I. Hukum Pidana Pengantar

A. Tugas Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana :

1. Mempelajari hukum pidana positif (ius constitutum) dan kaitaannya dengan asas-asas

yang menjadi dasar berlakunya hukum pidana.

2. Zevenbergen menyatakan sifat Ilmu pengetahuan hukum pidana dogmatis. Norma hukum

Pidana hanya tersusun dalam beberapa kata, oleh karena itu perlu dicari metode untuk

menafsirkan maksud dalam kata-kata supaya diketahui maksudnya.

3. Ilmu hukum pidana tidak hanya bersifat dogmatis, hukum pidana juga dikaitkan dengan

kebutuhan masyarakat supaya tidak kaku (hukum yang responsif). Hukum pidana juga

mengakomodisai perubahan masyarakat untuk perubahan norma hukum (ius

constituendum).

4. Simons dan Van Hamel menyatakan, bahwa ilmu hukum pidana tidak cukup apabila

hanya bersifat dogmatis, hukum pidana terkait dengan kebutuhan masyarakat untuk

menanggulangi kejahatan.

Kejahatan : Hukuman yang diambil adalah yang paling berat.

Pelanggaran : Hukuman dapat di akumulasi.

B. Norma Hukum (Pidana) sebagai Hukum Publik :

1. Kepentingan yang di atur, maksudnya ada kepentingan yang diatur oleh pemerintah. Jadi

hukum pidana dapat dipaksakan sebagai hukum publik.

2. Kedudukan para pihak, kedudukan para pihak disini ada pemerintah yg membuat

hukumnya,dan ada pengadilan yg mengeksekusi hukumannya.

3. Penegakan hukum, adalah lembaga hukum yang diberikan kewenangan untuk

menegakkan hukum.

C. Pengertian Hukum Pidana :

1. Hukum Pidana dalam arti Obyektif (ius poenale), sejumlah peraturan yang berisi :

a. Larangan, contohnya : mencari nafkah dari perjudian,pencurian,dsbg.

b. Keharusan, contohnya : orangtua menjaga anaknya, memberi pertolongan apabila ada

kecelakaan.

c. Sanksi Pidana, sanksi diberikan bagi orang yang melanggar aturan yang telah ada.

2. ius poenale, dapat dibagi :

a. Hukum Pidana Materiil disebut juga dengan in abstracto

b. Hukum Pidana Formil disebut juga dengan in concreto

3. Hukum Pidana materiil (Hukum Pidana In Abstracto) berisi :

a. Perbuatan yang dapat diancam hukuman.

b. Siapa yang dapat dihukum (pertanggungjawaban pidana), berdasarkan ajaran kausalitas :

”condition sine quanon” = sebab akibat. Yang maksudnya tidak mungkin ada akibat

tanpa sebab, begitu juga sebaliknya.

c. Hukuman yang dapat dijatuhkan bagi pelanggar (Hukum penitensier).

Hk.pidana in abstracto hanya berupa sanksi dan dilihat dari akibatnya.

4. Hukum Pidana Formil (HK Pidana In Concreto) :

Sejumlah peraturan yang mengatur tentang cara-cara negara melaksanakan hak untuk

melaksanakan hukuman.

Hk.pidana in concreto merealisasikan sanksi tersebut.

Harus terpenuhi semua unsur untuk melaksanakannya, jadi harus ada rumusan

sanksi.

5. HK Pidana dalam arti subyektif (Ius Puniedi), berisi hak negara untuk:

a. Menjatuhkan sanksi (menghukum) bagi pelanggarnya,

b. Melaksanakan hukuman.

6. Menurut Prof. Moelyatno, HK Pidana berisi ketentuan yang mengatur :

a. Perbuatan yang tidak boleh/dilarang dengan disertai sanksi berupa pidana bagi

pelanggarnya.

b. Menentukan kapan (waktu) dan dalam hal bagaimana ancaman pidana dapat dijatuhkan

(pertanggungjawaban pidana).

c. Menentukan prosedur penjatuhan sanksi pidana.

D. Sumber HK Pidana :

a. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), BK 1 (psl 1 s-d 103) ketentuan umum, BK 2 (ps

104 s-d 488) Kejahatan, BK 3 (psl 499 s-d 569) Pelanggaran).

b. Peraturan perundangan lain (diluar KUHP) yang mengancam sanksi pidana bagi

pelanggarnya

E. Tujuan HK Pidana :

1. Klasik : Melindungi anggota masyarakat dari tindakan negara yang sewenang-wenang,

Dasar pijakan aliran klasik :

a. Asas legalitas, tiada pidana dan tuntutan pidana tanpa peraturan perundangan yang telah

berlaku sebelumnya.

b. Asas kesalahan, orang hanya dapat dikenai sanksi pidana karena kesengajaan atau

kealpaan.

c. Pembalasan, pidana dijatuhkan sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan.

2. Modern : Melindungi anggota masyarakat dari kejahatan, dasar pijakan aliran modern :

a. Fungsi HK Pidana untuk memerangi kejahatan sebagai gejala masyarakat.

b. HK Pidana harus memperhatikan ilmu lainnya, seperti sosiologi, kriminologi, antropologi

hukum, ekonomi, dll.

c. Pidana bukan satu-satunya untuk memerangi kejahatan, (Pidana sebagai ultimum

remidium, bukan sebagai primum remidium).

Delik Hukum : Recht Delict = kejahatan ( hati nurani sudah merasakan perbuatan

itu adalah hal buruk)

Delik Undang-Undang : Wet Delict = Pelanggaran.

F. Tujuan Pidana berdasarkan teori pembalasan :

1. Kejahatan merupakan ketidak adilan, oleh sebab itu harus dibalas dengan ketidak

adilan pula (Pembalasan subyektif).

2. Kejahatan menimbulkan rasa tidak puas dalam kehidupan masyarakat, oleh sebab

itu harus dijatuhi pidana, sebagai upaya pengembalian kepuasaan dalam masyarakat

(Pembalasan obyektif).

3. Keadilan merupakan kenyataan/kebutuhan, oleh sebab itu penjahat pantas untuk

di hukum, karena telah menyangkal adanya kenyataan/kebutuhan setiap orang dan atau

masyarakat.

4. Kejahatan merupakan bentuk perlawanan terhadap negara, oleh sebab itu penjahat perlu

dihukum untuk menjaga, menciptakan ketertiban.

G. Tujuan Pidana berdasarkan teori tujuan (prevensi) :

1. Prevensi khusus (supaya menimbulkan efek jera kepada pelaku)

2. Prevensi umum (supaya menimbulkan efek jera kepada masyarakat pada

umumnya).

3. Memperbaiki pelaku.

4. Memulihkan kerugian.

5. Menyingkirkan pelaku.

H. Teori Gabungan (antara pembalasan dan prevensi) :

1. Menitik beratkan pembalasan, dengan maksud melindungi masyarakat.

2. Menitik beratkan perlindungan masyarakat, dengan tanpa meninggalkan unsur

pembalasan.

3. Keduanya diletakan pada posisi yang seimbang.

I. Tujuan Pidana berdasarkan sistem pemasyarakatan :

1. Mencegah perbuatan pidana, demi pengayoman penduduk, masyarakat dan kelangsungan

kehidupan negara.

2. Membimbing terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik.

3. Pidana tidak untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

4. Menghilangkan noda-noda akibat perbuatan pidana.

5. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana.

6. Memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

J. Pembagaian HK Pidana :

1. Hk Pidana Umum (Ius Commune) : Hk pidana yang berlaku pada setiap orang (KUHP)

dan Hk Pidana Khusus ( Ius Specialle) : Hk berlaku secara khusus (Hk Pajak, Hk Pidana

militer, Lingkungan, korupsi dlsb).

2. Hk Pidana yang dikodifikasikan (KUHP) dan yang tidak dikodifikasikan (diluar KUHP).

3. HK pidana umum dan Hk pidana setempat (Perda)

4. HK pidana umum masih tetap berlaku, sepanjang tidak ditentukan secara khusus.

II. Perbuatan Pidana dan Beberapa Asas Hukum Pidana.

A. Istilah “Perbuatan Pidana”

Ada beberapa istilah dalam hukum pidana dalam menentukan hal tersebut dapat dipidana

atau tidak, yakni istilah strafbaar van heit feit (dapat dipidana perbuatan pidana) dan istilah

strafbaar vande dader (dapat dipidana pelaku pidana). Karena di Indonesia PERBUATAN PIDANA

dan PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DI PISAH.

Perbuatan pidana di dalamnya melekat Asas Legalitas dan orang dapat dipidana

karena perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban Pidana di dalamnya melekat Asas Tiada Pidana Tanpa

Kesalahan, sehingga yang dapat dipidana adalah pelaku pidana.

Kesimpulan :

Orang yang melakukan Perbuatan Pidana belum tentu bisa dipidana,

Orang yang bisa dipidana sudah pasti melakukan Perbuatan Pidana,

Apabila seseorang sudah pasti melakukan Perbuatan Pidana, maka dapat

dimintai Pertanggungjawaban Pidana,

Dan apabila seseorang dapat dimintai Pertanggungjawaban, maka orang

tersebut sudah pasti melakukan Kesalahan.

“Perbuatan Pidana”

- perbuatan yang dilarang.

- Larangan dalam Undang-Undang.

- Ada ancaman bagi barang siapa yang melanggar.

“Perbuatan” dibagi 2 :

1. Kelakuan (handeling)

2. Akibat (gevolg)

* Tidak selamanya Kelakuan dan Akibat terjadi pada waktu (tempus) bersamaan.

* Tidak selamanya pula Kelakuan dan Akibat terjadi di tempat (locus) yang sama.

Strafbaaf Feit ( Perbuatan Pidana)

(?) Apakah hakikatnya istilah strafbaar feit dan Perbuatan Pidana sama?

- Tidak sama! Feit hanya diartikan sebagai Kelakuan semata, sedangkan Perbuatan Pidana

sebagai akibat. Dalam feit menggabungkan Perbuatan Pidana dengan Pertanggungjawaban

Pidana, sedangkan perbuatan pidana hanya perbuatan.

Definisi Singkat Strafbaar Feit : Perbuatan Pidana yang menurut undang-undang dapat

dipidanakan.

Definisi Luas Strafbaar Feit : Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau alpa yang

melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang

dapat di pertanggunjawabkan.

B. Elemen-Elemen Perbuatan Pidana

Artinya telah menggabungkan Perbuatan Pidana dengan Pertanggungjawaban Pidana.

Menurut D. Schaffmeister, N. Keijter, E.P.H Sutoris Elemen-elemen perbuatan pidana, yakni:

1. Memenuhi Unsur Delik (berdasar isi pasal).

2. Melawan Hukum.

3. Dapat Dicela.

Dari ketiga elemen itu Perbuatan Pidana memiliki elemen Memenuhi Unsur Delik dan

Pertanggungjawaban Pidana memiliki elemen Melawan Hukum dan Dapat dicela.

Menurut Prof. Mulyatno, elemen Perbuatan Pidana :

1. Kelakuan dan Akibat.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Cth: delik meyebabkan kematian, jika tidak mati maka tidak dapat dipidana.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Cth: mencuri dalam keadaan bencana.

4. Obyektief Onrechtsalement ( elemen melawan hukum objektif)

5. Subyektif Onrechtsalement ( elemen melawan hukum subjektif)

* untuk mengetahui elemen Melawan Hukum Subyaktif harus ada elemen Melawan hukum

Objektif.

*elemen melawan hukum subjektif = niat.

*elemen melawan hukum objektif = perbuatan konkrit.

*elemen Perbuatan hukum : nomor 1,2,3.

*elemen pertanggungjawaban : nomor 4 dan 5.

C. Sejarah Asas Legalitas

Tujuan hukum pidana menurut aliran klasik adalah melindungi anggota masyarakat dari

tindakan sewenag-wenang. Jadi seseorang tidak dapat dipidana kecuali ada peraturannya.

Anslem Von Feurbach :

- Nulla Poena Sine Lege : tiada pidana tanpa undang-undang.

- Nulla Poena Sine Crimine : tiada pidana tanpa perbuatan pidana.

- Nullum Crimen Sine Poena Legali : tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-

undang.

-Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Lege Praveia : tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa

undang-undang

sebelumnya.

*berdasar code penal prancis pasal 4.

4 Syarat/Makna Asas Legalitas menurut Machtobold :

1. Nullum Crimen,Nulla Poena, Sine lege Praevia

Perbuatan hanya dapat dipidana sepanjang ketentuan Pidana tersebut telah ditentukan

sebelum perbuatan itu dilakukan.

Non retroaktif = tidak boleh berlaku surut

2. Nullum Crimen, Nulla Poena, Sine Lege Scripta

Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa undang-undang pidana yang tertulis.

(lex scripta) = tertulis

3. Nullum Crimen, Nulla Poena, Sine Lege Certa

Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa undang-undang yang Jelas.

4. Nullum Crimen, Nulla Poena, Sine Lege Stricta

Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa Undang-undang yang ketat.

Maksudnya tidak boleh diterapkan dengan analogi atau perluasan.

Menurut Prof, Mulyatno :

1. Tidak boleh surut

2.Harus tertulis

3.ditafsirkan secara ketat.

Menurut Groenhvijsen :

1. berdasar undang-undang

2.tidak berlaku surut

3.harus jelas

4. tidak bedasar analogi.

Hukum pidana materiil :

1. Nulla Poena Sine Lege

2.Nulla Poena Seine Crimine

Hukum Pidana Formiil :

Nullum Crimen sine poena legali

D. Fungsi Asas Legalitas

Fungsi Asas legalitas dibagi 2 :

1.Fungsi Instrumental (formiil)

Dalam batas tertentu pelaksanaan kekuasaan pemerintah dibolehkan.

2.Fungsi Melindungi (Materiil)

Pelaksanaan kekuasaan tanpa batas terhadap rakyat oleh negara.

E. Perkembangan Asas Legalitas

- Titik berat pada individu ( nulla poena sine lege)

- Titik berat pada dasar dan tujuan pemidanaan ( nulla poena sine lege).bersifa general

preventif dan paksaan psikologi (pshylogy zwag)

- Titik berat pada kedua unsur yang sangat penting yaitu agar orang menghindari

perbuatan pidana dan pemerintah tidak sewenang-wenang (Van Der Donk)

- Titik berat pada perlindungan hukum kepada negara dan masyarakat (G.W Paton)

(nullum crimen sine poena legali). Berlaku surut/retroaktif harus spesifik dan tertentu.

Lex Van Den Lubbe = asas berlaku surut.

F.Pembatasan Asas Legalitas

Vandering In De Wetgeving (perubahan perundang-undangan)

1. Formele leer (Simons)

Perubahan hanya mencakup undang-undang pidana semata.

2. Berpakte materiil leer (Van Geuns)

Perubahan diluar undang-undang pidana tapi mempengaruhi secara tidak langsung

undang-undang pidana.

3. Onbeperkte materiil leer

Perubahan UU pidana termasuk perubahan UU yang hanya dimaksudkan berlaku untuk

sementara.

Gunstigste Bepalingen (aturan yang paling meringankan)

Tidak hanya menyagkut sanksi pidana semata tetapi juga menyangkut penilaian

keseluruhan terhadap suatu delik.

Simons & Jonkers

Tidak hanya menyangkut sansi pidana semata tetapi juga menyangkut dapat-tidak

dituntutnya suatu perbuatan.

*Lex Favor Reo = Jika ada perubahan UU, maka aturan yang digunakan aturan yang

menguntungkan.

Pembatasan Lex Temporis Delicti di Inggris dan Swedia:

- inggris : jika terjadi perubahan perundang-undangan, terdakwa diadili denga menggunakan

aturan hk. Yg lama.

- swedia: jika terjadi hal yang sama dengan diatas maka terdakwa diadili dengan hukum baru.

Asas Kejahatan Ganda

-Seseorang bisa dipidana disuatu negara apa bila negara asal dan negara tempat dilakukannya

perbuatan pidana sama-sama menganggap perbuatan tersebut perbuatan pidana.

G. Asas Teritorial

- Hukum pidana indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di

indonesia.

Pengecualian atas Asas Teritorial :

a. Terhadap Orang :

1. Kepala Negara ( Par In Parem In Hebet In Perium)

- Kepala Negara yang melakukan perbuatan pidana, tidak dapat di pidana dengan

hukum negara lain melainkan dengan hukum negara asalnya.

2. Duta Besar dan Konsul serta Diplomat.

3. Petugas Lembaga internasional.

b. Terhadap Tempat :

1. Wilayah Kedutaan Besar

2. Wilayah Angkatan Bersenjata ( Kapal Perang & Pesawat Tempur)

3. Kapal Berbendera Negara Asing.

- Kapal Laut :

o Menggunakan hukum kapal tersebut apabila sedang berada di laut

lepas.

o Menggunakan hukum negara lain apabila kapal sudah berada di

wilayah teritorial negara lain.

- Pesawat : menggunakan hukum negara pesawat selama sedang in flight.

* in flight : sejak pintu pesawat ditutup sampai nantinya dibuka kembali.

Perluasan Berdasarkan Prinsip Proteksi.

- Hukum Pidana indonesia berlaku atas perbuatan pidana yang melanggar ka=eamanan

dan integritas atau kepentigan vital ekonomi atau kepentingan lainnya yang hendak

dilindungi yang diluar wilayah Indonesia.

Perluasan Berdasarkan Prinsip Universal

- hukum pidana indonesia berlaku atas perbuatan pidana yang melanggar kepentingan

masyarakat internasional, perbuatan tersebut dikualifikasikan pada kejahatan

internasional.

Delicta jure gentium atau delit droit de gens.

Asas Universal

- setiap warga negara wajib menuntut dan menghukum pelaku kejahatan internasional.

Nebis In idem (Pasal 76 KUHP)

- nebis in idem atau double jeopardy adalah seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu

kali di depan pengadilan denga perkara yang sama. Hal ini dilakukan untuk menjamin

kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia dan menjaga keluhan martabat hakim.

*Nebis in idem ini berkaitan dengan : Objek, Subjek, Tempus delicti, dan Locus delicti.

* nebis in idem juga terjadi apabila kejahatan dilakukan dalam satu rangkaian.

Geen Straf Zonder Schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) atau actus reus mensrea

- Schuld memiliki 3 elemen :

1. kemampuan bertanggung jawab si pembuat/pelaku.

2. kemampuan bathin tertentu dari si pembuat yang dihubungkan dengan

kejadian.

3.tidak dapat dipertanggungjawabkan suatu kejadian oleh sipembuat karena

adanya alasan penghapus pertanggugjawaban.

Schuldvam (bentuk kesalahan) : 1. Kesengajaan – opzet/dolus

2. Kealpaan – schuld/culpa

*simons : jika dalam suatu pasal/rumusan delik tidak menyebutkan bentuk kesalahan maka

kesalahan dalam suatu delik tersebut harus dianggap sebagai kesengajaan dan sudah terbukti

sehingga tidak perlu dibuktikan.

III. Pertanggungjawaban Pidana – Kesalahan

- Dalam arti yang luas Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan memiliki arti yang

sama, dalam arti yang sempit itu berbeda, karena pertanggungjawaban pidana lebih

kepada kejiwaan sedangkan kesalahan lebih kepada dapat di cela atau tidak.

*D. Simons = perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana yang dilakukan

oleh orang yang mampu bertanggung jawab. ( een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met

schuld verband staande handeling van een toerekengsvat baar persoon).

Jadi unsurnya :

- Perbuatan manusia (positif/negatif)

- Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld)

- Melawan hukum ( onrechtmatige)

- Dilakukan dengan kesalahan.

- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Unsur Objektif :

1. Perbuatan Orang.

2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

3.Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Unsur Subjektif :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab

2. Adanya kesalahan (dolus/culpa)

(?) apa yang dimaksud dengan Toerekeningsvatbaar?

- Berkaitan dengan keadaan jiwa seseorang ketika melakukan perbuatan. keadaan jiwa yg

bagaimana? Keadaan jiwa sedemikian rupa sehingga dapat mengerti atau mengetahui

nilai dari perbuatannya dan juga mengerti akan akibatnya.

- Keadaan jiwa sedemikian rupa sehingga dapat menentukan kehendaknya.

Kehendak dapat berupa kehendak bebas (determinisme) dan kehendak tidak bebas

(indeterminisme)

- Orang itu dapat menyadari/mengisyafi bahwa perbuatannya dilarang/tidak dapat

dibenarkan.

*ada pertentangan antara : - kewajiban hukum dengan kepentingan umum.

- kewajiban hukum dengan kewajiban hukum.

Sikap UU terhadap Toerekeningsvatbaar

- Tidak setiap delik menyatakan dengan tegas harus dilakukan oleh orang yang dapat di

prtanggungjawabkan.

- Toerekeningsvatbaar harus dianggap ada pada setiau delict.

- Disebut dengan unsur yang diam pada delict ( stilzwijgend element van elk delict)

- Unsur ini akan dibuktikan jika ada keraguan mengenai toerekeningsvatbaar pada seseorang.

- Dengan demikian UU menganggap setiap orang memiliki jiwa yg sehat.

Kemampuan Bertanggung Jawab

- Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu

bertanggung jawab.

- Seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak dapat bertanggung jawab.

Kesalahan

Arti Luas : dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum

pidana didalamnya terkandung unsur dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Arti Bentuk : Kesengajaan dan Kealpaan

Arti Sempit : Culpa ( sebaiknya dihindari )

Menurut Sauer Trias Hukum Pidana :

- sifat melawan hukumnya perbuatan

- kesalahan/pertanggung jawaban

- Pidana

Perkembangan Hukum ( civil law system)

Dahulu,

- Hukum pidana hanya menitikberatkan pada perbuatan orang (tatstrafrecht) beserta

akibatnya ( erfolgstrafrecht)

Sekarang,

- Hukum pidana berpijak pada perbuatan juga orangnya, artinya harus dilihat dari

kesalahannya.

Pidana = Tindak Pidana + Kesalahan + Tujuan Pidana

*Untuk menjatuhkan pidana pada seseorang diperukan adanya asas legalitas dan

culpabilitas.

Determinisme dan Indeterminisme

- Kesalahan berkaitan dengan kebebasan kehendak.

Golongan indeterminisme : Apabila orang berfikir pada dasarnya manusia memiliki

kebebasan kehendaknya, maka setiap orang bebas bertindak dan setiap perbuatannya

dapat di cela dan dipidana.

Golongan determinisme : Manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Kehendak

ditentukan oleh motif-motif yaitu rangsangan yang datang dari dalam atau dari luar.

Oleh karena tidak ada kebebasan kehendak maka ada pertanggungjawaban dari seseorang

atas perbuatannya, tetapi reaksi atas perbuatan berupa tindakan ( maatregel) utntuk

ketertiban masyarakat, bukan pidana (penderitaan sebagai dari kesaalahan si pembuat)

Golongan ketiga : ada atua tidaknya kebebasan kehendak untuk hukum pidana tidak

menjadi soal (irrelevan). Kesalahan orang tidak dihubungkan dengan ada atau tidaknya

kehendak bebas.

KUHP : berpijak pada Indeterminisme, sesuai dengan pandangan aliran klasik.

Pengertian Kesalahan

Bisa dilihat dari segi :

- Pengertian Matematis, misalnya kesalahan penghitungan.

- Pengertian Psychologis, kesalahan adalah hubungan bathin antara pembuat dan

perbuatannya dalam bentuk kealpaan / kesengajaan.

- Pengertian Normatif, kesalahan, hubungan bathin antara pembuat & perbuatan harus

dinilai dari nilai-nilai yang ada di masyarakat untuk kemudian dapat ditentukan perbuatan

seseorang tadi dapat dicela atau tidak.

* Dalam hukum, untuk menilai tindakan seseorang dilihat dari hal yang tampak/di

akibatkan.

Unsur Kesalahan

- melakukan perbuatan melawan hukum.

- adanya kemampuan bertanggung jawab si pelaku.

- hubungan bathin antara pembuat dan perbuatannya.

- tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan/tidak ada alasan pemaaf.

Kesengajaan & Kealpaan

- Unsur kedua dari kesalahan adalah hubungan bathin antara si pembuat terhadap

perbuatan yang dapat berupa sengaja/kealpaan.

- Dalam KUHP tidak ada definisi yang pasti, kesengajaan itu berdasar keinginan.

Teori mengenai kesengajaan :

1. Teori Kehendak ( Will Teori ), kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan

unsur-unsur delik yang ditentukan UU.

2. Teori Pengetahuan/Membayangkan ( Voorstellings Theorie), sengaja berarti

membayangkan akan menimbulkan akibat dari perbuatannya; orang tidak bisa

menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini

menitikberatkan pada apa yang dibayangkan oleh pembuat/pelaku.

*Terhadap perbuatan yang dilakukan pembuat kedua teori ini tidak ada perbedaan,

keduanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat.

Corak Kesengajaan

Dapat dibedakan 3 corak sikap bathin yang menunjukan tingkat kesengajaan :

1. Kesengajaan sebagai maksud,

- Orang menghendaki perbuatan beserta akibatnya.

2. Kesengajaan sebagai Kepastian,

- Perbuatan mempunyai 2 akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh si pembuat

dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk

mencapai tujuan pertama (akibat ini pasti terjadi).

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

- Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin akan terjadi, kemudian

ternyata benar-benar terjadi.

Alasan Penghapus Pidana

Berdasarkan MVT (Memorie Van Toelichting) ada 2 alasan penghapus pidana :

1. Inwending (Alasan Pemaaf) = Pertumbuhan jiwa yg tidak sempurna, umur yg masih

muda.

2. Uitwending (Alasan Pembenar) = Overmacht, pembelaan terpaksa, melaksanakan UU,

melaksanakan perintah jabatan.

Berdasarkan ilmu pengetahuan :

- Umum, Pasal 44,48-51 KUHP

- Khusus, missal : pasal 166, psl. 221 ayat 2

Alasan Pembenar : - Menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan.

- Pembelaan terpaksa, psl 49 ayat 1 KUHP

- Melaksanakan UU, psl 50

- Melaksanakan Perintah jabatan.

Alasan Pemaaf : - Menghapus kesalahan pembuat.

- Tidak mampu bertanggung jawab, psl 44 KUHP

- Noodweer Exces (melampaui batas membela diri),pasal 49 ayat 2

- Dengan etikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak

sah.

Pidana Anak :

Umur 8-12 tahun : diberi hukuman berupa tindakan (matrecht)

Umur 12-18 tahun : diberi hukuman pidana dan tindakan.

Untuk anak umur 0-12 thn:

- jika masih bisa dibina, maka akan diserahkan kembali ke orangtua/wali.

- jika tidak bisa dibina, maka akan diserahkan ke departemen sosial untuk dijadikan anak negara.

- jika diancam mati/penjara seumur hidup, maka diserahkan ke negara untuk dididik, dibina, atau

dilatih kerja.

- jika diancam selain pidana mati/penjara seumur hidup, maka diserahkan kepada

oranguta,wali,atau negara.

Macam-macam Alasan Penghapus Pidana

- KUHP

1. Tidak mampu bertanggung jawab, psl 44

2. Daya paksa (overmacht) psl. 48

3. Pembelaan terpaksa

4. Menjalankan UU

5. Melaksanakan perintah jabatan

- Di luar UU

1. Hak orangtua/guru.

2. Hak yang timbul dari pekerjaan

3. Zaakwarneming, perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum meskipun tidak

dikehendaki oleh orang tersebut.

4. Tidak ada sifat melawan hukum materiil

-Alasan penghapus pidana putatief

1. Orang mengira telah berbuat sesuatu dalam daya paksa

2. Pembelaan darurat.

3. Menjalankan UU.

4. Perintah jabatan padahal setelah diperiksa diketahui tidak ada lasan tsb.

IV. Pidana dan Pemidanaan

Jenis Pidana dibagi menjadi :

1. Pidana Pokok

2. Pidana Tambahan

Jenis Sanksi dibagi menjadi :

1. Sanksi Pidana (Punishment)

2. Sanksi Tindakan (Treatment)

Pidana (Straf) = Nestapa/Penderitaan

- Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan

yang memenuhi syarat-syarat tertentu (sudarto).

- Menurut Prof.Mulyatno pidana dan hukuman adalah berbeda.

- Menurut Roeslan Saleh : pidana adalah reaksi atas delik, dan berujud suatu nestapa yang

dengan sengaja di timpakan negara kepada pembuat delik.

*Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur :

1. Pidana pada hakekatnya merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-

akibat lain yang tidak menyenangkan.

2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang.

3. Pidana itu dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana menurut UU (Asas

Legalitas)

Pemidanaan

- penjatuhan pidana oleh hakim.

Tujuan Pemidanaan :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi

pengayoman masyarakat.

Prefensi spesial : ditujukan bagi pelaku

Prefensi general : ditujukan bagi masyarakat untuk mencegah pelaku.

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi

orang baik dan berguna.

3. Menyelesaikan konflik yg ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, memulihkan

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat

manusia.

Teori Pemidanaan

1. Teori Absolut

Disebut juga dengan teori pembalasan/Retrinutif teori, pidana itu dijatuhkan semata-mata

karena seseorang telah melakukan kejahatan/tindak pidana.

*dasar pembenarannya terletak pada kejahatan.

Penganutnya :

- Immanuel Kant, pidana sebagai “kategorische Imperatif” yakni seseorang harus

dipidana oleh hakim karena telah melakukan kejahatan. Pidana nukan merupakan

alat untuk mencapai suatu tujuan, ,melainkan mencerminkan keadilan. (Backward

Looking)

*Tidak melihat dari akibat perbuatan, melainkan dari kejahatan yang dilakukan.

- Hegel, pidana adalah keharusan logis sebagai konsekuensi adanya kejahatan.

2. Teori Relatif

Disebut juga dengan Teori Tujuan ( Utilitarian Theory ), pidana bukanlah sekedar untuk

melakukan pembalasan pada orang yang melakukan tindak pidana, tapi mempunyai

tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. ( forward Looking).

3. Teori Gabungan (Pellegrino Rossi)

Pembalasan merupakan asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh

melebihi/melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai

pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prefensi

general.

Jenis-Jenis Pidana

a) Pidana Pokok

1. Pidana mati

2. Pidana penjara

3. Pidana kurungan

4. Pidana denda

5. Pidana tutupan

b) Pidana Tambahan ( tidak bisa berdiri sendiri,harus ada pidana pokok)

1. Pencabutan hak-hak tertentu

2. Perampasan barang-barang tertentu

3. Pengumuman keputusan hakim

1. Pidana Mati

- Diberikan untuk delik-delik tertentu.

Ada 3 kelompok terhadap pidana mati ini, yakni :

1.Kelompok Retentionis, Berpandangan tetap mempertahankan pidana mati dalam stlesel

pemidanaan.

2. Kelompok Abolisionis, Berpandangan bahwa pidana mati dihapuskan.

3.Kelompok Abolisionis De Facto, berpandangan tetap mempertahankan dan

mencantumkan pidana mati dalam stlesel pemidanaan tetapi tidak untuk diterapkan.

Dalam KUHP penerapan pidana mati terdapat dalam pasal :

- pasal 104, pasal 340, pasal 365, pasal 111, pasal 124.

2. Pidana Penjara

- Bentuk pidana kehilangan kemerdekaan.

Pidana Penjara dibagi menjadi :

1. Pidana penjara seumur hidup

2. Pidana penjara dalam waktu tertentu

* Pidana penjara paling singkat adalah 1 hari dan paling lama adalah 15 tahun dan bisa

menjadi 20 tahun dengan pemberatan.

3. Pidana Kurungan

- ketereangan dalam pasal 10 jo. 69 ayat 1 KUHP, disebutkan bahwa perbandingan beratnya

pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam pasal 10.

* pidana kurungan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun dan 1 tahun 4 bulan dengan

pemberatan.

4. Pidana Denda

- merupakan satu-satunya pidana yang dapat di pikul orang lain.

- diperuntukan hampir semua pelanggaran dalam buku III KUHP dan ada juga dalam buku

II KUHP yg bersifat kealpaan/culpa.

* jika tidak bisa membayar denda, maka dapat digantikan menjadi pidana kurungan

pengganti denda. Paling lama 6 bulan dan jika ada pemberatan menjadi 8 bulan maksimal.

5. Pidana Tutupan (uu no.20/46)

- muncul karena adanya kejahatan politik pada masa itu. Jadi disediakan bagi para politisi

yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yg dianutnya.

* pelaksanaan pidana tutupan tercantum dalam pp. No 8/48.

- pidana tutupan dilakukan di “Rumah Tutupan”

- pidana tutupan baru 1 kali terjadi dalam peristiwa “30 juli 46”

Pidana Tambahan (psl 10 KUHP butir b)

- bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan dan bersifat fakultatif, boleh ada boleh

tidak, namun ada beberapa pidana tambahan yang berisfat imperatif jadi harus dipaksakan.

Misl dlm pasal 250 bis,261, 275.

1. Pencabutan Hak-hak tertentu

Lamanya pencabutan hak :

Dalam hal pidana mati dan penjara seumur hidup, lamanya seumur hidup

Pidana penjara waktu tertentu dan pidana kurungan, lamanya paling singkat 2 tahun

dan paling lama 5 tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

Pidana denda, paling sedikit 2 tahun, paling lama 5 tahun.

* pencabutan hak bukan berlaku ketika hakim menjatuhkan vonis, melainkan ketika

putusan itu sudah bisa dijalankan.

2. Perampasan barang-barang tertentu

- perampasan barang mencakup barang-barang yang didapat dari hasil tindak pidana/karena

kejahatan.

- Barang-barang yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan.

3. Pengumuman Keputusan Hakim

Disebut juga dengan publikasi ekstra, sifat fakultatif namun ada yang imperatif.

Sanksi Tindakan

- penempatan di RS jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawakan karena jiwanya

cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit.

- sanksi tindakan tidak ada pencelaan dan lebih dipandang mendidik.

- sanksi tindakan orientasinya pada ide perlindungan masyarakat.

Pidana Bersyarat (pasal 14 A- 14F KUHP)

Hanya dapat dibarikan dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 tahun atau

kurungan ( tidak termasuk kurungan pengganti) termasuk pidana denda dgn pembatasan apabial

pidana denda yang diperintahkan dalam putusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi

terpidana.

- Syarat Umum : bahwa dalam masa percobaan terpidana tidak boleh melakukan delik apapun.

- Syarat Khusus : mis. Penggantian kerugian (diberikan oleh hakim)

* yang melakukan pengawasan dilakukan oleh eksekutor, yakni jaksa.

Tujuan pidana bersyarat: untuk memprbaiki terpidana dengan kesempatan berada diluar

tembok lapas agar tidak terpengaruh oleh terpidana lapas.

*Masa percobaan 3 tahun bagi pasal 492,504,505,506,536 selain pasal tersebut 2 tahun.

Pelepasan Bersyarat

- Terpidana telah menjalani pidananya, pelepasan bersyarat tidak diharuskan.

- pelepasan bersyarat dapat dilakukan apabila terpidana sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3

masa pidananya atau 9 bulan paling sedikit.

*syarat umum = terpidana tidak melakukan tindak pidana.

Tujuan Pelepasan Bersyarat :

- untuk memudahkan terpidana kembali kemasyarakat.

- mendorong terpidana untuk berkelakuan baik.