sosialisasi bendahara

DANA APBN/APBDTAHUN 2016

PALEMBANG, 21 Nopember2016

2015DANA APBN/APBD

TAHUN 2016

AGENDA SOSIALISASI

PPh Pasal 21/26PAJAK

PENGHASILANPPh Pasal 22

PPh Pasal 4 (2)

PPh Pasal 23/26

PPh Pasal 22

PAJAKPERTAMBAHAN

NILAI

Barang

Jasa

PENGERTIAN PAJAKPENGERTIAN PAJAKUU NOMOR 6 TAHUN 1983 JO UU NOMOR 28 TAHUN 2007UU NOMOR 6 TAHUN 1983 JO UU NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANTENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yangterutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifatmemaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidakmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yangterutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifatmemaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidakmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.

DIKELOLADIKELOLA

INSTANSI PEMERINTAH PUSATINSTANSI PEMERINTAH PUSAT INSTANSI PEMERINTAHINSTANSI PEMERINTAH DAERAHDAERAH

LEMBAGA NEGARALEMBAGA NEGARA

APBN/APBDAPBN/APBD

INSTANSI PEMERINTAH PUSATINSTANSI PEMERINTAH PUSAT INSTANSI PEMERINTAHINSTANSI PEMERINTAH DAERAHDAERAH

LEMBAGA NEGARALEMBAGA NEGARAMELALUIMELALUI

SUATUSUATUKEGIATANKEGIATAN

BENDAHARA /PEMEGANG KASBENDAHARA /PEMEGANG KASWAJIB MELAKUKANWAJIB MELAKUKANPEMOTONGAN DANPEMOTONGAN DAN

PEMUNGUTAN PAJAK PUSATPEMUNGUTAN PAJAK PUSAT

Objek PenjelasanPPh Pasal 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi

sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan

BENDAHARA PEMERINTAH

MELAKSANAKAN KEWAJIBANPEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS

DANA YG BERASAL DARI APBN/APBD

WAJIB

PPh Pasal 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadisehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan

PPh Pasal 4 ayat (2) Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu &sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hakatas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)

PPh Pasal 22 Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan denganpembelian barang

PPh Pasal 23 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga,deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21

PPh Pasal 26 Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.

PPN dan PPnBM Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubunganpenyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak

Bea Materai Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi, kontrak)

PEMOTONGAN / PEMUNGUTANPEMOTONGAN / PEMUNGUTANPAJAK PENGHASILANPAJAK PENGHASILAN

OLEHOLEH BENDAHARABENDAHARA

Dibayarkan kepada

ORANG PRIBADI

sehubungan dgn:PekerjaanJabatanJasaKegiatan

Penghasilan

Dibayarkan atas

PEMBELIANBARANG

Dibayarkan atas

Hadiah (selain obj.21)Bunga, DevidenRoyaltiSewaJasa (selain obj.21)

Dibayarkan atas

OBYEK-OBYEKPPh Final

PPh Ps.21/26

Dibayarkan kepada

ORANG PRIBADI

sehubungan dgn:PekerjaanJabatanJasaKegiatan

Dibayarkan atas

Hadiah (selain obj.21)Bunga, DevidenRoyaltiSewaJasa (selain obj.21)

PPh Ps.22 PPh Ps.23/26 PPh Final

PEMOTONGANDAN PEMUNGUTAN PPh

PPh PASAL 21

Pemotongan atas penghasilan ygdibayarkan kepada orang pribadi

sehubungan dengan pekerjaan jabatan jasa& kegiatan

Status PTKP

WP Tidak Kawin Kode Mulai 1 Januari 2016(PMK No. 101/PMK.010/2016)

0 Tanggungan TK/0 54.000.0001 Tanggungan TK/1 58.500.0002 Tanggungan TK/2 63.000.0003 Tanggungan TK/3 67.500.0003 Tanggungan TK/3 67.500.000

WP Kawin Kode Mulai 1 Januari 2016(PMK No. 101/PMK.010/2016)

0 Tanggungan K/0 58.500.0001 Tanggungan K/1 63.000.0002 Tanggungan K/2 67.500.0003 Tanggungan K/3 72.000.000

TARIF BERDASARKANPASAL 17 AYAT (1) A UU NO.36/2008 (UU PPh)

NONO LapisanLapisan PenghasilanPenghasilan TarifTarif

1.1. S.dS.d.. RpRp 50.000.00050.000.000 5%5%

KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):

9

1.1. S.dS.d.. RpRp 50.000.00050.000.000 5%5%

2.2. Di atas Rp50.000.000Di atas Rp50.000.000 -- s.d. Rp 250.000.000s.d. Rp 250.000.000 15%15%

3.3. DiDi atasatas Rp250.000.000Rp250.000.000 -- s.d.Rp500.000.000s.d.Rp500.000.000-- 25%25%

4.4. DiDi atasatas Rp500.000.000Rp500.000.000 30%30%

TIDAK TERMASUK PENGHASILANYANG DIPOTONG PPh PASAL 21

PENGHASILAN

PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAANSEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN,ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA

PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUKAPAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH(Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah)

IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YGPENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUAATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARATUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA

10

IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YGPENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUAATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARATUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA

ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAUSUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YGDIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAKDARI LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH

BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKANFORMAL/NON FORMAL (TERSTRUKTUR DAN BERJENJANG) DI DLM NEGERIDAN/ATAU DI LUAR NEGERI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMABEASISWA TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

PEMOTONGAN / PEMUNGUTANPEMOTONGAN / PEMUNGUTANPAJAK PENGHASILAN PASAL 21PAJAK PENGHASILAN PASAL 21


PENGHASILAN SEHUBUNGAN PEKERJAAN, JABATAN,JASA, KEGIATAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH

HONORARIUMIMBALAN LAINDGN NAMAAPAPUN

PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI/POLRI/PENSIUNANNYA

DIBAYARKAN KEPADA

- GAJI/PENSIUN- TUNJANGANTERKAIT

HONORARIUMIMBALAN LAINDGN NAMAAPAPUN

TARIF PS.17X

PENGHASILANKENA PAJAK

Peng Bruto-Biaya Jab=Peng Netto-PTKP=PKP

0% = (Gol. I & II),5% = (Gol. III) atau

15% = (Gol. IV)X Ph Bruto

= (PPh Final)

BUKAN PEJABAT NEG/PNS/ANGGOTATNI/ANGGOTAPOLRI/PENSIUNANNYA

DIBAYARKAN KEPADA

UPAH HARIAN/MINGGUAN/BORONGAN

HONOR, U.SAKUHADIAH, KOMISI,BEASISWA, PEM-BAYARAN LAINSEHUBUNGANDGN PEKERJAANJASA KEGIATAN

5% X (BRUTO-Rp.300.000)PER HARI

bila>Rp.3.000.000 dlm 1 bln:5 % X (bruto-PTKPharian sebenarnya)(-) pot sebelumnya

Bila dibayar bulanan:(Peng bruto-ptkp)disetahunkan

X tarif ps.17, dibagi 12

TENAGA AHLI :PENGACARAAKUNTANARSITEKDOKTERKONSULTANNOTARISPENILAIAKTUARIS

HONOR, U.SAKUHADIAH, KOMISI,BEASISWA, PEM-BAYARAN LAINSEHUBUNGANDGN PEKERJAANJASA KEGIATAN

5% X (BRUTO-Rp.300.000)PER HARI

bila>Rp.3.000.000 dlm 1 bln:5 % X (bruto-PTKPharian sebenarnya)(-) pot sebelumnya

Bila dibayar bulanan:(Peng bruto-ptkp)disetahunkan

X tarif ps.17, dibagi 12

TARIF PS.17X

PH. BRUTO

TENAGA AHLI :PENGACARAAKUNTANARSITEKDOKTERKONSULTANNOTARISPENILAIAKTUARIS

TARIF PS.17X

DASAR PEMOTONGANDAN PEMUNGUTAN(50% x Peng Bruto)

PENGHASILAN YANG DITERIMAPENGHASILAN YANG DITERIMAPEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNANPEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN

Penghasilan Yang Diterima

PNS ANGGOTATNI & POLRI PENSIUNAN*)

YANG DIBEBANKAN KEPADAKEUANGAN NEGARA/DAERAH

PEJABATNEGARA

13

YANG DIBEBANKAN KEPADAKEUANGAN NEGARA/DAERAH

GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN,DAN TUNJANGAN LAINNYA

HONORARIUM, UANG SIDANG, UANGHADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASIKERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA

APAPUN

*) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-ANAKNYA

PPh Ps. 21 DITANGGUNGPEMERINTAH

PENGHASILAN TIDAK TERATURPENGHASILAN TERATUR

DIPOTONG PPh Ps.21

Penghitungan PPh Pasal 21 (PER - 32/PJ/2015)

PENGHASILAN BRUTO

- GAJI KEHORMATAN- GAJI- TUNJANGAN YG TERKAIT

DIKURANGI:- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO

MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAURp 500.000,-/BLN

- IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP

DIKURANGI:BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO(UANG PENSIUN) MAKSRp.2.400.000/THN ATAU Rp 200.000/BLN

- UANG PENSIUN- TUNJANGAN YG TERKAIT

PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD

14

DIKURANGI:- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO

MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAURp 500.000,-/BLN

- IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP

DIKURANGI:BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO(UANG PENSIUN) MAKSRp.2.400.000/THN ATAU Rp 200.000/BLN

PENGHASILANNETO

PENGHASILAN KENA PAJAK

PTKP

TARIF PS.17 UU PPh

DIKURANGI

PAJAK TERUTANGDITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILANSELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN

PARA PENSIUNANYG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD

UPAH HARIANUPAH MINGGUANUPAH SATUANUANG SAKU HARIANUPAH BORONGAN

HONORARIUM, UANG SAKU,HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI,FEE, DAN PEMBAYARANLAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGANDGN PEKERJAAN, JASA, DANKEGIATAN

Penghasilan teratur dan tidak teratur

15

UPAH HARIANUPAH MINGGUANUPAH SATUANUANG SAKU HARIANUPAH BORONGAN

HONORARIUM, UANG SAKU,HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI,FEE, DAN PEMBAYARANLAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGANDGN PEKERJAAN, JASA, DANKEGIATAN

DIPOTONG PPh PASAL 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO

UANG SAKU, UANGREPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM,

HADIAH DAN PENGHARGAAN

PESERTA KEGIATAN

1. PESERTA PERLOMBAAN DALAM SEGALA BIDANG;2. PESERTA RAPAT, KONFERENSI,SIDANG,PERTEMUAN

DAN KUNJUNGAN KERJA;3. PESERTA/ANGGOTA DALAM SUATU KEPANITIAAN;4. PESERTA PENDIDIKAN,PELATIHAN & MAGANG;5. PESERTA KEGIATAN LAINNYA

MENERIMAIMBALAN :

16

UANG SAKU, UANGREPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM,

HADIAH DAN PENGHARGAAN

DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIFPASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI JUMLAHPENGHASILAN BRUTO UTK SETIAP KALIPEMBAYARAN YG BERSIFAT UTUH & TDK

DIPECAH

BUKAN PEGAWAI (PER-32/PJ/2015 PASAL 3 HURUF C)

MENERIMA IMBALAN BERUPA MENERIMA IMBALAN BERUPA

TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK,DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI DAN AKTUARIS

PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA, PENYANYI, PELAWAK,BINTANG FILM, BINTANG SINETRON, BINTANG IKLAN,SUTRADARA, KRU FILM, FOTO MODEL, PERAGAWAN/TI,PEMAIN DRAMA, PENARI, PEMAHAT, PELUKIS & SENIMANLAINNYA

OLAHRAGAWAN; PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH,

PENYULUH & MODERATOR PENGARANG, PENELITI, DAN PENERJEMAH; AGEN IKLAN;

PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK,KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYATELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI,EKONOMI DAN SOSIAL SERTA PEMBERIAN JASA KPDSUATU PANITIA

PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK; PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN ATAU YG

MENJADI PERANTARA PENJAJA BARANG DAGANGAN PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI; DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING

ATAU DIRECT SELLING & KEGIATAN SEJENIS LAINNYA

17

DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIFPASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI DASAR

PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21

HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALANSEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK

APAPUN YG DIBAYARKAN SECARATDK BERKESINAMBUNGAN

MENERIMA IMBALAN BERUPA

JIKA WP TDKMEMILIKI NPWP

MAKATARIFNYA 20%LEBIH TINGGI

* SYARATNYA HARUS MEMILIKINPWP & TDK MENERIMA SUMBERPENGHASILAN LAIN

MENERIMA IMBALAN BERUPA

DPP= 50% DARIJUMLAH PENGHASILAN BRUTO

HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALANSEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK

APAPUN YG DIBAYARKANBERKESINAMBUNGAN

PTKP*

DIKURANGI

DPP= 50% DARIJUMLAH PENGHASILAN BRUTO

TarifTarif FinalFinalPenghasilanPenghasilan AtasAtas HonorariumHonorarium

YangYang BersumberBersumber daridari APBN/APBDAPBN/APBDMulaiMulai 11 JanuariJanuari 20112011 (PP 80/2010)(PP 80/2010)

NO.NO. PENERIMA PENGHASILANPENERIMA PENGHASILAN TARIF Ket

PNSPNS GolonganGolongan II dandan IIII

Untuk PNS Anggota TNI dan Anggota POLRI GolonganPangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya

1.1. PNSPNS GolonganGolongan II dandan IIII 0%0%DibuatDibuat BuktiBuktiPemotonganPemotongan

2.2. PNSPNS GolonganGolongan IIIIII5%5% DibuatDibuat BuktiBukti

PemotonganPemotongan

3.3. GolonganGolongan IVIV 15%15% DibuatDibuat BuktiBuktiPemotonganPemotongan

18

RANGKUMAN TARIF PPH PASAL 21RANGKUMAN TARIF PPH PASAL 21

Kode SSPPER-44/PJ/2015 (berlaku sejak 21 Desember 2015)

No Jenis Pajak MAP/Kode Kode Jenis Jenis

Jenis Pajak Setoran Setoran

1 PPh Pasal 21 411121 100 Masa PPh Pasal 21

2 PPh Pasal 21 411121 402

Ph Final Pasal 21 atas honorarium atauimbalan lain yang diterima Pejabat

Negara, PNS, anggota TNI/POLRI danpara pensiunnya

Ph Final Pasal 21 atas honorarium atauimbalan lain yang diterima Pejabat

Negara, PNS, anggota TNI/POLRI danpara pensiunnya

3 PPh Pasal 22 411122 900 Pemungut PPh Pasal 22 non-Bendaharawan

4 PPh Pasal 22 411122 910 Pemungut PPh Pasal 22 BendaharawanAPBN

5 PPh Pasal 22 411122 920 Pemungut PPh Pasal 22 BendaharawanAPBD

6 PPh Pasal 22 411122 930 Pemungut PPh Pasal 22 BendaharawanDana Desa

7 PPh Pasal 23 411124 104 PPh Pasal 23 atas Jasa

No Jenis Pajak MAP/Kode Kode Jenis Jenis

Jenis Pajak Setoran Setoran

5 PPh Final Pasal 4ayat (2)

411128 402PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atauBangunan

6 PPh Final Pasal 4ayat (2) 411128 403

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atasPersewaan Tanah dan/atau

Bangunan

7 PPh Final Pasal 4ayat (2) 411128 405 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas

Hadiah Undian

8 PPh Final Pasal 4ayat (2) 411128 409 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas

Jasa Konstruksi8 PPh Final Pasal 4ayat (2) 411128 409 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas

Jasa Konstruksi

9 PPN 411211 900 Pemungut PPN Dalam Negeri non-Bendaharawan

9 PPN 411211 910 Pemungut PPN Dalam NegeriBendaharawan APBN

9 PPN 411211 920 Pemungut PPN Dalam NegeriBendaharawan APBD

9 PPN 411211 930 Pemungut PPN Dalam NegeriBendaharawan Dana Desa

PPh Pasal 22

24

DEFINISI

Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dankegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya.

OBJEK PPh ps. 22

Pembayaran atas pembelian barang yangdilakukan oleh DJA, bendaharawan pemerintahpusat/daerah.

Antara lain :

OBJEK PPh ps. 22

BUKAN OBJEK PPh PASAL 22PMK NOMOR 107/PMK.010/2015

Impor barang dan atau penyerahan barang yangberdasarkan Keputusan Dirjen Pajak tidak terutang PPh.Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPhpasal 22.Pembayaran yang jumlahnya paling banyak

Rp.2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yangterpecah-pecah.Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak,

bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos,pemakaian air dan listrik.Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan

dengan penggunaan dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS).

Pasal 3, Antara lain :

Impor barang dan atau penyerahan barang yangberdasarkan Keputusan Dirjen Pajak tidak terutang PPh.Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPhpasal 22.Pembayaran yang jumlahnya paling banyak

Rp.2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yangterpecah-pecah.Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak,

bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos,pemakaian air dan listrik.Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan

dengan penggunaan dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS).

PEMUNGUT PPh PASAL 22PMK NOMOR 107/PMK.010/2015

a. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, PemerintahDaerah, instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran ataspembelian barang;

b. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran ataspembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uangpersediaan (UP);

c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit SuratPerintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa PenggunaAnggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran ataspembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan denganmekanisme pembayaran langsung (LS);

a. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, PemerintahDaerah, instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran ataspembelian barang;

b. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran ataspembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uangpersediaan (UP);

c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit SuratPerintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa PenggunaAnggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran ataspembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan denganmekanisme pembayaran langsung (LS);

SAAT PEMUNGUTAN

PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARANATAS

PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN

28

TARIF 1,5%DARI HARGA/NILAI

PEMBELIAN BARANG

JIKA REKANAN TIDAK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

CONTOH PENGHITUNGANPPh PASAL 22

Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputerRp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.

Penghitungan PPh Pasal 22

Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka

Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,-

*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsbdikalikan 100/110

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP makaPPh pasal 22 terutang :Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,-

29

Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputerRp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.

Penghitungan PPh Pasal 22

Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka

Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,-

*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsbdikalikan 100/110

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP makaPPh pasal 22 terutang :Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,-

PPh Pasal 23

30

PEMOTONGPEMOTONG PPhPPh PASAL 23/26PASAL 23/26

BENDAHARA PEMERINTAH PUSATBENDAHARA PEMERINTAH DAERAH

BADAN

31

YANG MELAKUKAN PEMBAYARANATAS OBJEK PPh PASAL 23

PENGHASILANYANG DIKENAKAN PEMOTONGAN

PENGHASILANYANG DIKENAKAN PEMOTONGAN

PPh PASAL 23

HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGANKEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21

SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGANPENGGUNAAN HARTA

IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:• JASA TEKNIK;• JASA MANAJEMEN;• JASA KONSULTAN HUKUM,• JASA KONSULTAN PAJAK,• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21( PMK NOMOR 141/PMK.03/2015, PASAL 1 AYAT (6) )

32

IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:• JASA TEKNIK;• JASA MANAJEMEN;• JASA KONSULTAN HUKUM,• JASA KONSULTAN PAJAK,• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21( PMK NOMOR 141/PMK.03/2015, PASAL 1 AYAT (6) )

YANG BERASAL DARI MODAL :- DEVIDEN - ROYALTI- BUNGA

TIDAK DIKENAKANTIDAK DIKENAKANPEMOTONGAN PPh PASAL 23PEMOTONGAN PPh PASAL 23

ORANG PRIBADI /BADAN

ORANG PRIBADI /BADAN

WAJIB PAJAKWAJIB PAJAK

33

YG DAPAT MENUNJUKKANSKB PEMOTONGAN

PPh PASAL 23/26

YG DAPAT MENUNJUKKANSKB PEMOTONGAN

PPh PASAL 23/26

YG MELAKSANAKANPROYEK PEMERINTAH YG

DIDANAI HIBAH ATAUPINJAMAN LN

YG MELAKSANAKANPROYEK PEMERINTAH YG

DIDANAI HIBAH ATAUPINJAMAN LN

TARIF DAN DASAR PEMOTONGANTARIF DAN DASAR PEMOTONGANPPh PASAL 23

SEWADAN

JASA LAINNYA

HADIAH DANPENGHARGAAN,DEVIDEN, BUNGA

DAN ROYALTI

34

TARIF15 %

DASAR PEMOTONGAN

TARIF2 %

JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

JUMLAH BRUTO

RANGKUMAN TARIF PPH PASAL 23RANGKUMAN TARIF PPH PASAL 23

PPh Pasal 4 ayat (2)

37

OBJEKOBJEK PPhPPh PASAL 4 (2)PASAL 4 (2)

Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya (20% x Bruto).

Penghasilan dr transaksi saham dan sekuritas lain dibursa efek(0.1%x Bruto kecuali transaksi saham pendiri 0.6%x Bruto)

Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan ataubangunan (5% x Bruto).

Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan ataubangunan (5% x Bruto).

Hadiah Undian (PER-11/PJ/2015) (25% x Bruto).

Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (10% x Bruto).

OBJEKOBJEK PPhPPh PASAL 4 (2)PASAL 4 (2)Usaha Jasa KonstruksiDasar Hukum : PP No. 51 Tahun 2008 jo.

PP No. 40 Tahun 2009a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh

Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil.

b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan olehPenyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

c. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan olehPenyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b.

d. Jasa Perencanaan Konstruksi atau PengawasanKonstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yangmemiliki kualifikasi usaha.

e. Jasa Perencanaan Konstruksi atau PengawasanKonstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yangtidak memiliki kualifikasi usaha.

2%

4%

3%

4%

6%

Penghasilan bruto

Penghasilan bruto

Penghasilan bruto

Penghasilan bruto

Penghasilan bruto

Usaha Jasa KonstruksiDasar Hukum : PP No. 51 Tahun 2008 jo.

PP No. 40 Tahun 2009a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh

Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil.

b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan olehPenyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

c. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan olehPenyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b.

d. Jasa Perencanaan Konstruksi atau PengawasanKonstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yangmemiliki kualifikasi usaha.

e. Jasa Perencanaan Konstruksi atau PengawasanKonstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yangtidak memiliki kualifikasi usaha.

2%

4%

3%

4%

6%

Penghasilan bruto

Penghasilan bruto

Penghasilan bruto

Penghasilan bruto

Penghasilan bruto

BUKAN OBJEK PPh PASAL 4 (2)

Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikandi Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Bunga deposito dan tabungan serta SBI, sepanjang jumlah depositodan tabungan serta SBI tdk melebihi Rp 7.500.000,- bukan jumlahterpecah2.

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima olehdana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh MenteriKeuangan.

Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangkapemi-likan RS, RSS, kavling utk RS dan RSS, rumah susun sederhanautk dihuni.

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yg diterima olehbukan subjek pajak.

Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikandi Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Bunga deposito dan tabungan serta SBI, sepanjang jumlah depositodan tabungan serta SBI tdk melebihi Rp 7.500.000,- bukan jumlahterpecah2.

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima olehdana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh MenteriKeuangan.

Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangkapemi-likan RS, RSS, kavling utk RS dan RSS, rumah susun sederhanautk dihuni.

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yg diterima olehbukan subjek pajak.

RANGKUMAN TARIF PPH PASALRANGKUMAN TARIF PPH PASAL 4 AYAT (2)4 AYAT (2)

PPN

43

PEMUNGUT PPN(Sejak 1 Januari 2004)

KMK No. 563/KMK.03/2003

BENDAHARAWANPEMERINTAH

KANTOR PERBENDAHARAANDAN KAS NEGARA

44

BENDAHARAWANPEMERINTAH

KANTOR PERBENDAHARAANDAN KAS NEGARA

BENDAHARAWANPEMERINTAH PUSAT

BENDAHARAWANPEMERINTAH DAERAH

PEMOTONGAN / PEMUNGUTANPEMOTONGAN / PEMUNGUTANPAJAK PERTAMBAHAN NILAIPAJAK PERTAMBAHAN NILAI


PENYERAHAN

BARANG KENA PAJAK JASA KENA PAJAKBARANG KENA PAJAK JASA KENA PAJAK

DIPUNGUT PPN

ADANYA PENYERAHAN DI DALAMDAERAH PABEAN;

YANG DISERAHKAN BARANG KENAPAJAK / JASA KENA PAJAK;

YANG MENYERAHKAN ADALAHPENGUSAHA KENA PAJAK.




SYARAT PEMUNGUTAN PPN :







TARIF PPN : 10 % x DPP

SAAT DAN DASARPEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM

SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAKEPADA PKP REKANAN

PEMUNGUTANPPN DAN PPn BM

47

PEMBAYARAN OLEH BENDAHARATERMASUK PPN DAN/ATAU PPnBM

DASAR PEMUNGUTAN

PPN YG DIPUNGUT = 10/110 X DPP

KELOMPOK BARANGYANG TIDAK DIKENAKAN PPN

BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YG DIAMBILLANGSUNG DARI SUMBERNYABARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YG DIAMBILLANGSUNG DARI SUMBERNYA

BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEHRAKYAT BANYAK BERUPA : BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, GARAMDAGING, TELOR, SUSU, BUAH-BUAHAN DAN SAYUR-SAYURAN


MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAHMAKAN, WARUNG DAN SEJENISNYA, MELIPUTI MAKANAN DAN MINUMAN BAIKYANG DIKONSUMSI DI TEMPAT MAUPUN TIDAK, TERMASUK MAKANAN DANMINUMAN YANG DISERAHKAN OLEH USAHA JASA BOGA ATAU KATERING

MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAHMAKAN, WARUNG DAN SEJENISNYA, MELIPUTI MAKANAN DAN MINUMAN BAIKYANG DIKONSUMSI DI TEMPAT MAUPUN TIDAK, TERMASUK MAKANAN DANMINUMAN YANG DISERAHKAN OLEH USAHA JASA BOGA ATAU KATERING

UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT BERHARGAUANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT BERHARGA



KELOMPOK JASAYANG TIDAK DIKENAKAN PPN

JASA DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MEDIS JASA DI BIDANG PELAYANAN SOSIAL JASA DI BIDANG PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO JASA DI BIDANG KEUANGAN KEUANGAN, ASURANSI, SEWA GUNA

USAHA DENGAN HAK OPSI JASA DI BIDANG KEAGAMAAN JASA DI BIDANG PENDIDIKAN JASA DI BIDANG KESENIAN & HIBURAN YG TELAH DIKENAKAN

PAJAK TONTONAN JASA DI BIDANG PENYIARAN YG BUKAN BERSIFAT IKLAN JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIR JASA DI BIDANG TENAGA KERJA JASA DI BIDANG PERHOTELAN JASA YG DISEDIAKAN PEMERINTAH DLM RANGKA MENJALANKAN

PEMERINTAHAN SECARA UMUM JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR JASA TELEPON UMUM DG MENGGUNAKAN UANG LOGAM JASA PENGIRIMAN UANG DENGAN WESEL POS JASA BOGA / KATERING

JASA DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MEDIS JASA DI BIDANG PELAYANAN SOSIAL JASA DI BIDANG PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO JASA DI BIDANG KEUANGAN KEUANGAN, ASURANSI, SEWA GUNA

USAHA DENGAN HAK OPSI JASA DI BIDANG KEAGAMAAN JASA DI BIDANG PENDIDIKAN JASA DI BIDANG KESENIAN & HIBURAN YG TELAH DIKENAKAN

PAJAK TONTONAN JASA DI BIDANG PENYIARAN YG BUKAN BERSIFAT IKLAN JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIR JASA DI BIDANG TENAGA KERJA JASA DI BIDANG PERHOTELAN JASA YG DISEDIAKAN PEMERINTAH DLM RANGKA MENJALANKAN

PEMERINTAHAN SECARA UMUM JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR JASA TELEPON UMUM DG MENGGUNAKAN UANG LOGAM JASA PENGIRIMAN UANG DENGAN WESEL POS JASA BOGA / KATERING

KRITERIA JASA BOGA ATAU KATERING YANG TERMASUK DALAMJENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PMK NOMOR 18/PMK.010/2015

(1) Jasa boga atau katering termasuk jenis jasa yang tidak dikenaiPajak Pertambahan Nilai.

(2) Jasa boga atau katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yangdilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk prosespembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.

(3) Penyajian makanan dan/atau minuman di lokasi yangdiinginkan oleh pemesan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(4) Makanan dan/atau minuman yang menjadi bagian tidakterpisahkan dari penyerahan jasa boga atau kateringsebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis barangyang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.





PASAL 1(1) Jasa boga atau katering termasuk jenis jasa yang tidak dikenai

Pajak Pertambahan Nilai.








PMK NOMOR 18/PMK.010/2015

Tidak termasuk dalam pengertian jasa boga atau kateringsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu penjualanmakanan dan/atau minuman yang dilakukan melalui tempatpenjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk menjual

makanan dan/atau minuman, baik penjualan secara langsungmaupun penjualan secara tidak langsung/pesanan

PASAL 2PASAL 2

KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATASPENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN

BERDASARKAN PP 38/2003, antara lain:a. Senjata, amunisi, alat angkutan serta suku cadangnya yang diserahkan

kepada Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI;b. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi

Nasional (PIN);c. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama

BERDASARKAN PP 31/2007 :a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam

keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk sukucadang;

b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untukpembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;

c. barang hasil pertanian;d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan,

kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan;e. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air

Minum;f. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600

(enam ribu enam ratus) watt; dang. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).

BERDASARKAN PP 31/2007 :a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam

keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk sukucadang;

b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untukpembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;

c. barang hasil pertanian;d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan,

kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan;e. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air

Minum;f. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600

(enam ribu enam ratus) watt; dang. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).

TIDAK DILAKUKAN PEMUNGUTAN PPN &PPnBM OLEH BENDAHARA ATAS :

PEMBAYARAN YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp 1.000.000,- DAN

TIDAK TERPECAH-PECAH

UNTUK PEMBEBASAN TANAH

PEMBAYARAN ATAS BKP/JKP YANG MENURUT KETENTUAN PER-UU-AN

MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT / DIBEBASKAN

PENYERAHAN BBM & BUKAN BBM OLEH PT. PERTAMINA

REKENING TELEPON

JASA ANGKUTAN UDARA YANG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN

PENERBANGAN

PEMBAYARAN LAINNYA ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YANG MENURUT

KETENTUAN PER-UU-AN TIDAK DIKENAKAN PPN

PEMBAYARAN YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp 1.000.000,- DAN

TIDAK TERPECAH-PECAH

UNTUK PEMBEBASAN TANAH

PEMBAYARAN ATAS BKP/JKP YANG MENURUT KETENTUAN PER-UU-AN

MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT / DIBEBASKAN

PENYERAHAN BBM & BUKAN BBM OLEH PT. PERTAMINA

REKENING TELEPON

JASA ANGKUTAN UDARA YANG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN

PENERBANGAN

PEMBAYARAN LAINNYA ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YANG MENURUT

KETENTUAN PER-UU-AN TIDAK DIKENAKAN PPN

ATAS PEMBAYARAN TAGIHANYANG TDK MELEBIHI Rp 1.000.000

TETAP TERUTANG PPN & PPnBM

FAKTUR PAJAK TETAP DIBUAT OLEH REKANAN

PPN & PPnBM HRS DIPUNGUT, DISETOR DAN DILAPORKAN SENDIRI

OLEH REKANAN

TETAP TERUTANG PPN & PPnBM

FAKTUR PAJAK TETAP DIBUAT OLEH REKANAN

PPN & PPnBM HRS DIPUNGUT, DISETOR DAN DILAPORKAN SENDIRI

OLEH REKANAN

CARA PENGISIAN SSP

Identitas WP (Nama & NPWP) : Rekanan

Kode Akun Pajak/KJS : 411211 - 920

Tandatangan : Bendaharawan APBD

Transaksi Pembelian Komputer kepada PT Multikom :Pemungutan PPN atas pembayaran komputer tersebut dipungut PPN sebagai berikut:- Nilai pembelian sudah termasuk PPN… Rp 11.000.000,00- Dasar Pengenaan PPN = 100/110 X Rp.11.000.000,00 Rp. 10.000.000,00- PPN harus dipungut = (10% x Rp10.000.000,00) Rp 1.000.000,00

Tatacara pengisian SSP :Identitas pada SSP = nama dan NPWP (identitas) Rekanan;Kode Akun Pajak PPN = 411211Kode Jenis Setoran = 920Wajib Pajak / Penyetor = Bendahara Dinas Pendidikan Kota PalembangTempat Pembayaran = Bank persepsi dengan id billing atau kantor pos

Transaksi Pembelian Alat Tulis Kantor dengan Tuan Joko / Toko PerwiraPembelian alat-alat tulis kantor Rp1.100.000,00, dari toko PERWIRA dipungut PPNdengan cara perhitungan seperti diatas :- Nilai pembelian sudah termasuk PPN… Rp 1.100.000,00- Dasar Pengenaan PPN = 100/110 X Rp1.100.000,00 Rp 1.000.000,00- PPN harus dipungut = (10% x Rp10.000.000,00) Rp 100.000,00

CONTOHCONTOHTransaksi Pembelian Komputer kepada PT Multikom :Pemungutan PPN atas pembayaran komputer tersebut dipungut PPN sebagai berikut:- Nilai pembelian sudah termasuk PPN… Rp 11.000.000,00- Dasar Pengenaan PPN = 100/110 X Rp.11.000.000,00 Rp. 10.000.000,00- PPN harus dipungut = (10% x Rp10.000.000,00) Rp 1.000.000,00

Tatacara pengisian SSP :Identitas pada SSP = nama dan NPWP (identitas) Rekanan;Kode Akun Pajak PPN = 411211Kode Jenis Setoran = 920Wajib Pajak / Penyetor = Bendahara Dinas Pendidikan Kota PalembangTempat Pembayaran = Bank persepsi dengan id billing atau kantor pos

Transaksi Pembelian Alat Tulis Kantor dengan Tuan Joko / Toko PerwiraPembelian alat-alat tulis kantor Rp1.100.000,00, dari toko PERWIRA dipungut PPNdengan cara perhitungan seperti diatas :- Nilai pembelian sudah termasuk PPN… Rp 1.100.000,00- Dasar Pengenaan PPN = 100/110 X Rp1.100.000,00 Rp 1.000.000,00- PPN harus dipungut = (10% x Rp10.000.000,00) Rp 100.000,00

PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp 1.000.000,00 DANMERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH

YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPn BM

HARGA JUAL Rp 800.000,00PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00PPn BM=20 % X Rp 800.000 Rp 160.000,00HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 1.040.000,00

CONTOH

Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,- DIPUNGUTPPN/PPn BM

A

56

HARGA JUAL Rp 800.000,00PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00PPn BM= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 960.000,00

Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,- DIPUNGUTPPN/PPn BM

Rp 960.000,- Rp 1.000.000,- TIDAK DIPUNGUTPPN/PPn BM

PPN/PPn BM TERUTANGDISETOR SENDIRI

OLEH PKP

B

PERHATIAN !!!– Untuk memudahkan pengadministrasian baik itu

penyetoran dan pelaporan pajak, dianjurkan kepadabendaharawan untuk bekerja sama/berbelanjaHANYA dengan rekanan yang telah memiliki NPWPDAN telah dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak (PKP).

– Mintalah Faktur Pajak dari rekanan yang telahdikukuhkan sebagai PKP, setiap melakukan transaksipembelian barang. Faktur Pajak dibuat/diterbitkanoleh rekanan bukannya oleh bendaharawan.

– Setiap rekanan yang telah memiliki NPWP BELUMTENTU berhak menerbitkan Faktur Pajak . Pastikanrekanan tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP.

– Untuk memudahkan pengadministrasian baik itupenyetoran dan pelaporan pajak, dianjurkan kepadabendaharawan untuk bekerja sama/berbelanjaHANYA dengan rekanan yang telah memiliki NPWPDAN telah dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak (PKP).

– Mintalah Faktur Pajak dari rekanan yang telahdikukuhkan sebagai PKP, setiap melakukan transaksipembelian barang. Faktur Pajak dibuat/diterbitkanoleh rekanan bukannya oleh bendaharawan.

– Setiap rekanan yang telah memiliki NPWP BELUMTENTU berhak menerbitkan Faktur Pajak . Pastikanrekanan tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP.

sosialisasi bendahara

Documents