tindak pidana pemerasan

30
1 DISAMPAIKAN PADA KEGIATAN SOSIALISASI PER UU AN DAN PENYELESAIAN KASUS KASUS HUKUM DISELENGGARAKAN KEMENTERIAN AGAMA KANWIL PROVINSI JAWA BARAT 27 JULI 2011. Oleh: A. RUSMAN, SH, MH PERAN POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMERASAN

Upload: informasi-dan-humas-kemenag-prov-jabar-nadzier-wiriadinata

Post on 22-Jun-2015

5.677 views

Category:

Education


19 download

TRANSCRIPT

Page 1: Tindak pidana pemerasan

1

DISAMPAIKAN PADA KEGIATAN SOSIALISASI PER UU AN DAN PENYELESAIAN KASUS KASUS HUKUM DISELENGGARAKAN

KEMENTERIAN AGAMA KANWIL PROVINSI JAWA BARAT

27 JULI 2011.

Oleh:

A. RUSMAN, SH, MH

PERAN POLRI DALAM PENANGANAN

TINDAK PIDANA PEMERASAN

Page 2: Tindak pidana pemerasan

NAMA : A RUSMAN, SH. MH

PANGKAT / NRP : KOMPOL / 62070433

JABATAN : ANALIS BAG WAS PENYIDIKAN DITRESKRIMUM POLDA JABAR.

ALAMAT : KOMPLEK TAMAN CITEUREUP JL, NUSASARI IV NO. 14 CIMAHI BANDUNG

DIK UM : S 2 ( MAGISTER HUKUM ) KONSENTRASI HUKUM PIDANA

DIK POLRI : SELAPA POLRI DIK REG XXXI / 2003

HP. : 081312708066

RIWAYAT PENUGASAN

1. 1993 – 1997 KASAT RESERSE POLRES CIAMIS

2. 1998 – 1999 KAPOLSEK PADALARANG RES BANDUNG

3. 1999 – 2000 KAPOLSEKTIF CIMAHI RES BANDUNG

4. 2000 KANIT INDAG RES EK DIT SERSE POLDA JABAR

5. 2000 – 2001 KASAT RESERSE BANDUNG TENGAH

6. 2001 – 2002 KAPOLSEKTA REGOL WILTABES BANDUNG

7. 2002 – 2003 KASAT RESERSE POLRES BANDUNG

8. 2003 – 2006 GADIK MUDA PUSDIK RESKRIM MEGAMENDUNG

9. 2006- 2008 KABAG OPS POLRES CIANJUR

10. 2008- 2011. WAKAPOLRES SUKABUMI

26

Page 3: Tindak pidana pemerasan

3

TIB & GAKKUM

LIN, YOM, YAN

HAR KAMTIBMAS

FUNGSI KEPOLISIAN( pasal 2 UU No.2 TH.2002)

PROYEKSI KEPENTINGAN NASIONAL ASPEK KEAMANAN NEGARA DALAM WILAYAH NKRI

MELALUI UPAYA PENYELENGGARAAN

DILAKUKAN OLEH POLRI SELAKU ALAT NEGARA DIBANTU OLEH MASY. DGN. JUNJUNG TINGGI HAM.

:

TUPOKSI POLRI :HAR KAMDAGRI ditandai dgn:

SALAH SATU FUNGSI PEMERINTAHAN NEGARA DI BDG. PEMELIHARAAN

KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, PENEGAKAN HUKUM, PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.

Page 4: Tindak pidana pemerasan

4

FUNGSI KEPOLISIAN-

TUJUAN –DAN PERAN KEPOLISIAN

DIMENSI POLITIS

DIMENSI YURIDIS

FUNGSI KEPOLISIAN UMUM

FUNGSI KEPOLISAN KHUSUSDIMENSI SOSIOLOGIS

DIEMBAN OLEH BADAN-BADAN YG SECARA SWAKARSA DIBENTUK OLEH TUMBUH DAN BERKEMBANG DLM TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT

DIMENSI FUNGSI KEPOLISIAN

FUNGSI KEPOLISIAN YG DIEMBAN OLEH LEMBAGA TINGGI NEGARA DLM RANGKA PENGAWASAN POLITIS (MPR-DPR-PRESIDEN-MA-MK

Page 5: Tindak pidana pemerasan

5

PERAN KEPOLISIANPasal 5 UNDANG-UNDANG No.2/2002

(1). MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MENEGAKKAN HUKUM, SERTAMEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, DAN PELAYANAN KPD.MASYARAKAT DLM. RANGKA TERPELIHARANYA KEAMANAN DALAM NEGERI

(2). POLRI ADALAH KEPOLISIAN NASIONAL YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN DALAM MELAKSANAKAN PERAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT(1).

MAKNA KEPOLISIAN NASIONAL

1. KEWENANGAN MELIPUTI SELURUH WILAYAH NEGARA R.I.

2. SATUAN KEWILAYAHAN POLRI BUKAN PERANGKAT DAERAH

Page 6: Tindak pidana pemerasan

6

KELOMPOK WEWENANG KEPOLISIAN DLM.UU No.2/2002

1. WEWENANG SECARA UMUM Psl.15(1) huruf a sd. m

2. WEWENANG SESUAI PERAT- PERUNDANG-UNDANGAN LAIN. Psl. 15(2)

3. WEWENANG DIBIDANG PROSES PIDANA Psl.16(1) DAN(2)

4. LINGKUNGAN KUASA TEMPAT. Psl. 17

5. DISKRESI Psl.18 (1) DAN(2)

: . Cegah penyakit masy . Peraturan kepolisian . Pusat Informasi Kriminal Nasional

a. Ijin keramaianb. regident ranmorc. Simd. Binteknis Polsus

&KamswakarsaLegalitasSesuai KUHAP

Page 7: Tindak pidana pemerasan

OM..OM… !!!MAU NGAPA`IN

APA ???

Page 8: Tindak pidana pemerasan

MAU WAWANCARA DGN SAKSI

SAKSI, APA? OM

SAKSI, APA? OM

SAKSI YG MENGETAHUI

ADANYA AKTE CERAI,. PALSU

SAKSI YG MENGETAHUI

ADANYA AKTE CERAI,. PALSU

Page 9: Tindak pidana pemerasan

ANGLOANGLOSEXTIONSEXTION

HUKUM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

EROPAEROPACONTINENTALCONTINENTAL

HUKUM ADATHUKUM ADAT HUKUM ISLAMHUKUM ISLAM

HUKUMHUKUM

PRIVATE( HUKUM PERDATA )

PUBLIKHTN

HTUN

HUKUM PIDANA

GENERAL( UU NO 1 TH. 46 / KUHP )

FORMILKUHAP

MATERIIL

SPESIALIS/ DILUAR KUHP

- UU NO. 20 TH. 2001 TTG TP KORUPSI, (pemerasan oleh Oknun Aparat negara)

KEJAHATAN THDP JIWA DAN BADAN

KEJAHATAN THDP HARTA

BENDA( pemerasan)

Page 10: Tindak pidana pemerasan

HKM PIDANA KUMPULAN PERAT HKM YG MENGATUR TTG :

-PERBUATAN2 YG DILARANG -PERBUATAN2 YG DIHARUSKAN OLEH UNDANG --ANCAMAN HUKUMAN YG DAPAT DIJATUHKAN

HKM PIDANA MATERIIL KUMPULAN PERAT HK YG MENGATUR :

-PERBUATA-2 YG DPT DIPIDANA .

-SIAPA SAJA YG DPT DIPIDANA

-PIDANA (HUKUMAN) APA SAJA YG DPT DIJATUHKAN

-DALAM HAL APA SAJA TERDAPAT PENGECUALIAN

HKM PIDANA FORMILCARA BAGAIMANA NEG MELAKS PENERAPAN HKM MATERIIL ( LAKS PEMIDANAAN ) :

-DLM PRAKTEK HKM SEHARI-HARI

-BERKENAAN DGN SUATU PERKARA PDN

-BAIK DIDLM MAUPUN DILUAR ACARA SIDANG PENGADILAN .

Page 11: Tindak pidana pemerasan

TINJAUAN YURIDIS.TINJAUAN YURIDIS.

DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA.PADA PRINSIPNYA SETIAP ORANG DPT DIMINTA PERTANGGUNGAN JAWAB / DAPAT DIPIDANA, APABILA MELAKUKAN :

1.MELAKUKAN PERBUATAN YANG DILARANG UNDANG UNDANG, ( TINDAK PIDANA AKTIF )

2.TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN YANG DIAHARUSKAN UNDANG UNDANG ( PEMBIARAN / TINDAK PIDANA PASIF)

DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA.PADA PRINSIPNYA SETIAP ORANG DPT DIMINTA PERTANGGUNGAN JAWAB / DAPAT DIPIDANA, APABILA MELAKUKAN :

1.MELAKUKAN PERBUATAN YANG DILARANG UNDANG UNDANG, ( TINDAK PIDANA AKTIF )

2.TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN YANG DIAHARUSKAN UNDANG UNDANG ( PEMBIARAN / TINDAK PIDANA PASIF)

Page 12: Tindak pidana pemerasan

PERTANGGUNGAN JAWAB PIDANA.PERTANGGUNGAN JAWAB PIDANA.

1.PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DPT DIBEDAKAN SBB:

- YANG MELAKUKAN- YANG MENYURUH MELAKUKAN - YANG MEMBANTU MELAKUKAN - YANG MEMBUJUK MELAKUKAN 2. BARANG BUKTI DPT BERUPA :

- HASIL KEJAHATAN- INSTRUMEN YG DIGUNAKAN LAKUKAN KEJAHATAN- SARANA YANG DIGUNAKAN.

1.PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DPT DIBEDAKAN SBB:

- YANG MELAKUKAN- YANG MENYURUH MELAKUKAN - YANG MEMBANTU MELAKUKAN - YANG MEMBUJUK MELAKUKAN 2. BARANG BUKTI DPT BERUPA :

- HASIL KEJAHATAN- INSTRUMEN YG DIGUNAKAN LAKUKAN KEJAHATAN- SARANA YANG DIGUNAKAN.

Page 13: Tindak pidana pemerasan

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TP PEMERASAN

FORMAL

MATERIIL

DIATUR DLM UNDANG 2 DALAM KUHP PASAL 368 DAN 369.DILUAR KUHP DALAM UU TIPIKOR

( PASAL 12 UU NO 20 THN 2001 / UU NO 31 TH 1999.

TIDAK DIATUR DLM UNDANG 2PERBUATAN TERCELA TDK SESUAI RASA KEADIALAN

MELAWANHUKUM

Page 14: Tindak pidana pemerasan

TINDAK PIDANA PEMERASAN

1.DALAM KUHPIDANA ( PASAL 368 )

BARANG SIAPA, DGN MAKSUD, UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM, MEMAKSA SESEORANG DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN UNTU MEMBERIKAN BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG ITU ATAU ORANG LAIN, ATAU SUPAYA MEMBUAT HUTANG, MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG, DIANCAM KARENA PEMERASAN , DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 9 TAHUN .

Page 15: Tindak pidana pemerasan

TINDAK PIDANA PEMERASAN

2.DALAM KUHPIDANA ( PASAL 369 )

BARANG SIAPA, DGN MAKSUD, UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM, DENGAN ANCAMAN PENCEMARAN BAIK DENGAN LISAN MAUPUN TULISAN,ATAU DENGAN ANCAMAN AKAN MEMBUKA RAHASIA, MEMAKSA SESEORANG SUPAYA MEMBERIKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN .KEGUNAAN ORANG ITU ATAU ORANG LAIN ,ATAU SUPAYA MEMBUAT HUTANG ATAU MENGHAPUSKAN PIUTANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 4 TAHUN.

Page 16: Tindak pidana pemerasan

April 13, 2023 16

Pasal 12DI PIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDP ATAU PIDANA

PENJARA PALING SINGKAT 4(EMPAT ) TAHUN DAN PALING LAMA 20 ( DUA PULUH ) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT RP 200.000.000 ( DUA RATUS JUTA RUPIAH ) DAN PALING BANYAK RP 1 000.000.000 ( SATU MILIAR )

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Pasal 12DI PIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDP ATAU PIDANA

PENJARA PALING SINGKAT 4(EMPAT ) TAHUN DAN PALING LAMA 20 ( DUA PULUH ) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT RP 200.000.000 ( DUA RATUS JUTA RUPIAH ) DAN PALING BANYAK RP 1 000.000.000 ( SATU MILIAR )

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

3. TINDAK PIDANA /Delik Pemerasan dalam Jabatan)

UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001( UU TIPIKOR )

Page 17: Tindak pidana pemerasan

April 13, 2023 17

Pasal 12

C. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

D. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

Pasal 12

C. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

D. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

3. TINDAK PIDANA /Delik Pemerasan dalam Jabatan)

UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001( UU TIPIKOR )

Page 18: Tindak pidana pemerasan

April 13, 2023 18

Pasal 12e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan

maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

Pasal 12e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan

maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

(TINDAK PIDANA / Delik Pemerasan dalam Jabatan)

UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 ( UU TIPIKOR )

Page 19: Tindak pidana pemerasan

April 13, 2023 19

Pasal 12

h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 12

h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

(TINDAK PIDANA / Delik Pemerasan dalam Jabatan)

UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 ( UU TIPIKOR )

Page 20: Tindak pidana pemerasan
Page 21: Tindak pidana pemerasan
Page 22: Tindak pidana pemerasan

1. MENERIMA LAPORAN/ PENGADUAN DR SEORANG TTG ADANYA TINDAK PIDANA

2. MELAKUKAN TINDAKAN PERTAMA PD SAAT DI TKP3. MENYURUH BERHENTI SEORANG TSK & MEMERIKSA TANDA

PENGENAL DIRI TSK4. MELAKUKAN PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN

& PENYITAAN5. MELAKUKAN PEMERIKSAAN & PENYITAAN SURAT6. MENGAMBIL SIDIK JARI & MEMOTRET SESEORANG7. MEMANGGIL ORG UTK DIDENGAR & DIPERIKSA SBG TSK/ SAKSI8. MENDATANGKAN AHLI YG DIPERLUKAN DLM HUBUNGAN DGN

PEMERIKSAAN PERKARA9. MENGADAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN10. MENGADAKAN TINDAKAN LAIN MENURUT HUKUM YG BER-

TANGGUNG JAWAB

PENYIDIK PEMBANTU MEMPUNYAI WEWENANG SEPERTI TSB DIATASKECUALI MENGENAI PENAHANAN & WAJIB DIBERIKAN DGN

PELIMPAHAN WEWENANG DR PENYIDIK

Page 23: Tindak pidana pemerasan

LAPORAN/PENGADUAN

TERTANGKAPTANGAN

DIKET LANG-SUNG OLEH

PETUGAS

DIKETAHUINYATINDAK PIDANA

PEMERASAN

INTERVIEWOBSERVASISURVAILANCEUNDERCOVERGUNINFORMAN

PENANGANAN TKP

PANGGILTANGKAP

TAHANGELEDAH

SITA

SAKSI

AHLI

TERSANGK

A

BUAT RESUME

SUSUN BP/PEMBERK

ASAN

SERAH BPSERAH TSK &

BB

L I D I K TINDAK RIKSA SEI RAH BP

SP3SP3

JPUJPU

PNPN

Page 24: Tindak pidana pemerasan

ALUR PROSES PENANGANAN TINDAP PIDANA PEMERASAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA

LPMASYARAKAT

TSK PENYIDIK

PENYIDIKANPENGADILANJPU

ADVOKAT

PEMBUKTIAN

RUTAN / LP

VONIS

UPAYA HUKUM

LAKSANAKANEKSEKUSI

PIHAK PIHAK DALAM HUKUM ACARA PIDANA:

a. Tersangka dan Terdakwa

b. Penyidik dan Penyelidik

c. PU ( JPU )

d. Advokat / PH3

Page 25: Tindak pidana pemerasan

April 13, 2023 25

PUTUSAN PENGADILAN PUTUSAN PENGADILAN

1.PENGHUKUMAN ,

2.PELEPASAN DARI TUNTUTAN HUKUM

3.PEMBEBASAN.

Page 26: Tindak pidana pemerasan

April 13, 2023 26

PembuktianPembuktian

ALAT BUKTI

1.KETERANGAN SAKSI.

2.KETERANGAN AHLI

3.SURAT

4.PETUNJUK.

5.KETERANGAN TERDAKWA.

Page 27: Tindak pidana pemerasan

April 13, 2023 27

Pembuktian Terbalik

Pembuktian Terbalik

”Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa uang yang telah diblokir tersebut diperoleh bukan karena korupsi, uang tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan Hakim atas tuntutan Penuntut Umum berwenang memutus agar seluruh atau sebagian dari uang tersebut dirampas untuk negara”.

Page 28: Tindak pidana pemerasan

TEORI FIKSITEORI FIKSI

Semua orang dianggap mengetahui hukum.

Pencantuman dalam lembaran negara/lembaran daerah menjadi dasar berlakunya perundang-undangan.

Dengan demikian : tidak ada alasan karena tidak mengetahui hukum.

Dalam Islam : hukum baru berlaku setelah sampai/mengetahui.

Semua orang dianggap mengetahui hukum.

Pencantuman dalam lembaran negara/lembaran daerah menjadi dasar berlakunya perundang-undangan.

Dengan demikian : tidak ada alasan karena tidak mengetahui hukum.

Dalam Islam : hukum baru berlaku setelah sampai/mengetahui.

Page 29: Tindak pidana pemerasan

ASAS PENERAPAN HUKUM PIDANA ASAS PENERAPAN HUKUM PIDANA

DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA HARUS MEMPERHATIKAN AZAS AZAS :

1.LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS

2.LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIOR3. LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI PRIORI

.

DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA HARUS MEMPERHATIKAN AZAS AZAS :

1.LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS

2.LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIOR3. LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI PRIORI

.

Page 30: Tindak pidana pemerasan

April 13, 2023 30

TERIMA KASIHTERIMA KASIH