang

keahlian yang dimiliki

(3) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib

memiliki izin dari pemerintah

Pasal 29

Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dakam

menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih

dahulu melalui mediasi



Pasal 34

(2) Penyelenggaraan fasilitas kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga

kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan

profesi

Pasal 51

(1) Upaya kesehatan diselenggaraka untuk mewujudkan derajat kesehatan

yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat

(2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada

standar pelayanan minimal kesehatan

Pasal 56

(1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh

tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan

memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lenggkap

(2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berlaku pada:

a. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke

dalam masyarakat yang lebih luas

b. Keadaan seseorangg yang tidak sadarkan diri atau

c. Gangguan mental berat

Pasal 57

(1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah

dikeukakan kepada pelanggara pelayanan kesehatan

(2) ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal :

a. Perintah undang-undang

b. Perintah pengadilan



c. izin yang bersangkutan

d. Kepentingan masyarakat atau

e. Kepentingan orang tersebut

Pasal 63

(4) Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu

kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga

kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Pasal 65

(1) transpalntasi organ dan atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh

tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan

dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan tertentu

Pasal 67

(1) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya

dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan

kewenangan serta dilakukan di fasilitasi pelayanan kesehatan tertentu.

Pasal 68

(1) Pemasangan implan obat dan atau alat kesehatan dalam tubuh manusia

hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan

kewenangan serta dilakukan di fasilitaasi pelayanan esehatan tertentu.

Pasal 69

(1) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga

kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu

(2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma

yang berlaku dalam masyarakat dan tidak dapat ditujukan untuk mengubah

identitas



Pasal 75

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi

(2) larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan

berdasarkan :

a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik

yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit

genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki

sehingga menyuitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan atau

b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis

bagi korban perkosaan

(3) Tindakan sebagimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapt dilakukan

setelah melalui konseling dan atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri

dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang

kompeten dan berwenang.

(4) ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan

perkosaan sebagimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 75

(3) Yang dimaksud dengan konselor adalah setiap orang yang telah

memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan.Yang

dapat mnjadi konselor adalah dokter,psikolog, tokoh masyarakat, tokoh

agama, dan setiap orang yan mempunyai minat dan memiliki ketrampilan

untuk itu.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan :

a. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertam haid

terakhir kecuali dalam hal kedaruratan medis



b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan

yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh mentri

c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan

d. Dengan izin suami kecuali korban perkosaan dan

e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan

oleh menteri.



BAB III

PEMBAHASAN

Di bidang kedokteran dan kedokteran gigi, rekam medis merupakan

salah satu bukti tertulis tentang proses pelayanan yang diberikan oleh dokter

dan dokter gigi. Di dalam rekam medis berisi data klinis pasien selama

proses diagnosis dan pengobatan (treatment). Oleh karena itu setiap

kegiatan pelayanan medis harus mempunyai rekam medis yang lengkap dan

akurat untuk setiap pasien dan setiap dokter dan dokter gigi wajib mengisi

rekam medis dengan benar, lengkap dan tepat waktu. 1,2,3

Dengan berkembangnya ilmu kedokteran dimana pelayanan medis

yang berbasis data sangatlah diperlukan maka data dan informasi pelayanan

medis yang berkualitas terintegrasi dengan baik dan benar sumber utamanya

adalah data klinis dari rekam medis. Data klinis yang bersumber dari rekam

medis semakin penting dengan berkembangnya rekam medis elektronik,

dimana setiap entry data secara langsung menjadi masukan (input) dari

sistem/manajemen informasi kesehatan. 1,2,3

Karena belum tahunya manfaat rekam medis di pelayanan kesehatan

terutama di rumaha sakit, sehingga tidak semua tindakan yang dilakukan di

catat dan tidak di tanda tangani oleh petugas yang bersangkutan, bahkan

menaruh rekam medis sembarangan sehingga orang yang tidak

berkepentingan dapat melihatnya.

Di negara kita sifat kerahasiaan itu tidak begitu dirasakan, sehingga

jika seorang anggota keluarga jatuh sakit, maka hal ini merupakan sesuatu

yang harus diketahui juga oleh keluarga besarnya. Maka yang datang

mengunjungi si sakit pun akan berbondong-bondong. Lihat aja di rumah



sakit dimana diantara keluraga pasien saling berbicara sedang

mengungkapkan penyakit pasien. Pembicaraan pun sering terjadi antar

pasien yang saling menceritakan penyakitnya. Hanya mungkin terhadap

penyakit menular kelamin kerahasiaan baru dipegang. Oleh karenanya

sebagai akibat rekam medis masih kurang mendapatkan perhatian. 1,,4

Dalam pasal 48 ayat 1 undang-undang praktik kedokteran bahwa

setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran wajib

menyimpan rahasia kedokteran. Dan dalam pasal 38 UU No 44 tahun 2009

tentang rumah sakit bahwa setiap rumah sakit harus menyimpan rahasia

kedokteran. Kewajiban menyimpan rahasia kdokteran juga dikenakan

terhadap tenaga kesehatan, para perawat, mahasiswa kedokteran dan

perawatan yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan atau

perawatan dan orang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 1,2,3

Dalam pasal 5 PERMENKES NO 269 tahun 2008 tetang Rekam

Medis bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik

kedokteran wajib membuat rekam medis, rekam medis segera dibuat dan

dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan, dan setiap pencatatan dalam

rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan dokter, dokter

gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan

secara langsung.1,2,7

Dalam UU No 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran terdapat

beberapa ketentuan yang berhubungan dengan penyelengaraan rekam medis

yaitu tentang Standar Pelayanan, Persetujuan Tindakan Kedokteran, Rekam

medis, Rahasia Kedokteran dan Kendali mutu dan kendali biaya. Sebagian

besar ketentuan hukum tersebut adalah ketentuan yang telah diterbitkan

dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Di bawah adalah ketentuan

tersebut:

1. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi dalam

menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar

pelayanan kedokteran dan kedokteran gigi.



2. Pasal 45 ayat (5) menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran dan

kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan

persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan

persetujuan

3. Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa setiap dokter atau dokter gigi

dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.

4. Pasal 46 ayat (2) menyatakan bahwa rekam medis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai

menerima pelayanan kesehatan

5. Penjelasan pasal 46 ayat (3) menyatakan bahwa : yang dimaksud

dengan petugas adalah dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan

lain yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Apabila

dalam pencatatan rekam medis menggunakan teknologi informasi

elektronik, kewajiban membubuhi tandatangan dapat diganti dengan

menggunakan nomor identitas pribadi (personal identification number)

6. Pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa rekam medis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh

dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

7. Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan

audit medis, dengan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan audit

medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu

pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan

rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.

8. Pasal 79 menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima

puluh juta rupiah) setiap dokter dan dokter gigi yang (b) dengan sengaja

tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46

ayat (1)1,2,3,7

Berikut ini kami ilustrasikan beberapa kasus yang menunjukan

bagaiamana Rekam Medis digunakan dalam pembuktian kasus malpraktek :



1. Kasus Collin vs Westlake Community Hospital, 1974

Pada kasus ini pasien menggugat staf perawat di RS, yang

menurutnya telah lalai dalam mengawasi kondisi dan sirkulasi peredaran

darah pada kakinya selama dipasangi spalk kayu sehingga kakinya menjadi

busuk dan harus diamputasi.Pengadilan memeriksa Rekam Medis dan dalam

catatan perawat tidak didapatkan adanya catatan perawatan selama 7 jam

yang kritis, menunjukkan adanya unsur kclalaian perawat.8

2. Kasus Wagner vs Kaiiser Foundation Hospital, 1979

Seorang pasien mengalami kerusakan otak setelah menjalani operasi

mata. Hal ini diduga terjadi akibat kelalaian perawat dalam pengawasan

jumlah dan kedalaman pemapasan selama pasien berada dalam ruang pulih

sadar (recovery room ), sesaat setelah operasi selesai dilaksanakan. Dalam

pembuktian di pengadilan didapatkan bahwa tidak didapatkan adanya

catatan mengenai pengawasan tersebut pada kartu pencatatan yang sudah

disediakan di recovery room. Dalam putusannya, Majelis Hakim

menyalahkan petugas kesehatan tersebut karena menurutnya jika

pengawasan jumlah dan kedalaman pemapasan dilakukan dengan baik,

maka akan dapat segera diketahui komplikasi yang terjadi dan karenanya

masih ada waktu untuk memberikan oksigen untuk mencegah kerusakan

otak.9

3. Kasus lain Rekam Medis

Ketika seorang petugas kesehatan dituntut karena membuka rahasia

kedokteran (isi rekam medis) kepada pihak ketiga tanpa izin pasien atau

bahkan menolak memberitahukan isi rekam medis (yang merupakan milik

pasien) ketika pasien menanyakannya. Seorang tenaga kesehatan dapat

secara sengaja membuka rahasia pasien (isi Rekam Medis) dengan cara

menyampaikannya secara langsung kepada orang lain. Akan tetapi ia dapat



juga membukanya secara tidak sengaja, yaitu ketika ia membicarakan

keadaan pasien dengan petugas kesehatan lain di depan umum atau jika ia

menaruh Rekam Medis secara sembarangan sehingga orang yang tidak

berkepentingan dapat melihatnya. Untuk tindakan membuka rahasia ini

petugas kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana, perdata maupun

administrative. Secara pidana membuka rahasia kedokteran diancam pidana

melanggar pasal 322 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 9

bulan penjara. Secara perdata, pasien yang merasa dirugikan dapat meminta

ganti rugi berdasarkan pasal 1365 jo 1367 KUH Perdata. Secara

administratif, PP No.10 tahun 1966 menyatakan bahwa tenaga kesehatan

yang membuka rahasia kedokteran dapat dikenakan sanksi admninistratif,

meskipun pasien tidak menuntut dan telah memaafkannya.1,2,3,7

Tidak kurang mulai dari ahli hukum sampai guru besar ilmu

kedokteran mengkhususkan diri untuk belajar mengenai hal ini dengan

tujuan yang sama yaitu membela kepentingan masyarakat dengan tidak

mendeskreditkan profesi kedokteran itu sendiri. Namun banyaknya kejadian

laporan malpraktik yang sampai ke pengadilan dan akhirnya membatalkan

gugatan pasien menjadi salah satu indikasi banyak pihak yang masih belum

benar-benar mengerti apa itu malpraktik bahkan ahli hukum sekalipun.

Cukup memprihatinkan mengingat sepertinya -menurut saya- banyak pihak

yang terlalu memaksakan sehingga asal ada kejadian yang tidak sesuai

dengan keinginan pasien, lalu dianggap malpraktik, dan selanjutnya dengan

bantuan orang ahli hukum memperkarakan dan membawa ke meja

pengadilan.4,5



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan-kesimpulan dalam referat ini, antara lain :

1. Tiga kategori malpraktik dokter, yaitu: intensional professional

misconduct, negligence, dan lack of skill.

2. Istilah malpraktik tidak dikenal dalam sistem hukum positif Indonesia,

namun dalam undang-undang atau dalam hukum positif dikenal dengan

istilah kesalahan dan kelalaian (negligence atau tidak sengaja)

3. Rekam medis yang baik adalah keterangan baik yang tertulis maupun

terekam tentang identitas, anamesa, penentuan fisik, laboratorium,

diagnosa segala pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada

pasien dan pengobatan baik yang rawat inap, rawat jalan maupun yang

mendapatkan pelayanan gawat darurat.

4. Rekam medis yang baik dan akurat akan membantu dalam penegakan

kasus malpraktik atau kelalaian.

Saran-saran dalam makalah ini, antara lain :

1. Dokter dan tenaga kesehatan sebaiknya mengisi rekam medis dengan

baik dan akurat agar sah secara medikolegal

2. Dokter yang menghadapi kasus dugaan malpraktik akan sangat terbantu

dengan adanya rekam medis yang baik dan akurat hanya jika dokter

tersebut telah melaksanakan pengobatan sesuai standar profesi dokter

yang bersangkutan.

tinjauan sd kesimpulan

Documents