roadmap lisdes wilayah papua dan papua barat

PENYUSUNAN ROADMAP LISDES PT. PLN (Persero) WP2B

BAB_1 PENDAHULUAN

PT. PLN (Persero) WILAYAH PAPUAPT. PLN (Persero) WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARATDAN PAPUA BARAT

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)UNIVERSITAS CENDERAWASIHUNIVERSITAS CENDERAWASIH

Disusun Oleh :Disusun Oleh :

ROADMAP PENGEMBANGANROADMAP PENGEMBANGANLISTRIK DESA (RPLD) 2013-2017LISTRIK DESA (RPLD) 2013-2017PT. PLN (Persero) WP2BPT. PLN (Persero) WP2B


BAB_1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN ROADMAP LISDES (PRL)

1.3 RUANG LINGKUP WILAYAH DAN KEGIATAN PRL

1.4 OUTPUT/HASIL KEGIATAN PRL

1.5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PRL

1.6 SISTEMATIKA DRAFT LAPORAN AKHIR KEGIATAN PRL


BAB_1 PENDAHULUAN

ewasa ini ketergantungan terhadap ketersediaan energi listrik semakin hari semakin

meningkat. Keberlangsungan berbagai macam bentuk aktivitas di masyarakat dan sektor

industri nasional, sangat tergantung kepada tersedianya energi listrik. Oleh karena itu sektor

ketenagalistrikan mempunyai peranan yang sangat strategis dan menentukan, dalam upaya

menyejahterakan masyarakat dan mendorong berjalannya roda perekonomian nasional.

D

Karena peran strategisnya, seyogianya energi listrik tersedia dalam jumlah yang cukup dengan mutu

dan tingkat keandalan yang baik. Akan tetapi, seiring pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan

perekonomian, perkembangan dunia industri, kemajuan teknologi dan meningkatnya standar

kenyamanan hidup di masyarakat, permintaan terhadap energi listrik pun semakin hari semakin

meningkat. Di sisi lain, pasca terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada beberapa tahun

yang lalu, pembangunan beberapa pembangkit yang semula sudah direncanakan menjadi terkendala,

baik yang akan dikembangkan oleh pihak swasta maupun dari PLN sendiri. Disamping itu, alokasi

dana pemerintah untuk berinvestasi pada sektor ketenagalistrikan terutama pembangunan pembangkit

baru, juga sangat terbatas. Investasi yang diharapkan dari pihak swasta terhambat karena dimintanya

suatu prasyarat kondisi seperti jaminan Pemerintah. Kesemuanya hal tersebut pada akhirnya

menyebabkan penambahan pasokan tenaga listrik tidak mampu mengimbangi pertumbuhan

permintaan tenaga listrik yang ada, sehingga terjadinya kondisi kekurangan pasokan tenaga listrik di

beberapa daerah tidak dapat dihindari.

Untuk lebih memfokuskan rencana pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan (pembangkitan,

transmisi dan distribusi tenaga listrik) dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2013 s.d. 2017)

sehingga kebutuhan tenaga listrik setempat dapat segera terpenuhi, diperlukan suatu ”Roadmap”

dalam pembangunan tenaga listrik. Roadmap ini adalah merupakan perencanaan ketenagalistrikan

jangka pendek dengan rentang cakrawala 5 (lima) tahun kedepan yang merupakan bagian dari

kombinasi dua perencanaan, yaitu Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah/Nasional (RUKD/N) dan

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sehingga dapat memberikan informasi dalam

pembangunan dan pengembangan sektor ketenagalistrikan lima tahun kedepan bagi Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha lainnya.

Rencana Penyusunan Roadmap Listrik Desa (PRL) PT PLN (Persero) Wilayah Papua dan Papua

Barat (WP2B) disusun untuk menjelaskan rencana pengembangan sistem di masa mendatang yang

menyangkut rencana pengembangan listrik desa. Penyusunan Roadmap Lisdes merupakan pedoman

pengembangan sistem kelistrikan desa PT PLN (Persero) lima tahun mendatang, sehingga dapat

dihindarkan pengembangan sarana kelistrikan di luar Roadmap Lisdes yang dapat mempengaruhi

efisiensi perusahaan. Dalam penyusunan Roadmap ini diindikasikan proyek-proyek pengembangan

sistem yang akan dilakukan oleh PLN sendiri (umumnya berupa proyek pengembangan jaringan

transmisi/distribusi, dan pembangunan pembangkit baru yang mengaju pada sumber EBT desa


BAB_1 PENDAHULUAN

setempat), dan proyek-proyek pembangkit yang akan ditawarkan kepada sektor swasta atau Pemda

sebagai independent power producer (IPP).

Selain untuk menjelaskan rencana pengembangan sistem, Penyusunan Roadmap Lisdes juga

dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian target rasio elektrifikasi (RE) dan rasio desa berlistrik

(RD) per provinsi, dimana untuk provinsi Papua kondisi RE saat ini tahun 2012 masih cukup rendah

sebesar 33,14% (papua) dan 46,35% (Papua barat)

Kondisi Geografis di Papua dan Papua Barat yang bergunung-gunung, tapi juga memiliki banyak

kepulauan menyebabkan banyak daerah-daerah (desa) yang sulit untuk dijangkau. Bahkan pusat-

pusat pembangkit PLN yang ada sangat sulit untuk di integrasikan atau menyuplai daerah yang satu

dengan lainnya, hal ini menjadi kendali tersendiri bagi PLN WP2B dalam usaha untuk melistriki sampai

pelosok Papua dan Papua Barat.

Pemasalahan eksternal yang juga mempengaruhi program pengembangan Listrik Desa di provinsi

Papua dan Papua Barat adalah masalah pembebasan lahan yang akan digunakan dalam

pembangunan infrastruktur (Pembangkit dan Jaringan Listrik) hampir disetiap desa masyarakat

meminta nilai kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang akan dilalui jaringan JTM dan JTR

dengan nilai yang sangat tinggi.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN ROADMAP LISDES WP2B

Pada dasarnya tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Roadmap Lisdes PLN WP2B periode

2013-2017 ini adalah :

Pencapaian rasio elektrifikasi (RE) dari tahun 2012 sebesar 44,57% menjadi 60% pada akhir

tahun 2012, 70% pada tahun 2013, 80% pada tahun 2014, 85% pada tahun 2015, 87% pada

tahun 2016 dan 90% pada tahun 2017.

Pencapaian rasio desa berlistrik (RD) dari tahun 2012 sebesar 31,46% menjadi 70% pada

akhir tahun 2012, 80% pada tahun 2013, 85% pada tahun 2014, 90% pada tahun 2015, 95%

pada tahun 2016 dan 100% pada tahun 2017.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan Roadmap Lisdes WP2B periode tahun

2013-2017 adalah :

Semua Desa atau Distrik yang ada di Papua dan Papua Barat atau Kabupaten/kota lama

atau pemekaran dengan jumlah ± 100 KK atau jumlah penduduk ± 100.

Semua Desa atau Distrik yang ada di Papua dan Papua Barat atau Kabupaten/Kota lama

atau pemekaran yang memiliki Potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT).


BAB_1 PENDAHULUAN

Semua Desa atau Distrik yang ada di Papua dan Papua Barat atau Kabupaten/Kota lama

atau pemekaran dengan jumlah ± 50 KK atau jumlah rumah penduduk ± 50 yang ada di

daerah perbatasan wilayah NKRI.

1.3 RUANG LINGKUP PENYUSUNAN ROADMAP WP2B

Ruang Lingkup Penyusunan Roadmap WP2B peridoe tahun 2013-2017 terdiri dari ruang lingkup

wilayah dan ruang lingkup kegiatan. Untuk Ruang Lingkup wilayah dibagi dalam 2 wilayah kerja PLN

yaitu Wilayah Papua dan Papua Barat dimana setiap wilayah terdiri lagi dari beberapa wilayah survey

yaitu :

a) Wilayah Kerja Papua :

1. Wilayah Survey I : (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, kabupaten Keerom dan

Kabupaten Sarmi)

2. Wilayah Survey II : (Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten

Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Puncak Jaya)

3. Wilayah Survey III : (Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Tolikara dan

Kabupaten Lani Jaya)

4. Wilayah Survey IV : (Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan

Yapen dan Kabupaten Waropen)

5. Wilayah Survey V : (Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten

Deiyai dan Kabupaten Intan Jaya)

6. Wilayah Survey VI : (Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat Kabupaten Puncak dan

Kabupaten Nduga)

7. Wilayah Survey VII : (Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Bovendigul)

b) Wilayah Kerja Papua Barat

1. Wilayah Survey I : (Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Kaimana)

2. Wilayah Survey II : (Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten

Teluk Bintuni)

3. Wilayah Survey III : (Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat,

Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Raja Ampat)

Sedangkan ruang lingkup kegiatan penyusunan Roadmap Lisdes 2013-2017 PLN WP2B berupa :

1. Identifikasi lapangan (survey) desa-desa yang sudah berlistrik dan belum berlistrik, rasio

RE, Kerapatan populasi, income dan mata pencaharian masyarakat desa.

2. Melakukan Kajian Sosial Budaya tentang kebutuhan masyarakat akan listrik digunakan

untuk apa, adakah special request dari Pemda/DPR, kesanggupan membayar dari


BAB_1 PENDAHULUAN

masyarakat desa dan tingkat kepuasan dari masyarakat desa kalau dilayani dengan

SHS.

3. Melakukan Kajian Tekno-Ekonomis-Geografis untuk melihat data grid existing dan

rencana pengembangan grid, Status pasokan existing, kondisi Geografis, kemudian

dengan metode/kajian least Cost1 dapat dipilih opsi Grid apakah menggunakan

Extension atau Isolated, dan jika Isolated apakah bentuknya Komunal atau Individu, dan

jika bersifat komunal jenis pembangkit apa yang cocok untuk dikembangkan sesuai

sumber EBT yang ada di desa terebut.

4. Membuat daftar kandidat desa yang akan dilistriki baik secara grid extension atau isolated

termasuk pengalihan desa yang telah berlistrik dari isolated ke grid.

5. Melakukan scoring untuk menentukan urutan prioritas listrik desa yang akan

dikembangkan setiap tahun berdasarkan aspek Sosial budaya (40%), Teknis (40%) dan

Ekonomis (20%), dengan memperhatikan alokasi APBN tahunan dan target RE untuk

lisdes serta kebijakan-kebijakan khusus (Ibu kota Kabupaten/Distrik dan desa-desa yang

berada di perbatasan wilayah negara).

6. Menyusun Laporan dan Rekomendasi Program Pengembangan Lisdes tahunan selama 5

tahun (2013-2017) yang mencakup nama desa, koordinat lokasi desa; kebutuhan fisik

Jaringan dan Pembangkit serta besar biaya yang dibutuhkan .

1 Metode Optimasi yang mengkaji hubungan antara waktu selesainya pekerjaan dengan biaya proyek (Minimum cost project scheduling)


BAB_1 PENDAHULUAN

Gambar : Peta Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) WP2B

1.4 OUTPUT/HASIL KEGIATAN PENYUSUNAN ROADMAP LISDES

Output/Hasil kegiatan penyusunan Roadmap Lisdes PT. PLN (Persero) WP2B tahun 2013-2017

berupa :

1. Laporan hasil kegiatan yang berisikan rekomendasi dan prioritas desa-desa seluruh wilayah

Papua dan Papua Barat yang akan mendapat perhatian listrik desa, prioritas penentuan desa

yang akan di listriki dilakukan melalui scoring dan metode AHP, SWOT sebagai pembanding.

2. Gambar/Peta lokasi desa beserta koordinatnya

3. Peta Potensi Energi terbarukan desa/Kabupaten.

Provinsi PAPUA

Provinsi PAPUA BARAT


BAB_1 PENDAHULUAN

4. Kebutuhan Biaya dalam pembangunan suatu pembangkit Listrik dari Potensi EBT, JTM dan

JTR jika dilakukan Grid atau Isolated komunal.

1.5 JANGKA WAKTU KEGIATAN PENYUSUNAN ROADMAP LISDES

Jangka waktu penyusunan Laporan Roadmap Lisdes 2013-2017 PT. PLN (Persero) WP2B

dilrencanakan selama ± 75 hari dengan perkiraan alokasi waktu sebagai berikut :

1.6 SISTEMATIKA DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN ROADMAP LISDES 2013-

2017 WP2B

BAB I PENDAHULUAN

TAHAP PERSIAPAN Koordinasi Team Inventarisasi data/informasi Kajian & analisis awal Laporan Pendahuluan

12 Mei – 12 Juni 2012

TAHAP PELAKSANAAN Kegiatan Lapangan (survey) Analisis/Kajian Data Lapangan Draft Laporan Intern Scoring Desa

13 s/d 30 Juni 2012

TAHAP PENYELESAIAN Penyempurnaan Draft Laporan Akhir Seminar Draft Lap. Akhir Laporan Akhir

1 s/d. 31 Juli 2012


BAB_1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan dan Sasaran Penyusunan Roadmap Lisdes 2013-2017 PLN WP2B.

1.3 Ruang Lingkup Wilayah dan Kegiatan Penyusunan Roadmap Lisdes 2013-2017 PLN

WP2B.

1.4 Output/hasil Kegiatan Penyusunan Roadmap Lisdes 2013-2017

1.5 Jangka Waktu Kegiatan Penyusunan Roadmap Lisdes 2013-2017 PLN WP2B

BAB II METODOLOGI DAN PENDEKATAN

3.1 Kerangka Pikir

3.1.1 Permasalahan

3.1.2 Upaya Pemecahan Masalah

3.1.3 Metode Pemecahan Masalah

3.1.4 Produk yang dihasilkan

3.2 Pendekatan

3.3 Metodologi

3.3.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan data

3.3.2 Analisis data

2.3.2.1 Analisis Pengalian Pendapat Masyarakat

2.3.2.2 Analisis AHP

2.3.2.3 Metode Scoring PLN

BAB III KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DALAM KETENAGALISTRIKAN

3.1. Kebijakan Pelayanan Penyediaan Tenaga Listrik

3.2 Kebijakan Pegembangan Listrik Desa

3.3 Kebijakan Pengembangan Energi baru dan terbarukan (EBT)

3.4 Kebijakan Pengembangan kapasitas Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi.

BAB IV KONDISI OBYEKTIF DAERAH SURVEY

4.1 Kota/Kabupaten/Distrik.

4.1.1. Kondisi Geografis (Luas daerah, Batas Wilayah, Iklim, curah hujan dan

Topografis)

4.1.2. Kondisi Demografis (Jumlah dan struktur penduduk, Indeks Pembangunan

Manusia, Tingkat Pendidikan, Ketenagakerjaan)

4.1.3. Potensi Sumber Daya-EBT (Nabati,Biomassa,Angin, Air dan Matahari)

4.1.4. Infrasturktur Wilayah

a. Transpotasi darat, Laut dan Udara

b. Jalan, Jembatan dan Perumahan.

c. Kondisi Kelistrikan (rasio elektrifikasi)

d. Sumber daya air (Air bersih)

e. Jaringan Telekomunikasi


BAB_1 PENDAHULUAN

BAB V. ROADMAP PENGEMBANGAN LISTRIK DESA WP2B 2013-2017

5.1. Identifikasi desa berlistrik dan belum berlistrik (kebutuhan daya)

5.2. Hasil Analisis Prioritas Desa untuk LISDES

5.2.1Hasil Analisis Penggalian Pendapat Masyarakat

5.2.2. Hasil Analisis AHP

5.2.3Hasil Analisis Scoring PLN

BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

6.2 Rekomendasi

6.2.1Database Daftar Desa yang akan diprogramkan untuk dilistriki setiap tahun (Status

desa lama, baru, perbatasan, kecamatan, kabupaten dan koordinat).

6.2.2Gambar Lokasi, rencana pasokan untuk Lisdes Isolated, Kebutuhan JTM, JTR,

Gardu, Jumlah Pelanggan,

6.2.3Asumsi harga satuan per kms/gardu dan Pembangkit/kw dan perkiraan anggaran

yang dibutujan pertahun dan per kegiatan ).

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

1. Neraca daya setiap kabupaten 2. Dokumentasi Setiap Desa/Kabupaten3. Kusioner.

2.1. KONDISI INFRASTRUKTUR KELISTRIKAN WP2B

2.2. RASIO ELEKTRIFIKASI

2.3. KONDISI PERMINTAAN DAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

2.4. PRIORITAS PENGEMBANGAN INFRASTUKTUR KETENAGALISTRIKAN

KEDEPAN.

2.1 KONDISI INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN WP2B

2.1.1 Jumlah Pelanggan

ealisasi jumlah pelanggan secara nasional selama tahun 2006-2010 mengalami peningkatan

dari 35,6 juta menjadi 42,2 juta atau bertambah rata-rata 1,65 juta tiap tahunnya. Penambahan

pelanggan terbesar masih terjadi pada sektor rumah tangga, yaitu rata-rata 1,5 jita per tahun, diikuti

sektor bisnis dengan rata-rata 61 ribu pelanggan pertahun, sektor publik rata-rata 55 ribu pelanggan

per tahun, dan terakhir sektor industri rata-rata 550 pelanggan pertahun, tabel 2.1 menunjukkan

perkembangan jumlah pelanggan menurut sektor pelanggan dalam lima tahun terakhir.

R

Tabel 2.1. Perkembangan Jumlah Pelanggan (Ribu Unit)

Jenis Pelanggan 2006 2007 2008 2009 2010Rumah Tangga 32.954,5 34.508,1 35.835,1 36.897,0 39.108,5Komersial 1.633,1 1.585,1 1.687,3 1.770,4 1.887,6Publik 928,4 988,8 1.052,2 1.164,7 1.147,8Industril 46,2 46,6 46,3 47,6 48,4Total 35.562,2 37.128,6 35.621,3 39.621,3 42.182,4

Sumber : RUPTL 2011-2020

2.1.2 Sistem Pembangkit

Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik WP2B, penyediaan tenaga listrik tidak hanya semata-mata

dilakukan oleh PT PLN (Persero) saja, tetapi juga dilakukan oleh pihak lain seperti swasta, koperasi,

dan Pemda. Usaha penyediaan tenaga listrik yang telah dilakukan oleh swasta, koperasi atau Pemda

tersebut diantaranya adalah membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkit tenaga listrik yang

tenaga listriknya di jual kepada PT PLN (Persero) atau lebih dikenal dengan pembangkit swasta atau

Independent Power Producer (IPP) atau membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkitan,

transmisi dan distribusi tenaga listrik secara terintegrasi yang tenaga listriknya dijual langsung kepada

konsumen di suatu wilayah usaha khusus yang dikenal dengan istilah pembangkit terintegrasi atau

Private Power Utility (PPU).

Sampai tahun 2012, total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik WP2B adalah sebesar 205

MW dan beban puncak 176,6 MW yang terdiri atas provinsi Papua 141 MW dan Papua Barat 64 MW.

Tabel 2.2 Kapasitas Terpasang Pembangkit WP2B tahun 2012

Provinsi PLN Total Kapasitas

(MW

Kapasitas IPP

(MW)

TotalPLN-IPP

(MW)PLTD(MW)

PLTG(MW)

PLTGU(MW)

PLTU(MW)

PLTA/M(MW)

PLTP(MW)

Papua 139 2 141 0 141Papua Barat 62 2 64 0 64

201 4 205Sumber : Masterplan 2010-2014

Kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Papua dipasok oleh beberapa sistem terisolasi, yaitu Sistem

Jayapura, Nabire, Timika, Biak, Urefasei, Tanah Merah, Merauke, Warbor, Sarmi, Genyem, Wamena,

Agats, Keppi, Serui, dan Arso.

Dari 15 sistem yang memasok tenaga listrik di Provinsi Papua, 10 sistem (Sistem Biak, Urefasei,

Tanah Merah, Merauke, Warbor, Sarmi, Genyem, Agats, Keppi, dan Serui) berada dalam kondisi

“Surplus”, dan 5 sistem lainnya (Sistem Jayapura, Nabire, Timika, Wamena, dan Arso) berada pada

kondisi “Defisit”. (masterplan ketenagalistrikan 2010-2014).

Gambar 2.1 : Kondisi Kelistrikan Papua

Sumber : Data Tahun 2010

Sedangkan Kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Papua Barat dipasok oleh beberapa sistem terisolasi,

yaitu Sistem Manokwari, Bintuni, Wondama, Sorong, Teminabuan, Fak-Fak, dan Kaimana.Dari 7

sistem yang memasok tenaga listrik di Provinsi Papua Barat, 5 sistem (Sistem Bintuni, Wondama,

Teminabuan, Fak-Fak, dan Kaimana) berada dalam kondisi “Surplus”, dan 2 sistem lainnya (Sistem

Manokwari dan Sorong) berada pada kondisi “Defisit.

Gambar 2.2 : Kondisi Kelistrikan Papua Barat

2.1.3 Sistem Distribusi

Sampai dengan akhir tahun 2008, total panjang jaringan distribusi tenaga listrik yang telah dibangun

oleh PT PLN (Persero) adalah sepanjang 614.925 kms yang terdiri atas Jaringan Tegangan

Menengah (JTM) sepanjang 261.163 kms dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 353.762

kms. Total panjang jaringan distribusi tenaga listrik tersebut mengalami penambahan sebesar 55.836

kms sejak tahun 2004 atau mengalami peningkatan sebesar 10% selama periode 5 tahun Sedangkan

hasil yang dicapai dalam pembangunan distribusi tenaga listrik untuk wilayah papua untuk JTM

sepanjan 1.999 kms, dan JTR sepanjang 3.531 kms

Gambar 2.3 Jalur Sistem Distribusi

2.2 RASIO ELEKTRIFIKASI

Rasio elektrifikasi didefinisikan sebagai jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibagi dengan

jumlah rumah tangga yang ada. Perkembangan rasio elektrifikasi secara nasional dari tahun ke tahun

mengalami kenaikan, yaitu dari 60,9 % pada tahun 2007 menjadi 69,4% pada tahun 2011.

Pada periode tersebut kenaikan rasio elektrifikasi untuk wilayah Papua dan Papua Barat masing-

masing meningkat dari 62,3% menjadi 66,3%.

2.3 KONDISI PERMINTAAN DAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Permintaan tenaga listrik dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-

rata sekitar 7% per tahun. Sementara itu pengembangan sarana dan prasarana ketenagalistrikan

khususnya penambahan kapasitas pembangkit selama lima tahun terakhir (2004-2008) hanya tumbuh

rata-rata sebesar 4,4% per tahun. Ketidakseimbangan antara permintaan dengan penyediaan tenaga

listrik tersebut, mengakibatkan kekurangan pasokan tenaga listrik di beberapa daerah terutama di luar

sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali tidak dapat dihindari. Kondisi pertumbuhan penyediaan tenaga

listrik yang rendah tersebut juga merupakan akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada

periode tahun 1998/1999, dimana pada saat itu pertumbuhan kapasitas terpasang hanya tumbuh

sebesar 1,13%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini memerlukan dukungan pasokan energi yang handal

termasuk tenaga listrik. Kebutuhan tenaga listrik akan semakin meningkat sejalan dengan

perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Semakin meningkatnya ekonomi pada suatu

daerah mengakibatkan konsumsi tenaga listrik akan semakin meningkat pula. Kondisi ini tentu harus

diantisipasi sedini mungkin agar penyediaan tenaga listrik dapat tersedia dalam jumlah yang cukup

dan harga yang memadai. Dengan mempertimbangkan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional rata-

rata tumbuh sebesar 6,1% pertahun dan pertumbuhan penduduk secara nasional tumbuh sebesar

1,3% pertahun, prakiraan kebutuhan tenaga listrik nasional sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan

Nasional 2008-2027 diperkirakan akan mencapai rata-rata sebesar 9,2 % per tahun.

Tingginya perkiraan pertumbuhan rata-rata kebutuhan tenaga listrik nasional yang sebesar 9,2%

tersebut juga memperhatikan banyaknya daftar tunggu calon pelanggan PT PLN (Persero) yang

jumlah kapasitasnya telah mencapai kurang lebih sekitar 6.000 MW akibat diterapkannya pembatasan

penjualan tenaga listrik (suppressed demand) pada tahun-tahun sebelumnya

2.4 PRIORITAS PENGEMBANGAN INFRASTUKTUR KETENAGALISTRIKAN

KEDEPAN

Pengembangan kapasitas penyediaan tenaga listrik diarahkan pada pertumbuhan yang realistis dan

diutamakan untuk menyelesaikan krisis penyediaan tenaga listrik yang terjadi di beberapa daerah,

meningkatkan cadangan dan terpenuhinya margin cadangan dengan mengutamakan pemanfaatan

sumber energi setempat atau energy baru terbarukan serta meniadakan rencana pengembangan

pembangkit BBM. Pengembangan pembangkit BBM, dikecualikan untuk penangulangan daerah krisis

penyediaan tenaga listrik jangka pendek (satu hingga dua tahun ke depan) sambil menunggu

selesainya pembangunan pembangkit non-BBM yang telah direncanakan, dengan melakukan sewa

pembangkit yang menggunakan bahan bakar MFO. Apabila pembangkit non-BBM yang telah

direncanakan tersebut telah beroperasi, maka pembangkit BBM tersebut di non-operasikan.

Mempertimbangkan tingginya pertumbuhan tenaga listrik, memberikan akses listrik kepada seluruh

masyarakat dan mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan, maka program percepatan

pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap II yang komposisi energi primernya beragam (tidak

hanya batubara) ditawarkan untuk dikembangkan oleh PT PLN (Persero) maupun swasta dengan

memberikan fasilitas sebagaimana yang telah dilaksanakan dalam program percepatan pembangunan

pembangkit 10.000 MW tahap I.

Pengembangan PLTU batubara skala kecil dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif untuk

menggantikan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar minyak pada sistem skala kecil

untuk menekan biaya operasi sistem kelistrikan. Disamping itu, pengembangan PLTU batubara skala

kecil ini dapat juga dimanfaatkan untuk mengganti peranan sebagian PLTD yang ada di sistem

kelistrikan di Luar Jawa-Madura-Bali yang dominasinya masih cukup tinggi. Sebagai pengembang

PLTU batubara skala kecil ini adalah PT PLN (Persero) atau swasta.

Pengembangan sarana distribusi tenaga listrik diarahkan untuk dapat mengantisipasi pertumbuhan

tenaga listrik, mempertahankan tingkat keandalan yang diinginkan dan efisien serta meningkatkan

kualitas pelayanan. Apabila dengan pertimbangan pemenuhan tenaga listrik secara terintegrasi

dengan sistem kelistrikan lain di nilai kurang/tidak efisien, maka jaringan terisolasi dapat diterapkan.

Pengertian dari jaringan terisolasi adalah jaringan distribusi tenaga listrik yang berdiri sendiri dan tidak

terhubung langsung dengan JTN dengan wilayah pelayanan terbatas.

Dengan asumsi proyeksi pertumbuhan penduduk pada wilayah Papua dan Papua Barat sebesar 1,9%

pertahun dan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7% maka permintaan tenaga listrik pada sistem

tersebut diperkirakan akan tumbuh rata-rata sebesar 6,5% pertahun. Dalam upaya memenuhi

kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Papua, telah direncanakan tambahan infrastruktur

ketenagalistrikan dari tahun 2010-2014 sebagai berikut:

1. Pembangkit tenaga listrik sebesar 208 MW (sekitar 32,7 MW diharapkan dapat beroperasi

pada tahun 2012

2. Transmisi tenaga listrik 355 kms

3. Gardu induk 130 MVA

4. Program energi baru terbarukan (EBT) dan jaringan:

PLTS 50 WP tersebar sebanyak 32.975 unit

PLTS terpusat 15 kW 9 unit

PLTMH 2.130 kW

PLTAngin 2.130 kW

Gardu distribusi 2.400 unit (126.250 kVA)

Jaringan Tegangan Menengah 6.450 kms

Jaringan Tegangan Rendah 5.850 kms

PLTD 22 unit (6.500 kW).

Sedangkan untuk wilayah Provinsi Papua Barat, telah direncanakan tambahan infrastruktur

ketenagalistrikan dari tahun 2010- 2014 sebagai berikut:

1. Pembangkit tenaga listrik sebesar 100 MW (sekitar 34,7 MW diharapkan dapat beroperasi

pada tahun 2012)

2. Transmisi tenaga listrik 60 kms

3. Program energi baru terbarukan (EBT) dan jaringan:

PLTS 50 WP tersebar sebanyak 33.733 unit

PLTS terpusat 15 kW 8 unit

PLTMH 1.800 kW

PLTAngin 2.070 kW.


BAB_3 PENDEKATAN & METODOLOGI

3.1 KERANGKA PIKIR3.2 PERMASALAHAN

3.2.1 Upaya Pemecahan Masalah3.2.2 Metode Pemecahan Masalah

3.3 PENDEKATAN3.4 METODOLOGI

3.4.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan data2.4.2 Analisis data



3.1 KERANGKA PIKIR

DATA DESA1. Status Desa sudah berlistrik atau Belum2. Rasio elektrikasi (RE)3. Kerapatan Populasi4. Pendapatan Perkapitas (Income)5. Mata Pencaharian Umum6. dll

KAJIAN TEKNO-EKONOMI-GEOGRAFIS1. Lihat data Grid existing dan rencana

Pengembangan Grid2. Status Pasokan Existing3. Kondisi Geografi Desa4. Sumber Potensi EBT

METODE(Kajian Least cost)

METODE (Wawancara)

1. Penerangan/Usaha2. Ada/tidak ada3. Sanggup/Tidak sanggup4. Puas/Tidak Puas dgn SHS

KAJIAN SOSIAL BUDAYA1. Lihat kebutuhan masyarakat (listrik

digunakan untuk apa ?)2. Apakah ada Special request dari PEMDA,

DPR ?3. Kesanggupan Membayar ?4. Apakah puas kalau dilayani dengan Solar

Home System (SHS) ?

KANDIDAT DESA1. Daftar Panjang desa yang akan di

listriki tetapi belum diurut prioritasnya2. Sudah diputuskkan cara

elektrifikasinya (Grid extension atau isolated)

3. Termasuk Pengalihan Lisdes dari Isolated ke Grid

GRID extension

ISOLATED Individu

KomunalJenis Pembangkit sesuai

Potensi EBT Desa

PRIORITAS DESA1. Urutan Prioritas Tahunan 2. Perkiraan alokasi APBN tahunan/Target

RE untuk Lisdes3. Kebijakan Khusus untuk melistriki

Ibukota Kabupaten/Kecamatan dan Perbatasan Wilayah negara, desa-desa tsb langsung masuk prioritas tanpa scoring

ROADMAP LISDES 2013-20171. Nama Desa & Koordinat Lokasi2. Kebutuhan Fisik Jaringan, Pembangkit3. Estimasi Kebutuhan Biaya

METODESCORING (aspek SB=40%, Teknis =

40%, dan ekonomis = 20%)

1

2

3

4

6

5

METODE(Observasi Lapangan)

Data Primer/Sekunder



3.2 PERMASALAHAN

Pada Anggaran Dasar PLN tahun 2008 Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan dan lapangan usaha PLN

adalah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan

mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang

ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip

perseroan terbatas.

Berkenaan dengan tujuan dan lapangan usaha PLN tersebut di atas, maka visi PLN adalah sebagai

berikut: “Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh-kembang, Unggul dan

Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani.” Selain visi tersebut, saat ini PLN tengah

bercita-cita untuk berubah menjadi perusahaan kelas dunia, bebas subsidi, menguntungkan, ramah

lingkungan dan dicintai pelanggan.

Untuk melaksanakan penugasan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan mengacu

kepada visi tersebut, maka PLN WP2B akan:

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan

pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.

4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan

Dalam mengaktualisasikan visi dan misi tersebut PT. PLN (Persero) WP2B ternyata menemui

beberapa kendala dan permasalahan khususnya dalam pengembangan program Listrik Desa (Lisdes).

Permasalahan yang dihadapi di bagi dalam 2 (dua) kategori yaitu : permasalahan Khusus dan

permasalahan Umum.

Permasalahan khusus Lisdes Isolated adalah:

Kondisi ekonomi masyarakat desa di WP2B (pendapatan perkapita yang masih relatif rendah.

Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan energi listrik (listrik hanya digunakan sebagai

penerangan)

Potensi Ekonomi masyarakat.

Animo masyarakat menerima Program Lisdes

Kemudahan perijinan pembangunan pembangkit atau jaringan yang akan melalui hutang

lindung/taman nasional/lahan/tanaman milik masyarakat.

Permasalahan Umum :

Biaya pembangunan yang sangat tinggi disebabkan kondisi geografis desa-desa di WP2B

yang jauh dan sulit dijangkau dengan transportasi darat.



Lingkup wilayah yang luas. (jarak dari desa satu ke desa yang lain)

3.2.1 Upaya Pemecahan Masalah

Melihat ruang lingkup permasalahan yang ada diatas maka upaya-upaya yang diambil oleh PLN

(Persero) WP2B dalam pengembangan program listrik desa adalah :

1. Melakukan ekspansi Grid, apabila tersedianya pembangkit terdekat dan terpenuhi aspek

teknis dan lebih ekonomis.

2. Membangun sistem isolated, apabila tidak tersedia pembangkit terdekat dan lebih ekonomis

dengan memilih pembangkit sendiri yang sesuai dengan kondisi setempat.

3.2.2 Metode Pemecahan Masalah

Metode yang digunakan dalam pemecahan masalah diatas adalah :

1. Metode Least Cost2 digunakan untuk menentukan pilihan pengembangan Listrik desa

apakah Grid Extension atau Isolated, Isolated Komunal atau Individu. Untuk mengukur

pemilihan project mana yang lebih diutamakan, maka digunakan perbandingan present value

total biaya antara dua project, misalnya yang berbeda teknologinya atau sistemnya.

Dalam hal ini project yang mempunyai nilai biaya total terkecil adalah yang dipilih. Secara

matematis rumus Leas cost Method adalah :

LeastCost=∑t=1

n C t(1+i )t

2. Metode Scoring, adalah metode pembobotan yang digunakan untuk menentukan urutan

prioritas tahunan desa-desa yang mendapat prioritas pengembangan Listrik Desa (dipasok

dari grid, isolated dan migrasi dari isolated ke grid). Metode ini dilaksanakan berdasarkan

aspek sosial budaya, Teknis dan Ekonomis, dimana masing-masing aspek telah ditentukan

prosentase bobot masing-masing yaitu : sosial budaya (40%), Teknis (40%) dan Ekonomis

(20%). Adapun item-item yang digunakan dalam pembobotan untuk setiap aspek tersebut

diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

ASPEK SOSIAL BUDAYA (BOBOT= 40) BOBOT NILAI1. Status Desa belistrik 6

a. Desa baru (belum berlistrik) 100% 6b. Desa Lama (sudah berlistrik) 20%

2. RE Kabupaten lokasi Desa berada 12a. RE =< 60% 100% 12

2 Metode Biaya terkecil biasanya digunakan untuk memilih ukuran kriteria investasi terutama dalam membandingkan 2 project atau lebih yang merupakan mutually exclusive project.



b. RE > 60% 20%3. Permintaan Pemda/DPRD 9

a. Ada 100% 9b. Tidak ada 20%

4. Jumlah Kepala Keluarga/Penduduk Desa 5a. > 500 KK 100%b. 250 s/d 500 KK 50%c. < 250 KK 20% 1

5. Pendapatan Perkapitas rata-rata setahun kabupaten/Kecamatan/desa (kemampuan ekonomi)

4

a. > Rp. 50 juta 100%b. Rp. 10 juta - Rp. 50 juta 50% 2a. < Rp. 10 juta 20%

6. Perizinan ROW Jaringan Distribusi 4a. Relatif Mudah 100% 4b. Kompensasi/Hutan produksi 50%c. Hutan Lindung/Sosial 20%

JUMLAH NILAI SOSIAL BUDAYA 40 34

ASPEK TEKNIS (BOBOT =40) BOBOT NILAI1. Mutu Tegangan 8

a. Tegangan Ujung >19 kV 100%b. 18 kV<Tegangan Ujung <19 Kv 50% 4c. Tegangan Ujung <18 Kv 20%

2. Rencana Pasokan 10a. Ekspansi GRId 100% 10b. isolated (Genset, Hybrid, EBT skala kecil) 50%c. Isolated (Individu) 20%

3. Beban GI Penyulang 8a. 0 – 50% KHA 100%b. 50% s/d 80% KHA 50% 4c. >80% KHA 20%

4. Kondisi Pasokan 14a. Mencukupi 100% 14b. Siaga (Cadangan Terbatas) 50%c. Kritis (Kurang pasokan) 20%

JUMLAH NILAI TEKNIS 40 32

ASPEK EKONOMIS (BOBOT =20) BOBOT NILAI1. Jarak Lokasi dengan Jaringan Existing 4

a. Desa < 10 km 100% 4b. 10 km < Desa < 30 Km 50%c. Desa > 30 Km 20%

2. Kebutuhan Jaringan Distribusi (lengkapi bila dipasok dengan Grid)

4

a. Hanya JTR 100%b. JTR+Gardu 50% 2c. JTM+JTR+Gardu 20%

3. Kebutuhan Pembangkit dan Jaringan distribusi 4



bila dipasok dari Isolateda. Pembangkit Isolated+JTR 100% 4b. Pembangkit isolated (JTM+JTR+Gardu) 20%

4. Infrastruktur lainnya (kemudahan mencapai lokasi) 4

a. Darat 100% 4b. Air 50%c. Tidak ada 20%

5. Potensi EBT dan Energi Marjinal Setempat 4a. ada 100% 4b. tidak ada 20%

JUMLAH NILAI EKONOMIS 20 16Jumlah Total 82

Hasil pembobotan scoring kemudian dimasukkan ke tabel usulan Pembangunan Listrik pedesaan

Provinsi Papua dan Papua barat sebagi rekomendasi hasil kajian team (lemlit UNCEN) kepada pihak

PLN WP2B selaku pemberi kegiatan.

3.3 PENDEKATAN

Pendekatan yang digunalan dalam perencanaan Listrik Desa adalah :

1. Kebijakan khusus , apakah ada kebijakan khusus Lisded, misalnya wajib melistriki semua ibu

kota Kabupaten, Kecamatan dan Desa Perbatasan Wilayah NKRI (jika ada maka desa ibu

kota kabupaten, kecamatan, dan perbatasan Wilayah NKRI langsung masuk prioritas utama

tidak melalui tahapan scoring)

2. Grid Extension Vs Isolated, evaluasi apakah elektrifikasi sebuah dsa lebih fesible

dilaksanakan dengan grid extension atau isolated dengan melihat situasi terpencil dari desa,

rencana grid extension, kendala alam (hutan lindung, pulau terpencil) dll.

3. Isolated masuk ke Grid, evaluasi kapan suatu lisdes yang isolated akan dapat di integrasikan

ke grid sejalan dengan pengembangan sistem kelistrikan.

4. Scoring Prioritas, dengan menggunakan suatu metode scoring yang transparan dibuat urutan

priorita desa untuk di listriki.



3.4 METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam perencanaan pengembangan listrik desa WP2B selama tahun

2013-2017 adalah sudah sangat jelas dalam paparan diatas.

3.4.1 Sumber dan Teknik Pengambilan Data

Sumber data berupa data primer dan data sekunder, dimana pengambilan data primer dilakukan

melalui wawancara dan observasi ke desa-desa menggunakan instrument kusioner/cheklist. Untuk

pengambilan data sekunder dilakukan melalui kajian pustaka dengan mencari data-data yang ada

hubungannya dengan desa yang akan disurvey, data sekunder dapat diperoleh pada instansi-instansi

pemerintah (Bapeda, BPS, kantor distrik, dinas ESDM, Program respek), BUMN/BUMD (PLN cabang)

data sekunder juga dapat diperoleh dalam website-website di internet berupa Distrik dalam Angka,

Kabupaten dalam Angka atau Provinsi dalam Angka.

3.4.2 Analisis Data

Data yang diperoleh melalui hasil survey (kusioner) kemudian dianalisa menggunakan metode-metode

yang telah disebutkan diatas, kemudian hasil analisa tersebut sejauh mungkin di verifikasi/komparasi

dengan metode-metode yang lain agar hasil yang dicapai benar-benar valid sesuai keinginan dan

kenyataan yang ada.

roadmap lisdes wilayah papua dan papua barat

Documents