i

SISTEM JARINGAN PENGIMBAS TERIMBAS

DALAM MENGOPTIMALKAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN INKLUSI TAHUN 2016

OLEH

NAMA : AGUS JUNAEDI, S.Pd.

NUPTK : 7151760662200013

KABUPATEN : BANYUASIN

PROPINSI : SUMATERA SELATAN

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PENDIDIKAN

SATDIK NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR JL. KH. Sulaiman Kelurahan Kedondong Raye, Pangkalan Balai

Banyuasin 30753

ii

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Agus Junaedi, S.Pd.

NUPTK : 7151760662200013

Jabatan : Pamong Belajar

Unit Kerja : SPNF SKB Kabupaten Banyuasin

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa naskah simposium yang

berjudul Sistem Jaringan Pengimbas Terimbas dalam Mengoptimalkan

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Tahun 2016 disusun berdasarkan

observasi literatur. Karya tulis ini belum pernah saya ajukan untuk lomba

tingkat nasional. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam

karya tulis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Banyuasin, 14 November 2016

Pamong Belajar,

AGUS JUNAEDI, S.Pd.

iii

LEMBAR PENGESAHAN

Karya tulis ilmiah yang berjudul

SISTEM JARINGAN PENGIMBAS - TERIMBAS DALAM

MENGOPTIMALKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI

TAHUN 2016

DISUSUN OLEH :

AGUS JUNAEDI, S.Pd.

diajukan untuk melengkapi persyaratan Simposium GTK Kemdikbud

Tahun 2016 dan dinyatakan telah mendapat pengesahan

sebagai karya tulis.

:

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan naskah simposium

berjudul Sistem Jaringan Pengimbas Terimbas dalam Mengoptimalkan

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Tahun 2016 dapat diselesaikan

tepat waktunya.

Karya Tulis ini diajukan sebagai peran serta Pamong Belajar untuk

mengikuti simposium guru dan tenaga kependidikan tahun 2016. Semoga

naskah yang telah diajukan diterima oleh berbagai pihak sehingga dapat

mengoptimalkan pendidikan inkusi di seluruh sekolah yaitu PAUD/TK, SD,

SMP dan SMA/SMK sederajat.

Sistem Jaringan Pengimbas Terimbas dibutuhkan sebagai bentuk

dukungan pengoptimalan pendidikan inklusi secara masif. Untuk itu, atas

dukungan, kerjasama, dan bantuan yang diberikan, saya sampaikan

terima kasih. Mudah-mudahan naskah yang saya susun ini dapat

memberikan manfaat bagi anak berkebutuhan khusus, pedidik dan tenaga

kependidikan serta pemangku kebijakan untuk merubah SLB menjadi

sekolah inklusi.

Banyuasin, 14 November 2016

Penulis,

AGUS JUNAEDI, S.Pd.

v

DAFTAR ISI

Halaman Sampul ... ........................................................................... i

Surat Pernyataan ... ........................................................................... ii

Lembar Pengesahan .......................................................................... iii

Kata Pengantar ....... ........................................................................... iv

Daftar Isi v

Daftar Gambar ........ ........................................................................... vi

I. PENGANTAR .... ........................................................................... 1

II. MASALAH .......... ........................................................................... 2

III. PEMBAHASAN DAN SOLUSI ........................................................ 3

IV. . KESIMPULAN DAN HARAPAN PENULIS .................................... 10

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 12

Lampiran

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Contoh struktur organisasi sekolah inklusi ....................... 5

Gambar 2. Contoh alur sekolah pengimbas-terimbas pendidikan inklusi.. 9

1

I. PENGANTAR

Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak dengan

karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya

tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi

atau fisik. Karena karakteristik dan hambatan yang dimilki, ABK

memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan

dengan kemampuan dan potensi mereka, contohnya bagi tunanetra

mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan Braille

dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Anak

berkebutuhan biasanya bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB).

(Dr. Mujito dkk, 2012 : 25-26).

Dari definisi diatas telah jelas menyatakan bahwa kebutuhan

anak ABK wajib difasilitasi dikarenakan kemampuan dan potensi

anak bisa digali jika pendidik mampu memahami karakteristik dan

hambatannya. Pendidik harus lebih kerja keras dalam memahami

akan kecerdasan, sosial emosional, bahasa, seni dan nilai moral

agama ABK mengingat hambatan yang dihadapi jauh berbeda

dengan anak normal pada umumnya. Hambatan ini bisa disebabkan

oleh ketidaksempurnaan fisik atau gangguan psikologis anak.

Meninjau dari definisi diatas SLB merupakan solusi yang

dibuat sebagai wadah lembaga pendidikan untuk mengembangkan

potensi ABK, akan tetapi jumlah SLB saat ini masih jauh dari kata

cukup yaitu hanya 1.962 lembaga atau 28.493 Rombel. (Statistik

Sekolah Luar Biasa (SLB), 2015 : 1). Sedangkan jumlah anak

berkebutuhan khusus di Indonesia diperkirakan kurang lebih 4,2 juta.

Ketimpangan yang jauh ini maka pemerintah mulai tahun 2009

dengan mengembangkan pendidikan yang berbasis pembauran

(inklusif).

2

Dalam Permendiknas No 70 tahun 2009 pasal 1, yang

dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem

penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada

semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi

kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan

atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara

bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Definisi tersebut jelas bahwa ABK diharapkan bisa

mendapatkan pelayanan pendidikan diluar SLB yaitu sekolah umum

tanpa harus dikelompokkan pada satu tempat (segresi). Dengan

demikian pelayanan pendidikan inklusi sangat perlu dioptimalkan

mengingat selain ketimpangan jumlah ABK dengan SLB cukup besar

maupun pelaksanaan pendidikan tanpa segresi. Berdasarkan uraian

tersebut maka penulis mengangkat karya tulis dengan judul Sistem

Jaringan Pengimbas Terimbas dalam Mengoptimalkan

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Tahun 2016.

II. MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menarik

permasalahan, yaitu :

1. tidak adanya sistem yang dibangun secara masif dalam

pendidikan inklusi;

2. belum adanya peran SLB pada pendidikan inklusi disekolah

umum;

3. belum tersosialisasi dengan baik kepada sekolah agar melakukan

pendidikan inklusi; dan

4. keberadaan SLB sebagai sekolah khusus ABK (segresi).

3

III. PEMBAHASAN DAN SOLUSI

Pendidikan inklusi merupakan salah satu solusi dalam

menyelesaikan permasalahan tentang hak setiap orang memperoleh

pendidikan terutama ABK. Pendidikan inklusi ini hadir dikarenakan

banyaknya keterbatasan sarana dan prasarana yang disediakan

pemerintah dalam layanan pendidikan khusus (LPK). Hal ini cukup

jelas terlihat dari ketimpangan yang cukup besar antara jumlah SLB

dengan jumlah ABK.

Ketimpangan ABK dan SLB bisa dilihat berdasarkan data

Statistik Sekolah Luar Biasa (SLB) Tahun 2015/2016 jumlah SLB

hanya 1.962 lembaga atau 28.493 Rombel. Sedangkan jumlah ABK

di Indonesia diperkirakan kurang lebih 4,2 juta, berarti jika

menggunakan standar ideal 36 orang/rombel, maka dibutuhkan

117.000 rombel atau 9.700 lembaga SLB dengan jumlah 12

rombel/sekolah. Berarti menjadi PR pemerintah untuk pemenuhan

LPK untuk seluruh hak pendidikan ABK maka harus disediakan

7.738 lembaga SLB lagi. Hal ini tentunya membutuhkan anggaran

biaya yang cukup besar dalam pendirian satuan pendidikan.

Perlu menjadi perhatian bagi pemerintah tentang pendidikan

inklusi yaitu membaurkan ABK dengan anak lain tanpa diskriminasi,

seperti tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2003 Pasal 11 ayat 1 adalah Pemerintah dan Pemerintah

Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin

terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga

negara tanpa diskriminasi.

Sebaiknya pemerintah lakukan dalam keterbatasan SLB dan

cara menjalankan undang-undang tersebut yaitu memberdayakan

terlebih dahulu peran SLB sebagai calon pendamping sekolah inklusi

4

pada sekolah umum melalui pendidikan inklusi. Pendidikan ini

dilakukan karena jumlah sekolah di Indonesia bisa memfasilitasi

semua ABK yang diperkirakan 4,2 juta jiwa tersebut. Jumlah

lembaga pendidikan yaitu TK : 74.982 lembaga, SD : 148. 272

lembaga, MI : 23.678 lembaga, SMP : 35.488 lembaga, MTs :

16.283, SMA : 12.409 lembaga, MA : 96.704 lembaga, dan SMK :

11.726 lembaga (Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

sampai tahun 2014, dikutip dan dipublikasikan oleh Statistik

Indonesia tahun 2016).

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa besarnya lembaga

pendidikan secara keseluruhan sebanyak 322.838 lembaga, hal ini

perlu dioptimalkan jika ada sebuah sistem jaringan yang dibangun

oleh pemerintah. Dalam hal ini penulis menawarkan sistem jaringan

pengimbas terimbas dengan mengadopsi cara multi level

marketing sebagai solusi pendidikan inklusi secara masif. Menurut

Kamus Bahasa Online pengimbas berarti perolehan sesuatu sebagai

akibat pengaruh sesuatu yang lain, maka yang menjadi sekolah

pengimbas diperoleh dari pembinaan pihak yang dilatih pemerintah.

Dari definisi akan sistem jaringan pengimbas terimbas maka

ada 4 tahap kerja yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan

pendidikan inklusi tersebut yaitu tahap pelatihan (trainer), tahap

pembinaan (contruction), tahap pengembangan (expantion) dan

tahap peleburan (smelter).

1. Tahap pelatihan (trainer)

Tahap pelatihan merupakan langkah awal dalam proses

sistem jaringan pengimbas terimbas. Tahap pelatihan ini

dikhususkan untuk Kepala SLB yang disiapkan sebagai

Pendamping Sekolah Inklusi. Materi yang diajarkan dalam tahap

5

pelatihan ini terutama pada merubah struktur organisasi

disekolah (restruktusisasi organisasi) yaitu penambahan LPK

pada bidang kurikulum.

Materi tentang penyusunan proposal bantuan sekolah

inklusi yaitu sarana belajar ABK juga tidak kalah pentingnya

diajarkan, hal ini agar bantuan bisa tepat sasaran. Contoh

bantuan buku atau panduan huruf braile untuk mendampingi ABK

yang tunanetra, bantuan buku atau panduan bahasa isyarat

untuk ABK yang tunarungu dan seterusnya.

Selebihnya materi tentang pendidikan inklusi, pengenalan

ABK, Kebijakan Ditjen dan lain-lain juga diberikan tergantung dari

kebutuhan dan waktu pelaksanaan.

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH INKLUSI

Gambar 1. Contoh struktur organisasi sekolah inklusi

Kepala Sekolah Komite

Kepala TU

PGRI

Kopri

Tim Website

Koordinator

Laboratorium

Kepala

Perpustakaan

Petugas Kebersihan

Tim Pengembang

Kurikulum

Koordinator Mata

Pelajaran

Koordinator Layanan

Pendidikan Khusus

(LPK)

Pembina OSIS

Pembina Ektra

Kurikuler

Pembina Tata Tertib

Waka Kurikulum Waka Kesiswaan Waka Sapras Waka Humas

Guru

6

2. Tahap pembinaan (contruction)

Tahap pembinaan dilakukan dengan 3 cara yaitu pemetaan

sekolah inklusi pengimbas, pendidikan dan latihan (diklat) dan

kunjungan sekolah inklusi pengimbas.

Pemetaan sekolah inklusi pengimbas dipilih disetiap

kecamatan, tentunya harus memperhatikan letak geografis,

ketersediaan sarana dan prasana dan sumber daya manusianya.

Kemudian sekolah inklusi pengimbas ini diberikan pembinaan

melalui Diklat tentang Layanan Pendidikan Khusus di Sekolah Inklusi

dikhususkan bagi wakasek kurikulum. Tujuan diklat diharapkan

semua wakasek kurikulum mampu merumuskan kebutuhan

pendidikan inklusi di lembaga sekolahnya masing-masing.

Selanjutnya materi tentang guru pendamping khusus (GPK)

sangat penting diajarkan dalam diklat, karena GPK memiliki tugas

yaitu :

1. mendampingi /menerjemahkan dalam proses pembelajaran,

2. menyusun instrumen asesmen pendidikan khusus,

3. memberikan bimbingan secara berkesinambungan untuk anak

berkebutuhan khusus,

4. memberikan konsultasi kepada orang tua yang memiliki siswa

yang berkebutuhan khusus.

Implementasi kehadiran GPK sangat penting dilaksanakan

karena bisa membantu ABK dalam menerima pelajaran dari guru di

kelas. Selain itu, hadirnya GPK sangat membantu dalam kegiatan

belajar mengajar guru dan siswa lain dikelas tanpa terhambat

dengan hadirnya ABK.

7

Cara terakhir dalam tahapan ini yaitu kunjungan ke sekolah

pengimbas oleh pendamping sekolah inklusi. Tujuan kunjungan ini

yaitu untuk membimbing (konseling) dalam proses pembentukkan

LPK, seperti kurikulum berbasis LPK, program kerja sekolah inklusi

pengimbas dan pembimbingan GPK. Pembinaan sekolah pengimbas

tentunya melihat jumlah GPK yang disiapkan yang disesuaikan

dengan jumlah kelas untuk ABK, misal SD Negeri 1 Sembawa

sebagai sekolah pengimbas memiliki 3 ruang di kelas I, yaitu:

1) Kelas I.A pelayanan untuk ABK tunanetra dan tunarungu; GPK

tunanetra yaitu Adenarisuji, S.Pd. dan GPK tunarungu Mia

Trianza, S.Pd.

2) Kelas I.B pelayanan untuk ABK tunagrahita dan tunadaksa; GPK

tunagrahita yaitu Dwi Maharani, S.Pd. SD dan GPK tunadaksa

Ayu Andira, S.Pd.

3) Kelas I.C pelayanan untuk ABK tunalaras dan cacat ganda; GPK

tunalaras yaitu Harun Al Rasyid, S.Pd. SD dan GPK cacat ganda

Emilda Sriwahyuningsih, S.Pd.

3. Tahap pengembangan (expantion)

Tahap pengembangan dilakukan setelah sekolah pengimbas

sudah melaksanakan pendidikan inklusi secara baik. Tugas

sekolah pengimbas menjadi contoh bagi sekolah terimbas sebagai

pengembangan pendidikan inklusi secara masif. Perlu diperhatikan

sekolah terimbas tidak harus memiliki LPK secara keseluruhan

tetapi dua atau tiga LPK sudah cukup, misal SD Negeri 1 Sembawa

ini memiliki sekolah terimbas yaitu SD Negeri 2 dengan LPK

tunanetra dan tunarungu, SD Negeri 3 dengan LPK tunalaras dan

downsindrom, SD Negeri 4 dengan LPK tunagrahita dan tuna

daksa.

8

Cara yang dilakukan dalam tahap pengembangan ini sama

seperti dalam tahap pembinaan, akan tetapi yang perlu menjadi

penekanan dalam tahap pengembangan yaitu kunjungan ke

sekolah pengimbas jauh lebih banyak diberikan langsung (praktek).

Tujuan kegiatan ini agar sekolah terimbas bisa langsung

mencontoh cara pelaksanaan LPK dalam pendidikan inklusi

disekolah.

4. Tahap peleburan (smelter)

Tahap ini hanya bisa dilakukan oleh kebijakan pemerintah

dan pemerintah daerah dalam mengubah SLB menjadi sekolah

umum yaitu, TK/PAUD, SD atau SMP atau SMA inklusi

percontohan. Jika ini tidak dilakukan maka pelaksanaan jaringan ini

kurang sempurna dikarenakan pandangan masyarakat jika ABK

hanya bisa menuntut di SLB saja. Untuk itu yang perlu menjadi

perhatian pemerintah sebelum melebur SLB menjadi sekolah

umum yaitu:

1. Sekolah pengimbas dan terimbas menjalankan LPK dengan

baik;

2. Keberadaan sekolah-sekolah inklusi sudah tersosialisasi di

masyarakat secara luas;

3. Kesiapan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SLB

untuk menjalankan kurikulum sekolah umum.

9

SISTEM JARINGAN PENGIMBAS TERIMBAS DALAM MENGOPTIMALKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI

Gambar 2. Contoh alur sekolah pengimbas-terimbas dalam pendidikan inklusi

TK Negeri 1 Sembawa

Keterangan :

LPK : Layanan Pendidikan Khusus

DS : Down Sindrom

Mencontoh

Membina

SD N 2 Mariana

LPK Tunanetra

LPK Tunarungu

SD N 3 Mariana

LPK Tunalaras

LPK DS

SD N 4 Mariana

LPK Tunagrahita

LPK Tunadaksa

TK N 3 Sembawa

LPK Tunalaras

LPK DS

TK N 2 Sembawa

LPK Tunanetra

LPK Tunarungu

TK N 4 Sembawa

LPK Tunagrahita

LPK Tunadaksa

Kepala SLB

SD N 1: Mariana

SMP N 2 Sungsang

LPK Tunanetra

LPK Tunarungu

SMP N 3 Sungsang

LPK Tunalaras

LPK DS

SMP N 4 Sungsang

LPK Tunagrahita

LPK Tunadaksa

SMP N 1: Sungsang

Pemerintah

SLB menjadi

TK/PAUD/SD/SMP/SMA

/SMK Inklusi Percontohan

Melatih

Merubah

1 Tahap Trainer

2 Tahap Construction

3 Tahap Expantion

4 Tahap Smelter SMA N 2 BA III

LPK Tunanetra

LPK Tunarungu

SMA N 3 BA III

LPK Tunalaras

LPK DS

SMA N 4 BA III

LPK Tunagrahita

LPK Tunadaksa

SMA N 1: BA III

Sekolah Pengimbas

Sekolah Terimbas

Berjalan Baik

10

IV. KESIMPULAN DAN HARAPAN PENULIS

Pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang memberikan

kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk

mengikuti pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara

bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Prinsip inklusi

ini yaitu membaurkan ABK dengan anak normal tanpa

dikelompokkan menjadi satu (segresi).

Pendidikan inklusi merupakan solusi terbaik untuk mengatasi

keterbatasan SLB yang ada saat ini yaitu 1.962 lembaga. Sedangkan

jumlah ABK diperkirakan 4,2 juta jiwa harus membutuhkan 9.700

lembaga SLB jika jumlah 12 rombel. Berarti masih 7.738 lembaga

SLB lagi dan tentunya membutuhkan anggaran biaya yang cukup

besar dalam pendirian satuan pendidikan tersebut.

Sistem jaringan pengimbas terimbas dibangun dengan

mengadopsi cara multi level marketing sebagai solusi pendidikan

inklusi secara masif dengan pendekatan sekolah umum yaitu

TK/PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK. Ada 4 tahap kerja yang harus

dilakukan dalam sistem jaringan ini agar bisa berjalan baik, yaitu:

1. tahap pelatihan (trainer); Kepala SLB disiapkan sebagai

Pendamping Sekolah Inklusi,

2. pembinaan (contruction); pemetaan sekolah inklusi pengimbas,

diklat dan kunjungan sekolah inklusi pengimbas,

3. tahap pengembangan (expantion); sekolah terimbas mencontoh

sekolah pengimbas.

4. tahap peleburan (smelter); kebijakan pemerintah mengubah SLB

menjadi sekolah umum.

11

Jika tahapan-tahapan ini dilaksanakan dengan baik maka

harapan penulis, yaitu :

1. Seluruh sekolah pengimbas dan terimbas bisa melaksanakan

pendidikan inklusi,

2. Ada kebijakan pemerintah tentang perubahan SLB agar menjadi

sekolah inklusi percontohan seperti, TK/PAUD, SD atau SMP

atau SMA/SMK, dan

3. Seluruh ABK bisa dijumpai dan belajar disekolah-sekolah umum

tanpa dikelompokkan pada satu tempat (segresi) yaitu SLB.

12

DAFTAR PUSTAKA

Anonimus. 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : Sesneg RI.

Anonimus. 2016. Statistik Sekolah Luar Biasa (SLB) 2015/2016. Jakarta :

Kemdikbud

http://health.detik.com/read/2013/07/17/184234/2306161/1301/jumlah-

anak-berkebutuhan-khusus-di-indonesia-diperkirakan-42-juta

http://www.kajianteori.com/2015/12/pengertian-pendidikan-inklusi.html

https://www.bps.go.id/linkTabelStatis

http://kamusbahasaindonesia.org/imbas

Mudjito, dkk. 2012. Pendidikan Inklusif. Jakarta : Baduose Media.

http://health.detik.com/read/2013/07/17/184234/2306161/1301/jumlah-anak-berkebutuhan-khusus-di-indonesia-diperkirakan-42-jutahttp://health.detik.com/read/2013/07/17/184234/2306161/1301/jumlah-anak-berkebutuhan-khusus-di-indonesia-diperkirakan-42-jutahttp://www.kajianteori.com/2015/12/pengertian-pendidikan-inklusi.htmlhttps://www.bps.go.id/linkTabelStatishttp://kamusbahasaindonesia.org/imbas

13

LAMPIRAN

14

15

KTP PENULIS

NPWP PENULIS