SASARAN PROGJA & ANGGARAN BIDANG PERSONEL TA 2010

Pertama

PENATAAN KUATPERS DIATUR MELALUI RENBUT PERS JANGKA PANJANG, UTK PENUHI KEBUTUHAN PERSONEL DLM STRUKTUR & LUAR STRUKTUR TNI AD

HASIL DIKMA PRIORITAS DIARAHKAN UTK SAT OPS, KOWIL DI DAERAH RAWAN/PERBATASAN.

SISFOPERS DIMANFAATKAN SEBAIKNYA SBG SARANA PENGIRIMAN LAP KUAT PERS.

DIAGA, PERLU PERHATIKAN KESEIMBANGAN FAKTOR KUAL & KUAN.

UTK PERMUDAH CALON DLM GIAT PENDAFTARAN, TDK HRS BAWA FOTO, skkb Skd, DSB YG TDK DIPERLUKAN.

Kedua

tercapainya Praj & PNS yg profesional & memiliki jati diri sBG Prajurit sRT PNS yg handal sBG komplemen organisasi melalui peningkatan BINDIK

pembenahan 10 komp dik prioritas Lemdikpus, Lemdikrah & di Lemdik cab/fung sesuai kebut & puan gar.

Ketiga

gun pers diarahkan utk isi kebut orgas suai dgn TOP/DSPP yang optimal guna mendukung tercapainya tugasTNI AD.

pola binkar dilaks suai kompetensi, adil, obyektif dan transparan, shg setiap pers punya kesempatan yg sama utk capai karier yg tinggi.

Penempatan pers scr umum dilaks melalui mekanisme sel karier .

tOD/TOA bagi pers dlm struktur prioritas pengisian di daerah konflik. Sedangkan TOD/TOA pers di luar struktur, dilaks scr selektif & dipilih pa yang terbaik.

Keempat

Optimalisasi rawat dinas, tingkatkan jahjurit & PNS beserta kelgnya dilaks melalui pemenuhan kebut rumah milik prog KPR Swakelola dgn sas 4.000 unit rumah per tahun, & efektifkan prog Uang Muka Asabri.

tercapainya gakkum & tatib serta gar peradilan cepat sbg upaya penyelesaian perkara di ling TNI AD dlm rangka wujudkan Praj yg sadar hukum & junjung tinggi HAm.

Kelima

Gar sah sesuai ketentuan, bantuan kpd penyandang cacat & tunj cacat, kpd praj yg diberhentikan dr dinas krn cacat termasuk gar prog rehabilitasi, dlm rangka bantu atasi kesulitan penyandang cacat.

HAL MENONJOL BIDANG PERSONEL

PEMBINAAN PERSONEL

terdapat ketidakseimbangan yg signifikan dLm jumlah pA , BA & TA

Kampanye penerimaan prajurit belum optimal

masih DITEMUKAN PELANGGARAN/KKN DLM PROSES seleksi penerimaan CALON prajurit

PEMBINAAN PENDIDIKAN

Hasil evaluasi selDIK menunjukkan kurang siapnya calon dLm mengikuti selDIK DR aspek akademik, kes & jas

masih terjadi kegagalan Serdik sebanyak 42 orANG ( 6 meninggal dunia, 29 sakit, 6 mental & 1 kesehatan)

PENGGUNAAN PERSONEL

ruJAB Gol IV/Kol ke atas semakin terbataS, semakin banyak Letkol Yg eligible uTk menduduki jab gol IV

Pers LF Kotama/Balakpus masih cukup besar sebanyak 27.487 praJ (Pa : 3.450, Ba : 13.200 & Ta : 7.222, PNS : 3.615)

Masih terdapat Usul Kenaikan PKT dR Kotama/Balakpus yg tDk sesuai dGn norma & ketentuan yg berlaku

masih terdapat kesalahan data nominatif Riil pers diantaranya Jumlah, Jab & Grade yg dikirim oleh Sat bawah ke Spersad

WATSAH PERSONEL

Kondisi kesejahteraan praj masih bLM sesuai dGn tuntutan kebutuhan hidup Secara memadai, belum adanya jaminan atas resiko penugasan Yg dihadapi

Pelanggaran KUMPLINTATIB masih tinggi Sampai dGn Triwulan III TA 2010, telah terjadi 1841 kasus pelanggaran (1281 pidana, 308 plintatib & 252 lalin)

sampai dGn Triwulan III, Pemberhentian dGn tDk hormat (PDTH) para praj 455 org ( 5 Pamen, 12 Pama, 126 Ba & 312 Ta), masih dalam proses 87 org ( 2 Pamen, 4 Pama, 27 Ba & 56 Ta)

PAPARAN ASPERS DAM I/BB

PERMASALAHAN DAN KASUS BIDANG WERVING SERTA KRONOLOGIS TERJADINYA HER KESEHATAN DAN JASMANI.

Permasalahan dan kasus Werving yang terjadi di Kodam I/BB di jelaskan berdasarkan kronologis dan alur kejadiannya.

Pada kegiatan Werving Bintara PK TNI AD TA 2009, Tamtama PK TNI AD Gel II TA 2009 dan Tamtama PK TNI AD Gel I TA 2010 terdapat permasalahan dan kasus Werving yang melibatkan Personel Kodam I/BB, hal ini sebenarnya dapat dijelaskan kronologisnya sebagai berikut :

a. Pada saat Werving Bintara PK TNI AD TA 2009, Tamtama PK TNI AD Gel II TA 2009 dan Tamtama PK TNI AD Gel I TA 2010 terdapat beberapa calon yang mendapat atensi dari Kasad (pada saat itu dijabat oleh Jenderal TNI Agustadi SP) maupun Aspers Kasad (pada saat itu dijabat oleh Mayjen TNI Arri Sujono) serta atensi dari pejabat TNI (Pati TNI dan TNI AD) dan dari beberapa mantan Pati (Purn Pati) yang lain namun calon tersebut tidak lulus atau tidak memenuhi syarat dalam seleksi Kesehatan dan Jasmani.

b. Dengan adanya atensi tersebut maka Aspers Kasdam I/BB selaku Sekretaris dalam Werving Caba dan selaku Ketua Panda Medan dalam Werving Cata melaporkan kepada Pangdam I/BB (waktu itu dijabat oleh Mayjen TNI Burhanudin Amin) maupun Kasdam I/BB (pada saat itu dijabat oleh Brigjen TNI Asman Yusri Yusuf). Atas petunjuk Pangdam I/BB dan Kasdam I/BB hal tersebut dilaporkan kembali kepada Kasad maupun Aspers Kasad bahwasanya atensi beliau tidak lulus atau tidak memenuhi syarat pada Rikkes dan jasmani.

c. Setelah dilaporkan kepada Kasad dan Aspers Kasad maka Aspers Kasdam I/BB menerima perintah dari Kasad (pada saat itu dijabat oleh Jenderal Agustadi SP.) dan diperkuat oleh Aspers Kasad (pada saat itu dijabat oleh Mayjen TNI Arri Sujono) untuk melaksanakan Rik/Uji ulang (Her) Kesehatan dan Jasmani di Kodam I/BB. Dari beberapa calon tersebut setelah diadakan Rik/Uji ulang sesuai materi dan pemeriksaan/Uji masing-masing ada yang dinyatakan memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat oleh Ka Tim Rikkes (Kakesdam I/BB) maupun Ka Tim Rikjas (Kajasdam I/BB).

d. Dengan adanya kegiatan Rik/Uji ulang (Her) tersebut maka ada beberapa anggota maupun pejabat di Kodam I/BB yang mengikut sertakan keluarga maupun calon nya, hal ini tidak bisa di tolak karena akan terjadi dilema. Kebijakan dari pimpinan TNI AD tentang adanya Rik/Uji ulang (Her) tersebut tenyata disalahgunakan oleh beberapa oknum personel Kodam I/BB untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

e. Beberapa oknum personel Kodam I/BB diluar kepanitiaan werving (terdiri dari Pa/Ba/Ta/PNS), mereka mengambil kesempatan untuk mempengaruhi personel yang dapat membantu Rik/Uji ulang (Her) dengan cara meminta uang kepada calon yang mau dibantu sebagai imbalannya.

f. Dari beberapa orang peserta seleksi yang melaksanakan Rik/Uji ulang (her) Kesehatan dan Jasmani ada beberapa peserta/calon yang dimintai uang oleh oknum diluar panitia werving (terdiri dari Pa/Ba/Ta/PNS) dan ternyata tetap dinyatakan TMS atau tidak lulus namun uangnya tidak dikembalikan, sehingga mereka melaporkan kasus tersebut ke Kodam I/BB.

g. Adanya laporan tersebut selanjutnya oleh Sinteldam I/BB diadakan penyelidikan dan beberapa oknum tersebut diperiksa oleh Deninteldam I/BB. Hasil pemeriksaan tersebut langsung dilaporkan kepada Kasad U.p. Aspam Kasad oleh Asintel Kasdam I/BB (saat itu dijabat Kolonel Inf Gustav Agus Irianto) tanpa diketahui oleh Pangdam I/BB terlebih dahulu, selaku Ketua Panda I dan penanggung jawab Werving Panda I Kodam I/BB.

PENYELESAIAN KASUS.

Menjelaskan tentang proses penyelesaian kasus yang telah dan sedang dilaksanakan.

Penyelesaian. Dari beberapa oknum yang menyalahgunakan kebijakan tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri telah diproses secara hukum sebanyak 17 orang yang sampai dengan saat ini kasus tersebut sedang dalam proses pelimpahan ke Otmil 1-02 Medan, dan masih ada yang dikembalikan ke Pomdam I/BB berhubung ada beberapa berkas yang masuk belum lengkap.

UPAYA DAN SARAN.

Upaya. Setelah terjadinya kasus werving tersebut maka dibentuk tim pengawas tambahan dalam pelaksanaan kegiatan Werving oleh Pangdam I/BB yang terdiri dari pejabat dari Staf Umum Makodam I/BB (para Waas dan Pabandya) dan dipimpin Waaspers Kasdam I/BB dengan tujuan agar pelaksanaan Werving dapat dilaksanakan dengan transparan dan menghindari terulang nya kembali kasus tersebut yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memanfaatkan adanya werving. Tim tersebut mengawasi secara langsung dilapangan guna menghindari penyalah gunaan wewenang dari Panitia Werving serta tidak adanya Rik/Uji ulang (Her) bagi calon yang TMS/TL dalam setiap materi yang diujikan.

Saran.

a. Dalam pelaksanaan Werving Prajurit menggunakan system Barcode yang dipakai oleh peserta seleksi bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dan pelanggaran. Kebiasaan yang terjadi, untuk Kartu pendaftaran yang ada nomor pendaftaran dan foto peserta seleksi, difotocopy dan diserahkan ke para pejabat untuk dijadikan sponsorship/atensi.

b. Panitia daerah menggunakan system dua pelaporan di masing-masing bagian pemeriksaan, laporan pertama melalui Email ke Panpus dan laporan kedua ke Panitia Daerah untuk langsung dibacakan ke peserta seleksi. Contoh dalam pemeriksaan kesehatan, Ketua tim Rik kesehatan dalam hal ini Kakesdam setelah selesai memeriksa kesehatan peserta seleksi maka akan mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatan melalui email ke Panitia Pusat/Suad dan juga mengirimkan ke Panitia Daerah untuk dibacakan hasil Rikkes tersebut kepada peserta seleksi . Bila terjadi kesalahan dalam pemeriksaan kesehatan dan perlu ada perubahan maka akan dibuat surat secara resmi kepada Panitia

Pusat untuk diadakan Ralat/perubahan, sehingga Panitia Pusat dalam hal ini mempunyai fungsi control ke tingkat Panitia Daerah.

KASUBDISISFOMIN

PEMECAHAN PERSONEL LF DAM JAYA

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

a. SULITNYA MENARIK PERS YG DITUGASKAN (BP) DI PEJABAT & MANTAN PEJABAT (ST KASAD NO. ST/1190/2008 TGL 7 AGUST 2010) SHG SAMPAI SAAT INI MSH TERDAPAT 97 ORG YG DITUGASKAN DI PEJABAT & MANTAN PEJABAT BERSTATUS LF

b. TERDPT PERS KODAM JAYA (37 ORG) SAKIT MENAHUN (STROKE, HIV,

KESWA, JANTUNG, PARU-PARU, PATAH TULANG DLL) SHG PERS TSB

TDK DPT DI FUNGSIKAN UTK MENDUKUNG TUGAS POKOK & KESIAP-

SIAGAAN SATUAN

c. PERS LF KODAM JAYA YG DIUSULKAN PINDAH SATUAN (TOA)

KE LUAR KODAM JAYA BELUM TEREALISASI

d. OTMIL II/08 & DILMIL II/08 JKT MENANGANI KASUS SELURUH SAT DI WIL HUKUM JAKARTA, DGN KETERBATASANNYA SHG PENYELESAIAN PERKARA KODAM JAYA TIDAK DAPAT DISELESAIKAN DENGAN CEPAT

SARAN

a. PERSONEL BP PEJABAT/MANTAN PEJABAT

@ BP PEJABAT DILUAR KOTAMA è PINDAH SATUAN PENGGUNA

@ BP MANTAN PEJABAT è PINDAH SATUAN DENMA MABESAD

b. MEMBATASI PAMA PKT LETTU PINDAH JAB/SAT KE KODAM JAYA KRN TERBATASNYA JABATAN KAPTEN

c. PERS SAKIT MENAHUN DIADAKAN RIKKES (BPPAD) :

@ STAKES II è AKTIF KEMBALI DPT JAB

@ STAKES III è AJUKAN PENSIUN DINI

d. M’BERIKAN ALOKASI DANA KHUSUS UTK M’NGGELAR PERCEPATAN SIDANG, SHG DIHARAPKAN PERKARA/KASUS YG ADA DI KODAM JAYA AKAN CPT DISELESAIKAN & CPT MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM

e. MEMBEKALI KETRAMPILAN KPD PERSONEL LF UNTUK DIARAHKAN MENDAPAT PEKERJAAN DI BUMN/PERUSAHAAN SWASTA

RENCANA PENGEMBANGAN SISFOPERS TNI AD

PENGINTEGRASIAN DATABASE PERSONEL

DB DISINFOLAHTAD = DB KOTAMA/BALAKPUS

PEMBUATAN APLIKASI UTK KOTAMA/ BALAKPUS è PROTOTIPE KODAM III/SLW

TA. 2010

PEMBUATAN INTERFACE UTK UPDATE ANTAR DATABASE (DISINFOLAHTAD DG KOTAMA/ BALAKPUS)

KENDALA

KOTAMA/BALAKPUS YANG BELUM TERGELAR JARINGAN SIMAK BMN

FASILITAS JARINGAN YG TERSEDIA MERUPAKAN FASILITAS SIMAK BMN

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

A. PELAKS LAP PERUBAHAN DATA (MUTASI PERS) BLM OPTIMAL.

B. DATA PERS YANG TERPADU, BENAR, LENGKAP DAN MUTAKHIR AKAN DAPAT DIWUJUDKAN APABILA ADA KEPEDULIAN DAN KONTRIBUSI DARI PEJABAT PERS DI SATWAH.

C. KEBUTUHAN INFORMASI YG SEMAKIN MENINGKAT.

D. SDH TERGELAR JARINGAN DR PUSAT KE KOTAMA.

E. ADANYA RENCANA GELAR JARINGAN SAMPAI DGN SATUAN DAN UPDATE ANTAR DATABASE

SARAN

A. DGN ADANYA PERUBAHAN MEKANISME PEMUTAKHIRAN, VALIDITAS DATA PERS MENJADI TANGGUNG JAWAB KOMANDAN SATUAN

B. KOTAMA/BALAKPUS YANG BELUM TERGELAR JARINGAN SIMAK BMN DAPAT MEMANFAATKAN EMILITER

PABAN I

PENEKANAN BID PROGDALWASGAR

TERTIB ADM PADA SETIAP PENGELOLAAN MATA ANGGARAN AGAR DILAKUKAN DENGAN BAIK DAN BENAR SEHINGGA TIDAK MUNCUL PERMASALAHAN DIKEMUDIAN HARI

MEMPEDOMANI PERKASAD NOMOR 92/XII/2008 TGL 12 DES 2008 TTG WABKU TNI AD

PENEKANAN BID KOMPERS

SATPUR/BANPUR/SATPASSUS TIDAK PINDAHKAN PERS SEBELUM KUAT PERS 100 % TOP (ST KASAD NO ST/1055/2006 TGL 7-8-2006)

SIAPKAN CALON SERDIK SEMAKS MGKIN AGAR PENUHI ALOKASI DIK

PEDOMANI ALOKASI PENEMPATAN YANG TELAH DITENTUKAN

PENEKANAN BID DIAGA

KEGIATAN WERVING DILAKSANAKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, JUJUR DAN ADIL.

PELAPORAN PERKEMBANGAN MAHASISWA BEASISWA DILAKSANAKAN TEPAT WAKTU

SPONSORSHIP BAGI CALON PRAJ YANG MEMENUHI SYARAT DAN BERPRESTASI

PENEKANAN BID MINU & TURJUK

PEMBUATAN TULISAN DINAS HARUS MENGIKUTI PERKASAD NOMOR PERKASAD/1/VII/2007 TGA 5 JULI 2007 TTG JUK MIN TULISAN DINAS DI LINGKUNGAN TNI AD DAN SESUAI HIRARKI

TIDAK MENUANGKAN KEBIJAKAN PIMPINAN DALAM TULISAN DINAS

PENEKANAN BID ANEV DATA

MEMBUDAYAKAN EMAIL UTK KEPENTINGAN DINAS SCR TERBATAS DILUAR DOKUMEN YG BERSIFAT RAHASIA

MEMPERMUDAH & MEMBERIKAN KESEMPATAN PIMPINAN UTK MENGONTROL PRODUK SURAT MENYURAT DISELA KESIBUKAN

KECEPATAN PELAPORAN DAN PEMBERIAN DATA/INFORMASI YG DIBUTUHKAN

PABAN II

PENEKANAN BID MINDIK

Agar dihitung kembali antara sisa murni dan kebutuhan pengalihan anggaran, sehingga pengalihan anggaran tepat sasaran

Agar mempedomani ST Kasad Nomor ST/2114/2010 tanggal 22 Nov 2010 tentang tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan

PENEKANAN BID SELDIK

Kotama & Balakpus agar mengirimkan Caserdik sesuai dengan alokasi dalam rangka peningkatan SDM di Satuan

Kotama & Balakpus agar lebih selektif dalam pengusulan pendidikan/kursus

Kotama & Balakpus agar mengirimkan informasi melalui Email atau Bratel sbg pendahuluan, sehingga keterlambatan dapat di eliminir

Agar pengembalian Serdik karena persyaratan administrasi dikoordinasikan dengan Komando Atas

PENEKANAN BID DIKPA & LN

Kotama & Balakpus agar mengirimkan informasi melalui Email atau Bratel

Kotama & Balakpus agar mengoptimalkan Laboratorium bahasa yang dimiliki untuk meningkatkan kemampuan bahasa inggris

Kotama & Balakpus yang personelnya dinyatakan lulus agar memberikan bantuan secara optimal, sehingga tidak terjadi keterlambatan

Danlemdik bertanggung jawab membina dan membimbing siswa mancanegara, sehingga tidak mengalami kendala terutama kendala bahasa

PENEKANAN BID DIKBATA & SUS

Agar dipedomani ST Kasad Nomor ST/782/2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Penekanan ulang kepada lemdik agar mengurangi galdik dalam gardik

PABAN III

PENEKANAN BID JABATAN I DAN PANGKAT I

MELAKS PERANGKINGAN & SELEKSI SESUAI KOMPETENSI

KADERISASI TIAP ANGKATAN HARUS SEIMBANG SHG TDK ADA LIFTING YG DIRUGIKAN

NILAI MIN GARJAS BAGI JAB NON KOMANDAN 61 DGN NILAI GARJAS “A” & TIAP2 ITEM GAR “B” MIN 41 & MAMPU MELAKS RENANG DASAR GAYA DADA SEJAUH 50 M DLM WAKTU MAKS 1,5 MENIT

NILAI MIN GARJAS BAGI JAB KOMANDAN 65 DGN NILAI GARJAS “A” & TIAP2 ITEM GAR “B” MIN 41 SRT MAMPU MELAKS RENANG MILITER SEJAUH 50 M DLM WAKTU MAKS 1,5 MENIT

PENEKANAN BID JABATAN II DAN PANGKAT II

TDK MENEMPATKAN PAMA ABIT AKMIL & PA PK LULUSAN SESARCAB KE LUAR STRUKTUR TNI AD

MENGACARAKAN MUTASI SCR HORISONTAL BAGI PERS YG TELAH MENDUDUKI JAB LEBIH DARI 4 TH KE JAB LAINNYA DI LINGK INTERN KOTAMA/ BALAKPUS

JAB DI DLM STRUKTURAL KOPERASI AD TDK DPT DIGUNAKAN UTK UKP PADA PERIODE 01-04-2011 & PERIODE SELANJUTNYA.

KPH TA & BA SERTA KPH DR PELTU KE LETDA TDK MENSYARATKAN DATA PRESTASI NAMUN MENSYARATKAN DATA KEPEMILIKAN BINTANG KARTIKA EKA PAKSI NARARYA

KOWAD

PEJABAT PERSONEL AGAR :

- BUAT PROGRAM HAR POSTUR KOWAD

- ADAKAN TIMBANG BADAN SAAT AEROBIK

PABAN IV

PENEKANAN BID KUMPLINTATIB

TINGKATKAN BIN KUMPLINTATIB

UTAMAKAN P’CEGAHAN

LAKSANAKAN P’CEPAT PROSES KUM

JAGA SATRI AGAR PEDOMANI ST KASAD NOMOR ST/749/2010 TANGGAL 10 MEI 2010.

PENEKANAN BID LURJAHRIL

TINGKATKAN KOORD DLM RGK TRANSAD

BUAT DAN LAPORKAN KAJIAN TTG BEKTRAM TERSEBAR.

BERIKAN PENJELASAN KPD PERS YG BLM TERIMA SL.

USULAN BIAYA WATZAH HRS DITERIMA SBLM TGL 15. BLN KEDUA

USULAN TUNJ BREVET & KEAHLIAN HRS SDH DITERIMA PD BLN PERTAMA TIAP TRW

PEKAS AGAR BERKOORD DGN KPPN SETEMPAT KARENA HRS SDH T’BAYAR SBLM TGL 25 DES 2010

P’GUNA KOPELRIEM AGAR PEDOMANI ST KASAD NO ST/1606/2010 TGL 8 SEP 2010.

P’GUNAAN BARET TNI AD AGAR PEDOMANI KEP KASAD NO KEP/291/VIII/2010 TGL 2 AGU 2010.

SEGERA AJUKAN PROPOSAL RUSUN SEJAHTERA.

AKTIFKAN DALWAS THDP KOPERASI DLM PENYEDIAAN KPR.

SEGERA LAPORKAN HASIL PELAKS PENATAAN KOP, YAYASAN DAN BMN.

PENEKANAN BID BINTAL & JASKES

LAKS P’NYULUH HIV-AIDS.

PERLAKUAN PENDERITA SESUAI KETENTUAN

PENEKANAN BID SAHVETCAD

PROSES PDTH DILAKS STLH ADA KEP PENGADILAN YG BHT

PEDOMANI PERKASAD/84/XII/2008 TGL 12 DES 2008

PABAN V

BERKAITAN DGN PNS

PENGADAAN PNS > OPTIMALKAN CPNS YG TERSEDIA

TENAGA HONORER > TIDAK DIPERBOLEHKAN PENGANGKATAN

TENAGA HONORER/TENAGA SUKARELA DGN ALASAN APAPUN

PENDIDIKAN PNS > AJUKAN YG BLM DIKLAT PRAJAB

> INVENTARISIR PNS :MULAI PENGADAAN 2002 UTK GOL III MULAI PENGADAAN 2006 UTK GOL II

> AJUKAN YG BLM DIKLAT SARMIL

PENDIDIKAN PNS > ARAHAN JABATAN AGAR DIPATUHI

> BUKAN SEKEDAR ARAHAN JAB PINJAMAN

> PELAKS BIMBEL TETAP DITINGKATKAN

PEMBERHENTIAN PNS > PERRLU DIPERHATIKAN KELENGKAPAN ADM YG WAJIB DIPENUHI KARENA MERUPAKAN PERSYARATAN MUTLAK DLM PROSES PTDH PNS

SERAGAM PNS > PEMAKAIAN SERAGAM PNS KEMHAN AKAN DILAKUKAN SECARA BERTAHAP

>PENGGUNAAN PD HARI2 TERTENTU YG AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.