1. Pajak adalah : Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ( UU KUP No.28 Tahun 2007 )

2. REDISTRIBUSI PENDAPATAN MENDANAI PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM MEMBIAYAI GAJI APARATUR PEMERINTAH DAN NEGARA BANTUAN/SUMBANGAN BAGI MEREKA YANG DITIMPA BENCANA ALAM MELALUI BANTUAN SOSIAL -Melalui dana perimbangan seperti DAU dan DAK -Melalui Subsidi BBM dan non BBM ( pendidikan, kesehatan, pertanian, dsb ) Seperti membangun jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, gedung-gedung sarana publik dan pemerintahan, dsb Seperti bantuan bagi korban bencana alam Tsunami di Aceh dan Jogjakarta, Banjir dan gempa bumi di sebagian pulau jawa dan sekitarnya 3. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 4. NPWP Adalah : 1. Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam Administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 2. Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak terdiri dari 15 (limabelas) digit, 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan xx.xxx.xxx.xx-624.000 5. 1. SARANA DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN 2. TANDA PENGENAL DIRI ATAU IDENTITAS WP DLM MELAKSANAKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA. 3. MENJAGA KETERTIBAN DLM PEMBAYARAN PAJAK DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN. 4. TIDAK DIKENAI TARIF PAJAK LEBIH TINGGI DARIPADA YANG TIDAK BER-NPWP 5. BEBAS FISKAL ( MULAI 1 JANUARI 2009 ) 6. SYARAT PENDAFTARAN - FOTOCOPY KTP BAGI PENDUDUK INDONESIA - SURAT KETERANGAN TEMPAT KEGIATAN USAHA - FOTOCOPY AKTE PENDIRIAN DAN PERUBAHAN TERAKHIR ATAU SURAT KETERANGAN PENUNJUKAN DARI KANTOR PUSAT BAGI BUT - FOTOCOPY KTP DARI SALAH SATU PENGURUS AKTIF - SURAT KETERANGAN TEMPAT KEGIATAN USAHA ORANG PRIBADI BADAN 7. K T P AKTE FORM NPWP KTP PENGURUS FORM NPWP + + ORANG PRIBADI BADAN KPP DOMISILI 8. Setelah memperoleh NPWP, Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam rangka pengukuhan sebagai PKP tersebut maka akan dilakuan penelitian setempat mengenai keberadaan dan kegiatan usaha yang bersangkutan. Dengan dikukuhkannya Pengusaha sebagai PKP maka atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, wajib diterbitkan Faktur Pajak. 9. Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan: self assessment system yaitu wajib pajak melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang 10. No Jenis SPT Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu Pelaporan Masa 1 PPh Pasal 21/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 2 PPh Pasal 23/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 3 PPh Pasal 25*) Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 4 PPh Pasal 22, PPN & PPn BM oleh Bea Cukai 1 hari setelah dipungut 7 hari setelah pembayaran 5 PPh Pasal 22 - Bendaharawan Pemerintah Pada hari yang sama saat penyerahan barang Tgl. 14 bulan berikut 6 PPh Pasal 22 - Pertamina Sebelum Delivery Order dibayar Tgl. 20 bulan berikut 7 PPh Pasal 22 - Pemungut tertentu Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 8 PPh Pasal 4 ayat (2) Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 9 PPN dan PPn BM - PKP Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 10 PPN dan PPn BM - Bendaharawan Tgl. 17 bulan berikut Tgl. 14 bulan berikut 11 PPN & PPn BM - Pemungut Non Bendaharawan Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut Tahunan 1 PPh Badan dan Orang Pribadi Sebelum batas akhir penyampaian SPT Untuk PPh Badan paling lambat 30 April tahun berikutnya Untuk PPh Orang Pribadi paling lambat 31 Maret tahun berikutnya 2 PBB Sesuai dengan tanggal yang tertera di SPPT 3 BPHTB Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan 11. Untuk SPT PPh Pasal 25, Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No PER-22/PJ./2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Tata Cara dan Pembayaran PPh Pasal 25 Wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh pasal 25 melalui bank persepsi atau kantor pos persepsi yang telah menerapkan sistem pembayaran pajak secara on-line (melakukan pembayaran secara online) dan SSP nya telah mendapat validasi NTPN, maka SPT Masa PPh 25 dianggap telah disampaikan ke KPP sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP. dengan kata lain, tidak perlu melaporkan lagi SPT masa PPh 25 jika sudah sesuai dengan ketentuan tersebut. 12. Fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar. Diberlakukan hanya 1 tahun. 13. Undang-Undang Pajak menganut prinsip self assessment. Kewajiban instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, & pihak lain untuk memberikan data/informasi yg berkaitan dg perpajakan (Pasal 35A UU KUP). Tidak semua Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara penuh. Untuk menghindarkan pengenaan sanksi, masyarakat diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tahun-tahun sebelumnya secara benar 15 14. Orang Pribadi Badan Membetulkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 & sebelumnya paling lambat 31 Desember 2008, (diperpanjang s.d 28 februari 2009 sesuai dengan PERPU no 5 tahun 2008 tanggal 31 Des 2008) Wajib Pajak yg telah terdaftar sebelum 1 Januari 2008 Orang Pribadi Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 & sebelumnya paling lambat 31 Maret 2009 Wajib Pajak yg mendaftar sukarela dalam tahun 2008 17 15. Menggunakan form SPT Tahunan PPh Tahun Pajak ybs. Menuliskan Pembetulan berdasarkan Pasal 37A UU KUP atau SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP di bagian atas tengah SPT Induk & setiap lampirannya. Kurang bayar dlm SPT Tahunan PPh harus dilunasi dg menggunakan SSP. Melampirkan SSP Lb-3 pd SPT Tahunan PPh. Disampaikan ke KPP tempat terdaftar. 18 16. Lingkup Pembetulan SPT Termasuk dalam lingkup pembetulan SPT Tahunan PPh meliputi pembetulan SPT Tahunan PPh yang terkait dengan pembayaran: a.PPh Pasal 29; b.PPh Pasal 4 ayat (2); dan/atau c.PPh Pasal 15 sebagaimana dimaksud dalam UU PPh. PPh sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c adalah PPh yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.