sejarah politik indonesia

SEJARAH POLITIK INDONESIA

Disusun untuk memenuhi tugas Sistem Politik Indonesia

Dosen: Benazir Bona Pratamawaty, M.Si.

Kehumasan C

Kelompok 4

Santa Matilda (210103130114)

Kevin Pehulisa (210103130133)

Jihan Hasna (210103130166)

Moch. Fajar Nugraha (210103130170)

SUB. PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 PENDIDIKAN AHLI KOMUNIKASI

TERAPAN HUBUNGAN MASYARAKAT

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

2015

SEJARAH POLITIK INDONESIA

A. Wacana

Berbicara tentang sistem politik suatu negara, tidak akan dapat dilepaskan dari sistem

dan bentuk pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut, sebab sistem politiklah yang

kemudian menentukan bentuk dan susunan pemerintahan yang bagaimana seharusnya

dikembangkan dalam negara tersebut. Oleh karena itu, pilihan terhadap sistem pemerintahan

yang dianut oleh suatu negara merupakan cerminan dari sistem politik yang dianut.

Akan tetapi, yang harus dipahami dengan baik adalah bahwa sistem politik yang

kemudian dijadikan pilihan harus sejalan dengan budaya masyarakat dimana negara tersebut

didirikan. Celakanya, kebanyakan negara mentransfer begitu saja sistem politik yang ada di

negara lain untuk kemudian diterapkan dalam negara lain yang memiliki budaya politik yang

berbeda dengan pemahaman masyarakat setempat yang akhirnya menimbulkan kegagalan.

Ancaman terhadap ambruknya pilar-pilar negara kesatuan Republik Indonesia dewasa ini

tidak diragukan lagi merupakan contoh nyata dari penerapan sistem politik yang tidak sejalan

dengan budaya masyarakat di daerah.

Sistem Politik Indonesia juga tidak bias dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia sejak

zaman kerajaan, penjajahan, kemerdekaan, sampe masa reformasi sekarang. Para founding

father bangsa telah merumuskan secara seksama sistem politik yang menjadi acuan dalam

pengelolaan negara. Hal ini tentunya dilakukan dengan melihat kondisi dan situasi bangsa

pada saat itu.

B. Pembabakan Sejarah Politik Indonesia

1. Sebelum Kemerdekaan (Masa Prakolonial dan Masa Kolonial)

a. Masa Prakolonial

Pemeliharaan nilai yang hidup dan berkembang sesuai penguasa saat itu. Kapabilitas

SDA memenuhi, Integrasi vertikal dari atas ke bawah, sedangkan integrasi horizontal hanya

terjadi di level antar penguasa saja. Gaya politik tentu saja kerajaan sesuai betuk negaranya.

Karena bentuk negara adalah kerajaan maka kepemimpinan negara berada di tangan raja,

pangeran, atau silsilah keluarga kerajaan. Sedangkan untuk keterlibatan militer tentu saja

1

sangat kuat karena pda masa itu adalah masa peperangan. Analisis terhadap stabilitas, ada

saatnya stabil (saat tidak ada perang) dan tidak stabil (saat berperang). Semua aparat negara

pada masa ini sangat loyal kepada kerajaan.

b. Masa Kolonial

Sejarah mencatat bahwa yang pertama menentang penjajah dengan menggerakkan

masyarakatnya (baik mengangkat senjata maupun jalan jalur diplomatis) adalah Sultan

Agung Anyorokusumo (1591-1645). Kemudian perlawanan Untung Surapati yang rela

melepaskan istrinya, seorang putri Belanda, karena akan menentang Belanda. Setelah itu,

berturut-turut pula para sultan yang merasa diinjak wilayah pemerintahannya antara lain

Sultan Hassanudin (1631-1670), Sultan Agung Tirtayasa (1631-1683), Sultan Mahmud

Badarudin II (1776-1852), Sultan Thoha Syaifudin.

Struktur birokrasi yang didominasi oleh kekuasaan Raja atau Sultan, kemudian dibantu

oleh orang-orang kepercayaan yang berada di bawahnya, seperti Penasihat Kerajaan, Patih,

Menteri, dan Panglima.

2. Proklamasi

a. Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni

Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak

dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3

November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang

meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 sampai 1959

merupakan masa berkiprahnya parta-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI dan

Masyumi) silih berganti memimpin kabinet. Sering bergantinya kabinet sering menimbulkan

ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Ciri-ciri demokrasi

liberal adalah sebagai berikut:

1. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat.

2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah.

3. Presiden bisa dan berhak berhak membubarkan DPR.

4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.

2

2.a.1 KABINET MASA DEMOKRASI LIBERAL

a.) KABINET NATSIR (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

- Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi.

- Dipimpin oleh Muhammad Natsir.

- Program:

1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.

2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.

3. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.

4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.

5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

- Hasil:

Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai

masalah Irian Barat.

- Kendala yang dihadapi:

1. Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan

buntu (kegagalan).

2. Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di

seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan

APRA, Gerakan RMS.

- Berakhirnya kekuasaan kabinet:

Adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah

mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950

mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen

sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

3

b.) KABINET SUKIMAN (27 April 1951 – 3 April 1952)

- Merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI.

- Dipimpin oleh Sukiman Wiryosanjoyo.

- Program:

1. Menjamin keamanan dan ketentraman

2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar

sesuai dengan kepentingan petani.

3. Mempercepat persiapan pemilihan umum.

4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat

ke dalam wilayah RI secepatnya.

- Hasil:

Tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Natsir, hanya saja terjadi

perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program

Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin

keamanan dan ketentraman.


Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo

dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi

dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security

Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI

karena RI diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika.

Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia

yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan

Indonesia ke dalam blok barat.

Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap

lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.

Masalah Irian barat belum juga teratasi.

Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya

tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi

Selatan.

4


Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka

menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan

terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

c.) KABINET WILOPO (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

- Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang

ahli dalam biangnya.

- Dipimpin oleh Mr. Wilopo.

- Program:

1. Program dalam negeri : Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante,

DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan

rakyat, dan pemulihan keamanan.

2. Program luar negeri : Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda,

Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar

negeri yang bebas-aktif.

- Hasil : –


Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang

eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.

Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih

setelah terjadi penurunana hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport

beras.

Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan

bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke

daerah yang tidak seimbang.

Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Merupakan upaya pemerintah untuk

menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai

politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan

munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD.

5

A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno sehingga ia mengirim

petisi mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi

pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin

diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam

memulihkan keamanana di Sulawesi Selatan.

Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut

dibubarkannya parlemen. Sementara itu TNI-AD yang dipimpin Nasution menghadap

presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan. Tetapi saran tersebut ditolak.

Muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi

angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD.

Inti peristiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan

Sukarno agar membubarkan kabinet.

Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di

Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha

asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan

di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani

di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah

aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan

tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Akibatnya

terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh.

Intinya peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat

kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur

(Deli).


Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani

Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada

presiden.

d. KABINET ALI SASTROAMIJOYO I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

- Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU.

- Dipimpin Oleh Mr. Ali Sastroamijoyo.

6

- Program:

1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan

Pemilu.

2. Pembebasan Irian Barat secepatnya.

3. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.

4. Penyelesaian pertikaian politik.

- Hasil:

Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan

diselenggarakan pada 29 September 1955.

Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.


Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan,

seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.

Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut

dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17

Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti

dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya mentri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang

Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya

dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan

ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang

hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah

terima dengan KSAD baru.

Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang

menunjukkan gejala membahayakan.

Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk

menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai

lainnya.

7


Nu menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam

kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

e. KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

- Dipimpin oleh Burhanuddin Harahap.

- Program:

1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan

Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.

2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan

mempercepat terbentuknya parlemen baru.

3. Masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi.

4. Perjuangan pengembalian Irian Barat.

5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

- Hasil:

Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih

anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang

mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang

memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni

Indonesia-Belanda.

Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh

polisi militer.

Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.

Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH

Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.


Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan

ketidaktenangan.

8


Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu

tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinetpun jatuh. Akan

dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen yang baru pula.

f. KABINET ALI SASTROAMIJOYO II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

- Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU.

- Dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo

- Program:

Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat

program jangka panjang, sebagai berikut.

1. Perjuangan pengembalian Irian Barat.

2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-

anggota DPRD.

3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.

4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara.

5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional

berdasarkan kepentingan rakyat.

Selain itu program pokoknya:

Pembatalan KMB.

Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik

luar negeri bebas aktif.

Melaksanakan keputusan KAA.

- Hasil:

Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode

planning and investment, hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB.

- Kendala masalah yang dihadapi:

Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat.

Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada

gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera

9

Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan

Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.

Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap

mengabaikan pembangunan di daerahnya.

Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai

nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual

perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya.

Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional.

Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali

Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat

bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.


Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh

dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

g. KABINET DJUANDA ( 9 April 1957- 5 Juli 1959)

- Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang

ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-

undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai

politik.

- Dipimpin oleh Ir. Juanda.

- Program:

Programnya disebut Panca Karya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet

Karya, programnya yaitu:

Membentuk Dewan Nasional.

Normalisasi keadaan Republik Indonesia.

Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB.

Perjuangan pengembalian Irian Jaya.

Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan.

Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan

pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk.

10

- Hasil:

Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda,

yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini

menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia dimana lautan dan daratan

merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.

Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan

menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai

ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.

Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di

berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah,

pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI.

Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam

negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.

- Kendala yang dihadapi :

– Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin

meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat.

Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.

– Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah

sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.

– Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden

Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadir pesta sekolah tempat

putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini

menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan

negara.


Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah

babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

11

2.a.2 Periodisasi Masa Demokrasi Liberal

a.) Periode 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949

Dalam periode ini, yang akan dipakai sebagai pergangan adalah UUD 1945, tetapi

sudah pasti belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen karena Bangsa Indonesia

baru saja memproklamirkan kemerdekaannya. Walaupun UUD 1945 ini telah diberlakukan,

namun yang baru dapat terbentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri, dan para

gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tentang hal ini dapat dilihat pada

Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan

wakil presiden dipilih oleh PPKI. Sebelum MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA terbentuk,

segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional.

b.) Periode 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembai menjadi Negara Kesatuan

Republik Indonesia, walaupun dalam konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar Sementara

(UUDS) tahun 1950. Oleh karenanya, sistem pemerintahan tetap dalam bentuk kabinet

parlementer, yaitu para menteri (kabinet) bertanggung jawab kepada parlemen dan parlemen

(DPR) dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Untuk kuatnya kekuasaan

presiden, presiden hanya ditetapkan sebagai kepala negara saja, tidak sebagai kepala

pemerintahan. Kepala pemerintahan dipegang oleh seorag Perdana Menteri yang mengepalai

kabinet. Dengan demikian presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen.

Pada masa ini masih dengan sistem parlementer, dimana cukup banyaknya partai pada

kenyataannya cukup banyak memunculkan konflik kepentingan dan ideologi antar partai

politik. Dimana hampir separuh lebih pemerintahan dikuasai oleh PKI (alira komunis), PSI,

Masyumi, PNI dan NU. Kelima partai politik yang memiliki suara yang komposisinya jauh

lebih banyak di banding partai lain, memiliki aliran ideologi yang berbeda. PKI dengan ide-

ide sosialis komunisnya yang saat itu juga diwarnai dengan kondisi politik internasional

(pertentangan dua blok pada masa perang dingin), juga cukup menjadi isu panas pada waktu

itu.

Pada kabinet parlementer ini terjadi seringkalinya pergantian kabinet–seperti di Jepang,

melalui mosi tidak percayanya, dikarenakan di masa ini cukup banyak partai yang bila tidak

sepakat dengan kabinet-dijatuhkan mosi tidak percaya. Sebut saja Kabinet Ali Sastro I,

Kabinet Sutan Sjahrir, Kabinet Ali S II, Kabinet Wilopo, Kabinet Hatta, beberapa kabinet

12

yang memiliki catatan sejarah dan masa kepemimpinan yang singkat karena seringnya mosi

tidak percaya dari parlemen serta pertentangan ide atau pemikiran dengan Soekarno.

c.) Periode 5 Juli 1959 - Sekarang

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada Undang

Undang Dasar 1945. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dapat kita ketahui bersama bahwa UUD 1945 adalah undang-undang yang berusaha menjaga

persatuan di tengah-tengah kebhinekaan bangsa Indonesia. Hal itu karena ada beberapa

ketentuan dalam konstitusi ini yang membuat kuatnya kekuasaan presiden, dan sentralis ini

terasa diperlukan dalam kebhinekaan untuk menghindari munculnya keseparatisan

propinsialisme.

b. Masa Demokrasi Terpimpin

Karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era Demokrasi Terpimpin adalah:

1. Mengaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai politik, bukan untuk

mempersiapkan diri dalam kerangka kotestasi politik untuk mengisi jabatan politik

dipemerintahan (karena pemilu tidak pernah dijalankan), tetapi lebih merupakan elemen

penopang dari tarik tambang antara Presiden soekarno, angkatan darat, dan PKI.

2. Dengan terbentuknya DPR-GR, peranan lembaga legislatif dalam sistem

politik nasional menjadi sedemikian lemah. Proses rekruitmen politik untuk lembaga untuk

lembaga ini pun ditentukan oleh presiden.

3. Basic human rights menjadi sangat lemah. Soekarno dengan mudah

menyingkirkan lawan-lawan politik yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau yang

mempunyai keberanian untuk menentangnya.

4. Masa Demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti-kebebasan

pers. Sejumlah surat kabar dan majalah diberangus oleh soekarno, seperti misalnya

Harian Abadi dari Masyumi dan Harian Pedoman dari PSI.

5. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara

pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah. Dareah-daerah memiliki otonomi yang sangat

terbatas. UU tentang Otonomi Daerah NO. 1/1957, digantikan dengan Penetapan Presiden,

yang kemudian dikembangkan menjadi UU No.18 thn 1965. (Afan Gaffar, 2006: 27)

13

2.b.1 Sistem Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Padal 10 Juli 1959, dibentuk kabinet yang dinamakan kabinet kerja. Dalam kabinet

tersebut, Presiden Soekarna bertindak sebagai perdana menteri dan Ir. Djuanda sebagai wakil

perdana menteri. Program kerja kabinet tersebut meliputi keamanan dalam negeri,

pembebasan Irian Barat, dan peningkatan produksi sangan dan pangan.

Dalam demokrasi terpimpin, semua lembaga negara harus berasal dari aliran

NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Penetapan Presiden No. 2 Tahun 159

tentang pembentukan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) menetapkan

bahwa anggota-anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Soekarno. Selain itu,

mereka harus memenhi beberapa syarat berikut:

1. Setuju kembali kepada UUD 1945.

2. Setuju pada perjuangan Republik Indonesia.

3. Setuju dengan Manifesto Pollitik.

Dalam sidang Dewa Pertimbangan Agung September 1959, DPA dengan suara bulat

mengusulkan kepada pemerintah agar pidato presiden pada 17 Agustus 1959 dijadikan Garis-

garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia

(MANIPOL). Pada sidang MPRS tahun 1960, dikeluarkan ketetapan MPRS no.

1/MPRS/1960 yang menetapkan MANIPOL sebagai GBHN.

Pada 5 Maret 1960, DPR hasil pemilihan umum dibubarkan. Sebagai gantinya, pada 24

Juni 1960 dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang seluruh

anggotanya ditunjuk oleh presiden. Pada pelantikan anggota DPR-GR pada 25 Juni 1960,

Presiden Soekarno menegaskan bahwa tugas DPR-GR adalah melaksanakan MANIPOL,

merealisasi Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA), dan melaksanakan demokrasi

terpimpin.

Partai-partai tertentu menyatakan keberatan atas pembubaran DPR hasil pemiu 1955

dan akan menarik pencalonan anggota-anggotanya yang duduk dalam DPR-GR. Para tokoh

partai oposisi tersebbut kemudian membentuk kelompok yang disebut Liga Demokrasi.

Namun, Liga Demokrasi ini tidak berjalan dengan baik, terutama karena ketidaksamaan

pendapat di anatara tokoh-tokoh partai politik tersebut.

14

Pada 31 Desember 1959, Presiden Soekarno mendirikan Front Nasional. Front Nasional

dibentuk melalui Penetapan Presiden No. 13 tahun 1959. Front Nasional adalah organisasi

yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yng terkandung dalam UUD 1945.

3. Orde Lama

Sejarah Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir ini banyak memperlihatkan pertentangan

antara idealisme dan realita. Idealisme yang menciptakan suatu pemerintahan yang adil dan

akan melaksanakan demokrasi sebaik-baiknya, serta kemakmuran rakyat yang sebesar-

besarnya. Bertolak belakang dengan realita dalam pemerintahan itu sendiri, karena pada

kenyataannya dan dalam perkembangannya kelihatan semakin jauh dari demokrasi yang

sebenarnya.

Apalagi sejak tiga tahun terakhir, terlihat tindakan-tindakan pemerintah yang

bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Presiden yang menurut UUDS 1950 adalah

Presiden konstitusional yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diganggu gugat,

mengangkat dirinya sendiri menjadi formalit kabinet. Dengan itu ia melakukan suatu

tindakan yang bertanggung jawab dan tidak memikul tanggung jawab. Pemerintah yang

dibentuk dengan cara ganjil tersebut diterima begitu saja oleh parlemen tanpa keberatan sama

sekali.

4. Orde Baru

Pada era pemerintahan Orde baru, militer diperkuat sebagai pertahanan negara. Selain

itu dijadikannya 3 pilar nilai yang dianggap penting: Ekonomi sebagai Panglima, Politik

sebagai Panglima dan Militer Sebagai Panglima sebagai pedomana kehidupan berbangsa dan

bernegara. Terlebih ABRI pun dapat berpolitik seperti menjadi anggota legislatif dengan

konstitutif melalui format Dwi Fungsi ABRI. Mobilisasi dan depolitisasi ideologi dilakukan

melalui Partai Golkar yang merupakan partai yang wajib bagi PNS dan dengan otoritasnya

Presiden memliki otoritas mutlak dalam mengontrol kebebasan pers terutama yang dinilai

bertentangan dengan prinsipnya. Termasuk akses lembaga kepresidenan yang cukup ketat,

dan berikut adalah beberapa sumber daya kekuasaan presiden:

a. Presiden “hak privilllage” mengontrol rekruitmen politik dalam pengisian

jabatan lembaga tinggi negara-rekruitmen pengurus parpol.

15

b. Presiden memiliki sumber daya keuangan yang besar.

c. Presiden adalah Panglima Tertinggi ABRI.

d. Presiden memiliki beberapa personal otoritas, merupakan sumber legitimasi

kekuasaan kepresidenan.

4.1. Periodisasi Orde Baru

a. Periode Honeymoon

Fase pertama, mengutip pendapat Umar Kayam, Vikers menyebut periode 1967-1974

sebagai fase Honeymoon. Pada periode ini sistem politik di negeri ini relative terbuka.

Bangsa Indonesia bisa menikmati kebebasan pers. Militer tidak mendominasi banyak aspek

pemerintahan. Sebaliknya, militer menjalin aliansi dengan mahasiswa, kelompok islam dan

sejumlah tokoh politik pada masa Soekarno. Soeharto menjalin hubungan erat sehingga

menjadi jalinan triumvirate yang kuat dengan Adam malik yang dikenal sebagai tokoh politik

kekirian (Tan Malakaist) dan Hamengkubuwono IX yang dikenal sebagai Soekarnois Liberal.

Periode ini di akhiri dengan peristiwa Malari yang sertai dengan dimulainya tekanan

atas kekuatan mahasiswa di satu pihak dan di lain pihak sebuah upaya Soeharto membangun

kekuatan dari tekanan lawan politik di tubuh militer. Arus politik pada masa itu

memunculkan tokoh popular, yaitu Ali Moertopo dengan para pengikutnya yang menyebar di

hampir senya posisi politik dan birokasi. Bersamaan dengan itu, arus politik membawa

Indoesia untuk melakukan pengintegrasian Timor-Timur menjadi bagian dari Indonesia pada

tahun 1976.

b. Periode Stalinist

Fase kedua adalah periode tahun 1974-1988/1989 yang disebut sebagai fase Stalinist.

Pada fase ini, otoritarianisme menjadi ciri yang mengedepankan dalam arena kepolitikan di

Indonesia. Pemerintahan menerapkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus, Menteri P

dan K mengeluarkan SK 028/1978 dan Kopkamtib mengeluarkan Skep 02/Kopkam/1978

yang membekukan kegiatan Dewan Mahasiswa, menyusul kemudian dikeluarkan SK Menteri

P dan K No. 01/56/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang disertai

pula dengan perangkat BKK.

Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus itu diterapkan dengan dalih agar mahasiswa

menjadi man of analysis dan bukan moral force atau apalagi sebagai man political force.

16

Dalam praktik, kebijakan itu berhasil mendepolitisasi mahasiswa. Tidak ada gerakan

mahasiswa pada periode ini, kecuali gerakan-gerakan yang lingkup dan isi perjuangannya

bersifat lokal, seperti gerakan protes mahasiswa terhadap pembangunan Waduk kedugombo,

penurun SPP, protes pemecatan Arief Budiman di Universitas Satyawancana, protes

mahasiswa Ujungpadang atas kenaikan tarif angkot.

Pada fase ini militer bergandengan erat dengan Birokrasi sehingga menjadi instrument

politik penguasa Orde Baru yang sangat tangguh. Lawan-lawan politik Soeharto

dimarginalisasikan. Pemerintahan memberlakukan indoktrinasi ideology pancasila dalam

bahasa penguasa melalui penataran P4, pengasastunggalan organisasi politik, kemasyarakatan

maupun keagamaan; pemberlakuan politik masa mengambang (floating mass) setelah

penasehat politik soeharto, Ali Moertopo pertama kali berbicara tentang konsep tersebut.

c. Periode Keterbukaan

Periode ini berlangsung pada akhir 1990-an. Pada masa ini mulai muncul kekuatan

yang selama itu berseberangan dengan kekuasaan. Di parlemen muncul “interupsi” dari salah

seorang anggota fraksi ABRI (sekarang TNI dan POLRI). Ada yang bilang periode ini

merupakan saat-saat orang mengucapkan “good-bye” untuk menjadi manusia “yes-men”,

menunggu petunjuk Bapak presiden. Dalam dunia ekonomi pemerintah mengeluarkan

sejumlah deregulasi, yang mempercepat arus massuknya modal asing. Investasi dunia

perbankan menjadi dipermudah.

Bank tumbuh bukan hanya di kota tetapi sampai ke kecamatan-kecamatan. Dengan

modal Rp 50 juta bisa membuat bank, Bank perkreditan Rakyat (BPR). Bersamaan dengan

itu, perkembangan sejarah politik internasional ditandai dengan munculnya keterbukaan

(glasnost) dan reformasi (perestroika) yang digulirkan oleh presiden Uni soviet, Michael

Gorbachove.

d. Periode Krisis

Puncak dari keterbukaan yang berlangsung di Indonesia adalah masa krisis. Dimulai

dengan krisis moneter. Kurs Rupiah di mata dolar AS merosot tajam. Ibarat kapal, negeri ini

sedang dihantam ombak besar. Sejumlah petinggi negeri ini mengatakan tidak ada masalah,

karena fundamental ekonomi kita cukup kuat. Ternyata tidak demikian. Indonesia terus

diterpa badai moneter, kurs rupiah benar-benar tidak terkendali, sampai lebih Rp 10 ribu per

17

dolar AS. Krisis ini disertai dengan krisis sosial politik yang tak terkendali. Kelompok kritis,

dosen-dosen senior perguruan tinggi negeri di Indonesia “turun gunung” dan gelombang

demonstrasi mahasiswa pecah dimana-mana. Rezim soeharto benar-benar sedang di terpa

badai, dan akhirnya menyerahkan Kekuasaan kepada BJ. Habibie pada tahun 1998. Sejak itu

berakhirlah rezim Soeharto, dan dimulailah era baru, era reformasi. Indonesia memulai

lembaran baru dalam sejarah politik, dengan awal yang tidak mudah. Tertatih-tatih bangsa

ini, mengatasi kerusuhan, pembakaran, perusakan, separatism, hingga penjambretan,

penodong dan berbagai bentuk kriminalitas yang tak terkendali oleh aparat.

5. Masa Reformasi

Sejak merdeka tahun 1945, Indonesia sudah beberapa kali mengalami sistem

pemerintahan. Tahun 1945-1965 merupakan sisten pemerintahan orde lama, yang mana pada

era Presiden Soekarno. Setelah masa Presiden Soekarno tumbang, kekuasaan diserahkan

kepada Jenderal Soeharto yang akhirnya melahirkan sistem pemerintahan orde baru. Orde

baru berlangsung dari tahun 1966-1998 tahun. Karena sudah terlalu lama menjabat dan

merajalelanya KKN, Presiden Soeharto digulingkan oleh rakyat Indonesia yang akhirnya

melahirkan zaman baru bagu Indonesiam yaitu Reformasi. Reformasi berlangsung dari tahun

1998 sampai dengan sekarang.

Stabilitas politik telah dianggap sebagai salah satu dasar berpikir yang empiris untuk

penyusunan strategi kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia, termasuk sistem

politik itu sendiri. Pemanfaatannya untuk melandasi usaha penataan kembali kehidupan

kekuatan-kekuatan politik di Indonesia, sudah menjadi pembuktian terhadap teori adanya

kaitan politisi.

Setiap periode pemerintahan memilki ciri khasnya masing-masing, orde baru dikenal

dengan keotoriteran rezim Presiden Soeharto sedangkan masa Reformasi dianggap sebagai

masa berjayanya demokrasi. Masa reformasi disebut sebagai masa demokrasi, yaitu

kekebasan dampir disegala asek kehidupan, termasuk dalam kehidupan politik. Misalnya,

pada masa orde baru pemenang Pemilihan Umum (pemilu) sudah dipastikan, namun pada

masa reformasi benar-benar merupakan persaingan yang terbuka. Dalam hal pengambilan

kebijakan, rakyat dapat menyalurkan aspirasinya secara bebas melalui wakil rakyat mau pun

media, meskipun pada kenyataannya aspirasi rakyat saat ini cenderung tidak didengar,

18

setidaknya rakyat tidak membungkam saat pada masa orde baru.

Sudah bisa dipastikan nasib jurnaslime (media) Indonesia pada masa orde baru dan

reformasi itu berbeda. Nasib pers bergantung dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan

pemerintah. Saat orde baru mulai tumbang, pers seperti kehilangan kendali. Arus kebebasan

dibuka lebar-lebar secara spontan. Gelombang kebebasan pers tercipta secara besar-besaran,

bukan perlahan dengan proses yang seharusnya. Sejak dikeluarkannya Undang-undang No.

40 Tahun 1999 tentang pers, terdapat pasal di dalam Undang-undang ini yang menyatakan

pencabutan semua Undang-undang Pers yang ada sebelumnya. Sejak saat itu tidak ada lagi

kebijakan pemerintah yang memberatkan pers, akhirnya permintaan untuk izin peneribatan

mulai meningkat.

Pers pada masa Reformasi selalu dihubungkan dengan demokrasi, yaitu kebebasan

untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat. Terciptanya jurnalisme yang independen,

kenyataannya saat ini pers masih dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melanggengkan

kekuasaan. Pers masa Reformasi bebsa untuk menuliskan kritik apapun terhadap pemerintah,

tidak adanya lagi pembungkaman apalagi pembrendelan. Apabila pemerintah tersinggung

dengan apa yang disampaiakan rakyat melalui pers jalan untuk melawannya bukan dengan

membrendel pers melainkan dengan memanfaatkan pers itu sendiri sebagai alat komunikasi

yang efektif antara masyarakat dengan pemerintah. Pers masa Reformasi menempatkan

sebagai perantara rakyat dengan pemerintahnsuoaya tidak terjadi perdebatan persepsi. Selain

itu pers menjadi saran masyarakat untuk menyalurkan aspirasina, baik berupa tuntutan

maupun dukungan. Pers menjadi wadah pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan-

kebijakan yang telag diambilnya, pers menjadi wadah pemerintah untuk mengetahui apakah

kebijakan-kebijakan yang akan diambil dapat disetujui atau tidak oleh masyarakat. Apabila

suatu kebijakan telah diambil dan dilaksanakan, maka pers dapat mengambil perannya

sebagai pengontrol kebijakan. Oleh karena itu, pers pada masa Reformasi senantiasa

melaksanakan fungsinya pada setiap proses sistem politik.

Dengan adanya kebebasan pers pada masa Reformasi bukan berati tidak menimbulkan

masalah apapun. Kebebasan pers masa Reformasi terlewat batas, adanya ketidaksinambungan

antara keinginan masyarakat dengan kepentingan pers. Pers cenderung menampilkan sesuatu

yang berbau komersil dan hanya memikirkan keuntungan perusahaan. Berita yang disajikan

terkadang tidak objektif, dan terkadang melanggar kode etiknya sendiri. Norma dan nilai

19

yang ada dimasyarakat diabaikan. Pers tidak lagi menghargai privasi sumber berita.

Contohnya, pers seharusnya fokus hanya pada masalah yang berhubungan dengan

kepentingan masyarakat, seperti kebijakan pemerintah. Akan tetapi pers menambahkannya

dengan urusan pribadi sumber berita, hal itu sangat melanggar norma.

Pers menjadi lupa bahwa kebebasan pun masih harus ada batasnya. Dimasa reformasi

pers lebih menampilkan diri sebagai pihak yang dekat dengan kekuasaan dan modal. Hal ini

harus dapat diantisipasi oleh masyarakat sebagai pengawas dari perilaku pers di Indonesia.

5.1 Periodisasi Masa Reformasi

- Pemerintahan Habibie: Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah

satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter

Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia

juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat

dan kegiatan organisasi.

- Pemerintahan Wahid: Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni

1999. PDI Perjuangan pimpinan putri Soekarno, Megawati Sukarnoputri keluar menjadi

pemenang pada pemilu parlemen dengan mendapatkan 34% dari seluruh suara; Golkar (partai

Soeharto - sebelumnya selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) memperoleh

22%; Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Hamzah Haz 12%; Partai Kebangkitan

Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%. Pada Oktober 1999, MPR melantik

Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden untuk masa

bakti 5 tahun. Wahid membentuk kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional pada awal

November 1999 dan melakukan reshuffle kabinetnya pada Agustus 2000. Pemerintahan

Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah

situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut,

pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama di Aceh,

Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang

tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur

pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR

yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid,

menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.

- Pemerintahan Megawati: Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000,

20

Presiden Wahid memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan

demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan

keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki

manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden

yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati

mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian.Kabinet pada masa pemerintahan

Megawati disebut dengan kabinet gotong royong.

- Pemerintahan Yudhoyono: Pada 2004, pemilu satu hari terbesar di dunia diadakan

dan Susilo Bambang Yudhoyono tampil sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini

pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti gempa

bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari

Aceh serta gempa bumi lain pada awal 2005 yang mengguncang Sumatra.

Pada 17 Juli 2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah

Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan

selama 30 tahun di wilayah Aceh.

6. Kesimpulan

- Sejarah politik Indonesia pada masa prakolonial sampai masa reformasi sedikit

banyaknya mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Bermunculan lembaga

dan sistem yang baru dalam rangka merespon permasalahan bangsa yang semakin

kompleks. Sehingga masyarakat dapat mengepresikan berbagai aspirasi.

- Sejarah politik melaksanakan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk meraih tujuan-

tujuan bersama yang telah dirumuskan tersebut. Untuk melaksanakan aktivitas yang

kompleks itu, maka sistem politik memerlukan badan atau struktur-struktur yang akan

bekerja dalam sistem politik seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan, dan partai

politik yang melaksanakan fungsi tertentu. Untuk itu diperlukan tokoh politik yang

dapat mengatur sistem pemerintahan. Tokoh politik itu adalah seseorang yang dikenal

masyarakat luas, karena jasanya, pemikirannya, idealismenya, dan perjuangannya

selama perjalanan hidupnya sampai masa demokrasi pancasila saat ini.

21

7. Sumber

- Syafiie, Inu Kencana. dan Azhari. 2012. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Refika

Aditama.

- Ahmad, Mumtaz, “Pakistan,” dalam Shireen T. Hunter, edt., Politik Kebangkitan

Islam: Keragaman dan Kesatuan, Yogyakarta: Tiarawacana, 2001.

- Antlov, Hans, dan Sven Cederroth, edt, Election in Indonesia: The New Orde and

beyond,”London and New York: Routledge Curzon, 2004.

- Elson, Robert, ‘Brief Reflection on Indonesia Political History,’ dalam Grayson Lloyd

dan Shannon Smith edt., Indonesia Challenge of History, Singapore: ISEAS, 2003.

- Maliki Zainuddin, Agama priyayi, Yogyakarta: Pustaka Mawar, 2004-a. edt., Agama

Rakyat Agama Penguasa, Yogyakarta: Galang Press, 2000. Penakluk Negara atas Rakyat,

Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999.

- Sukarna, 1977. Sistem Politik..Bandung: Penerbit Alumni.

- Winarno, Budi. 2007. Sistem Politik Indonesia, Era Reformasi. Yogyakarta: Penerbit

MedPress.

- Charles, F. Andrain. Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara

Wacana Yogyarakrta, 1992.

- http://aisyaoyhaicuet.blogspot.com/2013/04/sejarah-politik-indonesia-masa-orde.html

- http://www.slideshare.net/dianmariaulfa5/sejarah-politik-di-indonesia

22

http://www.slideshare.net/dianmariaulfa5/sejarah-politik-di-indonesia

http://aisyaoyhaicuet.blogspot.com/2013/04/sejarah-politik-indonesia-masa-orde.html

8. Pertanyaan

1.) Annisa Lestari (210103130137)

Mengapa Komunis tidak bisa bertahan lama di Indonesia, sedangkan di China bisa

bertahan lama?

Jawab: Karena Komunis tidak sesuai dengan ideologi bangsa kita yaitu Pancasila.

Dalam paham Komunis atau biasa disebut dengan Komunisme, kekuasaan utama berada di

tangan manusia, sedangkan dalam Pancasila, kekuasaan utama berada di tangan Tuhan.

2.) Noviani Rahmawati (210103130127)

Tiap periodisasi orde baru, apakah sistem politiknya sama atau berbeda?

Jawab: Sistem politik dari tiap periodisasi orde baru berbeda.

- Honeymoon: Adanya kebebasan seperti kebebasan pers. Militer tidak

mendominasi banyak aspek pemerintahan. Sebaliknya, militer menjalin aliansi

dengan mahasiswa, kelompok islam dan sejumlah tokoh politik pada masa

Soekarno.

- Stalinist: Lebih bersifat otoriter. Pemerintahan menerapkan kebijakan

Normalisasi Kehidupan Kampus, Menteri P dan K mengeluarkan SK 028/1978

dan Kopkamtib mengeluarkan Skep 02/Kopkam/1978 yang membekukan

kegiatan Dewan Mahasiswa, menyusul kemudian dikeluarkan SK

Menteri P dan K No. 01/56/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan

Kampus (NKK) yang disertai pula dengan perangkat BKK. Kebijakan

Normalisasi Kehidupan Kampus itu diterapkan dengan dalih agar

mahasiswa menjadi man of analysis dan bukan moral force atau

apalagi sebagai man political force.

- Keterbukaan: Pada masa ini mulai muncul kekuatan yang selama itu

berseberangan dengan kekuasaan. Di parlemen muncul “interupsi” dari salah

seorang anggota fraksi ABRI (sekarang TNI dan POLRI). Ada yang bilang

periode ini merupakan saat-saat orang mengucapkan “good-bye” untuk

menjadi manusia “yes-men”, menunggu petunjuk Bapak presiden. Dalam

dunia ekonomi pemerintah mengeluarkan sejumlah deregulasi, yang

23

mempercepat arus massuknya modal asing. Investasi dunia perbankan

menjadi dipermudah.

- Krisis: Pada masa ini terjadi krisis moneter disertai krisis sosial politik yang

tidak terkendali.

3.) Ulfa Fauziah (210103130149)

Dalam periode Honeymoon, dijelaskan bahwa kemiliteran menggunakan aliansi dengan

mahasiswa, apa maksudnya? Berikan contoh!

Jawab: Dalam periode Honeymoon, kemiliteran menggunakan aliansi dengan

mahasiswa karena militer tidak mendominasi banyak aspek pemerintahan. Militer menjalin

aliansi dengan mahasiswa, kelompok islam dan sejumlah tokoh politik pada masa Soekarno.

4.) Virlika (210103130159)

Mengapa pada masa pemerintahan Soekarno, ABRI memiliki kekuasaan tinggi

sedangkan sekarang tidak?

Jawab: Pada masa pemerintahan Soekarno, ABRI tidak mendominasi banyak aspek

pemerintahan. Sedangkan pada masa pemerintahan Soeharto, ABRI mendominasi banyak

aspek pemerintahan karena basic Soeharto dari ABRI.

5.) Nurul Fadillah (210103130162)

Apa yang dimaksud dengan Normalisasi Mahasiswa pada Periode Stalinist?

Jawab: Normalisasi Mahasiwa adalah upaya pemerintah dengan tujuan agar

mahasiswa menjadi man of analysis dan bukan moral force atau apalagi sebagai man political

force. Maksud dari man of analysis adalah mahasiswa dididik untuk menjadi mahasiswa yang

kritis, bukan menjadi mahasiswa yang anarkis dengan merusak moral bangsa atau menjadi

mahasiswa yang merusak sistem politik di Indonesia.

24

sejarah politik indonesia

Documents