Sinkronisasi Pengembangan KawasanScience dan Teknologi denganRTRW Provinsi Jawa Barat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Bandung, 12 September 2019

Kedudukan RTRW

Muatan Umum RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun2009-2029

Substansi Kawasan Science dan Teknologi dalamRaperda tentang Perubahan RTRW Provinsi JawaBarat Tahun 2009-2029

Sistematika

Kedudukan RTR dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Tata Ruang sebagai acuan dalam perencanaan harus diimplementasikan

RTRW Provinsi

RTRWN

RTRW Kabupaten

/Kota

RTR Pulau

RTR KSP

RTR KSK

RDTR

Pusa

tDa

erah

RTR KSN

Spasial Aspasial

Penjelasan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang RTR merupakan matra spasial dari rencanapembangunan jangka panjang

Muatan UmumRaperda tentang Perubahan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

• Kawasan Peruntukan Lindung

Perubahan :1. Masukan Pansus VII dan Perangkat Daerah

Arahan PengendalianPemanfaatan Ruang

Perubahan :1. Rencana Sektoral dan persetujuan Pansus VII

Arahan Pemanfaatan Ruang : Indikasi Program

Kawasan Strategis Provinsi

Perubahan, semula 24 KSP menjadi 6 KSP :1. Berdasarkan kriteria KSP2. Sebagian KSP menjadi kewenangan pusat, dan sebagian berada dalam KSN3. Usulan pusat pertumbuhan ekonomi baru4. Masukan Pansus VII

Rencana Pola Ruang :

• Kawasan PeruntukanBudidaya

Perubahan :1. Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi (Permen ATR/BPN No 1/2018).2. Penunjukan Kawasan Hutan (SK. Kemenhut, 2017).3. Updating peta kawasan rawan gerakan tanah dan karst (Badan Geologi, 2016).4. Usulan KP2B (ATR/BPN, 2018), dan usulan KP2B dari Kab./Kota.5. Masukan rencana sektoral dan menambahkan program strategis dari Gubernur6. Masukan Pansus VII

Perubahan :

1. Berdasarkan Kriteria Sistem Perkotaan (Permen ATR/BPN No 1 Tahun 2018, Usulan Kab./Kota,dalam masukan pansus VII

2. Proyek Strategis Nasional (Perpres No. 56 Tahun 2018), dan rencana sektoral.3. Menambahkan program strategis dari Gubernur.4. Masukan Pansus VII

Rencana Struktur Ruang :• Sistem Perkotaan• Sistem Jaringan Infrastruktur

Tujuan, Kebijakan dan StrategiPerubahan :1. Menyesuaikan Nomenklatur2. Masukan Pansus VII dan perangkat daerah

Ketentuan Umum Perubahan :1. Menyesuaikan Nomenklatur dan definisi sesuai peraturan perundang-undangan

MUATAN REVISI RTRW PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009-2029

Tujuan, dan Sasaran Penataan Ruang Jawa Barat Tahun 2009-2029

Tujuan Penataan Ruang Jawa Barat

Mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdayasaing menuju ProvinsiJawa Barat Termaju di Indonesia.

Sasaran Penataan Ruang :

a. tercapainya ruang untuk kawasan lindung seluas45% dari wilayah Jawa Barat dan tersedianyaruang untuk ketahanan pangan;

b. terwujudnya ruang investasi melalui dukunganinfrastruktur strategis;

c. terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan danperdesaan dalam sistem wilayah yangterintegrasi; dan

d. terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalampenataan ruang.

Rencana Struktur Ruang Sistem Perkotaan meliputi PKN dan

PKNp, PKW dan PKWp, PKL Perkotaan, serta PKL Perdesaan

Renc. Infrastruktur Wlayah

Rencana Pola Ruang KL Hutan (HK, HL, dan HP yang diusulkan jadi HL)

serta KL Non Hutan (Sensitif Area) KB Hutan (HPT, HP, Hutan Rakyat) KB pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis,

perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan. permukiman, industri, pesisir, laut, dan pulau kecil, pariwisata, perdagangan dan jasa, dan hankam

Rencana Kawasan Strategis Provinsi 24 KSP

Rencana Infrastruktur Wilayah :• Infrastruktur Jalan dan Perhubungan• Infrastruktur Sumberdaya Air• Infrastruktur Energi dan Kelistrikan• Infrastruktur Telekomunikasi• Infrastruktur Permukiman

Skala Peta 1:250.000

Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat 2009-2029

Kebijakan dan StrategiPerencanaan Tata Ruang

Penyusunan danpeninjauan

kembali

Tindak lanjutRTRWP dalamrencana rinci

Penyelarasan RTRW Kabupaten/Kota dengan RTRWP

Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang

Pengembangan wilayah (WP dan keterkaitanfungsional antar WP)

Pengembangan struktur ruang :

1. pemantapan sistem perkotaan sesuai fungsi PKN, PKW, PKL

2. pengembangan sistem kota-desa sesuai daya dukung dandaya tampung serta fungsi kegiatan dominan

3. pengendalian perkembangan perkotaan di utara danwilayah antara utara dan selatan untuk menjaga lingkunganberkelanjutan

4. pengendalian perkembangan sistem kota di selatan tidakmelebihi daya dukung dan daya tampung,

5. penataan dan pengembangan infrastruktur , mendorongterlaksananya peran WP dan KSP dalam mewujudkanpemeratan pembangunan dan

Pengembangan pola ruang (pengembangan Kawasan Lindungdan Kawasan Budidaya)

Kebijakan dan StrategiPengendalian Pemanfaatan

Ruang

Pengawasan dan penertibanmenggunakan perangkat

pengendalian

Pemberian izin pemanfaatanruang

Pemberian izin pemanfaatanruang kewenangankabupaten/ kota,

berpedoman ke RTRWP

Pemberian izin pemanfaatanruang oleh kabupaten/kota

yang berdampak besardan/atau menyangkut

kepentingan nasional/provinsidikoordinasikan dengan

Gubernur

Dasar Kebijakan dan Strategi PerencanaanPembangunan Wilayah Jawa Barat Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW

Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kebijakan Pengembangan Wilayah

Meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antarwilayahkabupaten/ kota maupun kawasan perkotaan dan perdesaan

Strategi Pengembangan Wilayah :

1. Pembagian 6 (enam) Wilayah Pengembangan

2. Keterkaitan fungsionalantarwilayah pengembangan

Strategi yang ditujukan untukmeningkatkan sinergitas danintegrasi pengembanganwilayah antar WP dan KawasanKhusus (KK) untuk mengurangikesenjangan pembangunanantarwilayah

• Penjabaran dari KawasanStrategis Nasional danKawasan Andalan padaSistem Nasional

• Strategi untuk meningkatkanefektivitas pengelolaanpembangunan

WP Bodebekpunjur WP Purwasuka WP Ciayumajakuning WP Priatim-Pangandaran WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung WP Sukabumi dsk

Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

III

III

IV

V

VI

WP BODEBEKPUNJUR

WP PRIATIM DAN PANGANDARAN

WP KK CEKUNGAN BANDUNGWP SUKABUMI DAN

SEKITARNYA

WP CIAYUMAJAKUNING

WP PURWASUKA

Kawasan Selatan : DIBATASI

Kawasan Barat : DITINGKATKAN

Kawasan Utara : DIKENDALIKAN

Kawasan Timur : DIDORONG

Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

Keterkaitan Fungsional Antar WP

III

III

IV

V

VI

WP BODEBEKPUNJUR

WP PRIATIM DAN PANGANDARAN

WP KK CEKUNGAN BANDUNGWP SUKABUMI DAN

SEKITARNYA

WP CIAYUMAJAKUNING

WP PURWASUKA

Kawasan Selatan : DIBATASI

Kawasan Barat : DITINGKATKAN

Kawasan Utara : DIKENDALIKAN

Kawasan Timur : DIDORONG

Dikendalikan

Membatasi perkembangan kegiatan budidaya yang dapatmeningkatkan terjadinya alih fungsi lahan kawasan lindungdan pertanian lahan basah beririgasi teknis yang dapatmengganggu keberlanjutan ekosistem wilayah, sertadayadukung dan dayatampung lingkungan.

Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

Didorong

Memfasilitasi berkembangnya kegiatan budidaya yangdapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpamengabaikan fungsi lingkungan yang merupakankarakteristik khusus wilayah tersebut.

Dibatasi

Pengembangan kota-kota perlu memperhatikan keseimbangan dayadukunglingkungan sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki. Kerentananterhadap risiko bencana alam (gempa, letusan gunung berapi, gerakan tanah,dan bahaya geologi lainnya); gangguan terhadap hulu DAS, menghindari alihfungsi lahan lindung dan lahan pertanian sawah produktif.

Ditingkatkan

Prioritas fasilitasi pembangunan yang dapatmeningkatkan kesejahteraan masyarakat menujucita-cita yang diinginkan, tanpa mengabaikanfungsi lingkungan yang harus dijaga

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG REVISI RTRW PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2009-2029

dalam

usulan

(sehingga

Ditetapkan Pemerintah

Provinsi dalam RTRW Provinsi,

berdasarkankesepakatan

denganKabupaten/

Kota

Penetapan Cikarang-Cibitung, Tarumajaya, Cibarusah, Setu, Cibinong, Setu, Cibinong, Cileungsi, Parung, Cigudeg, Caringin, Parungpanjang, Cibadak, Cicurug, Sagaranten, Jampangkulon, Cianjur, Sindangbarang, Sukanagara, Purwakarta, Karawang, Cilamaya, Rengasdengklok, Teluk Jambe Barat, Ciwidey, Pangalengan, Cikalong Wetan, Padalarang, Sumedang, Conggeang-Tomo, Wado, Pamanukan, Subang, JalanCagak, Pusakanagara, Jatibarang, Losarang, Gantar-Terisi, Tukdana, Karangampel, Haurgeulis, Arjawinangun, Sumber, Lemahabang, Palimanan, Ciledug, Majalengka, Kertajati, Kuningan, Cilimus, Luragung, Ciawigebang, Mandirancan, Garut, Cikajang, Pameungpeuk, Rancabuaya, Singaparna, Cikatomas, Ciawi, Karangnunggal, Ciamis, Banjarsari, Kawali, Rancah, Panjalu, Cisaga, Banjar dan Parigi sebagai PKL, denganwilayah pelayanan kabupaten/kota dan beberapakecamatan.

DitetapkanPemerintah

RTRWN

Penetapan Cikopo-Cikampek, Indramayu, Kota Sukabumi, Palabuhanratu, Cidaun, Kota Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kadipaten sebagai PKW, dengan peran pusat koleksi dan distribusi skala nasional

Ditetapkan Pemerintah

dalam RTRWN

Penetapan Kawasan Perkotaan Bodebek, KawasanPerkotaan Bandung Raya, dan Cirebon sebagai PKN,dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusiskala internasional, nasional atau beberapa provinsi

8 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

61 Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

3 Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

REVISI RENCANA SISTEM PERKOTAAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG REVISI RTRW PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2009-2029

PETA RENCANA POLA RUANG REVISI RTRW PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2009-2029

Peta RevisiKawasan Strategis Provinsi

ARAHAN PEMANFAATAN RUANGArahan pemanfaatan ruang berisi daftar indikasi program utama perwujudan 4 (empat) sasaran penataan ruang dan penjabarandari rencana struktur, rencana pola ruang dan rencana KSP. Dilengkapi dengan pelaksanaan, waktu, pelaksanaan dan pembiayaan.

Sasaran Penataan Ruang

• Tercapainya ruang untuk kawasanlindung seluas 45% dari wilayah JawaBarat dan tersediannya ruang untukketahanan pangan;

• Terwujudnya ruang investasi melaluidukungan infrastruktur strategis;

• Terwujudnya ruang untuk kawasanperkotaan dan perdesaan dalam sistemwilayah yang terintegrasi; dan

• Terlaksananya prinsip mitigasi bencanadalam penataan ruang.

• PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG

1. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Strategis

Sistem jaringan transportasi, sumberdaya air, energi, telekomunikasi, prasarana lainnya

2. Perwujudan ruang untuk kawasan perkotaan (PKN, PKW, PKL)

• PERWUJUDAN POLA RUANG

1.Pencapaian 45% kawasan lindung

Peningkatan luasan kawasan lindung hutan, peningkatan fungsi kawasan lindung, rehabilitasi lahan kritis, pemantapan fungsi konservasi kawasan lindung

2. Penyediaan ruang ketahanan pangan

3. Pemanfaatan Sumber Daya Alam : penyediaan air baku dan konservasi Cekungan AirTanah

3. Pelaksanaan pengurangan resiko bencana

Mitigasi non struktural dan mitigasi struktural

4. Perwujudan ruang investasi sektor perekonomian

Industri, perdagangan, pariwisata, pertanian, perumahan dan permukiman

• PENANGANAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)

Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) KSP

Contoh Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Investasi Pertanian

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI

Arahan zonasi struktur ruang untuk sistem perkotaan dan infrastruktur wilayah

Arahan zonasi pola ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya

Digunakan sebagai pedoman Provinsi dan Kab/Kota dalam menyusun peraturan zonasi

Digunakan sebagai acuan dalam :• Pemberian rekomendasi/ izin pemanfaatan ruang• Pemberian sanksi terhadap pelanggaran• Pemberian insentif dan disinsentif

ARAHAN SANKSISanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap pelanggaranarahan sanksi dan ketentuan Pasal Larangan

ARAHAN PERIZINANRekomendasi Gubernur untuk pemanfaatan ruang di KSP

ARAHAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Dalam perwujudan 45% kawasan lindung, PemerintahProvinsi dapat memberikan bantuan keuangan dan/atau jasalingkungan kepada kab./kota dengan pertimbangan proporsiluas kawasan lindung dan apresiasi terhadap upayaperwujudan program pencapaian luas kawasan lindung diwilayahnya.

Dalam rangka pengelolaan kawasan lindung berbasis DASdan pemanfaatan sumberdaya air, Pemerintah Provinsimemfasilitasi pengaturan insentif dan pembagian perandalam pembiayaan (role sharing) antar kab./kota yang secarageografis terletak di daerah hulu dan hilir DAS, yangditetapkan melalui pola kerjasama antardaerah.

Dalam perwujudan kawasan pertanian panganberkelanjutan, insentif kepada masyarakat petani.

Substansi Kawasan Science dan TeknologiDalam Raperda tentang PerubahanRTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

Pasal 54, 55, 56, 57, 58, 59 ayat (4)

RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009-2029

Indikasi Program Program Perwujudan Ruang Investasi Sektor Perekonomian Bidang E.Pertanian

Catatan :1. RTRW mengakomodir Kabupaten Cirebon, tidak Kota Cirebon 2. Koridor Ciamis-Banjar-Pangandaran belum diakomodir

ANALISIS PETA JARINGAN PRASARANA DI SEKITAR KST

DALAM PETA RENCANA STRUKTUR RUANG REVISI RTRW PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2009-2029

ANALISIS PETA INDIKASI KAWASAN PERUNTUKAN DI SEKITAR KST

DALAM PETA RENCANA POLA RUANG REVISI RTRW PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2009-2029

RTRW Kabupaten SumedangPasal 47 ayat (11)

RTRW Kabupaten CianjurPasal 43 ayat (6)

Sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota

1. Belum dicantumkan dalam RTRW KabupatenBandung, RTRW Kota Banjar, RTRW KabupatenPangandaran, Kabupaten Ciamis

2. Sudah diakomodir dalam RTRW KabupatenSumedang, Cianjur

SekianTerima Kasih