renja bkp 2013

0

TAHUN 2011

RENJA

2013

BADAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN GORONTALO

1

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pangan sebagai bidang terpenting dalam pembangunan yang mampu

menjembatani pencapaian cita-cita luhur guna mensejahterakan rakyat,

sekaligus mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia di masyarakat dunia.

Pemantapan ketahanan pangan dapat dilaksanakan melalui berbagai upaya

dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai perwujudan

pembangunan sosial-ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya

peningkatan produksi, ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi, serta

peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan akan terus dilaksanakan.

Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan

pangan perlu diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi

yang kondusif menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mendukung Pemerintah Pusat

yang telah menyatakan komitmen dan berperan aktif dalam berbagai hal dalam

melaksanakan aksi kemanusian, terutama mengatasi masalah kelaparan,

kekurangan gizi serta kemiskinan dunia. Kesepakatan tersebut antara lain

tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs) 2000 yang isinya antara

lain mengurangi angka kemiskinan ekstrem dan kerawanan pangan di dunia

sampai setengahnya pada tahun 2015.

Berdasar kerangka tersebut, Badan Ketahanan Pangan sebagai salah satu

SKPD di Kabupaten Gorontalo, sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bersama-

sama instansi terkait lainnya mempunyai peran strategis dalam mendorong

perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka

kemiskinan dan kerawanan pangan.

2

Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan

melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta

sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan oleh Badan

Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo pada masa mendatang maka

diperlukan dokumen Renstra Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo

Tahun 2011-2015 serta Dokumen Renja untuk setiap Tahun Anggaran.

Renja Badan Ketahanan Pangan adalah dokumen perencanaan Badan

Ketahanan Pangan, yang berisikan rencana kerja program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan untuk periode 1 tahun yang akan datang.

Dokumen Renja ini bersifat jangka pendek namun tetap memperhatikan

rumusan visi misi dan arah kebijakan pembangunan Badan Ketahanan Pangan

untuk lima tahun mendatang yang termuat dalam dokumen Renstra.

Usaha untuk mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan diatas perlu

didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam

program-program pembangunan dan diuraikan ke dalam kegiatan-kegiatan

yang mendukung masing-masing program tersebut.

Strategi pembangunan ketahanan pangan disusun dan disesuaikan dengan

tugas dan fungsi setiap bidang pada Badan Ketahanan pangan, yang memiliki 3

bidang yaitu;

1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan pangan

2. Konsumsi dan Keamanan Pangan

3. Distribusi pangan

Dokumen Renja Badan Ketahanan Pangan ini akan menjadi acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk bidang

Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo.

3

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja SKPD Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013disusun

berdasarkan perundang-undangan dan peraturan antara lain :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Pasal 5 ayat 2).

d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Bab VII Pasal 150).

e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Pasal 11);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Perintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010

tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Ketahanan Pangan Provinsi

dan Kabupaten/Kota

4

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan disusun agar

dapat lebih terarah dan fokus pada penyelenggaraan tugas dan fungsi

serta merupakan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo tahun

2013.

Tujuan Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan adalah : Untuk

mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

periode 2011-2015 melalui penyelenggaraan program dan kegiatan

Ketahanan Pangan sebagai pengawalan dan pendampingan program

pemerintah daerah dengan indikator programnya yaitu : Menjamin

Ketersediaan Pangan Daerah melalui Peningkatan Produktivitas

Pertanian.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2013 ini disusun secara sistematis yang

terdiri dari dari empat bab yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas Renja, proses penyusunan Renja,

keterkaitan dengan RKPD dan Renstra.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, PP, Perda, dan ketentuan

peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan

fungsi, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

5

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

SKPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan

garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-

1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan

Pemerintah nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan

pelayanan SKPD

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap

capaian program Nasional/Internasional, seperti SPM dan MDGs.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

6

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal

RKPD dan hasil analisis kebutuhan

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting

terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat

rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan

awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya

berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat

terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung

ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan

informasi SKPD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

7

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

c. Penjelasan rumusan program dan kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

8

Bab II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2011

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu (Tahun n-2.) atau

Tahun 2011.

Badan Ketahanan Pangan mengelola Dana APBD berjumlah Rp

1.829.041.456,- capaian realisasi akhir tahun anggaran Rp

1.809.191.172,- (98,91%) untuk 4 program dengan 16 indikator

kegiatan. Dari 4 program kegiatan hanya terdapat 1 (satu) program

kegiatan yang merupakan indikator kinerja utama Badan Ketahanan

yaitu : Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan pagu dana

Rp 476.525.000,- dan realisasi s/d akhir tahun anggaran Rp

447.717.766,- (93,95 %).

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2011

URAIAN ANGGARAN REALISASI

Jumlah Total 1.829.041.456,- 1.809.191.172,-

Belanja Tidak

Langsung 1.070.041.456,- 1.065.500.127,-

Belanja Langsung: 759.000.000,- 743.691.045,-

- Belanja Pegawai 146.400.000,- 146.400.000,-

- Belanja Barang dan

jasa

255.395.000,- 247.482.996,-

- Belanja Modal 357.205.000,- 349.808.049,-

9

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan yang termasuk pada program ini adalah penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan peralatan dan

perlengkapan perkantoran; penyediaan jasa administrasi keuangan; rapat-

rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah.

Seluruh kegiatan administrasi perkantoran telah memenuhi target,

meskipun jumlah anggaran direalisasikan lebih rendah dari yang

direncanakan yaitu realisasi mencapai 74,80 %

b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan-kegiatan yang termasuk pada program ini adalah

Pembangunan/pemeliharaan gedung kantor; pengadaan kenderaan dinas;

dan pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional.

Kegiatan yang diprogramkan adalah Belanja perawatan kenderaan

bermotor dan belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas, kegiatan ini

keuangannya mencapai 94,73 %. Ada beberapa kegiatan pada program ini

tidak terlaksana disebabkan oleh keterbatasan dana seperti pengadaan

kendaraan dinas dan pembangunan gedung kantor.

c. Peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan-kegiatan yang termasuk pada program ini adalah pengadaan

pakaian dinas beserta perlengkapanya dan pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu. Kegiatan yang terlaksana pada program ini hanya belanja

Pakaian Sipil Harian (PSH), realisasi 100 %.

d. Peningkatan ketahanan pangan

Kegiatan pengembangan daerah rawan pangan

Kegiatan pemantauan/analisis daerah rawan pangan atau daerah yang

berpotensi rawan dilakukan guna penanganan dini daerah rawan pangan, telah

dilaksanakan pada 18 Kecamatan, dengan anggaran APBD sebesar Rp.

5.250.000 yang dialokasikan untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam

rangka mengidentifikasi daerah rawan pangan, realisasi keuangnanya yaitu

sebesar Rp. 5.200.000,- atau mencapai 99,04 %. Berdasarkan hasil pantauan

kecamatan yang terancam rawan pangan pada tahun 2011 adalah kecamatan

Tolangohula pada 5 (lima) desa yaitu desa Gandasari, Margomulyo, Suka

Makmur, Makmur Utara, Makmur Abadi, akan tetapi daerah tersebut termasuk

10

kategori rawan pangan transien yang hanya disebabkan oleh bencana

kekeringan. Telah diberikan bantuan ke desa-desa tersebut dengan dana yang

diberikan bersumber dari dana APBN.

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

Merupakan analisis terhadap konsumsi rumah tangga atau wilayah

apakah telah memenuhi anjuran angka kecukupan energi dan protein sehingga

menghasilkan skor pola pangan (PPH) yang diharapkan sehingga dapat

mendukung kesehatan, pertumbuhan dan pengembangan kecerdasan pangan

masyarakat. Anggaran yang dialokasikan pada kegiatan ini yaitu Rp. 13.125.000

realisasi capaian adalah Rp. 13.110.000,- (99,88%). Kegiatan ini telah

dilaksanakan pada 54 Desa, yaitu pengumpulan data/ survey dan analisis data,

sehingga menghasilkan skor PPH untuk kab. Gorontalo pada tahun 2011 adalah

79,20%.

Pengembangan desa mandiri pangan

Melalui program pengembangan desa mandiri pangan diharapkan

masyarakat desa mempunyai kemampuan untuk meningkatkan ketahanan

pangan dan gizi dengan meningkatkan Keberdayaan masyarakat miskin

perdesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki atau

yang dikuasainya secara optimal, untuk mencapai kemandirian pangan rumah

tangga dan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui proses

pemberdayaan masyarakat antara lain dengan menempatkan tenaga

pendamping. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan menempatkan empat

orang tenaga pendamping pada 4 desa mandiri pangan. Dialoksikan anggaran

sebesar Rp. 51.500.000 untuk honor tenaga pendamping dan biaya perjalanan

dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan desa

mandiri pangan, realisasi capaian sampai dengan akhir tahun mencapai Rp.

47.500.000 (92,23). Dana untuk kegiatan pemberdayaan desa mandiri pangan

bersumber dari APBN.

11

Pengembangan lumbung pangan desa

Kegiatan ini merupakan penjabaran dari tugas pokok Badan ketahanan

pangan kabupaten Gorontalo yang dapat mengakomodir ketersediaan pangan

di kecamatan dan Kabupaten Gorontalo. Pada kegiatan ini dibangun 3 buah

lumbung pangan, sumber dana pembangunan Lumbung pangan berasal dari

DAK Pertanian tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 300.000.000, dan Rp

37.500.000 untuk dana pendampingan dan monitoring, realisasi capaian 92,78

%. Pembangunan lumbung pangan berlokasi di Desa Momala, Kecamatan

Bongomeme, desa Bina jaya, kecamatan Tolangohula dan desa Lobuto

kecamatan Biluhu. Kegiatan pengembangan LDPM yang bersumber dari APBN

dan dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo telah membantu

kelancaran operasional pengelola lumbung pangan.

Pemanfaatan Pekarangan

Dalam kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat termotivasi untuk

memanfaatkan pekarangannya dengan benih pangan sayur-sayuran dan

terpenuhinya gizi masyarakat serta bertambahnya pendapatan masyarakat

melalui pemanfaatan pekarangan. Pada kegiatan ini telah dilakukan penyaluran

benih sayuran pada 375 KK dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.650.000,-

dan realiasi mencapai Rp. 52.275.000 (99,28 %).

12

2. Perkiraan capaian Tahun berjalan dan Capaian Realisasi Fisik

Keuangan Tahun 2012 keadaan s/d Triwulan I Bulan Februari

No Uraian

Program/Kegiatan

Jumlah (Rp) Capaian

Sebelum

Perubahan

Setelah

Prubahan Keuangan

(%)

1 2 3 4 6 7 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

319.190.000

- Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

17.040.000

1.623.670 9,5

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

68.000.000 0 0,00

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

106.500.000 17.400.000 16

- Penyedia Bahan Logistik Kantor

10.000.000 0 0,00

- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah

111.250.000 42.085.000 37.82

- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah

6.400.000 1.280.000 19,38

2. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 229.557.500

- Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

94.282.500 0 0,00

- Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan Dinas/Operasional

135.275.000 0 0,00

3. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 21.500.000

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapnnya

21.500.000 0 0,00

4. Program Peningkatan

Ketahanan Pangan 503.752.500

- Penanganan Daerah Rawan Pangan

6.600.000 0 0,00

- Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

21.400.000 0 0,00

- Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

11.250.000 0 0,00

- Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

58.080.000 0 0.00

- Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

14.400.000 0 0.00

- Pengembangan Desa Mandiri Pangan

57.450.000 0 0.00

- Pengemangan Lumbung Pangan Desa

290.000.000 0 0.00

- Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

40.962.500 0 0.00

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3.610.000 0 0,00

Jumlah 1.074.000.000 62.388.670 5.80

13

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2012 Badan Ketahanan Pangan Kabuaten Gorontalo Kode Urusan/bid. Urusan dan

program/kegiatan Indikator kinerja program/kegiatan

Target kinerja capaian Program (renstra BKP tahun 2011-2015

Realisasi target kinerja tahun 2010 (n-3)

Target dan Realisasi KInerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target program dan kegiatan Renja tahun 2012 (n-1)

Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra s/d tahun berjalan

Target renja tahun 2011 (n-2)

Realisasi renja tahun 2011 (n-2)

Tingkat realisasi (%)

Realisasi capaian program kegiatan s/d tahun 2012

Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Urusan : Wajib

Bidang urusan : Ketahanan Pangan

1 Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah biaya 106.464.120 14.491.499 17.100.000 12.792.111

0,74 17.040.000 44.323.610 41,63

1.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah biaya 481.181.774 12.926.380 47.705.000 45.441.760

0,95 78.000.000 136.368.140 28,34

1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah biaya 691.890.037 94.560.000 98.900.000 98.400.000 0,99 106.500.000 299.460.000 43,28

1.4 Rapat-rapat koordinasi dlm daerah propinsi

Jumlah biaya 54.627.480 1.650.000 6.200.000 6.200.000 1 6.400.000 14.250.000 26,08

1.5 Rapat-rapat koordinasi luar daerah

Jumlah biaya 474.018.820 24.830.000 65.310.000 65.026.100 0,99 111.250.000 201.106.100 42,42

14

Kode Urusan/bid. Urusan dan program/kegiatan

Indicator kinerja program/kegiatan



Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu 2011 (n-2)






Realisasi capaian program kegiatan tahun 2012 (n-1)


1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2 Peningkatan disiplin aparatur

2.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan

Jumlah biaya 32.846.000 0 5.400.000 5.400.000 1 10.750.000 16.150.000 49,16

2.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah biaya 55.838.200 0 0 0 0 10.750.000 10.750.000 19,25

3 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3.1 Pembangunan/pemeliharaan gedung kantor

Jumlah biaya 1.907.843.750 0 0 0 0 94.282.500 94.282.500 4,94

3.2 Pengadaan kenderaan dinas operasional

Jumlah biaya 70.000.000 0 0 0 0 80.000.000 80.000.000 114,2

3.3 Pemeliharaan rutin / berkala kenderaan dinas operasional

Jumlah biaya 566.541.210 33.882.500 42.110.000 41.290.900 0.98 55.275.000 130.448.400 23,02

15

Kode Urusan/bid. Urusan dan program/kegiatan

Indikator kinerja program/kegiatan



Target dan Realisasi KInerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)






Realisasi capaian program kegiatan tahun 2012 (n-1)


1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4 Peningkatan Ketahanan Pangan

4.1 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

Jumlah Kegiatan rapat DKP

15 kegiatan 2 keg 2 kegiatan 2 kegiatan 1 3 kegiatan 7 kegiatan 46

4.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

Jumlah lokasi 90 lokasi 17 lokasi 18 lokasi 18 lokasi 1 18 lokasi 53 lokasi 58

4.3 Pengembangan desa mandiri pangan daerah

Jumlah Desa Mandiri Pangan

15 desa 3 desa 3 desa 4 desa 1.33 3 desa 10 desa 60

4.4 Peningkatan kemampuan lembaga petani

Jumlah Kelompok

90 kelompok 0 0 0 0 0 0 0

4.5 Pembinaan dan penguatan modal usaha kelompok

Jumlah Kelompok

90 kelompok 17 lokasi 18 lokasi 18 lokasi 18 lokasi 18 lokasi 53 lokasi 58

4.6 Pengembangan lumbung pangan desa

Jumlah lumbung pangan

15 unit 5 unit 3 unit 3 unit 1 1 unit 9 unit 60

4.7 Pengembangan sistem informasi pasar

Jumlah pasar yang terpantau

90 lokasi 17 lokasi 18 lokasi 18 lokasi 1 18 lokasi 53 lokasi 58

4.8 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Jumlah KK yang diberi bantuan

1875 KK 225 KK 375 KK 375 KK 1 375 KK 975 KK 52

16

4.9 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

Jumlah desa yang dianalisis

255 desa 51 desa 54 desa 54 desa 1 54 desa 159 desa 62

4.10 Pengembangan diversifikasi pangan

Jumlah lokasi 90 lokasi 0 0 0 0 0 0 0

4.11 Penanganan daerah rawan pangan

Jumlah lokasi SKPG

1025 lokasi 205 desa 205 desa 205 desa 1 205 desa 615 desa 60

4.12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah lokasi 90 lokasi 0 18 lokasi 18 lokasi 1 18 lokasi 36 lokasi 40

17

a. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan

Tingkat Kinerja pelayanan Badan Ketahanan Pangan dapat diukur

dari beberapa indikator yaitu:

2.1.1.1. Capaian berdasarkan indikator kinerja SPM Nasional yang ditetapkan

dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

65/Permentan/OT.140/12/2010 yaitu:

a. Ketersediaan Energi dan Protein per kapita, sasaran energi pada

tahun 2015 adalah energi 2200 Kkal/kapita dan protein adalah 57

gram/kapita, sedangkan pada tahun 2011 diperoleh energi 5358

Kkal/kapita dan protein adalah 136.24 gram/kapita, sehingga capaian

yang diperoleh pada tahun 2011 adalah :

Ketersediaan energi yaitu 243 %

Ketersediaan protein yaitu 239 %

Hal ini menunjukan bahwa ketersediaan energi dan protein di daerah

kabupaten gorontalo melebihi standar SPM, dan bisa dinyatakan

bahwa ketersediaan pangan kabupaten Gorontalo adalah Surplus

pangan.

b. Penguatan Cadangan Pangan

Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan dilaksanakan pada 12 Desa di

Kabupaten Gorontalo.Penguatan cadangan pangan juga didukung

Pengembangan Lumbung Pangan, pada tahun 2011 telah dibangun 3

(tiga) unit lumbung pangan, dan hingga pada saat ini lumbung pangan

yang dibangun sebanyak 32 unit, dengan sumber dana DAK dan

APBN. Pengelola lumbung pangan sebanyak 17 gapoktan

mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah kabupaten

gorontalo masing-masing sejumlah Rp. 30.000.000,-.

c. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah,

pada tahun 2011 dilakukan pengambilan data informasi pasokan,

harga pasar di kabupaten gorontalo, pada 3 pasar induk yaitu pasar

limboto, bongomeme dan pasar telaga.

d. Stabilitas harga dan pasokan pangan, berdasarkan data informasi

pasar maka stabilitas harga di pasar dapat dinyatakan stabil karena

hasil perhitungan stabilitas harga menunjukan bahwa stabilitas harga

18

adalah ≤ 25 % sesuai dengan target pada SPM, hal ini berarti

capaiannya adalah 100%

e. Skor PPH yaitu 72,9, hal ini berarti belum memenuhi target SPM

tahun 2011 yaitu 86,5. Skor pph ini berdasarkan analisa pola

konsumsi pada 18 kecamatan, masing-masing kecamatan diambil

sampel 3 desa sehingga pada tahun 2011 dilakukan analisa pada 54

desa.

f. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, pada ahun 2011

kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan baru sampai

pada tahap sosialisasi tentang keamanan pangan di tingkat sekolah

dasar, ibu-ibu rumah tanggga. Soaialisasi telah dilakukan pada 18

kecamatan.

g. Telah dilakukan pemantauan daerah rawan pangan pada 18

Kecamatan, berdasarkan data analisa SKPG ada 3 (tiga) kecamatan

terindikasi rawan pangan, yaitu kecamatan Tolangohula, kecamatan

Batudaa Pantai dan Kecamatan Tilango.

2.1.1.2. Capaian berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yaitu:

a. Telah diterbitkan beberapa regulasi ketahanan pangan yaitu

Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan, Perbup tentang P2KP, dan

Perda pembentukan Badan Ketahanan Pangan Kab. Gorontalo

b. Ketersediaan pangan utama Kabupaten Gorontalo diatas standar

nasional yaitu 193.679.000 kg , dengan rincian padi sebanyak 70.811.000 kg

dan jagung sebanyak 122.868.000 kg.

19

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo

No Indikator SPM IKK Target Renstra Realisasi capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Jumlah desa mandiri pangan yang dikembangkan

Ketersediaan Energi dan Protein per kapita

1. Regulasi ketahanan pangan

2. Ketersediaan

pangan utama

3 Desa 3 Desa 3 Desa 3 Desa 4 Desa 4 Desa 4 Desa 4 Desa

2 Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan

Penguatan Cadangan Pangan

3 Unit 3 Unit 3 unit 3 unit 3 unit 1 unit 3 unit 3 unit

3 Jumlah pasar yang terpantau 1. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan

2. Stabilitas harga dan pasokan pangan

18 lokasi

18 lokasi

18 lokasi

18 lokasi

18 lokasi

18 lokasi

18 lokasi

18 lokasi

4 Jumlah desa analisa konsumsi pangan

Skor pola pangan harapan

51 desa

51 desa

51 desa 51 desa 54 desa 54 desa 54 desa 54 desa

5 Jumlah KK pemanfaatan pekarangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

375 KK 375 KK 375 KK 375 KK 225 KK 375 KK 375 KK 375 KK

6 Jumlah lokasi rawan pangan yang terpantau

Penanganan daerah rawan pangan

17 lokasi

18 lokasi

18 lokasi

18 lokasi

17 lokasi

18 lokasi

18 lokasi

18 lokasi

20

b. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sistem Ketahanan pangan secara komprehensif meliputi empat sub-

sistem yaitu: (1) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup

untuk seluruh penduduk, (2) distribusi pangan yang lancar dan merata, serta

dapat diakses oleh masyarakat, (3) konsumsi pangan setiap individu yang

memenuhi kecukupan gizi seimbang dan aman, (4) status gizi masyarakat.

Dengan demikian sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya

menyangkut soal produksi, distribusi dan penyediaan pangan ditingkat

makro, tetapi juga menyangkut aspek mikro yaitu akses pangan ditingkat

rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Hal ini juga berkaitan dengan

sasaran MDGs yaitu menurunkan tingkat kemiskinan.

Pembangunan Ketahanan Pangan mendukung Visi, Misi Kepala

Daerah yaitu Memantapkan pembangunan Kabupaten Gorontalo yang

sejahtera dan mandiri, dan lebih khusus lagi termasuk pada sasaran keempat

yaitu menjamin ketersediaan pangan daerah melalui peningkatan

produktifitas pertanian.

Faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pencapaian visi

misi ini antara lain lambatnya penanganan masalah pertanian akibat

kurangnya insentif ekonomi. Akan tetapi dengan adanya motivasi yang tinggi

dari petani/pelaku produksi serta adanya kebijakan harga dan subsidi pupuk

maka pembangunan ketahanan pangan dapat dilaksanakan sesuai dengan

harapan.

Berdasarkan kondisi dan capaian ketahanan pangan, maka isu

strategis yang harus diperhatikan adalah:

1. Sistem produksi pangan

Sistem produksi pangan nasional sebenarnya menunjukkan

kecenderungan peningkatan yang membaik selama dua tahun terakhir

ini. Akan tetapi ada beberapa masalah yang sering menyebabkan

terbatasnya kapasitas produksi pangan antara lain: berlanjutnya konversi

lahan pertanian ke non pertanian, menurunnya kualitas dan kesuburan

21

lahan akibat kerusakan lingkungan, kurang terealisasinya harga pupuk

bersubsidi, rusaknya prasarana pengairan serta anomali iklim.

Sampai saat ini penanganan masalah ketahanan pangan seringkali

menghadapi kendala system informasi pangan yang kurang akurat dan

cepat. Oleh karenanya di masa datang pengembangan system informasi

pangan berbasiskan teknologi informasi untuk tujuan deteksi dini untuk

antisipasi mutlak harus dilakukan.

2. Ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan diseluruh wilayah

Isu ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan meliputi

dimensi: system distribusi pangan yang efisien, cadangan pangan

pemerintah dan masyarakat dan aksesibilitas atau keterjangkauan

pangan diseluruh wilayah.

Permasalahan distribusi dan akses pangan antara lain: sarana dan

prasarana produksi, sarana dan prasarana pemasaran seperti jalan usaha

tani, pasar desa, dan fasilitas penampungan produksi. Usaha peningkatan

infrastruktur perlu dilakukan melalui pembangunan bersifat padat karya

karena mempunyai manfaat ganda yakni disamping meningkatkan

perekonomian pedesaan juga berfungsi meningkatkan serapan tenaga

kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan akses pangan.

3. Konsumsi pangan Beragam dan Bergizi Seimbang

Sampai saat ini konsumsi pangan kelompok padi-padian masih

didominasi oleh beras dan ternyata konsumsi beras masih cukup tinggi,

sedangkan konsumsi sumber protein, vitamin dan mineral masih rendah.

Oleh karena itu usaha peningkatan kualitas konsumsi pangan masih

sangat diperlukan.

22

4. Keamanan pangan segar dan pangan olahan

Keamanan pangan segar dan pangan olahan merupakan isu yang

harus memperoleh perhatian yang memadai. Hal ini disebabkan karena

masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen

maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap

keamanan pangan. Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan

tambahan pangan (penyedap, pewarna dan pemanis) yang dapat

membahayakan kesehatan. Hal ini harus diantisipasi melalui usaha-usaha

pembinaan produksi menurut standar SNI, FMP dan HACCP.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD pada

dasarnya mengacu dari hasil musrenbangdes yang telah difinalisasi

dengan musrenbang tingkat Kabupaten; Renja Badan Ketahanan Pangan

tahun 2013 mengacu pada RKPD, Adapun program kerja pembangunan

daerah tersebut diarahkan untuk mencapai visi dan misi pemerintah

daerah yang dijabarkan melalui program dan kegiatan yaitu Peningkatan

Ketahananan Pangan yang merupakan hasil rumusan dan kebijakan

sesuai tugas dan fungsi Badan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dari

hasil musrenbang tingkat Kabupaten Gorontalo, bahwa keterkaitan

dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan tidak terdapat usulan

program dan kegiatan Tahun Anggaran 2013 dari masyarakat melalui

rumusan musrenbang di tingkat Kabupaten Gorontalo.

23

Bab III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Ketahanan Pangan merupakan prioritas yang kelima dari sebelas

prioritas pembangunan Nasional. Sesuai dengan rumusan Hasil Konferensi

Dewan Ketahanan Pangan di Jakarta 24 Mei 2010 dihasilkan prioritas

pembangunan ketahanan pangan pada masa datang, yakni dengan

mendasarkan pada 9 isu strategis.

1. Sinergisme penanganan pangan, energi dan kelestarian sumberdaya

alam khususnya air untuk memantapkan ketahanan pangan, energi

dan air secara berkelanjutan.

2. Kemandirian pangan dengan menekankan pada 5 komoditas strategis

(padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi).

3. Sistem cadangan pangan dan distribusi pangan.

4. Sistem logistik nasional yang efisien mendasarkan keunggulan

komparatif daerah dan rantai suplai yang efisien.

5. Penanganan kerawanan pangan dan kerentanan pangan sebagai

tindaklanjut diluncurkannya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Nasional.

6. Stabilitas dan keterjangkauan harga, baik pada tingkat produsen

maupun konsumen.

7. Percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya pangan

lokal.

8. Monitoring sistem ketahanan pangan sebagai basis early warning

system.

9. Kajian-kajian akademik kebijakan ketahanan pangan khususnya

tentang stabilitas dan keseimbangan kebutuhan dan pasokan berbasis

sumberdaya lokal.

24

3.2. Tujuan dan Sasaran Badan Ketahanan Pangan

Tujuan

1. Meningkatkan ketersediaan pangan daerah yang berbasis pada

sumberdaya lokal

2. Meningkatkan kemudahan dalam mengakses pangan bagi setiap

rumah tangga

3. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang bagi

setiap anggota keluarga

4. Meningkatkan mutu dan keamanan pangan

Sasaran

1. Meningkatkan produksi pangan daerah untuk mempertahankan

ketersediaan energi perkapita minimal 2.200 Kal/hari dan protein

minimal 57 gram/hari

2. Menguatnya kelembagaan ketahanan pangan khususnya lembaga

cadangan pangan masyarakat

3. Stabilnya harga komoditas pangan strategis yang ditandai dengan

rendahnya perbedaan harga antara musim panen dan non panen

4. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk

mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2000

Kal/hari dan protein 52 gram/hari

5. Meningkatkan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat

6. Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan

25

3.3. Program dan Kegiatan

Ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas

pembangunan nasional Kementerian Pertanian dalam 2010-2014. Untuk

mendukung program tersebut, Badan Ketahanan Pangan Kabupaten

Gorontalo telah merencanakan sejumlah program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan pada tahun 2013 yaitu sejumlah 5 program dan 24 Kegiatan.

Program dan kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo

Tahun 2013 mengacu pada Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan

Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan administrasi perkantoran

a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan

e. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah propinsi

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a. Pembangunan gedung kantor

b. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan Dinas/operasional

c. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

3. Peningkatan disiplin aparatur

a. Pengadaan pakaian dinas

b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Peningkatan kesejahteraan petani

a. Peningkatan kemampuan lembaga petani

b. Pembinaan dan penguatan modal usaha kelompok pengolahan pangan

lokal

5. Peningkatan ketahanan pangan

a. Penanganan daerah rawan pangan

- Pemberian bahan pangan bagi masyarakat yang mengalami

bencana alam

26

b. Analisis dan penyusunan pola konsumsi untuk suplai pangan

c. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

- Monitoring KK miskin

- Pembuatan peta SKPG

- Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

- Monitoring subsidi alsintan, saprodi dan alat pengolah pangan

yang disalurkan di Kabupaten Gorontalo

e. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

- Pemberian bantuan bibit sayuran, pupuk dan pestisida kepada

kelompok tani

f. Pengembangan desa mandiri pangan daerah

- Pendampingan program desa mandiri pangan

g. Pengembangan diversifikasi pangan

- Pemberian makanan tambahan untuk anak SD/MI

- Kegiatan lomba cipta menu 3B

h. Pengembangan lumbung pangan desa

- Pembangunan/pengembangan lumbung pangan masyarakat

i. Pengembangan system informasi pasar

- Pemantauan harga komoditas di semua pasar sekabupaten

Gorontalo

j. Peningkatan mutu dan keamanan pangan

- Pemantauan keamanan pangan segar

k. Peningkatan kemampuan lembaga petani

- Pembinaan dan pemberian bantuan kepada lembaga usaha

pangan lokal

l. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

27

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014

Kode Urusan/Bid. Urusan Program/kagiatan


Rencana tahun 2013 Catatan penting

Prakiraan maju tahun 2014

lokasi Target capaian kinerja

Kebutuhan dana/pagu Indikatif

Sumber dana

Target capaian kinerja


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Urusan : Wajib

Bidang urusan : Ketahanan Pangan

1 Program: Peningkatan Ketahanan Pangan

1.1 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan

Jumlah kegiatan DKP

Kab. Gto

43keg. 47.311.000 DAU 3 keg 52.042.100

1.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

Jumlah lokasi SKPG

Kab. Gto

18 Kec. 46.420.220 DAU 18 Kec. 51.062.242

1.3 Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Jumlah Desa Mandiri Pangan

Kab.Gto 3 Desa 580.800.000 DAU 3 Desa 638.880.000

1.4 Peningkatan kemampuan lembaga petani

Jumlah kelompok

Kab.Gto 18 Kelompok 107.525.000 DAU 18 klmpk 118.277.500

1.5 Pembinaan dan penguatan modal usaha kelompok

Jumlah kelompok

Kab. Gto

18 kelompok 107.525.000 DAU 18 klmpk 118.277.500

1.6 Pengembangan lumbung pangan desa

Jml lumbung Pangan

Kab.Gto 3 unit 193.545.000 DAU 3 Unit 212.899.500

1.7 Pengembangan system informasi pasar

Jumlah pasar yang terpantau

Kab.Gto 18 pasar 37.488.000 DAU 18 pasar 41.236.800

28

1.8 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Jumlah KK yang diberi bantuan

Kab. Gto

375 KK 112.711.500 DAU 375 KK 123.982.650

1.9 Analisis dan penyusunan pola konsumsi pangan

Jumlah desa analisa konsumsi


1.10 Pengembangan diversifikasi pangan

Jumlah kec. Lomba cipta menu

Kab.Gto 18 Kec 36.300.000 DAU 51 Desa 39.930.000

1.11 Penanganan daerah rawan pangan

Jml desa. Yang terpantau


1.12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jml kec. Yang terpantau

Kab.Gto 18 Kec 60.500.000 DAU 18 Kec 66.550.000

2. Program Pelayanan administrasi perkantoran

2.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah biaya BKP 12 bln 21.252.000 DAU 12 bln 23.377.200

2.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


2.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan


2.4 Rapat-rapat koordinasi dlm daerah propinsi

Jumlah kegiatan BKP 48 kali 9.108.000 DAU 48 kali 10.018.800

2.5 Rapat-rapat koordinasi luar daerah

Jumlah kegiatan BKP 10 kali 94.622.000 DAU 10 kali 104.084.200

29

Lanjutan

Kode Urusan/Bid. Urusan Program/kagiatan


Rencana tahun 2013 Catatan penting

Prakiraan maju tahun 2014

lokasi Target capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

Sumber dana

Target capaian kinerja


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3.1 Pembangunan/pemeliharaan gedung kantor


3.2 Pengadaan kenderaan dinas operasional

Jumlah biaya BKP 12 bln 0 DAU 12 bln 0

3.3 Pemeliharaan rutin / berkala kenderaan dinas operasional


4. Peningkatan disiplin aparatur

4.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan

Jumlah pakaian BKP 45 psg 6.600.000 DAU 45 psg 7.260.000

4.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian BKP 45 psg 11.220.000 DAU 45 psg 12.342.000

30

Bab IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Tahun

2013 ini telah disusun sedemikian rupa dengan mempertimbangkan kondisi

internal berupa kekuatan dan kelemahan dan juga kondisi eksternal yakni

peluang dan tantangan. Oleh karena itu dokumen ini diharapkan dapat

dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan pembangunan ketahanan

pangan di kabupaten Gorontalo, dan untuk memperkuat ketahanan pangan

dan gizi nasional.

Guna mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran, semangat

koordinasi dan intergrasi lintas sektor sangat diperlukan. Kemitraan antar

pemerintah dengan masyarakat dan swasta merupakan salah satu faktor

kunci dalam pembangunan ketahanan pangan.

Dengan pendekatan tersebut diharapkan Rencana Kerja ini dapat

memberikan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo sebagai lembaga Ketahanan Pangan

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Limboto, Maret 2013

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GORONTALO

Ir. FEMMY WATI UMAR, MSC NIP. 19630420 199403 2 003

renja bkp 2013

Documents