sinkronisasi pengaturan izin usaha pertambangan ... · tentang pertambangan mineral dan batubara...

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

SINKRONISASI PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN

KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Sarjana

S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh:

PUTRI NOOR ILMI

E0015326

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2019


v

ABSTRAK

Putri Noor Ilmi, SINKRONISASI PENGATURAN IZIN USAHA

PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4

TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN

BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG- UNDANG NOMOR 23

TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai implikasi pengaturan Izin

Usaha Pertambangan yang tidak sinkron dan upaya sinkronisasi pengaturan Izin

Usaha Pertambangan. Kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan

dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Penelitian ini merupakan

penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan

dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan data

sekunder yaitu ketentuan perundang-undangan, Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral, dan literatur hukum pertambangan dengan teknik

pengumpulan data studi dokumen atau bahan pustaka. Sehingga implikasi dari

pengaturan yang tidak sinkron tersebut dapat diselesaikan dan terciptanya

pengaturan Izin Usaha Pertambangan yang ideal.

Kata Kunci: Sinkronisasi Hukum; Implikasi; Izin Usaha Pertambangan;

Investasi.


vi

ABSTRACT

Putri Noor Ilmi, E0015326. SYNCHRONIZATION OF REGULATION OF

MINING BUSINESS LICENSES BASED ON NUMBER 4 OF 2009

CONCERNING MINERAL AND COAL MINING AND LAW NUMBER 9 OF

2015 CONCERNING SECOND AMENDMENT OF LAW NUMBER 23 OF

2014 CONCERNING REGIONAL GOVERNMENT. Faculty of Law,

Universitas Sebelas Maret

This study objective to discuss the implications of the regulation of mining

business licenses that are not synchronized and efforts to synchronize the

regulation of Mining Business Permits. The authority to issue mining business

licenses based on Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining is

owned by the Central Government, Provincial Government and Regency/City

Government. Meanwhile, based on Law Number 9 of 2015 concerning the Second

Amendment to Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government the

authority to issue mining business licenses is owned by the Central Government

and the Provincial Government. This research is a descriptive normative /

doctrinal legal research. This research was carried out by the law approach. The

data used are secondary data, namely statutory provisions, minister of energy and

mineral resources regulations, and mining law literature with the technique of

collecting data on documents or library materials. So that the implications of

these asynchronous arrangements can be resolved and the creation of ideal

mining business permit arrangements.

Keywords: Legal Synchronization; Implications; Mining Business Licenses;

Investment.


vii

MOTTO

“Jangan tanyakan apa yang Negara telah berikan kepadamu. Tanyakan lah apa

yang telah kau berikan untuk negaramu”

(J.F. Kennedy)

“Like wildflowers, you must allow yourself to grow in all the places people

thought you never would”

(E.V)


viii

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas Berkat Rahmat Allah SWT, karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tuaku, Bapak Hadi Siswanto dan Ibu Saliyah terima kasih

atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang selalu diberikan.

2. Kakak-kakakku, Mulyo Agus Tiyanto dan Yuliawan Dwiyanto Saputro

serta kakak-kakak iparku Sumilah dan Farida Kurniawati yang selalu

memberikan masukan, bimbingan, dan dukungan.

3. Ponakan-ponakan Anisah Devitasari, Abrar Rachmat Diansyah, Alifia

Azzahra Saputro yang selalu memberikan semangat.

4. Keluarga besar Harjo Partomo di Genderan, Tambakrejo, Tempel, dan

Marto Pawiro di Kemusuh, Banyurejo, Tempel.

5. Teman-teman KSP “Principium” Fakultas Hukum UNS yang memotivasi

untuk semakin banyak belajar.

6. Sedulur-sedulur Laboratorium Seni Teater Delik Fakultas Hukum UNS

yang telah memberikan banyak pengalaman berharga.

7. Teman-teman TA Komersil, Rahma, Intan, Bunga, Erna, Ijul, Ihsan,

Syafril yang selalu menemani dalam suka maupun duka.

8. Teman-teman berkas lomba Sewindu CLDS UII 2015, BLC UI 2016,

Diponegoro Law Fair 2016, 2017, dan 2018, BLS UPH 2017, UII Law

Fair 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

9. Rekan-rekan Program Hibah Bina Desa 2018, Bapak Muhammad

Rustamaji, Ibu Rysca Indeswari, Indirwan, Restiyani, Syafril, Rangga,

Alfian, Rara, Bagas, Ijul, dan Naim yang telah mengajarkan banyak hal.

10. Teman-teman Aerophotograph Jogja, Elang, Wahyu, Syafiq, yang telah

memberikan semangat dan dukungan.


ix

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahmin.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan

karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Tidak

lupa penulis mengirimkan salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad

SAW yang telah membawa umat Islam kepada jalan yang Allah ridhoi.

Penulisan hukum dengan judul “Sinkronisasi Pengaturan Izin Usaha

Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah” merupakan salah satu syarat untuk mencapai

gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan hukum (skripsi) ini membahas terkait implikasi dari ketidaksinkronan

pengaturan Izin Usaha Pertambangan dan upaya sinkronisasi pengaturan Izin

Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa

ketidaksinkronan pengaturan Izin Usaha Pertambangan akan berimplikasi

terhdapa kegiatan investasi di sektor pertambangan. Hal tersebut dapat

diselesaikan melalui koordinasi antara Kementrian Energi dan Sumber Daya

Mineral dengan Kementrian Dalam Negeri melalui Peraturan Bersama.

Penulisan ini dapat selesai dengan tepat pada waktunya berkat bimbingan,

saran, dan bantuan dari berbagai pihak Oleh karena itu, penulis mengucapkan

terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas

Sebelas Maret.

2. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Dekan

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.


x

3. Bapak Pranoto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.

4. Bapak Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H., Ph.D. selaku pembimbing

penulisan hukum yang telah membimbing, memberikan arahan dan masukan

dalam penyusunan skripsi.

5. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang

telah membimbing selama perkuliahan.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah

membimbing dan membagi ilmu pengetahuan.

7. Bapak Hadi Siswanto dan Ibu Saliyah selaku orang tua penulis yang telah

memberikan kasih sayang, nasehat, dan dukungan.

8. Bapak dan Ibu Kantor BPN Sleman yang telah membimbing dan memberikan

arahan selama magang.

9. Teman-teman Kelompok Studi dan Penelitian “Principium” Fakultas Hukum

UNS yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman dalam bidang

penulisan hukum.

10. Sedulur Laboratorium Teater Delik Fakultas Hukum UNS yang telah

mengajarkan kerja keras dan rasa saling tolong menolong.

11. Rekan-rekan Program Hibah Bina Desa 2018, Bapak Muhammad Rustamaji,

Ibu Rysca Indeswari, Indirwan, Restiyani, Syafril, Rangga, Alfian, Rara,

Bagas, Ijul, dan Naim yang telah mengajarkan banyak hal.

12. Teman-teman TA Komersil Intan, Rahma, Bunga, Erna, Ijul, Ihsan, Syafril

yang telah menemani dan selalu ada dalam suka maupun duka.

13. Teman-teman Aerophotograph Jogja Elang, Wahyu, dan Syafiq yang telah

mengajarkan kerja keras dan pantang menyerah.

14. Teman-teman lomba Perancangan Kontrak dan Perancangan Undang-Undang

yang telah penulis ikuti, terkhusus teman-teman lomba Diponegoro Law Fair

tahun 2018 yang telah memberikan ide, masukan, saran kepada penulis.

15. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu

persatu.

Dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan sehingga kritik dan

saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan serta kesempurnaan


xi

skripsi ini. Penulis berharap semoga hasil Penulisan Hukum ini dapat memberikan

manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan.

Surakarta, 30 April 2019

Penulis

Putri Noor Ilmi

E0015326


xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ......................................................... iii

SURAT PERNYATAAN .................................................................................... iv

ABSTRAK .......................................................................................................... v

ABSTRACT ......................................................................................................... vi

HALAMAN MOTTO ........................................................................................ vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................... viii

KATA PENGANTAR ........................................................................................ ix

DAFTAR ISI ....................................................................................................... xii

BAB I PENDADULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1

B. Perumusan Masalah ................................................................................. 9

C. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 9

D. Manfaat Penelitian ................................................................................... 10

E. Metode Penelitian ..................................................................................... 11

F. Sistematika Penulisan Hukum .................................................................. 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori ......................................................................................... 18

1. Tinjauan tentang Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan ......... 18

2. Tinjauan tentang Aspek Hukum Pertambangan Mineral dan

Batubara ............................................................................................. 21

3. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah ............................................. 30

4. Teori Kepastian Hukum ..................................................................... 31

5. Teori Hukum dan Pembangunan ........................................................ 33

B. Kerangka Pemikiran ................................................................................. 35


xiii

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi dari Ketidaksinkronan Pengaturan Izin Usaha Pertambangan

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah ............................................................................... 37

B. Upaya Sinkronisasi Pengaturan Izin Usaha Pertambangan Dalam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah ...................................................................................................... 75

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan .................................................................................................. 85

B. Saran ......................................................................................................... 86

DAFTAR PUSTAKA

sinkronisasi pengaturan izin usaha pertambangan ... · tentang pertambangan mineral dan batubara...

Documents