P E R B A N K A N 23 Kamis, 28 Juli 2016

Bisnis/Endang Muchtar

Senior Vice President Marketing PT Adira Finance Sugianto (kiri) bersama Vice President Director Hafid Hadeli (kedua kiri), dan Deputy Director Head of Marketing Andi Sutanto (kanan), berbincang dengan pelaku usaha penyewaan sepeda ontel di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (27/7). Adira Finance memberikan bantuan wirausaha bagi pelaku wisata penyewaan sepeda ontel di kawasan wisata tersebut.

KEBIJAKAN BUNGA PENJAMINAN

LPS Rate TetapJAKARTA — Lembaga Penjamin Sim -

panan (LPS) menetapkan tingkat bunga pen jaminan (LPS Rate) untuk simpanan da lam rupiah dan valuta asing (valas) di bank umum serta simpanan dalam ru piah di bank perkreditan rakyat tidak berubah.

Penetapan ini berlaku untuk periode 24 Juni 2016 hingga 14 September 2016. Dengan demikian, bunga penjaminan un -tuk simpanan bank umum dalam ru piah sebesar 6,75%, sedangkan valas se besar 0,75%. Sementara bunga penja min an untuk simpanan dalam rupiah bank per-kreditan rakyat (BPR) sebesar 9,25%.

Sekretaris LPS Samsu Adi Nugroho mengatakan penetapan tingkat bunga penjaminan ini sejalan dengan perkem-bangan terkini suku bunga simpanan perbankan dalam rupiah dan valas, di tengah stabilitas ekonomi makro dan kondisi likuiditas perbankan yang tetap terjaga.

“Tekanan inflasi meskipun meningkat namun masih dapat terkendali, sehingga kebijakan moneter bersifat akomodatif,” ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima Bisnis, Rabu (27/7).

Meski demikian, Adi menilai de ngan likuiditas rupiah yang tetap terjaga, perbankan terlihat dapat melanjutkan

penurunan suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman antarbank.

Seperti diketahui, sesuai ketentuan LPS, apabila suku bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasa-bah penyimpan melebihi tingkat bunga penjaminan simpanan, simpanan nasa-bah dimaksud menjadi tidak dijamin.

Berkenaan dengan hal tersebut, bank diharuskan untuk memberitahukan ke -pada nasabah penyimpan mengenai ting-kat bunga penjaminan simpanan yang berlaku dengan menempatkan informasi dimaksud pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan.

Sementara itu, sejalan dengan tujuan untuk melindungi nasabah dan mem-perluas cakupan tingkat bunga penja-minan, lanjut Adi, LPS menghimbau agar perbankan lebih memperhatikan ketentuan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam rangka penghimpunan dana. Dalam menjalankan usahanya, bank hendaknya memperhatikan kondisi likuiditas ke depan.

“Dengan demikian, bank diharapkan dapat mematuhi ketentuan pengelolaan likuiditas perekonomian oleh Bank Indonesia serta pengaturan dan peng-awasan perbankan oleh OJK,” katanya. (Ihda Fadila)

BANTUAN PELAKU USAHA WISATA PASAR UANG ANTARBANK

Transaksi Berprinsip Syariah Masih Minim

Ihda Fadila ihda.fadila@bisnis.com

Seperti diketahui, melalui PBI

No.17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS), Bank In -do nesia menambah alternatif pe -me nuhan kebutuhan likuiditas per bankan syariah melalui trans-aksi surat berharga syariah dengan cara penjualan surat berharga sya-riah dengan janji membeli kembali (repurchase agreement) atau di sebut juga dengan transaksi repo syariah.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indo-ne sia Anwar Bashori mengatakan saat ini volume transaksi PUAS ma sih berada di posisi sekitar Rp1 triliun.

Lebih rinci berdasarkan data sta-tistik ekonomi keuangan Indonesia (SEKI), transaksi PUAS hingga Juni 2016 tercatat sebesar Rp1,22 triliun.

Bashori menyebut, meski telah dikembangkan, instrumen PUAS dinilai masih sangat terbatas. Me -nu rutnya, saat ini perbankan sya-riah lebih banyak menggunakan ins trumen sertifikat investasi mu-dharabah antarbank (SIMA) dalam melakukan transaksi PUAS.

“Kebutuhannya bank syariah me mang belum sebesar konvensio-nal dan outletnya juga terbatas. Jadi ini bagian dari proses, infra-struktur yang harus disediakan OJK, BI, untuk pendalaman pa -sar,” ujarnya usai menghadiri

acara penandatanganan repo sya-riah Bank Muamalat dan Bank Bukopin, Rabu (27/7).

Untuk memperdalam pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, lanjut Bashori, ada empat in dikator yang perlu dilakukan, yaitu menambah pelaku, frekuen-si, volume, serta instrumen PUAS. In dikator itu bisa tercapai dengan mem perluas instrumen sebagai alternatif transaksi PUAS bagi bank syariah.

Dalam memperbanyak instru-men PUAS, Bashori mengatakan pihaknya sedang menunggu fatwa dari Dewan Syariah Nasional Ma -jelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait penggunaan negotiable cer-tificate deposit (NCD) berbasis sya-riah atau disebut sertifikat deposito syariah (SDS).

“Termasuk akan kaji mengenai NCD, sertifikat deposito yang bisa diperdagangkan antarperbankan. Ini kan harus ada fatwanya dulu. Kami sudah ajukan fatwa ke DSN-MUI, BI bersama OJK,” katanya.

REPO SYARIAHSementara itu, transaksi repo

syariah yang telah diatur berdasar-kan PBI No.17/4/PBI/2015 pada ta hun lalu, baru pertama kali di -rea lisasikan pada pertengahan tahun ini.

Transaksi ini pertama kali dila-kukan PT Bank Muamalat Indo-nesia Tbk. setelah meneken nota ke sepahaman terkait transaksi repo syariah dengan PT Bank Bu -ko pin Tbk senilai Rp100 miliar.

Direktur Korporasi Bank Mua-malat Indra Y. Sugiarto mengata-kan lingkup kerja sama tersebut me liputi dibukanya line transaksi repo antara Bank Muamalat de -ngan Bank Bukopin, menggerak-kan volume dan frekuensi perda-gangan sukuk SBSN di pasar se -kunder, mendorong financial deepening lebih dalam, antisipasi ke butuhan likuiditas di industri perbankan syariah, dan alterna-tif liquidity contingency plan yang tidak bergantung kepada limit.

“Kalau konvensional banyak alternatif instrumennya. Nah bank

syariah ini terbatas, kami lihat ini salah satu opportunity lah buat kita,” ujarnya.

Setelah dengan Bank Bukopin, lanjut Indra, perseroan berencana untuk melakukan transaksi serupa bersama tiga bank lainnya, yang terdiri dari satu bank konvensional dan dua bank syariah, dengan nilai sebesar Rp100 miliar—Rp200 mi-liar per bank.

Dia mengharapkan realisasi repo syariah dengan ketiga bank lain-nya itu bakal terealisasi pada Sep-tember mendatang.

Adapun terkait dengan instru-men NCD syariah, Indra berpen-dapat hal ini akan menambah al -ter natif bagi bank syariah untuk pe menuhan likuiditas.

“Kami dari Muamalat mau eva-luasi dulu, tergantung kebutuhan juga, tetapi saya pikir harus ba -nyak alternatif untuk likuiditas. Ka lau market agak short, kami bisa atasi lewat instrumen sema-cam itu,” katanya.

Instrumen PUAS dinilai masih sangat terbatas.

Saat ini perbankan syariah lebih banyak menggunakan ins trumen sertifi kat investasi mudharabah.

JAKARTA — Volume transaksi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah atau

PUAS masih minim meski Bank Indonesia telah mengembangkan peraturan mengenai hal

tersebut sejak tahun lalu.

50

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia

Volume Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah(Rp Miliar)

728 750

200

530

1.223

2011 2012 2013 2014 2015 Juni 2016

BISNIS/RADITYO EKO