resume vlk survailen kedua pt. intico pratama resume... · fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed....

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME VLK SURVAILEN KEDUA PT. INTICO PRATAMA

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor) 3. R. Satriyo H. Wicaksono (Auditor Intrainee)

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Reviewer)

2. Identitas Auditee

a. Pemegang Izin : PT. Intico Pratama

b. Izin Usaha : IUIPHHK No. 170 Tahun 2012 Tanggal 24 Oktober 2012

c. Lokasi Pabrik/Kantor

d. No.Telepon / Faks / Email

:

:

Kampung Yeretuar Distrik Teluk Umar, Kab.Nabire, Prov.Papua [email protected]

e. Pengurus/MR f. Kapasitas Izin Produksi g. Tanggal Audit VLK h. Periode Audt VLK

: :

: :

Bapak Sukardi Sawn timber (6.000 M3/Tahun)

10 - 11 Agustus 2018 12 bulan terakhir (bulan Mei 2017 s/d April 2018)


3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik

(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 10 Agustus 2018

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen PT. Intico Pratama Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor.

- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu

Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Intico Pratama atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

Penjelasan proses verifikasi Konfirmasi ruang lingkup

verifikasi; Penjelasan prosedur/metode

verifikasi dan kategori temuan audit;

Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,

kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.

Konfirmasi kesediaan PT. Intico Pratama untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

Penjelasan mekanisme keberatan. Penjelasan rencana Pertemuan

Penutupan.


Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

10 – 11 Agustus 2018

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 11 Agustus 2018

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6

- Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi

Pengambilan Keputusan 30 Agustus 2018

Direktur LV-LK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Intico Pratama dengan No. 0045/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 21 Juni 2022. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Intico Pratama mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau lndonesia.


4.

Resume Hasil VLK

a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable)

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 34 (tiga puluh empat) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi dan Alasannya

No. Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

(M/TM/ N/A*)

Alasan / Keterangan

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

1. Verifier 1.2.1

Dokumen identitasimportir.

N/A PT. Intico Pratama bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.

2. Verifier 1.2.2

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji tuntas

(due diligence) importir.

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.

3. Verifier 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A PT. Intico Pratama bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

4. Verifier 1.3.1.b

Internal audit anggota kelompok

N/A PT. Intico Pratama bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang

sah

5. Verifier 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat

(DPKB)

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu

bulat dari hutan negara selama 12 bulan

terakhir (bulan Mei 2017 s/ April 2018).

6. Verifier 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah


selain kayu bulat dari hutan negara selama 12

bulan terakhir (bulan Mei 2017 s/ April 2018).


7. Verifier 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.

N/A - Tidak terdapat penerimaan bahan baku

selama 12 bulan terakhir (bulan Mei 2017

s/ April 2018)

- Tersedia Ganis di PT. Intico Pratama yang

masih berlaku dan sesuai dengan SK.

Lokasi Penempatannya yaitu PT. Intico

Pratama, sebagai berikut :

An. Muchlis Husni (GanisPHPL-

PKB-R), No.Register 00531-

15/PKB-R/XXXII/2018, berlaku s/d

tanggal 26 Februari 2021 sesuai

dengan Keputusan Direktur

Jenderal PHPL

No.SK.45/BPHP.XV/PEPHP/2/201

8 tanggal 27 Februari 2018

An. Sukardi (GanisPHPL-PKG-R),

No.Register: 00254-15/PKG-

R/XXXII/2018, berlaku s/d tanggal

22 Februari 2021, sesuai dengan

Keputusan Direktur Jenderal

PHPL

No.SK.38/BPHP.XV/PEPHP/2/201

8 tanggal 23 Februari 2018.

An. Alfiansyah M. GanisPHPL-

PKG-R), No.Register: 00442-

15/PKG-R/XXXII/2016, berlaku s/d

tanggal 05 April 2019 sesuai

dengan Keputusan Jenderal

PHPL Nomor SK. 38/VI/BPHP.XV-

2/2016 tanggal 6 April 2016.

8. Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul untuk

kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu bukan

dari kayu lelang, serta DKP.


bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan

dari kayu lelang.


9. Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa nota

untuk kayu limbah industri

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.

10. Verifier 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki

S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku

kayu selama 12 bulan terakhir (bulan Mei

2017 s/ April 2018).

Bahan baku yang ada berasal dari

persediaan stock kayu yang berasal dari

IUPHHK-HA PT. Kaltim Hutama yaitu

sebesar 301,9939 m3 (persediaan awal

di bulan Mei 2017) dimana bahan baku

kayu tersebut merupakan hasil

penerimaan/ pembelian kayu di bulan

November 2015 (masih dalam periode

berlakunya S-PHPL IUPHHK-HA PT.

Kaltim Hutama).

Pemasok bahan baku kayu

gergajian/kayu bantalan berasal dari

IUPHHK-HA PT. Kaltim Hutama yang

telah memperoleh S-PHPL

No.LASER/PHPL-KALHUT/2014/01-01

tanggal 21 Mei 2014, berlaku sampai

dengan tanggal 20 Mei 2019, diterbitkan

oleh PT. Lambodja Sertifikasi (LPPHPL-

021-IDN).

Selain itu juga terdapat Keputusan

Direktur Utama PT. Lambodja Sertifikasi

No.006/LPPHPL/KEP-LASER/VI/2016

tanggal 20 April 2016 tentang

Pencabutan Status Pembekuan dan

Revisi S-PHPL IUPHHK-HA PT. Kaltim

Hutama, sehingga S-PHPL tersebut

dinyatakan berlaku kembali dan

memperoleh hak-hak nya sebagai

pemegang S-PHPL.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

11. Verifier 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).

N/A PT. Intico Pratama bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.


12. Verifier 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)


13. Verifier 2.1.2.c

Packing List (P/L)


14. Verifier 2.1.2.d

Invoice


15. Verifier 2.1.2.e

Deklarasi


16. Verifier 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)


17. Verifier 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.


18. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu


Hasil produksi yang berasal dari

kayu lelang dipisahkan


2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).


Dokumen S-LK atau DKP.

Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu

N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).


Kontrak jasa pengolahan produk

antara auditee dengan pihak

penyedia jasa (pihak lain).




Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan.



Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.



Adanya pendokumentasian bahan

baku, proses dan produksi dan

ekspor apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia jasa.


3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)


Produk hasil olahan kayu yang

diekspor.

N/A Tidak terdapat kegiatan ekspor.


Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB)



Packing list (P/L)



Invoice



Bill of Lading (B/L)


30. Verifier 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal



Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis


32. Verifier 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar.



33. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.


34. Verifier 4.2.2

Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

N/A Berdasarkan data daftar karyawan PT. Intico

Pratama dan hasil observasi dilapangan,

dimana jumlah karyawan seluruhnya

sebanyak 9 (sembilan) orang, sehingga tidak

terkena kewajiban untuk memiliki dokumen

Peraturan Perusahaan (PP). Sesuai dengan

UU 13 tahun 2003, dalam Pasal 108 ayat 1

yang menyatakan bahwa Pengusaha yang

mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-

kurangnya 10 orang wajib membuat

Peraturan Perusahaan yang mulai berlaku

setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat

yang ditunjuk. Walaupun demikian,

perusahaan telah mengatur hak-hak

karyawan, seperti halnya upah, tunjangan

hari raya, jatah makan 3 kali dalam sehari,

dan bilamana terjadi kecelakaan kerja atau

ada karyawan yang sakit, maka

penanganannya difasilitasi sepenuhnya oleh

perusahaan.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan


b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Applicable)

Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 22 (dua puluh dua) verifier, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Verifier yang diverifikasi dan Alasannya

No. Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

(M/TM/ N/A*)

Alasan / Keterangan

1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

1. Verifier 1.1.1.a

Akte Pendirian Perusahaan dan/

atau perubahan terakhir.

M - Tidak terdapat perubahan akte. - No. akte: 68 tanggal 25 April 2012. - Tujuan perseroan diantaranya yaitu

industri perkayuan, penggergajian dan, kayu lapis.

- Susunan Direksi : Direktur: Tn. Yudi Komisaris: Tn. Muhammad Azrul Sasmito

- Tersedia bukti Pengesahan Badan Hukum Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-26739.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012 dan Daftar Perseroan No.AHU-0044676.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012.

- Akte telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

2. Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan yang

tercantum dalam izin industri

M - Tidak terdapat perubahan SIUP. - No. SIUP : 503.1/339/PM/VIII-

3/KOPERINDAG, yang diterbitkan oleh An. An. Bupati Nabire, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Nabire tanggal 24 Agustus 2015.

- Nama Penanggung Jawab/ Jabatan : Yudi

- Bidang usaha diantaranya: kehutanan dan Perdagangan eceran khusus bahan kontruksi di dalam bangunan.

- Masa berakhir SIUP : tanggal 24 Agustus 2020

- SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usaha PT. Intico Pratama.


- Note: Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha dan Ayat (2) dihapus, pada Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP.

3. Verifier 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan

sekitar industri)

M - Tidak ada perubahan HO. - HO No. 503-5/1155/1155/DPMPP/2017 - Diterbitkan oleh An. Bupati Nabire,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, Pemerintah Kab.Nabire tanggal 5 Juli 2017.

- Nama pengusaha: Yudi - Barang yang diperdagangkan: Jasa,

Industri dan Pengolahan kayu. - Wajib mendaftar ulang tanggal 15 Juni

2018. - Tersedia Izin HO sesuai dengan

kegiatan usahanya. - Note: Saat ini, Izin Gangguan di

Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.

4. Verifier 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M - Tidak terdapat perubahan TDP. - No. TDP : 260715200018 - Diterbitkan oleh Kepala Dinas

Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Nabire tanggal 24 Agustus 2015

- Penanggung Jawab : Yudi - Kegiatan usaha pokok : Perdagangan

eceran khusus bahan kontruksi dari kayu didalam bangunan

- Masa berlaku TDP : s/d tanggal 24 Agustus 2020


- Tersedia TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

- Note: Saat ini, setiap perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotocopi TDP yang lama. Penyampaian dilakukan secara manual atau elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP . Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a.

5. Verifier 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M Tidak ada perubahan NPWP (9 digit

awal), SKT dan/atau SPPKP.

NPWP

- Nama : PT. Intico Pratama

- No. NPWP : 31.528.270.7-954.000

- Alamat : Jl. Silas Papare, Siriwini-

Nabire, Nabire-Papua

- Tanggal Terdaftar : 11 Mei 2012

- Diterbitkan oleh Kementerian

Keuangan RI Direktorat Jenderal

Pajak

Surat Keterangan Terdaftar (SKT)


- No. SKT : S-

4075/WPJ.18/KP.0803/2016

- No.NPWP : 31.528.270.7-954.000

- Alamat : Jl. Silas Papare RT.000

RW.000, Siriwini, Siriwini Nabire,

Kab.Nabire Papua

- Diterbitkan tanggal : 01 Juni 2016


- Diterbitkan oleh Kantor Wilayah djp

Papua dan Maluku, KPP Pratama

Biak, KP2PKP Nabire, Kementerian


Pajak.

SPPKP


- No.SPPKP : SPPKP-

106/WPJ.18/PPK.18/2011

- No.NPWP : 31.528.270.7-954.000

- Alamat : Jl. Silas Papare, Kel.

Siriwini, Distrik Nabire, Kab.Nabire.

- Diterbitkan tanggal 11 Mei 2012

- Diterbitkan oleh Kantor Wilayah djp

Papua dan Maluku, KPP Pratama

Biak, KP2PKP Nabire, Kementerian


Pajak.

NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau

SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai

dengan dokumen lainnya seperti SIUP

dan TDP.

6. Verifier 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan hidup

lain yang setara).

M - Tidak terdapat perubahan dokumen

Surat Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup (SPPL).

No.503/98/REKOM

SPPL/DLH/XI/2017

Perihal: Permohonan

Perpanjangan Rekomendasi dan

Persetujuan Kegiatan Industri

Hasil Hutan Kayu “PT. Intico

Pratama” di Kampung Yeretuar

Distrik Teluk Umar Kabupaten

Nabire Provinsi Papua.

Diterbitkan oleh Dinas

Lingkungan Hidup, Pemerintah

Kabupaten Nabire tanggal 22

November 2017.

Peruntukkan: Kegiatan Industri

Primer Hasil Hutan Kayu

PT.Intico Pratama di Wilayah


Kabupaten Nabire Prov.Papua

Penanggung jawab:

Sdr.M.Asrullah Sasmito

Rekomendasi ini berlaku sejak

tanggal ditetapkan dan berlaku

selama 1 (satu) tahun.

- SPPL sesuai dengan ruang lingkup

usahanya yaitu kayu gergajian.

- Berdasarkan PermenLH No.13 Tahun

2010 dinyatakan,

Pasal 7 ayat (1 b), melakukan

pemeriksaan SPPL dan

memberikan persetujuan SPPL

paling lama 7 (tujuh) hari kerja

sejak diterimanya SPPL.

Pasal 7 Ayat (2), dalam hal

terdapat kekurangan data

dan/atau informasi dalam UKL-

UPL atau SPPL serta memerlukan

tambahan dan/atau perbaikan,

pemrakarsa wajib

menyempurnakan dan/atau

melengkapinya sesuai hasil

pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7 Ayat (3b), memberikan

persetujuan SPPL paling lama 7

(tujuh) hari kerja sejak diterimanya

SPPL yang telah disempurnakan

oleh pemrakarsa.

Pasal 7 ayat (4), dinyatakan bahwa

Dalam Hal Kepala Instansi

Lingkungan Hidup Kabupaten/

Kota, kepala lingkungan hidup

provinsi, atau deputi menteri tidak

melakukan pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) atau tidak menerbitkan

rekomendasi UKL-UPL atau

Persetujuan SPPL dalam jangka

waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL

yang diajukan penanggung jawab


usaha dan/ atau kegiatan dianggap

telah di periksa dan disahkan oleh

kepala instansi lingkungan hidup

kabupaten/kota, kepala instansi

lingkungan hidup provinsi, atau

Deputi Menteri.

Lampiran III, bahwa SPPL ini

berlaku sejak tanggal ditetapkan

sampai dengan berakhirnya usaha

dan/atau kegiatan atau mengalami

perubahan lokasi, desain, proses,

bahan baku dan/atau bahan

penolong.

7. Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha Tetap (IUT).

M - Tidak terdapat perubahan IUIPHHK. IUIPHHK No. 170 Tahun 2012 Diterbitkan oleh An.Gubernur

Provinsi Papua, tanggal 24 Oktober 2012.

Nama perusahaan: PT. Intico Pratama

Lokasi Pabrik : Kampung Yeretuar Distrik Teluk Umar, Kab. Nabire, Prov. Papua

Jenis industri : Sawn timber Kapasitas izin produksi : 6.000

m³/ tahun Penanggung jawab: Yudi

(Direktur) dan Muhammad Azrul Sasmito (Komisaris).

- IUIPHHK PT. Intico Pratama yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan (produksi kayu gergajian).

8. Verifier 1.1.1.h

RPBBI untuk IUIPHHK

M Belum tersedia tanda terima/ bukti

penyampaian RPBBI secara online kepada

KemenLHK sehingga diterbitkan LKS.01.

Telah dilakukan tindakan perbaikan

dengan menunjukkan bukti penyampaian/

pelaporan RPBBI Online untuk tahun 2017

dengan tanda terima no.0000346414

tanggal 28 Januari 2017 dan tahun 2018


tanggal 26 Maret 2018.


2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

9. Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli/ nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M - Tersedia Kontrak Suplai Bahan Baku

Kayu antara IUPHHK-HA PT. Kaltim

Hutama dengan IUIPHHK PT. Intico

Pratama tanggal 22 Juni 2015. Kontrak

berlaku sejak tanggal 22 Juni 2015

sampai dengan tanggal 21 Juni 2016.

- Sampai dengan saat ini belum tersedia

kontrak baru dengan pemasok bahan

baku.

- Namun Manajemen PT. Intico Pratama

telah berencana (masih dalam proses)

untuk memiliki kontrak suplai bahan

baku terbaru dengan IUIPHHK & IUI

PT. Eka Dwika Perkasa (telah ber S-LK

dengan No. 109/LVLK-009/III/2015

diterbitkan oleh LVLK PT.Transtra

Permada (LVLK-009-IDN) tanggal 28

Maret 2017, yang berlaku s/d 29 Maret

2021 (No.Rev.1).

- Sampai dengan saat ini bahan baku

yang digunakan berasal dari

persediaan/ sisa stock bahan baku

kayu sebesar 301,9939 M3 (persediaan

di bulan Mei 2017).


Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP

dari Pemasok.

M - Sampai dengan saat ini bahan baku

yang digunakan berasal dari

persediaan/ sisa stock bahan baku kayu

sebesar 301,9939 M3 (persediaan di

bulan Mei 2017) yang merupakan hasil

penerimaan/ pembelian kayu di bulan

November 2015.

- Pemasok bahan baku kayu tersebut

berasal dari IUPHHK-HA PT. Kaltim

Hutama yang telah memperoleh S-

PHPL No.LASER/PHPL-KALHUT/2014/01-

01 tanggal 21 Mei 2014, berlaku sampai

dengan tanggal 20 Mei 2019,

diterbitkan oleh PT. Lambodja

Sertifikasi (LPPHPL-021-IDN).


- Terdapat Keputusan Direktur Utama

PT. Lambodja Sertifikasi

No.006/LPPHPL/KEP-LASER/VI/2016

tanggal 20 April 2016 tentang

Pencabutan Status Pembekuan dan

Revisi S-PHPL IUPHHK-HA PT. Kaltim

Hutama, sehingga S-PHPL tersebut

dinyatakan berlaku kembali dan

memperoleh hak-hak nya sebagai

pemegang S-PHPL.

11. Verifier 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

M Belum tersedia tanda terima/ bukti

penyampaian RPBBI secara online kepada

KemenLHK sehingga diterbitkan LKS.01.

RPBBI PT. Intico Pratama telah didukung

dengan sumber bahan baku yang lengkap

yaitu persediaan akhir/stok bahan baku,

LMK dan kontrak kerjasama suplay bahan

baku.

Telah dilakukan tindakan perbaikan

dengan menunjukkan bukti penyampaian/

pelaporan RPBBI Online untuk tahun 2017


tanggal 28 Januari 2017 dan tahun 2018


tanggal 26 Maret 2018.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

12. Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M Tidak terdapat perubahan tallysheet/

rekaman pencatatan dalam penerimaan

bahan baku dan proses produksi di PT.

Intico Pratama.

Tersedia tally sheet dan rekaman

produksi dapat memberikan informasi

ketelusuran asal usul bahan baku,

dimana sampai dengan saat ini

pemasok bahan baku kayu di PT. Intico

Pratama hanya berasal dari satu sumber

yaitu IUPHHK-HA PT. Kaltim Hutama.



Laporan produksi hasil olahan.

M - Realisasi produksi kayu gergajian

selama 12 (dua belas) bulan terakhir

untuk bulan Mei 2017 s/d April 2018

yaitu produksi kayu gergajian sebesar

224,8244 m3

- Realisasi produksi sesuai dengan LMK

dan izin primer PT. Intico Pratama yaitu

IUIPHHK No. 170 Tahun 2012 dengan

jenis kayu gergajian.


Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan.

M - Jenis produk yang dihasilkan sesuai

dengan izin primer PT. Intico Pratama

yaitu IUIPHHK No. 170 Tahun 2012

dengan jenis kayu gergajian.

- Realisasi produksi selama 12 bulan

terakhir (224,8244 m3) tidak melebihi

kapasitas izin produksi kayu gergajian

sebesar 6.000 M3/Tahun sesuai

IUIPHHK No. 170 Tahun 2012.


Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

M Laporan mutasi kayu (LMK) telah sesuai

dengan dokumen pendukungnya seperti

penerimaan, produksi dan penjualan.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

16. Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M - Selama periode bulan Mei 2017 – April

2018 seluruh penjualan produk (kayu

gergajian) dengan tujuan domestik telah

dilengkapi dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO

dan Nota Angkutan dengan volume

sebesar 224,8244 M3.

- Contoh dokumen: SKSHHK-KO

No.KO.A.0182483 tanggal 15 Januari

2018 dan Nota Angkutan Nomor Seri:

IP.3.1.28.09.A.000001 tanggal 15

Januari 2018

- Tujuan Penjualan:

a. PT. Bahtera Setia, yang beralamat

di Jl. Tanjung Batu No.21 Blok J-11

Surabaya Jawa Timur.

b. UD. Katulistiwa Anugerah, yang

beralamat di Jl. Kalianak No.55


Blok EE, Surabaya Jawa Timur.

c. PT. Bintang Katulistiwa

Anugerah, yang beralamat di Jl.

Ikan Belanak No.30, Surabaya.

d. PT. Bina Karya Dermaga Nilam,

yang beralamat di Jl. Laksda M.

Nasir 29 G.32, Surabaya – Jawa

Timur.

- PT. Intico Pratama memiliki izin TPT:

a. TPT KB/ TPT KO berdasarkan

Keputusan Kepala Dinas

Kehutanan Kab. Nabire

No.522.1/36/Dishut/2015 tanggal

11 Desember 2015 dengan masa

berlaku s/d tanggal 11 Desember

2018, berlokasi di Jl. CH.

Marthatiahahu di Kalibobo,

Distrik Nabire, Kab. Nabire

b. TPT KO berdasarkan Keputusan

Kepala Dinas Kehutanan Prov.

Papua No. SK. 522.3/1168 tanggal

23 Maret 2018 dengan masa

berlaku s/d tanggal 21 Maret

2021 yang berlokasi di Kampung

Timi, Distrik Teluk Timi, Distrik

Nabire, Kab. Nabire Prov. Papua

yang terletak pada Koordinat

135°34’04,89” BT dan

3°16’33,99” LS.

- Hasil observasi lapangan di TPT KO PT.

Intico Pratama bahwasannya

a. TPT - KO hanya menampung

kayu olahan milik PT. Intico

Pratama

b. Tidak terdapat mesin

produksi/ pengolahan kayu di

area TPT-KO.

c. Terdapat daftar penerimaan

dokumen penerimaan

SKSHHK.KO, penerbitan Nota

Angkutan dan LMK di TPT-KO

(penerimaan 224,8244 M3 dan

pengurangan/ penjualan

224,8244 M3).


- PT. Intico Pratama dalam penjualan

domestiknya menggunakan dokumen

angkutan kayu yaitu Nota Angkutan

(TPT-KO ke Buyer/Pembeli) yang

dilengkapi dengan SKSHHK.KO (dari

Industri ke TPT – KO).

- Terdapat Surat Penghentian

Sementara Operasional (PSO) Industri

Primer Hasil Hutan Kayu berdasarkan

Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov.

Papua No. 522.3/2688 tanggal 11 Juli

2018. Berdasarkan pemantauan

laporan mutasi kayu olahan pada

pemegang izin TPT-KO di Provinsi

Papua Tahun 2018, dengan ini

disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tempat Penampungan

Terdaftar Kayu Olahan yang

selanjutnya disebut TPT-KO

adalah tempat untuk

menampung kayu olahan milik

perusahaan yang bergerak

dalam bidang kehutanan atau

perkayuan dimana didalam

TPT KO terdapat kegiatan

penerimaan dan pemiliran

kayu olahan.

2. Berdasarkan Keputusan

Penetapan TPT-KO Saudara

mewajibkan setiap pemegang

TPT-KO untuk menyampaikan

LMKO secara rutin kepada

pemberi izin.

3. Hasil evaluasi kami

menunjukkan bahwa sampai

dengan saat ini saudara tidak

menyampaikan LMKO sesuai

ketentuan.

4. Atas kelalaian saudara

tersebut, dengan ini kepada

TPT-KO saudara dikenakan

sanksi penghentian sementara

operasional (PSO). Dengan

pengenaan sanksi ini maka


saudara dilarang melakukan

penerimaan dan pengiriman

KO di TPT.KO.

5. Sanski ini dicabut apabila

saudara menyampaikan

laporan dimaksud dan setelah

dilakukan audit terhadap

IUIPHHK dan TPT-KO oleh

Dinas Kehutanan Provinsi

Papua.

- Sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala

Dinas Kehutanan Prov. Papua No.

522.3/2688 tanggal 11 Juli 2018, TPT PT.

Intico Pratama telah melaporkan

penatausahaan hasil hutan TPT PT.

Intico Pratama berdasarkan laporan

No.10/IP/NBR/VI/2018 kepada Kepala

Dinas Kehutanan Prov. Papua, dan

Kepala BPHP Wilayah XV di Jayapura

yang telah diterima tanggal 26 Juli 2017

dan 27 Juli 2017. Adapun yang

dilaporkan adalah laporan mutasi hasil

hutan kayu olahan di TPT dan Industri,

Laporan Penerbitan Nota Angkutan

dan Penerimaan Dokumen SKSHHK.KO

di TPT.

- Surat Penghentian Sementara

Operasional (PSO) sebagaimana

tersebut diatas terjadi diluar periode

audit (bulan Mei 2017 s/d April 2018)

sesuai Surat Kepala Dinas Kehutanan

Prov. Papua No. 522.3/2688 yang

diterbitkan tanggal 11 Juli 2018 dan PT.

Intico Pratama telah melaporkan

penatausahaan hasil hutan TPT nya.

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

17. Verifier 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

M - PT. Intico Pratama telah menggunakan

Tanda V-Legal pada dokumen angkutan

SKSHHK.KO yang digunakan untuk

penjualan domestik.

- Tidak terdapat kayu lelang.


4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3


Pedoman/ prosedur K3

M - Tersedia pedoman kesehatan dan

keselamatan kerja (K3) di PT. Intico

Pratama yang ditetapkan tanggal 21

Maret 2016. Pedoman K3 salah satunya

mengatur bahwasannya setiap bagian/

departemen harus mempertimbangkan

K3 dalam melaksanakan operasional

pabrik.

- Tersedia personel yang ditunjuk untuk

bertanggung jawab terhadap

implementasi K3 di PT. Intico Pratama

berdasarkan surat penunjukkan

personel K3 yang ditetapkan tanggal 22

Maret 2016 yaitu atas nama Bapak

Akbar (Security/ Keamanan).


Implementasi K3

M - Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul,

APAR, APD dan Kotak P3K di kantor

dan areal operasional pabrik.

- Seluruh peralatan K3 masih berfungsi

dengan baik.


Catatan kecelakaan kerja

M - Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT.

Intico Pratama tanggal Periode Mei

2017 s/d April 2018.

- Berdasarkan Laporan catatan

kecelakaan kerja, dan hasil wawancara

dengan karyawan PT. Intico Pratama

A/n Sukardi sebagai Ka. Tata Usaha

Kelola Kayu usia 27 tahun, diperoleh

kesimpulan bahwa tidak terdapat

kecelakaan kerja (nihil), selama periode

bulan Mei 2017 s/d April 2018. Upaya

penanganan bilamana terjadi

kecelakaan kerja yaitu dengan

memberikan pertolongan pertama

memanfaatkan fasilitas obat yang

tersedia dikotak P3K, bilamana korban

memerlukan penanganan yang lebih

seriuas maka korban dirujuk ke

Puskesmas Yeretuar Distrik Teluk

Umar. Jika tidak tertangani oleh


Puskesmas, dan masih perlu

penanganan lebih lanjut, maka korban

akan di rujuk ke Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) Nabire.

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

21. Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja.

M - Tidak terdapat serikat pekerja namun

tersedia kebijakan serikat pekerja di PT.

Intico Pratama tanggal 15 Februari 2016

yang membolehkan karyawan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja baik dalam

lingkup perusahaan maupun diluar

lingkup perusahaan.

- Berdasarkan hasil wawancara di

lapangan dengan Karyawan an.

Sukardi, Ka. Tata Usaha Kelola Kayu

diketahui bahwa karyawan

diperbolehkan/ diberikan kebebasan

untuk membuat dan atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

22. Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di

bawah umur.

M Berdasarkan data daftar karyawan PT. Intico

Pratama dan hasil observasi dilapangan,

dimana jumlah karyawan seluruhnya

sebanyak 9 (sembilan) orang, dengan usia

karyawan termuda adalah 21 (dua puluh

satu) tahun 10 (sepuluh) bulan atas nama

Alfiansyah. M (Ka. Administrasi) sehingga

disimpulkan tidak terdapat pekerja yang

masih di bawah umur.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan


Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT. Intico Pratama telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6.

Reviewer telah melakukan kajian teknis atas pelaksanaan VLK Survailen Kedua di PT. Intico Pratama. Disimpulkan bahwa pelaksanaan VLK tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh fakta serta data yang sesuai. Dengan demikian Reviewer memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK PT. Intico Pratama masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 21 Juni 2022.

Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) memutuskan pada tanggal 30 Agustus 2018 bahwa S-LK PT. Intico Pratama No. 0045/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 21 Juni 2022. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 bahwa selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali dan selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, Auditee mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK.

Jakarta, 30 Agustus 2018

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok lV, 9'n Floor, Room g31C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : [email protected]

t

Jakart4 30 AgusftIs zor8

Nomor Surat : x8-1rl,tHF5-KEpIt4llr2o18Perihal : KryufisantLKSunrailen Kedsa PT- Intico Pratama

KepadaYth-

DirekturFT.Int$coFraHnaIGmpung Yretuan Dtstrik Teluk Umr, l(&-Habire, Prov.hpua

DenganhormaLBersma ini kami sarnpai*an bahrrua berdasarlcn laporan Hasil Verifi]asi !-egalitas fayu (Vt-K]

Sunrailen l{edrn yarg #alrsama*an pada htggal ro - rr Agusf}rs rorS dan Rekomendasi Tekniq maka

Direktrrr I-VLK Pf- Mu&! FI@u lndonesia, mennutushn bahwa:

1. Hasfl Vlj(sesrai dengan PermenLH&K t{o- P.f,o/MenlhklsetieqlPHPlSfiftor6tentangPenilaian Kineria PHPL dan\llKpad;a Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hakdan Perdi$en PHPL t{c- P.r4pHFt*6til+lr:al6io- Perdiden PHPL Ho-RT5JPHPUPPHHIIIPL:I8ftofit€n6ngStandardan Pedornan Pelaksanaan Penilaian KineriaPHPL daft VLI(, Larnpiran j-4 dan Lampiran z-6-

L Sertiftlat L€alitas fant (StX) PL lntico Pratama t{c. oo+#ff1{t-VLJ( masih tetap berlakusarnpai dengan tanggal x Jtmi 2o2A dengan ruang lingkup:

a" Pemeganglzin : PT.lntico Pratamab- lzin Usaha : lUlPllHK Ho-'t7o Tahrrn zor2L Lo*ad Pabrik : lkmpungYerekrartrtstrikTelukUmar,

Kab. [.labire, Prorr-hpuad- Kapasitas lzin Produksi :Saurr timber= 6-ooo l$l;fTahun

3. Selama masa berlaku Sertifi*at Legalitas l(4nr {$LK} a}an dilakukan penilikan sekrurang-Iarargnya rr (dua beltr) btltffi sd€li dan *larfiatffirya 5 (enam) bulan sebelumberakhirrya masa bstaku $LIq PT- lntico Ptatama mengaiukan permohonan re*ertifikasikepada LVLK Ff. ffiutru H$au lndonesia.

Demikian keputusan ini ditehpkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestffi.Atas perhatbn dan keriasanranp diucapkan terirnahsih-

Hormatkami,

6 ,tb

EobianloIae$qnop-Direktur-{an*r.x*:

t-

z1+

tmortDFe{rfioret J&dfragfllPLvfpKrytu8fgfutrPrryramfufiPffd.rsf/dnttirel$uatJendsal?tiPI-KeffienLtlKDftrdfiur P€qgolahwr fun Perlrgrirorl. ]bif Hutan (PF]|H), KortrrgifiKKeglrilo UErrc Kdffrurrr fun Pert'dl,swn Prop" Paote turutl{epolo Eoloi reqgefulom Hurcn Proddrst {BH{F} Ufr|loyah XVI, i{onokumfi, Par.n Br,ratf"es6dt Notffirof Ecpor dsn fryor Produfs lndrytri Flosil Hutoq Kanen|HK

ffi,r,*[#Y. I{AN"lii;ri"1;ii*"* L]

I "'ri-..' l

resume vlk survailen kedua pt. intico pratama resume... · fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed....

Documents