STANDAR PELAYANAN MINIMAL POKOK BAHASAN 5Standar Pelayanan MinimalRENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENYUSUN SPM PENGANTAR Pokok bahasan 5 membahas contoh format peraturan kepala daerah tentang standar pelayanan minimal dan rencana tindak lanjut agar tiap rumahsakit/SKPD dapat menyusun standar pelayanan minimal untuk organisasinya. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Meningkatnya kemampuan linatih dalam menyusun rencana tindak lanjut penyusunan SPM di institusi tempat kerja TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS 1. Linatih mampu menyusun draft keputusan bupati tentang SPM 2. Linatih mampu menyusun langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan setelah selesai pembelajaran 3. Linatih mampu menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan penjadualan yang jelas setelah selesai pelatihanPOKOK BAHASAN: Pendahuluan Pada modul ini akan dibahas contoh format keputusan kepala daerah (bupati) tentang Standar Pelayanan Minimal. Diharapkan dengan adanya format tersebut akan memudahkan tim penyusun SPM untuk membuat draft pertama dari keputusan kepala daerah tentang SPM, untuk kemudian dikaji lebih lanjut sebagaimana pada pembahasan legal drafting pada modul tata kelola. Agar SPM dapat tersusun pada organisasi pelayanan publik tempat linatih bekerja maka tiaptiap linatih atau tim penyusun harus menuangkan dalam rencana tindak lanjut dengan rincian kegiatan dan pentahapan waktu yang jelas.RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN UNTUK MENCAPAI SPM |Modul PelatihanPenyusunan Rencana Tindak Lanjut Agar tahapan/langkah-langkah penyusunan SPM sebagaimana yang dibahas pada modul 3 dapat benar-benar dilakukan maka tim penyusun SPM perlu menyusun langkah-langkah tindak lanjut setelah selesainya pelatihan ini. Harus pula diingat bahwa setelah dokumen SPM tersusun bukan berarti bahwa pekerjaan telah selesai. Penyusunan SPM merupakan langkah awal untuk melaksanakan janji dalam memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan publik yang diamanatkan oleh PPK-BLUD. Setelah SPM tersusun, maka seluruh unit kerja yang bertanggung jawab untuk menyediakan jenis pelayanan wajib yang telah dituangkan dalam SPM wajib mengupayakan agar SPM tersebut dapat dicapai dengan menyusun standar- standar teknis yang merupakan panduan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan, dan mengembangkan kegiatan-kegiatan perbaikan mengikuti siklus Plan-Do-Check-Action. Tiap unit kerja pelayanan dalam melakukan upaya perbaikan perlu melakukan hal tersebut di bawah ini: a) Pembakuan sistem mutu untuk tiap unit kerja dengan menyusun: 1. Sasaran perbaikan kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan 2. Menyusun standar-standar teknis untuk mencapai standar yang telah ditetapkan pada tiap indikator b) Melakukan upaya perbaikan yang berkesinambungan dengan mengikut langkah sebagai berikut (Nolan model): 1. Menetapkan tujuan/sasaran perbaikan yang akan dilakukan (agar dapat melampaui standar pencapaian yang telah ditetapkan) 2. Menetapkan indikator-indikator untuk menilai bahwa perbaikan yang dilakukan tercapai 3. Menetapkan kegiatan-kegiatan perbaikan yang harus dilakukan 4. Menyusun rencana kegiatan perbaikan kinerja 5. Melakukan uji coba dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan 6. Memeriksa hasil uji coba 7. Jika hasil uji coba menunjukkan adanya perbaikan kinerja maka disusun standar teknis yang baru sesuai dengan perbaikan yang dilaksanakan pada uji coba.Standar Pelayanan MinimalUntuk mencapai SPM yang telah dituangkan dalam peraturan daerah perlu disusun rencana pencapaian SPM (Permendagri No 79/2007). Rencana pencapaian SPM tersebut harus masuk dalam RPJMD. Selanjutnya SPM tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan rencana bisnis strategis, rencana kerja (renja) rumahsakit, Rencana Bisnis Anggaran (RBA), Rencana Kerja Pemerintah Daerah , Kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas Program Anggaran (PPA). Format rencana tindak lanjut: No Kegiatan Waktu Tempat Penanggung jawabPenutup Standar pelayanan minimal yang mempunyai dua elemen pokok, yaitu indikator kinerja dan nilai (threshold) yang harus dicapai perlu disusun dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan tiga alasan, yaitu:a. peraturan perundang menghendaki demi menjamin akuntabilitas pelayanan publik, b. pelanggan sebagai fokus pelayanan membutuhkan dan menghendaki pelayanan yang berkualitas, memuaskan, dan dapat dijamin memberikan keamanan, dan c. untuk menjadi badan layanan umum, lembaga pelayanan publik harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerjanya dengan ditetapkannya indikator dan nilai pencapaian tiap indikator kinerja.RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN UNTUK MENCAPAI SPM |Modul PelatihanDAFTAR PUSTAKA Peraturan perundangan: 1. UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. PP No 84/2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 4. PP No 8/2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 5. PP No 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 6. PP No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. PP No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 8. Perpu No 3/2005: Perubahan atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 9. Permendagri No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. 10. Permendagri No 61/2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD 11. Permendagri No 79/2007 tentang pedoman rencana pencapaian SPM 12. KepMenKes No. 1747/MenKes-Kesos/SK XII/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota 13. KepMenKes No. 228/MenKes/SK/III/202 tentang: Pedoman Penyusunan Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan di Daerah Kepustakaan: 1. ACHS, Clinical Indicator Summary Guide, ACHS Australia 2004 2. Donabedian, A (1982)., The Criteria and Standards of Quality, Health Administration Press, Ann Arbor, Michigan 3. Hunter Area Health Service Clinical Governance Unit, Adverse Event Management Program Overview, August 2003 4. Katz, J.M., Green, E (1997)., Managing Quality: A Guide to System-wide Performance Management in Health Care, Mosby-Year Book, St Louis, Missouri. 5. Oliver, R., Satisfaction: a Behavioral Perspective on the Customer, Boston: McGraw-Hill, 1997 6. WHO (1993), Division of Strengthening of Health Service District health System, The Contemporary use of Standards in Health Care, WHO