Regionalisme: Sejarah Perkembangan Integrasi Eropa

Bab I

Pendahuluan

Dalam kajian ilmu Hubungan Internasional, regionalisme menjadi pembahasan yang

mulai mendapatkan perhatian dikalangan para ilmuwan hubungan internasional. Mulai dari

perang dunia pertama yang kemudian menjadikan para ilmuwan HI menelurkan teori liberalisme

yang menekankan pada aspek kerjasama internasional, interdependensi, kerjasama, dan

perdamaian yang dikarenakan kondisi internasional pada waktu itu sedang dilanda perang. Kaum

liberal percaya bahwa pada dasarnya manusia menginginkan damai, sehingga, kerjasama adalah

pilihan terbaik untuk mencapai tujuan damai tersebut. seperti halnya ide Woodrow Wilson

meyakini bahwa melalui organisasi internasional yang didesai secara rasional dan cerdas adalah,

adalah mungkin untuk mengakhiri perang dan mencapai perdamaian.[1] Ide-ide liberalisme ini

kemudian terwujud atas usulan Woodrow Wilson dengan berdirinya Liga Bangsa-Bangsa pada

tanggal 20 Januari 1919.[2]

Akan tetapi berdirinya Liga Bangsa-Bangsa ini tidak bertahan lama, hanya selang

beberapa tahun, yaitu pada 1939 terjadi perang dunia kedua yang dipelopori oleh Jerman. Hal ini

terjadi karena ketidak mampuan organisasi internasional dalam menangkal kekuatan Jerman

yang sedang maju. Akan tetapi peristiwa ini tidak membuat pesimis kaum liberal, mereka tetap

meyakini bahwa manusia pada dasarnya menginginkan perdamaian, dan organisasi internasional

tetap menjadi faktor pendukung untuk mewujudkan perdamaian karena dengan terbentuknya

organisasi internasional maka akan tercipta interaksi transnasional.

Seperti yang dikatakan Karl Deutsch, bahwa derajat hubungan transnasional yang tinggi

anatara berbagai masyarakat mengakibatkan hubungan damai yang memuncak lebih dari sekedar

ketiadaan perang (Deutsch 1957). Keadaan tersebut menuju pada komunitas keamanan:

“sekolompok masyarakat yang telah menjadi terintegrasi”. Integrasi berarti bahwa “rasa

komunitas” telah dicapai; masyarakat bersepakat bahwa konflik dan masalah mereka dapat

diselesaikan tanpa mengarah pada kekuatan fisik skala besar (Deutsch 1957:5).[3]

Berakhirnya perang dunia kedua telah merubah warna dalam studi hubungan

internasional, khusunya dalam kaitannya dengan integrasi dan regionalisme. Pada masa ini,

muncul teori neo-liberalisme yang mengasumsikan bahwa kerjasama yang dibangun tidak lagi

hanya untuk mereduksi perang dan menciptakan perdamaian, akan tetapi lebih dari itu, untuk

memenuhi kepentingan bersama melalui kerjasama ekonomi. Teoritisi kaum liberal terinspirasi

oleh proses integrasi yang sedang berlangsung di Eropa Barat pada tahun 1950an. Mereka

melihat bahwa integrasi adalah suatu kerjasama yang lebih intensif, yaitu aktivitas-aktivitas

fungsional lintas batas seperti perdagangan, investasi, dan lain-lain.[4]

Ditahun 1970-an Robert Keohane dan Joseph Nye mengembangkan pemikiran dari Karl

Deutsch. Mereka berpendapat bahwa hubungan anatar negara-negara barat (termasuk jepang)

dicorakkan oleh interdependensi kompleks (Complex Interdependence): ada banyak bentuk

dalam hubungan antar masyarakat sebagai tambahan pada hubungan politik pemerintah,

termasuk kaitan transnasional di antara perusahaan-perusahaan bisnis.[5]

Sebelum memasuki pembahasan mengenai integrasi yang terjadi di Eropa, menurut

penulis dibutuhkan pemahan tentang latarbelakang mengenai sejarah integrasi itu sendiri yang

kemudian tersistematiskan dalam regionalisme. Sehingga pemahaman mengenai integrasi Eropa

lebih mudah dipahami.

Bab II

Kerangka Teori

Dalam studi Hubungan Internasional, Regionalisme memiliki irisan studi yang sangat

erat dengan ‘Studi Kawasan (Area Studies)’. Oleh karena itu, definisi tentang regionalisme akan

banyak mengambil dari definisi-definisi yang berkembang dalam Studi Kawasan. Menurut

Mansbach, regionatau kawasan adalah “Pengelompokan regional diidentifikasi dari basis

kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling

menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional”.(Raymond F.

Hopkins dan Richard W. Mansbach:1973).

Sementara itu, menurut Coulumbis dan Wolfe, dalam bukunya yang

berjudul Introduction to International Relation, Power and Justice, terdapat empat cara atau

kriteria yang bisa dipergunakan untuk mendefinisikan dan menunjuk sebuah kawasan

atau region yang sebenarnya sangat ditentukan oleh tujuan analisisnya. Keempat kriteria tersebut

adalah:[6]

1. Kriteria geografis: mengelompokan negara berdasarkan lokasinya dalam benua, sub-

benua, kepulauan dan sebagainya seperti Eropa dan Asia.

2. Kriteria politik/militer: mengelompokan negara-negara dengan berdasarkan pada

keikutsertaannya dalam berbagai aliansi, atau berdasarkan pada orientasi ideologis dan

orientasi politik, misalnya blok sosialis, blok kapitalis, NATO dan Non-Blok.

3. Kriteria ekonomi: mengelompokan negara-negara berdasarkan pada kriteria terpilih

dalam perkembangan pembangunan ekonomi, seperti, GNP, dan output industri,

misalnya negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang atau

terbelakang.

4. Kriteria transaksional: mengelompokan negara-negara berdasarkan pada jumlah

frekuensi mobilitas penduduk, barang, dan jasa, seperti imigran, turis, perdagangan dan

berita. Contoh ini dapat pada wilayah Amerika, Kanada, dan Pasar Tunggal Eropa.

Kemudian, Bruce Russet[7] juga mengemukakan kriteria suatu region, yaitu:

1. Adanya kemiripan sosiokultural;

2. Sikap politik atau perilaku eksternal yang mirip, yang biasanya tercermin pada voting

dalam sidang-sidang PBB;

3. Keanggotaan dalam organisasi-organisasi supranasional atau antar pemerintah;

4. Interdependensi ekonomi, yang diukur dengan kriteria perdagangan sebagai proporsi

pendapatan nasional; dan

5. Kedekatan geografik, yang diukur dengan jarak terbang antara ibukota-ibukota negara-

negara tersebut.

Selain itu, perlu ada pemahaman mengenai proses integrasi, menurut Martin Griffiths,

integrasi dapat didefinisikan dalam empat hal yaitu:[8]

1. Pergerakan menuju kerjasama antar negara;

2. Transfer otoritas kepada institusi supranasional;

3. Peningkatan penyamaan nilai-nilai; dan

4. Perubahan menuju masyarakat global, pembentukan komunitas masyarakat politik yang

baru.

Sebagian para ahli menganggap integrasi sebagai sebuah ‘proses’, ketika beberapa unit

melebur menjadi satu unit atau minimalnya beberapa fungsi tertentu dari beberapa unit

bergabung di bawah satu atap koordinasi.[9] dalam suatu proses akan melahirkan suatu hasil,

maka hasil dari suatu integrasi adalah terciptanya komunitas politik dan masyarakat yang

terintegrasi. Lebih jauh lagi, proses integrasi akan meningkatkan rasa saling ketergantungan

terhadap sistem yang lebih luas lagi.

Kerangka teori ini akan mempermudah kita dalam memahami integrasi yang terjadi di

Eropa, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa integrasi dapat terjadi karena beberapa

hal. Secara garis besar, kedekatan emosional adalah faktor dominan dalam pelaksanaan proses

integrasi, sepertihalnya kemiripan budaya, kedekatan letak geografis, dan perkembangan sejarah

yang sama. Selain itu ada faktor lain yang dapat mempermudah terjadinya proses integrasi, yaitu

persamaan dalam sikap politik dan kepentingan, interdependensi ekonomi, dan keuntungan yang

akan diraih melalui kerjasama.

Jika teori ini dikaitkan dengan integrasi Eropa, maka kita dapat memahami

latarbelakang negara-negara Eropa dalam berintegrasi. Sudah jelas bahwa mereka (negara-negara

di Eropa) berada dalam satu wilayah yang sama (benua Eropa), mereka juga memiliki sejarah

yang sama yaitumengalami masa-masa kelam dalam kaitannya dengan peperangan, yaitu perang

salib, perang dunia pertama dan perang dunia kedua yang juga melibatkan negara-negara di

Eropa. Kemiripan budaya dan agama juga mempengaruhi proses integrasi di Eropa yaitu yang

sebelumnya Islam telah masuk ke beberapa negara Eropa kemudian Kristen kembali mengambil

alih pengaruhnya di Eropa, hal ini dapat menggambarkan bagaimana Eropa telah memiliki

perkembangan sejarah dan budaya yang sama. Pada perkembangan selanjutnya, kesamaan tujuan

dari negara-negara Eropa untuk menciptakanperdamaian yang dipengaruhi oleh pemikiran

liberalisme sangat menentukan bagi kemajuan integrasi di Eropa. Bahwa dalam pandangan

liberalisme perdamaian akan tercipta melalui kerjasama internasional, dan kerjasama

internasional tersebut kemudian membentuk organisasi internasional yang menciptakan hukum

internasional demi keteraturan dalam tatanan dunia internasional.

Kesamaan tujuan untuk damai ini merangsang negara-negara Eropa untuk membentuk

kerjasama dengan tujuan menghindari terjadinya perang, hal ini tidak lepas dari

pengalaman ataspeperangan yang pernah berlangsung di Eropa. Integrasi Eropa diawali dengan

kerjasama ekonomi dan pada perkembangan selanjutnya membentuk organisasi supranasional

yang sekarang ini dikenal dengan Uni Eropa.

Bab III

Perkembangan Integrasi di Eropa

a. Sejarah Terbentuknya Uni Eropa

Pengalaman buruk mengenai peperangan membuat bangsa Eropa mengembangkan

berbagai kemungkinan untuk melakukan kerjasama guna menghindarkan berulangnya

peperangan di kawasan ini. Terdapat beberapa organisasi regional yang tumbuh dikawasan ini

sebagai wujud keseriusan bangsa Eropa untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih damai.

Tahapan mencapai integrasi Eropa seperti sekarang melalui proses yang cukup panjang

dimulai dari pembentukan European Coal and Steel (ECSC), European Economic

Community (EEC), dan European Atomic Community (Euratom), kemudian berkembang

menjadi European Union (Uni Eropa) seperti saat ini.

Langkah awal integrasi Eropa sudah dimulai secara legal formal melalui

pembentukancustoms unions Benelux antara Belgia, Netherland (atau Belanda) dan Luxemburg

yang mulai beroperasi pada Januari 1948. Selanjutnya Menteri Luar Negeri Perancis, Robert

Schuman, mengusulkan penyatuan produksi dan perdagangan batu bara dan baja antara Perancis

dan Jerman dengan pembentukan European Coal and Steel Community (ECSC). Tujuannya

adalah untuk menyatukan produksi dan transportasi batu bara dan baja dari negara-negara Eropa

yang meratifikasi perjanjian kerjasama tersebut dari kontrol nasional ke pengawasan

supranasional. Ide dibalik itu adalah mengikat Jerman secara ekonomi dan politik untuk

menghindari munculnya Jerman sebagai ancaman terhadap perdamaian di kawasan

tersebut. Schuman Plann menjadi kenyataan ketika 18 April 1951, negara Perancis, Jerman

Barat, Italia, Belgia, Belanda, dan Luxemburg menandatangani European Coal and Steel

Community yang mulai diberlakukan tanggal 23 Juli 1952 hingga tahun 2002. Kemudian

perjanjian ini dikenal dengan perjanjian Paris 1952. Hasilnya adalah pembentukan ECSC dan

penghapusan rivalitas antara Jerman dan Peranci serta menjadi langkah awal pembentukan

‘Federasi Eropa’.[10]

Pada langkah selanjutnya, The Inner Six berambisi untuk melakukan perluasan Integrasi

-perluasaan wilayah dan perluasan kesemua bidang ekonomi-. Ide ini terwujud pada 25 Maret

1957, dengan ditandatanganinya perjanjian Roma yang mengesahkan terbentuknya European

Economic Community (EEC) dan European Atomic Energy Community (EAEC, namun lebih

dikenal Euratom). Kedua perjanjian tersebut berlaku tahun 1958. Masing-masing organisasi itu

digabungkan berdasarkan traktat Brussels di bawah payung European Communities (EC).

Kesuksesan keenam negara tersebut membuat Denmark, Irlandia, dan Inggris mencalonkan diri

sebagai anggota komunitas tersebut dan menjadi anggota tetap pada tahun 1972. Kemudian

disusul dengan masuknya Yunani pada tahun 1981 serta Spanyol dan Portugis pada 1 Januari

1986.[11]

Ketika terjadi krisis ekonomi dunia pada tahun 1980an, hal ini memaksa anggota EC

melakukan berbagai perbaikan guna merespons perubahan yang terjadi. Dengan dasar proposal

yang diajukan oleh Jacques Delors (Ketua EC) pada 1985, EC merencanakan pembentukan pasar

tunggal (common atau single market). Pada 28 Februari 1986, ditandatangani The Single

European Act (SEA), ratifikasi oleh semua anggota pada 21 Maret 1987 dan pelaksanaannya

pada 1 Juli 1987.[12]

Peristiwa runtuhnya Tembok Berlin, diikuti dengan penyatuan Jerman Barat dan Jerman

Timur tanggal 3 Oktober 1990, terlepasnya Kontrol Uni Soviet, serta diikuti dengan pengaruh

demokratisasi di negara-negara Eropa Tengah dan Timur serta disintegrasi Uni Soviet pada

Desember 1991, mengubah interaksi negara-negara Eropa dengan mempererat hubungan dan

menegosiasikan traktat baru yang pokok-pokok utamanya disetujui pada Pertemuan Dewan

Eropa tanggal 9 dan 10 Desember 1991. Puncak negosiasi tersebut melahirkan Treaty on

European Union (TEU) yang ditandatanganidi Maastricht pada tanggal 7 Februari 1992 dan

mulai berlaku tanggal 1 November 1993. Traktat ini mengubah European

Community (EC) menjadi European Union (EU).

Dalam perkembangan untuk penyempurnaan Uni Eropa telah melalui proses dengan

terjadinya beberapa perjanjian, yaitu:[13]

1. Treaty on European Union di Maastricht pada 7 Februari 1992;

2. Treaty of Amsterdam di Amsterdam pada 17 Juni 1997;

3. Nice Treaty di Nice pada 7-9 Desember 2000;

4. Lisboa Treaty di Lisboa pada 13 Desember 2007;

b. Keanggotaan Uni Eropa

Uni Eropa telah menjadi ketertarikan bagi negara-negara Eropa yang belum bergabung,

sehingga merangsang mereka untuk mencalonkan sebagai anggota Uni Eropa. Hal ini

membuatbeberapa perjanjian yang diamandemen seringkali berkaitan dengan penambahan

anggota. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:[14]

1. 1957, Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luxemburg dan Belanda (6 anggota awal).

2. 1973, Denmark, Irlandia dan Inggris.

3. 1981, Yunani.

4. 1986, Portugal dan Spanyol.

5. 1995, Austria, Finlandia dan Swedia.

6. 2002, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Siprus,

Republik Slovakia dan Slovenia.

7. 2007, Bulgaria dan Romania.

Sementara itu, Turki yang juga mengajukan untuk menjadi anggota Uni Eropa masih

alot dipertimbangkan keanggotaannya. Amggota Uni Eropa menuntut Turki untuk melakukan

reformasi politik dan ekonomi dalam negerinya agar memenuhi criteria standar Uni Eropa

(Copenhagen criteria). Namun hingga Maret 2010, Turki dan Uni Eropa baru menyepakati 12

bidang koordinasi Dario 35 bidang yang harus disepakati oleh setiap anggota Uni Eropa,

sementara 8 bidang lainnya ditundakan pembahasannya karena keadaan konflik di Cyprus.[15]

kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Defisit pemerintahan tidak boleh melampaui 3% dari GDP. Jika melampaui harus

dilakukan penurunan secara substansial dan terus-menerus hingga mencapai 3%.

2. Utang pemerintah tidak boleh melampaui 60% dari GDP. Jika tidak, rasio utang harus

diturunkan secara signifikan hingga bergerak ke level 60%.

3. Negara anggota harus mencapai stabilitasrata-rata nilai tukar sedikitnya selama dua

tahun menurut aturan yang ditetapkan oleh mekanisme rata-rata nilai tukar Eropa yang

menunjukkan level fluktuasi yang diperbolehkan.

4. Rata-rata nominal suku bunga jangka panjang yang diajukan oleh negara-negara

pengaju(applicant states) tidak boleh melebihi 2% rata-rata tingkat suku bunga.[16]

c. Struktur Organisasi Uni Eropa

Perkembangan Integrasi Eropa dapat dilihat dari terbentuknya Organisasi Uni Eropa

yang telah mampu mengatur segala aktivitas yang berlangsung antara negara-negara anggota Uni

Eropa. Setiap anggota telah sepakat untuk menyerahkan sebagian urusannya untuk diatur oleh

organisasi supranasional Uni Eropa, dan organisasi supranasional tersebut akan mengatur

kehidupan yang berlangsung di kawasan Eropa demi terciptanya ‘harmonisasi kepentingan’

seperti yang telah dicita-citakan liberalism. karena dengan begitu, tidak akan ada lagi konflik

kepentingan, dan perang akan dapat terhindarkan.

Untuk mengatur kehidupan yang kompleks itu, dibutuhkan struktur organisasi yang

kuat agar setiap aktivitas di kawasan Eropa mampu dikendalikan oleh organisasi supranasional.

Dan Uni Eropa telah memiliki struktur organisasi yang kuat dengan terbukti bertahannya Uni

Eropa sampai saat ini, dan strukteur Uni Eropa tersebut adalah sebagai berikut:

1. European Council (Dewan Eropa)

Dewan Eropa merupakan badan yang paling Supranasional dari seluruh badan yang ada

dalam tubuh Uni Eropa. Anggotanya terdiri dari kepala negara atau pemerintahan negara-negara

anggota Uni Eropa ditambah Presiden European Commission. Sistem kepresidenan ini berotasi

di antara para anggota. Dewan ini berperan dalam menginterpretasikan serta mengaplikasikan

perundangan yang berlaku di Uni Eropa dengan keputusan yang mengikat seluruh anggota Uni

Eropa.[17]

Dewan Eropa terdiri dari 15 orang hakim dan 9 orang advocate-general, ditunjuk untuk

masa jabatan enam tahun melalui persetujuan di antara negara-negara anggota Uni Eropa denga

kriteria ‘seseorang yang benar-benar independen tanpa keraguan sama sekali’.[18]

para hakim dari 15 negara memilih seorang president of the court atau pimpinan para

hakim dengan masa jabatan 1 tahun yang kemudian dipilih yang lain secara bergantian. Tugas

pentingnya adalah mengalokasikan kasus ke majelis, memilih judge rapporteur atau hakim

pelopor untuk masing-masing kasus, serta menetapkan jadwal untuk berbagai tahapan prosedur

serta waktu untuk hearingatau dengan pendapat.

Sedangkan kesembilan advocate-general berperan untuk mengumpulkan kasus-kasus

sebelum para hakim Mahkamah Eropa menetapkan keputusan serta juga memberikan saran legal

terhadap kasus tersebut.

2. European Commission[19]

European Commission merupakan badan eksekutif Uni Eropa. Komisi ini terdiri dari

27 komisioner. Mereka ditunjuk untuk jangka waktu empat tahun. Komposisi jumlah komisi ini

didasarkan pada komposisi jumlah penduduk. Sekretariatnya berada di Brussels: ‘The

Berlaymont Building’.

Komisi ini bertindak sebagai kabinet. Presiden komisi dipilih oleh European

Council setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan European Parliament. Menjabat selama

dua tahun dan bergantian diantara ke-15 negara tersebut. Setiap negara diwakili oleh 1 orang

komisioner yang membawahi badan administratif yang disebut Direktorat Jenderal.

Peran dan fungsi European Commission adalah sebagai berikut:

1. Memperkenalkan semua kebijakan termasuk draft lengkap dari proposal untuk

perundangan Uni Eropa.

2. Bertanggung jawab untuk meletakkan kebijakan Uni Eropa agar dilaksanakan sesaat

setelah disetujui untuk dilaksakan.

3. Mengawasi pelaksaan dari kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan.

4. Berperan sebagai suara hati dari Uni Eropa, memastikan semua kewajiban Uni Eropa

terpenuhi.

d. The council of Ministers

Dewan ini berkedudukan di Brussels, namun melakukan pertemuan di Luxemburg.

Dewan ini memungkinkan pemerintahan dari negara anggota ikut serta dalam pengambilan

keputusan di Uni Eropa dan merupakan badan pengambilan keputusan utama. Pimpinan dewan

berotasi diantara negara-negara setiap enam bulan. Dewan ini terdiri dari satu orang menteri

sebagai wakil dari masing-masing negara anggota.

Fungsi dari dewan ini adalah:

1. Hak atas inisiatif

2. Kekuasaan legislative

3. Mengawasi European Commission

4. Hak untuk menunjuk anggota dari lembaga-lembaga lain, seperti komite sosial dan

ekonomi dan Mahkamah Auditor.

e. European Perliament

Merupakan badan legislative Uni Eropa. Pemilihan anggota parlemen dilakukan

melalui hak pilih universal secara langsung setiap lima tahun. Anggotanya berjumlah 626 kursi,

hal ini berdasarkan komposisi jumlah penduduk dari masing-masing negara anggota.

European Parliament memiliki peranan penting, yaitu:

1. Peran Legislatif, tidak membuat undang-undang, akan tetapi berperan dalam menyusun

usulan-usulan peraturan dalam Uni Eropa, memberikan petunjuk serta arahan terhadap

proposal yang diberikan oleh European Commission untuk melakukan perubahan

dalam proposal jika dirasa penting.

2. Peranan dalam Pengaturan Anggaran Belanja.

3. Peran sebagai Kekuatan Pendorong Politik, ini merupakan bagian penting dalam

parlemen, sebagai badan yang dipilih secara langsung, mewakili 344 juta suara.

4. Peran Pengawas, parlemen memiliki kekuatan untuk membubarkan seluruh komisi, serta

dapat menyediakan suara dua per tiga dari mayoritas yang dibutuhkan untuk dicapai.

Dengan memiliki struktur utama dalam organisasi Uni Eropa seperti yang telah

dijelaskan diatas, maka badan supranasional dapat secara maksimal untuk mengatur setiap

aktivitas dalam kawasan ini. Sehingga dalam berinteraksi secara transnasional maupun domestic

masyarakat Eropa dapat berhubungan dengan baik satu sama lain, apabila ada pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi, maka dengan segera badan supranasional menyikapi tindakan tersebut

melalui prosedur yang telah diatur dalam Uni Eropa.

Bab IV

Kesimpulan dan Analisa

Integrasi Eropa telah melalui proses yang panjang untuk sampai pada tahapan

pembentukan Uni Eropa saat ini. Perlu beberapa tindakan untuk menyatukan pemahaman tantang

perdamaian sehingga konsep integrasi yang dicita-citakan liberalism dapat diterima oleh negara-

negara di kawasan Eropa. Dalam sejarahnya, Eropa adalah kawasan yang sangat berpotensi

terjadinya konflik, hal ini dikarenakan peradaban yang tinggi sehingga setiap golongan ingin

menunjukkan eksistensinya dan menganggap masing-masing dari mereka adalah yang terbaik.

Cara menunjukkan eksistensinya itu adalah dengan cara memperlihatkan kekuatan mereka

masing-masing.

Perang salib adalah bukti bahwa antara peradaban Islam dan Keristen merasa mereka

adalah yang paling beradab dan paling kuat. Sehingga mereka menunjukkan kekuatan mereka

masing-masing. Pada perang dunia pertama, Jerman (Prusia) merasa paling kuat dan akhirnya

melakukan ekspansi keberbagai wilayah lain untuk memperluas wilayah kekuasaannya,

kemudian mendapat perlawanan dari wilayah-wilayah jajahannya seperti Astro –Austria dan

Hongaria-, dan perang pun akihrnya pecah keberbagai wilayah lainya seperti Perancis, Inggris,

dan Italia sampai Amerika serikat pun terlibat. Begitu juga pada perang dunia kedua, Jerman

masih merasa bahwa ia adalah negara terkuat dan paling tinggi peradabannya, sehingga Jerman

tetap melakukan ekspansi ke wilayah lain yang kemudian melibatkan negara-negara besar seperti

Perancis, Inggris, Italia, Belanda, dan Amerika Serikat dan kemudian terjadi perpecahan yang

signifikan diantara negara-negara di kawasan Eropa karena masuknya pengaruh komunisme.

Kemudian pengalaman-pengalaman ini membuat ide-ide perdamaian mulai dipikirkan

kembali seperti yang pernah dipikirkan oleh Imanuel Khan tentang Perpetual Peace. Maka

muncul pemahaman tentang liberalism dengan tujuan utamanya adalah untuk menciptakan

perdamaian melalui kerjasama-kerjasama antar negara. Woodrow Wilson adalah salah satu

pemikir awal tentang liberalism yang bercita-cita untuk perdamaian dunia, melalui kerjasama

dan organisasi internasional perdamaian akan tercipta. Maka integrasi Eropa sangat dipengaruhi

oleh paham liberalism, dan Uni Eropa adalah perwujudan dari ide-ide liberalism pada tingkatan

regional.

Integrasi Eropa sudah mendekati kesempurnaan dalam menciptakan perdamaian

diwilayah regional, 27 anggota Uni Eropa telah memberikan sebagian urusannya untuk diatur

oleh lembaga supranasional. Konsep yang dibangun oleh Woodrow Wilson tentang kerjasama

yang dilakukan secara terbuka, tidak adanya batasan dalam perdagangan, persenjataan direduksi

sampai pada tingkat terendah, mengupayakan terbentuknya asosiasi bangsa-bangsa, dan setiap

negara harus berbentuk republic dan demokratis sudah mulai dipraktekkan di Eropa.

Kita dapat melihat bahwa perdagangan bebas, negara demokratis, dan kerjasama yang

bersifat terbuka di Eropa sudah mencapai kesempurnaan dengan berada dibawah payung asosiasi

antar bangsa ditingkat regional. Akan tetapi Uni Eropa belum mereduksi persenjataannya dengan

masih tegaknya organisasi militer Uni Eropa (ditambah Amerika serikat), NATO. Hal ini karena

belum adanya kesamaan ide yang menyeluruh dari negara-negara diluar Uni Eropa. Melihat

situasi saat ini dimana negara-negara sedang gencar membangun proyek nuklir yang berpotensi

terciptanya senjata berbahan dasar nuklir.

Akan tetapi pada dasarnya bahwa ide Woodrow Wilson adalah integrasi yang

menyeluruh antar bangsa di dunia dengan membentuk organisasi internasional. Pertama kali

terwujud setelah perang dunia pertama dengan terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa (LBB),

kemudian runtuh dengan pecahnya perang dunia kedua, dan setelah itu terbentuk lagi

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengatur segala bentuk aktivitas dunia, akan tetapi hal

ini tidak cukup kuat karena PBB tidak lebih kuat untuk mengatasi negara-negara yang ada

didunia, begitupula yang terjadi dengan LBB sebelumnya.

Apabila sistem internasional telah mampu seperti yang telah dilakukan oleh Uni Eropa,

maka kerjasama dan saling ketergantungan yang tinggi akan terwujud, dan perang dunia pun

akan dapat dihindarkan, tidak adanya kecurigaan satu sama lain karena setiap kerjasama

dilakukan secara terbuka. Tentu saja untuk mewujudkan ini negara-negara harus berbentuk

republic dan bersifat demokratis. Akan tetapi hal ini akan tetap menimbulkan polemik karena

masing-masing negara memiliki pandangan yang berbeda mengenai sifat dan bentuk negara.

Untuk itu masih sulit untuk terciptanya integrasi di tatanan dunia internasional secara

menyeluruh.