sanksi administrasi pasal 121-nurul klh

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN LINGKUNGAN

Oleh

Rr. Nurul Hidayati, SH

Kepala Bidang Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup

Disampaikan pada Acara

Rapat Teknis AMDAL Se-Sumatera

Pacific Palace Hotel, Batam, 12 Maret 2014

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF Berdasarkan

UU 32/2009 & KepmenLH 02/2013

Pengumpulan Data Terkait

Rekomendasi Sanksi Adm

Penerimaan Rekomendasi Sanksi Adm

Analisis Yuridis dan Penyusunan

Draft Keputusan Sanksi Adm

Pembahasan Internal

Draft Keputusan Sanksi Adm

Paraf Persetujuan oleh

Pejabat yang Bertanggungjawab

Penandatanganan

oleh Pejabat yang Berwenang

Penomoran dan Pencantuman

Tanggal Penerbitan

Penyampaian Keputusan Sanksi Adm

Kepada Perusahaan (dilampirkan tanda

terima)

Rekapitulasi

Tanggal Penerimaan Dan

Jangka Waktu Pelaksanaan Sanksi Adm

Penerimaan Rekomendasi Sanksi Adm Penerimaan Rekomendasi Sanksi Adm Penerimaan

Rekomendasi Sanksi Adm

Konfirmasi Penerimaan Keputusan

Sanksi Adm

Pengawasan Penaatan Pelaksanaan

Sanksi Adm

Penyusunan Berita Acara

Pengawasan dan Penyusunan

Laporan Hasil Pengawasan

Usulan Tindaklanjut Hasil

Pengawasan

Tidak Taat:

a. Perpanjangan Waktu;

b. Pengawasan ke 2 (dua);

c. Sanksi Adm Lebih Tinggi;

d. Rekomendasi Penegakan

Hukum pidana atau

Penyelesaian Sengketa

Lingkungan.

Taat :

a. Pemberitahuan Tetaatan;

b. Selesai

Penyampaian salinan Keputusan SA

kepada Gubernur, Bupati/Walikota,

Kepala BLH Prov/Kab/Kota

(1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usah dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

(2) Sanksi administrasi terdiri atas:a. Teguran Tertulis;b. Paksaan Pemerintah;c. Pembekuan Izin Lingkungan;d. Pencabutan Izin Lingkungan.

PASAL 76 UU 32 Tahun 2009

MENTERI : 1. Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri.2. Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur/

Bupati/ Walikota tetapi terjadi.3. Pelanggaran lingkungan yang serius dan/atau

pengawasannya tidak efektif.

GUBERNUR : 1. Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur2. Lokasi kegiatan dan dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan berada antar kab/kota

BUPATI / WALIKOTA : Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota

KEWENANGAN

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH.


PERBEDAAN DELEGASI & MANDAT

KEWENANGAN DELEGASI1. Penyerahan wewenang yang

sifatnya bersumber dari wewenang atribusi (dari undang-undang).

2. Implikasi hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggung jawab dan tanggung gugat yang menerima delegasi bukan lagi pada pemberi delegasi.

3. Bentuk tata naskah: langsung penerima delegasi.

KEWENANGAN MANDAT1. Pelimpahan wewenang

dimana tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi wewenang mandat.

2. Sedangkan penerima mandat hanya pelaksana wewenang.

3. Bentuk tata naskah: atas nama pemberi mandat.

Delegasi atau Mandat Dapat ditarik kembali apabila:1. Telah melanggar PUU;2. Tidak efektif dan efisien;3. Terjadinya perubahan kebijakan.

Jenis sanksi administratif yang sebagian dapat dilimpahkan kewenangannya : 1. Teguran tertulis;2. Paksaan pemerintah dan/atau;3. Denda administratif.

Jenis sanksi administratif yang sebagian tidak bisa dilimpahkan adalah 1. Pembekuan Izin;2. Pencabutan izin.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.


MEKANISME PENERAPAN SA

Bertahap :Didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga yang berat (ex : teguran tertulis paksaan pemerintah pembekuan izin-pencabutan izin)

Bebas :Keleluasaan pejabat yang berwenang untuk menentukan jenis sanksi didasarkan pada tinggak pelanggaran (ex : paksaan pemerintah-pencabuatan izin tanpa didahului teguran tertulis)

Kumulatif :Internal (penggabungan beberapa jenis sanksi admnistratif, ex : paksaan pemerintah dengan pembekuan izin).Ekternal (penggabungan salah satu jenis sanksi administratif dengan penegakan hukum lainnya, ex : paksaan pemerintah dengan pidana).

Apabila penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan :

Melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin

lingkungan dan/atau izin perlindungan dan

pengelolaan LH;

Tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;

Secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan.

Contoh : terjadi kerusakan mesin produksi,

terjadi kerusakan IPAL, TPS belum sesuai

persyaratan teknis.

KAPAN DITERAPKAN TEGURAN TERTULIS ?

KRITERIA TEGURAN TERTULIS

1. Bersifat administratif;

2. Bersifat teknis tetapi perbaikannya bersifat ringan (dapat dilakukan secara langsung atau tidak membutuhkan waktu yang lama).

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.


Tidak melaksanakan paksaan pemerintah;

Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

Belum melaksanakan secara teknis kewajiban yang tercantum dalam izin.

KAPAN DITERAPKAN PEMBEKUAN IZIN ?

Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :

Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;

Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh SA yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;

Telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yabahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

KAPAN DITERAPKAN PENCABUTAN IZIN ?

KRITERIA PENCABUTAN IZIN Tidak melaksanakan sanksi adm paksaan pemerintah;

Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;

Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruhnya sanksi adm yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;

Terjadi pelanggaran serius dan mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan menimbulkan keresahan masyarakat;

Menyalahgunakan izin yaitu tidak sesuai yang tercantum dalam izin.

(1) Paksaan pemerintah berupa:a. Penghentian sementara kegiatan produksi;b. Pemindahan sarana produksi;c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;d. Pembongkaran;e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan

pelanggaran;f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; ataug. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan

tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.(2) Paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran

apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera

dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya;c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera

dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.


1. Melakukan pelanggaran terhadapa persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan LH;

2. Menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan LH.

KAPAN DITERAPKAN PAKSAAN PEMERINTAH ?

KRITERIA PAKSAAN PEMERINTAH

1. Perbuatan nyata (tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum);

2. Menghentikan pelanggaran dan memulihkan pada keadaan semula (reparatoir);

3. Dapat diterapkan langsung oleh pemerintah atau oleh pihak ketiga atas perintah pemerintah dan dengan beban biaya penanggung jawab usaha/kegiatan;

4. Ukuran kelayakannya/keabsahannya bersifat teknis bukan hukum.

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF Berdasarkan

SURAT EDARAN MENLH Nomor : B-14134/MENLH/KP/12/ 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pelaksanaan Pasal 121 UU 32/2009

DASAR PENERAPAN SA

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Peraturan Menteri Lingungan Hidup No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Pasal 71 Pasal 72 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

4. Surat Edaran MENLH Nomor: B-14134/MENLH/KP/12/ 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pelaksanaan Pasal 121 UU 32/2009.

KRITERIA USAHA dan/atau KEGIATAN

1. Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkan UU No. 32 Tahun 2009 tanggal 3 Oktober 2009;

2. Telah melakukan usaha dan/atau kegiatan tahap konstruksi sebelum 3 Oktober 2009;

3. Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai rencana tata ruang;

4. Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup (memiliki tetapi tidak sesuai peraturan puu).

SIAPA YANG BERWENANG MENERAPKAN SA ?

1. Gubernur;

2. Bupati;

3. Walikota;

4. Atau memberikan Delegasi kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya.

KAPAN DITERAPKAN SA ?

Paling lama 18 bulan setelah Surat Edaran

( 27 Desember 2013 s.d 27 Juni 2015).

APA ISI SA ? 1. Perintah kepada penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan untuk membuat dokumen lingkungan hidup berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dengan format sebagaimana diatur dalam PermenLH No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan;

2. Jangka waktu pelaksanaan paling lama 6 bulan (untuk menyusun, menilai , persetujuan dan izin lingkungan).

SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK BERLAKU UNTUK

1. Usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha setelah 3 Oktober 2009.

2. Tidak memiliki dokumen lingkungan setelah 3 Oktober 2009.

BAGAIMANA JIKA SA TIDAK DITAATI ?

dikenakan ketentuan Pasal 109 UU 32/2009 (setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan meka dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 3 miliar.

KEWAJIBAN MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN &

IZIN LINGKUNGAN

Apakah memiliki dok lingk/izin lingk/izin PPLH ?

Melaksanakan kewajibannya Melaporkan pelaksanaannya kepada

pemerintah.

DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN/IZIN PPLH

UU No.32 Th 2009 ttg PPLH

Pasal 22 ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal --- ditetapkan Menteri LH

Pasal 34 ayat (1)

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL --- ditetapkan gubernur atau bupati/walikota.

PP No.27 Th 2012 tentang Izin Lingkungan

Pasal 2 ayat (1)

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

Pasal 3 ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

Pasal 3 ayat (2)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL.

PP No 27/2012 tentang Izin Lingkungan

Pasal 53 ayat (1)

Pemegang izin berkewajiban :a. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam

izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota.

c. Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peruu.

Pasal 53 ayat (2)

Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

DASAR HUKUM PENGAWASANBERDASARKAN UUPPLH DAN

PERMENLH NO.2 Th 2013

Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pasal 72 UUPPLH

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 73 UUPLH

(1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap:a. Izin lingkungan;b. Izin PPLH; dan/atauc. PUU di bidang PPLH.

Pasal 3 PermenLH 02/2013

(2) Pengawasan oleh PPLH/PPLHD berdasarkan:a. Laporan pelaksanaan izin

lingkungan dan /atau izin PPLH; dan/atau

b. Pengaduan masyarakat.

Pasal 3

(3) Pengawasan oleh PPLH/PPLHD dilaksanakan sesuai PUU yang mengatur PPLH dan PPLHD.

Pasal 3

APADAMPAK HUKUM TERHADAP

PELANGGARAN IZIN ?

Pasal 109 UU 32 th 2009

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Pasal 110 UU 32 th 2009

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Pasal 111 ayat (1) dan (2) UU 32 th 2009

(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak tiga milyar rupiah.

(2)Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga milyar rupiah.

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 112 UU PPLH

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf J dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar).

Pasal 113 UU PPLH

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pengawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 115

BAGAIMANA JIKA SA TIDAK DITAATI ?

1. Pasal 79 UU PPLHPembekuan izin atau Pencabutan izin apabila tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

2. Pasal 81 UU PPLHDenda apabila tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

3. Pasal 82 (1) UU PPLH:Pemulihan lingkungan dg biaya oleh pencemar/ perusak (dipaksa pejabat yg berwenang).

4. Pasal 82 (2) UU PPLH:Pemulihan lingkungan oleh pihak ketiga (ditunjuk pejabat yg berwenang).

5. Pasal 100 (2) UU PPLH:Pidana dikenakan apabila sanksi administratif tidak dipatuhi atau pelanggaran baku mutu air limbah dilakukan lebih dari satu kali.

6. Pasal 114 UU PPLH:Pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 milyar, apabila tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

sanksi administrasi pasal 121-nurul klh

Documents