slide pph pasal 22

Upload: intan-maharani

Post on 19-Oct-2015

112 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

pph

TRANSCRIPT

  • 5/28/2018 Slide Pph Pasal 22

    1/24

    Dit.P2Humas 1

    UU No.6 Tahun 1983 sttdUU UU No. 16 Tahun 2009 (KUP)

    UU No.7 Tahun 1983 sttdUU No.36 Tahun 2008 (PPh)UU

    PER

    MENKEU

    PER

    DIRJEN

    PP-PP No. 8 Tahun 2007 (Peraturan Pelaks.UU KUP)

    -KMK No.254/KMK.03/2001 STTD PMK No.210/PMK.03/2008 (PPh Ps.22)

    -PMK No. 181/PMK.03/2007 (Bentuk dan Isi SPT)

    -PMK No. 184/PMK.03/2007 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan)

    -PMK No.186/PMK.03/2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi)

    -PMK No.190/PMK.03/2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang)

    - PMK No.253/PMK.03/2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang)

    -KEPDIRJEN No.32/PJ/1995 jo.No.65/pj/1995 (PPh Ps.22 Utk Otomotif)-KEPDIRJEN No.69/PJ/1995 (Pemungut.PPh Ps.22 Utk Prod.Kertas)

    -KEPDIRJEN No.01/PJ/1996 (Pemungut.PPh Ps.22 Utk Prod. Baja)

    -KEPDIRJEN No.401/PJ/2001 (Pemungut.PPh Ps.22 Utk Prod. Semen)

    -KEPDIRJEN No.417/PJ/2001 (Tata Cara Pemungut.PPh Ps.22)

    -PERDIRJEN No.23/PJ/2009 (PPh Ps.22 Bagi PedagangPengumpul)

    -PERDIRJEN No.23/PJ/2009 (PPh Ps.22 Bagi PedagangPengumpul)

    -PERDIRJEN No.38/PJ/2009 (Formulir SSP)

    -PERDIRJEN No.52/PJ/2008 (Perlakuan PPh Utk Penyalur/Prod Rokok)

    DASAR HUKUM

    PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

  • 5/28/2018 Slide Pph Pasal 22

    2/24

    BADAN-BADAN

    TERTENTU

    BENDAHARAWAN

    PEMERINTAH

    -BUMN/BUMD TERMASUK BI,

    PPA, BULOG, PT. TELKOM,

    PT PLN, PT.GARUDA IND,

    PT INDOSAT, PT KRAKATAUSTEEL, PERTAMINA,

    BANK-BANK BUMN

    -BADAN SWASTA

    - BEND. PEMERINTAH

    PUSAT/DAERAH

    - INSTANSI PEMERINTAH- LEMBAGA

    PEMERINTAH/NEGARA

    PEMUNGUT

    PEMUNGUT PPh PASAL 22

    WAJIB PAJAK BADAN

    TERTENTU

    WAJIB PAJAK BADAN YG

    MELAKUKAN PENJUALAN

    BARANG YG TERGOLONG

    SANGAT MEWAH

  • 5/28/2018 Slide Pph Pasal 22

    3/24

    - BANK DEVISA

    - DITJEN BEA DAN CUKAIIMPOR

    - DITJEN ANGGARAN

    - BEND. PEMERINTAH PUSAT/DAERAH

    PEMBAYARAN ATASPEMBELIAN BARANG

    PERTAMINA DAN PRODUSEN LAINNYA (IMPORTIR)

    BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, DAN

    PELUMAS ATAS PENJUALAN BAHAN BAKAR

    MINYAK, GAS DAN PELUMAS

    PENJUALAN HASIL

    PRODUKSI DAN PENJUALAN

    DARI IMPOR

    BADAN USAHA DI BIDANG:

    - INDUSTRI SEMEN*)

    - INDUSTRI KERTAS

    - INDUSTRI BAJA

    - INDUSTRI OTOMOTIF

    PENJUALAN

    HASIL PRODUKSI

    DI DALAM NEGERI

    PEMUNGUT OBJEK

    PEMUNGUT PPh PASAL 22

    BUMN/BUMDPEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN

    BARANG DARI BELANJA NEGARA/DAERAH

    PEMBAYARAN ATAS

    PEMBELIAN BARANG DARI

    NON BELANJA NEGARA/DAERAH

    BI, PPA , BULOG, PT TELKOM,

    PT PLN, PT GARUDA IND,

    PT INDOSAT, KRAKATAU STEEL,

    PERTAMINA, BANK-BANK BUMN

    WAJIB PAJAK BADAN TERTENTUPENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG

    SANGAT MEWAH

  • 5/28/2018 Slide Pph Pasal 22

    4/24

    PEMBAYARAN

    ATAS PENYERAHAN/

    PEMBELIANBARANG

    DI DALAM NEGERI

    IMPOR

    DIKECUALIKAN DARI

    PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

  • 5/28/2018 Slide Pph Pasal 22

    5/24

    Dit.P2Humas 5

    IMPOR BARANG YG DIBEBASKAN DARI BEA MASUK :1. BARANG PERWKl.NEG. ASING BESER. PARA PEJABATNYA YG BERTUGAS DI IND. BERDSR ASAS

    TIMBAL BALIK;

    2. BRG UTK KEPERL.BDN INT. YG DIAKUI DAN TERDAF. PD PEM. IND BESER PEJABT-NYA YG

    BERTUGAS DI IND. DAN TDK MEMEG PASPOR IND.;

    3. BRG KIRIMAN HADIAH UTK KEPERL. IBADAH UMUM,AMAL,SOSIAL, ATAU KEBUDAYAAN;4. BRG UTK KEPERLUAN MUSEUM, KEBUN BINATANG, DAN TEMPAT LAIN SEMACAM ITU YG

    TERBUKA UNTUK UMUM;

    5. BRG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ;

    6. BRG UTK KEPERLUAN KHUSUS KAUM TUNA NETRA DAN PENYAND CACAT LAINNYA;

    7. BARANG PINDAHAN;

    8. PETI ATAU KEMASAN LAIN YG BERISI JENAZAH ATAU ABU JENAZAH;

    9. BRG PRIBADI PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, DAN BARANG

    KIRIMAN SAMPAI BATAS NILAI PABEAN ATAU JUMLAH TERTENTU;

    10. BARANG YG DIIMPORT OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU DAERAH YG DITUJUKAN BAGIKEPENTINGAN UMUM;

    11. PERSENJATAAN, AMUNISI, DAN PERLENGKAPAN MILITER, TERMSK SUK.CAD YG DIPERUNTUKAN

    BAGI KEPERLUAN HANKAM NEGARA;

    12. BRG DAN BAHAN YG DIPERGUNAKAN UTK MENGHASILKAN BRG BAGI KEPERLUAN HANKAM

    NEGARA;

    13. VAKSIN POLIO DLM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PIN;

    14. BUKU PELAJ. UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA;

    15. KPL LAUT, KPL ANGK. SUNGAI., DANAU DAN UTK PENYEBRANGAN., KPL PANDU, KPL PENANGKAP

    IKAN, KPL TONGKANG DAN SUKU CADANG, ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU

    KESELAMATAN MANUSIA YG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN PERUS. PEL.NIAGA NAS. ATAU

    PERUS.PENAGKAPAN IKAN NASIONAL;

    16. PES.UDARA DAN SUK.CAD.SERTA ALAT KESELAMATAN PENERB. ATAU ALAT KESALAMATAN

    MANUSIA, PERALATAN UTK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN

    OLEH PERUS.ANGK.UDARA NIAGA NAS.

    17. KERETA API DAN SUK.CAD. SERTA PERALATAN UTK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA

    PRASARANA YG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT KERETA API INDONESIA

    18. PERALATAN YG DIGUNAKAN UTK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WIL.NEG.RI YGDILAKUKAN OLEH TNI

    IMPOR YG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22

  • 5/28/2018 Slide Pph Pasal 22

    6/24

    IMPOR BARANG-BARANG YG BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN

    PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK TERUTANG PPh

    IMPOR YG DIKECUALIKAN DARI

    PEMUNGUTAN PPh PSL 22

    IMPOR ADA WAKTU IMPORNYA NYATA-NYATA DIMAKSUDKAN SEMENTARA JIKA

    UNTUK DI EKSPOR KEMBALI

    PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN GABAH DAN/ATAU BERAS OLEH BULOG

  • 5/28/2018 Slide Pph Pasal 22

    7/24

    PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN/PEMBELIAN

    BARANG YANG DIKECUALIKAN DARI

    PEMUNGUTAN PPh PSL 22

    PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK

    Rp2.000.000,00 (BUKAN JUMLAH YANG DIPECAH-PECAH)

    PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR

    MINUM/PDAM DAN BENDA POS,

    PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BARANG SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN YANG

    DILAKUKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YG DIBIAYAI

    DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI

    PENYERAHAN BARANG-BARANG YG BERDASARKAN KETENTUAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN TIDAK TERUTANG PPh

    EMAS BATANGAN YG AKAN DIPROSES UTK MENGHASILKAN BRG HIASAN DARI

    EMAS UNTUK TUJUAN EKSPOR

    PEMBAYARAN / PENCAIRAN DANA JARINGAN PENGAMANAN SOSIAL OLEH KPPN

    IMPOR KEMBALI (RE-IMPOR YG MELIPUTI BARANG BARANG YG TELAH DIEKSPOR

    KEMUDIAN DIIMPOR KEMABLI DLM KUALITAS YG SAMA ATAU BRG-BRG YG TELAH

    DIEKSPOR UTK KEPERLUAN PERBAIKAN, PENGERJAAN DAN PENGUJIAN YG TELAH

    MEMENUHI SYARAT YG DITENTUKAN OLEH DIT.BEA CUKAI

  • 5/28/2018 Slide Pph Pasal 22

    8/24

    8

    IMPOR

    PEMBAYARAN ATAS

    PEMBELIAN BARANG

    PENJUALAN

    HASIL PRODUKSINYA

    DI DALAM NEGERI

    DENGAN API : 2,5 % X NILAI IMPOR*

    DENGAN API (IMPOR KEDELAI, GANDUM,

    & TEPUNG TERIGU : 0,5% X NILAI IMPOR

    TANPA API : 7,5 % X NILAI IMPOR

    TIDAK DIKUASAI : 7,5 % X HARGA

    JUAL LELANG

    1.5 % X HARGA PEMBELIAN

    - SEMEN : 0,25% X DPP PPN

    - KERTAS : 0,1% X DPP PPN

    - BAJA : 0,3% X DPP PPN

    - OTOMOTIF : 0,45% X DPP PPN

    OBJEK TARIF

    TARIF DAN

    DASAR PEMUNGUTAN

    PENJUALAN

    BARANG YG TERGOLONG

    SANGAT MEWAH

    5% DARI HARGA JUAL :

    1. PESAWAT UDARA PRIBADI DGN HARGA JUAL LEBIH DARI

    Rp 20 MILIAR;

    2. KAPAL PESIAR & SEJENISNYA DGN HARGA JUAL LEBIH

    DARI Rp 10 MILIAR;

    3. RUMAH BESERTA TANAHNYA DGN HARGA JUAL/HARGA

    PENGALIHANNYA LEBIH DARI Rp 10 MILIAR DAN LUAS

    BANGUNAN LEBIH DARI 500 M2

    4. APARTEMEN/KONDOMINIUM & SEJENISNYA DGN HARGA JUAL/

    PENGALIHANNYA LEBIH DARI Rp 10 MILIAR DAN/ATAU LUAS

    BANGUNAN LEBIH 400 M2;

    5. KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 PENGANGKUTAN ORG

    KURANG DARI 10 ORG BERUPA SEDAN, JEEP, SPORT

    UTILITY (SUV), MULTI PURPOSE VEHICLE (MPV), MINIBUS

    & SEJENIS DGN HARGA LEBIH DARI Rp 5 MILIAR DGNKAPASITAS SILINDER LEBIH DARI 3.OOO CC

    *Nilai impor = Cost Insurance and Freight (CIF) +

    Bea Masuk + Pungutan Lainnya

    (menurut UU pabean)

  • 5/28/2018 Slide Pph Pasal 22

    9/24

    PERTAMINA SWASTANISASI

    PERTAMINA DAN BADAN USAHA LAIN (IMPORTIR)YANG BERGERAK DI BIDANG

    BBM JENIS PREMIX DAN GAS

    JENIS

    PRODUKSI

    0,25% X PENJUALAN 0,3% X PENJUALAN

    - PREMIUM

    - PREMIX

    - SOLAR

    - SUPER TT

    0,3% X PENJUALANMINYAK TANAH

    0,3% X PENJUALANGAS LPG

    0,3% X PENJUALANPELUMAS

    TARIF DAN

    DASAR PEMUNGUTAN

  • 5/28/2018 Slide Pph Pasal 22

    10/24

    SIFAT PEMUNGUTAN

    PENJUALAN

    HASIL PRODUKSI

    PERTAMINA DAN

    BADAN USAHA LAINDI BIDANG BBM

    JENIS PREMIX,

    SUPER TT DAN GAS

    PUNGUTAN OLEH

    BANK DEVISA ,

    DJBC, DJA,

    BEND. PEMERINTAHDAN BUMN/BUMD

    PENJUALAN HASIL

    PRODUKSI INDUSTRI

    SEMEN, KERTAS,BAJA DAN OTOMOTIF

    DI DALAM NEGERI

    PENYALUR/AGEN

    PEMBELI LAINNYA

    FINAL

    TDK FINAL

    TIDAK

    FINAL

    TIDAK

    FINAL

    PENJUALAN BARANG

    YG TERGOLONG

    SANGAT MEWAH

    TIDAK

    FINAL

  • 5/28/2018 Slide Pph Pasal 22

    11/24

    SAAT PEMUNGUTAN/

    PELUNASAN PPh PASAL 22

    IMPOR SAAT PEMBAYARANBEA MASUK/

    PENYELESAIAN DOKUMEN

    PEMBELIAN BARANG

    DARI BELANJA NEGARA/

    BELANJA DAERAH

    PENJUALAN HASILINDUSTRI SEMEN, ROKOK,

    KERTAS, BAJA, DAN OTOMOTIF

    SAAT PEMBAYARAN

    SAAT PENJUALAN

    PENJUALAN HASIL PRODUKSI

    PERTAMINA DAN BADAN USAHA LAIN

    (IMPORTIR) DI BIDANG BBM JENIS PREMIX

    DAN GAS KEPADA PENYALUR/AGEN

    SAAT PENERBITAN SURAT

    PERINTAH PENGELUARAN

    BARANG (DELIVERY ORDER)

    PENJUALAN BARANG YG TERGOLONG

    SANGAT MEWAHSAAT PENJUALAN

  • 5/28/2018 Slide Pph Pasal 22

    12/24

    SSPSSPSSPSSPBUKTI PEMUNGUTAN

    PPh PASAL 22

    TATA CARA PEMUNGUTAN/

    PELUNASAN

    DENGAN LKP

    DIPUNGUT OLEHBEA DAN CUKAI

    PPh PASAL 22 ATAS IMPOR

    TANPA LKP

    (Laporan Kebenaran

    Pemeriksaan)

    DILUNASI SENDIRIKE BANK DEVISA

    BUKTI PEMUNGUTAN

    PPh PASAL 22

    BUKTI PEMUNGUTAN

    PPh PASAL 22

    SSP(SEBAGAI BUKTI

    PEMUNGUTAN)12

    3

    1. IMPORTIR/

    WAJIB PAJAK

    2. KPP

    3. PEMUNGUT

    1. IMPORTIR

    2. KPP MELALUI KPPN

    3. KPP MELALUI

    BANK DEVISA

    4. BANK DEVISA

    5. DITJEN BEA

    DAN CUKAI

  • 5/28/2018 Slide Pph Pasal 22

    13/24

    SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA

    REKANAN DAN DITANDATANGANI

    OLEH BENDAHARAWAN

    (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)

    SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA

    REKANAN DAN DITANDATANGANI

    OLEH BENDAHARAWAN(SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)

    SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA

    REKANAN DAN DITANDATANGANI

    OLEH BENDAHARAWAN(SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)

    SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA

    REKANAN DAN DITANDATANGANI

    OLEH BENDAHARAWAN(SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)

    TATA CARA PEMUNGUTAN

    PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG

    DARI BELANJA NEGARA/DAERAH

    DIPUNGUT PADA SETIAP

    PELAKSANAAN PEMBAYARAN

    DISETOR DENGAN SSP PADA HARI

    YG SAMA KE BANK PERSEPSI/

    KANTOR POS

    SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA

    REKANAN DAN DITANDATANGANI

    OLEH BENDAHARAWAN(SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)

    1. WAJIB PAJAK

    2. KPP MELALUI KPKN

    3. LAMPIRAN SPT MASA

    BENDAHARAWAN

    4. BANK PERSEPSI/

    KANTOR POS

    5. PEMUNGUT

  • 5/28/2018 Slide Pph Pasal 22

    14/24

    BUKTI PEMUNGUTAN

    PPh PASAL 22

    TATA CARA PEMUNGUTAN

    DIPUNGUT PADA SAAT

    PENJUALAN

    PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN

    HASIL INDUSTRI SEMEN,KERTAS, BAJA DAN OTOMOTIF

    BUKTI PEMUNGUTAN

    PPh PASAL 22

    BUKTI PEMUNGUTAN

    PPh PASAL 22

    12

    3

    1. PEMBELI/

    WAJIB PAJAK

    2. KPP (LAMPIRAN

    LAPORAN BULANAN)

    3. PEMUNGUT

  • 5/28/2018 Slide Pph Pasal 22

    15/24

    Dit.P2Humas 15

    TATA CARA PEMUNGUTAN/

    PELUNASAN

    PPh PASAL 22 ATAS

    PENJUALAN HASIL

    PRODUKSI PERTAMINADAN BADAN USAHA LAIN (IMPORTIR)

    YANG BERGERAK DI BIDANG

    BBM JENIS PREMIX,

    SUPER TT DAN GAS

    DILUNASI SENDIRI OLEH

    WAJIB PAJAK (PEMBELI) SEBELUMDELIVERY ORDER(DO) DITEBUS

    BANK PERSEPSI/

    KANTOR POS

    PENYALUR/AGEN

    PEMBELI LAINNYA

    SSPSSPSSPSSPSSP(SEBAGAI BUKTI

    PEMUNGUTAN)SSPSSPSSPSSP

    SSP (SEBAGAI BUKTIPEMUNGUTAN)

    FINAL

  • 5/28/2018 Slide Pph Pasal 22

    16/24

    Dit.P2Humas 16

    BUKTI PEMUNGUTAN

    PPh PASAL 22

    TATA CARA PEMUNGUTAN

    DIPUNGUT PADA SAAT

    PENJUALAN

    PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN

    BARANG YG TERGOLONG SANGAT MEWAH

    BUKTI PEMUNGUTAN

    PPh PASAL 22

    BUKTI PEMUNGUTAN

    PPh PASAL 22

    12

    3

    1. PEMBELI/

    WAJIB PAJAK

    2. KPP (LAMPIRAN

    LAPORAN BULANAN)

    3. PEMUNGUT

  • 5/28/2018 Slide Pph Pasal 22

    17/24

    Dit.P2Humas 17

    TATA CARA PENYETORAN

    DAN PELAPORAN

    PPh PASAL 22 ATAS

    IMPOR TANPA LKP

    DJBC MENYETOR DENGAN SSP

    1 HARI SETELAH PEMUNGUTAN

    (SECARA KOLEKTIF)

    KE BANK PERSEPSI/

    KANTOR POS

    MELAPOR SECARA MINGGUAN

    SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI

    SETELAH BATAS WAKTU PENYETORAN

    DENGAN SPT MASA PPh PASAL 22

    KE KPP TEMPAT

    BENDAHARA DJBC

    TERDAFTAR

  • 5/28/2018 Slide Pph Pasal 22

    18/24

    Dit.P2Humas 18

    TATA CARA PENYETORAN

    DAN PELAPORAN

    SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA

    REKANAN DAN DITANDATANGANI

    OLEH BENDAHARAWAN

    (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)

    SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA

    REKANAN DAN DITANDATANGANI

    OLEH BENDAHARAWAN

    (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)

    SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA

    REKANAN DAN DITANDATANGANI

    OLEH BENDAHARAWAN

    (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)

    SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA

    REKANAN DAN DITANDATANGANI

    OLEH BENDAHARAWAN

    (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)

    DISETOR PADA HARI YG SAMA

    KE BANK PERSEPSI/

    KANTOR POS

    SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMAREKANAN DAN DITANDATANGANI

    OLEH BENDAHARA(SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)

    PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG

    DARI BELANJA NEGARA/DAERAH

    MELAPOR PALING LAMA 14 HARI

    SETELAH MASA PAJAK

    BERAKHIR DENGAN SPT MASA PPh PASAL 22

    KE KPP TEMPAT

    BENDAHARA/BUMN/BUMD TERDAFTAR

  • 5/28/2018 Slide Pph Pasal 22

    19/24

    Dit.P2Humas 19

    TATA CARA PENYETORAN

    DAN PELAPORAN

    PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG

    DARI APBN MAUPUN NON APBN

    MELAPOR PALIN LAMA 20 HARI

    SETELAH MASA PAJAK

    BERAKHIR DENGAN SPT MASA PPh PASAL 22

    KE KPP TEMPAT

    BENDAHARA/BUMN/BUMD

    TERDAFTAR

    DISETOR PALING LAMA

    TGL 10 BULAN BERIKUTNYA

    KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS

    KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS

  • 5/28/2018 Slide Pph Pasal 22

    20/24

    Dit.P2Humas 20

    TATA CARA PENYETORAN

    DAN PELAPORAN

    MENYETOR DENGAN SSP

    PALING LAMA TGL. 10 BULAN BERIKUTNYA

    SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR

    (SECARA KOLEKTIF)

    KE BANK PERSEPSI/

    KANTOR POS

    MELAPOR DENGAN MENGGUNAKAN

    SPT MASA PPh PASAL 22SPALING LAMA 20 HARI

    SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR

    PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN

    HASIL INDUSTRI SEMEN,

    KERTAS, BAJA DAN OTOMOTIF

    KE KPP TEMPAT PEMUNGUT

    TERDAFTAR

  • 5/28/2018 Slide Pph Pasal 22

    21/24

    Dit.P2Humas 21

    TATA CARA PELAPORAN

    PPh PASAL 22 ATAS

    PENJUALAN HASIL PRODUKSI PERTAMINADAN BADAN USAHA SELAIN PERTAMINA

    (IMPORTIR) YANG BERGERAK DI BIDANG BBM

    JENIS PREMIX SUPER TT DAN GAS

    MELAPORKAN PPh PASAL 22

    PALING LAMA 20 HARI SETELAH

    MASA PAJAK BERAKHIR

    KE KPP TEMPAT PEMUNGUT

    TERDAFTAR

    DENGAN

    SPT MASA PPh PASAL 22

  • 5/28/2018 Slide Pph Pasal 22

    22/24

    Dit.P2Humas 22

    TATA CARA PENYETORAN

    DAN PELAPORAN

    MENYETOR DENGAN SSP

    PALING LAMA TGL. 10 BULAN BERIKUTNYA

    SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR

    KE BANK PERSEPSI/

    KANTOR POS

    MELAPOR DENGAN MENGGUNAKAN

    SPT MASA PPh PASAL 22PALING LAMA 20 HARI

    SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR

    PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN

    BARANG YG TERGOLONG SANGAT MEWAH

    KE KPP TEMPAT PEMUNGUT

    TERDAFTAR

  • 5/28/2018 Slide Pph Pasal 22

    23/24

    Dit.P2Humas 23

    PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN BARANG

    YANG DIKEMBALIKAN

    PPh PASAL 22

    PENJUALAN BARANG

    YANG DIKEMBALIKANSETELAH MASA PAJAK

    TERJADINYA PENJUALAN

    DAPAT DIKURANGKAN DARI

    PPh PASAL 22 TERUTANG

    PADA MASA PAJAK

    TERJADINYA PENGEMBALIAN

    TIDAK DIGANTI DGNBARANG YG SAMA

    BAIK FISIK MAUPUN

    HARGA

    PEMBELI MEMBUAT

    NOTA RETUR

    SYARAT

  • 5/28/2018 Slide Pph Pasal 22

    24/24

    Dit.P2Humas 24

    DIBUAT OLEH PEMBELI

    DALAM RANGKAP 3

    NOTA RETUR ATAS PENJUALAN BARANG

    YANG DIKEMBALIKAN

    NOTA RETUR

    MENCANTUMKAN:

    Nomor dan tanggal nota retur

    Nama, alamat, dan NPWP pembeliNama, alamat, dan NPWP penjual

    Nomor dan tanggal faktur pembelian

    barang yang dikembalikan

    Macam, jenis, kuantum, dan harga barang

    yang dikembalikan

    Tanda tangan pembeli

    DIBUAT OLEH PEMBELI

    DALAM RANGKAP 3

    DIBUAT OLEH PEMBELI

    DALAM RANGKAP 31

    23

    1. PEMUNGUT PAJAK

    2. DILAMPIRKAN PADA

    SPT MASA PPh Ps, 22

    PEMUNGUT

    3. ARSIP PEMBELI