SINKRONISASI PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2015

DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Diajukan oleh:

H. ARIS SULIYONO

2015-02-005

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2018

ii

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aris Suliyono

NIM : 201502005

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Universitas Muria Kudus

Menyatakan, bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya

saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

iii

Persetujuan Penelitian Tesis

Sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 10

Tahun 2015

Dalam Sistem Perundang-Undangan

Yang di ajukan oleh :

ARIS SULIYONO

2005-02-005

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Dr. Suparnyo SH, MS Tanggal 08 Feb 2018

NIDN.0628096201

Pembimbing Pendamping

Dr. Subarkah, SH, M.Hum Tanggal 08 Feb 2018

NIDN. 0610106001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Muria Kudus

Dr. Hidayatullah, M. Hum.

NIDN. 0610701000001007

iv

PERSETUJUAN JUDUL TESIS SEMENTARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyetujui rancangan judul tesis yang diajukan

oleh :

Nama Mahasiswa : Aris Suliyono

Nomor Induk Mhs (NIM) : 2015-02-005

Judul tesis yang sementara diajukan :

1. Sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015

Dalam Sistem Perundang-Undangan.

Demikian agar yang berkepentingan menjadi periksa,

Kudus,

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Hukum

Dr. Hidayatullah, M. Hum.

NIDN. 0610701000001007

v

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN JUDUL TETAP

Yang Bertandatangan dibawah ini, menyetujui menyatakan memberikan

persetujuan dan mengesahkan judul tesis yang akan disusun oleh mahasiswa

sebagaimana diterangkan sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Aris Suliyono

Nomor Induk Mhs (NIM) : 2015-02-005

Ruang Lingkup : Studi Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus

No 10 Tahun 2015

Judul Tesis : Sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten

Kudus No 10 Tahun 2015 Dalam Sistem

Perundang-Undangan.

Selanjutnya kepada mahasiswa yang bersangkutan berhak memperoleh bimbingan

proposal penelitian dan bimbingan tesis dari Dosen Pembimbing Utama dan

Dosen Pembimbing Pendamping.

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Utama Dosen Pembimbing Pendamping

Dr. Suparnyo SH, MS Dr. Subarkah, SH, M.Hum

NIDN.0628096201 NIDN. 0610106001

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Hukum

Dr. Hidayatullah, M. Hum.

NIDN. 0610701000001007

vi

Halaman Persetujuan Sebelum Tesis Diuji

SINKRONISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NO 10

TAHUN 2015 DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN.

Diajukan Oleh :

ARIS SULIYONO

2015-02-005

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat

Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

Dr. Suparnyo SH, MS Dr. Subarkah, SH, M.Hum

NIDN.0628096201 NIDN. 0610106001

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2017

vii

Halaman Persetujuan Sesudah Tesis Diuji

TESIS

Sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus

No 10 Tahun 2015

Dalam Sistem Perundang-Undangan

Disusun Oleh

ARIS SULIYONO

2015-02-005

Telah dipertaankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal..........

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama Anggota Dewan Penguji I

Dr. Suparnyo SH, MS Dr. Hidayatullah, SH. M.Hum

NIDN.0628096201 NIDN. 0610701000001007

Pembimbing Pendamping Anggota Dewan Penguji II

Dr. Subarkah, SH, M.Hum Dr. Sukresno,SH.MHum

NIDN. 0610106001 NIDN. 195506011983031002

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan

untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal .................

Dr. Hidayatullah, M. Hum.

NIDN. 0610701000001007

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

viii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Barangsiapa yang menginginkan dunia (untuk mendapatkannya) harus memakai

ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat (mendapatkannya) harus

memakai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat)

(mendapatkannya harus dengan ilmu"

(HR Bukhari Muslim, kutipan dari Aa Gym, 2001)

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang Maha Tahu, dan dengan segala kerendahan hati Tesis ini saya

persembahkan kepada :

1. Bapak/Ibu terscinta dan tersayang, motivator terbesar dalam hidupku yang tak

pernah jemu mendoakan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan

kesabaran mengantarku sampai kini;

2. Istriku yang tercinta penyejuk hati, terima kasih atas kasih sayang, perhatian,

kesabaran dan semangat yang telah diberikan dalam menyelesaikan tugas akhir

ini;

3. Anak-anakku yang terkasih yang selalu memberi inspirasi dan cahaya kedamaian;

4. Para Pembimbing yang selalu memberi dukungan moril dan spiritual;

5. Sahabat-sahabatku seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Muria Kudus dan semua teman-teman yang tak mungkin penulis

sebutkan satu-persatu.

ix

ABSTRAK

Aris Suliyono, 2017. Thesis. Judul: Sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan

Daerah (Perda) dengan Undang-Undang ( Studi Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Kudus No. 10 tahun 2015)

Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada

daerah otonom untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan

karakteristik daerah masing-masing. Namun demikian, pengaturan tersebut tetap

tidak diperkenankan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang

lebih tinggi dan kepentingan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, maka

pengaturan dalam Perda di hadapkan pada persoalan bagaimana agar Perda dapat

mengatur urusan kewenangan sesuai dengan karakteristik daerahnya, namun tidak

bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. Hal ini

menjadikan pemaknaan terhadap sinkronisasi dan harmonisasi peraturan menjadi

sangat penting. Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kota di Indonesia yang

memiliki karakteristik akar budaya yang sangat kuat. Perda No.10 Tahun 2015

tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelap Malam, PUB dan Penataan Hiburan

Karaoke merupakan salah satu contoh peraturan daerah yang menarik, karena

materi muatanya mengandung karakteristik akar budaya daerah yang cukup

menonjol dan kemudian telah dimohonkan untuk di uji di Mahkamah Agung

karena dianggap bertentangan dengan undang – undang. Namun melalui Putusan

Nomor 06 P/HUM/2016 Mahkamah Agung menyatakan bahwa Perda Kabupaten

Kudus No 10 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam konteks tersebut penelitian ini membahas “ Sinkronisasi dan harmonisasi

Peraturan Daerah ( Perda) dengan Undang- Undang ( Study Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Kudus No.10 tahun 2015)”.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :1) Bagaimanakah

sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai peraturan daerah;2)

Bagaimanakah sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus

No 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelap Malam, PUB, dan

Penataan Hiburan Karaoke terhadap undang-undang yang tercermin dalam uji

materi berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 06.P/HUM/2016. Adapun

tujuan penelitian ini adalah :1) Mendiskripsikan sinkronisasi dan harmonisasi

pengaturan mengenai peraturan daerah;2) Mendiskripsikan Sinkronisasi dan

harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No.10 Tahun 2015 tentang usaha

Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke terhadap

undang-undang yang tercermin dalam uji materi yang tertuang dalam putusan

Mahkamah Agung RI No 06.P/HUM/2016.

Sebagai penelitian hukum, maka penelitian ini termasuk ke dalam

penelitian hukum normative atau penelitian penelitian doctrinal yaitu penelitian

yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data

utama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis

normative. Proses analisis dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data,

melalui beberapa tahapan melalui proses pengumpulan data, reduksi data,

penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

x

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peraturan Daerah Kabupaten

Kudus No 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB,

dan Penataan Hiburan Karaoke merupakan peraturan yang dikeluarkan untuk

“menata” usaha penyelenggaraan hiburan diskotik, kelab malam, PUB, dan

karaoke yang “agar” selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan social

budaya masyarakat di Kabupaten Kudus sehingga tidak menimbulkan gangguan

ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Pengundangan Peraturan

Daerah Kabupaten Kudus No. 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik,

Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke sudah melalui sinkronisasi

dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, baik sinkronisasi vertical

maupun horizontal; 2). Putusan Mahkamah Agung RI No. 06.P/HUM/2016

menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015

Tentang Usaha Hiburan, Diskotik, Kelab Malam, PUB dan Penataan Hiburan

Karaoke khususnya pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) serta pasal 4 ayat (1) tidak

bertentangan dengan peraturan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10

tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan secara subtansi sesuai dengan asas

kejelasan tujuan dan kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatannya,

karena secara materi kewenangan pengaturan/pembatasan mengenai usaha

hiburan diskotik, kelab malam, PUB, dan penataan hiburan karaoke (vide Pasal 18

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009) adalah merupakan kewenangan

Pemerintar Daerah guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui

jaminan Kepastian Hukum, sehingga perlu pemerintah daerah untuk membuat

kebijakan dalam pengaturan bagi usaha penyelenggara hiburan diskotik, kelab

malam, PUB dan Karaoke, dengan memperhatikan nilai-nilai sosiologis, yaitu

masyarakat Kudus adalah masyarakat Agamis ( yang menjunjung tinggi norma

Agama) dan telah sesuai dengan nilai-nilai moral yang berkembang di masyarakat

sebagai Kota Santri sebagai “ Kearifan Lokal”nya.

Keywords: Sinkronisasi, Harmonisasi, Peraturan Daerah

xi

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha

Penyayang, segala puji bagi Allah seru sekalian alam, dan rahmat serta salam

penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan

para sahabatnya.

Atas nama rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan melalui proses perjuangan

yang cukup melelahkan, maka tesis dengan judul “ Sinkronisasi dan harmonisasi

Peraturan Daerah (Perda) dengan Undang-Undang (Studi Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Kudus No. 10 tahn 2015)” dapat penulis selesaikan dengan baik.

Untuk itu penulis mensyukuri atas rahmat yang telah diberikan-Nya.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa dengan motivasi yang ada dalam diri

penulis saja seraya tidak akan terlaksana penyusunan tesis ini tanpa bantuan, saran

dan arahan dari berbagai pihak, maka sudah sewajarnya penulis mengucapkan

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang

telah membantu dalam penulisan tesis ini, khususnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Suparnyo, SH., MS., selaku Rektor Universitas Kudus dan

Pembimbing.

2. Dr. Subarkah, SH., M.Hum., selaku Wakil Rektor II sekaligus

Pembimbing

3. Dr. Hidayatullah, M.Hum., selaku Ka. Prodi Magister Ilmu Hukum

Universitas Muria Kudus sekaligus Pembimbing

4. Dekan FKIP Universitas Muria Kudus.

5. Bapak/Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.

6. Seluruh karyawan dan segenap civitas akademika Universitas Muria

Kudus serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan yang mereka curahkan, penulis hanya dapat mendoakan

semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik, jazakumullahu khoiran

katsira , amin.

xii

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh

dari kesempurnaan, banyak terdapat kejanggalan dan kekurangan. Oleh karena itu

saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca senantiasa penulis

terima dengan penuh penghargaan.

Harapan penulis semoga tesis dapat bermanfaat bagi penulis khususnya

dan bagi para pembaca pada umumnya, dan semoga menjadi amal pengabdian

penulis terhadap agama, bangsa dan negara.

Kudus, September 2017

Penulis,

Aris Suliyono

NIM. : 201502005

xiii

DAFTAR ISI

Halaman Judul ............................................................................... i

Halaman Pernyataan ....................................................................... ii

Halaman Persetujuan Pembinbing ................................................... iii

Halaman Pengesahan ........................................................................ iv

Motto dan Persembahan ................................................................... v

Abstrak ............................................................................................. vi

Kata Pengantar ................................................................................. vii

Daftar Isi ........................................................................................... ix

Daftar Lampiran ............................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN ............................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah ............................................. 1

B. Rumusan Masalah ..................................................... 6

C. Tujuan Penelitian ...................................................... 6

D. Manfaat Penelitian .................................................... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka ........................................................... 8

B. Landasan Teori ......................................................... 13

1. Peraturan Perundang-Undangan dan Asasnya ..... 13

2. Sinkronisasi dan Harmonisasi ............................. 18

3. Otonomi Daerah dan Pengembangan Kepariwisataan .. 40

4. Kerangka Konseptual ............................................ 57

BAB III METODE PENELITIAN 61

A. Jenis Penelitian ........................................................... 61

B. Sifat Penelitian ........................................................... 62

C. Pendekatan Penelitian ................................................ 63

D. Jenis Data ................................................................... 64

E. Sumber Data .............................................................. 64

F. Teknik Pengumpulan Data ......................................... 67

xiv

G. Teknik Analisis Data ....................................................... 67

H. Sistematika Penulisan Hukum .................................... 71

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 74

A. Sinkronisasi dan Harmonisai Pengaturan Mengenai

Peraturan Daerah ...............................................

74

B. Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No.

06.P/HUM/2016 atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus

No. 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik,

Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan

Karaoke......................................................................

94

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 106

A. Simpulan .................................................................. 106

B. Saran ...................................................................... 109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN