tim penyusun - psdkpinfrastruktur.weebly.com · kinerja pemeriksaan kapal di laut mencapai 6.867...

PENGARAH :Plt. Direktur Jenderal PSDKP

PENANGGUNG JAWAB :Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKPDirektur Pemantauan dan Pengembangan InfrastrukturDirektur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya PerikananDirektur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya KelautanDirektur Pengoperasian Kapal PengawasDirektur Penanganan Pelanggaran

KETUA TIM PENYUSUN :Kepala Bagian Program Sekretariat Ditjen. PSDKP

TIM PENYUSUN :Rochman Nurhakim, S.Pt., M.SiSaiful Umam, S.St.PiSamsu Muarip, A.MdSigit Wibowo, S.PiReyne PesurnayOko Marisno, S.Kom

KONTRIBUTOR :Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKPDirektorat Pemantauan dan Pengembangan InfrastrukturDirektorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya PerikananDirektorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya KelautanDirektorat Pengoperasian Kapal PengawasDirektorat Penanganan Pelanggaran

DITERBITKAN OLEH :Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan PerikananKementerian Kelautan dan PerikananGd. Mina Bahari IV Lt. 11, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat

TIM PENYUSUN

iii

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Refleksi 2015 dan Outlook 2016 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dapat terselesaikan. Saya pribadi merasa bangga, karena buku ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP)

yang tertib dan bertanggungjawab.

Selama kurun waktu tahun 2015, pengawasan SDKP telah menunjukkan kinerja positif dengan tercapainya sasaran yang telah ditentukan serta terpenuhinya kontribusi pengawasan terhadap pencapaian IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu “Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 82,91%”. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui pelaksanaan program/kegiatan utama pengawasan SDKP yang didukung dengan perbaikan pengelolaan manajemen kinerja di lingkup Ditjen. PSDKP. Pada tahun 2015 kegiatan pengawasan lebih difokuskan pada upaya pemberantasan illegal fishing, diantaranya kegiatan peningkatan infrastruktur pengawasan, operasi pengawasan di laut dengan memaksimalkan hari operasi Kapal Pengawas, dan penanganan pelanggaran. Pada tahun 2015 Ditjen PSDKP telah membangun 2 unit Kapal SKIPI 4 unit Kapal Pengawas, dan 20 unit speedboat pengawasan. Kinerja pemeriksaan kapal di laut mencapai 6.867 kapal dengan jumlah kapal illegal yang ditangkap 157 kapal, melebihi kinerja pada tahun 2013 dan 2014. Demikian pula halnya dengan kinerja penanganan pelanggaran, mengalami peningkatan yang signifikan. Memasuki tahun 2016 Ditjen. PSDKP telah berupaya merumuskan indikator kinerja output dan outcome yang lebih jelas dan terukur, serta bertekad memperbaiki pengelolaan manajemen kinerja yang lebih baik.

Besar harapan kami, buku “Refleksi 2015 dan Outlook 2016 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja yang telah dicapai selama tahun 2015, serta prioritas program/kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan. Semoga apa yang tertuang dalam buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Februari 2016

Plt. Direktur Jenderal PSDKP

Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D, FRINA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

v

Kata Pengantar Plt. Direktur Jenderal PSDKP ................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1 Latar Belakang ...................................................................................... 1 Maksud dan Tujuan ............................................................................... 2 Landasan Hukum Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ....................................................................................... 3 Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan .......... 7

BAB II ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN SDKP TAHUN 2015 .................... 11 Visi dan Misi Pengawasan SDKP .......................................................... 11 Tujuan dan Sasaran Strategis Pengawasan SDKP ............................... 11 Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan SDKP ................................. 12 Kegiatan Utama Pengawasan SDKP Tahun 2015 ................................ 16

BAB III REFLEKSI KINERJA PENGAWASAN SDKP TAHUN 2015 ................ 21 Capaian Indikator Kinerja Utama .......................................................... 21 Capaian Kegiatan Utama ..................................................................... 22 Pemenuhan Infrastruktur Pengawasan SDKP Tahun 2015 ................... 22 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan ............................ 23 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan .............................. 25 Operasi Kapal Pengawas ..................................................................... 26 Penanganan Pelanggaran .................................................................... 29 Pendidikan dan Pelatihan SDM Pengawasan SDKP ............................ 32 Kerjasama Pengawasan SDKP ............................................................. 33

BAB VI OUTLOOK TAHUN 2016 ........................................................................ 39

BAB V PENUTUP ............................................................................................. 41

LAMPIRAN

1 Lampiran Keragaan Kapal Pengawas Ditjen PSDKP ..................................... 43

2 Sebaran Speedboat Pengawasan SDKP ........................................................ 44

3 Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP Tahun 2015 ........................... 46

4 Perkembangan Kerjasama RPOA Sampai Dengan Tahun 2015 .................... 47

PENDAHULUAN

BAB I

1R e f l e k s i 2 0 1 5 d a n O u t l o o k 2 0 1 6 P e n g a w a s a n S u m b e r D a y a K e l a u t a n d a n P e r i k a n a n

Latar BelakangPrioritas pembangunan nasional tahun 2015-2019 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 menekankan pentingnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dari 9 sembilan prioritas nasional (Nawa Cita), 2 agenda prioritas nasional terkait langsung dengan tugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) yaitu pengamanan laut dan pengawasan terhadap kegiatan IUU fishing untuk menegakkan kedaulatan kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dukungan utama kegiatan pengawasan terhadap keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan adalah memastikan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan melakukan pemanfaatan secara tertib dan bertangungjawab. Hal ini ditujukan untuk kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat kelautan dan perikanan, serta kedaulatan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Penyelenggaraan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memiliki nilai strategis dan landasan legalitas yang kuat. Strategis, karena selain menjadi prioritas dalam RPJM, juga merupakan bagian utuh dari pengelolaan kelautan dan perikanan. Kuat secara legalitas, karena secara eksplisit diamanahkan oleh Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Sepanjang periode tahun 2010-2014, kinerja pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan terus mengalami peningkatan yang positif walaupun belum sepenuhnya optimal. Pada tahun 2015 peningkatan kinerja pengawasan SDKP semakin signifikan positif dengan diwarnai oleh langkah-langkah terobosan seperti pembentukan

Pokok utama dari tugas dan fungsi pengawasan

adalah menjamin terselenggaranya

pengeloaan SDKP secara tertib dan

bertanggungjawab

2 R e f l e k s i 2 0 1 5 d a n O u t l o o k 2 0 1 6 P e n g a w a s a n S u m b e r D a y a K e l a u t a n d a n P e r i k a n a n

Satgas Illegal fishing, meningkatnya hari operasi patroli kapal pengawas, penenggelaman kapal illegal hasil tangkapan, pembangunan kapal SKIPI (Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia) ukuran 50 meter, dan kerjasama nasional dan regional memerangi IUU Fishing. Kinerja bidang teknis tersebut juga didukung oleh pencapaian di bidang dukungan adminsitrasi berupa perbaikan pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen PSDKP. Kinerja positif ini diharapkan dapat membangun optimisme seluruh jajaran Ditjen PSDKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk turut serta membangun kelautan dan perikanan.

Capaian kinerja tahun 2015 pada hakikatnya adalah sebuah Refleksi dari pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP yang telah diselenggarakan, yang diharapkan akan berguna sebagai bahan evaluasi sekaligus bekal yang bermanfaat dalam mengantisipasi tantangan yang lebih besar dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun selanjutnya. Oleh karena itu menyertai refleksi tersebut, tentunya diperlukan pula outlook atas kebijakan, program/kegiatan tahun 2016 sebagai acuan pelaksanaan pengawasan SDKP ke depan. Keberadaan Buku “Refleksi 2015 dan Outlook 2016 Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan “ ini diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut.

Maksud dan TujuanBuku “Refleksi 2015 dan Outlook 2016 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”merupakan bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi kepada publik. Keberadaan Buku ini ditujukan untuk memberikan informasi yang utuh terkait dengan hasil pelaksanaan pengawasan SDKP tahun 2015 dan prioritas pengawasan tahun 2016 dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan.


Landasan Hukum Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan

Landasan Hukum Nasional :

1. Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

2. Undang-Undang nomor 45 tahun2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 :

Pasal 66 ayat (1): Pengawasan Perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan.

Pasal 66A ayat (1): Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 67: Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan.

Pasal 69: Kapal Pengawas Perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).

Pasal 73 ayat (1): Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan WPP-NRI dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan/atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 73 ayat (2): Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Pasal 73 ayat (3): Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

3. Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

4. Undang-Undang nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut);

5. Undang-Undang nomor 21 tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nation Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Stradldling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh).


Landasan Hukum Internasional :

1. Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nation Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) tahun 1982, yang di antaranya menyebutkan bahwa:

a. Negara Pantai (coastal states) harus mengelola sumber daya hayati di Zona Ekonomi Eksklusifnya, agar tidak dimanfaatkan secara berlebihan dan mendukung pengelolaan sumber daya hayati di Laut Lepas.

b. Negara Bendera (flag states) harus dapat mengendalikan aktivitas kapal-kapal berbenderanya sesuai dengan ketentuan konservasi dan manajemen sumber daya hayati.

c. Negara Pelabuhan (port states) tidak boleh menerima tangkapan hasil pelanggaran ketentuan konservasi dan manajemen di pelabuhannya.

d. Negara Pengawasan (inspecting states) melakukan pengawasan aktivitas pengawasan aktivitas kapal berbenderanya, serta melakukan penegakan hukum terhadap kapal berbenderanya yang melanggar ketentuan konservasi dan manajemen sumber daya hayati.

2. FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) tahun1995.

Kode Etik untuk penangkapan ikan yang bertanggung jawab ini ditetapkan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) dilatarbelakangi oleh kegiatan-kegiatan perikanan yang tidak bertanggungjawab yang mengancam kelestarian sumber daya perikanan. CCRF menyebutkan beberapa ketentuan yang disepakati negara-negara anggota FAO, di antaranya:

a. Negara-negara harus menjamin bahwa hanya operasi penangkapan ikan yang diijinkan di wilayah perairan yurisdiksi Negara tersebut. Operasi penangkapan ikan harus dilaksanakan dengan cara-cara yang bertanggungjawab.

b. Negara-negara sesuai dengan hukum internasional, di dalam kerangka kerja organisasi atau tatanan pengelolaan perikanan sub regional, harus beker-jasama menetapkan system untuk pemantauan (monitoring), pengendalian (control), pengawasan (surveillance), dan penegakan hukum (law enforce-ment), berkenaan dengan operasi penangkapan ikan dan kegiatan terkait di perairan di luar yurisdiksi perairan mereka.

3. International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IPOA-IUU Fishing) tahun 2001.

Rencana Aksi Internasional ini menyebutkan beberapa ketentuan dalam memerangi IUU Fishing, di antaranya:

a. IUU Fishing merupakan ancaman terhadap kelestarian sumber daya perikanan. IUU Fishing melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan global.


b. Semua negara (pantai, bendera, pelabuhan, dan pengawas) harus mendukung pemberantasan IUU Fishing di perairan yurisdiksinya dan Laut Lepas.

c. Semua Negara harus melakukan pemantauan (monitoring), pengendalian (control), dan pengawasan (surveillance) secara komprehensif dan efektif, terhadap operasional penangkapan ikan, sejak permulaannya, melalui tempat pendaratan, sampai tujuan akhir, termasuk dengan menerapkan system pemantauan kapal perikanan (Vessel Monitoring System/VMS).

4. FAO Agreement for the implementation of the provisions of the Convention relating to the conservation and management of straddling fish and highly migratory fish stock (FAO, Fish Stock Agreement) tahun 1995.

Agreement ini dilatarbelakangi menurunnya stok ikan beruaya jauh (highly migratory stock) dan menengah (straddling stock), dan melatarbelakangi pembentukan organisasi pengelolaan perikanan regional (Regional Fisheries Management Organizations/RFMOs). Beberapa ketentuannya, antara lain :

a. Negara Pantai harus mendukung pengelolaan sumber daya perikanan beruaya jauh dan menengah di perairan yurisdiksi Negara dan laut lepas.

b. Ketentuan mengenai Monitoring, Control and Surveillance (MCS) disertakan sebagai lampiran Agreement ini, untuk mendukung upaya-upaya konservasi dan pengelolaan perikanan beruaya jauh dan menengah.


5. FAO Model Scheme on Port State Measures to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (FAO, Port State Measures) tahun 2007.

Meskipun Indonesia belum meratifikasi ketentuan mengenai Port State Measures, namun perlu diketahui mengenai beberapa ketentuan yang tidak dapat dilepas-kan dari aspek-aspek pengawasan SDKP, di antaranya bahwa negara-negara pelabuhan:

a. Tidak boleh menerima kapal perikanan yang termasuk dalam daftar kapal-kapal pelaku IUU Fishing di pelabuhannya.

b. Dilarang memberikan dukungan kepada kapal perikanan IUU Fishing di pelabuhannya

c. Mengimplementasikan skema dokumentasi hasil tangkapan (Catch Docu-mentation Scheme) dan inspeksi pelabuhan (port inspection), untuk memer-iksa dan menunjukkan tangkapan yang didaratkan kapal perikanan bukan merupakan hasil IUU Fishing.

d. Mengembangkan implementasi sarana dan prasarana pengawasan untuk mendukung skema dokumentasi hasil tangkapan dan inspeksi pelabuhan

Negara-negara Uni Eropa telah meratifikasi langkah internasional ini dan mengimplementasikan skema sertifikasi hasil tangkapan (Catch Certificate Scheme) untuk perdagangan produk perikanan dengan negara-negara Uni Eropa. Hampir semua organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMOs) telah meratifikasi ketentuan-ketentuan tersebut, termasuk IOTC, CCSBT dan WCPFC.


6. FAO Agreement to promote compliance with International conservation and ma nagement measures by fishing vessels on the high seas (FAO, Compliance Agreement) tahun 1992.

Agreement ini dilatarbelakangi menurunnya stok ikan di Laut Lepas dan praktek kapal perikanan yang dibenderai kembali (re-flaging), untuk melemahkan langkah konservasi dan manajemen perikanan di Laut Lepas. Beberapa ketentuan di antaranya:

a. Negara Bendera harus memastikan kapal-kapal yang mengibarkan bendera-nya, tidak melemahkan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan peri-kanan di laut lepas.

b. Negara Bendera harus dapat mengendalikan aktivitas kapal perikanan yang mengibarkan benderanya di laut lepas, agar sesuai dengan langkah konservasi dan pengelolaan perikanan laut lepas.

c. Ketentuan mengenai MCS disertakan sebagai lampiran Agreement ini, untuk mendukung upaya-upaya konservasi dan pengelolaan perikanan di laut lepas.

Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan PerikananIsu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Perikanan Tangkap

a. Masih maraknya kegiatan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA).

Beberapa modus/jenis illegal fishing yang sering dilakukan oleh KII, antara lain:

• PenangkapanikantanpaSuratIzinUsahaPerikanan(SIUP)danSuratIzinPenangkapan Ikan (SIPI)maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan(SIKPI);

• Memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (a.l:pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan);

• Pemalsuan/manipulasi dokumen (a.l: dokumen pengadaan, registrasi,danperizinankapal);

• Transshipment di tengah laut;

• Tidakmengaktifkantransmiter VMS (khusus bagi kapal-kapal yang diwa-jibkan memasang transmitter); dan

• Penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) dengan


menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, maupun bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan.

Adapun kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh KIA adalah pencurian/penjarahan ikan di WPP-NRI. KIA tersebut berasal dari beberapa negara tetangga seperti: Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Tiongkok, Taiwan, dan Kamboja. Sebagian besar pencurian ikan tersebut terjadi di ZEEI (Exlusive Economic Zone Indonesia), khususnya di 3 (tiga) wilayah laut, yaitu: Laut China Selatan, Laut Arafura, dan Laut Sulu Sulawesi, disamping juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (archipelagicstate). Jenis alat tangkap yang digunakan oleh KIA adalah alat-alat tangkap

produktif seperti purse seine dan trawl.

b. Data stok ikan terkini dan reliable (dapat diandalkan) belum tersedia.

c. Beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) telah mengalami overfishing dan overcapacity.

d. Hasil tangkapan nelayan skala kecil belum terdata dengan baik.

e. Terancam punahnya beberapa spesies ikan endemik, seperti: Ikan Lemuru di Selat Bali, Ikan Belida di Sumatera Selatan.

2. Bidang Perikanan Budidaya

a. Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove.

b. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut.

c. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

a. Hanya 30-50% dari kapasitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) terpasang yang beroperasi, dikarenakan kurangnya pasokan bahan baku;

b. Masih mengimpor sebagian bahan baku pengolahan ikan dari negara tetangga yang nota bene luas perairan lautnya jauh lebih kecil dari luas perairan Laut Indonesia.


4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

a. Perbedaan angka produk perikanan yang diekspor dengan produk perikanan yang diimpor.

b. Importasi ikan dan produk perikanan yang menyalahi perijinan.

c. Ikan berformalin masih ditemui di pasar-pasar tradisional.

d. Ekspor hasil perikanan Indonesia terancam diembargo, karena belum dapat membuktikan dilaksanakannya upaya pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan secara benar dan baik, sesuai ketentuan internasional dan regional.

5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan stroom.

b. Eksploitasi mangrove.

c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.


KEBIJAKAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015

BAB II

Visi dan Misi Pengawasan SDKP

VISI :

Perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported and Regulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

MISI :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

2. Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

3. Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Tujuan dan Sasaran Strategis Pengawasan SDKP

Tujuan :

1. Terwujudnya kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

2. Terlindunginya sumberdaya kelautan dan perikanan dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.

3. Terlaksananya tata kelola pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif.

Sasaran Strategis :

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) secara berkelanjutan, Ditjen. PSDKP telah menetapkan sasaran strategis utama pengawasan SDKP berupa :

1. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan peri-kanan, dengan Indikator kinerja utama yaitu “Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”


2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif, dengan indikator kinerja utama yaitu:

a) Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.

Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan SDKP Arah kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran lebih detail arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 khususnya pada kebijakan “membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sum-berdaya kelautan dan perikanan”. Sehingga kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2015-2019, ditetapkan yaitu “Mening-katkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan peri-kanan guna menegakkan perundang udangan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan”.

Guna mewujudkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui 6 (enam) strategi implementatif yaitu :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Regulasi;

2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi dengan lintas institusi penegak hukum di laut;

3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (Integrated Surveillance System/ISS).

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP.

5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

Strategi tersebut akan dijabarkan dalam upaya yang konsisten dan implementatif dalam setiap tahunnya sebagai berikut :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Regulasi, melalui langkah operasional yaitu :

a. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP di Daerah

b. Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengawasan SDKP


c. Rekruitmen dan pengembangan Kapasitas SDM Pengawasan SDKP (Pengawas Perikanan, Awak Kapal Pengawas, PPNS Perikanan dan Polsus PWP3K)

d. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang terintegrasi

e. Pembenahan Tata Laksana dan Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS).

f. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi bagi UPT/SATKER/POS Pengawasan SDKP

g. Peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pengawasan SDKP

2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi dengan lintas institusi penegak hukum di laut, melalui langkah operasional sebagai berikut :

a. Meningkatan koordinasi pengawasan di laut dengan BAKAMLA, TNI-AL, POLAIR, TNI-AU

b. Pengembangan dan Penguatan Forum Penegak Hukum dengan MAHKAMAH AGUNG

c. Peningkatan koordinasi penyelesaian penyidikan dan penanganan barang bukti tindak pidana bidang kelautan dan perikanan dengan KEJAKSAAN AGUNG

d. Memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan sampai dengan korporasi (perusahan/pemilik).

e. Mempercepat proses penanganan pelanggaran dibidang kelautan dan peri-kanan.


f. Menjadikan tracking VMS sebagai barang bukti elektronik di Pengadilan.

g. Menenggelamkan kapal tangkapan pelaku IUU fishing.

3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (Integrated Surveillance System/ISS), melalui langkah operasional:

a. Menerapkan Monitoring, Control and Surveillance (MCS) secara konsisten

b. Pengembangan Sistem Pemantauan, baik terhadap Kapal Perikanan Berijin (cooperative object) maupun Kapal Perikanan Illegal (non cooperative object) melalui integrasi sistem pengawasan.

c. Penguatan pengawasan melalui matra udara (airborne surveillance)

d. Penggunaan moda pengawasan yang dimiliki oleh instansi lain untuk keperluan pengawasan secara bersama

e. Peningkatan efektivitas operasi kapal pengawasan SDKP, dengan mengubah pola operasi dari patrolling menjadi intercept

f. Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi terintegrasi untuk penga-wasan SDKP


4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP, melalui upaya :

a. Penguatan peran dan fungsi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dengan melibatkan seluruh stakeholders/Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

b. Fasilitas pemulangan nelayan RI yang tertangkap di negara lain

c. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya ke-lautan dan perikanan secara lestari dan bertangung jawab.

d. Pengembangan sistem komunikasi penyampaian laporan dari POKMASWAS

5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelau-tan dan Perikanan, melalui langkah operasional sebagai berikut :

a. Pengawasan dan penegakan peratuan atas kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan

b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) dan Surat Laik Operasi (SLO)

c. Operasional pengawasan ketaatan kapal perikanan (before fishing, while fishing, during landing, post landing);

d. Pengawasan kegiatan budidaya perikanan

e. Pengawasan distribusi ikan impor

f. Pengawasan mendukung Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)

g. Pengawasan atas usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

h. Pengawasan kawasan konservasi, pemanfaatan ekosistem perikanan (mangrove, terumbu karang, padang lamun, dlsb), pemanfaatan BMKT, pasir laut, jasa kelautan, dlsb.

6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di tingkat Nasional, Regional dan Internasional, dengan langkah operasional sebagai berikut :

a. Pengembangan Regional Plan of Action to promote responsible fishing practice including com bating illegal unreported unregulated fishing in the region

b. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan SDKP untuk memenuhi ketentuan berbagai Resolusi Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organizations/RFMOs)

c. Fasilitasi aspirasi PEMDA dan stakeholders lainnya dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan SDKP

d. Mengoptimalkan Pertukaran Data dan Informasi dengan instansi terkait


Kegiatan Utama Pengawasan SDKP Tahun 2015 Dalam rangka pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2015 yang telah ditetapkan, dilaksanakan kegiatan operasional sebagai berikut:

1. Operasional Pemantauan Pemanfaatan SDKP dan Pengembangan Infra-struktur Pengawasan

a. Pengembangan Infrastruktur Pengawasan

1) Pembangunan Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) yang dibiayai melalui P/HLN sebanyak (4 unit).

2) Pembangunan kapal pengawas ukuran 32 meter sebanyak (4 unit)

3) Pengadaan speedboat pengawas (20 unit)

4) Pembangunan bangunan operator/mess (3 unit)

5) Pembangunan bangunan operator/mess ABK (11 unit)

6) Pembangunan dermaga kapal pengawas (1 unit)

7) Pembangunan rumahpenampungan ABK non justisia (1 unit), Pembangu-nan pos pengawasan sebanyak (17 unit)

b. Operasional pemantauan kapal perikanan melalui Sistem Pemantauan Terintegrasi

1) Pengembangan sistem integrasi pengawasan SDKP, mengintegrasikan


pusat pengendalian (Pusdal), UPT PSDKP, Kapal Pengawas, Automatic Identifiaction System (AIS) dan receiver;

2) Pemantauan kapal perikanan melalui pelayanan SKAT Vessel Montoring System (VMS) di Pusat dan di daerah (Bitung, Belawan, Ambon, Benoa, dan Pekalongan);

c. Operasional pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan

d. Pengadaan perangkat sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

2. Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan

a. Pengawasan ketaatan usaha pembudidayaan ikan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku dalam penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CPIB), penggunaan obat ikan, kimia dan bahan biologi (OIKB) yang dilarang, kegiatan budidaya yang mencemari perairan serta pengawasan perijinan kapal pengangkut ikan hidup hasil budidaya.

b. Pengawasan ketaatan usaha pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan serta importasi ikan dan ketaatan kemitraan kapal perikanan dengan Unit Pengolahan Ikan (UPI);

c. Penguatan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pengawasan SDKP dengan pembinaan, bimbingan teknis dan pemberian bantuan sarana dan prasarana pengawasan terhadap Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di 34 Provinsi;

d. Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Perikanan (SIMWASKAN) di Pusat dan UPT PSDKP.

e. Peningkatan kapasitas SDM Pengawas Perikanan melalui bimbingan dan pelatihan teknis pengawasan perikanan.

f. Penyusunan petunjuk teknis/SOP pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan;

3. Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

a. Pengawasan ketaatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengawasan ketaatan pemanfaatan kelautan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pengawasan ketaatan kawasan konservasi perairan yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Pengawasan jenis ikan yang dilindungi dan dibatasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan SDKP secara ber-tanggung jawab


f. Pelatihan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (POLSUS PWP3K) sebanyak 100 orang;

g. Penyusunan petunjuk teknis/SOP pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan;

4. Penyelesaian Tindak Pindana Kelautan dan Perikanan

a. Penyidikan dan pemberkasan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan;

b. Peningkatan pengelolaan penanganan barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan, sebagai upaya menjaga barang bukti hasil rampasan dapat dimanfaatkan kembali;

c. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dengan melakukan penenggelaman kapal ikan asing hasil tangkapan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (sebagai efek jera);

d. Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 60 orang bekerjasama dengan POLRI, untuk menyiapkan aparatur penyidik yang kompeten;

e. Advokasi dan pemulangan ABK kapal perikanan Indonesia yang tertangkap di luar negeri karena terindikasi melakukan pelanggaran terhadap batas wilayah penangkapan ikan;

f. Fasilitasi penyelesaian konflik antar nelayan yang terjadi di daerah karena perebutan wilayah penangkapan ikan (fishing ground) atau penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan;

g. Pengembangan integrasi data tindak pidana perikanan dengan instansi terkait;

5. Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas

a. Operasional pengawasan di laut dengan 27 unit kapal pengawas selama 280 hari operasi di 11 WPP NRI;

b. Pengawasan IUU fishing melalui matra udara (Airborne Surveillance);

c. Pemeliharaan kapal pengawas untuk mempertahankan kapal pengawas agar tetap prima dan siap untuk melaksanakan operasi pengawasan;

d. Operasional speedboat pengawasan di Satker/Pos PSDKP, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperkuat pengawasan di wlayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan mencegah kegiatan yang merusak sumber daya kelautan.

e. Pengawasan wilayah laut perbatasan untuk mencegah nelayan pelintas batas dilaksanakan melalui kerjasama patroli terkoordinasi dengan Malaysia dan Australia.

f. Peningkatan kemampuan awak kapal pengawas melalui peningkatan kualifikasi permesinan, persandian, sertifikasi kepelautan bagi awak kapal pengawas;


6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. PSDKP

a. Penataan dan pengembangan kelembagan pengawasan SDKP;

b. Penyusunan program legislasi di bidang pengawasan SDKP;

c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja kegiatan dan anggaran, penyusunan pelaporan kegiatan pengawasan SDKP;

d. Fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan jabatan fungsional pengawas perikanan dan pelatihan dasar bagi pengawas perikanan dan calon awak kapal pengawas;

e. Meningkatkan pengelolaan Sekretariat Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices, including Combating IUU fishing in the Southeast Asia Region;

f. Mengkoordinasikan kerjasama lintas sektor, regional maupun internasional;

g. Meningkatkan publikasi dan kehumasan hasil-hasil capaian kinerja;

h. Pengembangan Public Information Campaign (PIC) Pengawasan SDKP

i. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;

j. Melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP;

k. Pembinaan dan pelayanan administratif kepegawaian.


REFLEKSI KINERJA PENGAWASAN SDKP TAHUN 2015

BAB III

I K U TARGET CAPAIAN %

Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang menerima bantuan

340 354 104

Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)

70 82,91 112

Persentase cakupan WPP NRI yang diawasi dari IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan

56,25 24,31 43,22

Persentase penyelsaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik, dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku

82 93,29 113

Capaian Indikator Kinerja Utama


Capaian Kegiatan Utama

Pemenuhan Infrastruktur Pengawasan SDKP Tahun 2015

Kapal Pengawas

Telah dibangun sebanyak 4 unit Kapal Pengawas 32 meter, 2 Unit kapal SKIPI. Sampai dengan tahun 2015, Ditjen PSDKP telah memiliki 33 Kapal pengawas sebanyak 33 unit dalam berbagai type dan ukuran (Rincian pada Lampiran 1)

Speedboat Pengawasan

Telah dibangun sebanyak 20 unit Speedboat ukuran 12 meter, dan 20 Rubber boat, 10 Rigid Inflatable Boat. Sampai dengan tahun 2015, secara keseluruhan Ditjen PSDKP telah memiliki speedboat pengawasan sebanyak 109 unit (Rincian pada Lampiran 2)

Prasarana Pengawasan

Telah dibangun sejumlah prasarana pengawasan yang dialokasikan pada UPT Pengawasan SDKP, yaitu: Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta; Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung; Stasiun Pengawasan SDKP Tual; Stasiun Pengawasan SDKP Belawan (Rincian pada Lampiran 3)


Pemantauan Kapal Perikanan

Berdasarkan data integrasi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, jumlah kapalperikananyangmemilikiizinsampaidengantahun2015sebanyak3.145unit.Dari jumlah tersebut jumlah kapal perikanan yang telah dipasang transmiter VMS on line sebanyak 2.699 unit. Hasil pemantauan terhadap tingkat keaktifan transmiter kapal perikanan yang teregister terdaftar di Pusat Pemantauan (Fishing Monitoring Centre) Ditjen. PSDKP diperoleh data kapal yang dapat terpantau sebanyak 2.502 unit dan transmiter tidak terpantau sebanyak 197 unit.

Telah direkomendasikan kepada Ditjen Perikanan Tangkap untuk memberikan sanksi administratif terhadap 54 kapal perikanan yang tidak menaati ketentuan mengenai SistemPemantauanKapalPerikanan,danpembekuanizinterhadap71kapal.

Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Pengawasan Kegiatan Perikanan Tangkap

Pengawasan kegiatan perikanan tangkap dilakukan di pelabuhan perikanan melalui penerapan Surat Laik Operasi (SLO) dan berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Keberangkatan dan Kedatangan Kapal. Sebelum kapal ikan melalukan penangka-pan/pengangkutan ikan, Pengawas Peri-kanan melakukan verifikasi dokumen kapal penang kap ikan dan kapal pengangkut ikan sepertidokumenperizinan, fisikkapal,alattangkap, ukuran kapal, awak kapal, wilayah penangkapan dan aktifiasi transmitter VMS. Jika hasil verifikasi telah sesuai maka diter-bitkan SLO.

Verifikasi juga dilakukan pada saat kapal penangkap/pengangkutan ikan melakukan sandar dan bongkar muat hasil tangkapan di pelabuhan melalui penerapan HPK Kedatangan.Verifikasidilakukanterhadapkesesuaiandokumenperizinan;kesesuaian


jumlah, ukuran dan jenis ikan hasil tangkapan dengan alat tangkap yang digunakan; kesesuaian pelabuhan pangkalan serta kesesuaian jalur dan daerah penangkapan ikan. Jika hasil verifikasi telah sesuai maka diterbitkan HPK Kedatangan. Penerapan HPK dan SLO sebagai intrument pengawasan diperlukan untuk mengetahui tingkat ketaatan kapal penangkapan/pengangkutan ikan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap tingkat ketaatan kapal perikanan selama 5 tahun terakhir, terdapat kecenderungan peningkatan ketaatan kapal perikanan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut :

LOKASITINGKAT KETAATAN KAPAL PERIKANAN

2011 2012 2013 2014 2015*)

WILAYAH BARAT 82,00% 86,00% 99% 91,00% 91,30%

Wilayah Timur 99,29% 99,80% 99,8% 98.74% 99,59%

Ket:*)JumlahKapalPerikananyangdiperiksadiWilayahTimur5.206(izinpusat:793&daerah:1.694);

WilayahBarat15.914(izinpusat:2.824&daerah11.727);

Pengawasan Kegiatan Perikanan Budidaya

Pengawasan kegiatan perikanan budidaya dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan pelaku usaha perikanan budidaya terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku. Pada tahun 2015 tingkat ketaatan pelaku usaha budidaya ikan sebesar 99,7% (106 unit dari 107 unit yang diperiksa) meningkat 3,37% dari tahun 2014 (96,33%).

Pengawasan Kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pengawasan kegiatan pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku. Pada tahun 2015 tingkat ketaatan pelaku usaha pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan sebesar 82,61% (627 UPI yang diperiksa, 518 UPI sesuai ketentuan).


Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) dilakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan SDKP. Pengembangan SISMASWAS dilakukan dengan melakukan fasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas SDKP (POKMASWAS), dan pembinaan (sosialisasi dan bimbingan teknis). Sampai dengan tahun 2015 telah

terbina sebanyak 1.488 POKMASWAS yang aktif berpartisipasi dalam melakukan pengawasan SDKP.

Terkait permasalahan tersebut, telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan memberikan bantuan sarana prasarana pengawasan untuk POKMASWAS, penguatan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembinaan POKMASWAS, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait untuk tindak lanjut pelaporan oleh POKMASWAS.

Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya KelautanDalam rangka meningkatkan pengawasan pengelolaan SDKP, Ditjen PSDKP telah membentuk Polisi Khusus Perairan Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (POLSUS PWP3K), yang bertugas melakukan pengawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya. Sampai dengan akhir tahun 2015, KKP bekerjasama dengan POLRI telah mendidik POLSUS PWP3K sebanyak 5 (lima) angkatan dengan jumlah personil sebanyak 302 orang. POLSUS yang dididik berasal dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen. PSDKP, yaitu Pangkalan/Stasiun Pengawasan SDKP, serta perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota.


Pada tahun 2015 Pengawasan sumber daya kelautan yang dilaksanakan sebagai berikut:

NO PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN LOKASI KEGIATAN PENGAWASAN

1 Pengawasan perdagangan jenis ikan yang dilindungi di 16 Lokasi

Hiu Paus: Raja ampat, Lombok Timur, Situbondo Parimanta: Lebak, Indramayu, Surabaya, Jembrana, Lombok Timur, LamkeraBambu Laut: Banggai Kepulauan, Kendari, MakassarPenyu: Makassar, Bulukumba, BungusBenih Lobster: Prigi

2 Pengawasan BMKT di 7 Lokasi Kep.Riau, Kep. Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta

3 Pengawasan Pemanfaaatan Wilayah Pesisir di 15 Lokasi

Surabaya, Banjarmasin, Jogjakarta, Pekalongan, Cirebon, Berau, Tegal, Batu Bara, Bangka, Gorontalo, Manado, Natuna, Bali, Maluku Utara, Semarang, dan Bekasi

4 Pengawasan Pemanfaaatan Wilayah Pulau-pulau Kecil di 13 Lokasi

Jepara, Maratua, Mentawai, Tanjung Pinang, Muna (Sultra) , NTB, Batam, Banten, Makassar, Natuna, Pulau Seribu, Bungus, dan Saumlaki

5 Pengawasan Pemanfaaatan Wilayah Pesisir Penghasil Garam di 4 Lokasi Bangkalan, Juwana, Rembang, dan Pamekasan,

6 Pengawasan Pencemaran Perairan di 4 lokasi Jakarta, Cilacap, Bintan, Belawan

7 Pengawasan Pasir Besi/laut/granit di 12 Lokasi

Buton, Serang, P. Seribu, Tj. Balai Karimun, Sungai Liat, Deli Serdang, Minahasa, Bolaang Mongondow, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Cilacap

Operasi Kapal Pengawas

Operasi Rutin Mandiri

Selama tahun 2015, operasi kapal pengawas telah berhasil memeriksa sebanyak 6.867 kapal perikanan yang terdiri dari 85 Kapal Ikan Asing (KIA) dan 6.720 Ka-

pal Ikan Indonesia (KII). Dari jumlah tersebut, telah ditang-kap sejumlah 157 kapal peri-kanan yang diduga melakukan pelanggaran di bidang peri-kanan yang terdiri dari 73 unit KII dan 84 unit KIA. Rincian hasil operasi kapal pengawas maupun Operasi Bersama In-stansi Terkait dan Negara lain Tahun 2005-2015 dapat dilihat pada Tabel berikut :


Hasil Operasi Kapal Pengawas (KP) Tahun 2010-2015

TAHUNDIPERIKSA DITANGKAP KETERANGAN

KII KIA JUMLAH KII KIA JUMLAH JUMLAH

2010 2.089 166 2.255 24 159 183 24

2011 3.269 79 3.348 30 76 106 25

2012 4.252 74 4.326 42 70 112 26

2013 3.824 47 3.871 24 44 68 26

2014 2.017 16 2.033 23 16 39 27

2015 6.720 85 6.867 73 84 157 27

TOTAL 22.171 467 22.700 236 449 685

Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh KII antara lain: menggunakan alat tangkap terlarang, tidak memiliki dokumen/dokumen tidak lengkap/dokumen palsu, dan melanggar wilayah penangkapan ikan (Fishing Ground) yang telah ditentukan dalam SIPI. Adapun pencurian ikan dilakukan oleh KIA yang berasal dari negara tetangga (Thailand, Vietnam, Kamboja,...dll). Rekapitulasi kapal hasil tangkapan Kapal Pengawas tahun 2010-2015 sebagai berikut:

Hasil Tangkapan Kapal Pengawas Berdasarkan Negara/Bendera Kebangsaan Tahun 2010-2015

NO NEGARAJUMLAH KAPAL

2010 2011 2012 2013 2014 2015

KAPAL IKAN INDONESIA 24 30 42 24 23 73

1. Indonesia 24 30 42 24 23 73

KAPAL IKAN ASING 159 76 70 44 16 84

1. Malaysia 22 11 5 14 0 12

2. Filipina 8 13 17 9 0 19

3. Thailand 7 3 8 4 7 7

4. Vietnam 115 42 40 17 9 46

5. RRC 7 0 0 0 0 0

6. Taiwan 0 6 0 0 0 0

7 Hongkong 0 1 0 0 0 0

TOTAL 183 106 112 68 39 157


Selain operasi mandiri oleh kapal pengawas Ditjen PSDKP, juga dilakukan kerjasama operasi pengawasan dengan instansi terkait (TNI-AL, POLAIR dan BAKORKAMLA) yang biasa disebut dengan istilah ”Operasi Bersama”. Operasi tersebut dilakukan di perairan perbatasaan ZEEI yang dianggap rawan pelanggaran.

Kerjasama operasi pengawasan yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Ditjen PSDKP bersama dengan instansi terkait pada tahun 2015 yaitu Operasi bersama dengan Bakorkamla dalam Operasi nusantara: 2 (dua) kali dengan kapal perikanan yang diperiksa sebanyak 29 KII.

Penenggelaman Kapal Ikan Pelaku Illegal Fishing

Salah satu terobosan yang sangat terkait dengan Ditjen. PSDKP adalah kebijakan penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan pencurian ikan di WPP-NRI. Kebijakan ini diambil untuk memberikan efek jera bagi pelaku IUU fishing.

Sejak Oktober tahun 2014 sampai Desember 2015, KKP Cq. Ditjen PSDKP beserta TNI AL dan POLRI telah menenggelamkan 121 Kapal yang melakukan pencurian ikan di WPP-NRI.

NO NEGARA JUMLAH KAPAL

1 Malaysia 12

2 Filipina 36

3 RRC 1

4 Thailand 21

5 Vietnam 39

6 Papua New Guinea 2

7 Indonesia 10

TOTAL 121

Penenggelaman Kapal Ikan Illegal

Ket: Tahun 2014: 8 Kapal, Tahun 2015: 113 Kapal


Lokasi Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing periode Oktober 2014-Desember 2015

ACEH2

SUMUT42

KEPRI1221

KALBAR181

27

KALTARA513

SULUT20

MALUKU2

PAPUA BARAT3

3

6

Penanganan Pelanggaran

Penanganan Kasus tindak Pidana Perikanan

Penanganan pelanggaran oleh Ditjen. PSDKP atas kapal-kapal perikanan pelaku tindak pidana di bidang perikanan dilakukan hingga ke tahap P-21. Selama tahun 2015 dari 198 kasus penanganan tindak pidana perikanan, sebanyak 39 kasus tidak diproses pidana hanya dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan, 1 kasus dilakukan tindakan lain berupa pengusiran, 149 kasus diproses pidana dan 9 kasus masih dalam proses penerimaan/penelitian Perkembangan 149 kasus yang diproses pidana sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Keterangan : Jumlah Kasus tidak hanya bersumber dari hasil tangkapan Kapal Pengawas tapi juga dari hasil tangkapan TNI Al,

Polri, Bea Cukai, Polhut, dan Pemda yang kasusnya kemudian diserahkan

kepada Ditjen. PSDKP untuk ditangani lebih lanjut.

NO PENANGANAN KASUS JUMLAH

1 Proses Hukum: 149 KasusPenyidikan 10 KasusP21 2 KasusTahap II 15 KasusProses Sidang 12 KasusBanding 5 KasusKasasi 9 KasusInchracht (kekuatan hukum tetap) 96 Kasus

2 Tindakan Administratif 39 Kasus3 Penerimaan/Penelitian 9 Kasus4 Tindak Lain (pengusiran) 1 Kasus

TOTAL 198 Kasus


Penanganan Barang Bukti

Termasuk dalam kegiatan penanganan pelanggaran adalah kegiatan penanganan barang bukti dari hasil tindak pidana perikanan adalah dan penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan. Berdasarkan hasil operasi pengawasan kapal perikanan selama tahun 2015, barang bukti yang ditangkap sebanyak 102 barang bukti. Dari sejumlah tersebut 98 barang bukti sudah p-21, 4 masih dalam proses penyidikan. Adapun terkait dengan penanganan Awak Kapal Tindak Pidana

Perikanan, selama tahun 2015, jumlah Awak Kapal Tindak Pidana perikanan yang ditangani sebanyak 801 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 119 orang diproses lebih lanjut sesuai prosedur hukum, 32 orang dijasikan saksi, 518 orang diserahkan ke imigrasi dan 132 orang telah dipulangkan kenegara asal.

Pemulangan Nelayan Pelintas Batas

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, Ditjen. PSDKP melakukan advokasi (pendampingan berupa pemulangan) bagi nelayan Indonesia yang ditangkap oleh negara lain yang berbatasan laut karena diduga melakukan penangkapan illegal di wilayah perairan negaranya. Dalam hal ini, Ditjen PSDKP bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar negara bersangkutan. Selama tahun 2015, Ditjen PSDKP telah memfasilitasi kepulangan nelayan yang ditangkap diluar negeri sebanyak 64 nelayan dari 158 nelayan yang ditangkap, sebanyak 94 orang masih dalam proses pemulangan. Nelayan yang ditangkap tahun 2015, tersebar di 4 negara yaitu Malaysia (132 orang), Australia (21 orang), Papua Nugini (3 orang), dan India (2 orang).

Pemulangan Nelayan asal aceh yang ditangkap di Malaysia Tahun 2015


NO NEGARAJUMLAH NELAYAN

YANG DITANGKAP

STATUS

DIBEBASKAN/DIPULANGKAN

BELUM DIBEBASKAN/ DITAHAN/PROSES HUKUM/ MENUNGGU PEMULANGAN

1. Malaysia 132 47 85

2. Australia 21 15 6

3. Papua Nugini 3 - 3

4. India 2 2 -

TOTAL 158 64 94

Pemulanganan Nelayan RI Pelintas Batas tahun 2015

Hasil Rekapitulasi data hasil advokasi nelayan Indonesia yang bermasalah di luar negeri selama kurun waktu 2011- 2015, seperti disajikan pada Tabel berikut.

Advokasi Nelayan Yang Tertangkap di Luar Negeri s/d Tahun 2015

NO. NEGARA JUMLAH KAPAL

JUMLAH NELAYAN

YANG DITANGKAP

STATUS

DIBEBASKAN/DIPULANGKAN

BELUM DIBEBASKAN/DITAHAN/ DIPROSES HUKUM/ MENUNGGU

PEMULANGAN

1 Malaysia 98 480 408 852 Australia 47 286 286 63 Rep. Palau 2 20 20 -4 Papua New Guinea 3 17 14 35 Timor Leste 2 14 14 -6 India 3 14 14 -

JUMLAH 155 831 756 75

Pembentukan Forum Koordinasi Perikanan.

Forum Penanganan Tindak pidana Perikanan bertugas mengkoordinasikan kegiatan penyidi-kan tindak pidana kelautan dan perikanan de-nganmelibatkan unsur aparat penegak hukum yang terkait dalam penanganan tindak pidana perikanan, diantaranya Kejaksaan Agung, TNI AL, POLRI, Kementerian Luar Negeri, Kemen-terian Keuangan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2015 telah terben-tuk di 31 Provinsi dan 4 Kabupaten/Kota yaitu Maluku Tenggara, Mamuju Utara, Raja Ampat dan Kaimana. 3 Provinsi yang belum terbentuk adalah Provinsi Riau, Kalimantan Utara dan Papua.


Pengadilan Perikanan

Adapun Pengadilan Perikanan berfungsi khusus untuk menangani kasus tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. Pengadilan Perikanan berada di lingkungan peradilan umum, dan diawaki oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tindak pidana perikanan, yang terdiri atas karir dan dua hakimad hoc perikanan. Sampai dengan tahun 2015, pengadilan perikanan yang terbentuk sebanyak 10 Pengadilan yang tersebar di 10 lokasi yaitu Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, Tual, Tanjung Pinang, Ranai, Sorong, Ambon, dan Merauke. Jumlah hakim ad hoc sampai dengan tahun 2015 sebanyak 56 orang.

Pendidikan dan Pelatihan SDM Pengawasan SDKPPendidikan dan dan pelatihan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas SDM pengawasan dalam melaksankan tugas dan fungsi dilapangan. Sepanjang tahun 2015, telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) untuk pengawas perikanan dan awak kapal pengawas, sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Perikanan dan Awak Kapal Pengawas sebanyak 151 orang

2. Diklat Teknis Pengawas Perikanan sebanyak 60 orang


3. Diklat Polisi Khusus PWP3K sebanyak 97 orang

4. Diklat PPNS Perikanan sebanyak 59 orang

5. Diklat Peningkatan Kapasitas Awak Kapal Pengawas (BST, GMDSS) sebanyak 186 orang.

6. Diklat sistem integrasi pengawasan SDKP 70 orang.

Kerjasama Pengawasan SDKP

Kerjasama Luar Negeri

a. Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)

Indonesia-Australia Fisheries Sur-veillance Forum (IAFSF) meru-pakan bagian dari Indonesia-Australia Ministerial Forum (IAMF) yang dikhususkan pada kerjasa-ma bidang penga wasan SDKP, termasuk kerjasama penanggu-langan illegal fishing di perairan perbatasan kedua negara. Pada tahun 2015 serangkaian kerjasa-ma Indonesia-Australia di dalam kerangka IAFSF yang telah dilak-sanakan antara lain:

1) Patroli udara menggunakan pesawat Dash-8 aircfraft antara Ditjen. PSDKP dengan Australian Border Force di daerah perbatasan laut Arafura;

2) Patroli terkoordinasi yang melibatkan (i) Kapal Pengawas Hiu Macan 002, (ii) Kapal Pengawas Hiu Macan 006, dan (iii) KP Hiu Macan Tutul 001 di perba-tasan ke dua negara.

3) Peningkatan kapasitas Ditjen. PSDKP melalui (i) Ship Search Training, (ii) DFAT Scholarship Program, (iii) Reciprocal Port Visit, (iv) Communication Equipment Training and Maintenance Support Scheme.

4) Pertemuan tahunan IAFSF yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 Oktober 2015 di Custom House, Melbourne-Australia, telah menyepakati pelaksanaan program kerjasama pada tahun 2016 yang meliputi: (i) Patroli udara bersama, (ii) Ship Search Training, (iii) Patroli terkoordinasi, (iv) DFAT Scholarships Program, (v) DFAT TOEFL test and basic language training, (vi) Reciprocal port visit, dan (vii) pertemuan IAFSF berikutnya.

5) Pada tanggal 7 Desember 2015, Direktur Jenderal PSDKP dan Commander Maritime Border Command telah menandatangani Pengaturan Bersama


tentang Pertukaran Data Pengawasan dalam mendukung Patroli terkoordinasi. Pengaturan bersama ini sangat berguna sebagai media dalam pertukaran data ke dua negara sebagai dukungan dalam patroli bersama diperbatasan ke dua negara.

b. Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region.

RPOA merupakan regional initiative yang diprakarsai oleh Indonesia-Australia dan disepakati oleh 11 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, Australia, dan Papua New Guinea. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab termasuk penanggulangan IUU Fishing di kawasan regional (Laut Cina

Selatan, Laut Sulu-Sulawesi dan Laut Arafura).

Substansi kerjasama dalam RPOA, mencakup hal-hal utama : (1) understanding the current resource and management situation in the region; (2) implementation of international and regional instruments; (3) implementing Coastal State measures; (4) enforcing Flag State responsibilities; (5) developing Port State measures; (6) considering regional market measures; (7) developing regional capacity building; (8) strengthening monitoring, control and surveillance (MCS) systems.

Selain mengemban tugas sebagai Sekretariat RPOA-IUU, bentuk partisipasi dan peran Ditjen. PSDKP pada tahun 2015 dalam inisiatif regional RPOA-IUU antara lain:

1) Melaporkan perkembangan dan evaluasi implementasi rencana kerja RPOA-IUU dan Sub Regional RPOA-IUU tahun 2015, serta menyepakati rencana kerja tahun 2016 melalui pertemuan-pertemuan RPOA-IUU sebagai berikut:

a) The 6th Sub-Regional Meeting on Regional Plan of Action (RPOA) and Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Southern and Eastern Areas of the South China Sea and the Sulu-Sulawesi Seas;

b) The 5th Sub-Regional Meeting on the Gulf of Thailand;

c) The 5th MCS Sub-Regional (Arafura and Timor Seas) Group;

d) The 8th RPOA-IUU Coordination Committee Meeting.

2) Mengantisipasi kapal IUU yang akan mengakses pelabuhan Indonesia, dan melakukan investigasi terhadap setiap kapal yang terdaftar sebagai kapal


IUU baik pada RFMO maupun RPOA-IUU, serta melaporkan aksi yang telah dilakukan.

Rincian perkembangan kerjasama RPOA sejak pengesahannya tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 4.

c. International Monitoring Control and Surveillance Network

Selain berstatus sebagai anggota aktif, Indonesia cq. Ditjen. PSDKP terpilih menjadi anggota Executive Committee perwakilan kawasan Asia Tenggara pada International Monitoring Control and Survellance Network (IMCS Network). Keterpilihan tersebut karena Indonesia sampai dengan saat ini masih dipercaya mengemban tugas sebagai Sekretariat RPOA-IUU yang merupakan sebagai representasi dari inisiatif penanggulangan IUU Fishing di kawasan Asia Tenggara.

Sebagai Executive Committee IMCS Network, Ditjen. PSDKP diharapkan berperan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah dimandatkan, sebagaimana yang tercantum pada Governing Framework for the International Monitoring, Control and Surveillance (MCS) Network pasal 13 tentang Functions of the Executive Committee, serta berpartisipasi pada pertemuan-pertemuan IMCSN termasuk merencanakan penyelenggaraan The 5th Global Fisheries Enforcement Training Workshop (GFETW) yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-11 Maret 2016 di Auckland-New Zealand.

Kerjasama Dalam Negeri

Kerjasama pengawasan di dalam negeri dijalin dengan Instansi pusat terkait me-liputi: TNI-AL, POLAIR, BAKORKAMLA, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, maupun dengan Pemerintah Daerah. Bentuk kerjasama yang dijalin dengan instansi pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.


Kerjasama Pengawasan di Dalam Negeri Tahun 2015

NOKERJASAMA ANTAR PIHAK

WUJUD KERJASAMA

1 Ditjen. PSDKP dengan TNI-AL

• Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing• Operasi Pengawasan Bersama di Laut (ZEEI)• Kesepakatan Bersama Penanganan Tindak

Pidana Perikanan• Pertukaran data dan Informasi Pengawasan

di Laut• Pelatihan Awak Kapal Pengawas, Pinjam pakai

senjata api di Kapal Pengawas

2 Ditjen. PSDKP dengan POLRI

• Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing• Operasi Pengawasan Bersama di Laut• Diklat PPNS Perikanan• Kesepakatan Bersama Penanganan Tindak

Pidana Perikanan• Pertukaran data dan Informasi Pengawasan

di Laut• Pelatihan PPNS Perikanan dan Polsus PWP3K

3 Ditjen. PSDKP dengan BAKORKAMLA

• Operasi bersama penegakan hukum di laut (Operasi Gurita)

• Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut

4 Ditjen PSDKP dengan KEJAGUNG

• Refreshing Coach Hakim Pengadilan Perikanan• Penyelesaian Tindak Pidana Perikanan

5 Ditjen. PSDKP dengan Lembaga Sandi Negara

Pengamanan informasi operasi Kapal Pengawas untuk mencegah kebocoran informasi

6 Ditjen. PSDKP dengan PEMDA

Partisipasi Penyediaan lahan atau bangunan Pemda untuk digunakan sebagai kantor operasional pengawasan SDKP


Kerjasama Multilateral, Regional dan Bilateral Lainnya

Direktorat Jenderal PSDKP juga berpartisipasi aktif dalam kerjasama multilateral, regional dan bilateral bidang pengawasan dan penanggulangan IUU Fishing dengan organisasi/negara lain seperti kerjasama:

- Multilateral: (i) Food Agriculture Organization (FAO) sebagai dukungan persiapan implementasi Port State Measures dan penyusunan Global Record Fishing Vessel sebagai upaya dalam penanggulangan IUU Fishing; Uni Eropa sebagai dukungan terhadap pencegahan kegiatan IUU fishing melalui jalur perdagangan (EC Regulation 1005/2008) yang berlaku sejak 1 Januari 2010, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang mengupayakan IUU Fishing dikategorikan sebagai Trans-national Organizaed Crime;

- Regional seperti RFMOs (IOTC, CCSBT dan WCPFC) dimana Ditjen PSDKP aktif dan mendorong dalam memenuhi kepatuhan resolusinya, diantaranya implementasi VMS dan instrumen pengawasan di pelabuhan; ASEAN, SEAFDEC, FAO-APFIC dan implementasi RPOA-UU.

- Bilateral seperti dengan Amerika Serikat (kerjasama capacity building dalam pemberantasan IUU Fishing dengan NOAA-USAID-ICITAP-Trilateral Law Enforcement); Taiwan (penjajagan kerjasama dengan Taiwan Coast Guard), China (Pertemuan tahunan Technical Consultation Meeting, pertemuan kerjasama perikanan), Malaysia (advokasi nelayan Indonesia), Vietnam (Koordinasi dan kerjasama Penanggulangan Praktek Illegal Fishing), Thailand (Annual meeting of Joint Commission Indonesia-Thailand), Koordinasi Regional, Perpanjangan Penanggulangan Praktek Illegal Fishing dan Promosi Ekonomi Maritim di Luar Negeri, dan Filipina (pengecekan deletion certificate).


OUTLOOK TAHUN 2016

BAB IV

1. Pemantauan dan Pengembangan Infrastruktur

a. Kapal Pengawas/Kapal Markas Ukuran 140 Meter (1 unit)

b. Pesawat Patroli/patrol plane (6 unit)

c. Speedboat pengawasan (5 unit)

d. Operasional PUSDAL terintegrasi

e. Operasional pemantauan kelautan dan perikanan

2. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

a. Pengawasan ketaatan penangkapan ikan

b. Pengawasan ketaatan usaha budidaya perikanan

c. Pengawasan ketaatan pengolahan dan distribusi hasil perikanan

d. Pengawasan distribusi hasil perikanan

e. Kelompok Masyarakat Pengawasan (POKMASWAS)

3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautana. Pengawasan kawasan konservasi perairan b. Pengawasan jenis ikan yang dilindungi c. Pengawasan jasa kelautan d. Pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan ruang laut

e. Pelatihan Polsus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (POLSUS PWP3K)


4. Pengoperasian Kapal Pengawas

a. Hari operasi/layar 138 hari

b. Pengawasan udara (airborne surveillance)

c. Pemeliharaan kapal pengawas

d. Pelatihan dan pembinaan Awak Kapal Pengawas

5. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

a. Penanganan pelanggaran

b. Penenggelaman kapal ikan asing tangkapan

c. Penanganan barang bukti pelanggaran

d. Forum koordinasi penanganan pelanggaran

e. Fasilitasi pemulangan nelayan pelintas batas

f. Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS Perikanan) sebanyak 60 orang


P E N U T U P

BAB IV

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP dan capaiannya selama periode tahun 2015, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengawasan SDKP merupakan bagian integral dari pembangunan kelautan dan perikanan yang memiliki peran penting dan landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaannya untuk menjadi landasan dalam pengelolaan SDKP.

2. Pentingnya fungsi pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain terkait dengan :

- Kelestarian sumberdaya,

- Perolehan pemanfaatan ekonomi yang maksimal, dan

- Keberlanjutan mata pencaharian dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, guna pencapaian kesejahteraan masayarakat kelautan dan perikanan

3. Kontribusi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP), agar dimanfaatkan secara bertanggungjawab, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan, baik dari aspek ekonomi, social maupun ekologi/lingkungan

4. Selama tahun 2015, secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Ditjen. PSDKP telah mengalami kemajuan yang positif, meskipun belum optimal.

5. Mempertimbangkan butir 1 s/d 4, dan menyadari bahwa masih terjadi berbagai pelanggaran dalam pemanfaatan SDKP, maka penguatan kemampuan dan penetapan prioritas pengawasan SDKP mutlak diperlukan, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara optimal (efektif dan efisien).

NO NAMA KAPAL UKURAN (Meter) BAHAN TAHUN PEMBANGUNAN

1 KP. Baracuda 001 17 FIBER Tahun 2000 Eks Ditjen Perikanan 2 KP. Baracuda 002 17 FIBER Tahun 2000 Eks Ditjen Perikanan3 KP. Hiu 001 28 FIBER 20014 KP. Hiu 002 28 FIBER 20015 KP. Hiu 003 28 FIBER 20026 KP. Hiu 004 28 FIBER 20027 KP. Hiu 005 28 FIBER 20028 KP. Hiu 006 28 FIBER 20039 KP. Hiu 007 28 FIBER 200310 KP. Hiu 008 28 FIBER 200311 KP. Hiu 009 28 FIBER 200612 KP. Hiu 010 28 FIBER 200613 KP. Hiu Macan 001 36 FIBER 200414 KP. Hiu Macan 002 36 FIBER 200415 KP. Hiu Macan 003 36 BAJA 200616 KP. Hiu Macan 004 36 BAJA 200617 KP. Hiu Macan 005 36 BAJA 200718 KP. Hiu Macan 006 36 BAJA 200819 KP. Todak 01 18 FIBER 200320 KP. Todak 02 18 FIBER 200321 KP. Takalamungan 23 FIBER Eks Coremap, Hibah 200522 KP. Padaido 23 FIBER Eks Coremap, Hibah 200523 KP. Hiu Macan Tutul 001 42 BAJA + ALUMINIUM 200824 KP. Akar Bahar 14 FIBER 200925 KP. Paus 001 42 BAJA 2011 (Rekondisi)26 KP. Hiu Macan Tutul 002 42 BAJA 201227 KP. Hiu 011 32 BAJA + ALUMINIUM 201328 KP. Hiu 012 32 ALUMINIUM 201529 KP. Hiu 013 32 ALUMINIUM 201530 KP. Hiu 014 32 ALUMINIUM 201531 KP. Hiu 015 32 ALUMINIUM 201532 KP. 0cra 001 60 BAJA 201533 KP. Orca 002 60 BAJA 2015


LAMPIRAN 1

KERAGAAN KAPAL PENGAWAS


LAMPIRAN 2

SEBARAN SPEEDBOAT PENGAWASAN SDKP


LAMPIRAN 3

PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP TAHUN 2015

NO UPT PENGAWASAN SDKP PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAWASAN

1 Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta

• Bangunan pengawasan Pangkalan PSDKP Jakarta

• Pos PSDKP Sumba Timur, Karimun Jawa, Tuban, dan Teluk Awang

2 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung

• Pembangunan kantor pengawas Satker PSDKP Kwandang

• Bangunan operator Satker PSDKP Kwandang, Bacan, Pos PSDKP Balikpapan, Selayar

• Dermaga Pangkalan PSKDP Bitung

• Pos PSDKP Takalar, Banggai, Balikpapan, Selayar, Kema, Amurang, Salibabu, Bulukumba, Morotai, Pangkajene Kepulauan, dan Tojo Una-una.

3 Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

• Bangunan operator Satker PSDKP Lampulo

• Bangunan operator Pos PSDKP Idi

• Pembangunan Bangunan Penampungan Sementara ABK Non Yustisia di Satker PSDKP Lampulo

4 Stasiun PSDKP Tual

• Bangunan operator Stasiun PSDKP Tual

• Bangunan operator Satker PSDKP Fak-fak

• Bangunan operator Pos PSDKP Raja Ampat dan Timikia

• Dermaga Stasiun PSKDP Tual

• Pos PSDKP Raja Ampat dan Saumlaki


LAMPIRAN 4

PERKEMBANGAN KERJASAMA RPOA SAMPAI DENGAN TAHUN 2015

NO. KEGIATAN WAKTU DAN TEMPAT

Senior Official Meeting

1. SOMI RPOA (initiation) Jakarta, Indonesia, November 2006

2. SOM II RPOA (initiation) Canberra, Australia, Maret 2007

3.SOM III RPOA and Regional Ministerial Meeting (initiation-endorsement)

Bali, Indonesia, Mei 2007

Coordination Committee Meeting

4. The 1st Meeting Manila-Philippines, 28-30 April 2008

5. The 2nd Meeting Lombok-Indonesia, 4-5 November 2009

6. The 3rd MeetingDa Nang City-Viet Nam, 1-2 Desember 2010

7. The 4th MeetingSiem Reap-Cambodia, 2-3 November 2011

8. The 5th Meeting Singapore, 20-21 November 2012

9. The 6th MeetingKota Kinabalu-Malaysia, 19-21 November 2013

10. The 7th Meeting Cairns-Australia, 4-6 November 2014

11. The 8th MeetingBandar Seri Begawan-Brunei Darussalam, 17-19 November 2015

MCS Sub-regional Meeting on Southern and Eastern Area of South China Sea and Sulu Sulawesi Seas (SE SCS SSS)

12. The 1st Meeting Kuching-Malaysia, 26-28 Agustus 2008

13. The 2nd Meeting Ambon-Indonesia, 2-3 Desember 2009

14.

Technical Working Group Seminar on Monitoring, Control and Surveillance (MCS) Network and the Fisheries Resource Management Under the Sub-regional SESCS & SSS

Malacca-Malaysia, 8-10 Oktober 2010



15. The 3rd Meeting Kinabalu-Malaysia, 20-21 Maret 2012

16. The 4th Meeting Manila-Philippines, 29 Juni 2013

17. The 5th MeetingBandar Seri Begawan-Brunei Darussalam, 18 Juni 2014

18. The 6th Meeting Yogyakarta-Indonesia, 22-23 April 2015

MCS Subregional Meeting-Gulf of Thailand

19. The 1st Meeting Bangkok-Thailand, 28-29 Maret 2008

20. The 2nd Meeting Bangkok-Thailand, 24-26 Februari 2009

21. The 3rd MeetingSiem Reap-Cambodia, 20-22 September 2011

22. The 4th MeetingBangkok-Thailand, 17-19 Desember 2013

23. The 5th MeetingNonthaburi-Thailand, 28-29 September 2015

MCS Subregional Meeting-Arafura and Timor Seas

24. The 1st Meeting Darwin-Australia, 28-29 April 2009

25. The 2nd Meeting Dili-Timor Leste, 27-28 Maret 2012

26. The 3rd MeetingPort Moresby-Papua New Guinea, 25-26 Februari 2013

27. The 4th Meeting Bali-Indonesia, 30 April-2 Mei 2014

28. The 5th Meeting Darwin-Australia, 11-13 Maret 2015

Regional Workshops

29.The 1st Meeting on the Implementation of the RPOA

Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Agustus 2007

30.Regional Workshop to Support the Implementation of the Regional Plan of Action

Bangkok-Thailand, 13-15 November 2007

31.Workshop on Monitoring, Controlling and Surveillance (MCS)

Bali-Indonesia, 4-6 Maret 2008

32.Port Monitoring Techniques Workshop

Penang-Malaysia, 15-17 Juni 2009



33.Capacity Building and MCS Curriculum Development Workshop

Manado-Indonesia, 12-14 Agustus 2009

34.

Workshop on Human and Institutional Capacity Building for Marine Capture Fisheries Management Amongst RPOA Member Countries

Da Nang City-Vietnam, 29-30 November 2010

35.The Inspector Training Workshop on the FAO Port State Measures Agreement

Johor Baru-Malaysia, 7-10 Juni 2011

36.Workshop on Assessment of the Impacts of IUU Fishing and EC Regulation 2005/2008

Nha Trang-Vietnam, 17-19 Oktober 2012

37.

Seminar on Responsibilities of States with Respect to Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)

Singapore, 22 November 2012

38.FAO/RPOA Expert Workshop on Global Record of Fishing Vessel

Manila-Philippines, 25-27 Juni 2013

39.Regional Workshop on Public Information Campaign

Manila-Philippines, 28 Juni 2013

tim penyusun - psdkpinfrastruktur.weebly.com · kinerja pemeriksaan kapal di laut mencapai 6.867...

Documents