SURAT PERJANJIAN KERJA

SURAT PERJANJIAN KERJA

TentangPekerjaan Interior Hilton Grand Vacation Hotel & ResidenceKuta Bali

Pada hari ................................. tahun 2015, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Juliansa PutraPekerjaan : Direktur Utama PT. Adigroup PropertyAlamat Perusahaan : Jl. Kartika Plasa No. 1 A Kuta BaliNPWP Perusahaan : ...........................No KTP : ...........................Sebagai atau bertindak selaku pemilik selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

Nama : Pekerjaan : Alamat Perusahaan : NPWP Perusahaan : No KTP : Sebagai penerima pekerjaan tersebut selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

PASAL 1MAKSUD DAN TUJUANPIHAK KESATU dalam kedudukannya seperti di atas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Pekerjaan Interior Hilton Grand vacation Hotel & Residence , Jl. Kubu Anyar Kuta Bali , sampai selesai dan diterima baik oleh PIHAK KESATU berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian ini dan surat perjanjian kerja ini merupakan tindak lanjut dari hasil negosiasi penawaran.

PASAL 2LINGKUP KERJAANSesuai isi pasal 1 perjanjian ini, pekerjaan yang dimaksud dan yang akan dilaksanakan PIHAK KEDUA meliputi :1.Melaksanakan pekerjaan pembangunan Interior / Hilton Grand Vacation Hotel & Residence , gambar Kontrak terlampir dan pelaksanaan selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak penandatanganan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).

PASAL 3DASAR PELAKSANAANPekerjaan tersebut pada pasal 2 perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku antara lain :1.Dokumen pelaksanaan pekerjaan yang telah disetujui kedua belah pihak antara lain :a. Gambar kerjab. Denahc. Spesifikasi2.Dalam hal terdapat perbedaan, maka urutan acuan yang digunakan adalah :a. Perjanjian Pekerjaanb. Gambar kerjac. Denah d. Spesifikasi

PASAL 4SPESIFIKASI PEKERJAANSpesifikasi pekerjaan : Bahan dasar Spesifikasi dari Hilton Grand vacation, Dengan motif / corak ditentukan kemudian, sesuai dengan standard dan arahan dari Konsultan Interior/MK PT. Ketira Consultant.

PASAL 5PROGRAM KERJA1.Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan pekerjaan menurut schedule pelaksanaan / program kerja yang telah disepakati kedua belah pihak.2.Pihak Kedua harus melaporkan kepada Pihak Kesatu secara periodik 1 (satu) minggu sekali mengenai gambaran kemajuan pekerjaan.

PASAL 6KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU1.Pihak Kesatu wajib melaksanakan pembayaran kepada Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.2.Pihak Kesatu wajib menjaga keamanan di lokasi proyek apabila terjadi masalah di luar ruang lingkup pekerjaan yang diberikan kepada Pihak Kedua.

PASAL 7KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA1.Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan sampai 100% sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan menjaga kebersihan di sekitar lingkungan proyek.2.Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu yang telah disepakati.

PASAL 8JANGKA WAKTU PEKERJAAN DAN MASA PEMELIHARAAN1.Seluruh pekerjaan yang menjadi kewajiban Pihak Kedua seperti yang dimaksud dalam surat perjanjian ini harus selesai dilaksanakan oleh Pihak Kedua dan dapat diterima dengan baik oleh Pihak Kesatu .2.Masa pemeliharaan untuk pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pekerjaan selesai 100% (serah terima).3.Apabila dalam masa pemeliharaan seperti yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 surat perjanjian ini terjadi kerusakan-kerusakan (kesalahan dalam pemasangan) yang menjadikan pekerjaan ditolak oleh Pihak Kesatu, maka Pihak Kedua harus segera memperbaiki dan melengkapi kerusakan-kerusakan tersebut sehingga menjadikan sempurna kembali serta segala biaya yang timbul tersebut merupakan beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.4.Jangka waktu untuk pekerjaan ini selama 24 (duapuluh empat) bulan dimulai sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini.

PASAL 9NILAI KONTRAK PERJANJIAN

Pihak Kesatu setuju dengan Pihak Kedua bahwa biaya untuk pekerjaan Interior Pembangunan Hilton Grand Vacation Hotel & Residence Kuta Bali adalah sebagai berikut :1. Jumlah pekerjaan maksimum adalah : Hotel : 200 kamarResidence : 1000 unit @ 32m , 1 kamar.2. Jenis Pekerjaan dalam setiap Unit Kamar Residence Tipikalnya adalah sebagai berikut : 1. Sofa L, 3 Seater sebanyak 1 Set2. Rak Tv , ukuran 120x40x220 cm sebanyak 1 Unit3. Pantry atas dan bawah , ukuran 60x275x210 cm sebanyak 1 setTermasuk Kompor 2 tungku 1 unit, Exhoucer Hood 1 unit, Zink 1 set4. Meja Makan , ukuran 60x120x80 cm sebanyak 1 Unit5. Lemari Pakaian + Meja Rias , ukuran 60x150x180 cm sebanyak 1 set6. Tempat tidur + Kasur ukuran King Size brand King Koil/setara7. Ac Split 2 unit @1 PK merk Sharp/setara8. Televisi Samsung/setara LED 42 inch9. Kulkas Sharp 2 pintu10. Nakas tepi tempat tidur , ukuran 50x40x50 cm sebanyak 2 unit.3. Harga Borongan termasuk material yang telah disepekati oleh kedua belah pihak untuk pekerjaan interior Residence ini adalah maksimum Rp.75,000,000.-unit x 1000 = Rp75,000,000,000.- (Tujuhpuluh Lima Milyar Rupiah )4. Harga Borongan untuk 200 kamar Hotel maksimum Rp.100,000,000.-/kamar = Rp20,000,000,000.- (duapuluh milyar rupiah) dengan spesifikasi dari Hilton Grand Vacation.5. Total nilai pekerjaan I dan II adalah Rp.95,000,000,000.- (sembilanpuluh lima milyar rupiah)6. Harga di atas sampai dengan kondisi selesai 100%.7. Hitungan harga pekerjaan per unit, diluar pekerjaan interior ballroom, restaurant dan sarana pendukung Apartemen lainnya.8. Volume yang ada dalam perjanjian/kontrak ini adalah tetap/mengikat, artinya apabila ada kesalahan hitung dari gambar kontrak, baik menambah ataupun mengurangi, tidak dapat dijadikan alasan bagi kedua belah pihak untuk menuntut pekerjaan tambah/kurang, kecuali ada perubahan pekerjaan atas perintah tertulis Pihak Kesatu/management yang berakibat pada perubahan gambar kontrak.9. Pihak pertama setuju untuk membayar technical Fee kepada operator Hilton Grand Vacation sebesar USD 80,000, atau ekuivalen Rp 875,000,000,000.- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan akan di kembalikan kepada Pihak Kedua saat Pembayaran DP dilakukan oleh pihak pertama.10. Pihak kedua setuju untuk membuat mock up kamar dan akan dibayarkan oleh pihak pertama sesuai progress pekerjaan.

PASAL 10CARA PEMBAYARANKedua belah pihak telah sepakat bahwa cara pembayaran dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut :1. Termyn I / DP, sebesar 20 % atau senilai Rp 19,000,000,000,- (Sembilan belas Milyar Rupiah) dibayarkan pada 30 hari setelah penanda tanganan Surat Perjanjian Mulai Kerja 2. Termyn II , sebesar 30% atau senilai Rp 28,500,000,000,- (dua puluh delapan milyar limaratus juta Rupiah) dibayarkan pada saat progress pekerjaan mencapai 50%3. Termyn III , sebesar 20% atau senilai Rp 19,000,000,000,- (Sembilan belas Milyar Rupiah) dibayarkan pada saat progress pekerjaan mencapai 70%4. Termyn IV , sebesar 25% atau senilai Rp 23,750,000,000,- (Dua puluh tiga Milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dibayarkan pada saat progress pekerjaan mencapai 100%5. Termyn ke V / Retensi sebesar 5 % atau senilai Rp 4,750,000,000,- (Empat Milyar Tujuh ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dibayarkan selah habis masa Retensi atau 30 hari setelah pekerjaan selesai 100%.

PASAL 11SANKSI DAN DENDA1.Apabila dalam melaksanakan Pekerjaan PIHAK KEDUA melakukan penyimpangan atau pelanggaran baik terhadap mutu atau waktu yang telah disepakati, dan tidak mengindahkan teguran-teguran oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU akan menertibkan surat teguran.2.Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan surat tersebut, maka PIHAK KESATU berhak menghentikan seluruh atau sebagian pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA dan mengalihkan kepada PIHAK KETIGA dengan segala biaya yang timbul dalam pengalihan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 12RESIKO1. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA musnah dengan cara apapun selain karena keadaan memaksa atau karena sebab tersebut pada ayat 3 pasal ini sebelum diserahkan kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA.

2.Jika pada waktu pelaksanaan terjadi kemacetan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan, alat karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka segala resiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.3.Segala persoalan dan tuntutan para tenaga kerja maupun pihak yang diberi tugas oleh PIHAK KEDUA menjadi beban dan tanggung jawab penuh PIHAK KEDUA dan oleh karenanya PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK KESATU.

PASAL 13FORCE MAJEURE1.Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan-keadaan sebagai berikut :a. Gempa Bumi, Taufan, Banjir Besar, Tanah Longsor, Wabah Penyakit dan Bencana Alam.b.Pemberontakan, Pemogokan Umum, Huru-Hara, Sabotase, Perang, Krisis Moneter dan Kebijaksanaan pemerintah yang berakibat langsung terhadap surat perjanjian ini.2.Dalam hal terjadi Force Majeure yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka pihak yang terkena wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak saatnya mulai, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang dari Instansi terkait.3.Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat 2 pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh Pihak lainnya, peristiwa dimaksud ayat 1 pasal ini sebagai Force Majeure.4.Kejadian-kejadian tersebut ayat 1 Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban Pihak-Pihak menurut surat perjanjian ini atau dibuatnya kesepakatan/perjanjian baru, apabila ketentuan ayat 2 pasal ini dipenuhi.5.Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

PASAL 14PENYELESAIAN PERSELISIHAN1.Setiap perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak sehubungan dengan perjanjian ini pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.2.Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dari perjanjian ini ke Pengadilan Negeri Denpasar3.Segala putusan dari pengadilan merupakan putusan terakhir dan mengikat kedua belah pihak.

4.Biaya untuk penyelesaian perselisihan dan pembebanan akan ditentukan atas dasar putusan keputusan Pengadilan Negeri Denpasar.

PASAL 15KETENTUAN TAMBAHAN1.Pasal-pasal dalam perjanjianini tidak dapat diartikan secara terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi.2.Hal-hal yang belum tercantum/diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian ini.

PASAL 16PENUTUPDemikian Perjanjian pekerjaan ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya diberi materai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, tahun 2014 Pihak Kesatu,Pihak Kedua,PT. Adigroup Property PT.

Juliansa Putra Direktur Utama