Tugas Forensik

SANKSI PIDANA BAGI DOKTER/DOKTER GIGI YANG TIDAK MEMBUAT REKAM MEDIS

SESUAI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 29 TAHUN 2004

TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Oleh:

Dessy Puteri Hariyanti

G99141086

Pembimbing:

dr. Sugiharto, M. Kes. (MMR), S.H.

KEPANITERAAN KLINIK ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

FAKULTAS KEDOKTERAN UNS / RSUD DR MOEWARDI

SURAKARTA

2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan

ekonomis (UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ). Sedangkan tempat

yang digunakan untuk penyelenggaraan kesehatan disebut dengan sarana

pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik dan lain-lain.

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat (1). Berdasarkan bunyi pasal tersebut,

sudah jelas bahwa penyelenggaraan kesehatan merupakan hak asasi atau hak dasar

setiap orang yang dijamin oleh negara. Setiap orang mempunyai hak dalam

memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Untuk

menjamin hak- hak pasien tersebut dibuatlah Undang-Undang yang mengatur

tentang hak dan kewajiban dokter diantaranya adalah rekam medis.

Rekam medis itu adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang

identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah

diberikan kepada pasien (Permenkes nomor 286 Tahun 2008 tentang Rekam

Medis Pasal 1). Begitu pentingnya rekam medis dalam pelayanan kesehatan

sehingga dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi kewajiban

tenaga kesehatan dan sarana kesehatan. Menurut Undang Undang RI Nomor 29

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46 bahwa setiap dokter atau dokter

gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. Rekam

medis harus dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan.

Kewajiban ini juga tercantum dalam Permenkes Nomor 269 Tahun 2008

Pasal 5 berbunyi (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik

kedokteran wajib membuat rekam medis. (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien menerima

pelayanan. (3) Pembuatan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan melalui pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan

pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. (4)

Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda

tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan

pelayanan kesehatan secara langsung.

Rekam medis sangat dibutuhkan dalam rangka pelayanan kesehatan maupun

dalam rangka penegakan hukum pelayanan kesehatan. Rekam medis dibutuhkan

untuk mengetahui riwayat penyakit pasien terdahulu beserta pengobatannya.

Begitu pentingnya rekam medis sehingga perlu dibuat sanksi pidananya apabila

rekam medis dalam pelayanan kesehatan tidak dibuat oleh dokter. Hal rekam

medis diatur dalam UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Pasal 46 dan 79.

Pasal 79 UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran berbunyi

, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling

banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi

yang :

a. Dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud pada

Pasal 41 ayat (1);

b. Dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagai mana dimaksud

dalam Pasal 46 ayat (1); atau

c. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagai mana dimaksud dalam

Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e

Walaupun sanksi pidana jelas dalam UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Praktiik Kedokteran , namun masih banyak rekam medis yang belum dibuat

sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian

tentang rekam medis di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar Tahun

2012 pada penulisan kelengkapan identitas pasien MR 2 dari total kunjungan

13.386 pasien, penulisan nama pasien yang lengkap 5.622 status (42%), dan

terdapat 7.764 status (58%) yang tidak lengkap pencatatan namanya. Penulisan

nomor rekam medis yang lengkap 6.693 status (50%) dan terdapat 6693 status

(50%) yang tidak lengkap nomor rekam mediknya. Pada penulisan umur yang

lengkap 3.881 status (29%) dan terdapat 9.505 status (71%) yang tidak lengkap

penulisan umurnya. Pada penulisan ruangan atau tempat rawat yang lengkap 3.480

status (26%) dan terdapat 9.906 status (74%) yang tidak lengkap penulisan

ruangannya.

Jadi rekam medis merupakan dokumen penting dalam pelayanan kedokteran

sebagai pertanggung jawaban hukum dalam tindakan kedokteran. Rekam medis

juga mempunyai fungsi perlindungan hukum bagi dokter itu sendiri dalam

memberikan pelayanan. Permasalahannya apakah dokter yang tidak membuat

rekam medis layak diberikan sanksi pidana sebagaimana layaknya penjahat ?

Oleh karena itulah kami tertarik untuk memilih judul “sanksi pidana bagi

dokter / dokter gigi yang tidak membuat rekam medis menurut UU RI Nomor 29

Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran.” Judul ini merupakan tindakan melawan

hukum dalam praktik kedokteran karena telah diperintahkan oleh Undang-Undang.

B. Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan pemahaman tentang kewajiban dokter dalam membuat rekam

medis

b. Mencegah terjadinya masalah hukum dalam pelayanan kedokteran

c. Meningkatkan pelayanan kedokteran yang prima

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

REKAM MEDIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN

A. Kewajiban dokter dalam Rekam medis

Hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan hukum yang

menimbulkan hak dan kewajiban antar pasien dan dokter secara timbal balik.

Hak dokter menjadi kewajiban pasien untuk memenuhinya, sedangkan hak

pasien merupakan kewajiban dokter untuk memenuhi hak pasien. Salah satu hak

pasien sebagaimana tertuang dalam UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran Pasal 46 adalah rekam medis.

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang

identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang

telah diberikan kepada pasien (Permenkes Nomor 268 tahun 2008 tentang

Rekam Medik). Pembuatan rekam medis merupakan suatu kewajiban yang

dibebankan kepada dokter dan atau dokter gigi untuk membuat rekam medis

(Pasal 46 UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran). Pasien

memiliki hak untuk memperoleh isi rekam medis sebagaimana diperintahkan UU

RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 52 bahwa Pasien

mempunyai hak untuk mendapatkan isi rekam medis.

Rekam medis memegang peranan penting dalam mengungkap kasus

malpraktik yang dilakukan oleh dokter/dokter gigi. Hakim Agung Prof

Suryajaya mengungkapkan sudah seharusnya tindakan malpraktik yang

dilakukan dokter bisa dipidanakan tak hanya berhenti sebatas sanksi etik.

Menurut dia, tidak terungkapnya unsur pidana dalam praktik terkait tindakan

malpraktik kedokteran disebabkan bukti medical record (rekam medis) tidak

pernah dibuka dalam proses penyidikan dengan dalih kerahasiaan praktik

kedokteran.

Begitu pentingnya rekam medis dalam pelayanan kesehatan ( kedokteran )

sehingga perlu diatur lengkap dalam UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran menjadi kewajiban dokter dan menjadi hak bagi pasien.

Untuk menjamin terlaksananya Rekam Medik yang sesuai dengan peraturan

perundangan maka pemerintah juga memberikan sanksi pidana bagi dokter /

dokter gigi yang tidak membuat rekam medis. Sanksi pidananya tertuang pada

Pasal 79 poin b, “Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun

atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) setiap

dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak membuat rekam medis

sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1).

Tujuan dari sanksi pidana ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan

agar hak pasien berupa rekam medis dalam diberikan kepada pasien sehinga hak

pasien terpenuhi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Rekam medis inipun bermanfaat bagi dokter / dokter gigi sebagai

tanggung jawab dan tanggung gugat profesi dokter dalam praktik kedokteran.

Namun demikian siapakah yang bisa menjamin implementasi rekam medis

bisa dilaksanakan sesuai dengan UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

kedokteran? Tidak seorangpun bisa melihat rekam medis dengan dalih rahasia

kedokteran. Orang yang bisa melihat rekam medis hanyalah dokter dan petugas

kesehatan terkait , sedangkan pasien hanya bisa meminta kopi rekam medis atau

salinan rekam medisnya. Siapakah yang mempunyai kewenangan melakukan

audit rekam medis dan memberikan sanksi apabila rekam medis dibuat belum

sesuai dengan UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran?

Kegunaan Rekam medic dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya :

1) Aspek Administrasi

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi, karena isinya

menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab tenaga

medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.

2) Aspek Medis

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai medis, karena catatan tersebut

dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan atau perawatan

yang harus diberikan kepada pasien.

3) Aspek Hukum

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum, karena isinya

menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan

dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan tanda bukti

untuk menegakkan hukum.

4) Aspek Keuangan

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai keuangan, karena isinya

mengandung data atau informasi yang dapat digunakan sebagai aspek

keuangan.

5) Aspek Penelitian

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian, karena informasi

yang dikandungnya dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.

6) Aspek Pendidikan

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan, karena isinya

menyangkut data atau informasi tentang perkembangan kronologis dan

kegiatan pelayanan medik yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut

dapat dipergunakan sebagai bahan atau referensi pengajaran dibidang profesi

si pemakai.

7) Aspek Dokumentasi

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai dokumentasi, karena isinya

menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai

sebagai bahan pertanggungjawaban laporan rumah sakit.

B. Sanksi Pidana

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan

yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana ( Mezger ).

Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan

oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Pidana adalah

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang

memenuhi syarat- syarat tertentu.

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan

akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik

masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana

merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan

terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat

menggangu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya

merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan

tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman

dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang

yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu , sedangkan

Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud

suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.

Syarat-syarat tertentu dimaksud adalah asas legalitas sebagaimana tercantum

dalam Pasal 1 KUHP, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan

aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada , sebelum perbuatan itu

dilakukan “. Sanksi pidana dalam hal rekam medis sebagaimana tercantum dalam UU

RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 79 merupakan asas

legalitas dalam menegakkan rekam medis pada praktik kedokteran. Sudah selayaknya

para dokter menyadari bahwa rekam medis bukan hanya untuk kepentingan pasien

semata-mata melainkan juga untuk kepentingan perlindungan hukum bagi para dokter

itu sendiri.

Sanksi pidana bagi dokter dan atau dokter gigi yang tidak mau membuat rekam

medis tentunya mempunyai tujuan mulia yaitu memberikan perlindungan hukum bagi

pasien dan dokter / dokter gigi itu sendiri.

BAB III

PEMBAHASAN

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA DOKTER DALAM REKAM

MEDIK

Untuk memidana seseorang, selain orang tersebut melakukan perbuatan yang

dilarang, dikenal pula asas Geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan).

Asas ini merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat dan juga

berlaku di KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak berlaku pemidanaan bagi perbuatan

yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP

tidak memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana

karena adanya daya paksa. Demikian juga dengan Pasal 50, “Barang siapa melakukan

perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”.

Oleh karena itulah untuk dapat dipidananya suatu kesalahan dapat diartikan

sebagai pertanggung jawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi 3 unsur,

sebagai berikut :

1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada petindak artinya keadaan jiwa

petindak haruslah normal.

2) Adanya hubungan batin antar petindak dan perbuatannya yang dapat berupa

kesengajaan (dolus) atau kealpaan (Culpa).

3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

Lantas bagaimana dengan pertanggung jawaban dokter / dokter gigi yang

belum membuat rekam medis sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun

2004 tentang Praktik Kedokteran? Apakah dokter / dokter gigi dapat dipidana

sebagaimana halnya penjahat yang melakukan tindak pidana? Seorang dokter dalam

melaksanakan tugasnya merupakan tugas dalam hal penyelamatan jiwa pasien dan hal

ini merupakan kewajiban bagi dokter .

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seorang dokter/dokter gigi yang tidak membuat rekam medis merupakan

tindakan melawan hukum karena kewajiban dokter/dokter gigi untuk

membuat rekam medis telah tertulis dalam UU RI no 29 tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran pasal 46 dan dapat dikenakan sanksi pidana. Namun

masih terdapat perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan sanksi pidana bagi

seorang dokter/dokter gigi yang tidak membuat rekam medis.

B. Saran

Undang-undang tentang Praktik Kedokteran perlu ditinjau kembali agar dapat

dilaksanakan dengan baik dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung : PT Aditya Citra

Adami Chazawi, 2011. Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Bagir Manan, 2004. Hukum Positif Indonesia, Satu kajian Teoritik. Yogyakarta : FH UII Press

Bambang Sunggono, 2006. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Indar Irmawati, 2013. Penelitian faktor yang berhubungan dengan kelengkapan rekam medis Di rsud h. Padjonga dg. Ngalle takalar. Jurnal AKK : Vol 2 No 2

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Pustaka Mahardika.

IDI, 2005. Kode Etik Kedokteran Indonesia

Muladi,2008. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni

Moeljatno, 2005. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Jakarta : Bumi Aksara

Moeljatno, 2002. Asas-asas hukum pidana. Jakarta : Asdy Mahasatya

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga kesehatan

Permenkes Nomor 268 tahun 2008 tentang Rekam Medik

Ridwan HR, 2006. Hukum Adminintrasi Negara. Jakarta : Raja Grafindo

Sholehuddin, 2004. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Penerbit UI Press

Soerjono Soekanto, 2006. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta : Raja Grafindo

Tri Andrisman, 2009. Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. Bandar Lampung : Unila

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kesehatan, 2010. Bandung : Fokusindo Mandiri

UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pustaka Mahardika.