sap.ubhara.ac.idsap.ubhara.ac.id/wp-content/uploads/2011/06/buku-ajar... · web viewbahwa...

BAB I

PENDAHULUAN

Dewasa ini kegiatan Public Relations (Humas), merupakan kegiatan yang berkaitan dengan

fungsi dan peranannya dalam kehumasan baik di dalam lembaga pemerintah, swasta, organisasi

profit dan non profit tidak lepas dari etika kehumasan sebagai patokan atau pedoman atau rambu-

rambu yang penting dan mendasar serta yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap praktisi Public

Relations (humas). Yang dalam hal ini dituangkan dalam bentuk pasal-pasal yang formal dan

normatif yang berisikan kode perilaku dan kode etik sebagai pedoman moral yang mengikat bagi

setiap penyandang profesi humas (Public Relations) tersebut yang disebut Kode Etik Profesi

Humas.

Sebelum akan dibahas lebih lanjut tentang apa etika kehumasan maka terlebih dahulu

dijelaskan tentang apa yang dimaksud Public Relations (humas) .Maka dalam hal ini yang

dimaksud dengan Humas (Public Relations) menurut Frank Jefkins adalah sesuatu yang merangkum

keseluruhan komunikasi yang terencana baik kedalam maupun keluar antara suatu organisasi

dengan semua khalayak dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada

saling pengertian. Dan Humas (PR) mempunyai perbedaan dengan iklan.

Uuntuk itu maka antara Public Relations (humas) dan Iklan tidaklah sama dimana mempunyai

perbedaan sebagai berikut :

a. Public Relations :

- Bukanlah salah satu bentuk dari periklanan.

- Menyangkut seluruh komunikasi yang berlangsung mulai perencanaan yang jelas untuk

mencapai tujuan spesifik.

- Keberadaan Public Relations dilakukan oleh semua organisasi dan tidak dapat lepas.

- Menyangkut keseluruhan komunikasi dari suatu organisasi. Menjadi kunci keberhasilan

dan keefektifan komunikasi dalam organisasi.

b. Iklan :

- Terbatas pada pemasaran yang memasarkan serta menawarkan produk-produk atau jasa

yang dihasilkan suatu perusahaan atau instansi.

- Tidak dilakukan oleh semua organisasi.

- Hanya terbatas pada hal-hal berkaitan dengan promosi,produk atau jasa yang dihasilkan,

menyediakan pasokan dan hal-hal lain berhubungan dengan pemasaran dan pembelian

dalam suatu perusahaan atau instansi.

D r a . T r i P r a s e ti j o w a ti . M S i . Page 28

Komunikasi dan manajemen menjadi dasar yang sangat fundamental dalam pekerjaan seorang

Public Relations (Humas) dan supaya suasana komunikasi efektif dapat tercipta didalam suatu

organisasi ada dengan syarat yang harus dipenuhi seorang Public Relations yaitu :

1. Komunikasi dan relasi.

2. Sifat yang rendah hati.

3. Cepat menyesuaikan diri.

4. Mampu menghadapi semua orang yang memiliki aneka ragam karakter dan latar belakang

budaya dengan baik.

5. Mampu bekomunikasi dengan baik ; menjelaskan dengan jernih, jelas, dan lugas secara lisan

maupun tertulis juga secara visual.

6. Pandai mengorganisir segala sesuatu.

7. Memiliki integritas personal baik dalam profesi maupun kehidupan pribadi.

8. Punya imajinasi yang kuat dalam penyampaian pesan kepada stakeholder.

9. Serba tahu; memiliki akses yang tinggi terhadap informasi (membaca, membuka internet,

berdiskusi dll).

Ada empat faktor penyebab kenapa Public Relations menjadi penting saat ini :

1. Perkembangan masyarakat yang sangat kompleks yang diikuti pertumbuhan dan

perkembangan organisasi bisnis yang semakin membesar.

2. Adanya dinamika yang cepat terjadi dilingkungan organisasi atau perusahaan yang dapat

menimbulkan perubahan-perubahan.

3. Terdapat peningkatan kesadaran dan keterbukaan didalam masyarakat untuk mengakses

informasi berakibat semakin terbuka dan transparan

4. Kesadaran masyarakat terhadap HAM semakin tinggi demokratisasi, persamaan hak dan

HAM serta perlindungan konsumen.

Selain faktor diatas ada faktor lain yang khusus yang menjadikan Public Relations profesi yang

urgen yaitu:

1. Relasi dan interaksi.

2. Masyarakat merupakan pihak eksternal yang sangat penting bagi suatu perusahaan atau

instansi.

3. Kesadaran masyarakat terhadap hak asasi membawa pengaruh terhadap kesadaran untuk

mempejuangkan hak mereka sebagai konsumen dan warga negara.

4. Pertumbuhan kehidupan modern yang semakin kompleks dari organisasi swasta dan

pemerintah yang berakibat kesulitan untuk menyampaikan pesan-pesan

5. Pesan yang terlalu banyak disampaikan melalui media iklan saat ini menjadi noise dalam

kehidupan masyarakat.

D r a . T r i P r a s e ti j o w a ti . M S i . 8

6. Adanya peningkatan pertumbahan populasi berkaitan dengan spesialisasi dan mobilitas

pekerjaan berakibat diperlukan spesialisasi komunikasi.

Secara garis besar tujuan Public Relations (humas) menyangkut 3 (tiga) hal :

1. Reputasi dan citra. Dengan asumsi citra positif akan berkaitan dengan semakin tingginya

akses pubik terhadap output dari perusahaan.

2. Jembatan komunikasi organisasi dengan lingkungannya.

3. Mutual benefit relationship yaitu menjamin kepada publik bahwa perusahaan berada dalam

operasinya memiliki niat baik dalam berbisnis dengan wujud dalam tangung jawab sosial

dan diekspresikan melalui hubungan saling menguntungkan diantara perusahaan dan publik.

(Rini,2007)

Hal-hal yang sangat esensial dalam pekerjaan seorang Public Relations (humas) yaitu :

1. Komunikasi dan relasi. Menjadi rohnya Public Relations.

2. Goodwill ; itikad baik dalam berbisnis dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

3. Good business is good service ; pelayanan menjadi faktor penting dalam menentukan citra

perusahaan.

4. Good business is good relations ; dimana prinsip komunikasi dua arah bersifat timbal balik.

Sedangkan untuk tugas Pokok Public Relations, menurut Bertrad R.Canfield dalam buku etika

kehumasan Rosady Ruslan mengatakan bahwa unsur-unsur utama dalam peran Humas atau Public

Relations :

1. Pelayanan demi kepentingan umum (If should serve the public’s interest).

2. Menjaga komunikasi yang baik dan santun (Maintain good communication).

3. Bermoral dan berperilaku yang baik (Stress good moral and manners).

Latihan Soal :

1. Jelaskan apa berbedaan humas dengan iklan menurut pengertian saudara?

2. Sebutkan garis besar dan tujuan humas (PR) menjadi suatu yang penting?

3. Hal-hal apa saja yang menjadi sangat esensial humas(PR)?


BAB II

SEJARAH KODE ETIK KEHUMASAN

I. Sejarah berdirinya Asosiasi Public Relations Internasional (IPRA)

1. Awal pertama dicetuskan di Belanda Maret 1950 oleh para praktisi PR/Humas dariberbagai

Negara (Inggris, Belanda, Perancis, Norwegia dan Amerika Serikat) pada acara The Royal

Netherlands Internasional Trade Fair.

2. Tanggal 1 Mei 1955 organisasi profesi International Public Relations Association (IPRA)

berdiri secara resmi.

3. Dalam sidang umum di Venice Mei 1961 diterbitkan 4 (empat) kode perilaku pokok yang

sekaligus merupakan standard atau piagam moral bagi perilaku professional humas sebagai

berikut:

a. integritas pribadi dan profesionalisme.

b. perilaku terhadap klien dan majikan.

c. perilaku terhadap media dan umum.

d. perilaku terhadap rekan seprofesi.

4. Untuk kode etik IPRA sudah beberapa kali diamendir yaitu melalui Kode Etik Athena ketika

berlangsung sidang umum IPRA di Athena Yunani tangal 12 Mei 1965.

5. Kode etik IPRA disempurnakan lagi pada konvensi IPRA di Teheran Iran 17 April 1968.

Dimana secara umum dan normatif memuat butir-butir Mukadimah dan terdiri dari 13 pasal.

Dimana secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut :

a. Mengenai kode perilaku.

b. Merupakan kode moral

c. Menjunjung tinggi standard moral.

d. Memiliki kejujuran yang tinggi.

e. Mengatur secara etis mana yang boleh dan tidak boleh diperbuat oleh seorang

professional Public Relations atau Humas.

Selanjutnya November 1991 IPRA Council di Nairobi menetapkan “IPRA Nairobi Code

for Communication in Environment and Development“ yang isinya : antara lain berkaitan

dengan isu sentral dan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, pembangunan

ekonomi dan memperhatikan faktor pembangunan dan pengembangan sosial.


2. Sejarah Perkembangan Public Relations Di Indonesia.

Sejarah perkembangan Public Relations di Indonesia secara konsepsional terjadi pada

tahun 1950-an. Kala itu berdiri organisasi HUMAS pertama kali di perusahaan perminyakan

negara (Pertamina). Peranan divisi HUPMAS (Hubungan Pemerintah dan Masyarakat)

Pertamina ini sangat penting dalam upaya menjalin hubungan komunikasi timbal balik dengan

pihak klien, relasi bisnis, perusahaan swasta atau BUMN atau Asing dan masyarakat.

Kemudian pada tahun 1954, secara resmi HUMAS diterapkan pada jajaran kepolisian.

Dilanjutkan di berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta pada tahun 1970-an.

Jika dikaitkan dengan state of being, dan sesuai dengan method of communication, maka

istilah Humas dapat dipertanggung jawabkan. Tetapi, jika kegiatan yang dilakukan oleh Kepala

Hubungan Masyarakat itu, hanya mengadakan hubungan dengan khalayak di luar organisasi,

misalnya menyebarkan press release ke massa media, mengundang wartawan untuk jumpa pers

atau wisata pers, maka istilah hubungan masyarakat tersebut tidaklah tepat apabila

dimaksudkan sebagai terjemahan dari public relations.

Dan menurut Rosady Ruslan, SH, MM. membagi perkembangan Public Relations di Indonesia

dalam 4 periode sebagai berikut :

Periode 1 ( Tahun 1962 )

Secara resmi pembentukan HUMAS di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet PM

Juanda, yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk

bagian/divisi HUMAS. Dijelaskan pula garis besar tugas kehumasan dinas pemerintah

adalah : Tugas strategis yaitu ikut serta dalam proses pembuatan keputusan oleh

pimpinan hingga pelaksanaaannya. Dan tugas taktis yaitu memberikan informasi,

motivasi, pelaksanaaan komunikasi timbal balik dua arah supaya tercipta citra atas

lembaga atau institusi yang diwakilinya.

Periode 2 ( Tahun 1967 – 1971 )

Pada periode ini terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas). Tata kerja

badan ini antara lain ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah dalam pembangunan,

khususnya di bidang penerangan dan kehumasan, serta melakukan pembinaan dan

pengembangan profesi kehumasan.

Tahun 1967, berdiri Koordinasi antar Humas Departemen atau Lembaga Negara yang

disingkat “Bakor” yang secara ex officio dipimpin oleh pimpinan pada setiap

departemen.


Tahun 1970-1971, Bakor diubah menjadi Bako-humas (Badan Koordinasi Kehumasan

Pemerintah) yang diatur melalui SK Menpen No.31/Kep/Menpen/tahun 1971. Yang

menjelaskan sebagai institusi formal dalam lingkungan Departemen Penerangan RI.

Bakohumas tersebut beranggotakan Humas departemen, Lembaga Negara serta unit

usaha Negara atau BUMN. Kerjasama antara Humas departemen atau institusi tersebut

menitik beratkan pada pemantapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam operasi

penerangan dan kehumasan.

Periode 3 ( Tahun 1972 – 1993 )

Periode ini ditandai dengan munculnya Public Relations kalangan profesional pada

lembaga swasta umum. Dengan indikator sebagai berikut:

a. Tanggal 15 desember 1972 didirikannya Perhimpunan Hubungan Masyarakat

Indonesia (Perhumas) sebagai wadah profesi HUMAS oleh kalangan praktisi swasta

dan pemerintah. Seperti wardiman Djojonegoro ( mantan mendikbud), Marah Joenoes

(mantan kahupmas Pertamina), dll.

Pada konvensi Nasional HUMAS di Bandung akhir tahun 1993 lahirlah Kode Etik

Kehumasan Indonesia (KEKI). Perhumas juga tercatat sebagai anggota International

Public Relations Association (IPRA) dan ASEAN Public Relations Organization

(FAPRO).

b. Tanggal 10 April 1987 di jakarta, terbentuklan suatu wadah profesi HUMAS lainnya

yang disebut dengan Asosiasi Perusahaan Public Relations (APPRI ). Tujuannya

adalah sebuah wadah profesi berbentuk organisasi perusahaan-perusahaaan public

relations yang independen (konsultan jasa kehumasan).

Periode 4 ( Tahun 1995 – sekarang )

Periode ini Public Relations berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus

(spesialisasi Public Relations atau HUMAS bidang industri pelayanan jasa). Dengan

indikator sebagai berikut:

a. Tanggal 27 November 1995 terbentuk Himpunan Humas Hotel Berbintang (H-3).

Himpunan ini diperuntukkan sebagai wadah organisasi profesi HUMAS bidang jasa

perhotelan, berkaitan erat dengan organisasi PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran

di Indonesia).

b. Tanggal 13 september 1996 diresmikannya Forum Komunikasi Antar Humas

Perbankan (FORKAMAS) oleh Gubernur BI Soedradjad Djiwandono. Forum ini

resmi bagi para pejabat HUMAS (Public Relations Officer), baik bank pemerintah


(HIMBARA), swasta (PERBANAS), dan asing yang beroperasi di bidang jasa

perbankan di Indonesia.

c. Keluarnya SK BAPEPAM No.63/1996, tentang wajibnya pihak emiten (perusahaan

yang go publik) di Pasar Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya memiliki

lembaga Corporate Secretary.

d. Berdirinya PRSI (Pulic Relations Society of Indonesia) pada tanggal 11 november

2003 di Jakarta. ini menyerupai PRSA (Public Relations Society of Amerika), sebuah

organisasi profesional yang bergengsi dan berpengaruh serta mampu memberikan

sertifikasi akreditasi Public Relations Profesional (APR) di Amerika yang diakui

secara internasional.

PRSI atau Masyarakat Public Relations Indonesia (MAPRI) pertama kali dipimpin oleh

August Parengkuan seorang wartawan senior harian Kompas dan mantan ketua

Perhumas-Indonesia. Tujuan organisasi ini adalah meningkatkan kesadaran, kepedulian,

kebersamaan, pemberdayaan serta pastisipasi para anggotanya untuk berkiprah sebagai

Public Relations professional dalam aktivitas secara nasional maupun internasional.

sumber gambar : catatanprnotes.blogspot.com/7/01/10

Untuk di Indonesia sejak tahun 1967 terbentuk Badan Koordinasi antar Humas Departemen

dan Lembaga Negara (Bakohumas). Dan sesuai SK.Menpen nomor : 31 tahun 1971 melalui

Bakomumas dikoordinasikan oleh Menteri Penerangan R.I. (sekarang Menteri Negara Komunikasi

dan Informasi) yang tertuang dalam tugas dan fungsi Bakomumas.

Sedangkan dalam SK.Menteri Negara Komunkasi dan Informasi (Kominfo) nomor

03A/SK/Meneg/I/2002 tanggal 18 januari 2002 sebagai pengganti SK.Menpen nomor : 31 tahun

1971 adalah tentang tugas dan kedudukan Bakohumas.

Dan untuk Kode Etik Humas khusus dilembaga pemerintahan mengacu pada Keputusan

Menteri Komunkasi dan Informatika Nomor. 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 tanggal 28 Agustus

2007.

Dari kode etik tersebut diatas sangat simple, mudah diratifikasi atau diadopsi kedalam kode etik

Humas atau Public Relations dimasing-masing Negara anggota IPRA yang merupakan “Piagam

Moral” dan pedoman atau rambu-rambu :

1. Bagi PRO (Public Relations Officer) by Profession adalah merupakan acuan yang ditujukan

kepada subyeknya (orang) sebagai penyandang professional Humas atau Public Relations

yang seharusnya memiliki integritas pribadi dan tanggung jawab professional.


http://catatanprnotes.blogspot.com/

2. Bagi Public Relations by Function ditujukan pada “prosesnya” Humas sebagai lembaga

dalam berbagai hal (pengambilan keputusan,tanggung jawab social, kegiatan komunikasi,

publikasi dan promosi). Serta selain itu mampu menciptakan, menjaga citra positif melalui

pembinaan hubungan dan kemauan baik dengan berbagai pihak sebagai publiknya.

Latihan Soal.

1. Jelaskan sejarah kehumasan dunia dari tahap ketahap!

2. Uraikan bagaimana kelahiran humas di Indonesia!


BAB III

ETIKA, MORAL, HUKUM, ETIKET

ETIKA

Pengertian etika

1. Muhamad Mufid dalam buku etika dan filsafat komunikasi (2009;173--) mengatakan secara

etimologi (bahasa) berasal dari kata bahasa Yunani: “ETHOS” yang berarti dalam bentuk

tunggal mempunyai arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang , kebiasaan,

adat, akhlak, perasaan, cara berpikir sedang dalam bentuk jamak ,: “TA ETHA” berarti adat

kebiasaan.

2. Dalam istilah filsafat berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan/tentang adat kebiasaan.

3. Dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tentang ilmu pengetahuan tentang asas-asas

akhlak.

Maka Etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau norma yang jadi pegangan bagi seseorang

atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dan dewasa ini istilah etika mulai

digunakan dengan bergantian dengan filsafat moral dikarenakan didalam filsafat moral

mengkaji pula prinsip-prinsip etika.

4. Kata etika sering disebut dengan istilah etik, atau ethics dalam bahasa Inggris yang

mengandung banyak pengertian. Dari segietimologi istilah etika berasal dari kata latin

“Ethicus” sedang dalam bahasa Yunani “Ethicos” yang berarti kebiasaan. Yang menurut

pengertian asli dikatakan baik itu apabila sesuai dengan masyarakat, kemudian lambat laun

pengertiannya berubah bahwa etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah

perbuatan atau tingkah laku manusia mana yang dapat dinilai baik dan yang dapat dinilai

tidak baik.

5. Etika disebut ilmu normatif yang dengan sendirinya berisi tentang ketentuan-ketentuan atau

norma-norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam sehari-hari.

6. Etika merupakan cabang dari filsafat dimana mempelajari pandangan-pandangan dan

persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan yang kadang-kadang

orang memakai dengan istilah filsafat etika, filsafat moral, filsafat susila. Maka secara

filosofis mempelajari kewajiban-kewajiban manusia dan hal-hal yang baik dan buruk;

menyelidiki tentang filsafat bidang moral ; membahas bagaimana manusia itu seharusnya

bertingkah laku benar, juga merupakan filsafat praktis manusia. Sedang etika ditinjau dari


cabang aksiologi yaitu ilmu tentang nilai dengan titik berat pada pencarian salah dan benar

atau dalam pengertian lain moral dan immoral.

7. Menurut Magnis Suseno (1998) dan Sony Keraf (1991) dalam buku business etichs Erni

Ernawan bahwa memahami etika perlu juga membedakan dengan moralitas.

Moralitas : suatu system nilai tentang bagaimana seseorang harus berperilaku sebagai

manusia. Sistim ini terkandung dalam ajaran, dan moralitas memberi manusia

aturan/petunjuk bagaimana menghindari perilaku-perilau yang tidak baik.

Sedang etika sendiri dalam hal ini berbicara mengenai nilai dan norma yang menentukan

perilaku manusia dalam hidupnya.

Moral dan etika mempunyai fungsi yang sama yaitu memberi orientasi bagaimana & kemana

harus melangkah dalam hidup ini, tetapi ada perbedaan bahwa moralitas langsung

menunjukkan inilah caranya untuk melangkah dan etika mempersoalkan apakah harus

melangkah dengan cara ini? Atau dengan kata lain moralitas : suatu pranata sedang etika :

sikap kritis setiap pribadi/kelompok masyarakat dalam merealisasikan moralitas.

ALIRAN ETIKA (UKURAN BAIK)

Menurut Prof.I.R.Poedjawijatna bahwa aliran etika :

1. Hedonisme.

Bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang mengandung kenikmatan dan perasaan

puas. Rasa puas sama dengan bahagia, mencari kepuasan sekarang ini masih merupakan

salah satu faktor yang mendorong manusia untuk bertindak.

2. Ulititarisme.

Dikatakan tindakan baik adalah tindakan yang berguna untuk mencapai tujuan

(utilis=berguna). Yang didalam politik : apa saja, fitnah, khianat, kekerasan dan paksaan

boleh (baik) asal berguna untuk mencapai tujuan.

3. Vitalisme

Tindakan yang baik adalah tindakan mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia dimana

manusia yang berkuasa itulah manusia yang baik.

4. Sosialisme.

Tindakan baik adalah tindakan yang ditentukan oleh masyarakat. Apa yang lazim dianggap

baik oleh masyarakat tertentu itu baik. Ini disebut ukuran sosialistis dalam etika atau tidak

umum.


5. Religiosme.

Tindakan baik adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tugas theology yang

menentukan mana yang menjadi kehendak Tuhan. Yang baik adalah ukuran yang umum dan

obyektif.

6. Humanisme.

Tindakan yang baik adalah tindakan yang sesuai dengan kodrat manusia yaitu kemanusiaan

yang sesuai dengan derajat manusia, jadi tidak mengurangi atau menentang kemanusiaan.

Dalam hal ini harus memperhatikan tinjauan obyektif dan subyektif.

Contoh : minum sampai kenyang atau puas hingga sakit, ini sengaja mengurangi derajat

kemanusiaannya.

Dari nomor 1-6 dapat disebut dengan kebaikan kodrati karena diadakan dalam persesuaian dengan

kodratnya. Sedangkan kebaikan berdasarkan wahyu disebut kebaikan adi-kodrati.

Etika “MINUS”, ”NOL”, DAN “PLUS”

Algernon D.Black, Etika, Cipta Loka Caraka,1999:45-47.

A. Etika Minus.

Perintah dan ajaran etika pada umumnya berawal dengan “ jangan”.

Tiga perintah “jangan” yang sangat penting adalah :

a. Jangan membunuh!

b. Jangan mencuri!

c. Jangan bersaksi dusta!

Akan tetapi tidak ada seorang pun yang ingin selalu diatur dengan “JANGAN BEGINI

JANGAN BEGITU”. Jika dapat dicegah orang membunuh, mencuri, bersaksi dusta maka

semua orang akan merasa lebih aman, masyarakat dan bangsa akan lebih sentausa dan

bahagia.

B. Etika Nol.

Ada orang yang mengambil jalan tengah, tidak berbuat jahat, tetapi tidak pula berbuat baik.

Mereka mengartikan “BAIK” sebagai ” tidak berbuat jahat”.

Ada orang yang mengatakan : ”Aku tak mau merugikan siapapun”. Itu sudah baik, bukan?.

Persoalannya apakah hal itu mungkin? Seandainya mungkin hidup tanpa merugikan orang

lain?.

Dengan contoh apabila kita melihat seseorang dalam bis telah dirampas tasnya. Adakah kita

berpikir bahwa insiden tersebut sebaiknya kita didiamkan tanpa membantu karena tidak mau

terlibat serta berpikir bahwa itu bukan urusan kita sebab itu yang paling aman!.


C. Etika Plus.

Bangsa Mesir kuno sudah mengerti bahwa belumlah cukup hanya mengatakan tak pernah

berbuat jahat. Lebih dari empat ribu tahun yang lalu mereka berpandangan bahwa orang

pada hari kiamat harus berkata bahwa telah banyak berbuat baik. Contoh cintailah sesamamu

seperti kamu mencintai dirimu sendiri, pelihara anak yatim, janda, orang miskin (seperti

Bunda Theresia).

Sistimatika Etika

Secara umum dan dari sudut pandang yang lain menurut A. Sony Keraf (1993:41) bahwa etika

dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Etika Umum merupakan prinsip-prinsip moral yang mengacu pada prinsip moral dasar

manusia sebagai pegangan dalam bertindak dan tolak ukur atau pedoman untuk menilai baik

atau buruknya suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang. (Iptek,

doktrin, ajaran, prinsip-prinsip, teori-teori umum)

2. Etika Khusus penerapan prinsip-prinsip moral dasar bidang khusus; bagaimana mengambil

keputusan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari pada proses dan fungsional dari suatu

organisasi atau sebagai seorang professional bertindak etis berlandaskan pada teori-teori

etika dan prinsip moral dasar.

Dalam etika khusus dibagi dua bagian yaitu :

a. Etika individual ; menyangkut kewajiban dan perilaku manusia terhadap dirinya sendiri

untuk mencapai kesucian kehidupan pribadi, kebersihan hati nurani dan berakhlak luhur.

(subjeknya atau perorangan)

b. Etika sosial mengenai kewajiban, sikap dan perilaku sebagai anggota masyarakat

berkaitan dengan nilai-nilai sopan santun, tata karma, saling menghormati. (sikap

terhadap sesama, etika keluarga, etika politik, etika bisnis, etika kehumasan, etika

profesi)

Macam-macam etika.

Etika dapat dibedakan dalam tiga (3) macam :

1. Etika sebagai ilmu merupakan kumpulan tentang kebajikan, penilaian dari perbuatan

seseorang.

2. Etika dalam arti perbuatan : kebajikan.

3. Etika sebagai filsafat mempelajari pandangan-pandangan, persoalan-persoalan yang

berhubungan dengan masalah kesusilaan.


Ada beberapa istilah dalam hal etika yaitu :

1. Descriptive ethics : gambaran atau lukisan tentang etika.

2. Normative ethics : norma-norma tertentu tentang etika agar seseorang dapat dikatakan

bermoral.

3. Philosophy ethics : menyelidiki kebenaran.

Peran etika

Etika memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia diantaranya sebagai berikut :

1. Mendorong dan mengajak setiap individu untuk bersikap kritis dan rasional dalam

mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri yang dapat dipertanggung jawabkan

(bersifat otonom).

2. Mengarahkan masyarakat berkembang menjadi masyarakat yang tertib, teratur, damai dan

sejahtera dengan menaati norma-norma yang berlaku demi mencapai ketertiban dan

kesejateraan sosial. Keadaan ini disebut justitia legalis atau justitia generalis : keadilan yang

menuntut ketaatan setiap orang terhadap semua kaidah hukum dan kaidah sosial demi

ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. (Rismawaty, 2009)

Dalam masyarakat tradisional berbeda dengan kehidupan masyarakat modern dimana nilai

dan norma yang ada dalam etika modern mengalami perkembangan dari nilai implicit kenilai

eksplisit yang menjadi sangat kompleks sebagai akibat perkembangan jaman maka dibutuhkan

suatu pemikiran baru untuk menentukan aturan dalam kondisi kehidupan modern ini.

Situasi etis ini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat modern ditandai dengan 3 (tiga) ciri yang

menonjol yaitu :

1. Adanya pluralisme moral ; masyarakat yang berbeda serta nilai dan norma yang berbeda.

2. Kehidupan yang sangat kompleks dalam kehidupan masyarakat modern membawa pengaruh

terhadap timbulnya banyak masalah etis baru. Contoh : proses cloning, manipulasi gen-gen

manusia.

3. Muncul kepedulian etis yang bersifat universal dengan munculnya globalisasi moral. (HAM)

(Rini,2007)

ETIK dan ETIS

Dalam praktek kehidupan sehari-hari ada istilah yang tidak dapat lepas dari pembicaraan tentang

etika yaitu etik, etis.

Tindakan etik ; tindakan untuk melakukan etika. Sedang sifat tentang pelaksanaan etik tersebut

diberi istilah bahwa tindakan etik bersifat etis.


Contoh : ketika kita sedang antri diruang tunggu praktek dokter hanya ada satu kursi tunggu yang

kosong dan kita segera untuk menempati kursi tersebut. Saat lama menunggu perasaan bosan

menunggu antrian muncul dan kemudian kita melihat tiba-tiba ada seorang ibu membawa anaknya

sedang sakit namun tidak ada kursi tunggu yang kosong. Namun salah satu dari pasien yang

menunggu tadi kemudian berdiri mempersilakan ibu tadi untuk duduk dikursinya.

Maka dari ilustrasi cerita diatas dapat dijelaskan bahwa perbuatan memberi tempat duduk kepada

ibu tadi adalah tindakan etik, sedangkan cara pasien tersebut memberikan tempat duduk/kursi

disebut tindakan etis.

Pengertian Moral

1. Kata moral berasal dari bahasa latin MOS (jamak : Mores) berarti kebiasaan atau adat.

Secara etimologi memiliki arti nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan

seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Maka apabila seeorang

dikatakan tidak bermoral berarti perbuatan orang tersebut dianggap melanggar nilai-nilai

atau norma-norma etis yang berlaku dalam kehidupan suatu masyarakat atau suatu

komunitas.

Dari kata sifat moral mengandung makna signifikan dengan suatu tindakan dan tingkah laku

yang baik dan buruk. Contoh perhatian dan uluran tangan kita terhadap saudara-saudara kita

yang sedang mengalami bencana Lapindo merupakan bantuan moral terhadap sesama yang

sedang menderita dan dapat meringankan penderitaannya.

Sedangkan sebagai kata benda kata moral mempunyai arti norma-norma tingkah laku yang

baik atau buruk dalam kehidupan suatu masyarakat. Contoh : apakah memperkosa anak

kandung sendiri merupakan tindakan yang tidak bermoral.

2. Kamus Bahasa Indonesia edisi kedua, kata moral berarti ajaran tentang yang baik dan buruk

yang diterima umum sehubungan dengan perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya.

3. Dagobert D.Runes, Dictionary Of Philosophy, 1977:202:

Moral : istilah ini kadang-kadang dipergunakan sebagai kata yang sama artinya dengan etika.

Lebih sering istila moral dipergunakan untuk menunjukkan kode, tingkah laku, dan adat atau

kebiasaan dari individu-individu atau kelompok, disini moral sama artinya dengan kata

Yunani “ethos” dan kata Latin “Mores”.

4. Drs.Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, 1994:8.

De Vos bahkan secara eksplisit mengatakan bahwa etika ; ilmu pengetahuan tentang

kesusilaan atau moral. Sedang moral : hal-hal yang mendorong manusia untuk melakukan

tindakan-tindakan yang baik sebagai kewajiban atau norma. Moral juga diartikan sebagai

sarana untuk mengukur benar-tidaknya tindakan manusia. Atau


Moral berasal dari bahasa Latin : mos (jamak: mores) yang artinya : cara hidup atau

kebiasaan.

5. Drs.A.W.Widjaja, Etika Administrasi Negara, 1994:59;

Chester I. Barnard mengatakan bahwa moral adalah kekuatan-kekuatan pribadi yang bersifat

umum dan stabil dalam individu yang mencegah, mengawasi, atau merubah keinginan-

keinginan khusus yang langsung tetapi yang tidak stabil dan untuk mendorong mereka

memiliki kecenderungan-kecenderungan yang stabil itu.

6. John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, 1982;385; moral –ahklak.

7. E. Pino dan T. Wittermans, Kamus Inggris-Indonesia,1980,279; Morals-adat kebiasaan,

kesusilaan.

Pengertian Amoral dan Immoral

1. K. Bertens, Etika, 1993;7-8 mengatakan mengenai istilah antara amoral dan immoral dalam

bahasa Indonesia mengalami kesulitan. Oleh Concise Oxford Dictionary kata amoral

diterangkan ‘unconcerned with,out of the sphere of moral, non moral’. Jadi kata Inggris

amoral berarti tidak berhubungan dengan konteks moral, diluar suasana etis, non moral.

Sedangkan immoral dijelaskan sebagai opposed to morality, morally evil yang berarti

bertentangan dengan moralitas yang baik, secara moral buruk tidak etis.

2. Menurut Dr. W. Poespoprodjo, L. Ph. S. S., Filsafat Moral, 1986;102; kata amoral, nonmoral

berarti bahwa tidak mempunyai hubungan dengan moral tidak mempunyai arti moral. Istilah

immoral artinya moral buruk (buruk secara moral).

Salah dan Dosa

Salah adalah tindakan yang obyektif melawan norma yang berlaku, bersifat obyektif, menyangkut

norma.

Orang yang menyadari kesalahan layak untuk menyesali kesalahan itu tetapi tak perlu bertobat,

walaupun pertobatan memuat penyesalan namun tidak setiap kesalahan menuntut pertobatan.

Dosa adalah tindakan yang dengan sengaja dilakukan walaupun secara subyektif diketahui sebagai

tindakan yang tidak baik dan menyangkut keyakinan hati nurani. Berhubungan dengan dosa orang

seringkali membedakan antara dosa berat dan dosa ringan yakni kalau dosa berat dilakukan dengan

sengaja padahal sungguh mengetahui bahwa yang dilakukan merupakan suatu kesalahan berat,

pelakunya juga tahu dan mau melakukan kesalahan itu. Untuk dosa ringan adalah menyangkut

perkara ringan (jengkel, kurang berbicara halus dsb).

Kita layak bertobat apabila telah berdosa dan ingin memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan

maupun dengan sesama, penyesalan dapat merupakan kekecewaan karena suatu kesalahan obyektif

semata-mata, yang sama sekali tidak disengaja, sedang pertobatan lebih merupakan seluruh proses

perbaikan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. (Moekijat,1995,51-52)


Sebagai contoh tindakan salah namun kiranya tidak dapat disebut dosa yakni bila anak kecil

mengatakan 1+1=10 ini berarti salah tapi tidak berdosa bila yakin jawabannya itu sudah betul

karena tidak sengaja melakukan kesalahan atau bahkan tidak tahu bahwa tealah berbuat salah

Sedangkan untuk dosa yang mungkin secara obyektif tidak berarti tindakan salah semisal jika

seseorang anak sekolah ditegur oleh gurunya tetapi tidak berusaha untuk melakukan sesuatu yang

merugikan gurunya dan tetap sopan padanya Karena tahu tidak boleh menyimpan dendam namun

masih sengaja menyimpan dendam dalam hatinya maka dapat berdosa walaupun tidak bertindak

salah secara obyektif terhadap gurunya.

Moral dan Agama

Agama mempunyai hubungan erat dengan moral yang disebut Teologi Moral.

Teologi sendiri adalah refleksi kritis dan sistematis yang dilakukan oleh penganut tertentu tentang

agamanya (refleksi iman).

Ajaran moral dalam hal ini meliputi :

1. Macam-macam peraturan yang agak mendetail. Sebagai contoh tata cara puasa, beribadah.

2. Peraturan etis yang bersifat lebih umum yang bukan hanya berlaku untuk satu agama saja

namun menjadi kepentingan agama secara umum dengan contoh jangan membunuh, jangan

berzinah, jangan berbohong merupakan larangan yang digunakan oleh agama apa saja.

Perbedaan moral agama dan filsafat moral yaitu :

Moral agama :

a. Berbicara tentang nilai dan norma biasanya dilakukan melalui khotbah.

b. Kesalahan moral dianggap dosa.

Moral filsafat :

a. Berbicara tentang nilai dan norma melalui argumentasi sehingga baik atau buruk suatu

tindakan.

b. Kesalahan moral adalah pelanggaran etis yang harus dipatuhi.

Moral, Agama, Hati nurani

Bicara tentang etika tidak lepas dari masalah moral dan hati nurani sebagaimana dikatakan K.

Bertens dalam Rini Damarstuti etika sendiri merupakan ilmu yang tidak lepas dari moral. Etika

merupakan ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan

moralitas.

HATI NURANI

Apabila terjadi suatu pelanggaran dalam hal moral tidak dapat dipaksakan dengan berdasarkan UU

maupun hukum tetapi berdasar pada hati nurani.

Immanuel Kant memberikan gambaran tentang hubungan antara moral dengan hati nurani bahwa

tidak ada manusia sama sekali tidak memilki rasa moral, sebab jika seseorang benar-benar tidak


memiliki perasaan maka secara moral seorang manusia ini sudah mati sehingga kemanusiaannya

akan berubah menjadi kebinatangan.

Hati nurani merupakan penghayatan tentang apa yang baik atau apa yang buruk yang berhubungan

dengan tingkah laku konkret kita. Hati nurani ini yang memerintah atau melarang kita untuk

melakukan sesuatu kini dan disini.

Untuk mempermudah memahami hati nurani dapat ditinjau dalam pandangan Sigmund Freud

tentang struktur kepribadian. Yang mana dalam pandangannya perbuatan manusia dipengaruhi oleh

pertimbangan naluri atau nafsu yang akan menjelma menjadi kehendak, yang diuraikan

mendasarkan tiga unsur kepribadian yaitu :

1. ID yaitu digunakan untuk menunjukkan ketaksadaran. Merupakan lapisan paling dasar dan

dianggap sebagai fundamental dalam susunan psikis seorang manusia, meliputi segala

sesuatu yang bersifat impersonal atau anonim, tidak sengaja dan disadari dalam daya-daya

mendasar yang menguasai kehidupan manusia, dapat dipahami dari sifat manusia yang

dipengaruhi daya sadar yang dikendalikan oleh nafsu. Dan nafsu ini yang menggerakkan

manusia hingga merasa senang dan puas.

ID bagian kepribadian manusia yang menyimpan dorongan-dorongan biologis sering disebut

sebagai tabiat hewani manusia. Pusatnya adalah instink. Instink ada dua yaitu:

a. Libido merupakan instink reproduktif yang menyediakan energy dasar untuk kegiatan-

kegiatan yang bersifat konstruktif atau instink kehidupan (eros) karena mendatangkan

kebaikan dalam kehidupan ini. Selain itu juga segala sesuatu yang mendatangkan

kenikmatan, termasuk cinta kasih baik sesama maupun untuk diri sendiri.

b. Thanatos merupakan instink destruktif dan agresif disebut instink kematian karena

membawa akibat negative dalam kehidupan manusia.

Pemahaman ini sering dipahami bergerak pada prinsip kesenangan dan ingin segera

memenuhi kebutuhannya sendiri, bersifat egois,tidak bermoral dan tidak mau tahu kenyataan

yang ada.

2. Ego mulai berkembang dari dalam diri ID setelah melakukan kontak dengan dunia luar,

aktivitasnya bias sadar, prasadar maupun tak sadar, namun sebagian besar bersifat sadar.

Fungsinya untuk menjembatani tuntutan ID dengan realitas didunia luar, bertindak sebagai

mediator antara hasrat-hasrat hewani dengan tuntutan rasional dan realistik dan kemantangan

ego dalam menimbang keputusan melahirkan tindakan manusia seperti berbuat baik.

Peran ego sangat besar untuk memampukan manusia menundukkan hasrat hewaninya

dengan bertindak rasional sesuai akal budinya. Dan lebih berperan dalam tataran akal

sehingga bertindak rasional ketika menghadapi satu situasi yang tidak menuntungkan.

Contoh kasus :


Abim adalah seorang mahasiswa yang saat itu sedang dimarahi oleh dosennya dimuka

umum. Maka dari kasus tersebut kalau Abim menuruti ID (nafsu) dia akan membalas namun

dalam hal ini egonya berperan dengan menggunakan akal dan pikirannya untuk tidak

membalas karena ego memperingatkan bahwa dosen anda akan memberikan nilaik jelek

yang membuat Abim tidak akan lulus.

3. Super ego merupakan kekuatan dorongan menuju kepada kemantangan nilai, mempunyai

susunan psikologis yang lebih bersifat kompleks, instansi yang melepaskan diri dari ego

dalam bentuk observasi diri, kritik diri, larangan, tindakan refleski lainnya. Juga polisi

kepribadian yang mewakili ideal dan sering disebut hati nurani (conscience) merupakan

internalisasi dari norma-norma yang dianut suatu masayarakat serta kebudayaannya. Dan

menyatakan diri dalam konflik ego yang dirasakan dalam emosi (rasa bersalah, menyesal,

malu, sungkan) dimana alam sadar tidak sadar mendasarkan nilai luhur yang sering disebut

Hati nurani.

Hati nurani dan super ego dalam hal ini tidak dapat disamakan dimana :

1. Hati nurani digunakan dalam konteks etis.

2. Aktivitas hati nurani berada dalam kondisi sadar.

Sedang superego berperan :

1. dalam konteks psikoanalitis .

2. aktivitas superego berada pada tataran ketidaksadaran.

Maka hati nurani dan super ego memiliki hubungan sangat erat dimana superego merupakan dasar

psikologis dari hati nurani. (Rini D)

Etika berhubungan dengan hukum

Dapat digambarkan dengan diagram Venn (Trevinu & Nelson,1995)

Dalam diagram tersebut dapat dijelaskan bahawa hukum adalah refeleksi minimum norma sosial

dan standard dari sifat bisnis secara umum kebanyakan orang percaya bahwa sifat mematuhi hukum

adalah juga sifat beretika namum banyak standart sifat didalam sosial yang tidak tertuliskan dalam

hukum.


Law

Ethics

Ethics & Law

Perbedaan etika dan hukum (Rosady Ruslan)

Bidang Sifat Tujuan Sanksi

1. Etika Baik atau buruk (nilai

universal)

Moral

Mengatur perilaku

Berakhlak baik

Tidak ada

A’Moral

2. Etiket Sopan santun Tata karma

Pergaulan formal

Tidak ada

Tidak sopan

3. Kode etik Etik a internal profesi

(self-imposed)

Tata tertib

Memelihara perilaku

professional PR.

Teguran

lisan/tertulis

Skorsing

Pemecatan

4. Disiplin Pengaturan umum Ketertiban individual

& organisasi

Teguran lisan atau

tertulis

Skorsing

Pemecatan

Pembubaran

Pelarangan

5. Hukum Hukum publik Menjaga ketertiban

keadilan umum

Hokum perdata

Hokum pidana

Etika dan Etiket

Persamaan dan perbedaan etika dan etiket.

Etika berasal dari bahasa latin (ETHICS) berarti filsafat moral & merupakan cara hidup benar

dilihat darisudut budaya, susila & agama.

Etiket berasal dari bahasa Perancis berarti tata cara pergaulan yang baik antara semua manusia

(sopan santun).

Maka persamaan keduanya :

1. Obyek sama : perilaku manusia.

2. Mengatur perilaku manusia normative (mengatakan apa yang harus dilakukan/tidak boleh

dilakukan)


Perbedaannya

ETIKA ETIKET

1. Tidak terbatas pada cara dilakukan

suatu perbuatan atau pilihan (boleh

atau tidak).

1. Menyangkut cara untuk

melakukan perbuatan harus

dilakukan manusia atau

menunjukkkan cara yang tepat.

2. Berlaku dimana saja dan kapan saja

meskipun tidak ada saksi.

2. Hanya berlaku dalam pergaulan

pada suatu kelompok.

3. Bersifat absolute : prinsip tidak dapat

dilawan dan harus dilakukan.

3. Bersifat relatif : berhubungan

dengan suatu kebudayaan.

4. Menyangkut manusia dari segi

rohaninya, seseorang bersikap etis:

orang yang sungguh-sungguh baik,

nilai moralnya sudah

terinternalisasikan dalam hati

nuraninya.

4. Memandang manusia dari segi

lahiriahnya saja.

Latihan soal


BAB IV

ETIKA PROFESI, KODE ETIK

Etika dalam Public Relations

Menurut Soekotjo, 1993 dalam buku dasar-dasar Public Relations. Soleh Soemirat mengatakan:

Telah kita ketahui ciri hakiki manusia bukanlah dalam pengertian wujud manusia (human being)

melainkan proses rohaniah yang tertuju kepada kebahagiaan yang menyangkut watak, sifat,

perangai, kepribadian, tingkah laku dll serta aspek-aspek yang menyangkut kejiwaan yang terdapat

dalam diri manusia.

Dalam hubungannya dengan kegiatan manajemen sikap etislah yang harus ditunjukkan seorang

humas dalam profesinya sehari-hari maka harus menguasai etika yang umum dan tidak umum

antara lain sebagai berikut.:

1. Good communication for internal and external public.

2. Memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging & sense of wanted

pada perusahaannya (merasa diakui atau dibutuhkan).

3. Tidak terlepas dari faktor kejujuran sebagai landasan utamanya.

4. Etika sehari-hari dalam berkomunikasi atau berinteraksi harus tetap dijaga.

5. Menyampaikan informasi penting pada anggota atau kelompok yang berkepentingan.

6. Menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai manusia.

7. Menguasai tehnik-tehnik cara penanggulangan kasus-kasus sehingga dapat memberikan

keputusan dan pertimbangan secara bijaksana.

8. Mengenal batas-batas berdasarkan pada moralitas dalam profesinya.

9. Penuh dedikasi dalam profesinya.

10. Menaati kode etik humas.

Maka pemahaman tentang etika sangat penting karena menyangkut penampilan (profile) dalam

rangka menciptakan & membina citra (image) organisasi yang diwakilinya.

Citra dan Penampilan menurut G. Sach :

Citra : pengetahuan mengenai kita & sikap-sikap terhadap kita yang mempunyai kelompok-

kelompok kepentingan yang berbeda.

Penampilan : pengetahuan mengenai suatu sikap terhadap kita yang kita inginkan mempunyai

ragam kelompok kepentingan.


Pengertian Profesi

1. Berasal dari bahas latin “Professues” : suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula

dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religious (Risnawaty, 2008, 57)

2. St. Maria Assumta R. OSF, dalam hal ini secara sistimatis digambarkan sbb:

Mereka yang membentuk suatu profesi disatukan oleh cita-cita dan nilai bersama dikarenakan latar

belakang pendidikan yang sama, sama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain

sehingga profesi menjadi suatu kelompok yangmerupakan kekuasaan tersendiri sehingga suit

ditembus dan dengan kode etik segi negatif dapat diimbangi karena setiap klien mempunyai

kepastian bahwa kepentingan terjamin.

Menurut Rini Damarsturi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ada suatu profesi yang ditekuni

seseorang ketika bekerja, hal ini dapat dipahami karena profesi yang dimiliki seseorang

merupakan bagian dari pekerjaan hal ini dapat digambarkan dalam diagram Venn hubungan

pekerjaan dan profesi (91,2007) dengan gambar sebagai berikut :


Etika profesi :

Norma-norma, nilai, kaidah, ukuran diterima dan ditaati kelompok tertentu.

Berupa peraturan, tatanan yang ditaati, dilaksanakan oleh pribadi-pribadi

yang memiliki profesi terkait karena hal tersebut melekat pada jabatannya

yang mengendap dan bersifat normatif.

Memberi arah, petunjuk untuk membentuk kepribadian seseorang sesuai

dengan profesinya sehingga menjadi pribadi yang mantap.

Menjiwai seseorang dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu

menyelesaikan tugasnya dengan seksama, hasil kerjanya memuaskan publik

yang dilayaninya.

Dalam diagram tersebut dijelaskan dapat dilihat bahwa profesi merupakan bagian dari pekerjaan

karena profesi membutuhkan keahlian tersendiri, sebagai contoh : PRT (pembantu rumah tangga)

adalah pekerjaan bukan profesi karena pekerjaan PRT dapat dikerjakan oleh siapapun dengan latar

belakang pendidikan manapun sedangkan baby sister adalah profesi karena membutuhkan keahlian

khusus yang didapat dari pendidikan secara khusus?.

Kode Etik : Maria Assumpta

Nilai-nilai sebagai faktor pendukung :

- Nilai kepemimpinan umum.

- Nilai kejujuran, keterbukaan, kebaikan.

- Nilai kesejahteraan.

- Nilai kesopanan, kaya

- Nilai diskusi, mampu _______, daya piker sehat.


Pekerjaan

Profesi

Kode Etik

Aturan susila, sikap baik atau pantas yang diterapkan bersama dalam suatu kelompok orang dan ditaati bersama. Yang bergabung dalam organisasi atau profesi tersebut.

Atas kesepakatan bersama

Mempunyai nilai guna dalam pelayanannya bagi publik atau masyarakat, kerja sama meningkat.

Kode etik sendiri pertama kali dibuat dalam bidang kedokteran dinamakan “Sumpah Hippokrates”.

Hippokrates : dokter Yunani Kuno yang digelari “Bapak Ilmu Kedokteran”.

Kode etik dibuat untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok tertentu dalam masyarakat

melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh kelompok tersebut. Kode

etik profesi dibuat tertulis & tersusun secara teratur, rapi, lengkap dalam bahasa yang baik sehingga

menarik perhatian & menyenangkan pembacanya. Namun sewaktu-waktu harus dinilai kembali &

jika perlu direvisi atau disesuaikan dengan zaman dan mampu mengadaptasi permasalahan yang

ada.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota profsi terjadi diantaranya karena :

1. Kurang jaminan kesejahteraan.

2. Kurang pengetahuan & pemahaman seorang professional mengenai substansi dari kode etik

profesi ybs.

3. Mengandung idealisme.

4. Tidak ada pengaturan tentang sanksi yang tegas.

Kode etik akan berhasil dan berfungsi jika :

1. Dibuat oleh profesi yang bersangkutan.

2. Meminimalkan budaya spirit of the corp atau semangat untuk membela corpnya (budaya

skeptis atau kecenderungan untuk berperilaku acuh karena ketidak percayaannya terhadap

sistim peradilan)

3. Pelaksanaannya harus diawasi secara terus menerus.

4. Dibuat UU.

Tujuan dibuat kode etik adalah untuk menjunjung martabat profesi atau memelihara kesejahteraan

para anggotannya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatannya

yang akan merugikan kesejahteraan material para anggotanya.

Maksud kandungan dalam pembentukan kode etik :

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas moral.

2. Menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis.

3. Melindungi kesejahteraan materiil dari para pengemban profesi.

Manfaat kode etik (Robert D.Khon) :

1. Menjadi tempat perlindungan para anggota manakala berhadapan dengan persaingan yang

tidak sehat dan tidak jujur.

2. Menjamin rasa solidaritas dan kolegalitas antar anggota untuk saling menghormati.

3. Dapat membantu anggotanya jika menghadapi dilema-dilema etik dalam pekerjaannya.

4. Mengkokohkan ikatan persaudaraan diantara anggota terutama bila menghadapi campur

tangan dari pihak lain.


5. Menuntut anggotanya mesti memiliki kualitas pengetahuan.

6. Mewajibkan anggotanya untuk mendahulukan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kode etik profesi :

1. Menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi.

2. Sarana control sosial.

3. Pengembangan patokan yang lebih tinggi.

4. Pencegah kesalahan pahaman dan konflik.

Prinsip-prinsip etika profesi :

1. Sikap baik.

2. Tanggung jawab.

3. Kejujuran.

4. Keadilan.

5. Hormat pada diri sendiri.

6. Kesetiaan.

PROFESIONAL

Profesional adalah orang yang menyandang suatu profesi tertentu; tahu akan keahlian dan

ketrampilannya; menggunakan seluruh waktunya untuk pekerjaannya, hidup serta bangga terhadap

pekerjaannya dan harus peka terhadap kepentingan masyarakat secara umum dan profesional itu

sendiri (Erni R.E,2007,120).

Jenis-jenis profesi

Jenis profesi dibedakan :

a. Profesi khusus ; untuk mendapatkan penghasilan tanpa mengabaikan tanggung jawab &

hormat terhadap hak-hak orang lain.

Missal: akuntan, ahli hukum, dokter, guru, humas, jasa konsultan, tehnik.

b. Profesi luhur ; professional yang melaksanakan profesinya tidak lagi untuk mendapatkan

nafkah sebagai tujuan utamanya, ulama, guru, sosial, budaya & seni.

Ciri-ciri professional :

1. Mempunyai skill.

2. Mempunyai kode etik.

3. Memiliki tanggung jawab profesi (responsibility) & integritas probadi yang tinggi.

4. Memiliki jiwa pengabdian kepada public/masyarakat & dengan penuh dedikasi profesi

humas yang disandangnya.

5. Otonomisasi organisasi professional.


6. Menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah menjaga ekstitensinya

mempertahankan kehormatan dan menertibkan perilaku standart profesi sebagai tolak ukur

agar tidak dilanggar.

Dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok yaitu :

1. Profesi harus dipandang sebagai suatu pelayanan dengan mengutamakan sifat tanpa pamrih.

2. Pelayanan professional dalam mendahulukan kepentingan klien yang memotovasi semua

sikap dan tindakan.

3. Pengembangan profesiharus selalu beorientasi pada masyarakat secara keseluruhan.

4. Pengembangan profesi harus menumbuhkan semangat solidaritas antar sesama rekan

seprofesi.

Kode etik profesi humas

Menurut Howard Stephenson kegiatan humas atau Public Relations merupakan profesi secara

praktis memiliki seni ketrampilan atau pelayanan tertentu yang berlandaskan latihan, kemampuan

dan pengetahuan serta diakui sesuai dengan standard etikanya.

Pemahaman pegertian kode etik, etik profesi dan etika kehumasan serta aspek-aspek hukum dalam

kegiatan komunikasi sangat penting bagi praktisi atau professional humas atau Public Relations

dalam menciptakan citra bagi dirinya maupun citra bagi lembaga atau organisasi yang diwakilinya.

Menurut G. Sachs terdapat tiga konsep penting dalam etika kehumasan yaitu :

1. Citra adalah pengetahuan mengenai kita dan sikap terhadap kita yang mempunyai kelompok-

kelompok dalam kepentingan yang saling berbeda.

2. Penampilan merupakan pengetahuan mengenai suatu sikap terhadap yang kita inginkan

untuk memiliki kelompok kepentingan kita yang beragam.

3. Etika merupakan cabang dari ilmu filsafat merupakan filsafat moral atau pemikiran filosofis

tentang moralitas, biasanya selalu berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan.

Kualifikasi Profesi Humas

Charles W.Pine mengemukakan persyaratan atau kualifiaski tertentu professional humas sebagai

berikut :

1. Mampu mengekspresikan pendiriannya dan mengetahui kapan harus mendengar.

2. Menjadi pengamat yang baik, mampu mempelajari keadaan, situasi dan kondisi tertentu,

memiliki daya ingatan baik, sistematis, kritis.

3. Penilaian baik untuk menghargai martabat manusia dan mengakui hak-hak setiap pribadi.

4. Mempunyai keberanian, integritas pribadi yang tinggi, mampu berpikir secara konseptual

dan sistematis.

5. Kedispilan kerja serta melaksanakan tugas secara terperinci, kinerja, semangat, dan etos

kerja tinggi.


6. Kemampuan intelektualitas yang dinamis, kualitas pertimbangan pemikita baik, memiliki

jiwa kepemimpinan.

7. Kaya gagasan baru, kreatif, inovatif.

8. Mampu berpikir rasional, efektif, efisien dalam keadaan darurat dan bisa mengambil

keputusan cepat, profesional sekaligus proporsional.

9. Mampu menginterpretasikan berbagai informasi secara sistematis, menemukan dan

mengidentifikasi fakta yang ada dan solusi pemecahan masalah tepat.

10. Mampu memahami ilmu psikologis, filsafat, kebudayaan, sosial dan politik, hukum,

ekonomi untuk menghadapi, mengantisipasi suatu kejadian sedang berkembang dimasa

mendatang.

11. Dapat mengorganisasi dirinya sendiri dan pihak lain.

12. Tidak senantiasa setuju atau mendukung pimpinan dan harus memiliki keberanian untuk

mengajukan keberatan atas keinginan pimpinan jika tidak mendukung dari hasilnya.

13. Memiliki penyusunan prioritas utama strategi perencanaan dan program kerja, memperbaiki

dan saling melengkapi prioritas lainnya yang dianggap perlu sebagai pendukung.

14. Menyadari dirinya adalah seorang guru dan bukan seorang pelopor dibidangnya.


BAB V

SIKAP, PERILAKU, KEPRIBADIAN

Sikap dan perilaku merupakan bagian penting dalam etiket pelayanan karena menunjukkan

kepribadian seseorang dan citra perusahaan.

1. Sikap : tindakan, perbuatan, perilaku dalam kamus ilmiah populer lengkap Pius Abdillah P.

2. Sikap menurut Baron dan Byrne (1984:126) dan Myers (1983:35) dalam buku psikologi

sosial B.Walgito memberikan batasan pengertian sikap telah mengandung komponen

kognitif (beliefs), komponen afektif (feelings) dan komponen konatif (behavior tendencies).

Demikian juga Gerungan (1966:151) memberikan batasan attitude dapat diterjemahkan

dengan kata sikap terhadap objek tertentu yang dapat merupakan sikap pandangan atau sikap

perasaan tetapi sikap mana disertai oleh kecenderungan bertindak sesuai dengan sikap

terhadap objek tadi. Jadi attitude itu lebih tepat diterjemahkan dengan sikap dan kesediaan

bereaksi terhadap sesuatu hal.

3. Sikap menurut John Suprihanto, dkk (2003.37-38) mengatakan pernyataan yang bersifat

menilai (evaluative) atau menunjukkan rasa suka-tidak suka seseorang kepada suatu objek

atau kejadian. Sikap seseorang sangat dipengaruhi oleh kriteria penilaiannya, kriteria

tersebut terbentuk (diperoleh) melalui suatu proses interaksi sosial.

4. Menurut Drs. Indriyo Gitosudarmo, M. Con (Hons) mengatakan sikap adalah keteraturan,

perasaan, dan pikiran seseorang dan kecenderungan bertindak terhadap aspek lingkungannya

(2000.23024).

Jenis-jenis Sikap

1. Job satisfaction adalah kerja individu merupakan suatu ukuran umum dari sikap individu

tersebut terhadap pekerjaannya.

2. Job involvement adalah keterlibatan individu terhadap suatu pekerjaan akan ditunjukkan

oleh partisipasi dan pengaruhnya terhadap pekerjaan tersebut.

3. Organizational commitment adalah dicerminkan oleh loyalitas dan tingginya rasa

keterlibatan individu terhadap organisasi tempat kerja.

Komponen membentuk struktur sikap :

1. Komponen kognitif (perseptual) : berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan

yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap

D r a . T r i P r a s e ti j o w a ti . M S i .

atau persepsi, keyakinan dan pendapat orang, berkaitan dengan proses berpikir yang

menekankan pada rasinalitas dan logika : evaluatif (bentuk kesan baik atau tidak).

2. Komponen afektif (emosional) : berhubungan dengan rasa senang merupakan hal positif atau

tidak senang merupakan hal negatif terhadap objek sikap atau emosional atau perasaan

seseorang dipelajari dari orang tua, teman, guru dan lingkungannya.

3. Komponen konatif (perilaku atau action component) : berhubungan dengan kecenderungan

bertindak serhadap objek sikap, menunjukkan intensitas sikap yaitu besar kecilnya

kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap atau merupakan

kecenderungan seseorang dalam bertindak dengan cara-cara tertentu terhadap lingkungannya

(sopan, ramah, bermusuhan, menentang, melaksanakan dengan baik dsb).

Sedangkan pengertian perilaku dalam kamus lengkap bahasa Indonesia Drs.Kamisa diidentikkan

dengan sikap berarti perebutan, cara berdiri, gerak (1997.498)

Faktor mempengaruhi perilaku Public Relations atau Humas

Perilaku Humas atau Public Relations dapat dilihat bila menghadapi problem yang cukup berat,

apakah yang bersangkutan berperilaku dewasa, sabar dan tabah, berpikir tenang, mampu mencari

jalan keluarnya dengan baik atau sebaliknya daya juang lemah, panik, kalang kabut dan selalu

berpikir kerdil dan tidak memiliki kemampuan memecahkan persoalan yang dihadapi dengan baik.

Garis besar perwujudan perilaku seseorang dalam menghadapi persoalan ditentukan oleh berbagai

faktor yang dapat dilihat dari rumus :

Artinya P : perilaku

f : fungsi

O: hal yang berkaitan dengan faktor internal.

L: hal yang berkaitan dengan faktor eksternal lingkungan.

Mengukur hubungan antara sikap dan perilaku.

Dikatakan bahwa sikan akan mempengaruhi perilaku individu (secara tidak langsung), dan dari

hasil uji coba penelitian ternyata sikap tidak berhubungan dengan perilaku (sangat kecil sekali

hubungannya).

Hubungan sikap dan perilaku menjadi lebih nyata jika dimasukkan moderating variables yaitu

mendefinisikan sikap dan perilaku secara lebih spesifik, mempertimbangkan aspek tekanan sosial

dan pengalaman individu.

Menurut beberapa ahli sosiologi berusaha menyusun skenario yang berlawanan yaitu perilaku akan

mempengaruhi sikap seseorang disebut Teori Self-perception theory yaitu sikap seseorang timbul

setelah suatu perilaku atau peristiwa terjadi.


P = f (O + L )

Kepribadian :

1. Menurut Prof.DR.Searmayanti dalam buku Pengembangan Kepribadian Pegawai, :

- sebagai identitas seseorang sehingga banyak menyangkut masalah watak, sifat atau

karakter yang tercermin nyata dalam perbuatan serta tindakan seseorang.

- pola menyeluruh semua kemampuan, perilaku, perbuatan serta kebiasaan seseorang baik

dari segi jasmani, mental, rohani, maupun emosi terwujud menjadi tingkah laku dalam

usaha menjadi manusia sesuai dengan apa yang dikehendaki.

- Terdiri dari berbagai sifat atau aspek yang jelas akan tetap dimiliki seseorang walaupun

diantara sifat tersebut tidak berfungsi secara normal bersumber kepada diri pribadi

(individu) yang tidak berdiri sendiri namun bisa juga dipengaruhi faktor lain (misal:

lingkungan).

2. Kepribadian menurut Erich Fromm dalam buku Prof. Dr. H. Buchari Alma adalah

merupakan keseluruhan kualitas psikis yang diwarisi atau diperoleh yang khas pada

seseorang yang membuatnya unik.

3. Sutan Takdir Alisyahbana membedakan pengertian personaliti dengan pengertian individu

dan person.

Perkataan individu berasal dari bahasa latin Atomon yang berarti indivisible entity, the

living organism neutrally as a unit. (individu merupakan hal yang hidup suatu organism

yang bulat dan utuh sebagai suatu kesatuan. Untuk Person berasal dari persona yaitu a

theatrical mask atau merupakan topeng seperti orang main dipanggung. Jadi person; person

behind the mask = orang yang dibelakang topeng.

Kesimpulan rumusan personality : personality is the total of human mind.

Mind diartikan sebagai keseluruhan karakteristik dari diri seseorang bisa berbentuk pikiran,

perasaan, kata hati, berupa temperamen, watak (karakter).

Menurut Ny. M.A.S. Teko mengatakan kepribadian adalah integrasi sikap atau sifat warisan

maupun yang didapatkan dari lingkungan sehingga menimbulkan kesan pada orang lain.

1. Kepribadian menurut pengertian sehari-hari.

Kata personality dalambahasa inggris sedang bahasa kata latin ; persona. Yang mulanya kata

persona menunjuk kepada topeng yang biasa digunakan oleh para pemain sandiwara di

zaman Romawi dalam memainkan peranan-peranannya sesuai dengan topeng yang

dikenakannya.

Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita menjumpai pengertian kepribadian semacam ini

dalam ungkapan atau sebutan “Hafizh berkepribadian hero atau Ani berkepribadian ibu

sejati”.


Diartikan juga apabila dihubung-hubungkan dengan ciri-ciri tertentu yang menonjol pada

diri individu sebagai contoh orang pemalu disebut dengan atribut kepribadian pemalu, orang

pemarah : kepribadian pemarah, orang plin-plan : tidak berkepribadian.

Dari gambaran diatas kepribadian menunjukkan pada bagaimana idividu tampil dan

menimbulkan kesan bagi individu-individu lain. Mudah dimengerti dan mudah digunakan

namun masih lemah dan tidak bisa menerangkan arti yang sesungguhnya hanya terbatas pada

cirri-ciri yang dapat diamati mengabaikan kemungkinan bias berubah tergantung pada situasi

keliling dan sifatnya evaluative (menilai).

2. Kepribadian menurut psikologi.

Diambil dari beberapa teoris kepribadian terkemuka yaitu :

a. George Kelly memandang kepribadian sebagai cara yang unik dari individu dalam

mengartikan pengalaman-pengalaman hidupnya.

b. Gordon Allport merumuskan kepribadian sebagai “sesuatu” yang terdapat dalam diri

individu yang membimbing dan member arah kepada seluruh tingkah laku individu yang

bersangkutan. Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari system psikofisik

(“jiwa dan raga”) individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara

khas.

c. Sigmun Freud memandang kepribadian sebagai suatu struktur yang terdiri dari tiga

system yakni ID, EGO, SUPEREGO.

ASPEK KEPRIBADIAN

Menurut Melania H ada 10 aspek kepribadian sebagai standart mengetahui dan mengembangkan

kepribadian seseorang :

1. Sikap atau sifat individu

- Mau mawas diri

- Gunakan imajinasi untuk mengatasi kebiasaan dan kecenderungan yang tidak diinginkan.

- Citra diri berada dalam genggaman.

2. Pengetahuan

- Wawasan luas

- Memiliki keinginan untuk belajar atau membaca

- Cari informasi dari enskiklopedi, perpustakaan, museum.

- Hadiri forum seminar.

3. Ketrampilan

- Menguasai ketrampilan harian bersifat feminism atau maskulin.

- Ketrampilan professional : berbicara, tatawicara, gunakan kata yang tepat.

4. Kecerdasan


- Tidak tergantung tinggi rendahnya pendidikan.

- Mental kuat, cambuk diri, bersikap tegas tiap hari, gunakan system waktu belajar sendiri.

5. Kesehatan

- Makan-tidur cukup

- Olahraga

- Pikiran tenang

- Kesibukan atau hobby

6. Penampilan

- Busana baik, bersih, rapi, serasi

- Bersikap wajar, tidak over akting, feminism atau maskulin

- Ekspresi mengundang persahabatan

- Eye contanct mantap.

7. Sikap terhadap orang lain

- Mengakui martabat orang lain

- Tenggang rasa, menghargai, tidak mementingkan dri sendiri

- Tidak meremehkan orang lain, sikap negatif dihindari

- Toleransi, dapat dipercaya

8. Pengendalian diri atau emosi

- Tidak cepat terpengaruh

- Tidak curiga, ketakutan, pesimisme, rendah diri, iri hati, dengki

- Pengendalian diri fisik atau psyikis

9. Nilai atau keyakinan

- Menentukan arah hidup, cita-cita

- Memiliki keberanian secara fisik atau psikis

- Tidak takut menyongsong hari depan

10. Peranan atau kedudukan

- Banyak berperan

- Berusaha secara sehat memperoleh peranan dan kedudukan

- Formal atau non formal

Membentuk kepribadian

Murray (hal.8, kepribadian dan etika profesi) mengklasifikasikan kebutuhan-kebutuhan atas dasar

perasaan, kehendak, dan tujuan.

Adapun tipe kebutuhan sebagai berikut :

1. Kebutuhan primer dan sekunder.


Kebutuhan primer meliputi peristiwa-peristiwa organik, khas tertuju pada kepuasan badan

(udara, air, makan, seks). Untuk kebutuhan sekunder kebutuhan untuk menemukan,

konstruksi, kecakapan, pengenalan, otonomi dan membedakan.

2. Kebutuhan teraga (over needs) dan tak teraga (covert needs).

Kebutuhan teraga terdapat didalam motor behavior, dan tak teraga didalam fantasia tau

mimpi adalah hasil daripada perkembangan super ego.

3. Focal needs dan diffuse needs.

Kebutuhan yang terdapat pada lingkungan tertentu, ada pula yang begitu umum sehingga ada

didalam hamper setiap lingkungan. Bila seseorang akan mengubah suatu objek maka sering

mengalami fiksasi (kebutuhan terbentuk pada objek yang tidak tepat).

4. Proactive needs dan re-active needs.

Effect needs adalah kebutuhan yang ditujukan pada keinginan. Proses activity dan modal

needs cenderung untuk membentuk tindakan tertentu, prosesnya tindakan-tindakan yang

dibawa lahir (melihat, mendengar, bercakap, berpikir dll). Untuk model needs termasuk

pengerjaan sesuatu dengan suatu tingkatan kualitas yang sangat baik seperti pola-pola musik,

keindahan badan dan sebagainya.

5. Proses activit, modal needs, dan effect needs.

Proactive needs sebagian besar ditentukan dari dalam.seorang akan bergerak secara spontan

jika dorongan timbul dari dalam. Reactive needs diartikan sebagai akibat dari peristiwa-

perisiwa yang terjadi dalam lingkungan keduanya berinteraksi.

TEMPERAMEN

Istilah temperamen menunjukkan cara bereaksi atau bertingkah laku yang bersifat tetap dan berbeda

dengan watak.

Hippocrates membedakan 4 macam dalam tulisan Erich Fromm,1975 yaitu :

1. Choleric ; secara simbolik = choleric = api panas, cepat dan kuat = easily angered =

gampang marah.

2. Sanguine ; = udara, panas dan lembab, cepat dan lemah dalam istilah lain-over estimed =

terlalu optimis.

3. Melancholic; disimbolkan dengan bumi, dingin, kering, lemah, kuat, pendiam. Jadi kuat

dalam kelemahannya yang bersifat pendiam (depressed).

4. Phlegmatic ; simbolnya air, dingin, lembab dan lemah (too slow).

Temperamen ini menunjukkan cara bereaksi yang bersifat tetap dan tidak berubah namum jika

diimbangi watak yaitu suatu pola tingkah laku yang khas yang terdapat pada seseorang.

WATAK


Menurut ahli psikologi behavioristik sifat-sifat watak dapat disamakan dengan sifat tingkah laku.

Sedang menurut socio-psikologis manusia selalu berhubungan dengan sesamanya, berhubungan

dengan alam dan berhubungan dengan dirinya sendiri.

Cara manusia berhubungan ini bermacam-macam senang, marah, kasihan, benci, sayang, cinta,

bekerja sama,bersaing dan sebagainya dan dengan segala cara berusaha menyesuaikan diri,

mencoba berorientasi dengan sesama, alam bahkan diri sendiri maka dikatakan bahwa inti dari

watak ialah orientasi.

Sikap dan perilaku setiap karyawan :

1. Jujur dalam bertindak dan bersikap.

2. Rajin, tepat waktu dan tidak pemalas.

3. Selalu murah senyum.

4. Ramah.

5. Sopan santun tutur kata dan hormat.

6. Simpati.

7. Fleksibel.

8. Serius.

9. Memiliki rasa tanggung jawab.

10. Rasa memiliki perusahaan.

11. Suka menolong pelanggan.

Penampilan Karyawan :

- Cara berpakaian dan perilakunya dalam melayani pelanggan.

- Secara umum penampilan prima yang ditampilkan baik fisik maupun non fisik :

a. wajar.

b. cara berpakaian.

c. selalu mengucapkan salam.

d. selalu bersikap optimis.

e. berperilaku ysng baik.

f. dalam melayani tamu lemah lembut dan sopan santun.

g. selalu memberikan perhatian.

h. suka membantu.


BAB VI

ETIKA BUDI PEKERTI

Pengertian Budi Pekerti

1. Vijaya Kumor dalam buku etika budi pekerti pergaulan sehari-hari mengatakan tradisi

masyarakat berdasarkan kesopanan, kebaikan, keramah tamahan yang telah diturunkan

kepada kita dalambentuk etika. Dan kita harus benar-benar berpegang pada norma-norma

serta menghargai perubahan waktu dan gaya dalam lingkungan yang dinamis. (th.2008,5)

2. Menurut R.Joko Soetrisno dalam buku Jangan Salahkan Aku!!! Mengatakan budi pekerti

adalah kehidupan berdasarkan nilai-nilai moral, hukum, tata tertib dan sopan santun yang

baik. Orang yang berbudi pekerti luhur akan percaya kepada hokum karma-pala,hukum adat

dan hukum nasional sehingga kita akan selalu ingat hubungan antara manusia dengan YME,

hubungan manusia dengan sesame dan hubungan manusia dengan lingkungan. (2010, 135-

136)

Etika Budi Pekerti :

1. Etika dirumah :

- pelajaran etika dimulai pada usia dini dirumah dimana anak-anak disiapkan untuk

menghadapi dunia dan harus bisa dibuat menyadari hal yang terdengar lucu dirumah

mungkin kurang diterima ditempat lain.

- dasar-dasar etika dirumah: berlaku baik & sopan, memperlakukan setiap orang dengan

sopan & hormat.

2. Etika makan :

- tata cara makan yang baik menunjukkan karakter pelakunya dan mencerminkan keadaan

lingkungan yangmembesarkannya.

3. Etika bisnis (etika ditempat kerja) :

- sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara bertutur, berpakaian, dan bereaksi

dalam berbagai macam situasi.

4. Mengatakan hal yang benar :

- Orang terdidik diharapkan bisa mengatakan suatu hal yang tepat dan hanya berbicara

pada waktu yangtepat.


- memberikan kritik :

- melibatkan orang lain dengan kata “KAMI” sebagai kata ganti ‘SAYA”.

- hindari kata “ tetapi”.

Contoh : Sambutan anda disampaikan sangat bagus, tetapi ---“ maka lebih baik bila

disampaikan.” Sambutan anda sangat bagus lain kali saya sarankan untuk memasukkan

juga ----“.

- haluskan dampak dari kritik anda dengan diawali oleh pujian.

Contoh: anda orang yang amat santun, OKI saya terkejut ketika anda meninggikan nada

bicara saat menghadapi mereka.

- menerima kritik :

- jika benar terimalah dengan sopan dan jelaskan bahwa akan diselesaikan.

- jika tidak benar jangan kehilangan kendali, akhiri diskusi dengan mengatakan : Mari kita

bicarakan hal ini ketika kita berdua sudah lebih tenang atau marilah kita berkumpul pada

suatu waktu dan menyelesaikan hal ini.

- jika mengkritik dengan tajam dihadapan orang lain :

- Tataplah mata sipengkritik dengan tajam untuk sesaat sehingga membuat dia “

Terdiam” /katakan sesuatu : Silakan katakan pandangan anda secara pribadi.

- jika melakukan kesalahan hal terbaik minta maaf dan katakanlah :

“Saya tidak bermaksud untuk ------ dan saya minta maaf karena telah menyinggung anda.

- Menghadapi situasi yang memalukan;

- jika mengalami pelecehan seksual :

(dengan cara langsung diselesaikan dengan cara menyinggun egonya):

“SAYA YAKIN ANDA TIDAK BERPIKIR HAL TADI MENARIK SECARA

SEKSUAL MALAHAN HAL TADI MERUPAKAN HAL YANG SANGAT

MENGGELIKAN”.

- Jangan pernah menanyakan hal yang tidak perlu :

- BERAPA PENGHASILANMU ATAU BAYARANMU!

- MENGAPA ANDA TIDAK PUNYA ANAK!

- APAKAH KALIAN TIDUR BERSAMA!

“JIKA TIDAK BISA DIHINDARI; JAWAB “MENGAPA ANDA MENANYAKAN

HAL ITU ?.

- jika tidak suka dengan lelucon yang vulgar dapat mengundurkan diri secara perlahan-

lahan sambil mengatakan; “SAYA PIKIR SAYA TIDAK INGIN MENDENGARKAN

HAL INI”.


- Miliki konsep diri yang baik dan rasa hormat pada orang lain. Ini akan membantu anda

menerima kritikan tanpa rasa benci dan mengatasi konflik menjadi terintimidasi oleh

kritik tersebut.

Budi pekerti adalah tanggung jawab orang tua, sekolah dan masyarakat dan memerlukan

keteladanan.

Tolak ukur seseorang baik atau tidak baik dapat diukur dengan alat bantu :

1. Mirage : bersifat fisik-jasmaniah.

2. Mirasa : jalan pikiran termasuk cara bicara.

3. Mirama: hal-hal yang mengandung unsur gerak (cara berjalan, duduk, makan tertawa yang

kesemuanya menggambarkan watak dan kecenderungan perilaku).

Seorang terpuji atau tercela dapat berasal-usul dari hasil apa yang dilakukan, diucapkan, dan

apa yang dipikirkan.

Kedisplinan merupakan syarat mutlak untuk mencapai impian atau melaksanakan misi, juga

merupakan sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan pada saat yang tepat

dan benar-benar menhargai waktu.

Pendidikan disiplin bertujuan untuk membentuk manusia dengan cirri-ciri terutama untuk

meningkatkan kualitas mental dan moral.

Manusia bersifat khilaf maka pendidikan budi pekerti dan disiplin harus dilaksanakan

berkelanjutan, tidak terlalu otoriter, tetapi moderat autotatif (fleksibel) namun perlu tegas karean

pendidikan tanpa disiplin akan menghasilkan manusia manja (Joko S,136).

CARA BERPAKAIAN, CARA BERBICARA, CARA BERTANYA.

CARA BERPAKAIAN

Faktor-faktor yang saling mendukung agar dapat serasi dan sepakat :

1. warna yang dikenakan.

2. model yang digunakan.

3. keserasian antara celana atau rok dan baju.

4. cara menggunakan pakaian.

5. aksesori yang melekat.

CARA BERBICARA


Dalam praktik ada beberapa tahap berbicara :

1. berbicara saat pelanggaan dating dan mengemukakan persoalan (pembuka).

2. selama berbicara dengan pelanggan.

3. pada saat mengakihiri pembicaran (penutup).

Etika bicara secara umum :

1. biarkan pelanggan bicara lebih dulu.

2. jangan sekali-kali memotong pembicaraan.

3. pada saat pelanggan bicara karyawan menyimpak.

4. tanggapi isinya.

5. bersikaplah jangan terlalu kaku.

6. jangan bersikap kasar dan mengadili nasabah.

7. hargai dan jangan berprasangka buruk.

8. fokus pembicaraan pada pokok persoalan.

CARA BERTANYA (bahasa, nada dan kalimat menyenangkan).

Beberapa jenis pertanyaan yang diajukan pada pelanggan :

1. pertanyaan pembuka.

2. pertanyaan tentang ketidakjelasan pelanggan.

3. pertanyaan basa basi atau selingan.

4. pertanyaan penutup (menugaskan kembali).

Cara bertanya yang baik dalam praktek :

1. sikap bertanya.

2. pilih waktu bertanya yang tepat.

3. berusaha mengenali pelanggan.

4. minta izin sebelum bertanya.

5. gunakan bahasa yang baik.

6. hindarkan pertanyaan yang tendesius (tidak jelas, sulit dipahami atau dimengerti,

memojokkan)

7. ciptakan suasana yang kondusif.

8. berikan alas an yang tepat.

9. jangan bertanya dengan nada mengancam atau memojokkan.

GERAK-GERIK

Pergerakan seluruh anggota badan dalam melayani pelanggan.


- Ditujukan melalui :

1. mimic wajah.

2. gerakan anggota tubuh.

3. gerakan kepal,tangan dan kaki.

4. gerakan mulut.

5. gerakan hidung.

6. cara duduk maupun berjalan.

Gerak gerik dalam suatu etiket :

1. raut muka.

2. mata.

3. senyum.

4. gerakan tangan dan kaki.

5. cara berjalan, duduk dan berdiri.


BAB VII

ETIKA PELAYANAN

PELAYANAN : sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan

kepuasan kepada pelanggan atau nasabah (Kasmir,SE.MM, hal.26)

Faktor utama dari pelayanan : kesiapan sumber daya manusia melayani pelanggan atau calon

pelanggan.

Dalam praktik pelayanan utama lebih banyak diberikan pada karyawan yang langsung menangani

atau berhubungan langsung dengan pelanggan seperti customer service, kasir atau teller, Public

Relations, pramuniaga, satpam atau kasir, operator telepon maka harus direkrut dengan standart

kulaitas tertentu karena sebagai ujung tombaknya.

Ciri pelayanan yang baik untuk memberikan kepuasan pelanggan :

1. Memiliki karyawan yang professional.

2. Tersedia sarana dan prasarana yang baik.

3. Tersedia ragam produk yang diinginkan.

4. Bertanggungjawab pada setiap pelanggan dari awal-akhir.

5. Mampu berkomunikasi secara jelas.

6. Mampu melayani secara cepat dan tepat.

7. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap jelas.

8. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik tentang produk yang dijual dan

pengetahuan umum lainnya.

9. Mampu memberikan kepercayaan kepada masalah.

Dasar-dasar etika pelayanan yang harus dijalankan setiap karyawan:

1. Ingin membantu setiap keinginan dan kebutuhan pelanggan.

2. Selalu memberikan perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi pelanggan.

3. Sopan dan ramah dalam melayani.

4. Memiliki rasa toleransi yang tinggi.

5. Menjaga persaan pelanggan.

6. Dapat menahan emosi.

7. Menyenangkan orang lain.


Seorang humas (Public Relations) harus juga mengetahui berbagai jenis-jenis publik yang sangat

berguna untuk mengetahui siapa publik yang dihadapi nanti.

Pengertian Publik

Publik adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama terhadap perusahaan

(organisasi) saling memahami signifikansi masing-masing dan membuat rancangan untuk mencapai

kepentingan tersebut (Suryadi, 2007, 1) dan bersifat heterogen meskipun karakteristik dan

kepentingan mereka relatif sama.

Public Affairs (urusan umum) definisinya :

1. Public affairs merupakan satu fungsi yang terdapat pada perusahaan-perusahaan di Inggris.

2. Pandangan praktisi secara sederhana hanya memandang setara dengan hubungan pemerintah

atau hanya melobi semata.

3. Praktisi lain memandang dalam kacamata yang lebih luas dan membuat delapan kegiatan

terpisah mencakup masalah manajemen, hubungan dengan pemerintah, komunikasi dengan

masyarakat, hubungan dengan investor, hubungan dengan media, publikasi, komunikasi

dengan karyawan, promosi perusahaan.

4. Menurut PRSA adalah satu area kegiatan tertentu dalam ruang lingkup Public Relations

yang berkenaan dengan hubungan yang terlibat dalam pengembangan kebijakan publik,

Undang-undang dan peraturan yang dapat mempengaruhi organisasi, kepentingan

organisasi, operasional organisasi.

Lobbying (melobi)

Menurut Kotler dalam buku Drs. Suryadi adalah kegiatan yang berhubungan dengan legislatif

dan pejabat pemerintah dalam mempromosikan atau menolak UU atau peraturan.

Perbedaan publik, pasar, audien.

Publik Pasar Audien

1. Tidak jauh beda dengan

keluarga.

1. Tidak jauh beda

dengan sahabat.

1. Hanya mengacu pada oang

yang memberikan perhatian

kepada media komunikasi

tertentu dan menerima pesan

lewat media tersebut.

2. Mereka ada, tidak

memillih.

2. Mereka memilih dulu. 2. Hubungan bersifat singkat

(hanya pada kurun waktu

tertentu)

3. Bersifat penolong, 3. Ditentukan berdasrkan 3. Bersifat agregat (kumpulan


mengesalkan, bersahaja

atau tidak.

persamaan nilai dan

kepentingan yang

dimiliki.

dari orang yang tidak memiliki

kepentingan yang sama selain

dengan pemakai dari media

komunikasi tertentu.

4. Perusahaan dituntut

untuk berhadapan.

4. Dikembangkan dengan

pertimbangan adanya

peluang bisnis atau

dukungan dan

partisipasi secara

ekonomi.

4. Audien dengan media sangat

berspesialisasi erat

hubungannya dengan public

perusahaan.

5. Hadir karena interaksi

dan hubungan mereka

dengan perusahaan.

5. Suatu segmen dari

populasi tertentu.

5. Bukan merupakan bagian yang

penting dalam

mengembangkan strategi

komunikasi.

(Sumber : Suryadi,4-6).

Karakteristik Publik

Dalam hal ini ada 5 macam karakteristik publik adalah :

1. Publik yang dapat dibedakan adalah merupakan kelompok orang yang dapat dikenal

meskipun tidak penting untuk mengenal kelompok formal.

Sebagai contoh sebuah perusahaan yang mau menjual produk baru yang mahal dan lebih

memfokuskan pada orang-orang yang berpenghasilan diatas 5 juta maka yang hanya

mempunyai hari-hari istimewa ( ultah, kelulusan, perkawinan dll).

2. Publik bersifat heterogen : memiliki perlakuan dan simbol yang sama, mereka bisa saja tidak

mengenal satu sama lain namun memiliki alasan kuat untuk memperlakukan sebagai sebuah

kelompok.

3. Publik merupakan bagian yang penting bagi perusahaan atau lembaga atau institusi anda.

4. Publik bersifat luas (contoh: upaya melobi terhadap anggota parlemen).

5. Publik yang dapat diraih.

Kelompok Publik

Kelompok Publik terdapat empat kelompok yaitu :

1. Konsumen adalah publik yang menerima produk atau jasa dari perusahaan tetentu.

- Regular atau tertentu.

- Saat ini atau calon atau eks.

- Pesaing atau loyal.


- Usia, suku, potensi belanja atau variable lain.

- Anggota atau konsumen biasa.

- Konsumen kedua.

- Konsumen bayangan (shadow constituances) yakni mereka yang kemungkinan tidak

memiliki hubungan langsung dengan produk atau jasa sebuah perusahaan.

2. Produsen adalah publik yang memberikan input dapat kepada perusahaan.

- Karyawan.

- Veteran atau baru.

- Manajerial (atas atau menengah).

- Non manajerial : supervisor atau staff atau produksi atau pemeliharaan.

- Manajemen atau gabungan.

- Keluarga atau pensiunan.

- Investor atau pemegang saham.

- Donator atau yayasan atau pemberi hibah.

- Saat ini atau calon atau eks.

3. Perancang (enablers) yakni publik yang heterogen dalam pengaturan melalui seting norma

atau standar bagi perusahaan, pemimpin tertentu yang memiliki pengaruh besar terhadap

konsumen dan kelompok yang memiliki kontribusi keberhasilan perusahaan.

- Pemimpin komunitas

- Organisasi-oranisasi jasa atau professional atau pemuka agama atau sosial atau

konsultan.

- Budaya atau parpol atau lingkungan atau aktivis.

- Asossiasi industry atau dinas atau lembaga akreditasi.

- Tenaga ahli professional/konsultan atau analisis.

- Lembaga pemerintah

- Diplomat atau konsulat.

- Angkatan atau sipil.

- Media.

- Perdaganagan atau advokasi atau akademisi.

4. Pembatas (limiters).

- Pesaing, lawan, aktivis, dan kekuatan lain.

Sedangkan untuk kategori lain dibedakan :


1. Non-publik : mereka yang tidak mempengaruhi atau terpengaruh oleh organisasi. (pengecer

di Sidoarjo tidak punya pengaruh dan tidak dipengaruhi publik yang ada di Surabaya).

2. Publik laten : kelompok yang menghadapi masalah tertentu sebagai akibat tindakan

perusahaan, namun tidak mengetahui akibat tersebut sebagai produk perusahaan. (perluasan

perusahaan dapat bedampak kemacetan jalur lalu lintas namun pemerintah lokal tidak

menyadari.

3. Publik sadar : mereka yang mengetahui bahwa terdapat masalah (perluasan perusahaan

diketahui pemda setempat dari berita surat kabar)

4. Publik apatis (apathetic publik) publik pada dasarnya tidak peduli dengan seluruh

permasalahaan public namun harus menjadi perhatian praktisi Public Relations karena

alasannya tertarik dengan issue tertentu.

5. Publik aktif : kelompok melakukan sesuatau terhadap masalah tertentu. (contoh pemblokiran

jaringan bisnis)

Untuk publik aktif dapat dikelompokkkan lagi menjadi 3 kategori :

a. Publik seluruh masalah (all-isue publik) : publik yang aktif dalam seluruh masalah yang

mempengaruhi organisasi.

b. Publik satu masalah (single-isue publics) : mereka yang aktif dalam satu masalah atau

seluruh masalah kecil. (kampanye bebas asap kendaraan ) hal ini dilakukan dekan .

c. Publik isu hangat (Hot-issue publics) : mereka yang terlhat dalam satu masalah tertentu

dan memperoleh dukungan dari masyarakat. (kelompok Greenpeace)

Larangan dalam etiket pelayanan :

1. Dilarang berpakaian sembarangan.

2. Dilarang makan,minun,merokok/mengunyah sesuatu saat melayani.

3. Dilarang berbincsng /bercanda dengan karyawan yang lain ketika melayani.

4. Dilarang menampakkan wajah cemberut, memelas/sedih dihadapan pelanggan.

Bekal karyawan dalam memberikan pelayanan yang paling optimal :

1. Sikap dan perilaku.

2. Penampilan.

3. Cara berpakaian.

4. Cara berbicara.

5. Cara bertanya.

6. Gerak gerik.

Pemahaman sifat-sifat pelanggan atau nasabah

Dalam melayani pelanggan atau nasabah sebaiknya juga harus mampu memahami dan mengerti

akan sifat masing-masing pelanggan.


Sifat-sifat pelanggan : tingkah laku, kebiasaan atau tata cara yang ditunjukkan pada saat

berhubungan dengan orang lain.

Sifat-sifat pelanggan yang harus dikenal:

1. Dianggap sebagai raja.

2. Dipenuhi keinginan dan kebutuhannya.

3. Tidak mau didebat dan disinggung.

4. Diperhatikan.

5. Senang dipuji atau disanjung.

6. Merupakan sumber pendapatan perusahaan.

Pelanggan atau nasabah kabur

Pelanggan atau nasabah kabur : pelanggan atau nasabah pergi meninggalkan perusahaan atau tidak

menggunakan lagi produk yang ditawarkan baik untuk sementara waktu atau selamanya.

Penyebab pelanggan kabur :

1. Pelayanan tidak memuaskan.

2. Produk tidak baik.

3. Ingkar janji & tidak tepat waktu.

4. Biaya relatif mahal.

Cara membuatnya agar berurusan dengan perusahaan atau lembaga :

1. Karyawan harus menarik (penampilan, gaya bicara, gerak gerik sehingga tidak bosan).

2. Cepat tanggap terhadap keinginan dan mengerjakan atau melayani nasabah.

3. Ruang tunggu tenang dan nyaman.

4. Brosur tersedia lengkap.

5. Keragaman dan kelengkapan produk atau jasa yang ditawarkan.

Sikap melayani pelanggan:

Adalah cara kita melayani pelanggan mulai awal hingga akhir.

Lebih dulu harus tahu jenis-jenis pelanggan dalam 3 kelompok :

1. Pelanggan baru ; baru 1x datang, hanya sekedar cari informasi/sudah mau melakukan

transasksi.

2. Pelanggan biasa (sekunder) : sudah pernah berhubungan namun tidak rutin, kedatangannya

hanya untuk melakukan transaksi, frekuensi tidak terlalu sering.

3. Pelanggan utama (primer) : sering berhubungan,loyalitas tidak diragukan lagi.

Cara berhubungan dengan pelanggan ada 2 jenis :

1. Langsung berhadapan

2. Tidak langsung telepon,faximile,surat,email.

Sikap yang harus diperhatikan :


1. Beri kesempatan berbicara lebih awal.

2. Dengarkan baik-baik saat bicara.

3. Jangan menyela pembicaraan.

4. Ajukan pertanyaan setelah selesai bicara.

5. Jangan marah dan mudah tersinggung.

6. Jangan mendebat.

7. Jaga sikap sopan, ramah, selalu berlaku tenang.

8. Jangan menangani hal-hal yang bukan merupakan pekerjaan.

9. Tunjukkan sikap perhatian dan ingin membantu.

ETIKET PELAYANAN

Arti sempit sering disebut etika berarti tata cara berhubungan dengan manusia lainnya.

Dari sejarah asal mula kata etiket bahasa Perancis : ETIQUETTE : Kartu Undangan.

Ketentuan yang diatur dalam etiket secara umum :

1. Sikap perilaku.

2. Penampilan.

3. Cara berpakaian.

4. Cara berbicara.

5. Gerak-gerik

6. Cara bertanya.

Prinsip-prinsip dasar bagi para profesional dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Selalu berpikir, berperasaan, dan bertingkah laku positif.

2. Memiliki sikap yang profesional.

3. Tidak egosentris.

4. Bias menjaga rahasia.

5. Penuh pertimbangan dan senstitif.

6. Selalu menepati waktu.

7. Selalu menjaga sopan santun.

Landasan etiket

Landasan etiket sebagai berikut:

a. Baik dan benar disandang.

Hal ini yang dimaksud adalah ketika seseorang melakukan sesuatu dimana tingkah lakunya

berdasarkan kepada aturan maka orang tersebut telah melakukan yang seharusnya dilakukan

dan dinilai baik dan benar.

b. Baik dan benar dipandang.


Ketika seseorang melakukan sesuatu dimana tingkah lakunya berdasarkan kepada aturan

maka orang akan melakukan yang seharusnya dilakukan berdasarkan aturan sehingga akan

dinilai baik dan benar dilihat dari mata orang lain yang menilainya atau membentuk image

terhadap dirinya sehingga orang lain yang melihatnya akan menyukai dan menyenangkan.

c. Baik dan benar didengar.

Ketika seseorang berbicara yang seharusnya dibicarakan dan sesuai dengan aturan yang

mengatur sehingga akan dinilai baik dan benar oleh orang lain yang menilainya.

Beberapa landasan etiket yang perlu diperhatikan :

1. Berpikir positif dan berjiwa besar.

2. Pengendalian emosi.

3. Menjaga agar penampilan tetap rapi dan menarik.

4. Toleransi dan intropeksi.

5. Dapat menjadi pendengar yang baik.

6. Memiliki respect terhadap orang lain.

7. Tidak menyalahgunakan kelebihan yang dimiliki.

8. Berbicara dengan baik.

9. Pergunakan volume suara yang rendah dan dalam sikap yang terjaga.

Secara umum etiket pelayanan yang dapat diberikan a.l.:

1. Mengucapkan salam.

2. Mempersilakan tamu.

3. Bertanya tentang keperluannya.

4. Bila ingin menyuruh mulailah dengan kata-kata maaf.

5. Mengucapkan terima kasih pada saat urusan selesai.

Tujuan etiket yang selalu ingin dicapai setiap tempat (perusahaan/lembaga):

1. Untuk persahabatan & pergaulan.

2. Menyenangkan orang lain.

3. Membujuk.

4. Mempertahankan.

5. Membina & menjaga hubungan.

6. Berusaha menarik pelanggan atau nasabah.

Manfaat etiket :

- Percaya diri.

- Dihormati.

- Duhargai.

- Disegani.


- Disenangi.

Larangan dalam etiket pelayanan : perbuatan yang dilarang dalam melayani pelanggan dari awal-

akhir pelayanan.

Secara umum larangannya :

1. Dilarang berpakaian sembarangan.

2. Dilarang melayani pelanggaan atau tamu sambil makan.

3. dilarang melayani sambil ngobrol atau bercanda.

4. Dilarang menampakkan wajah yang tidak menyenangkan.

5. Dilarang berdebat atau menyanggah.

6. Dilarang meninggalkan nasabah terlalu lama.

7. Dilarang berbicara terlalu keras atau lemah.

8. Dilarang keras meminta imbalan atau janji-janji.


BAB VIII

ETIKA CUSTOMER SERVICE

Digunakan secara khusus untuk dunia perbankan namun dewasa ini tuntutan perkembangan dan

perubahan social dalam masyaraakat menyebabkan perlu juga dipelajari pada bidang lain juga.

Peranan Customer Service :

1. Mempertahankan pelanggan atau nasabah lama agar tetap setia dengan menambah jumlah

transaksinya.

2. Berusaha mendapat pelanggan baru.

Fungsi Customer Service dalam praktek sebagai :

1. Recepsionis.

2. Deskman : melayani berbagai macam aplikasi yang diajukan pelanggan atau nasabah atau

calon nasabah dengan memberi arahan dan petunjuk cara pengisian serta prosedurnya.

3. Salesmen : menjual produk sekaligus pelaksana cross selling (menawarkan produk).

4. Customer relation officer (CRO) : membina hubungan baik pada seluruh nasabah agar tidak

lari bila tempat tsb ada masalah (lewat telepon atau secara langsung).

5. Komunikator : penyambung lidah kepada pelanggan nasabah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang Customer Service:

1. Fisik.

2. Mental.

3. Kepribadian.

4. Sosial.

Para pejabat humas dalam hal etika dan etiket dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sangat

penting sebab penampilannya sangat penting.


Humas diibaratkan cermin dan bertugas memelihara dan bertanggung jawab atas kebersihan cermin

dari pejabat beserta staf humas dengan cara senantiasa menjaga etika (beradab) dan etiket dalam

pergaulan hidup sehari-hari dengan publik internal maupun ekternal.

BAB IX

ELECTRONIC PUBLIC RELATIONS (E-PR)

Dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan humas seorang Public Relations atau Humas

dituntut untuk mengikuti perkembangan tehnologi komunikasi dan informasi yang secara khusus

internal maupun media lain.

Dengan hadirnya internet Public Relations harus dapat merespon dengan cepat dari setiap

perubahan informasi yang up-to-date sesuai dengan kebutuhan pada perkembangan zaman.

Perkembangan tehnologi serta situasi dan kodisi masyarakat yang terus berubah melahirkan

suatu pendekatan baru dalam pekerjaan Public Relations yang disebut E-PR (electronic Public

Relations).

Menurut Rini Damarstuti E-PR merupakan cara yang dilakukan Public Relations untukmenjalin

hubungan dengan khalayaknya dengan menggunakan media internet.

E-PR adalah penerapan dari perangkat ICT (information and communication technologi) yang

digunakan untuk mengerjakan tugas ke-PR-an. Dengan tujuannya mempercepat penyampaian

infomasi dan untuk memberikan respon yang cepat terhadap permasalahan yang muncul. Di

Indonesia terkenal dengan istilah Cyber Public Relations atau Online Public Relations dengan fokus

utama membidik media online dan mengadakan kerjasama dengan mereka untuk menyampaikan

pesan-pesan Public Relations (144,2007).

Istilah E-PR yakni :

1. E ialah elektronik pada kata e-mail maupun e-commerse mencakup seluruh aspek internet

meliputi sistim e-mail (www/wordwide web).

2. P adalah publik bukan hanya mengacu pada public atau audien tapi lebih pada konsumen.


3. R adalah relation (hubungan) adalah hubungan yang harus dijalin dan dijaga antara pasar dan

perusahaan atau institusi tempat Public Relations berada merupakan kunci keberhasilan

dalam dunia internet.

Kelebihan dalam menggunakan internet yaitu :

1. Jangkuan luas.

2. Informasi dapat diakses 24 jam sehari, 7 hari satu minggu dan 365 hari dalam 1 tahun.

3. Interaktif.

4. Respon cepat.

5. Banyak tersedia informasi.

6. Informasi selalu up todate dan actual.

7. Materi mudah diupdate.

8. Biaya murah.

9. Kontak dengan media lebih mudah dilakukan.

Sedangkan hal yang dapat dilakukan Public Relations lewat media intenet :

1. Publikasi (harga, produk, jasa yang dihasilkan).

2. Media relations.

3. Mencari informasi yang up to date.

Kegiatan E-Public Relations :

1. Onelife adalah aktivitas yang perlu terkonksi dengan jaringan internet.

2. Offline adalah aktivitas yang tidak perlu terkoneksi dengan jaringan internet. (telepon, surat,

fax, majalah internet)

E. untuk everything ( segalanya).

Huruf “e” juga bias berarti everything atau segalanya karena didasarkan pada kenyataan bahwa

apapun yang dilakukan dalam internet umumnya merupakan kegiatan humas atau Public Relations

yang secara otomatis merupakan bagian dari media dan aktif didalamnya. Hal ini yang

membedakan dengan media lain karena dengan membaca situs anda akan dapat melihat segala

sesuatu yang dimuat didalamnya akan membantu membangun reputasi seorang humas atau Public

Relations.

Fokus utama E-PR

Fokus utama Public Relations konvensioanl adalah membangun citra positif dari perusahaan atau

institusi yang diwakili Public Relations, hanya saja perbedaan antara Public Relations konvensional

dengan E-PR adalah dalam penggunaan media.

Public Relations konvensional membangun citra positif perusahaan atau institusi tempat bekerja

dengan menggunakan media elektronik (TV, radio).

E-PR membangun citra positif dengan menggunakan media internet.


Beberapa cara Public Relations yang dilakukan dalam membangun relasi dengan khalayak dengan

menggunakan media internet :

1. One-to-one communication (face to face) e-mail, chat.

2. One-to-many communication (lebih dari satu komunikasi) ; mailing list, memograp.

3. Mass communication (khalayak lebih besar); layanan informasi (information service), www,

e-newsletters layanan jaringan internet, media relations.

Strategi e-PR (etika PR).

Tujuan dari e-PR telah ditentukan pada dasarnya merupakan titik awal dimana akan berdiri yang

memuat cara bagaimana akan tiba pada tujuan.

Tujuan e-PR yang dibuat hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan web anda sedangkan

strategi online yang dibuat harus memuat hal-hal lain yang terdapat dalam web seperti e-mail dan

kelompok diskusi.

Untuk itu langkah-langkahhnya sebagai berikut :

- Memiliki sebuah tujuan.

- Melakukan penelitian untuk mengetahui metode online apa yang sesuai dengan kegiatan

bisnis dan audien.

- Buat sebuah rencana berdasarkan tujuan dan penelitian.

- Pastikan memiliki semua sumberdaya yang diperlukan (SDM).

Menentukan target audien

Dalam dunia internet orang memiliki pilihan variatif dibandingkan dengan media lain dan infomasi

yang disajikan dikmas sedemikan rupa sehingga memberikan isi yang variatif. Komunikasi online

tersebut harus menghubungkan orang disamping menyampaikan pesan.

Meskipun humas atau PR sebenarnya terdapat beberapa audien yang berbeda yang dapat

mempengaruhi bisnis online (kebalikan dari public secara umum) audien tersebut meliputi :

- Konsumen, calon konsumen, konsumen lain, investor, peasing, organisasi perdagangan,

jurnalis, kalangan industry, moderator diskusi kelompok, karyawan, regulator online,

pemasang iklan onlin, LSM, perusahaan yang terhubung ke dan dari website.


BAB X

ETIKA HUMAS PEMERINTAH

Humas Pemerintah

Humas pemerintah mempunyai fungsi dan tugas yaitu tidak ada sesuatu yang diperjual belikan atau

transasksi terjadi baik berupa produk barang maupun jasa pelayanan yang ditawarkan kepada pihak

yang membutuhkan secara komersial. Walaupun juga ada yang melakukan kegiatan kampanye

publikasi, promosi pemasaran dan periklanan tetapi lebih ditekankan pada bentuk public services

atau public utilities demi kepentingan pelayanan umum. Melalui unit atau program kerjanya dapat

melaksanakan penyampaian informasi pembangunan, penjelasan mengenai kebijaksanaan atau

tindakan-tindakan tertentu serta kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan kewajiban atau tugas

kepemerintahan.

John D. Millet dalam buku Management in Public Services the quest for effective performance

mengatakan peran Humas atau Public Relations dinas instasi atau lembaga kepemerintahan dalam

melaksanakan tugas atau kewajiban utamanya yaitu :

1. Mengamati dan mempelajari keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam

masyarakat (learning about public desires and aspiration).

2. Kegiatan untuk memberikan nasihat atau sumbang saran dalam menanggapi apa yang

sebaliknya dapat dilakukan instansi atau lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh

pihak publiknya (advising the public about what is should desire).


3. Kemampuan untuk mengusahakan terciptanya hubungan memuaskan antara public dengan

para pejabat pemerintahan (ensuring satisfactory contanct between public and government

official).

4. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu

lembaga atau instansi pemerintahan yang bersangkutan (informing and about what agency is

doing).

Sedangkan menurut Dimock dan Koening tugas dan kewajiban humas lembaga pemerintahan yaitu:

1. Berupaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan

masyarakat, kebijaksanaan, tujuan yang akan dicapai oleh pihak pemerintah dalam

melaksanakan program kerja pembangunan.

2. Mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta menjagak masyarakat dalam

partisipasinya untuk melaksanakan program pembangunan diberbagai bidang dan menjaga

stabilitas keamanan dan ketertiban nasional.

3. Keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan serta pengabdian dari aparatur

pemerintah yang perlu dijaga atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban

masing-masing secara konsisten dan professional.

Keberadaan dan Fungsi Humas Pemeritah

Keberadaan humas pemerintah merupakan keharusan baik secara fungsional maupun operasional

mampu bertindak sebagai public information, public affair dan public communication dalam upaya

penyebar-luasan atau memublikasikan kegiatan dan program kerja pembangunan baik ditujukan

kepada public internal maupun public eksternal.

Peranan humas pemerintah merupakan bagian dari suatu alat atau saluran instansi pemerintah yaitu

untuk memperlancar proses interaktif positif dan menyebarluaskan informasi mengenai publikasi

pembangunan nasional atau daerah dan propinsi melalui kerjasama dengan pihak media massa atau

pers.

Tugas pokok dan kewajiban humas atau Public Relations adalah bertindak sebagai komunikator

(nara sumber) untuk membantu keberhasilan dalam melaksanakan program pembangunan

pemerintah, memiliki kemampuan membangun hubungan yang positif, konsep kerja yang terencana

baik, mampu menciptakan citra baik bagi lembaga, membangun opini publik yang positif.

Fungsi pokok humas pemerintah :

1. Mengamankan kebijaksanaan dan program pemerintah.

2. Memberikan pelayanan, meyebarluaskan pesan-pesan dan informasi mengenai

kebijaksanaan, mampu mensosialisasikan program-program pembangunan baik secara

nasional maupun daerah kepada masyarakat.


3. Menjadi komunikator sekaligus mediator proaktif dalam menyembatani kepentingan instansi

pemerintah disatu pihak dan menampung aspirasi atau opini publik dan memperhatikan

keinginan-keinginan masyarakat dilain pihak.

4. Berperan serta aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi

mengamankan stabilitas dan program pembangunan baik jangka pendek maupun jangka

panjang. (Ruslan.101-102)

Etika Humas Pemerintah

Melalui SK Menpen no.31/1971 melalui Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah)

maka tugas dan fungsi Bakohumas :

1. Membantu Menteri Negara Komunikasi dan Informasi dalam menetapkan kebijaksanaan

pembinaan hubungan yang lancar dan harmonis antara masyarakat dan pemerintah.

2. Mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama antar humas departemen dan

lembaga pemerintah atau negara.

3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kehumasan sesuai dengan

kebijaksanaan pemerintah.

Sikap kepribadian humas pemerintah sesuai Code D’Honner (Kode Kehormatan):

1. Juru penerang yakin akan kebenaran Negara Pancasila.

2. Juru penerang setia dan ulus ikhlas melaksanakan politik pemerintah.

3. Juru penerang militant didalam jiwanya, pikiran dan perbuatan, berdisiplin tinggi (militer)

apa saja perintah harus dilaksanakan.

4. Juru penerang jujur dalam perkataan dan perbuatan.

5. Juru penerang harus bijaksana dalam pergaulan hidupnya dan menjadi contoh dan teladan

bagi sekelilingnya.

6. Juru penerang bijaksana dalam pergaulan hidupnya.

7. Juru penerang adalah patriot sejati-semua profesi.

TRI PRASETIA PENERANGAN

1. Juru penerang adalah pendukung cita-cita negara.

2. Juru penerang adalah penggerak rakyat melaksanakan cita-cita negara.

3. Juru penerang adalah pembimbing opini publik.

Public Relations (humas) sebuah lembaga atau organisasi non pemerintah dan non profit

orientasinya terdapat pada bidang-bidang atau profesi tertentu :

1. Bidang pelayanan penasihet hokum, konsultasi hukum dan pembelaan hukum sebagai upaya

pengabdian terhadap masyarakat yang memerlukan pendamping bagi kliennya ketika

berperkara hukum dipengaduan.


2. Bidang pelayanan keagamaan dan rohani, ceramah, khotbah, dan dakwah nilai-nilai

keagamaan dimesjid, gereja, dan pusat keagamaan lainnya untuk menuntun ajaran agama

dan peribadatan bagi umatnya masing-masing.

3. Bidang seni dan budaya pop-modern serta tradisional dibeberapa pusat pengembangan

kesenian dan kebudayaan.

4. Lembaga yayasan bidang pelayanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan dan profesi

lainnya baik dipusat pelatihan dan pendidikan milik swasta maupun pemerintah.

5. Bidang profesi pelayanan kesehatan dan para medik serta kedokteran diberbagai lembaga

rumah sakit, poliklinik dan puskesmas.

6. Bidang profesi pelayanan sosial lainnya, pusat rehabilitasi penyembuhan narkoba serta

pengidap penyakit HIV atau AIDS, perawatan orang jompo, yatim piatu, pusat layanan

sosial lainnya.

7. Organisasi non profit dilembaga BUMN atau BHMN baik bergerak dibidang produksi

strategis maupun pelayanan jasa umum dan kepentingan umum terdapat dipemerintah, TNI,

Polri dan sebagainya.

8. Bidang profesi organisasi politik yang mewakili anggota partai dan legislatif di DPR dan

MPR.

9. Bidang profesi organisasi LSM, YKLI, LBH, ICW, lembaga pemantau, pelaksanaan pemilu,

organisasi nonprofit dan sebagainya.


BAB XI

AUDIT ETIKA PUBLIC RELATIONS

Audit etika menurtut Patricia J. Parsons dalam buku Etika Public Relations mengatakan bahwa

didalam Public Relations atau HUMAS terletak pada tanggung jawab sosial sudah berlangsung

dalam beberapa tahun karena itu berkaitan erat dengan citra, reputasi dan hubungan antara

organisasi dengan khalayak maka perlu sekali mendapat perhatian dari para praktisi Public

Relations sebagai wujud tanggung jawab sosial yang dapat digambarkan dalam tiga (3) level yaitu:

1. Pada level pertama : ketaatan minimal pada peraturan (minimal legal compliance).

2. Pada level kedua : enlightened self-interest. Dimana pada titik inilah biasanya Public

Relations mulai perannya, kebaikan organisasi seringkali dijadikan alat, dimana hal ini

merupakan bagian strategi Public Relations untuk menunjukkan keunggulannya

dibandingkan competitor.

3. Pada level tertinggi atau level etika : organisasi melakuan hal-hal yang baik karena

berkeyakinan atas pentingnya untuk bertanggung jawab dalam kontribusi pada masyarakat

terlepas dari tanggung jawab organisasi untuk berkiprah dimasyarakat.

Audit etika secara mendasar sama tetapi agak sedikit berbeda yaitu audit etika mencakup evaluasi

atas program organisasi secara spesifik termasuk etika perilaku dan bagaimana para karyawan

mematuhinya. Dan dalam tanggung jawab sosisal audit etika mencakup masing-masing dalam

beberapa level yang berbeda.

Menurut Frank Navran penulis media online untuk Ethics Reseource Centre terdapat tiga (3) jenis

audit etika yaitu :

1. Compliance Audit.


Dimana hampir sama dengan level pertama dari tanggung jawab sosial dimana seorang

auditor akan melihat bagaimana program etika suatu organisasi, kebijakan dan bagaimana

kebijakan itu diimplementasikan serta ketaatan pada peraturan hukum, kebijakan perusahaan

dan norma-norma.

2. Audit Kultur.

Dalam hal ini adalah penilaian kultur perusahaan tentang apa yang dirasakan karyawan

mengenai standard etika pada organisasi tempet bekerja kemudian disimpulkan dengan

analisis kultur.

3. Analisis Sistem.

Paling komprehensif yang mencakup ketaatan pada peraturan dan kultur yang kemudian

menilai secara komprehensif integrasi etika pada keseluruhan fungsi organisasi.

Komponen dalam audit etika.

Komponen audit etika dalam hal ini tidakdapat diterapkan secara universal. Karena ada beberapa

aspek dalam perusahaan yang akan dinilai dengan cukup ketat.

Dibawah ini ada beberapa komponen utama audit etika sebagai berikut :

1. Misi, nilai, filosofi organisasi dan penilaian bagaimana hal tersebut diterapkan pada

pengambilan keputusan sehari-hari pada semua level dan fungsi.

2. Bagaimana kebijakan perusahaan mengatur mulai dari permasalahan berkencan ketika

bekerja sampai pembongkar rahasia perusahaan (dan isu-isu lain yang sempat dibahas

sebelumnya dalam organisasi) serta bagaimana kebijakan diaplikasikan secara adil dan

objektif.

3. Tidak adanya kebijakan mengenai isu-isu.

4. Penilaian terhadap perilaku selama ini, baik secara pribadi maupun perilaku pada khalayak

umum dan akan dinilai dengan menggunakan sumber internal dan eksternal.

5. Seberapa etis model kepemimpinan dalam organisasi dinilai oleh khalayak internal dan

eksternal.

6. Pelatihan etika dan pengembangan dalam organisasi apakah ada atau tidak ada dan nilai-

nilainya.

7. Input dari diskusi dengan pihal manajemen dan non manajemen untuk menilai etika perilaku

dan persepsi mereka tentang etika perilaku.

Penyampaian Kebenaran Sebagai Sebuah Prinsip perilaku.

Penyampaian kebenaran merupakan sebuah isu etis mendasar sehingga menjadi sebuah prinsip

dasar dari perilaku. Dan prinsip etis penyampaian kebenaran adalah salah satu asumsi mendasar


tentang brperilaku etis dam merupakan salah satu dari sekian banyak prinsip mendasar. Prinsip-

prinsip penting lain dalam PR kebaikan, kemurah-hatian, kerahasiaan dan keadilan

Pilar-pilar Public Relations :

1. Kejujuran (untuk mengatakan kebenaran).

2. Kebaikan (untuk tidak membahayakan ).

3. Kemurah-hatian (untuk melakukan hal-hal yang baik ).

4. Kerahasiaan (untuk menghormati kerahasiaan priadi ).

5. Keadilan (untuk bersikap adil dan bertanggung jawab secara sosial).

Tahapan perkembangan moral Kohlberg (alasan untuk melakukan apa yang benar) :

Tingkat I : Tingkat pre-contentional.

- Tahap 1 : ...... untuk menghindari hukuman.

- Tahap 2 : ...... untuk mencukupi kebutuhan sendiri.

Tingkat II : Tingkat contentional.

- Tahap 3 : ...... untuk menjadi orang baik dimata sendiri dan dimata orang lain.

- Tahap 4: ....... untuk memenuhi tuas yang telah disetujui agar sistem berjalan.

Tingkat III : Tingkat Post-contentional.

- Tahap 5 : ..... untuk memenuhi kontrak sosial atau melakukan hal-hal yang memiliki tingkat

kemanfaatan tinggi.

- Tahap 6 : ....... untuk mengikuti prinsip-prinsip etis universal yang dipilih sendiri.

Moralitas dan tingkat kompetensi

Dalam hal ini ujilah perilaku Public Relations sebagai seorang person atau individu :

1. Apakah selalu mengucapakan tolong dan terima kasih bahkan ketika orang lain hanya

melakukan hal-hal yang sudah menjadi tugasnya?.

2. Apakah selalu berhati-hati dalam memberitahu terutama ketika seseorang melakukan sesuatu

untuk anda? Jika kita tidak dapat mengatakannya saat itu, apakah ingat untuk mengatakan

kemudian?

3. Apakah selalu mengontrol temperamen.?

4. Apakah dapat menahan diri untuk tidak mengucapkan hal-hal yang berbau perbedaaan jenis

kelamin atau membuat lelucon seks?.

5. Apakah dapat menahan diri untuk tidak menggunakan bahasa kasar atau kotor bahkan ketika

dalam tekanan dan dalam e-mail bisnis?.

6. Apakah selalu mencari privasi untuk membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan?.

7. Apakah memperlakukan orang lain dengan tingkat formalitas yang diharapkan dapat

diterima dari orang lain ?.


Sebagai seorang Public Relations perlu memikirkan kembali keputusan sebelubertindak maka ada

beberapa hal yang dapat digunakan para praktisi Public Relations dalam pembuatan keputusan.

Model keputusan etika : praktik terbaik Public Relations (humas),

1. Kumpulkan formasi yang terkait.

2. Definisikan permasalahan secara jelas.

3. Identifikasikan nilai-nilai pribadi.

4. Terapkan prinsip-prinsip pembuatan keputusan yang etis.

5. Analisa loyalitas kita.

6. Buat keputusan.

7. Kritisi kembali keputusan kita.

8. Ambil tindakan.

BAB XII

KODE ETIK PUBLIC RELATIONS INTERNASIONAL TAHUN 1988

Kode etik tahun 1988 mengantikan kode etik yang telah dipakai sejak tahun1950 dan melalui

beberapa kali revisi dari tahun 1954, 1959, 1963, 1977, 1983.

DEKLARASI PRINSIP, KODE ETIK.

Deklarasi prinsip pada anggota komunitas Public Relations Amerika yaitu meletakkan prinsip-

prinsip dasar profesionalisme atas nilai fundamental dan perasaan senasib diantara mereka,

kepemilikan kebebasan, HAM dalam berbicara berkumpul mengeluarkan pendapat.

Dalam upaya melayani kepentingan klien dan karyawan kami mengabdikan diri sendiri pada

pembangunan komunikasi yang lebih baik, pemahaman dan kerjasama diantara individu yang

beragam, kelompok dan kelembagaan kemasyarakatn dan pengakuan bahwa setiap karyawan

memiliki kesempatan yang sama dalam kepemilikan Public Relations.

Kode Etik Standar Profesional Praktik Public Relations

Aturan tersebut diadopsi oleh komunitas Public Relations Amerika dalam mempromosikan dan

mempertahankan standard pelayanan umum dan kode etik diantara sesama anggota.

1. Setiap anggota harus melakukan profesi mereka sesuai dengan kepentingan masyarakat

umum.

2. Setiap anggota harus memberikan contoh kejujuran dan integritas yang tinggi dalam

melaksanakan peran ganda terhadap klien dan karyawan dan terhadap proses demokratisasi.


3. Setiap anggota harus berlaku adil terhadap masyarakat dengan klien dan karyawan lama atau

baru dan dengan sesame praktisi menghargai kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat.

4. Setiap anggota harus memegang teguh standard akurasi dan kebenaran yang tinggi

menghindari klaim yang berlebihan atau perbandingan yang tidak adil dan memberikan

penghargaan atas ide dan hasil penemuan orang lain.

5. Setiap anggota harus menghindari menyebarkan informasi yang salah atau tidak benar dan

harus segera mengambil tindakan secara cepat jika kesalahan tersebut dilakukan.

6. Setiap anggota harus menghindari keterikatan dengan praktik-praktik yang bertujuan untuk

melakukan korupsi terhadap integritas sarana komunikasi atau dalam proses kepemilikannya.

7. Setiap anggota harus bersedia mengidentifikasi nama klien atau karyawan pada saat kegiatan

komunikasi tersebut dilakukan.

8. Setiap anggota harus menghindari penyalahgunaan profesionalisme individu atau organisasi

melayani atau membuka kembali suatu penyebab yang telah diumumkan tau menyatakan diri

sebagai pihak yang independen atau biasa, padahal pada kenyataannya ia bertindak atas

dasar untuk kepentingan pihak lain atau menyembunyikan kepentingan pribadi.

9. Setiap anggota harus menghindari pernyatan yang memberikan jaminan bahwa ia mampu

menyelesaikan persoalan tertentu diluar control langsung anggota.

10. Setiap anggota harus menghindari terjadinya konflik atau persaingan kepentingan tanpa

adanya kepedulian terhadap pesoalan tersebut dinyatakan setelah segala fakta dikemukakan.

11. Setiap angota harus menghindari menempatkan diri sendiri atas dasar kepentingan

pribadinya dimana tindakan tersebut bias menimbulkan konflik dengan kepentingan anggota,

klien atau pihak-pihak lain tanpa ada penjelasan menyeluruh tentang tindakan tersebut.

12. Setiap anggota harus menghindari untuk menerima bayaran, komisi, hadiah, atau bentuk-

bentuk lain dari siapa saja kecuali dari klien atau karyawan sebagai balas jasa atas pelayanan

yang diberikan tanpa ada pernyataan meminta pemberian tersebut dan harus berdasarkan

penjelasan menyeluruh atas pemberian tersebut.

13. Setiap anggota harus menjaga dengan seksama kredibilitas dan hak privasi klien atau

karyawan sekarang, dulu, atau prospektus klien atau karyawan.

14. Setiap anggota harus menghindari segala tindakan yang dapat merusak reputasi

profesionalisme atau kegiatan praktisi lainnya yang dilakukan secara sengaja.

15. Jika sesorang anggota mengetahui bahwa anggota lain terbukti bersalah melakukan praktik

yang tidak etis, illegal atau tidak jujur meliputi penyalah gunaan kode etik maka ia

berkewajiban untuk memberikan informasi tersebut secapatnya kepada pihak yang memiliki

kekuasaan dalam komunitas sehingga bias diambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan

prosedur sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang pasal XII.


16. Seorang anggota yang dinyatakan sebagai saksi dalam pelaksanaan kode etik ini

berkewajiban untuk hadir terkecuali jika ia menolak karena alas an yang diterima oleh rapat

panel jaksa.

17. Setiap anggota berkewajiban secepat mungkin melepaskan hubungan dengan organisasi apa

saja jika hubungan tersebut ternyata bertentangan dengan kode etik.

Penjelasan Kode Etik

Pasal 1, berbunyi “Seorang anggota berkewajiban untuk menjalankan profesinya sesuai dengan

kepentingan umum.

Maksud dari kepentingan umum adalah penghormatan dan pelaksanaan hak yang dijamin oleh

Konstitusi Amerika Serikat.

Pasal 6, berbunyi” Seorang anggota harus menghindari kerikatan dengan segala praktik yang

bertujuan untukmelakukan korupsi terhadap integritas sarana komunikasi atau dalam proses

kepemilikannya. :

1. Praktek-praktek yang dilarang adalah segala tindakan yang cenderung menggantikan

keterwakilan media atau pemerintah yang bukan merupakan kewajiban anggota, atau

anggota klien atau karyawan yang dapat menimbulkan pertentangan dengan kewajiban

mereka terhadap media atau pemerintah seperti ;

a. Pemberian hadiah tertentu dengan nilai diluar kebiasaan umum.

b. Bentuk pembayaran atau komisi lain bagi anggota media sebagai upaya agar memperoleh

perlakuan khusus atau untukmenjamin bisa dipublikasikan dalam media.

c. Upah atau biaya yang diberikan kepada karyawan media atau pemanfaatan karyawan

tersebut jika dibayar oleh klien atau karyawan dimana proses tersebut sebelumnya tidak

diketahui atau diterima secara terbuka oleh karyawan media yang bersangkutan.

d. Memberikan wisata bagi perwakian media yang tidak berhubungan dengan legitimasi

signifikansi berita.

e. Penggunaan sebuah investasi atau pinjaman atau komitmen promosi oleh seorang

anggota yang dibuat oleh anggota atau oleh klien anggota atau karyawan bertujuan untuk

memperoleh perlakuan khusus atau jaminan liputan dalam media.

2. Pasal ini tidak melarang media untuk mengundang media atau perwakilan pemerintah untuk

menghadiri acara makan-makan, pesta cocktail atau dalam kegiatan fungsi berita dan even

tertentu yang merupakan bagaian dari kegiatan pertukaran informasi atau pendapat atau

pemantapan saling pengertian yang merupakan bagiandarifungsi media. Juga tidak melarang

even pers atau tur yang jujur dimana perwakilan media atau pemerintah diberikan

kesempatan menyaksikan langsung produk, proses, even tertentu yang bermanfaat dengan


memiliki sebuah kepentingan yang sah, juga dapat dipakai sebagai ukuran penilaian adalah

kebiasaan atau sifat ramah tamah yang wajar.

3. Tidak melarang memberikan atau meminjamkan produk atau jasa yang masuk akal kepada

perwakilan media atau pemerintah yan memiliki kepentingan yang sah terhadap produk atau

jasa.

4. Mengijinkan untuk menawarkan penghargaan atau diskon tertentu kepada media (missal

penulis wisata) jika tingkat penghargaan atau diskon merupakan kegiatan bisnis dan berlaku

juga untuk penulis lain.

Pasal 9 : “Seorang anggota harus menghindari pernyatan yang memberikan jaminan bahwa ia

mampu menyelesaikan persoalan tertentu diluar control langsung anggota.

Melarang seorang klien atau karyawan melakukan tindakan penyalahgunaan profesionalisme yang

dapat dilakukan dalam kegiatan Public Relations. Namun tidak dilarang untuk memberikan jaminan

untuk memberikan kualitas atau layanan yang lebih baik.

Pasal 13 : “Setiap anggota harus menjaga dengan seksama kredibilitas dan hak privasi kilen atau

karyawan sekarang, dulu atau prospectus klien atau karyawan. :

1. Tidak melarang seorang anggota yang memiliki pengetahuan tentang kegiatan klien atau

karyawan yang dianggap illegal untuk tidak memberitahukan kepada otoritas yang

berwenang karena keyakinannya bahwa hal tersebut memerluka legilitas.

2. Komunikasi antara seorang praktisi dan klien atau karyawan dianggap rahasia, meskipun

komunikasi tersebut bukan merupak hak istimewa dalam siding pengadilan.

3. Menurut Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat hak cipta dalam pekerjaan tertentu

dimiliki oleh seseorang atau beberapa pengarang.

Pasal 14 : dalam hal ini sebagai berikut :

1. Tidak melarang berbagai bentuk pengajuan permohonan. Tetapi apabila daftar tersebut

diajukan oleh konsumen tidak sesuai, memiliki referensi yang merefleksikan keberadaan

kualitas saat itu maka keberatan atas pengajuan bisa dilakukan.

2. Dalam hal ini berlaku terhadap pernyataan, salah atau benar serta tindakan yang dibuat atau

ditanda tangani dengan maksud jahat dan dengan tujuan tertentu untuk merusak reputasi atau

praktek anggota lain. Dan tidak melarang evaluasi atau review terhadap karyawan yang

jujur, yang dibuat tanpa adanya tujuan jahat dan sebagai bagian dari praktek bisnis biasa

meskipun bias menimbulkan dampak yang merugikan.

Penjelasan Kode Etik Terhadap Politik Public Realations


Pembukaan

Dalam praktek politik Public Relations seorang anggota PRSA harus memiliki kemampuan

professional untuk menempatkan karyawan atau klien jauh dari nilai-nilai hubungan politik dan

anggota dapat melayani majikan atau klien tanpa harus memiliki atribut yang diperlukan seperti

karakteristik, reputasi, kepercayaan yang dimilki oleh yang dilayani. Dengan demikian jelas bahwa

seorang anggota bisa mimilih kepentingan-kepentingan yang sesuai dengan filisofi politik yang

dianggap sesuai.

Definisi Politik Public Relations sebagai setiap wilayah Public Relations berhubungan dengan :

a. Organisasi politik konseling,komite, kandidat (potensial) sebagai pegawai negeri dan

kelompok yang dibentuk dengan tujuan utama mempengaruhi voting dalam kasus pemilihan

tertentu.

b. Pemilik konseling dari pegawai negeri.

c. Manajemen, direktur, sebuah kampanye politik yang mendukung atau melawan seorang

kandidat pejabat politik atau yang mendukung atau melawan sebuah isu yang ditentukan

dengan cara persetujuan voting atau penolakan.

d. Praktek Public Relations atas nama seorang klien atau karyawan dalam kaitannya dengan

hubungan yang dimiliki oelh klien atau majikan dengan setiap kandidat atau pejabat

pemerintah dengan tujuan utama mempengaruhi UU atau peraturan pemerintah atau

perlakuan dari seorang klien atau karyawan tidak menjadi masalah anggota tersebut

termasuk seorang pelobi terkenal atau tidak.

e. Badan konseling, pemerintah atau bagian badan tersebut baik domestic atau asing.

Aturan

1. Merupakan tanggung jawab anggota melakukan praktek PR, untuk memahami berbagai

status, local, negara dan federal yang memberlakukan kegitan dan menunjang secara penuh,

meliputi berbagai hokum local, Negara dan federal, keputusan siding, dan interpretasi

pejabat yang memiliki kewenangan dalam pelobian, konstribusi politik,kampanye,

pemilihan, fitnah (pencemaran nama baik) dan lainnya dalam menjalankan tanggung jawab

dipandang perlu berkewajiban untuk melakukan konseling yang diperlukan.

2. Merupakan tanggung jawab anggota untuk tunduk kepada Kode Etik Standar Profesiona

PRSA.

3. Setiap anggota harus memperlakukan klien atau karyawan dalam cara-cara yang pantas.

Anggota berkewjiban untuk bertindak sesuai dengan kepentingan umum dan menjunjung

kebenaran dan akurasi dan menerima standardisasi dengan sebaik-baiknya.

4. Setiap anggota berkewajiban untuk tidak mengeluarkan materi atau iklan apa saja atau

publikasi informasi apa saja atau berpartisipasi dalam persiapan atau menggunakan materi


tersebut dan tidak ditanda tangani oleh orang yang berhak atau tidak benar, menyesatkan,

tidak termasuk sebagai sumber dan berkewajiban untuk menjaga, tidak menyebarkan

material tersebut.

5. Setiap anggota berkewajiban terhadap klien untuk menghentikan pemebrian upah diluar

biaya yang diperlukan sebagai akibat dari hubungan yang terjadi seperti misalnya komisi

dalam promosi lewat media, percetakan dan semacamnya dan harus menhindari pembayaran

tanpa keinginan dari klien.

6. Setiap anggota berkewajiban tidak memanfaatkan posisi yang dimiliknya sehingga

mendorong adanya pekerjaan tambahan dikemudian hari atau kompensasi tertentu.

7. Setiap anggota berkewajiban sukarela untuk menutup identitas majikan atau klien lain

dengan siapa saat ini mereka berasosiasi dan dimana kepentingan bisa dipengaruhi oleh

kehadiran politik baik disukai atau tidakdisukai.

8. Setiap anggota berkewjiban untuk menjunjung tinggi kerahasiaan informasi yang

berhubungan dengan karyawan atau klien lama baik saat ini,masa depan bahkan setelah

hubungan berakhir menghindari asosiasi dimasa depan dimana inormasi bisa memberikan

keuntungan tertentu dariklien lama.

9. Setiap anggota berkewajiban untuk tidak menerima hadiah berbentuk uang atau barang-

barang yang bernilai dimana dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang dibuat voter

atau pemilih,legislative, atau pejaat pemerintah dalam urusan kenegaraan.

10. Tidak ada satu aturan dalam kode etik yang melarang setiap anggota untuk memberikan

kontribusi legal terhadap kandidat, partai, atau isu-isu penting lainnya.

11. Setiap anggota harus menghindari menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan

yang disampaikan langsung kepada seorang pihak ketiga ditujukan untuk mengancurkan

reputasi public karena perbedaan tujuan.

Penjelalasan Kode Etik Terhadap Keuangan Public Relation

1. Setiap anggota jika diperlukan berkewajiban untuk memperoleh konseling hukum yang

berkenaan dengan masalah keuangan Public Relations.

2. Setiap anggota harus menjunjung tinggi kebijakan umum dalam membuat penjelasan

informasi dan secara teratur memberikan penjelasan informasi yang berkenaan dengan status

perusahaan untuk kepentingan klien atau majikan.


3. Setiap anggota berkewajiban untuk menyebarkan informasi terbaru secara cepat sehingga

bisa menghindari penyalahgunaan informasi oleh pihak ketiga atau pihak-pihak yang tidak

bertanggung jawab.

4. Setiap anggota berkewajiban untuk tidak menyebarkan informasi yang sifatnya rahasia yang

bisa merugikan validitas tujuan atau kepentingan perusahaan dimana penyebaran informasi

tidak sesuai dengan hukum.

5. Selama periode pendaftaran setiap anggota harus menghindari kerikatan dengan kegiatan

yang dirancang sebagai prasyarat pemasaran saham perusahaan.

6. Jika anggota merasa ragu bahwa proyeksi yang dibuat tidak didukung oleh data yang cukup

maka harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan.

7. Jika seorang bertindak atas nama klien maka harus bertindak cepat untuk melakukan

perbaikan terhadap berita yang salah atau menyesatkan berkenaan dengan kepemilikan

saham atau bisnis klien atau karyawan.

8. Setiap anggota harus menghindari penyebaran material yang dirancang atau ditulis

sedemikian rupa maka harus mencantumkan sumber informasi dalam bentuk laporan dan

dibuat dalam sebuah posisi yang mencolok pada bagian materi informasi dalam ekstistensi

hubungan antara yang mengeluarkan informasi tersebut dengan klien atau karyawan.

9. Setiap anggota harus menghindari pemanfaatan berbagai informasi untuk kepentingan

pribadi.

10. Setiap anggota berkewajiban untuk tidak menerima kompensasi yang bisa menempatkan

dirinya pada situasi konflik dengan tugasnya terhadap seorang klien, karyawan atau publik

yang menanamkan investasi.

11. Setiap anggota berkewajiban untuk berupaya menjaga integritas sarana komunikasi publik.

12. Dalam setiap tindakan setiap anggota harus selalu berada di bawah pinsip kode etik standard

professional praktek public relations deklarasi PRSA.

ASOSIASI PERUSAHAAN PUBLIC RELATIONS INDONESIA (APPRI)

Keterangan Singkat Tentang Organisasi APPRI

Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) yang dibentuk pada 10 April 1987, di

Jakarta dan merupakan sebuah organisasi yang berbentuk asosiasi dari perusahaan-perusahaan

public relations nasional yang independen.

Misi utama APPRI adalah ingin mendamar-baktikan kemampuannya pada bangsa dan negara,

khususnya dalam profesionalme dibidang Public Relations.


Keluar, ingin menanamkan makna kegiatan Public Relations dalam arti bagaimana memberikan

kemampuan dalam pengelolaan progam komunikasi yang berkaitan dengan penciptaan,

pengembangan, dan pembinaan citra.

Kedalam, melakukan koordinasi, peningkatan profesi, dan menjaga dinamika usaha melalui kerja

sama dan persaingan yang sehat.

TUJUAN APPRI

Untuk melaksanakan misi utamanya, APPRI mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Menghimpun, membina, dan mengarahkan potensi perusahaan Public Relations nasional agar

secara aktif, positif, dan kreatif turut serta dalam usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan

makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

2. Mewujudkan fungsi public relations yang sehat, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan

kode praktik dan kode etik yang lazim berlaku secara nasional dan internasional.

3. Mengembangkan dan memajukan kepentingan asosiasi dengan memberikan kesempatan kepada

para anggota untuk konsultasi dan kerja sama serta memberikan saran bagi pemerintah, badan-

badan kemasyarakatan, asosiasi yang mewakili dunia industri dan perdagangan, serta badan-

badan lain untuk konsultasi dengan APPRI sebagai suatu lembaga.

4. Memberi informasi kepada klien, bahwa anggota APPRI mematuhi syarat untuk memberikan

nasihat dalam Public Relations dan akan bertindak untuk klien menurut kemampuan

profesionalnya.

5. Merupakan sarana untuk para anggotanya dalam soal-soal kepentingan usaha dan profesi dan

menjadi forum koordinasi praktik Public Relations.

6. Merupakan medium bagi masyarakat umum untuk mengetahui mengenai pengalaman dan

kualifikasi para anggotanya.

7. Membantu mengembangkan kepercayaan umum atas jasa Public Relations.

KEANGGOTAAN

Sebagai bentuk asosiasi perusahaan, keanggotaan APPRI adalah perusahaan-perusahaan Public

Relations yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan sepenuhnya dimiliki oleh

warga negara Indonesia yang mempunyai kualifikasi sebagai praktisi Public Relations professional.

KEGIATAN

Di dalam melaksanakan tujuannya, APPRI menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, baik yang

bersifat kedalam organisasi maupun ke masyarakat luas. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi, antara

lain:

1. Membentuk dan melaksanakan prinsip-prinsip kegiatan dan kode etik dalam profesi Public

Relations.


2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan peningkatan profesi anggotanya melalui seminar,

lokakarya, diskusi, pendidikan, kunjungan, dan sejenisnya.

3. Melakukan penelitian, menghimpun, dan menganalisa perkembangan dunia usaha umumnya dan

aktivitas usaha Public Relations khususnya, dalam upaya pembinaan dan pengembangan

kegiatan usaha anggotanya.

4. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti dunia usaha, lembaga pendidikan,

instuisi dan organisasi lainnya, serta masyarakat luas umumnya, dalam rangka perluasan

kegiatan usaha anggotanya maupun penyebarluasan profesi Public Relations dan pengabdian

pada masyarakat.

KODE ETIK PROFESI APPRI

Kode Etik Profesi Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI)

Pasal 1

Norma-norma Perilaku Profesional

Dalam menjalankan kegiatan profesionalnya, seorang anggota wajib menghargai kepentingan

umum dan menjaga harga diri setiap anggota masyarakat. Menjadi tanggung jawab pribadinya

untuk bersikap adil dan jujur terhadap klien, baik yang mantan maupun yang sekarang, dan terhadap

sesama anggota asosiasi, anggota media komunikasi, serta masyarakat luas.

Pasal 2

Penyebarluasan Informasi

Seorang anggota tidak akan menyebarluaskan, secara sengaja dan tidak sengaja dan tidak

bertanggung jawab, informasi yang palsu atau menyesatkan, dan sebaliknya justru akan berusaha

sekeras mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Ia berkewajiban untuk menjaga integritas

dan ketepatan informasi.

Pasal 3

Media Komunikasi

Seorang anggotanya tidak akan melaksanakan kegiatan yang dapat merugikan integritas media

komunikasi.

Pasal 4

Kepentingan yang Tersembunyi

Seorang anggotanya tidak akan melibatkan dirinya dalam kegiatan apa pun yang secara sengaja

bermaksud memecah belah atau menyesatkan, dengan cara seolah-olah ingin memajukan suatu

kepentingan tertentu padahal sebaliknya justru ingin memajukan kepentingan tersembunyi. Seorang

anggota berkewajiban untuk menjaga agar kepentingan sejati organisasi yang menjadi mitra

kerjanya benar-benar terlaksana secara balik.


Pasal 5

Informasi Rahasia

Seorang anggota (kecuali apabila diperintahkan oleh aparat hukum yang berwenang) tidak akan

menyampaikan atau memanfaatkan informasi yang diberikan kepadanya, atau yang diperolehnya,

secara pribadi dan atas dasar kepercayaan, atau yang bersifat rahasia dari kliennya, baik dimasa

lalu, kini, atau masa depan, demi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk keuntungan lain

tanpa persetujuan jelas dari yang bersangkutan.

Pasal 6

Pertentangan Kepentingan

Seorang anggota tidak mewakili kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan atau yang

saling bersaing, tanpa persetujuan jelas dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan terlebih dahulu

mengemukakan fakta-fakta yang terkait.

Pasal 7

Sumber-sumber Pembayaran

Dalam memberikan jasa pelayanan kepada kliennya, seorang anggota tidak akan menerima

pembayaran, baik tunai atau dalam bentuk lain, yang diberikan sehubungan dengan jasa-jasa

tersebut dari sumber mana pun, tanpa persetujuan jelas dari kliennya.

Pasal 8

Memberitahukan Kepentingan Keuangan

Seorang anggota, yang mempunyai kepentingan keuangan dalam suatu organisasi, tidak akan

menyarankan klien atau majikannya untuk memakai organisasi tersebut atau memanfaatkan jasa-

jasa organisasi tersebut, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepentingan keuangan pribadinya

yang terdapat dalam organisasi tersebut.

Pasal 9

Pembayaran Berdasarkan Hasil Kerja

Seorang anggota tidak akan mengadakan negosiasi atau menyetujui persyaratan-persyaratan dengan

calon majikan atau calon klien, berdasarkan pembayaran yang tergantung pada hasil pekerjaan PR

tertentu di masa depan.

Pasal 10

Menumpang-tindih Pekerjaan Anggota Lain

Seorang anggota yang mencari pekerjaan atau kegiatan baru dengan cara mendekati langsung atau

secara pribadi, calon majikan atau calon langganan yang potensial, akan mengambil langkah-

langkah yang diperlukan untuk mengetahui apakah pekerjaan atau kegiatan tersebut sudah

dilaksanakan oleh anggota lain. Apabila demikian, maka menjadi kewajibannya untuk

memberitahukan anggota tersebut mengenai usaha dan pendekatan yang dilakukannya terhadap


klien tersebut. (Sebagian atau seluruh pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghalangi

anggota mengiklankan jasa-jasanya secara umum)

Pasal 11

Imbalan Kepada Karyawan Kantor-kantor Umum

Seorang anggota tidak akan menawarkan atau memberikan imbalan apa pun, dengan tujuan untuk

memajukan kepentingan pribadinya (atau kepentingan klien), kepada orang yang menduduki suatu

jabatan umum, apabila hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat luas.

Pasal 12

Mengkaryakan Anggota Parlemen

Seorang anggota mempekerjakan seorang anggota Parlemen, baik sebagai konsultan maupun

pelaksana akan memberitahukan kepada Ketua Asosiasi tentang hal tersebut maupun jenis

pekerjaan yang bersangkutan. Ketua Asosiasi akan mencatat hal tersebut. Seorang anggota asosiasi

yang kebetulan juga menjadi anggota Parlemen, wajib memberitahukan atau memberikan peluang

agar terungkap, kepada Ketua semua keterangan apa pun mengenai dirinya.

Pasal 13

Mencemarkan Anggota-anggota Lain

Seorang anggota tidak akan dengan itikad buruk mencemarkan nama baik atau praktik professional

anggota lain.

Pasal 14

Instruksi atau Perintah Pihak-pihak Lain

Seorang anggota yang secara sadar mengakibatkan atau memperbolehkan orang atau organisasi lain

untuk bertindak sedemikian rupa sehingga berlawanan dengan kode etik ini, atau turut secara

pribadi ambil bagian dalam kegiatan semacam itu, akan dianggap telah melanggar kode ini.

Pasal 15

Nama Baik profesi

Seorang anggota tidak akan berprilaku sedemikian rupa sehingga merugikan nama baik asosiasi,

atau profesi Public Relations.

Pasal 16

Menjunjung Tinggi Kode Etik

Seorang anggota wajib menjunjung tinggi Kode Etik ini, dan wajib bekerja sama dengan anggota

lain dalam menjunjung tinggi Kode Etik, serta dalam melaksanakan keputusan-keputusan tentang

hal apa pun yang timbul sebagai akibat dari diterapkannya keputusan tersebut. Apabila seorang

anggota mempunyai alasan untuk berprasangka bahwa seorang lain terlibat dalam kegiatan-kegiatan

yang dapat merusak Kode Etik ini, maka ia berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut

kepada asosiasi. Semua anggota wajib mendukung asosiasi dalam menerapkan dan melaksanakan


Kode Etik ini, dan asosiasi wajib mendukung setiap anggota yang menetapkan dan melaksanakan

Kode Etik ini.

Pasal 17

Profesi Lain

Dalam bertindak untuk seorang klien atau majikan yang tergabung dalam suatu profesi, seorang

anggota akan menghargai Kode Etik dari profesi tersebut dan secara sadar tidak akan turut dalam

kegiatan apa pun yang dapat mencemarkan Kode Etik ini.

KODE ETIK PERHUMASAN INDONESIA

(Disahkan dalam Konvensi Nasional Humas 1993, di Bandung)

Dijiwai oleh Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan tata kehidupan

nasional. Diilhami oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai landasan tata kehidupan

internasional. Dilandasi oleh Deklarasi ASEAN (8 Agustus 1967) sebagai pemersatu bangsa-bangsa

Asia Tenggara. Dan dipedomani oleh cita-cita, keinginan, dan tekad untuk mengamalkan sikap dan

perilaku kehumasan secara professional.

Kami para anggota Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) sepakat

untuk mematuhi Kode Etik Kehumasan Indonesia, dan bila terdapat bukti-bukti bahwa di antara

kami dalam menjalankan profesi kehumasan ternyata ada yang melanggarnya, maka hal itu sudah

tentu mengakibatkan diberlakukannyatindak organisasi terhadap pelanggarnya.

PASAL I

Komitmen Pribadi

Anggota PERHUMAS harus :

a. Memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan

profesi kehumasan.

b. Berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan

Indonesia.

c. Menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antara warga negara Indonesia yang serasi dan

selaras demi terwujudnya persatuan bangsa.

PASAL II


Perilaku Terhadap Klien atau Atasan

Anggota PERHUMAS harus :

a. Berlaku jujur dalam hubungan dengan klien atau atasan.

b. Tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaingan tanpa

persetujuan semua pihak yang terkait.

c. Menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan, maupun yang pernah

diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan.

d. Tidak melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat,

klien atau atasan, maupun mantan klien atau mantan atasan.

e. Dalam memberikan jasa-jasa kepada klien atau atasan, tidak akan menerima pembayaran,

komisi, atau imbalan dari pihak manapun selain dari klien atau atasannya yang telah

memperoleh penjelasan lengkap.

f. Tidak akan menyarankan kepada calon klien atau calon atasan bahwa pembayaran atau imbalan

jasa-jasanya harus didasarkan kepada hasil-hasil tertentu, atau tidak akan menyetujui perjanjian

apapun yang mengarah kepada hal serupa.

PASAL III

Perilaku Terhadap Masyarakat dan Media Massa

Anggota PERHUMAS harus

a. Menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta

harga diri anggota masyarakat.

b. Tidak melibatkan diri dalam tindak untuk memanipulasi integritas sarana maupun jalur

komunikasi massa.

c. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat

menodai profesi kehumasan.

d. Senantiasa membantu menyebarluaskan informasi maupun pengumpulan pendapat untuk

kepentingan Indonesia.

PASAL IV

Perilaku Terhadap Sejawat

Praktisi Kehumasan Indonesia harus

a. Tidak dengan sengaja dan mencemarkan reputasi atau tindakan professional sejawatnya.

Namun, bila ada sejawat yang bersalah karena melakukan tindakan yang tidak etis, yang

melanggar hukum, atau yang tidak jujur, termasuk melanggar Kode Etik Kehumasan Indonesia,

maka bukti-bukti wajib disampaikan kepada Dewan Kehormatan PERHUMAS.

b. Tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan

sejawatnya.


c. Membantu dan bekerja sama dengan sejawat diseluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan

mematuhi Kode Etik Kehumasan Indonesia ini.

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007

Tentang

KODE ETIK HUMAS PEMERINTAHAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : 1. Bahwa memperhatikan perkembangan dan tuntutan masyarakat dalam era

transparansi, globalisasi, demokratisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi, maka praktisi Hubungan Masyarakat, khususnya Hubungan

Masyarakat di lingkungan pemerintahan dalam pelayanan informasi publik, perlu

melakukan reposisi dan peningkatan peran dan fungsinya;

2. Bahwa untuk melakukan reposisi dan meningkatkan peran dan fungsi tersebut,

praktisi Hubungan Masyarakat di lingkungan pemerintahan, disamping memiliki

dan berkemampuan dalam pengelolaan bidang kehumasan, dituntut juga adanya

kepekaan dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip batasan

moral, budaya dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat;

3. Bahwa Kode Etik Insan Kehumasan Pemerintah yang disepakati oleh peserta

Pertemuan Tahunan Bakohumas 2003/Konvensi Kehumasan Pemerintah Tingkat

Nasional, tertanggal 18 September 2003 dinilai perlu dilengkapi sehingga dapat

menampung berbagai perkembangan yang terjadi, khususnya di bidang

kehumasan pemerintah;


4. Bahwa sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Kode

Etik Humas Pemerintahan sebagai landasan moral atau etika profesi dan

menjadipedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas

praktis Humas Pemerintahan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di

Muka Umum;

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;

3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tengan Pers;

4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

Menimbang : 1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

100/KEP/M.KOMINFO/11/2005 tentang Badan Koordinasi Kehumasan

Pemerintah;

2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :

103/KEP/M.KOMINFO/11/2005 tentang Pengurus Badan Koordinasi

Kehumasan Pemerintah;

3. Hasil Loka karya Regional Bakohumas tentang Pedoman Umum Humas

Pemerintah, Standar Kompetensi dan Kode Etik Humas Pemerintah di Medan

untuk wilayah Indonesia Bagian Barat, Banjarmasin untuk wilayah Indonesia

Bagian Tengah dan Manado untuk wilayah Indonesia Bagian Timur pada bulan

Mei s/d Juli 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Kode Etik Humas Pemerintah sebagaimana terlampir.

Kedua : Kode Etik Insan Kehumasan Pemerintah yang ditandatangani oleh peserta

Pertemuan Tahunan Bakohumas 2003 atau Konvensi Kehumasan Pemerintah

Tingkat Nasional, tertanggal 18 September 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 28 Agustus 2007.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ttd

MOHAMMAD NUH

KODE ETIK HUMAS PEMERINTAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Etika adalah nilai-nilai moral yang mengikat dalam berucap, bersikap dan berperilaku dalam

pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.

2. Kode Etik Humas Pemerintahan adalah pedoman bersikap, berperilaku, bertindak dan berucap

para praktisi humas pemerintah.

3. Profesi adalah pekerjaan yang menuntut keahlian dan keterampilan dalam pelayanan tertentu

berdasarkan latihan, pengetahuan dan kemampuan yang diakui sesuai dengan standar

kompetensinya.

4. Hubungan masyarakat pemerintah untuk selanjutnya disebut humas pemerintah adalah aktivitas

lembaga dan atau individu, yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan

informasi kepada publik pemangku kepentingan (stakeholders) dan sebaliknya.

5. Pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (4) adalah :

a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan pemerintahan NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI

Tahun 1945.

b. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan atau walikota, serta perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Humas Pemerintahan adalah segenap tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi atau

perusahaan dalam usaha membina hubungan yang harmonis dengan khalayak internal dan

ekstenal dan membina martabat instansi atau pemerintahan dalam pandangan khalayak internal

dan eksternal guna memperoleh pengertian, kepercayaan, kerjasama, dan dukungan dari

khalayak internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.


7. Lembaga humas pemerintah adalah unit organisasi dalam suatu lembaga pemerintahan yang

melakukan fungsi manajemen bidang komunikasi dan informasi.

8. Humas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (6) meliputi :

a. Humas yang berada pada lembaga atau instansi pemerintah baik pusat maupun daerah

seluruh NKRI.

b. Humas yang berada di lingkungan BUMN dan BUMD.

9. Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintahan selanjutnya disebut Bakohumas Pusat. Bakohumas

Pusat adalah organisasi profesi humas pemerintah yang anggotanya Instansi Pemerintah, baik

Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga- Lembaga Negara, maupun

BUMN.

10. Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut Bakohumasda.

Bakohumasda adalah organisasi profesi humaspemerintah yang anggotanya Pemerintah Daerah

baik tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota, BUMD maupun instansi vertikal.

11. Badan Kehormatan Bakohumas atau Bakohumasda adalah Badan yang bertugas mengawasi

penerapan Kode Etik Humas Pemerintahan dan menetapkan sanksi atas pelanggaran yang

dilakukan anggotanya.

12. Keanggotaan Bakohumas Pusat atau Bakohumasda meliputi semua unit Humas yang berada di

Instansi Pemerintah.

13. Instansi pemerintah adalah departemen, kementrian Negara, sekretariat lembaga tinggi negara

dan lembaga negara, lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, organisasi

perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah maupun instansi vertikal.

BAB II

KOMITMEN PRIBADI

Pasal 2

Anggota Humas Pemerintahan menjunjung tinggi Kehormatan sebagai Pegawai Instansi

Pemerintah, baik Depatemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga-Lembaga Negara,

BUMN, maupun BUMD.

Pasal 3

Anggota Humas Pemerintahan mengutamakan kompetensi, obyektivitas, kejujuran, serta

menjunjung tinggi integritas dan norma-norma keahlian serta menyadari konsekuensi tindakannya.

Pasal 4

Anggota Humas Pemerintahan memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib

mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar sikap dan perilakunya dapat


memberikan citra yang positip bagi pemerintahan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Pasal 5

Anggota Humas Pemerintahan menyampaikan informasi publik yang benar dan akurat serta

membentuk citra Humas Pemerintahan yang positip di masyarakat.

Pasal 6

Anggota Humas Pemerintahan menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik

rekan seprofesi.

Pasal 7

Anggota Humas Pemerintahan akan berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk

mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja serta memajukan profesi Humas Pemerintahan di

Indonesia.

BAB III

HUBUNGAN KE DALAM

Pasal 8

Anggota Humas Pemerintahan loyal terhadap kepentingan organisasi atau instansinya, bukan

kepada kepentingan perorangan atau golongan.

Pasal 9

Anggota Humas Pemerintahan wajib:

1. Menjalin komunikasi kepada semua pegawai di organisasi atau instansinya agar tercapai

iklim organisasi yang mendukung peningkatan kompetensi organisasi.

2. Mengingatkan rekan seprofesinya yang melakukan tindakan di luar batas kompetensi dan

kewenangannya dalam mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Humas Pemerintahan.

Pasal 10

Anggota Humas Pemerintahan tunduk, mematuhi dan menghormati Kode Etik Humas

Pemerintahan sesuai perundangan yang berlaku.

BAB IV

HUBUNGAN KE LUAR

Pasal 11


Anggota Humas Pemerintahan wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang benar

dan akurat kepada masyarakat, media massa, dan insan pers sesuai dengan tugas dan fungsí

organisasi atau institusinya sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pasal 12

Anggota Humas Pemerintahan tidak diperkenankan melakukan penekanan terhadap media massa

dan insan pers serta mencegah pemberian barang dan jasa kepada media massa dan insan pers

dengan dalih kepentingan publikasi (publisitas) pribadi atau golongan atau organisasi atau

instansinya.

Pasal 13

Anggota Humas Pemerintahan menghargai, menghormati, dan membina hubungan baik dengan

profesi lainnya.

BAB V

HUBUNGAN SESAMA PROFESI

Pasal 14

Anggota Humas Pemerintahan wajib bertukar informasi dan membantu memperlancar arus

informasi dengan sesama anggota.

Pasal 15

Anggota Humas Pemerintahan bersedia mendukung pelaksanaan tugas sesama anggota.

Pasal 16

Anggota Humas Pemerintahan tidak dibenarkan mendiskreditkan sesama anggota

BAB VI

BADAN KEHORMATAN

Pasal 17

Badan Kehormatan di bentuk dan dipilih oleh Badan Koordinasi Humas Pemerintahan (Bakohumas

Pusat atau Bakohumasda) sebanyak 9 orang dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat

dipilih kembali.

Pasal 18


Bakohumas Pusat membentuk Formatur Pengurus Badan Kehormatan dalam pertemuan tahunan

dan meminta persetujuan anggota untuk ditetapkan sebagai anggota Badan Kehormatan

Bakohumas.

Pasal 19

Formatur Badan Kehormatan yang diusulkan Bakohumas Pusat terdiri dari Departemen, Lembaga

Pemerintah Non Departemen, Lembaga- Lembaga Negara, BUMN, dan Perguruan Tinggi.

Pasal 20

Bakohumas Daerah membentuk Formatur Pengurus Badan Kehormatan dalam Pertemuan Tahunan

dan meminta persetujuan anggota untuk ditetapkan sebagai anggota Badan Kehormatan

Bakohumasda.

Pasal 21

Formatur Badan Kehormatan yang diusulkan Bakohumasda terdiri dari Provinsi atau Kabupaten

atau Kota, BUMD, dan Perguruan Tinggi

Pasal 22

Badan Kehormatan Bakohumas Pusat dan Badan Kehormatan Bakohumasda terdiri dari Ketua,

Wakil Ketua dan Anggota. Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh anggota Badan Kehormatan.

Pasal 23

Badan Kehormatan melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap kinerja anggota

sesuai dengan laporan satuan kerja induknya berdasarkan standar operasional prosedur (SOP)

profesi Humas Pemerintahan.

Pasal 24

Badan Kehormatan melalui musyawarah berwenang memberikan penghargaan kepada anggota

yang berprestasi dalam menjalankan profesinya dan mematuhi Kode Etik Humas Pemerintahan.

BAB VII

S A N K S I

Pasal 25

Badan Kehormatan Pusat melalui musyawarah berwenang mengusulkan kepada Ketua Bakohumas

untuk mengusulkan sanksi administratif bagi anggota yang melanggar Kode Etik Humas

Pemerintahan.

Pasal 26

Badan Kehormatan Daerah melalui musyawarah berwenang mengusulkan kepada Ketua

Bakohumasda untuk pemberian sanksi administratif bagi anggota yang melanggar Kode Etik


Humas Pemerintahan. Selanjutnya Ketua Bakohumasda meneruskan kepada Ketua Bakohumas

Pusat

Pasal 27

Ketua Bakohumas Pusat menyampaikan hasil keputusan Ketua Badan Kehormatan Pusat dan Ketua

Bakohumasda berupa sanksi administratif kepada atasan pelaku pelanggaran.

Pasal 28

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pasal 27 terdiri dari:

1. Teguran lisan.

2. Teguran tertulis.

Pasal 29

Anggota Bakohumas yang didakwa melanggar Kode Etik Humas Pemerintahan:

1. Memiliki hak jawab dalam proses penyelesaian perkaranya.

2. Berhak mendapatkan pemulihan nama baik dan hak-haknya seperti semula bila terbukti tidak

bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

Alma Buchari.Prof,Dr.H.,2009, Kewirausahaan, Alfabeta, Bandung, edisi revisi.

Barata Atep Adya,2004,Dasar-Dasar Pelayanan prima,Elex Media Komputindo,Jakarta.

Erni R.Ernawan,DR,SE,MM, 2007, Business Ethics, Alfabeta, Bandung.

Frans Magnis Suseno DR,1987, Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral,

Kanasius,Yogyakarta.

Farozin Muh Drs.M.Pd.H,Kartika Nur F,S.Psi,2004, Pemahaman Tingkah Laku, Rineka

Cipta, Jakarta.

D

Gitosudarmo Indriyo,Drs.M.Con(Hous),dkk. 2000, Perilaku Keorganisasian, BPFE,

Yogyakarta.

Indriati Etty,2010, “Jangan Salahkan Aku !!!”, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Kamisa,Drs,1997, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya.

Maria Assumpta Rumanti,Sr,OSF,2004, Dasar-dasar Public Relation, Grafindo,

Jakarta,2004.

Moekijat, 1995, Asas-asas Etika,Maudar Maju.

Muchlas Makmur,2008, Perilaku Organisasi,Gajah Mada University Press.

Parsons J Patricia,2007, Etika Public Relations Panduan PraktekTerbaik,Erlangga.

Rismawaty, 2008, Kepribadian &Etika Profesi, Graha Ilmu,Yogyakarta.


Rosay Ruslan,SH.MM, 2004, Etika Kehumasan, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soemirat Soleh,Drs.MSi,Elvinaro A,Drs.MSi,2005, Dasar-Dasar Public Relations,Remaja

Rosdakarya,Bandung.

Suryadi,Drs, 2007, Strategi Mengelola Public Relations Organisasi,EDSA Mahkota,Jakarta.

Suprihanto John.dkk,2003, Perilaku Organisasi, Badan Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta.

Vijaya Kumor, 2008, Etika pergaulansehari-hari,Nuansa,Bandung.

Onong U, Effendy. 1993. Human Relations dan Public Relationas. manda Maju, dan Ruslan

Rosady. 1998. Manajemen PR & Media Komunikasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

catatanprnotes.blogspot.com/7/01/10


http://catatanprnotes.blogspot.com/

sap.ubhara.ac.idsap.ubhara.ac.id/wp-content/uploads/2011/06/buku-ajar... · web viewbahwa...

Documents