rkpd provinsi banten tahun 2014
TRANSCRIPT
-
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014
BAPPEDA PROVINSI BANTEN Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Raya Palima-Pakupatan, Curug-Serang Banten
-
i
DAFTAR ISI
Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2013 Tentang
RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 .......................................................
1
Buku I
Pokok-pokok RKPD Tahun 2014 ...........................................................
7
Bab I. Pendahuluan ......................................................................................... 7
1.1 Latar Belakang .................................................................... 7
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .................................................................... 9
1.3 Hubungan Antar Dokumen .................................................................... 11
1.4 Maksud dan Tujuan ............................................................................... 12
1.5 Sistematika Dokumen RKPD .................................................................. 12
Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan .................................... 14
2.1 Kondisi Umum Daerah ........................................................................... 14
2.2 Evaluasi dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Program
dan Kegiatan RKPD Tahun 2012 ............................................................
38
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ..................................................... 63
Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan
Keuangan Daerah .................................................................................. 94
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ............................................................ 94
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .......................................................... 133
Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.......................................... 149
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ............................................ 149
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah .............................................................. 155
BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah .................................... 180
5.1 Rencana Program Prioritas Daerah ......................................................... 180
5.2 Rencana Kegiatan Prioritas Daerah......................................................... 197
Bab VI. Penutup ................................................................................................. 198
6.1 Kaidah Pelaksanaan ............................................................................... 198
6.2 Pengorganisasian Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Pembangunan .......................................................................
199
Buku II
Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun
2014 ..................................................................................................... 202
-
- 1 -
GUBERNUR BANTEN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Banten Tahun 2014.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
-
- 2 -
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
-
- 3 -
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun
2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Banten Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Provinsi Banten
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan
Dengan Penganggaran Tahun Jamak (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
40);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun
2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Banten Nomor 42);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017
(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud :
1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Otonom
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah
satuan kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.
-
- 4 -
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, yang ditetapkan
dengan undang-undang.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh)
tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang
mengacu pada RPJP Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala
daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah,
lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan
disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat
Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1
(satu) tahun.
Pasal 2
(1) RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 disusun dengan maksud dijadikan
sebagai:
a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja-SKPD Tahun 2014;
b. acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD
kabupaten/kota Tahun 2014;
c. bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran dalam
penyusunan RAPBD Tahun 2014.
(2) RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disusun dengan tujuan untuk digunakan dalam perencanaan 1
(satu) tahun anggaran bagi SKPD di wilayah Provinsi Banten.
BAB II
RUANG LINGKUP RKPD
Pasal 3
(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang :
a. rancangan kerangka ekonomi makro daerah;
b. prioritas pembangunan daerah;
c. rencana kerja dan pendanaannya.
-
- 5 -
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
a. Buku I : Pokok-pokok RKPD Tahun 2014;
b. Buku II : Matriks rencana program dan kegiatan prioritas daerah
tahun 2014.
Pasal 4
(1) Ruang lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf a, terdiri dari:
a. Bab I Pendahuluan;
b. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan
Keuangan Daerah;
d. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
e. Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
f. Bab VI Penutup.
(2) Ruang lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf b, memuat matriks program dan kegiatan dengan sumber dana
APBD Tahun 2014.
Pasal 5
Ruang lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB III
PELAKSANAAN RKPD
Pasal 6
RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014
sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
-
- 6 -
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Banten.
Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Mei 2013
GUBERNUR BANTEN,
ttd.
RATU ATUT CHOSIYAH
Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,
ttd.
MUHADI
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 13
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
H. S A M S I R, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008
-
- 7 -
LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN
2014
BUKU I : POKOK POKOK RKPD TAHUN 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 disusun dengan mengacu pada
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Banten
Tahun 2012-2017, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2010-2014 dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Banten Tahun 2005-2025.
Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 ini memuat hasil
evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun lalu,
rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah,
prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan yang disertai prakiraan pagu indikatif.
Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 dalam
prosesnya telah melalui berapa tahapan yaitu penyusunan Rancangan
Awal, Rancangan yang dibahas bersama dalam Musrenbang RKPD Provinsi
Banten Tahun 2014 yang hasilnya kemudian dituangkan dalam
Rancangan Akhir sebelum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
-
- 8 -
Sejalan dengan penetapan Tema RKP Tahun 2014 yaitu
Memantapkan Perekonomian Nasional Untuk Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan yang terdiri dari 11 (sebelas)
prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya:
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik;
11. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi; serta
12. Tiga prioritas lainnya, yaitu:
a) Bidang politik, hukum dan keamanan;
b) Bidang perekonomian; dan
c) Bidang kesejahteraan rakyat.
Maka dengan memperhatikan Tema RKP Tahun 2014 dan guna menjamin
terciptanya integrasi, sinkronisasi, serta sinergitas perencanaan
pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,
ditetapkanlah Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2014, yaitu Percepatan
dan Perluasan Perekonomian Banten untuk Meningkatkan
Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan.
Tema ini selanjutnya dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas
pembangunan tahun 2014 yaitu sebagai berikut:
1. Memantapkan konektivitas dan daya dukung pusat-pusat
pertumbuhan;
2. Revitalisasi investasi, memperluas lapangan kerja baru, dan
membentuk Bank Banten;
3. Optimalisasi peningkatan daya saing SDM;
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
5. Pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
6. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah;
7. Mensukseskan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014.
-
- 9 -
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 disusun dengan berlandaskan
pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
-
- 10 -
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Banten Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Penganggaran Tahun
Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
42).
-
- 11 -
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional pada dasarnya mengamanatkan bahwa
perencanaan pembangunan nasional disusun dengan tujuan untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Guna melaksanakan hal
tersebut, maka kerangka perencanaan daerah meliputi perencanaan
jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka
pendek yang kesemuanya dituangkan ke dalam dokumen perencanaan
daerah.
RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan
jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari
RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang merupakan bagian dari
perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten
Tahun 2005-2025 dan RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 yang
mengacu pada RPJP Nasional dan RTRW Nasional.
Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
-
- 12 -
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2014
dimaksudkan untuk :
1. Menetapkan prioritas pembangunan daerah;
2. Merumuskan rancangan kerangka ekonomi makro daerah dan
kerangka pendanaannya;
3. Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan
kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya.
Adapun tujuan disusunnya dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun
2014 adalah sebagai berikut:
1. Sebagai acuan penyusunan rencana kerja bagi seluruh komponen
pelaku pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas
umum pemerintahan dan tugas pembangunan;
2. Sebagai acuan SKPD Provinsi Banten dalam menyusun Renja SKPD
tahun 2014;
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi
Banten TA. 2014;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD Provinsi Banten TA. 2014;
5. Sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2014.
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD
Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 disajikan dengan
sistematika sebagai berikut:
Bab I. Pendahuluan hal 7
1.1 Latar Belakang hal 7
1.2 Dasar Hukum Penyusunan hal 9
1.3 Hubungan Antar Dokumen hal 11
1.4 Maksud dan Tujuan hal 12
1.5 Sistematika Dokumen RKPD hal 12
-
- 13 -
Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan hal 14
2.1 Kondisi Umum Daerah hal 14
2.2 Evaluasi dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Program
dan Kegiatan RKPD Tahun 2012
hal 38
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah hal 63
Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan
Keuangan Daerah hal 94
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah hal 94
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah hal 133
Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah hal 149
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah hal 149
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah hal 155
BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah hal 180
5.1 Rencana Program Prioritas Daerah hal 180
5.2 Rencana Kegiatan Prioritas Daerah hal 233
Bab VI. Penutup hal 234
6.1 Kaidah Pelaksanaan hal 234
6.2 Pengorganisasian Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Pembangunan hal 235
-
- 14 -
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1 KONDISI UMUM DAERAH
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten, secara geografis luas wilayah Provinsi
Banten adalah 8.651,20 km2, yang terletak di ujung barat Pulau Jawa
dan berjarak sekitar 90 km dari DKI Jakarta yang terdiri dari 4 (empat)
kabupaten, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten
Serang, Kabupaten Tangerang dan 2 (dua) kota yaitu Kota Tangerang dan
Kota Cilegon. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008, Provinsi Banten memiliki
luas sebesar 9.662,92 km2 atau sekitar 0,51% dari luas wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan tuntutan dan perkembangan
pembangunan, tahun 2008 telah terjadi pemekaran wilayah dengan
terbentuknya Kota Serang sebagai pemekaran dari Kabupaten Serang dan
Kota Tangerang Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Tangerang.
Saat ini jumlah kabupaten/kota di Provinsi Banten menjadi 4 (empat)
kabupaten dan 4 (empat) kota dengan batas wilayah sebagai berikut:
1. Sebelah Utara dengan Laut Jawa
2. Sebelah Timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.
3. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia
4. Sebelah Barat dengan Selat Sunda
Berdasarkan data BPS Tahun 2012 jumlah penduduk Provinsi
Banten mencapai 11.248.947 jiwa yang terdiri dari 5.741.942 orang laki-
laki dan 5.507.005 orang perempuan. Laju pertumbuhan rata-rata
penduduk Banten sebesar 2,16%.
Ekosistem wilayah Provinsi Banten secara umum terdiri dari
kawasan hutan pegunungan di sebelah selatan dan kawasan pantai
sebelah utara melingkar menuju selat sunda di sebelah barat.
Potensi sumber daya air wilayah Provinsi Banten banyak ditemui di
Kabupaten Lebak. Hal itu disebabkan sebagian besar wilayahnya
merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas.
-
- 15 -
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai (WS), di Provinsi Banten terbagi
kedalam 4 (empat) wilayah sungai, yaitu :
1. WS. Ciliwung Cisadane;
2. WS. Cidanau Ciujung Cidurian;
3. WS. Ciliman Cibungur;
4. WS. Cibaliung Cisawarna.
Iklim wilayah Banten dipengaruhi oleh angin munson dan
gelombang la nina. Cuaca didominasi oleh angin barat dari samudera
hindia dan angin asia di musim penghujan serta angin timur pada musim
kemarau. Suhu udara di Banten berkisar antara 22,10C-33,70C, dengan
kelembaban udara bervariasi antara 76% - 865%. Jumlah hari dan curah
hujan dalam setahun masing-masing sebanyak 165 hari dan 1.141 mm.
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat diukur
dari capaian indikator hasil pelaksanaan pembangunan yang meliputi
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), terkendalinya Laju Inflasi, dan
tingkat pertumbuhan PDRB. Adapun perkembangan LPE dari tahun
2009-2012 diperlihatkan pada Tabel 2.1 berikut :
Tabel 2.1 Perkembangan LPE Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten
Tahun 2009-2012 (%)
Sumber:BPS Banten Dalam Angka 2012 dan BRS 2013 n.a = data tidak tersedia
Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan
atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa. Laju inflasi
tahun kalender (Januari - Nopember 2012) sebesar 3,98%, sementara
Inflasi Year on Year (IHK Nopember 2012 terhadap IHK Nopember
2011) tercatat sebesar 4,41%.
NO Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012
1 Kabupaten Pandeglang 5,43 7,16 5,40 n.a
2 Kabupaten Lebak 5,18 6,59 6,44 n.a
3 Kabupaten Tangerang 4,41 6,71 7,35 n.a
4 Kabupaten Serang 3,18 4,15 5,67 n.a
5 Kota Tangerang 5,74 6,68 7,03 n.a
6 Kota Cilegon 5,08 5,32 6,53 n.a
7 Kota Serang 5,74 7,69 7,87 n.a
8 Kota Tangerang Selatan 8,49 8,70 8,84 n.a
Provinsi Banten 4,71 6,11 6,39 6.15
-
- 16 -
Tingkat pertumbuhan PDRB adalah jumlah nilai tambah seluruh
sektor kegiatan ekonomi yang terjadi/muncul disuatu daerah pada
periode tertentu.
Perkembangan PDRB Provinsi Banten Atas Dasar Harga Berlaku dapat
dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :
Tabel 2.2
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Banten Tahun 2009 s.d 2012
NO Sektor 2009 2010 2011 2012
Milyar Rp % Milyar Rp % Milyar Rp % Milyar Rp %
1 Pertanian 12.162,93 7,97 14.210,39 8,27 15.285,43 7,95 16.762,48 7,88
2 Pertambangan dan
Penggalian
168,12 0,11 183,93 0,11 201,03 0,10 223,22 0,10
3 Industri Pengolahan
75.128,20 49,25 83.123,17 48,40 91.675,15 47,69 97.799,41 45,95
4 Listrik, Gas & Air Bersih
5.288,85 3,47 6.097,95 3,55 6.822,95 3,55 7.830,03 3,68
5 Konstruksi 5.125,07 3,36 5.974,70 3,48 6.843,31 3,56 7.854,53 3,69
6 Perdagangan, Hotel & Restoran
27.690,65 18,15 31.312,66 18,23 35.563,25 18,50 40.957,99 19,24
7 Pengangkutan & Komunikasi
12.983,38 8,51 15.173,53 8,83 17.638,07 9,18 20.150,70 9,47
8 Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan
5.865,43 3,84 6.557,63 3,82 7.361,39 3,83 8.301,12 3,90
9 Jasa-jasa 8.143,55 5,34 9.113,57 5,31 10.836,87 5,64 12.977,12 6,10
PDRB 152.556,21 100,00 171.747,58 100,00 192.227,49 100,00 212.856,62 100,00
Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2012
Dari tabel diatas terlihat bahwa sektor usaha yang berkontribusi
terbesar masih pada sektor industri pengolahan.
2. Kesejahteraan Sosial
Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial terkait dengan upaya
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan
masyarakat Provinsi Banten yang tercermin pada Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat
digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan
dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk
dalam hal kelangsungan hidup, intelektualias dan standar hidup layak.
IPM disusun dari tiga komponen yaitu tingkat pendidikan diukur
dengan kombinasi antara angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama
sekolah (RLS) pada penduduk dewasa, lamanya hidup yang diukur
dengan harapan hidup pada saat lahir (AHH), serta tingkat kehidupan
yang layak dengan ukuran pengeluaran per kapita yang dihitung per
tahun (purchasing power parity).
-
- 17 -
AMH menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang
dapat membaca dan menulis (latin dan huruf lainnya). AMH mengalami
peningkatan yaitu dari 95,95% pada tahun 2009 menjadi 96,20% pada
tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi 96,25%, sedangkan pada
tahun 2012 di estimasikan sebesar 96,30%. Sementara untuk RLS yang
menggambarkan lamanya penduduk usia sekolah yang bersekolah
(dalam tahun), mencapai 8,15 pada tahun 2009 dan pada tahun 2010
mencapai 8,32 dan nilai RLS pada tahun 2011 mencapai 8,41
sedangkan pada tahun 2012 di estimasikan 8,50.
Tabel 2.3 Perkembangan AMH dan RLS di Provinsi Banten
Tahun 2009-2012
No Uraian 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah penduduk usia 15 tahun
keatas
6,814,971 7,449,809 7.686.359 7.880.915
2 Angka melek huruf/AMH (%) 95,95 96,20 96,25 96,30*
3 Rata-rata Lama Sekolah/RLS
(tahun)
8,15 8,32 8,41 8,50*
Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2012 *) Angka estimasi
AHH di Provinsi Banten pada tahun 2010 sebesar 64,90 meningkat
menjadi 65,05 pada tahun 2011 dan secara estimasi meningkat lagi
pada 2012 menjadi 65,15. Peningkatan AHH tersebut merupakan
gambaran kinerja pembangunan kesehatan yang meningkat.
Daya beli masyarakat Provinsi Banten pada tahun 2012
diestimasikan mencapai angka sebesar Rp. 635,50 (dalam ribu rupiah
ppp), angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2011 yang sebesar
Rp. 633,64 (dalam ribu rupiah ppp). Daya beli sangat dipengaruhi oleh
beberapa faktor, seperti pendapatan dan inflasi (tingginya harga barang
dan jasa).
Perkembangan tingkat IPM Provinsi Banten serta tingkat IPM per
kabupaten/kota diperlihatkan pada Tabel 2.4 berikut :
-
- 18 -
Tabel 2.4 IPM Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota
Tahun 2009 - 2012
No Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012
1 Kabupaten Pandeglang 67,99 68,29 68,77 n.a
2 Kabupaten Lebak 67,45 67,67 67,98 n.a
3 Kabupaten Tangerang 71,45 71,76 72,05 n.a
4 Kabupaten Serang 68,27 68,67 69,33 n.a
5 Kota Tangerang 74,89 75,17 75,44 n.a
6 Kota Cilegon 74,99 75,29 75,60 n.a
7 Kota Serang 69,99 70,61 71,45 n.a
8 Kota Tangerang Selatan 75,01 75,38 76,01 n.a
Provinsi Banten 70,06 70,48 70,95 71,22*)
Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2012
*)= hasil estimasi
Jika melihat pola trend IPM Provinsi Banten dari tahun 2009 sampai
dengan tahun 2012 terjadi peningkatan. Kenaikan yang cukup
signifikan terjadi pada rentang waktu 2009 sampai dengan 2011,
dengan rata-rata kenaikan IPM 0,44. Sedangkan pada tahun 2012
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 71,22.
Peningkatan IPM ini merupakan indikator keberhasilan upaya
membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat di Provinsi
Banten.
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan
gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode
tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan
urusan pemerintahan daerah.
Fokus layanan urusan pemerintahan daerah dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan umum diarahkan pada :
1. Pendidikan
Pembangunan bidang pendidikan mampu meningkatkan angka
partisipasi sekolah pendidikan dasar, yaitu dari 97,56% pada tahun
2008 menjadi 97,85% pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 naik
menjadi 98,01%, dan pada tahun 2011 naik menjadi 98,23%
sedangkan pada tahun 2012 mencapai 98,49%.
Pelayanan pendidikan juga dapat dilihat dari ketersediaan sekolah dan
guru. Pada tahun 2012, rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia
-
- 19 -
sekolah untuk pendidikan dasar adalah 234,84; SLTP 350,96 dan SLTA
501,80. Sedangkan rasio guru dengan murid 24,00 untuk tingkat
Sekolah Dasar, SLTP 28,00 dan SLTA 26,50. Berdasarkan data Dinas
Pendidikan Provinsi Banten tahun 2012, pada tahun 2012 jumlah
guru SD/MI 68.301 orang, SMP/MTS 39.660 orang, SMA 10.783
orang, MA 8.828 orang, dan SMK 10.973 orang. Untuk total
ketersediaan guru 138.545 orang. Kondisi ini menunjukan bahwa
pelayanan pendidikan berupa penyediaan sekolah dan guru, serta
proses belajar mengajar pada ketiga jenjang pendidikan tersebut sudah
ideal.
Pada sisi lain berdasarkan total jumlah ketersediaan guru tersebut
sudah sesuai kualifikasi 76.549 (55,25%) dan belum sesuai kualifikasi
61.996 orang (44,75%). Hal ini menunjukan masih diperlukan upaya
peningkatan kualitas guru melalui peningkatan kualifikasi dan
sertifikasi.
2. Kesehatan
Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak hal dan
diantaranya adalah faktor layanan kesehatan. Efektifitas faktor
layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain:
1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskemas
dan balai pengobatan;
2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat,
bidan dan apoteker;
3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin
luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus
dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau
masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin
besar beban tugas yang harus dilakukan.
Pada tahun 2011, jumlah rumah sakit di Provinsi Banten sebanyak 69
unit, Puskesmas sebanyak 222 unit sedangkan pada tahun 2012
jumlah rumah sakit di Provinsi Banten sebanyak 72 unit, dan jumlah
Puskesmas 228 unit. Pemberi layanan kesehatan pada tahun 2012,
terdiri dari dokter sebanyak 3.174 orang, dokter gigi 578 orang, bidan
4.187 orang, perawat 9.718 orang dan tenaga kesehatan lainnya
sebanyak 3.445 orang. Pemerataan tenaga layanan kesehatan sangat
penting dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Banten, karena
-
- 20 -
pemerataan distribusi akan berdampak langsung pada kualitas dan
aksesibilitas pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat
perdesaan yang umumnya tergolong dalam masyarakat miskin.
Upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan secara
rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan
ringan dan pelayanan rawat inap bagi masyarakat yang mendapatkan
gangguan kesehatan hingga berat. Sebagian besar sarana pelayanan
Puskesmas dipersiapkan untuk pelayanan kesehatan dasar terutama
pelayanan rawat jalan, sedangkan rumah sakit disamping memberikan
pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani
kunjungan rawat jalan.
Upaya layanan kesehatan terhadap masyarakat miskin, secara
berkelanjutan terus dilakukan. Namun masih saja menghadapi
masalah seperti keterbatasan akses layanan kesehatan dan rendahnya
status kesehatan yang berdampak pada rendahnya daya tahan tubuh
untuk bekerja dan mencari nafkah, terbatasnya kemampuan anak dan
keluarga untuk tumbuh dan berkembang serta secara tidak langsung
berpengaruh terhadap rendahnya derajat kesehatan ibu. Berdasarkan
data olahan dari Banten Dalam Angka Tahun 2010, rasio rumah sakit
0,67 dan Puskesmas 2,01 per seratus ribu penduduk.
3. Transportasi
Secara geografis, Provinsi Banten terletak pada jalur penghubung darat
antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga ketersediaan jalan
menjadi faktor yang sangat strategis. Pada tahun 2012 Provinsi Banten
telah terlayani oleh ketersediaan jaringan jalan (jalan nasional dan
jalan provinsi) sepanjang 1.329,38 Km. Total panjang jalan nasional
berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
631/Kpts/M/2009 adalah 476,49 Km dan total panjang jalan provinsi
berdasarkan SK Gubernur Banten Nomor 761/Kep.1039-Huk/2011
Tanggal 8 Desember 2011 adalah 852,89 Km.
Tercatat jumlah mobil penumpang, barang, dan bus pada tahun 2012
yaitu kendaraan umum 46.557 unit, kendaraan dinas (pemerintah)
23.637 unit, dan kendaraan bukan umum sebanyak 3.430.713 unit.
Sedangkan pada tahun 2011 tercatat jumlah kendaraan umum 45.729
unit, kendaraan dinas (pemerintah) 19.415 unit, dan kendaraan bukan
umum sebanyak 3.136.350 unit.
-
- 21 -
Di Banten, terdapat 21 stasiun kereta api yang menghubungkan Merak
dengan tanah abang dan jakarta kota. Jumlah penumpang dan barang
yang diangkut oleh angkutan kereta api pada tahun 2011 mencapai
4,49 juta orang, lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2009
yang hanya 4,55 juta orang. Sedangkan untuk jumlah barang yang
diangkut oleh kereta api mengalami penurunan dari 424.471 ton
barang pada tahun 2009 menjadi 313.804 ton barang pada tahun
2011.
Ketersediaan terminal Tipe A sebanyak 3 unit, Tipe B sebanyak 6 unit,
dan terminal tipe C 10 unit. Selain itu terdapat juga 3 UPT
pemeriksaan dan penimbangan kendaraan bermotor. Matra yang
paling banyak digunakan dalam menunjang transportasi dari dan ke
Provinsi Banten yang menjadi penghubung antar daerah di Provinsi
Banten adalah transportasi darat karena merupakan matra yang
paling mudah dan dapat digunakan oleh semua kalangan dengan
berbagai keperluan dan kebutuhan. Oleh karena itu tingkat pelayanan
prasarana jalan menjadi sangat vital kedudukannya karena menjadi
salah satu barometer yang menentukan keberhasilan pertumbuhan
dan pembangunan di Provinsi Banten.
Untuk melayani pergerakan barang dan penumpang secara umum
sistem jaringan jalan Provinsi Banten menggunakan pola cincin yang
melingkar dari wilayah Utara sampai ke wilayah Selatan yang
dihubungkan secara radial dengan jaringan jalan vertikal Utara-
Selatan dan secara horizontal Timur-Barat. Konsep jaringan ring-
radial dimaksudkan agar pergerakan penumpang dan barang dari
pesisir menuju ke pusat kegiatan nasional, wilayah maupun lokal yang
ada pada bagian tengah wilayah dapat dicapai dengan mudah.
Pada saat ini jaringan jalan cincin bagian Barat dan Selatan sudah
ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional. Sementara pada bagian
utara masih berstatus sebagai jalan provinsi. Jalan horizontal timur-
barat dilayani oleh jalan nasional serta jalan tol jakarta-merak dengan
panjang lebih dari 90 Km, sedangkan jalan vertikal utara-selatan
dilayani dengan jalan provinsi. Jalan kabupaten/kota melayani akses
ketiga jalan itu.
Di wilayah Provinsi Banten terdapat 4 (empat) bandara udara yaitu
Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Udara Budiarto
Curug, Bandara Udara Pondok Cabe dan Lapangan Terbang Gorda.
-
- 22 -
Bandara Soekarno-Hatta adalah bandar udara terbesar di Indonesia
dan menjadi pintu utama keluar-masuk internasional bagi Indonesia.
Pada tahun 2011, menurut data dari Dishubkominfo Provinsi Banten
banyaknya penerbangan dan penumpang domestik adalah sebanyak
137.855 pesawat dan 17.44 juta orang. Sedangkan, banyaknya
penerbangan dan penumpang internasional masing-masing sebanyak
33.913 pesawat dan 5,3 juta orang. Sementara itu, jumlah angkutan
pos yang diangkut mencapai 7.370 ton, terdiri dari 6.659 ton tujuan
domestik dan 711 ton tujuan internasional. Jumlah kargo untuk
tujuan domestik mencapai 172.853.895 Kg dan jumlah kargo tujuan
internasional 54.055.632 Kg tujuan internasional.
Pelabuhan Merak adalah pelabuhan penyeberangan yang
menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga
menjadikan pelabuhan penyeberangan tersibuk di Indonesia. Pada
tahun 2011, jumlah trip angkutan penyeberangan di pelabuhan Merak
sebanyak 29.875 trip, meningkat bila dibandingkan tahun 2010
sebanyak 27.111 trip. Meskipun demikian, volume penumpang yang
diangkut mengalami penurunan, bila pada tahun 2010 jumlah
penumpang mencapai 1.347.335 orang, pada tahun 2011 jumlah
penumpang hanya mencapai 1.322.112 orang. Sedangkan untuk unit
kendaraan jumlahnya terus meningkat, pada tahun 2010 total
kendaraan yang menyeberang mencapai 1.773.672 unit kendaraan,
dan pada tahun 2011 mencapai 1.964.725 unit kendaraan.
4. Perumahan
Persentase kepemilikan perumahan di Provinsi Banten mengalami
kenaikan dari 72,33% pada tahun 2010 menjadi 75,96% di tahun
2011. Sebaliknya, persentase rumahtangga yang menempati rumah
dengan status sewa/kontrak pada tahun 2010 sebesar 17,68% dan
pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 14,88%, dan untuk
status lainnya juga mengalami penurunan dari 9,99% pada tahun
2010 menjadi 9,16% pada tahun 2011. Sementara itu, kondisi fisik
rumah yang ditempati terlihat sedikit mengalami peningkatan. Tercatat
persentase rumahtangga di Banten pada tahun 2011 yang menempati
rumah dengan lantai bukan tanah 94,27%, berdinding tembok sebesar
81,50% dan beratap genteng/beton sebesar 86,04%, lebih tinggi
dibandingkan dengan tahun 2010 untuk lantai bukan tanah sebesar
-
- 23 -
93,11%, berdinding tembok sebesar 82,25% dan beratap
genteng/beton sebesar 85,60%.
Akses terhadap air minum bersih sepertinya masih menjadi masalah
yang cukup serius bagi penduduk Banten. Meskipun persentase
rumah tangga dengan sumber air minum bersih mengalami
peningkatan, tetapi pada tahun 2011 hampir separuh dari total
rumahtangga di Banten belum mempunyai akses terhadap sumber air
minum bersih. Adapun persentase sumber utama air bersih pada
tahun 2010 adalah air ledeng 5,17%, air pompa 24,93, air sumur
23,53% dan sumber utama air minum bersih lainnya sebesar 8,99%.
Sedangkan pada tahun 2011 untuk air ledeng 5,13%, air pompa
25,11%, air sumur 21,97% dan sumber utama air minum lainnya
sebesar 6,95%.
5. Lingkungan Hidup
Luas kawasan hutan saat ini tercatat 208.161,27 ha atau 24,06%
terhadap luas provinsi di Banten, namun demikian hasil pencitraan
satelit luas vegetasi tutupan lahan masih 29,3%, padahal amanat
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang luas
tutupan lahan seharusnya 30% dari luas wilayah. Lahan yang telah
mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya atau lahan kritis
di Banten mencapai 104.103,01 ha atau 12% dari luas wilayah,
mengalami penurunan sebesar 11,71% dari luas lahan kritis
sebelumnya yaitu 117.913,29 Ha. Penurunan luas lahan kritis tersebut
disebabkan oleh keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan,
baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun
kabupaten.
Masih tingginya luas lahan kritis disebabkan karena kemampuan
rehabilitasi lahan belum mampu mengimbangi laju eksploitasi.
Kebutuhan hasil hutan kayu setiap tahun tidak pernah berkurang,
disisi lain kemampuan peningkatan suplai hasil hutan kayu belum
mampu mengimbanginya. Laju ekspolitasi setiap tahun di Banten tidak
kurang dari 12.000 Ha, sementara kemampuan rehabilitasi baru
mencapai 8.000 Ha. Eksploitasi yang dilakukan dalam kawasan hutan
oleh Perhutani dapat dikendalikan secara ketat, namun eksploitasi
hasil hutan dari lahan masyarakat agak sulit dimonitor, karena
penebangan mengikuti kebutuhan masyarakat (tebang butuh). Oleh
karena itu, tidak mengherankan apabila 75% lahan kritis berada di
-
- 24 -
lahan milik. Kondisi ini apabila tidak diimbangi oleh percepatan
rehabilitasi dapat menimbulkan dampak lingkungan terhadap DAS
yang kurang baik.
Salah satu upaya untuk mengurangi lahan kritis adalah dengan
melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan
merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan yang
ditempatkan pada kerangka Daerah Aliran Sungai (DAS). Keberhasilan
program rehabilitasi hutan dan lahan akan dapat meningkatkan
produktivitas lahan dan kualitas lingkungan terutama dalam aspek
fungsi hidrologi, fungsi perlindungan tanah, stabilitas iklim mikro,
penghasil O2, penyerap gas-gas pencemar udara, potensi sumberdaya
terbarukan yang dapat dipanen, pelestarian sumberdaya plasma
nutfah, perkembangbiakan ternak dan satwa liar serta pengembangan
kepariwisataan. Kebijakan dan langkah dalam upaya rehabilitasi hutan
dan lahan dilaksanakan melalui beberapa cara, diantaranya :
1) Pengembangan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).
Pelaksanaan RHL tidak dilakukan secara parsial dan terkotak-
kotak, tetapi lebih diarahkan kepada menggerakan seluruh
komponen masyarakat. Untuk hal tersebut telah dilakukan
program Gerakan Pembangunan Cinta Menanam (Gerbang Intan)
yang merupakan icon daerah dalam upaya rehabilitasi hutan dan
lahan. Gerakan RHL ini juga mendapatkan dukungan dari
Pemerintah, berupa program One Man One Tree (OMOT), One
Billion Indonesian Trees (OBIT) dan program penyediaan kebun bibit
rakyat. Disisi lain BUMN seperti Perhutani, khususnya KPH Banten
memprogramkan Perhutani Hijau dimana ditargetkan seluruh
kawasan hutan tidak ada lagi tanah kosong (semua tertanami).
Gerakan ini menyertakan semua unsur seperti LSM, Perusahaan,
pemerintah daerah dan masyarakat dari berbagai tingkatan usia
melalui kegiatan kebun bibit sekolah, kebun bibit desa,
pengembangan ruang terbuka hijau, penanaman kanan kiri sungai
dan sekitar mata air, penanaman kanan kiri jalan dan turus jalan,
penghijauan halaman, dan penghijauan kompleks perumahan.
Berikut ini disajikan gambaran keberhasilan rehabilitasi hutan dan
lahan di Banten, dimana tahun 2010 ditargetkan penanaman 8.000
ha, tercapai 27.621 ha, tahun 2011 ditargetkan 8.000 ha, tercapai
-
- 25 -
30.618 ha dan tahun 2012 ditargetkan 8.000 ha dan tercapai
37.745 ha.
2) Pemberian insentif bagi daerah konservasi dan pelaku rehabilitasi.
Daerah konservasi atau daerah hulu memegang peranan penting
dalam suatu ekosistem daerah aliran sungai, misal memberikan
perlindungan bagi daerah bawahan, menjadi tandon air bagi
pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, masyarakat
di daerah hulu ataupun daerah konservasi mempunyai tingkat
kesejahteraan yang relative lebih rendah. Oleh karenanya
diperlukan adanya pemberian insentif tertentu bagi daerah dan
pelaku yang konsern dalam konservasi dan rehabilitasi lahan.
Provinsi Banten melalui PT. Krakatau Tirta Industri yang dimediasi
oleh Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC) telah memberikan
insentif kepada masyarakat di daerah hulu/konservasi sebagai
apresiasi terhadap kepedulian mereka dalam pengelolaan
DAS,bentuk insentif yang diberikan adalah insentif pendapatan
dari jasa lingkungan. Insentif ini diberikan kepada masyarakat
yang terletak di daerah hulu DAS Cidanau dengan memberikan
insentif sebesar Rp 1,2 juta/ha/tahun. Insentif diberikan dengan
beberapa syarat ketat yaitu jumlah pohon berkayu per hektar
minimal 500 pohon. Apabila dalam satu anggota dalam kelompok
masyarakat tersebut terdapat tegakan pohon yang kurang dari
ketentuan tersebut, maka seluruh anggota kelompok tidak akan
mendapatkan insentif jasa lingkungan tersebut.
3) Rehabilitasi lahan partisipatif
Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup semakin hari
menunjukan arah yang semakin baik begitu juga seperti yang
dilakukan beberapa perusahaan melalui program Corporate Sosial
Responsibility (CSR). CSR tidak diterjemahkan sebagai bantuan
dari perusahaan tetapi sebagai bagian investasi jangka panjang,
termasuk melakukan penyelamatan terhadap sumber daya alam
yang semakin lama semakin terganggu keseimbangannya.
Penyelamatan sumber daya alam tersebut antara lain melakukan
rehabilitasi lahan dalam rangka perbaikan lingkungan. Kolaborasi
pemanfaatan CSR yang diarahkan kepada upaya rehabilitasi lahan
dan peningkatan ekonomi masyarakat telah berhasil dilakukan,
antara lain sebagaimana Tabel 2.5 berikut :
-
- 26 -
Tabel 2.5 Bentuk Kegiatan CSR Perusahaan di Provinsi Banten
Tahun 2012
No Kelompok Perusahaan Bentuk Kegiatan CSR
1 Perbankan terdiri dari ; BNI 46,
BTPN, Bank Indonesia, Bank
Syariah Mandiri
Penghijauan turus jalan, ruang
terbuka hijau, bantuan bibit pohon
2 Asosiasi terdiri dari ; Forum
reklamasi areal bekas tambang, APKO, APKOT, APHI
Penghijauan turus jalan, bantuan
bibit
3 Pertanian, Perkebunan dan
Kehutanan terdiri dari PTPN VIII, PT
SRIWI, PT Cargill Indonesia,
Perhutani
Penghijauan turus jalan, bantuan
bibit, pengembangan hutan rakyat
4 Energi dan pertambangan terdiri
dari PT Aneka Tambang, PT
Indonesia Power, PT PLN
Penghijauan lingkungan, bantuan
bibit, penghijaun turus jalan, ruang
terbuka hijau, penghijauan waduk/situ
5 Perhubungan dan Telekomunikasi
terdiri dari PT Garuda Indonesia, PT
Indosat
Penghijauan lingkungan, bantuan
bibit
6 Kesehatan dan lainnya terdiri dari
PT Askes, PT Krakatau Tirta
Industri
Penghijauan lingkungan, bantuan
bibit, kebun bibit
Sumber: BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2012
Frekuensi terjadinya bencana di Provinsi Banten pada tahun 2009 ke
tahun 2010 mengalami penurunan, yaitu dari 20 kali/tahun menjadi 7
kali/tahun, kemudian pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang
cukup tinggi menjadi 33 kali/tahun. Kenaikan yang terjadi pada tahun
2011 adalah bencana puting beliung yang terjadi dibeberapa kawasan
di Provinsi Banten. Pada tahun 2011 berdasarkan penelusuran data
dari Dinas Sosial Provinsi Banten, korban akibat bencana di Provinsi
Banten 5.103 orang terdiri dari 4.924 orang korban bencana alam dan
179 orang korban bencana sosial. Pada tahun 2012 untuk korban
bencana alam yang mengungsi sebanyak 20.080 orang dan korban
yang meninggal sebanyak 2 orang, luka ringan sebanyak 1 orang dan
luka berat sebanyak 1 orang. Untuk menjawab berbagai tantangan
yang berkaitan dengan lingkungan hidup tersebut, Provinsi Banten
pada tahun 2012 telah melakukan beberapa strategi yaitu
meminimalisasi dampak lingkungan akibat pembangunan,
meningkatkan pentaatan hukum lingkungan, meningkatkan akses
Informasi lingkungan hidup, meningkatkan koordinasi dalam
pengendalian dampak lingkungan. Berdasarkan strategi tersebut
berikut kebijakan yang diterapkan BLHD yaitu pembinaan kesadaran
masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dari kerusakan dan
pencemaran udara, daratan dan lautan, Penegakan pelaksanaan
-
- 27 -
perundang-undangan untuk mewujudkan pembangunan yang
berwawasan lingkungan, penyusunan sistem informasi dan pemetaan
SDA dan lingkungan yang potensial dan telah mengalami pencemaran
dan kerusakan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan
pengendalian dampak lingkungan. Guna mewujudkan strategi tersebut
selama tahun 2012 telah dilaksanakan program-program yaitu
program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, program
pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Program-program
perlindungan dan konservasi sumberdaya alam telah dilaksanakan
kegiatan konsevasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan
sumber-sumber air, peningkatan peran serta masyarakat dalam
perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.
Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada tahun
2012 terwujud dalam kegiatan pemantauan kualitas lingkungan
hidup, pengelolaan limbah domestic dan limbah b3, peningkatan
edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan,
pengkajian dampak lingkungan, pengawasan kebijakan pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam terwujud
dalam kegiatan konservasi sumber daya air dan pengendalian
kerusakan sumber daya air; dan kegiatan peran serta masyarakat
dalam perlindungan konservasi sumber daya air.
Program dan kegiatan lain yang dianggap penting untuk pengendalian
dan meminimalisir dampak lingkungan terdapat dalam program
penataan perumahan, pemukiman dan kawasan sentra produksi, pada
tahun 2012 dibawah Dinas SDAP melaksanakan kegiatan
pembangunan jalan akses sentra produksi kawasan pusat
pertumbuhan, peningkatan prasarana lingkungan kawasan binaan,
penyediaan prasarana dan sarana air bersih, perencanaan
pengembangan infrastruktur bidang sumber daya air dan pemukiman,
dan untuk meminimalkan dampak banjir dalam program
pengembangan, pengelolaaan dan pengendalian sumber daya air juga
dilaksanakan kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air
dan badan - badan sungai di ws cidurian cisadane, pengendalian
banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai di ws
ciliman cisawarna.
-
- 28 -
Berbagai permasalahan yang terkait dengan pencemaran lingkungan
masih ditemui dibeberapa daerah, seperti rencana pembangunan
pabrik pengolahan limbah B3 di Desa Bulakan, Kecamatan Cibeber
Kota Cilegon, yang mendapatkan reaksi terkait dengan kehawatiran
masyarakat setempat maupun masyarakat sekitarnya serta Pemerintah
Kabupaten Serang dikarenakan lokasi yang terletak diwilayah
perbatasan. Pemerintahan Kota Cilegon dipandang kurang atau tidak
melakukan inisiatif koordinasi di awal perencanaan dengan Pemerintah
Kabupaten Serang dan Pemerintah Provinsi Banten. Sementara,
perijinan pengolahan limbah B3 adalah kewenangan pemerintah pusat
yang dalam prosesnya juga melibatkan kebijakan Gubernur Banten.
Kerawanan kasus pencemaran udara pada kawasan-kawasan industri,
seperti pencemaran debu dan gas yang melebihi baku mutu (kategori
berat) di Cilegon, serta tingkat kebisingan yang melebihi baku mutu
(kategori berat) di Tangerang, Serang, Cilegon. Sementara itu
pencemaran udara juga merebak pada kawasan permukiman
sebagaimana kasus Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Bagendung
Kota Cilegon dikarenakan pengelolaan sampah masih tersentralisasi
pada level kabupaten/kota yang menggunakan cara ditimbun dan
dibakar, walaupun dibeberapa kabupaten/kota sudah
dirancang mengunakan teknologi sanitary landfill. tapi pada kenyataan
dilapangan masyarakat masih melakukan proses open dumping.
Sebenarnya pengelolaan sampah dapat dilakukan secara sederhana
dan sangat mudah seperti membiasakan memisahkan sampah organik
dan non organik sehingga mudah untuk pengelolaannya, yang organik
bisa didaur ulang menjadi pupuk kompos dan yang non organik bisa
dijual untuk dijadikan daur ulang bijih pelastik dan besi.
6. Komunikasi dan Informatika
Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur
telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah,
dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani.
Khusus untuk layanan jasa telepon kabel, beberapa daerah
perkotaan pada tahun 2010 angka teledensitasnya sudah tinggi
(>10), sedangkan untuk daerah kabupaten kondisi teledensitasnya
masih rendah, terutama untuk jaringan telekomunikasi perdesaan.
Lambatnya pertumbuhan pembangunan sambungan tetap tersebut
salah satunya disebabkan oleh bergesernya fokus bisnis penyelenggara
-
- 29 -
kepada pengembangan telekomunikasi bergerak (selular). Untuk
pengembangan jaringan telekomunikasi perdesaan saat ini telah
dilakukan berbagai upaya salah satunya melalui program Kemampuan
Pelayanan Universal (KPU)/Universal Service Obligation (USO) yang
digagas oleh pemerintah pusat sebanyak 40 USO.
Cakupan layanan komunikasi dan informatika untuk surat kabar telah
menjangkau hingga ke pelosok wilayah. Berdasarkan data
Perhubungan, Komunikasi dan informatika dalam angka tahun
2010, terdapat operator seluler 7 operator, surat kabar nasional yang
ada berjumlah 39, sedangkan jumlah surat kabar lokal sebanyak 6
surat kabar. Pada tahun 2012 penyiaran radio dan TV yang telah
memliki perizinan di Provinsi Banten adalah sebanyak 51 buah
stasiun radio dan 11 lembaga penyiaran TV.
7. Penataan Ruang
Arahan penataan ruang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54
tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekjur
yang berkaitan dengan kebijakan penataan ruang melalui Peraturan
Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Banten tahun 2010-2030 adalah sebagai berikut :
1) Pengembangan sistem pusat permukiman di Kawasan
Jabodetabekjur untuk mendorong pengembangan Pusat Kegiatan
Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta, dengan kota inti adalah
Jakarta dan kota satelit adalah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,
dan kota lainnya;
2) Pengembangan jalan lingkar luar kedua (JORR 2) dan jalan
radialnya sebagai pembentuk struktur ruang Jabodetabekjur dan
untuk memberikan pelayanan pengembangan sub pusat perkotaan
seperti Serpong/Kota Mandiri Bumi Serpong Damai, Cinere,
Cimanggis, Cileungsi, Setu, dan Tambun/Cikarang;
3) Peningkatan pemanfaatan jaringan jalur kereta api pada ruas-ruas
tertentu sebagai prasarana pergerakan komuter dari wilayah Bogor,
Tangerang, Bekasi, dan Depok ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dan sebaliknya;
4) Pengembangan jalan yang menghubungkan antar wilayah dan
antar pusat-pusat permukiman, industri, pertanian, perdagangan,
jasa dan simpul-simpul transportasi serta pengembangan jalan
penghubung antara jalan non-tol dan jalan bebas hambatan;
-
- 30 -
5) Pengembangan sistem jaringan transportasi masal yang
menghubungkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pusat-
pusat di sekitarnya;
6) Arahan pengembangan prasarana drainase dan pengendalian banjir
di Kawasan Jabodetabekjur dilakukan melalui upaya :
a. Rehabilitasi hutan dan lahan serta penghijauan kawasan
tangkapan air;
b. Penataan kawasan sungai dan anak-anak sungainya;
c. Normalisasi sungai-sungai dan anak-anak sungainya;
d. Pengembangan waduk-waduk pengendali banjir dan pelestarian
situ-situ serta daerah retensi air;
e. Pembangunan prasarana dan pengendali banjir; dan
f. Pembangunan prasarana drainase.
7) Sistem pengelolaan persampahan di Kawasan Jabodetabekjur
diarahkan dikembangkan secara terpadu melalui kerjasama antar
daerah dengan mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha.
Penentuan lokasi tempat pembuangan akhir di Kawasan
Jabodetabekjur harus memperhatikan daya tampung dan volume
sampah domestik dan non domestik dari Jakarta, Bogor,
Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur, serta berada pada jarak
aman yang tidak mencemari lingkungan di sekitarnya.
8) Zona Penyangga dalam kawasan budi daya mempunyai potensi
untuk reklamasi yang penyelenggaraannya dilakukan secara
bertahap dengan koefisien zona terbangun antara 40%-45% dengan
jarak dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 200 (dua ratus)
meter sampai garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang
menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter dan harus
mempertimbangkan karakteristik lingkungan.
Cakupan pelayanan umum penataan ruang secara detail disusun dan
dilaksanakan oleh kabupaten/kota, sedangkan provinsi memberikan
arahannya. Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) di daerah perkotaan
adalah sebesar 30% yang terdiri dari: (1) 20% RTH Publik, dimana
pemerintah yang harus mengadakan baik pembebasan lahannya
maupun komponen penunjangnya, dan (2) 10% dilaksanakan oleh
private yaitu lahan RTH yang ada di kawasan pemukiman atau lahan
pekarangan rumah.
-
- 31 -
Pemerintah daerah juga diarahkan untuk mempunyai inisiasi
membuat RTH di pemukiman padat dengan perhitungan tertentu,
karena selain berfungsi sebagai paru-paru kota dan bersisoalisasi,
juga untuk evakuasi bencana.
8. Pemerintahan
Provinsi Banten secara administratif terdiri dari 4 Kabupaten yaitu
Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang, serta 4 Kota yaitu
Tangerang, Cilegon, Serang dan Tangerang Selatan. Adapun jumlah
kecamatan di seluruh Banten sebanyak 155, sedangkan jumlah desa
dan Kelurahan menjadi 1.551 (Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :
146.2/2006/PMD tanggal 22 Maret 2012).
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi
Banten selama periode tahun 2010-2011 menunjukkan adanya
peningkatan yang signifikan, yaitu dari 3.577 orang menjadi 3.868
orang. Pada tahun 2010 proporsi PNS laki-laki sebanyak 2.369 orang
dan perempuan sebanyak 1.208, sedangkan tahun 2011 jumlah laki-
laki sebanyak 2.493 orang dan perempuan sebanyak 1.375 orang.
Pada tahun 2012 jumlah PNS di Provinsi Banten sebanyak 3.878
orang, laki-laki sebanyak 2.481 orang dan perempuan sebanyak 1.397
orang.
Keberadaan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Pemerintah
Provinsi Banten sebagai penyelenggara pemerintahan daerah terdapat
ketidaksesuaian antara kewenangan dengan kelembagaan, duplikasi
tugas dan fungsi serta tugas yang tidak terwadahi, sehingga diperlukan
penataan organisasi perangkat daerah agar efisien, efektif, dan rasional
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
Hal tersebut diatas dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang
baik, bersih dan terstruktur, sistematika, terorganisir, transparan dan
akuntabel diperlukan organisasi perangkat daerah Pemerintah
Provinsi Banten yang bersinergi dengan pemerintah, pemerintah
daerah kabupaten/kota dalam melayani masyarakat. Sehingga
Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2012 telah membentuk
Peraturan Daerah Nomor 3 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi Banten pada tanggal 8 Agustus 2012.
-
- 32 -
9. Ketenagakerjaan
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang cenderung fluktuaktif,
dengan TPAK pada 2011 mencapai 5.210.224 orang (67,79%).
Sedangkan pada tahun 2012, jumlah angkatan kerja terus bertambah
hingga menjadi 5.398.644 orang (69,36%).
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Banten hanya sebesar 85,87%,
padahal di provinsi lainnya minimal 88,68%. Meskipun demikian,
tingkat pengangguran terbuka (TPT) terlihat semakin menurun, dari
13,06% di tahun tahun 2011 menjadi 10,13% pada 2012.
Bila diperhatikan menurut komposisi lapangan usaha pekerjaan, sektor
perdagangan, hotel, dan restoran masih mendominasi penyerapan
tenaga kerja di Banten, dengan persentase mencapai 25,81%.
Disusul kemudian oleh sektor industri pengolahan sebesar 22,63%,
sektor pertanian dan sektor keuangan 18,81%, real estate dan jasa-
jasa 18,55%, sedangkan yang diserap oleh sektor ekonomi lainnya
sebesar 14,20%.
10. Pertanian
Berdasarkan data resmi terakhir berupa Angka Sementara (ASEM)
tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi
Banten, produksi beras di Provinsi Banten mencapai 1.865.893 ton
(GKG) di tahun 2012 dengan provitas sebesar 51,45 Hasil/Ha (Ku) dan
luas panen seluas 362.636 Ha. Bila dibandingkan dengan produksi
padi di tahun 2011 produksi padi di tahun 2012 mengalami penurunan
sebesar 4,30%. Hal ini disebabkan oleh kekeringan di Banten pada
Periode Bulan Mei-November 2012 dan juga terjadinya banjir pada
akhir tahun.
Dampak dari kekeringan menyebabkan puso ditahun 2012 mencapai
14.943 Ha, serta menurunnya tingakat produktivitas padi karena
berada pada masa pertumbuhan, khususnya pada siklus pengisian
bulir-bulir padi tanaman tidak mendapatkan pasokan air.
Sementara itu untuk komoditas palawija, pada periode tahun 2009-
2012 produksi tanaman palawija lainnya berfluktuatif dengan sebagian
besar mempunyai kecenderungan untuk meningkat, seiring dengan
meningkatnya luas panen tanaman tersebut.
Selain padi, Provinsi Banten juga memiliki komoditas tanaman
unggulan lain, diantaranya adalah tanaman anggrek dengan tingkat
-
- 33 -
produksi yang tertinggi di Indonesia. Sentra produksi tanaman
tersebut terdapat di Kota Tangerang Selatan dan menjadi salah satu
obyek wisata di Banten. Emping melinjo yang sudah diekspor hingga
ke Timur Tengah, dengan sentra produksi terdapat di Kabupaten
Pandeglang dan Kota Cilegon. Gula aren yang dapat digunakan
sebagai panganan dengan sentra produksi di Kabupaten Lebak,
buah melon dengan kualitas ekspor yang terkonsentrasi di Kota
Cilegon, dan buah durian asal Kabupaten Pandeglang dan Serang
memiliki rasa yang khas.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2012,
mengoptimalkan peran peternakan berbasis masyarakat. Hal ini
dilakukan karena kondisi dan potensi yang dimiliki oleh peternakan
masyarakat di Provinsi Banten sangat besar dalam pencapaian
PSDSK. Selain itu, melalui optimasi peran serta peternakan
masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan peternak itu sendiri.
Melalui APBD dan APBN TA. 2012, Dinas Pertanian dan Peternakan
(Distanak) Provinsi Banten telah memfasilitasi dan menstimulasi
kegiatan peternakan masyarakat dalam meningkatkan produksi
peternakan di Provinsi Banten di tahun 2012.
Dapat diketahui bahwa produksi daging di Provinsi Banten di tahun
2012 mencapai 175,922,416 Kg dari target produksi sebesar
182,242,133 Kg. Jumlah ini mengalami kenaikan nyata dibandingkan
dengan produksi daging di tahun 2010 yang hanya mencapai
136,502,264 Kg dari target sebesar 136,502,264 Kg dan di tahun 2011
mencapai 170,195,129 Kg dari target produksi sebesar 167,214,193 Kg.
Belum tercapainya target produksi di tahun 2012 dapat disebabkan
oleh beberapa hal yang saling berkaitan, diantaranya jumlah hewan
ternak yang masuk ke Rumah Pemotongan Hewan / Unggas (RPH/U),
permintaan pasar akan produk daging sebagian komoditi hewan
ternak, semakin tingginya harga produk daging dan adanya peralihan
konsumsi masyarakat terhadap daging ke telur sebagai produk
subtitusi yang dapat memenuhi kebutuhan protein hewani.
Perkembangan produksi telur di Provinsi Banten di tahun 2012 telah
mencapai sebesar 89.788.664 Kg dari target produksi sebesar
84.868.672 Kg meningkat dibandingkan dengan produksi di tahun
2010 yang hanya mencapai 56.809.969 Kg dengan target produksi
-
- 34 -
56.809.969 Kg dan tahun 2011 sebesar 82.849.803 Kg melampaui
target produksi sebesar 82.838.088 Kg.
11. Kelautan dan Perikanan
Untuk sektor Kelautan dan Perikanan, Pada Tahun 2012 Kinerja
Produksi perikanan di Banten mencapai 74,51% (target 210.033,30 ton
realisasi 156.489 ton). Produksi perikanan dibagi dua yaitu produksi
perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Produksi
perikanan tangkap di Banten mencapai 95,50% (target 66.427 ton
realisasi 63.436 ton), dengan produksi tertinggi di Kabupaten
Pandeglang sebanyak 24.093 ton. Untuk produksi budidaya di Banten
mencapai 64,80% (target 143.606,30 ton realisasi 93.053 ton), dengan
produksi tertinggi di Kabupaten Serang sebanyak 57.524 ton.
Provinsi Banten memiliki empat komoditas unggulan dalam kegiatan
perikanan Budidaya, yaitu rumput laut, kerang hijau, bandeng dan
udang. Produksi rumput laut di Banten mencapai 53.163,47 ton
dengan produksi tertinggi di Kabupaten Serang sebanyak 52.422 ton.
Produksi kerang hijau di Banten mencapai 1.919 ton dengan produksi
tertinggi Kabupaten Tangerang sebanyak 1.437 ton. Produksi bandeng
di Banten mencapai 8.790 ton dengan produksi tertinggi di Kabupaten
Tangerang sebanyak 5.726 ton. Sedangkan untuk produksi udang di
Banten mencapai 882 ton dengan produksi tertinggi di Kabupaten
Serang sebanyak 516 ton.
12. Pertambangan dan Energi
Untuk sektor listrik, di Banten terdapat dua pembangkit listrik yang
masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa Bali, yaitu PLTU Suralaya
di Kota Cilegon yang dikelola oleh PT Indonesia Power dan PLTU
Labuan di Kabupaten Pandeglang. Sedangkan, distribusi listrik PLN di
Banten dilakukan oleh PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang
dan PT PLN Distribusi Provinsi Banten dan DKI Jakarta.
Jumlah energi listrik yang terjual di Banten pada tahun 2011
mencapai 17,68 juta MWh, dengan hampir dua per tiga nya dibeli oleh
pelanggan industri. Pelanggan rumahtangga meskipun jumlahnya lebih
banyak tapi mengkonsumsi energi listrik hanya sebesar 20,81%. Rasio
elektrifikasi di Provinsi Banten pada tahun 2012 adalah sebesar
81,04%.
-
- 35 -
13. Industri dan Perdagangan
Berdasarkan data kontribusi PDRB Provinsi Banten selama 2 (dua)
tahun terakhir, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi
terbesar yakni sebesar 47,69% dan 45,95% pada tahun 2011 dan
tahun 2012
Pada tahun 2012, sektor perindustrian memberikan kontribusi
terbesar kepada kelompok sektor sekunder yakni sebesar 48.517,64
(Miliar Rupiah, atas dasar harga konstan 2000, tahun 2011 - 2012)
dengan laju pertumbuhan sebesar 3,15% pada tahun 2012.
Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan mempunyai
peran yang sangat penting dalam sebagian proses pembangunan di
Provinsi Banten. Nilai tambah yang dihasilkan dari industri pengolahan
khususnya Industri Besar dan Sedang (IBS) merupakan yang terbesar
kontribusinya dari sembilan sektor ekonomi di Provinsi Banten. Laju
Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang pada tahun 2012 juga
mengalami peningkatan yakni sebesar 2,73% dari periode tahun
sebelumnya.
Pertumbuhan produksi Industri Mikro dam Kecil triwulan IV Tahun
2012 (y-on-y) tumbuh sebesar 6,16 persen dari triwulan yang sama
pada periode tahun sebelumnya (triwulan IV tahun 2011) berbanding
lurus dengan nasional yang naik sebesar 1,89 persen.
Secara keseluruhan, industri di Provinsi Banten baik berskala besar
dan sedang maupun mikro dan kecil mengalami pertumbuhan
produksi yang positif. Hal ini pun memberikan pengaruh yang positif
kepada peningkatan nilai tambah industri yang kemudian berdampak
pada peningkatan PDRB Provinsi Banten yang mencapai 99,999,85
(Miliar Rupiah, atas dasar harga konstan tahun 2011 - 2012).
Sedangkan pada sektor perdagangan, kontribusi PDRB Provinsi Banten
selama 2 (dua) tahun terakhir, memberikan kontribusi terbesar kedua
yakni sebesar 18,50% dan 19.24%, pada tahun 2011 dan tahun 2012.
Sektor perdagangan memberikan kontribusi terbesar kepada kelompok
sektor tersier yakni sebesar 20,087.54 (Miliar Rupiah, atas dasar harga
konstan 2000, tahun 2011 - 2012) dengan laju pertumbuhan sebesar
11,28%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya nilai ekspor impor pada
tahun 2012.
-
- 36 -
14. Pariwisata
Sebagai daerah yang selama ini dikenal dengan wisata pantainya, di
Banten pada tahun 2011 terdapat 246 usaha akomodasi dengan 6.933
kamar dan 10.898 tempat tidur. Dari seluruh usaha akomodasi
tersebut, 3.428 kamar tersedia di hotel berbintang dan 3.505 kamar
terdapat pada hotel non bintang. Jumlah hotel berbintang sendiri
sebanyak 46 unit dengan tingkat hunian kamar sebesar 37,88%, lebih
tinggi dibandingkan dengan tingkat hunian kamar hotel non bintang
yang hanya 25,72%.
Pada tahun 2011 jumlah tamu yang menginap di Hotel pada tahun
2011 mencapai 1,27 juta orang, terdiri dari wisatawan mancanegara
sebanyak 0,06 juta orang dan 1,21 juta wisatawan nusantara, di tahun
2011 wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara
menginap di hotel berbintang ataupun hotel non bintang mengalami
penurunan dan rata-rata hanya menginap kurang dari dua hari.
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
Sektor perbankan di Banten baik konvensional maupun syariah
selama periode 2010-2011 telah menunjukkan pencapaian kinerja yang
menggembirakan. Hal ini terlihat dengan bertambahnya pangsa pasar
perbankan, dimana jumlah kantor bank dan nasabah secara total masing-
masing meningkat dari 636 unit dan 3,40 juta nasabah pada tahun 2010
menjadi 646 unit dan 3,71 juta nasabah pada tahun 2011. Disamping itu,
jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun sampai akhir tahun
2011 secara total juga meningkat hingga mencapai 70,17 triliun rupiah,
padahal pada tahun 2010 masih sebesar 56,83 triliun rupiah. Adapun
total pinjaman yang disalurkan oleh kalangan perbankan baik
konvensional maupun syariah untuk lokasi proyek di Banten sampai
akhir tahun 2011 mencapai 112,22 triliun rupiah, lebih tinggi
dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar 81,71 triliun rupiah.
Selain sebagai daerah penyangga bagi Ibukota DKI Jakarta, Banten
merupakan jalur darat yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera
serta dapat dilalui oleh tiga moda transportasi sekaligus yaitu darat, laut
dan udara. Karena itu, Banten menjadi salah satu daerah tujuan investasi
di Indonesia, dengan total nilai investasi yang masuk setiap tahun
cenderung mengalami peningkatan. Realisasi nilai penanaman modal
dalam negeri (PMDN) di Banten sendiri pada tahun 2011 mencapai 4,1
-
- 37 -
triliun rupiah atau sekitar 5,40 % dari total nilai PMDN di Indonesia yang
mencapai 76,0 triliun rupiah. Sedangkan realisasi nilai penanaman modal
asing (PMA) pada tahun 2011 mencapai 2,2 miliar US$ atau sekitar 11,15
% dari total nilai PMA di Indonesia yang sebesar 19,5 miliar US$.
Jumlah tenaga kerja pada tahun 2011 yang bekerja pada
perusahaan PMA sebanyak 9.131 orang dan pada perusahaan PMDN
sebanyak 4.702 orang, sedangkan untuk jumlah perusahaan PMA
sebanyak 56 perusahaan dan PMDN sebanyak 16 perusahaan. Rasio daya
serap tenaga kerja pada tahun 2010-2011 dapat dilihat pada Tabel 2.6
dibawah ini:
Tabel 2.6 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Di Provinsi Banten
Tahun 2010 - 2011
NO Uraian PMA PMDN
2010 2011 2010 2011
1 Jumlah tenaga kerja yang bekerja
pada perusahaan PMA/PMDN 13.260 9.131 5.205 4.702
2 Jumlah seluruh PMA/PMDN 61 56 15 16
3 Rasio daya serap tenaga kerja 191,80 163,05 193,60 293,87
Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2012
Mengakhiri tahun 2012 harga barang-barang/jasa kebutuhan pokok
masyarakat di Banten secara umum kembali mengalami kenaikan, hal ini
terlihat dari naiknya angka Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 135,88
pada bulan Nopember 2012 menjadi 136,38 pada bulan Desember 2012
atau terjadi perubahan indeks (inflasi) 0,37%. Laju inflasi tahun kalender
(Januari - Desember 2012) maupun Inflasi Year on Year (IHK Desember
2012 terhadap IHK Desember 2011) tercatat 4,37%.
Pada Desember 2012 NTP Banten adalah 111,07 yang berarti
mengalami kenaikan sebesar 1,12% dibandingkan NTP bulan November
2012 yang sebesar 109,83%. Semua subsektor mengalami kenaikan
indeks yaitu tanaman pangan naik 1,56% dari 113,10% menjadi 114,87%,
hortikultura naik 0,29% dari 110,89% menjadi 111,21%, perkebunan naik
0,99% atau naik dari 105,78% menjadi 106,83%, subsektor peternakan
naik 0,76%, atau naik dari 101,32% menjadi 102,09%, dan subsekor
perikanan naik 0,81% atau naik dari 99,17% menjadi 99,97%.
-
- 38 -
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN
2012
Untuk mengukur tingkat kinerja pada empat agenda pembangunan
yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam
mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
harus merujuk pada rencana capaian ke 4 (empat) agenda tersebut
sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007
2012. Ada 9 (sembilan) Indikator Makro Pembangunan untuk mengukur
kinerja pemerintah daerah. Indikator tersebut yaitu :
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
3. Indeks Pembangunan Daerah (IPD)
4. Indeks Pembangunan Gender (IPM-G)
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
6. Jumlah Penduduk Sangat Miskin (Penduduk Miskin)
7. Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM)
8. Jumlah Pengangguran Terbuka
9. Persentase Pengangguran Terbuka
Pada indikator IPM, pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Banten
berhasil mencapai angka 71,22%. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan
dengan capaian IPM tahun 2011 yaitu 70,95. Hal ini menunjukan Provinsi
Banten cukup berhasil meningkatkan kinerja dalam bidang pembangunan
manusia dari tahun sebelumnya. Kondisi ke 9 (sembilan) indikator kinerja
Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012 terlihat sebagaimana Tabel 2.7.
Tabel 2.7 Indikator Makro Pembangunan Daerah di Provinsi Banten
Tahun 2011-2012
No Indikator Satuan 2011 2012 Capaian
% Target Realisasi
1 Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) % 70,95 72,88 71,22 97,72
2 Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE) % 6,43
6,50
6,80 6,15 92,48
3 Indeks Pembangunan Daerah (IPD)
% 93,15 89,20-90,00
96,54 107.75
4 Indeks Pembangunan
Gender (IPM-G) % 65,00 67,40 63,84 117,79
5 Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG) % 53,00 54,20 71,02 131,03
6 Jumlah Penduduk Sangat
Miskin Jiwa 690.870
650.000-
600.000
648.254 96,28
7 Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM)
% 24,58 25-23 20,00 116.67
-
- 39 -
No Indikator Satuan 2011 2012 Capaian
% Target Realisasi
8 Jumlah Pengangguran
Terbuka Jiwa 680.564 600.00 519.210 113.47
9
Persentase Pengangguran
Terbuka (% jumlah pengangguran/jumlah
penduduk)
% 7,15 5,60-5,20 4,61 114,63
Persentase Pengangguran
Terbuka (% jumlah
pengangguran/Jumlah
angkatan kerja)
% 13,06 12,25 10,13 117,51
Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2012 dan BRS 2013
Pencapaian indikator-indikator makro ini merupakan capaian
kinerja dari seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Banten baik
pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat, provinsi maupun
kabupaten/kota serta kontribusi terbesar berasal dari swasta dan
masyarakat.
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya LPE Provinsi
Banten pada tahun 2011 berada pada angka 6,39%, angka ini kemudian
menjadi 6,15% di tahun 2012.
Hal lain berdasarkan indikator makro di Provinsi Banten terjadi
penurunan jumlah penduduk sangat miskin menjadi 648.254 jiwa pada
tahun 2012. Angka realisasi tersebut lebih baik dibandingkan dengan
realisasi pada tahun 2011 yaitu 690.870 jiwa. Berdasarkan target dan
realisasi capaian kinerja penurunan penduduk sangat miskin di Provinsi
Banten sebesar 96,28%.
Relevansi penurunan jumlah penduduk sangat miskin tersebut
dapat terlihat pada indikator Persentase RTM yang mengalami penurunan
dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, Persentase RTM di Provinsi
Banten mencapai angka 24,58%, dan jumlah ini menurun menjadi
20,00% pada tahun 2012, capaiannya sudah melampaui target yang
sudah ditetapkan yaitu 116,67%.
Pada indikator IPD, Provinsi Banten juga menunjukan peningkatan
dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 Provinsi Banten mencapai angka
93,15%, jumlah ini kemudian menjadi 96,54% pada tahun 2012.
Capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 107,75%. Hal ini
menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah dapat
meningkatkan keberdayaan pemerintah, perkembangan wilayah dan
keberdayaan masyarakat dari tahun sebelumnya melalui berbagai program
dan kegiatan yang dilaksanakan.
-
- 40 -
Tahun 2012, jumlah pengangguran terbuka mencapai angka
519.210 Jiwa, jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan pada
tahun 2011 yang mencapai 680.564 jiwa, bahkan dengan upaya yang telah
dilakukan secara bersama dan sinergis diantara pelaku pembangunan di
Provinsi Banten mampu mengurangi TPT di Provinsi Banten dari 13,06%
pada tahun 2011 menjadi 10,13%. Selain melalui 9 (sembilan) indikator
makro di atas mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Banten kita juga
dapat diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama Provinsi
Banten yang diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2011
tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012.
Adapun hasil capaian Kinerja Utama Provinsi Banten Tahun 2012
yang juga disesuaikan dengan ke 4 (empat) agenda pembangunan RPJMD
Provinsi Banten Tahun 2007-2011 adalah sebagai berikut :
A. Agenda Pemerintahan
Untuk menilai kinerja Pemerintah Provinsi Banten pada Agenda
Pemerintahan, dapat dilihat dari nilai capaian kinerja program program
yang diselenggarakan pada agenda ini adalah :
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah
Sasaran dalam program ini adalah Penataan regulasi manajemen
sumber daya aparatur dengan. Indikator untuk mengukur program ini
adalah Standar Pelayanan Minimal pada SKPD yang Berkaitan
Langsung Dengan Pelayanan Publik dengan nilai capaian 100%, Rasio
Penyediaan Barang Dan Jasa Administrasi Perkantoran dengan nilai
capaian 99,11%, Rasio Penyediaan dan Pengembangan Data dan
Sistem Informasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan SKPD
Nilai capaian 100%. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan keluar daerah nilai capaian 97,25%, Rasio
Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana Aparatur nilai capaian 100%, dan Rasio Pengendalian dan
Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan SKPD dengan nilai capaian 100%. Sehingga rata-rata
nilai capaian program ini sebesar 100%. Jumlah kesepakatan
pembangunan dengan pemerintah perbatasan, regional dan bilateral
dengan nilai capaian 100%.
-
- 41 -
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Ada tiga sasaran yang hendak dicapai dalam program ini yaitu :
1) Meningkatkan Pemerataan/Penempatan Sumberdaya Apatur
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, ada dua
indikator capaian kinerja yang digunakan yaitu : Cakupan Fasilitas
PNS pindah dan purna tugas yang memperoleh
pembekalan/penghargaan yang ditargetkan tahun 2012 sebesar
100% dan terealisasi 100% sehingga nilai capaian kinerjanya 100%.
Cakupan pembinaan mental, disiplin, kompetensi dan peningkatan
sumber daya aparatur serta penataan administrasi bidang
kepegawaian target tahun 2012 sebesar 20,00% dan terealisasi
sebesar 17,98%, sehingga nilai capaian indikator ini 89,90%. Rata
rata nilai capaian sasaran peningkatan pemerataan/penempatan
sumber daya aparatur adalah 94,95%.