review renstra skpd bpmpd prov kalsel tahun 2011-2015

BANJARMASIN

2014

Renstra BPMPD Provinsi Kalsel Tahun 2011-2015 2

KATA PENGANTAR

Penyusunan Review Renstra (Perencanaan Strategis) ini adalah merupakan

amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan

Pembangunan Nasional. Sesuai Undang-Undang tersebut pada Bab V pasal 15 bahwa

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan rancangan renstra SKPD sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD.

Dokumen ini disusun untuk menterjemahkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Republik Indonesia. Dokumen

ini menguraikan pokok-pokok pikiran pemberdayaan masyarakat dan peningkatan

kapasitas pemerintahan desa/kelurahan; kinerja, permasalahan dan tantangan; visi, misi,

tujuan dan sasaran; strategi serta program pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan desa. Dalam kurun waktu pelaksanaannya dengan memperhatikan kinerja

pembangunan yang sedang berjalan, terdapat beberapa kegiatan baru yang muncul

guna menjawab tantangan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian tujuan. Kegiatan-

kegiatan ini muncul tidak dengan serta merta namun berdasarkan keharusan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaannya.

Akhirnya, kami jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan agar review renstra ini dapat menjadi

acuan keselarasan antara perencanaan yang dibuat dengan kegiatan yang dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi suksesnya

pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam Renstra ini. Semoga upaya

ini mendapat ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Banjarmasin, Oktober 2014

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

DRS. H. GUSTI SYAHYAR Pembina Utama Muda


DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

Bab I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1

B. Landasan Hukum 2 C. Maksud dan Tujuan 3

D. Sistematika Penulisan 4

Bab II

Gambaran Pelayanan BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan 5 A. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 5

B. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi 5 C. Kapasitas Pelayanan dan Aset Yang Dikelola 10

D. Jenis Pelayanan, Kelompok Sasaran dan Indikator Kinerja Pelayanan 14

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS 18 A. Gambaran Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 18

B. Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah 23 C. Kajian Dokumen Penunjang 25

D. Isu-isu Strategis 28

BAB IV

Visi dan Misi 31 A. Visi dan Misi 31

B. Tujuan dan Sasaran 33

C. Kebijakan 34 D. Prinsip-prinsip Pemberdayaan 34

E. Pendekatan 35

BAB V Rencana Program 36

A. Rencana Program 36

B. Indikator Kinerja SKPD 50

BAB VI PENUTUP 54

54


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantu diarahkan

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dari pengertian tersebut maka

kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat dan

pepanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban seluruh jajaran Pemerintah Daerah

secara komprehensif meliputi pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial

budaya, politik dan lingkungan dengan prioritas program yang sesuaikan dengan esensi

masalah dan prioritas kebutusan masyarakat serta dilaksanakan secara

berkesinambungan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan

Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, dan memiliki

tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan

Selatan Nomor 27 Tahun 2009 yaitu sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan

sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan masyarakat

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang

Pemerintahan Daerah dengan paradigma Pemberdayaan Masyarakat di antara hal-hal

yang ditegaskan adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan

prakarsa, swadaya gotong royong, dan kreatifitas, serta meningkatkan pertisipasi dan

peran serta masyarakat dalam pembangunan. Oleh Karena itu, Pemerintah Daerah

berkewajiban melakukan upaya pembinaan, perumusan, kebijakan dan memfasilitasi

proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang mejadi

misi, visi, tugas pokok dan fungsi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan yaitu untuk menciptakan terwujudnya

kemandirian masyarakat dan pemerintahan desa di Kalimantan Selatan.

Sejalan dengan itu, etika pembangunan yang harus ditegakkan oleh aparat

pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat meliputi :

a. Memahami dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

b. Membangun kepercayaan dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk

melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan secara mandiri.

c. Melakukan dialog dan memberikan informasi yang tepat dan terbaik bagi

masyarakat.

d. Menciptakan kebijakan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang

berpihak kepada masyarakat miskin.

Dengan demikian dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Provinsi

Kalimantan Selatan, maka penyusunan Rencana Stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah


(Renstra-SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2011 – 2015 akan menjadi acuan dan strategi bagi

pelaksanaan program prioritas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan. Ini

meliputi perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan Pemerintahan Desa dan

Kelurahan, Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, Usaha Ekonomi Masyarakat,

Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Tekonologi Tepat Guna serta

mengkoordinasikan program-program di bidang pemberdayaan masyarakat.

B. Landasan Hukum

Landasan normatif sebagai kerangka dasar hukum dalam penyusunan Rencana

Stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 – 2015

adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain

mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2008 tentang urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6);

C. Maksud dan Tujuan

Rencana stratejik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan

dilaksanakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan

ketepatan strategi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi.

1. Maksud

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra–SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan adalah menetapkan program dan

kegiatan yang menjadi acuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja

yang diemban oleh seluruh aparatur yang dilaksanakan secara terkoordinatif dan

terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia

usaha, dan masyasarakat agar terwujud keberhasilan kolaboratif secara sinergisitas.

2. Tujuan

a. Menetapkan visi dan misi sebagai citra masa depan yang hendak dicapai dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas

dan fungsi untuk mencapai visi dan misi.

c. Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi dan

merupakan keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan

Selatan.

d. Menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai rencana aksi (action plan)

dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.


D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan, pengertian, kerangka pikir dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPMPD Memuat tentang uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi

BPMPD, kapasitas pelayanan dan aset yang dikelola

BAB III ISU-ISU STRATEGIS Memuat tentang analisa gambaran umum daerah terkait dengan

BPMPD, target capaian pembangunan program prioritas Kepala Daerah dan kajian dokumen penunjang serta analisa isu-isu strategis

berkaitan dengan tugas dan fungsi BPMPD BAB IV VISI DAN MISI

Memuat rumusan visi, misi dan tujuan serta sasaran BPMPD Provinsi

Kalimantan Selatan BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja.

BAB VI PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPMPD PROVINSI KALSEL

A. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari :

1. Kepala Badan

2. Sekretaris

3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

4. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

5. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat

6. Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Selanjutnya Sekretariat membawahi sub bagian dan Kepala Bidang membawahi sub-sub

bidang sebagai berikut :

1. Sekretariat :

a. Sub bagian Program

b. Sub bagian Keuangan

c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan :

a. Sub bidang Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan

b. Sub bidang Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan

3. Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat :

a. Sub bidang Lembaga Masyarakat dan Pelatihan Masyarakat

b. Sub bidang Pembinaan dan Pendataan Potensi Masyarakat

4. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat :

a. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

b. Sub Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi Perdesaan

5. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna :

a. Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya ALam

b. Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

6. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari :

a. Sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan terbagi dalamberbagai

kelompok sesuai dengan bidang keahlian

b. Jumlah dan jenis jabatan ditentukan berdasarkan keperluan dan beban kerja

c. Jenis dan jenjang jabatan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku.

B. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan

merupakan salah satu perangkat daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2012. Sedangkan sebelumnya

SKPD ini mempunyai nomenklatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan


Provinsi Kalsel. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 25 Tahun

2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Propinsi Kalimantan Selatan bahwa Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan

desa. Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, menfasilitasi dan dukungan

atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat

dan pemerintahan desa;

c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan pemerintahan

desa dan kelurahan;

d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional , membina, mengatur dan

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan dan

pemberdayaan kelembagaan dan pelatihan masyarakat;

e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional , membina, mengatur dan

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan usaha

ekonomi masyarakat;

f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional , membina, mengatur dan

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemanfaatan sumberdaya alam

dan penerapan teknoklogi tepat guna;

g. Mengendalikan pengelolaan kesekretariatan ; dan

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas

dan tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan

desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

2. Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi dan

pemberdayaan pemerintahan desa dan kelurahan;


pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;


penguatan kelembagaan masyarakat dan pelatihan masyarakat;


6. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi

pemanfaatan pemberdayaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat

guna;

7. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut BPMPD dilengkapi dengan unsur-

unsur organisasi yang terdiri dari :

a. Sekretariat;

Sekretariat BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang Sekretaris

yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana

kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, mengelola

urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan

perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian.

Selain itu Sekretaris juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program , pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi

kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

2. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi

kegiatan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan penatausahaan keuangan

dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;


pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan hubungan

masyarakat dan keprotokolan; dan


efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi

kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi dimaksud sekretariat BPMPD dilengkapi

dengan 3 (tiga) sub bagian, yaitu :

1) Sub Bagian Program;

Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan

kerjasama pengumpulan, pengolahan dan analisa data, penyusunan program

dan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan

kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

2) Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan

mengelola penatausahaan keuangan serta menyiapkan laporan

pertanggungjawaban keuangan.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan surat

menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan,

hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta

mengelola administrasi kepegawaian.


b. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pengembangan desa dan

kelurahan serta fasilitasi pengelolaan administrasi desa dan kelurahan. Dengan

demikian bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program, koordinasi, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan

fasilitasi pengembangan desa dan kelurahan;

2. Penyusunan program , koordinasi, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan

fasilitasi pengelolaan administrasi desa dan kelurahan;

3. Penyusunan program , pengaturan dan mengevaluasi pelaksanaan program

fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan;

4. Penyusunan program , pengaturan dan pengendalian pelaksanaan bimbingan

dan petunjuk teknis pengembangan desa dan kelurahan serta pengelolaan

administrasi desa dan kelurahan;

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud bidang Pemerintahan Desa

dan Kelurahan mempunyai 2 (dua) sub bidang yaitu :

1) Sub Bidang Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan;

Sub Bidang Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas

melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan desa dan

kelurahan.

2) Sub Bidang Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa

Sub Bidang Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan mempunyai

tugas melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis pengelolaan Administrasi

desa dan kelurahan.

c. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;

Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi

pembinaan kelembagaan masyarakat dan pelatihan masyarakat serta pelatihan kader

skala provinsi. Untuk itu bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat mempunyai

fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program, mengkoordinasikan, pengaturan, pengendalian dan

evaluasi kegiatan pembinaan lembaga masyarakat dan pelatihan masyarakat;

2. Penyusunan program, koordinasi, pengaturan, mengendalian dan evaluasi

pembinaan dan pendataan potensi masyarakat;

3. Penyusunan program, koordiasi, pengaturan, pengandalian dan evaluasi

pelaksananan program bidang kelembagaan dan pelatihan masyarakat;

4. Penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan masyarakat dan

pelatihan masyarakat skala provinsi;


Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud bidang Kelembagaan dan

Pelatihan Masyarakat mempunyai 2 (dua) sub bidang yaitu :

1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi

Masyarakat;

Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi

Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan dan

memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat skala

provinsi.

2) Sub Bidang Pengembangan dan Pelatihan Kader.

Sub Bidang Pembinaan dan Pendataan Potensi Masyarakat mempunyai tugas

mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan dan pelatihan kader.

d. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas membina melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan

pendataan potensi masyarakat. Untuk itu bidang Usaha Ekonomi Masyarakat

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan

pembinaan dan pengembangan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat;


peningkatan sarana dan prasarana ekonomi pedesaan;

3. Penyusunan program, pengaturan, mengendalikan dan evaluasi pelaksananan

bimbingan dan petujuk teknis pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan

peningkatan sarana dan prasarana ekonomi pedesaan; dan

4. Penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi program ekonomi

masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud bidang Usaha Ekonomi

Masyarakat mempunyai 2 (dua) sub bidang yaitu :

1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;

Sub Bidang Pengembangan usaha ekonomi Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan bimbingan dan petujuk teknis pengembangan usaha ekonomi

masyarakat.

2) Sub Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi Pedesaan.

Sub Bidang Peningkatan Sarana dan prasarana ekonomi Pedesaan mempunyai

tugas melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis peningkatan sarana dan

prasarana ekonomi pedesaan.

e. Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasi, membina pengembangan dan

pemanfaatan suber daya alam dan teknologi tepat guna. Untuk itu bidang

Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi sebagai berikut :



pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan pengembangan dan pemanfaatan

sumber daya alam;


pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;

3. Penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan sumber daya

alam dan teknologi tepat guna; dan

4. Penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi program

pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna .

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud bidang Sumberdaya Alam dan

Teknologi Tepat Guna mempunyai 2 (dua) sub bidang yaitu :

1) Sub Bidang Pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam;

Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam mempunyai

tugas melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan dan

pemanfaatan sumber daya alam.

2) Sub Bidang Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai

tugas melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan dan

pemanfaatan teknologi tepat guna.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan SKPD ini.

C. Kapasitas Pelayanan dan Aset Yang Dikelola

Kapasitas pelayanan yang dijalankan oleh BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan

adalah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Kapasitas pelayanan ini dilakukan sebagai berikut :

1. koordinasi/konsultasi dengan instansi terkait tingkat provinsi, kabupaten/kota dan

pemerintah pusat dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan

masyarakat dan pemerintahan desa;


pemerintah pusat dalam rangka perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan

pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan pemerintahan desa dan kelurahan;



pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;




pelaksanaan fasilitasi dan penguatan kelembagaan masyarakat dan pelatihan

masyarakat;



pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan pemberdayaan sumber daya alam dan penerapan

teknologi tepat guna;

Proses penyelenggaraan pelayanan ini didukung oleh

a. Sumberdaya Manusia

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi

Kalimantan Selatan memiliki formasi eselon sebagai berikut :

- Eselon II.a : 1 orang

- Eselon III.a : 5 orang

- Eselon IV.a : 11 orang

Jumlah PNS BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan tingkat pendidikan


- Pasca Sarjana (S2) : 8 orang

- Sarjana (S1) : 16 orang

- Sarjana Muda (D3) : 2 orang

- D. II : 1 orang

- SLTA : 12 orang

- SLTP : 0 orang

- SD : 1 orang

Jumlah PNS BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan diklat penjenjangan

struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

a. Struktural

- Diklat Pim II : 1 orang

- Diklat Pim III : 8 orang

- Diklat Pim IV : 9 orang

b. Fungsional

- Kursus Manajemen Proyek (KMP) : 7 orang

- Kursus Bendaharawan/Pemegang Kas : 8 orang

- Manajemen Pengelolaan Barang dan Jasa : 2 orang

- Penjenjangan Pranata Komputer Tingkat

Terampil

: 1 orang

- Penyetaraan Arsiparis Tingkat Terampil : 2 orang


Secara rinci jumlah pegawai pada BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari

eselonering dan kepangkatan / golongan adalah sebagai berikut :

1. berdasarkan eselonering :

- Kepala Badan (eselon II.a) : 1 orang

- Sekretaris (eselon III.a) : 1 orang

- Kepala Bidang (eselon III.a) : 4 orang

- Kepala Sub Bagian / Sub Bidang : 11 orang

- Jabatan Fungsional Arsiparis : 2 orang

- Jabatan Fungsional Pranata Komputer : 1 orang

- Unsur Staf : 20 orang

2. berdasarkan kepangkatan

- Golongan IV/d : - orang

- Golongan IV/c : 1 orang

- Golongan IV/b : 3 orang

- Golongan IV/a : 7 orang

- Golongan III/d : 7 orang

- Golongan III/c : 2 orang

- Golongan III/b : 9 orang

- Golongan III/a : 4 orang

- Golongan II/d : 1 orang

- Golongan II/c : 2 orang

- Golongan II/b : 3 orang

- Golongan II/a : - orang

- Golongan II/a CPNS : - orang

- Golongan I/a CPNS : - orang

b. Kualitas dan Kuantitas Aset Yang Dikelola

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan

telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :

1) Transportasi roda empat dalam rangka operasional kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Mobil operasional ini digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional baik

perencanaan, pelaksanaan dan monitoring berbagai kegiatan yang dilaksanakan

oleh pegawai BPMPD Provinsi Kalsel.


2) Ruang kerja

Sebelumnya SKPD ini mempunyai nomenklatur Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Perempuan Provinsi Kalsel. Sebagai akibat dari pemekaran organisasi

tersebut maka untuk ruang kantor harus sharing dengan Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan anak. Untuk ke depan diharapkan agar dapat

mempunyai ruang kantor yang representatif.

3) Perlengkapan kerja

Dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kerja telah tersedia pula

perlengkapan kerja yang meliputi meja, kursi, lemari, filling cabinet dan lain

sebagainya.

4) Peralatan Kerja

Untuk mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BPMPD, saat

ini telah tersedia peralatan kerja seperti perangkat komputer, printer, laptop,

mesin tik, LCD dan sarana informasi lain seperti televisi.

Adapun jenis dan jumlah aset yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dapat dirincikan sebagaimana

tabel berikut :

No Nama Barang Satuan Jumlah Keterangan

1

2

3 4

5 6

7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17 18

19

20 21

22 23

24

25 26

Mobil Dinas

Mesin ketik Manual

Lemari Besi/Metal Filling Besi/ Metal

Brankas Lemari Kaca

Lemari Kayu

Meja Kerja Kursi Kayu

Komputer p. IV Kursi Putar kecil

Kursi Lipat

Meja Tamu Meja Komputer

Kursi Putar Besar Kursi Besi

Rak Kayu Brankas

AC

VCD Wireless

Speaker Proyektor

Layar Proyektor

Amplifier Komputer notebook

2

7

23 43

5 4

15

70 62

7 34

17

6 7

21 3

7 5

15

1 1

4 2

1

1 6

Buah

Buah

Buah Buah

Buah Buah

Buah

Buah Buah

Buah Buah

Buah

Buah Buah

Buah Buah

Buah Buah

Buah

Buah Buah

Buah Buah

Buah

Buah Buah

Baik

Baik

Baik Baik

Baik Baik

Baik

Baik Baik

Baik Baik

Baik

Baik Baik

Baik Baik

Baik Baik

Baik

Baik Baik

Baik Rusak

Baik

Baik Baik


c. Jenis Pelayanan, Kelompok Sasaran dan Indikator Kinerja Pelayanan

Jenis dan objek pelayanan yang dilakukan oleh BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan

adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

1. Jenis Pelayanan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan

desa diperlukan berbagai layanan teknis kepada instansi terkait dengan

pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Selatan. Bentuk jenis layanan tersebut


a) Konsultasi/koordinasi antar petugas SKPD mitra kerja dan stakeholders

terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan

pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat,

pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan

sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi

tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas

penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;

b) Konsultasi/koordinasi antar SKPD kabupaten dan kota terkait perencanaan,

pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan

kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha

ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam

berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai

kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan

pemerintahan Desa dan Kelurahan;

c) Konsultasi/koordinasi antar masyarakat, dunia usaha, dan akademisi peminat

data pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Provinsi

Kalimantan Selatan;

d) Fasilitasi antar instansi pusat terkait koordinasi perencanaan, pelaksanaan

dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan

serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat,

peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan

pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan

pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;

e) Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan pemantapan dan

pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat,

pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan

sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi

tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas

penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah Kalimantan

Selatan.


2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi target koordinasi dalam melaksanakan kegiatan

pemberdayaan masyarakat adalah semua SKPD yang diklasifikasikan

menjalankan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Inilah

yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan

berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan

kemiskinan.

No Bidang Layanan Kelompok Sasaran

1 Sekretariat Lingkungan BPMPD Prov Kalsel dan

seluruh SKPD yang menjadi bagian perencanaan dilingkungan BPMPD

Kab/Kota

2 Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

1. pelaksana kegiatan bidang pemdes dan kel di BPMPD tingkat kab/kota

2. LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku

kepentingan terkait dengan kegiatan

bidang pemdes dan kel di tingkat provinsi dan kab/kota

3 Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

1. pelaksana kegiatan bidang kelembagaan dan pelatihan

masyarakat di BPMPD tingkat kab/kota


kepentingan terkait dengan kegiatan bidang bidang kelembagaan dan

pelatihan masyarakat di tingkat

provinsi dan kab/kota

4 Bidang Usaha ekonomi

Masyarakat

1. pelaksana kegiatan bidang usaha

ekonomi masyarakat di BPMPD tingkat

kab/kota 2. LSM, organisasi profesi, akademisi,

masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait dengan kegiatan

bidang bidang usaha ekonomi masyarakat di tingkat provinsi dan

kab/kota

5 Bidang Sumber Daya Alam dan TTG

1. pelaksana kegiatan bidang sumber daya alam dan TTG di BPMPD tingkat

kab/kota


kepentingan terkait dengan kegiatan bidang bidang sumber daya alam dan

TTG di tingkat provinsi dan kab/kota


3. Objek dan Indikator Kinerja Pelayanan

No Uraian Tugas Indikator Kinerja

1 SEKRETARIAT

a. Menyusun program, menkoordinasi, membina,

mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data;

LAKIP, LPPD, LKPJ

b. Menyusun program, menkoordinasi, membina,

mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan

rencana kegiatan serta laporan;

RPJM, RENSTRA

c. Menyusun program, menkoordinasi, membina,


pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana anggaran;

RENSTRA, RPJPD

d. Menyusun program, menkoordinasi, membina,

mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan penatausahaan keuangan dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban keu;

RFK, LRA

e. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan urusan ketatausahaan;

RKBU, RTBU, Daftar Inventaris Barang

f. Menyusun program, menkoordinasi, membina,


pengelolaan administrasi kepegawaian;

2 PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan fasilitasi pengembangan desa dan

kelurahan;

Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan

monitoring



pelaksanaan fasilitasi pengelolaan administrasi desa dan kelurahan;

Buku Profil Desa

c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan fasilitasi pemerintahan desa dan

kelurahan;

d. Menyusun program, mengatur dan

mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan

petunjuk teknis pengembangan desa dan kelurahan;

3 BIDANG KELEMBAGAAN PELATIHAN MASYARAKAT


kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat;


monitoring

b. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi

kegiatan pembinaan pelatihan masyarakat;


kegiatan pendataan potensi masyarakat;

d. Menyusun program, menkoordinasi, membina,


bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan masy dan pelatihan masy serta

pendataan potensi masyarakat;


4 BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT


kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;


monitoring


mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan sarana dan prasarana

ekonomi perdesaan;


pelaksananaan program usaha ekonomi masy;

d. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan usaha ekonomi masy dan

peningkatan sarana dan prasarana ekonomi

perdesaan;

5 BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN TTG


kegiatan pembinaan, pengembangan dan

pemanfaatan sumber daya alam;


monitoring


mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan dan

pemanfaatan teknologi tepat guna;


pelaksanaan program bidang SDA dan TTG;

d. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan SDA dan TTG;


BAB III

ISU – ISU STRATEGIS

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah, yang mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dari pengertian

tersebut maka kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan upaya pemberdayaan

masyarakat dan penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban seluruh jajaran

Pemerintah Daerah secara komprehensif meliputi pemberdayaan masyarakat dalam

aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan, dengan prioritas program yang

disesuaikan dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat serta

dilaksanakan secara berkesinambungan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi

Kalimantan Selatan adalah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan

masyarakat dan pemerintahan desa di Kalimantan Selatan. Tantangan untuk

mensejahterakan masyarakat saat ini tidaklah ringan mengingat ada semacam fenomena

dimana sementara bangsa-bangsa lain sudah saling berkompetisi untuk terus maju

dalam rangka meningkatkan daya saingnya, bangsa kita justru terpuruk dalam

pembenahan masalah-masalah ekonomi, sosial maupun politik di dalam negeri. Dibalik

itu semua ada permasalahan yang paling mendesak untuk dicari pemecahannya saat ini

adalah masalah kemiskinan. Mengingat permasalahan kemiskinan ini seakan beranjak di

tempat terlebih bila kita melihat kondisi kemiskinan bangsa Indonesia terkini. Terungkap

dari kajian terbaru dari Bank Dunia yang menyimpulkan bahwa kemiskinan di negara kita

bukan sekadar 10-20% penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut (extreme

poverty). Tapi ada kenyataan lain yang membuktikan bahwa kurang lebih tiga per lima

atau 60%3 penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan.

Kondisi di atas jelas memprihatinkan mengingat realita kemiskinan di atas jelas

bukanlah permasalahan yang mudah diatasi mengingat kondisi kemiskinan yang harus

ditanggulangi mencakup banyak segi. Pemilikan sumber daya yang tidak merata,

kemampuan masyarakat yang terbatas dan ketidaksamaan kesempatan dalam

menghasilkan akan menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan tidak merata. Ini

semua pada gilirannya menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang dan

selanjutnya menimbulkan struktur masyarakat yang timpang.

Dalam pelaksanaannya upaya pengentasan kemiskinan melalaui program

pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Selatan telah dilaksanakan secara intensif

dalam kurun waktu terakhir ini. Implementasi program pembangunan yang menerapkan

strategi pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan suatu konsekuensi dari

pergeseran paradigma pembangunan nasional yang mengarah kepada tercapainya upaya


pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development). Perubahan

paradigma pembangunan tersebut mau tak mau menuntut adanya perubahan strategi

pembangunan yang top-down ke pembangunan yang bottom-up yaitu dengan

memberikan kesempatan dan akses yang sama kepada masyarakat melalui kebijakan

pemihakan dan pemberdayaan (demokratisasi pembangunan).

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan

lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme

upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses

pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama

masyarakat miskin, dapat dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai

obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kalimantan Selatan pada tahun 2007 dimulai

dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan

pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM

Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi

pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca

bencana, dan konflik.

PPK merupakan program pemerintah yang telah dioperasionalkan sejak tahun

anggaran 1998/1999 dengan cakupan pelaksanaan di hampir seluruh propinsi di

Indonesia. PPK dirancang sebagai bagian dari program pembangunan untuk

mempercepat penanggulangan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Program

diimplementasikan melalui pengelolaan di tingkat kecamatan dalam bentuk pemberian

dana bergulir untuk usaha ekonomi produktif dan penyediaan prasarana dan sarana yang

menunjang kegiatan ekonomi, yang kesemuanya itu diarahkan sebagai upaya

peningkatan kemampuan masyarakat (capacity building investment). Strategi

pemberdayaan masyarakat dalam bantuan PPK ini diwujudkan dalam bentuk : 1)

partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan melestarikan

pembangunan ; 2) pemberian kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih kegiatan

yang dibutuhkan ; 3) pemihakan pada penduduk miskin ; 4) pemberian akses informasi

kepada setiap penduduk desa mengenai peluang, kebebasan memilih, dan memutuskan

; 5) penciptaan suasana kompetisi yang sehat dalam pengajuan usulan kegiatan ; 6)

penerapan teknologi tepat guna dan padat karya ; dan 7) penggalakkan swadaya

masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan.

Khusus berbicara tentang pemberian bantuan langsung dana bergulir (revolving

block grant) maka dalam PPK telah diciptakan mekanisme perguliran dana itu melalui

wadah/lembaga keuangan milik masyarakat yang disebut unit pengelola keuangan

(UPK). UPK merupakan institusi pengelola dana yang dibentuk di kecamatan yang

mempunyai peranan untuk memfasilitasi program dana bergulir yang berputar di

masyarakat. UPK pada nantinya diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga


keuangan alternatif milik masyarakat (LKM) yang tumbuh dari masyarakat sendiri. LKM

ini merupakan embrio lahirnya lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip

perbankan dan di dalam penyelenggarannya menerapkan prinsip kebersamaan

(kooperatif). Diharapkan nantinya UPK ini dapat berperan sebagai lembaga keuangan

milik masyarakat yang dapat menampung dan mengelola berbagai program

pembangunan yang masuk ke daerah. Sehingga berbagai program pembangunan yang

masuk ke daerah, dananya dapat langsung dikontrol dengan mudah oleh masyarakat itu

sendiri. Dengan demikian kebocoran-kebocoran dana bantuan program pembangunan

dapat diminimalisir bahkan dapat dihilangkan. Kontrol publik ini merupakan upaya yang

sangat efektif dalam mengantisipasi segala kemungkinan kebocoran dalam pengelolaan

program-program pembangunan di daerah.

Selanjutnya mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan

Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk

mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM

Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang

dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan

PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam

kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas

hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan

yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan.

Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka

PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan

dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium

Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator-

indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian

target-target MDGs tersebut.

Menurut data BPS, Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan saat ini

berkurang 42,92 ribu jiwa. Penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis

Kemiskinan) di Kalimantan Selatan keadaan Maret 2009 tercatat sebanyak 175,98 ribu

jiwa (5,12 persen). Sedangkan pada periode yang sama setahun yang lalu, penduduk

miskin di Kalimantan Selatan tercatat sebanyak 218,9 ribu jiwa (6,48 persen). Persentase

penduduk miskin daerah perkotaan sebesar 4,82 persen, sedangkan penduduk miskin di

daerah perdesaan sebesar 5,33 persen. Selama periode satu tahun, Indeks kedalaman

kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan Kemiskinan (P2) di Kalimantan Selatan juga

mengalami penurunan, baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan. Ini berarti

pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan semakin mudah dilakukan.

Kemudian untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan dan pengembangan

pemerintahan desa dan kelurahan pemerintah melalui kebijakan nasional telah

mengangkat para sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil sebagai bagian dari

perangkat daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dalam Pasal 202 ayat (3) mengamanatkan Sekretaris Desa diisi dari PNS yang


memenuhi persyaratan, sehingga sekretaris desa yang ada selama ini yang bukan PNS,

secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini bertujuan meningkatkan kinerja pelayanan

administrasi pemerintahan kepada masyarakat yang selama ini tidak optimal.

Untuk Provinsi Kalimantan Selatan pengangkatan sekretaris desa menjadi

pegawai negeri sipil dilakukan secara bertahap. Saat ini di Provinsi Kalimantan Selatan

terdapat 1958 desa dan kelurahan. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak sebanyak

911 orang sekretaris desa yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi pegawai

negeri sipil. Pada tahap pertama tahun 2007 telah direalisasikan pengangkatan sekretaris

desa menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 416 orang. Kemudian tahap kedua yaitu

pada tahun 2009 telah direalisasikan dan diserahkan surat keputusan pengangkatan

sebagai pegawai negeri sipil untuk 246 orang sekretaris desa. Direncanakan sisanya yaitu

sebanyak 249 orang akan bisa diangkat sebagai pegawai negeri sipil pada tahap ketiga

yang akan dilaksanakan pada tahun 2010.

Selain itu untuk meningkatkan pengembangan pemerintahan desa dan kelurahan

Pemerintah Provinsi khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong Pemerintah Kabupaten untuk

membuat peraturan daerah kabupaten tentang desa baik itu mengenai penyelenggaraan,

kelembagaan, keuangan maupun kerjasama antar desa. Pemerintahan Desa merupakan

lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam

pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena

perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang

yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa,

sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Peraturan Desa (Perdes), merupakan bentuk peraturan perundang-undangan

yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer dibandingkan

dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru

dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, seringkali Perdes

ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari pemerintah dan bahkan masyarakat desa

mengabaikan Perdes ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan kepemerintahan di

tingkat desa. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintahan

desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu Perdes.

Satu hal penting yang tidak boleh terlewatkan adalah partisipasi masyarakat

dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam

pasal 53 UU No. 10 / 2004 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberi

masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan

rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Dari ketentuan ini kita

dapat melihat bahwa apakah ruang bagi partisipasi masyarakat hanya terbuka bagi

penyusunan dan penetapan Undang-undang dan peraturan daerah.

Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan Otonomi Desa adalah Pemerintahan

Desa semakin mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan mampu

membawa kondisi masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Dengan


terselenggaranya Otonomi Desa, maka hal itu akan menjadi pilar penting Otonomi

Daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya Otonomi

Desa. Namun demikian, realitas yang terjadi pada era otonomi dan desentralisasi yang

muatannya sarat akan nilai-nilai demokrasi dan transparansi ini cenderung sering

menghadirkan permasalahan yang kompleks di desa.

Selain itu dalam bidang kelembagaan masyarakat perdesaan telah terbentuk

lembaga-lembaga pemasyarakatan ditingkat desa dan keluarahan seperti BPD (Badan

Permusyawaratan Desa), LKMD atau sebutan lain TPPKK, RT, RW, Karang Taruna dan

lain sebagainya, sedangkan pemerintahan desa dan kelurahan pada umumnya telah

berjalan berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta

akan lebih ditingkatkan lagi dengan telah di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor

72 tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah RI nomor 73 tahun 2005 tentang

Kelurahan;

Adapun peluang yang dapat dikembangkan dalam pembangunan perdesaan dan

perkotaan yang ditangani Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

antara lain :

1. Potensi sumber daya alam yang belum dikembangkan;

2. Kualitas sumber daya manusia yang mulai membaik;

3. Masih kuatnya budaya gotong royong dikalangan masyarakat perdesaan;

4. Meningkatnya mobilitas dan lancarnya transportasi yang menyangkut masyarakat

perdesaan, sehingga memudahkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan lain-

lain;

5. Adanya kepedulian pemerintah secara khusus terhadap kondisi masyarakat miskin

dalam segala aspeknya.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan BPMPD dalam upaya mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan

dan peran serta masyarakat antara lain :

1. Masih besarnya jumlah penduduk miskin, karena kurang berkembangnya usaha

ekonomi produktif keluarga miskin, yang disebabkan oleh terbatasnya akses keluarga

miskin terhadap kegiatan ekonomi dan kesempatan berusaha;

2. Kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal, pengetahuan dan kesadaran

masyarakat dalam kelestarian lingkungan;

3. Belum memadainya kelembagaan (Pemerintah Desa/Kelurahan, BPD, LKMD atau

sebutan lain, TPPKK) yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal;

4. Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber dana serta rendahnya kemampuan

masyarakat dalam memelihara hasil-hasil pembangunan;

5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi tepat guna yang sesuai

dengan kebutuhan masyarakat;

6. Sulitnya kondisi geografis lokal sehingga menyebabkan banyaknya wilayah tertinggal

belum tertangani oleh program-program pembangunan.


B. Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah

Sesuai dengan Peraturan Derah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025, disebutkan bahwa arah umum pembangunan

jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan Bidang ekonomi diarahkan untuk tercapainya

tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan berbagai kebijakan yang

pada dasarnya dapat mendorong : i) pencapaian taraf hidup ekonomi masyarakat yang

tinggi ; ii) pencapaian pemerataan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat;

iii) penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, dan iv) penurunan jumlah

penduduk miskin.

Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

untuk menurunkan angka kemiskinan diarahkan ke dalam bentuk peningkatan

kesejahteraan penduduk miskin. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin

dilaksanakan dalam berbagai kebijakan lintas sektor yang mengarah pada penciptaan

kesempatan usaha lagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin,

peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi

masyarakat miskin. Dari berbagai kebijakan tersebut yang dilaksanakan oleh Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalsel diantaranya adalah

pemberian stimulan pembangunan desa dan program Gerbangmas-taskin.

Pemberian stimulan pembangunan desa yang dimulai sejak tahun 2007 ini

bersifat rangsangan dengan agar masyarakat dapat termotivasi untuk berpartisipasi

dalam pembangunan sehingga diharapkan sekali ada unsur swadaya masyarakat dalam

pelaksanaannya. Sehingga diharapkan dapat mendorong kapasitas pemerintah

desa/kelurahan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

desa/kelurahan dan mewujudkan keswadayaan dana kemandirian masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan di perdesaan dan kelurahan terutama pembangunan

infrastruktur dasar yang diperlukan.

Tujuan yang ingin dicapai pada program pemberian stimulan pembangunan desa

ini adalah :

1. peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

2. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja serta berusaha serta

pemasaran hasil perkebunan, pertanian dan lain sebagainya;

3. mendorong peningkatan swadaya gotong royong dan kemandirian masyarakat.

Bantuan stimulan pembangunan desa ini dimulai sejak tahun 2007 yang

diluncurkan untuk 62 Kecamatan dan 252 desa/kelurahan di 13 kabupaten/kota dengan

total dana sebesar Rp. 3.075.000.000,-. Sedangkan pada tahun 2008 program ini

dilaksanakan di 50 Kecamatan yang tersebar di 150 desa/kelurahan di 13

kabupaten/kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.120.000.000,- dan pada tahun 2009

kegiatan ini dilaksanakan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan di 39 Kecamatan

yang tersebar di 88 desa/kelurahan dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.150.000.000,-.


Kegiatan yang dibiayai dengan dana dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan ini

pelaksanaannya meliputi pembangunan sarana dan prasarana fisik perdesaan seperti

jalan, jembatan kemudian pembuatan profil dan potensi desa serta kegiatan simpan

pinjam masyarakat dan lain-lain.

Program lain yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalsel adalah Gerbangmas-taskin. Program ini telah

dilaksanakan sejak tahun 2007 dengan dana dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan. Pada tahun 2007 kegiatan ini dilaksanakan di 13 kabupaten/kota yang tersebar

di 52 desa dengan total dana sebesar Rp. 2.600.000.000,-. dimana masing-masing desa

mendapat alokasi sebesar Rp. 50.000.000,-. Pada tahun 2008 program ini masih

dilaksanakan di 52 desa pada 13 kabupaten/kota dengan jumlah dana sebesar Rp.

2.600.000.000,- dan pada tahun 2009 kegiatan ini dilaksanakan seluruh kabupaten/kota

di Kalimantan Selatan yang tersebar di 48 desa/kelurahan dengan jumlah dana sebesar

Rp. 2.400.000.000,-. hal ini dikarenakan kabupaten Tabalong tidak menyediakan dana

pendamping sehingga dana dari Provinsi tidak dicairkan.

Adapun kegiatan yang dibiayai dengan dana dari APBD Provinsi Kalimantan

Selatan ini pelaksanaannya meliputi pembangunan sarana dan prasarana fisik perdesaan

seperti jalan, jembatan, pembuatan WC umum, pembuatan jalan titia, pembangunan

sarana air bersih, kemudian pembangunan sarana pendidikan, renovasi irigasi desa

serta kegiatan simpan pinjam masyarakat dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat

lainnya.

Target lain dari capaian pembangunan program prioritas Kepala Daerah adalah

terwujudnya kemandirian masyarakat. Hal ini antara lain dilaksanakan melalui program

PNPM – Mandiri Perdesaan. PNPM Mandiri adalah gerakan dalam wujud pembangunan

berbasis pemberdayaan masyarakat yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan

pedoman bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka

penanggulangan kemiskinan. Di Propinsi Kalimantan Selatan sendiri peluncuran PNPM

Mandiri dimulai oleh Gubernur Kalsel di Banjarmasin pd tgl 7 juni 2007. Tujuan umum

dari PNPM Mandiri ini adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja

masyarakat miskin secara mandiri. Di Propinsi Kalimantan Selatan PNPM Mandiri

dilaksanakan dalam 8 (delapan) program dengan berbagai dinas/badan sebagai leading

sektornya yang meliputi :

a. PNPM Inti :

- PNPM Mandiri Perdesaan

- PNPM Mandiri Perkotaan

- PPIP

- PISEW

b. PNPM Penguatan :

- PAMSIMAS

- PPFM-BLPS

- PEMP

- PUAP


Untuk tahun 2007 progress pencairan dana sebesar 100 % sedangkan progress

kegiatan fisik mencapai 98 %. Hal ini dikarenakan masih terdapat 4 Kecamatan di

Kabupaten Banjar yang belum selesai melakukan kegiatan. Dari total dana sebesar Rp.

42.500.000.000,- yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan sarana dan

prasarana mencapai Rp. 29.193.084.421,- atau mencapai 72,3 % dari biaya riil dan

untuk kegiatan simpan pinjam mencapai Rp. 7.568.760.018,- atau mencapai 18,7 % dari

total dana dan selebihnya sebesar 9 % dipergunakan untuk pembiayaan di bidang

pendidikan maupun kesehatan.

Untuk tahun 2008 progress pencairan dana sebesar 100 % sedangkan progress

kegiatan fisik mencapai 94 %. Dari total dana sebesar Rp. 105.750.000.000,- yang

digunakan untuk pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana mencapai Rp.

75.694.311.000,- atau mencapai 72 % dari biaya riil dan untuk kegiatan simpan pinjam

mencapai Rp. 18.416.545.000,- atau mencapai 17 % dari total dana dan selebihnya

sebesar 11 % dipergunakan untuk pembiayaan di bidang pendidikan maupun kesehatan.

Untuk tahun 2009 terdapat 87 kecamatan di 10 kabupaten yang berpartisipasi

dalam pelaksanaan PNPM – Mandiri Perdesaan dan telah menyelesaikan tahap

perencanaan. Secara umum pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berjalan lancar dan

terus mendapat dukungan yang positif dari para pelaku baik di tingkat kabupaten,

kecamatan dan desa. Adapaun alokasi dana untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan

Tahun 2009 di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp. 82.700.000.000,- yang terdiri

dari dana APBN sebesar Rp. 61.390.000.000,- dan dana sharing dari kabupaten peserta

PNPM MP sebesar Rp. 21.310.000.000,- sampai dengan bulan Desember 2009 untuk

dana pendamping dari APBD Kabupaten rata-rata pencairan dana telah dilaksanakan

hampir 100 %. Sedangkan untuk dana APBN juga telah telah dilaksanakan pencairan

dana mencapai 100 %.

C. KAJIAN DOKUMEN PENUNJANG

1. Miillenium Development Goals

Secara umum, pencapaian pembangunan manusia yang berhubungan dengan tujuan

MDGs pertama hingga kedelapan telah menjadi latar belakang dalam pengambilan

keputusan penyusunan dokumen pernecanaan startegis. Dokumen-dokumen

tersebut secara khusus juga mengukur dan menelaah kemajuan pencapaian yang

diperoleh, termasuk mengenali tantangan dan mengkaji program serta kebijakan ke

depan untuk mencapai sasaran MDGs.

Dalam rangka menjawab semua tantangan dalam pembangunan Indonesia,

Pemerintah Indonesia telah menetapkan tiga agenda pembangunan jangka

menengah yaitu: i) menciptakan Indonesia yang aman dan damai, ii) menciptakan

Indonesia yang adil dan demokratis, serta iii) meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Khusus agenda yang ketiga, prioritas pembangunan dan arah kebijakannya

mencakup:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran,

2. Peningkatan investasi,


3. Revitalisasi pertanian,

4. Perikanan dan kehutanan,

5. Pembangunan perdesaan dan pengurangan ketimpangan antarwilayah,

6. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang

berkualitas,

7. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial,

8. Pembangunan kependudukan yang berkualitas, dan

9. Percepatan pembangunan infrastruktur.

Walaupun permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan

pembangunan di Indonesia masih cukup banyak, Pemerintah Indonesia telah

bertekad untuk memenuhi komitmen pencapaian target MDGs pada 2015

mendatang. Bahkan penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan jangka

menengah (RPJMN) ditargetkan lebih cepat daripada target MDGs sendiri.

Saat ini ada sejumlah SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang

menangani kemiskinan baik yang termasuk dalam klaster I (berbasis bantuan dan

perlindungan sosial), klaster II, pemberdayaan masyarakat dan klaster III,

penguatan kelembagaan usaha mikro dan kecil. Secara general program,

Penanggulangan Kemiskinan terbagi tiga kelompok (klaster) yakni pertama,

Penanggulangan Kemiskinan yang bersifat darurat (embergency) yaitu kelompok

Penaggulangan Kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Untuk klaster

I, memiliki karakteristik program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu

dan rumah tangga miskin meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan,

sanitasi dan air bersih seperti Askeskin, BOS dan Raskin. Kemudian, klaster II,

Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan

karakteristik pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, penguatan

kapasitas kelembagaan masyarakat. Pada klaster II ini, kegiatan masyarakat

dilakukan secara swakelola dan berkelompok, seperti Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri baik nasional maupun daerah. Program

Mandiri Daerah itu seperti Gerbangmas Taskin Gerbangmas Taskin Mandiri,

Gerbangdes, Gemasbangdes, PDSB dan Program pemberdayaan lainnya yang

dikelola SKPD. Disamping itu, ada juga program yang dikembangkan Perusahaan

seperti Program Coorporate Social Responsibility (CSR). Sedangkan pada kelompok

(klaster) III adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan usaha mikro dan kecil, dengan karakteristik memberikan bantuan

modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan

akses pada pasar serta meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha seperti

program Kredit Usaha Rakyat (KUR).


2. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi

Penanggulangan kemiskinan, dimana mekanismenya dituangkan dalam Permendagri

Nomor 34 Tahun 2009, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik

tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, pada tahun 2009 ditata kembali. Dengan

penataan kelembagaan TKPK yang cukup signifikan, diharapkan program

penanggulangan kemiskinan lebih terarah dan sinergi serta berkelompok seperti

Program Coorporate Social Responsibility (CSR. Dengan penataan TKPK tersebut

diharapkan program Penanggulangan Kemiskinan lebih terarah dan sinergi serta

berkelompok sesuai dengan keadaan masyarakat sasaran. Sampai saat ini program

penanggulangan kemiskinan di Kalsel telah menampakkan hasil yang

menggembirakan, salah satu indikatornya menurunnya angka penduduk miskin.

Pada tahun 2008 dari 218,90 ribu penduduk miskin (6,48%) menjadi 175,98 ribu

(5,12%) pada tahun 2009. Selain angka kemiskinan yang mengalami penurunan,

angka pertumbuhan ekonomi Kalsel mengalami pertumbuhan sekitar 4,03 persen

walaupun dalam kondisi dilanda krisis keuangan global. Angka pertumbuhan

ekonomi kalimantan Selatan Triwulan I (Januari-Maret) mencapai 4,30 persen atau

hampir beriringan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih dari

empat persen.

D. ISU-ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN FUNGSI BPMPD

Isu-isu strategis lain yang dapat dihimpun sesuai dengan bidang-bidang yang ada pada

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan


1. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

a. Banyaknya Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan tata administrasi sesuai

Permendagri Nomor 32 Tahun 2006;

b. Masih adanya pemahaman yang salah tentang kedudukan BPD dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa (terutama dalam pengelolaan ADD dan

LPPD);

c. Perlunya peningkatan pemahaman tentang Permendagri Nomor 37 tahun 2007

tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan masih banyaknya pengelolaan ADD

yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2005 serta adanya ketergantungan dengan Pemerintah Kabupaten dalam

pengelolaan keuangan desa;

d. Pengelolaan kekayaan dan asset desa yang belum teradministrasi dengan baik

dan belum sesuai dengan ketentuan;

e. Masih ada Kabupaten yang belum membuat Peraturan Daerah tentang urusan/

kewenangan desa sehingga menghambat peningkatan kapasitas dan

kemandirian desa.


f. Minimnya dana pembangunan untuk kelurahan sehingga banyak kelurahan yang

berkeinginan mengubah statusnya menjadi desa kembali;

g. Belum tertatanya batas desa secara baik dan benar sehingga rawan muncul

konflik antar desa;

h. Standar penghasilan aparat pemerintahan desa yang masih minim bahkan

dibawah standard UMR;

i. Data profil dan monografi desa belum tercatat dan teradministrasi dengan baik;

j. Kualitas sumber daya manusia yaitu aparatur pemerintahan desa masih rendah

baik dari segi pendidikan maupun pengetahuan dan wawasan, sehingga belum

mampu bekerja secara optimal dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

k. Minimnya anggaran yang dikelola oleh desa sehingga desa belum bisa optimal

dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

a. masih kurang berperannya lembaga kemasyarakatan;

b. masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola pembangunan dan

dalam penyusunan RPJMDes;

c. masih kurang dilibatkannya lembaga kemasyarakatan dalam proses

pembangunan;

d. Belum terbentuknya Pokjanal Posyandu sesuai dengan Permendagri No. 54

tahun 2007;

e. Belum terdanainya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

f. Kurangnyan kemampuan masyarakat dalam pengisian Profil Desa;

g. Belum teridentifikasinya Lembaga Kemasyarakatan di Kab/Kota;

3. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat

a. Terbatasnya alokasi dana Pemberian Bantuan Stimulan Pembangunan Desa

untuk Desa Tertinggal di Kalimantan Selatan;

b. Belum terbentuknya Bumdes percontohan dimasing-masing Kabupaten di

Kalimantan Selatan dengan dukungan dana dari APBD Provinsi Kalsel;

c. Kurangnya pembinaan terhadap Manajemen dan SDM usaha ekonomi keluarga;

d. Belum terinventarisirnya pengusaha mikro di pedesaan;

e. Belum teriventarisirnya program-program pemerintah dibidang pengembangan

usaha ekonomi mikro yang bersifat lintas sektoral yang masuk ke Pedesaan;

f. Belum dibentuknya Unit Pengaduan Masyarakat Terpadu (UPMT) ditiap

Kabupaten/Kota berdasarkan Kepres 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan;

g. Belum dibentuknya TKPK berdasarkan Kepres Nomor 13 Tahun 2009 Tentang

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

h. Belum mantapnya koordinasi antar instansi terkait dalam kegiatan UPM-PKPS

BBM berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP Nomor


55 Tahun 2005 tentang harga jual eceran bahan bakar minyak tanah (BBM)

dalam negeri khususnya mengenai harga jual eceran jenis minyak tanah untuk

rumah tangga dan usaha kecil serta kelancaran pengaduan masyarakat dan

pemantauan bahan bakar minyak tanah;

i. Belum mantapnya koordinasi dan sinkronisasi antar instansi terkait dalam

kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD);

j. Belum optimalnya koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan

yang dilaksanakan oleh swasta terutama dalam pembinaan usaha mikro kecil

dan menengah dipedesaan;

4. Bidang Pendayagunaan dan Pemanfaatan sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat

Guna

a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam

dan Teknologi Tepat Guna;

b. Meningkatkan sosialisasi kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Teknologi Tepat Guna yang berbasis masyarakat;

c. Pengembangan pengkajian kebutuhan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat

Guna.


BAB IV

VISI dan MISI

A. Visi dan Misi

Pembangunan Kalimantan selatan pada RPJM Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2011-2015, merupakan tahapan kedua dari pelaksanaan RPJP Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 yang fokus pada pemantapan fondasi

pembangunan daerah tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya

untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan

rencana pembangunan tahapan kedua dari RPJP Daerah, dan juga untuk mengantisipasi

perubahan yang muncul dimasa yang akan datang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2011-2015 ini, selain menyelesaikan isu yang bersifat lokal, juga

mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global. Seperti pertumbuhan dan

pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang.

Adapun Visi Kalimantan Selatan yang hendak dicapai pada tahun 2011-2015

adalah:

“Terwujudnya Kalimantan Selatan yang Berkembang, Maju, Unggul, Nyaman,

Sejahtera dan Damai (Bermunajad) Tahun 2015”

Penjabaran makna dari visi Kalimantan Selatan ”Bermunajad” adalah sebagai

berikut:

Berkembang mengandung makna:

bahwa semua lapisan masyarakat berkembang dengan kemampuan dan fondasi

ekonomi, sosial dan budaya yang kokoh serta mandiri dengan jati diri yang kuat untuk

dapat bertahan dari segala terpaan krisis yang melanda baik bersifat lokal, nasional

maupun global.

Maju mengandung makna:

bahwa masyarakat pada semua lapisan masyarakat maju dalam aspek pendidikan dan

ilmu pengetahuan, kehidupan ekonomi, kemandirian bekerja dan berusaha untuk

mencapai kehidupan yang sejahtera.

Unggul mengandung makna:

bahwa kokohnya ketahanan pilar-pilar pembangunan dan daya saing yang tinggi baik

dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik, maupun kualitas sumberdaya manusia

agar tercipta manusia yang kreatif dan mampu berinovasi dalam meningkatkan

produktivitas yang kompetitif dalam persaingan global

Nyaman mengandung makna:

bahwa terciptanya kondisi keamanan yang kondusif sebagai hasil peran serta seluruh

lapisan masyarakat sehingga menciptakan kenyamanan dalam bekerja dan berusaha

dalam tataran kehidupan masyarakat yang toleran dan religius.


Sejahtera mengandung makna:

bahwa masyarakat sudah dapat menikmati hasil hasil pembangunan secara adil dan

merata baik lahir maupun bathin (material dan spiritual).

Damai mengandung makna:

bahwa terbentuk tatanan masyarakat baik secara individual dan kolektif, serta secara

kelembagaan menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat, secara

sadar mematuhi peraturan dan norma yang berlaku, baik yang bersumber dari norma

agama, dan norma sosial, maupun peraturan perundang-undangan sesuai dengan posisi

dan peran sosialnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2011-

2015 tersebut, maka misi pembangunan Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya.

2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Produktif dan Berdaya Saing.

3. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah berbasis lingkungan dan masyarakat,

dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dan posisi geografis.

4. Meningkatkan Ketersediaan Kuantitas dan Kualitas serta Aksesibilitas Infrastruktur

Wilayah.

5. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015, maka tugas pokok dan fungsi dari

Badan Pemberdayaan Masyarakat termasuk kedalam setiap misi kelima yaitu

meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih melalui prioritas

Melaksanakan Pemerintahan yang baik. Adapun sasaran yang ingin dicapai diantaranya

adalah :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan.

2. Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh

seluruh lapisan masyarakat.

3. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan.

4. Terwujudnya mekanisme pengawasan dan penyerapan aspirasi publik yang baik dan

mudah.

Sehubungan dengan hal itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Visi dan Misi adalah sebagai

berikut :

a. VISI

“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kalimantan

Selatan Tahun 2015”

Mengandung makna bahwa bahwa dalam 5 (lima) tahun ke depan terwujud suatu

kondisi dinamis yang memungkinkan masyarakat mampu melaksanakan berbagai

kebijakan dan program pembangunan serta mengambil keputusan dalam

membangun dirinya, keluarganya dan lingkungannya berdasarkan potensi,

kebutuhan, aspirasi, dan kewenangan yang ada pada masyarakat sendiri yang pada

gilirannya akan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan


kelurahan, tentunya dengan difasilitasi oleh pemerintah dan seluruh pemangku

kepentingan atau stakeholder di bidang pemberdayaan masyarakat.

b. MISI

Dalam mewujudkan visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

tersebut ditempuh melalui misi sebagai berikut :

1. Pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat.

2. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

3. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan

pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.

4. Pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;

2. Meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi masyarakat;

3. Menggali dan mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam melalui teknologi

tepat guna;

4. Memantapkan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan

Sasaran

1. Peningkatan dan penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat;

2. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha mikro;

3. Pendayagunaan dan pengelolaan potensi sumber daya alam serta penerapan

teknologi tepat guna;

4. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Sedangkan aspek pokok yang akan menjadi fokus pemberdayaan masyarakat adalah :

a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Pengembangan jaringan kerja usaha ekonomi yang memberikan kesempatan

kepada masyarakat kecil dalam proses produktif secara kompetitif;

Penyediaan input sumber daya ekonomi, kapital, informasi, pengetahuan dan

keterampilan;

Penguatan kelembagaan

b. Peningkatan martabat

Penanggulangan kemiskinan;

Peningkatan dukungan pelayanan sosial;

Penyediaan akses pelayanan publik kepada masyarakat.

c. Pemberian kesempatan kepada masyarakat

Menyampaikan pendapat;

Mengurangi ketergantungan kepada pemerintah;

Memperkuat dan memfungsikan nilai-nilai budaya masyarakat lokal.


C. Kebijakan

a. Melakukan penguatan lembaga pemerintahan desa/kelurahan dan

organisasi/lembaga masyarakat lainnya guna mendukung peningkatan posisi tawar

dan akses masyarakat untuk memperoleh dan manfaat input sumber daya yang

dapat meningkatkan kegiatan ekonomi lokal;

b. Mengembangkan kapasitas masyarakat melalui bantuan peningkatan keterampilan

dan pengetahuan, penyediaan prasarana dan sarana seperti modal, informasi pasar

dan teknologi sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan memberikan

pendapatan yang layak, khususnya keluarga dan kelompok masyarakat miskin;

c. Mengembangkan sistem perlindungan sosial, bagi masyarakat yang terkena dampak

krisis ekonomi dan kenaikan BBM terutama bagi rumah tangga miskin rentan;

d. Menciptakan berbagai pengaturan yang mendukung masyarakat untuk membangun

lembaga dan organisasi guna penyaluran pendapatan, melakukan interaksi sosial,

untuk membangun kepekatan diantara kelompok masyarakat dan dengan organisasi

sosial dan politik yang ada untuk memperkuat nilai-nilai budaya lokal;

e. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap teknologi tepat guna yang sesuai

dengan kebutuhan masyarakat;

f. Mendorong berbagai Dinas/ Instansi terkait untuk dapat menangani wilayah

tertinggal melalui berbagai program/kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.

D. Prinsip-Prinsip Program Pemberdayaan Masyarakat

1. Bertumpu pada pembangunan manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk

meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya

2. Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam

menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola

3. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan

kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai

dengan kapasitasnya

4. Berorientasi pada Masyarakat Miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan

mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok

masyarakat yang kurang beruntung

5. Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap

proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong

menjalankan pembangunan

6. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara

musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat

miskin

7. Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan

untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-

banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai

sumberdaya yang terbatas


8. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan

didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan

dalam penanggulangan kemiskinan

9. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan

kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini

tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan

E. Pendekatan

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Selatan akan

dilaksanakan melalui dua macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Sektoral : dilakukan melalui 21 sektor pembangunan yang

pelaksanaannya oleh Dinas/ Instansi/ Badan terkait sesuai tugas pokok dan

fungsinya masing-masing;

2. Pendekatan Khusus : dilakukan disela-sela sektor atau yang belum dilaksanakan

sektor dengan bercirikan program khusus yaitu sifatnya sederhana dan berskala

kecil, cepat mendatangkan hasil, meningkatkan partisipasi masyarakat, dijaga

kelangsungannya dengan sistem bergilir (revolving), dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat dan memacu keswadayaan masyarakat, yang

pelaksanaannya oleh BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan


BAB V

RENCANA PROGRAM

A. RENCANA PROGRAM

Isu pokok di bidang pemberdayaan masyarakat sekaligus sasaran pembangunan

di Kalimantan Selatan adalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan

masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang

saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap

barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Salah satu penyebab

meningkatnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 adalah tingginya tingkat inflasi

akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, berangsur-angsur kondisi ini

terus membaik. Meskipun secara persentase di Provinsi Kalimantan Selatan telah terjadi

penurunan, namun jumlah penduduk miskin yang ada masih harus terus diturunkan.

Sehubungan dengan itu, diperlukan kerja keras untuk menanggulangi kemiskinan yang

menjadi tanggung jawab bersama, baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten/Kota, instansi swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar dan permasalahan kemiskinan

yang kompleks dan luas menuntut penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan

dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Faktor lain yang masih memperlambat

pencapaian penurunan kemiskinan sebagai berikut:

1. Belum meratanya program pembangunan, khususnya di perdesaan, daerah terpencil,

dan daerah perbatasan. Sekitar 63,5 persen penduduk miskin hidup di daerah

perdesaan. Oleh karena itu, upaya penanganan kemiskinan seharusnya lebih

difokuskan di daerah-daerah tersebut.

2. Masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.

3. Masih besarnya jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin, baik karena

guncangan ekonomi, bencana alam, dan juga akibat kurangnya akses terhadap

pelayanan dasar dan sosial. Hal ini menjadi permasalahan krusial yang harus

dihadapi dalam penanganan kemiskinan.

4. Kondisi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Fluktuasi ini berdampak besar pada daya beli masyarakat miskin. Sehubungan

dengan itu, upaya penanggulangan kemiskinan melalui stabilisasi harga kebutuhan

pokok harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Hal ini bertujuan agar

penanggulangan kemiskinan, baik di perdesaan maupun perkotaan dapat berjalan

secara efektif dan efisien. Berbagai kebijakan dan upaya penanggulangan kemiskinan

sejak tahun 2005 hingga tahun 2008 senantiasa disempurnakan agar pengurangan

angka kemiskinan dapat tercapai secara efektif.

Dari berbagai permasalahan tersebut, upaya penurunan tingkat kemiskinan

sangat bergantung pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan di berbagai bidang.

Oleh karena itu, agar pengurangan angka kemiskinan dapat tercapai, dibutuhkan sinergi


dan koordinasi program-program pembangunan di berbagai sektor, terutama program

yang menyumbang langsung pada penurunan kemiskinan.

Program Strategis Pemberdayaan Masyarakat yang akan dilaksanakan Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan sebagai

penjabaran Visi dan Misi adalah meliputi 7 (tujuh) program yang merupakan penjabaran

dari program umum yang terdiri dari :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Peningkatan sarana prasarana aparatur;

3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

4. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;

6. Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan;

7. Peningkatan Pemanfaatan SDA dan pendayagunaan TTG;

8. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

Selanjutnya program utama dimaksud masing-masing akan dijabarkan dalam nama

program, tujuan dan sasaran program sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :


B. INDIKATOR KINERJA SKPD

Penyusunan indikator kinerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan ini disesuaikan dengan tujuan dan

sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Penyusunan

indikator ini dimaksudkan untuk memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang

telah ditetapkan dan juga untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan

membandingkannya dengan target kinerja. Adapun indikator kinerja BPMPD Provinsi

Kalimantan Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut :


NO KEGIATAN INDIKATOR PAGU INDIKATIF DASAR PELAKSANAAN

1 2 3 4 5

1 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi

Bagi Masyarakat

Input : Dana, SDM

Output :

- terinventarisirnya program pemerintah bidang UEM yang

lintas sektoral

- terbentuknya UPMT (unit pengaduan masy terpadu)

- terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

(TKPK) - terlaksananya koordinasi kegaitan UPM-PKPS BBM

- terciptanya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Cadangan

Pangan Pemerintah Desa (CPPD)

Outcome :

- Meningkatnya koordinasi program-program pemerintah

- Meningkatnya kesadaran kab/kota dalam menangani

pengaduan masy mengenai penyimpangan pelaks program penanggulangan kemiskinan

- Meningkatnya koordinasi penanggulangan kemiskinan,

Tahun 2011 : Rp.

5.000.000.000,-

Tahun 2012 : Rp.

5.000.000.000,-

Tahun 2013 : Rp. 5.000.000.000,-

Tahun 2014 : Rp. 5.000.000.000,-

Tahun 2015 : Rp. 5.000.000.000,-

- Kepres No. 13 Tahun

2009 ttg Koordinasi

Penangg kemiskinan - Perpres No. 54 Th. 2005

- Terbatasnya alokasi

dana bantuan stimulan

pemb desa

2 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Input : Dana, SDM

Output :

- Terfasilitasinya pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan - Berperannya Lembaga Kemasyarakatan sebagai Mitra

Pemerintah Desa/Kelurahan

- Teridentifikasinya lembaga Adat di desa/Kelurahan

- Terbentuknya Asosiasi dan Forum LPM Tingkat kab/Kota

dan Kecamatan Outcome : meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan

dalam pengembangan partisipasi masyarakat terhadap

pembangunan

Tahun 2011 : Rp. 150.000.000,-

Tahun 2012 : Rp. 200.000.000,-

Tahun 2013 : Rp. 300.000.000,-

Tahun 2014 : Rp.

350.000.000,-

Tahun 2015 : Rp.

350.000.000,-

PP No. 72 Th. 2005 tentang Desa

PP No. 73 Th. 2005 tentang Kelurahan

Permendagri No.5/2007

Permendagri No.5 tahun

2007


BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Review Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra

SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan

Selatan dimaksudkan untuk dijadikan bahan kelengkapan dokumen Perencanaan

Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun yakni

tahun 2011 sampai tahun 2015.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi

Kalimantan Selatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan / pedoman bagi jajaran

Aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan

Selatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya.

Renstra SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Provinsi Kalimantan Selatan ini akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila

mendapat dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak terkait serta dukungan dana dan

sarana yang cukup serta dukungan SDM yang memadai baik secara segi kualitas maupun

kuantitas didayagunakan secara optimal sesuai situasi dan kondisi yang ada.

Banjarmasin, Oktober 2014

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

DRS. H. GUSTI SYAHYAR

Pembina Utama Muda

review renstra skpd bpmpd prov kalsel tahun 2011-2015

Documents