Reformasi

Administrasi Oleh: Niken L. V. A

Tahun 1980-an (Kettl:2000,1) , suatu gerakan reformasi global dimulai. Hal ini didorong 4 variabel besar:

1. Politik: Keunggulan demokrasi, kekuatan publik dan keunggulan sistem pasar menimbulkan tekanan politik diberbagai negara di dunia untuk mentransformasi peran dan fungsi pemerintah

2. Sosial: Perubahan mendasar dari masyarakat industri ke masyarakat informasi

Gerakan Reformasi Administrasi

3. Ekonomi: Krisis ekonomi tahun 1990-an (Banyak negara melakukan privatisasi dan reformasi perpajakan)

4. Institutional: Semua negara didunia telah menjadi bagian dari sistem ekonomi dan politik global

Gerakan reformasi administrasi

Gerakan Reformasi Administrasi

Produktivitas Pemasaran Orientasi pada pelayanan Desentralisasi Kebijakan Akuntabilitas

6 sifat pokok gerakan reformasi administrasi

1. Caiden (1969: 69) mendefinisikan reformasi

administrasi sebagai ‘the artificial inducement of administrative transformation againts resistance’.

2. J. V. Abueva (1970:2) “’essentially a deliberate attempt to use power, authority, and influence to change the goals, structure or procedures of the bureacracy, and therefore, to alter the behaviour of its personnel”

Definisi Reformasi Administrasi

Perubahan adalah proses penyesuaian diri terhadap kondisi yang berfluktuasi

Reformasi adalah kekuatan yang dilahirkan untuk melakukan tranformasi administrasi dan melawan kemandegan

AdmistratATIVE Change and AdministratATIVE Reform (Caiden)

1. Penggunaan otoritas dan pengaruh yang disengaja untuk menerapkan ukuran-ukuran baru dalam sistem administrasi, seperti perubahan tujuan, struktur, dan prosedur dengan maksud untuk perbaikan bagi tujuan pembangunan

2. Perubahan administrasi yang menggambarkan perbaikan dalam praktek administrasi, organisasi, prosedur, dan proses.

Definisi Lain Reformasi Administrasi

3. Reinvention/entrepreneurial: transformasi sistem dan organisasi pemerintah secara fundamental untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, adaptasi, dan kemampuan mereka melakukan inovasi. Tranformasi menyangkut: tujuan, sistem insentif, pertanggungjawaban, struktur kekuasaan, dan budaya

Definisi Lain Reformasi Administrasi (Versi Osborne)

Kelembagaan aparat masih jauh dari kapasitas potensialnya

Organisasi cenderung konservatif Inovasi lambat

Alasan Reformasi (Caiden)

Reformasi administrasi berkaitan erat dengan lingkungan budaya tertentu, sehingga tidak ada satu perspektif pun yang dapat dianggap lebih baik daripada yang lain;

Pendekatan reformasi administrasi bersifat terikat pada budaya, sehingga tidak dapat diekspor ke negara lain dengan begitu saja.

Lanjutan……

Reformasi administrasi adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah:

struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi atau institusional)

sikap dan perilaku birokrat guna meningkatkan efektifitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional

Reformasi Administrasi

Perbaikan administrasi, seperti perbaikan produk dan layanan, struktur, proses, dan teknologi.

Perbaikan tingkat politik, seperti perbaikan peraturan, dukungan, legitimasi.

Perbaikan perilaku birokrat

Tujuan Reformasi

……improve the administrative performance of individual, groups and institutions and to advise them how they can achieve their operating goals more effectively, more economically, and more quickly.

…..(meningkatkan kinerja dan performa administrasi baik individu, kelompok maupun kelembagaan dan memberikan pengarahan bagaimana mereka dapat meningkatkan operasi organisasi lebih efektif, ekonomis dan lebih cepat)

Tujuan reformasi Administrasi (Caiden)

Tujuan internal:1. Efisiensi administrasi2. Penghapusan penyakit atau kelemahan adimistrasi3. Penggalakan sistem merit, pemrosesan data mell

sistem informasi yang otomatis, peningkatan penggunaan pengetahuan ilmiah dll

Tujuan terkait dengan masyarakat:4. Menyesuaikan administrasi dengan meningkatnya

keluhan masyarakat5. Mengubah pembagian pekerjaan antara sistem

administrasi dan sistem politik, seperti meningkatkan otonomi profesional dari sistem administrasi dan meningkatkan pengaruhnya pada suatu kebijaksanaan;

6. Mengubah hub antara sistem administrasi dan penduduk

Tujuan reformasi administrasi (Dror, 1971, p.23)

1. Penekanan terhadap program-program baru;

2. Perubahan sikap dan perilaku masyarakat dan anggota birokrasi;

3. Perubahan gaya kepemimpinan yang mengarah kepada komunikasi terbuka dan manajemen partisipatif;

4. Penggunaan sumberdaya yang lebih efisien;

5. Pengurangan penggunaan pendekatan legalistik (Lee dan Samonte, 1970).

lima alat pengukur reformasi administrasi, yaitu:

Political desirability Political feasibility Credibility

Kondisi untuk Reformasi Administrasi

Negara yang tidak menganut paham reformasi administrasi dan lebih menyukai status quo;

Negara dengan pendekatan pragmatis murni terhadap reformasi administrasi, artinya melakukan pembaruan dengan ala kadarnya saja, serta tidak ada perangkat institusional untuk mengimplementasikannya;

Negara-negara yang sangat keranjingan terhadap reformasi administrasi dan melengkapinya dengan seperangkat perabot formal untuk isian dan evaluasinya;

Negara-negara yang telah mengalami pembaruan yang diperoleh dari luar

Pendekatan-Pendekatan dalam Reformasi Administrasi di negara sedang berkembang (Caiden)

Asal pembaru (dari dalam atau dari luar)

Pembaruan dicanangkan dari atas atau dari bawah

Ada ideologi yang mempengaruhi atau tidak

Reformasi administrasi diikuti dengan revolusi atau tidak

Pendekatan-pendekatan dalam reformasi administrasi

Hal-hal yang harus dipetimbangkan dalam pemilihan pendekatan reformasi Administrasi:

1. Sifat kultur setempat2. Reputasi kepemimpinan nasional3. Jenis Rezim politik4. Kekuatan dan diversitas oposisi5. Ketersediaan sumber daya

Lanjutan……

1. Derasnya tuntutan agar pemerintah mampu menumbuhkan adanya good governance yaitu suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan profesional.

2. Semakin tajamnya kritik masyarakat atas semakin rendahnya kualitas pelayanan publik.

3. Semua aparat pemerintah dituntut untuk mempunyai sense of crisis sehingga mereka benar - benar paham bahwa kita sekarang sangat membutuhkan aparat pelayanan yang mampu to do more with less

Alasan perlunya disusun agenda reformasi administrasi Publik

4. Aparat pemerintah dituntut agar bekerja lebih profesional dengan mengedepankan terpenuhinya public accuntability and responsibility

5. Masyarakat, sebagai pihak yang harus dipenuhi dan dilindungi kepentingannya (public interest), menuntut agar pemerintah memperhatikan dengan sungguh - sungguh aspirasi mereka dan sejauh bisa memenuhinya.

Alasan perlunya disusun agenda reformasi admi istrasi Publik

Firstly, from the point of view of structural changes, which involves adjustment in authority relationships in bureaucratic organization by way of abolition, integration merger or creation of administrative units, the transfer of addition of functions and responsibilities of agencies, as well as the introduction of new procedures and regulations in governmental transactions, Secondly, from the point of view of behavioral changes which have to be engendered to evoke productivity values as well as responsiveness to the client systems.

Reformasi Administrasiterdiri dari dua aspek mayor yaitu:

Menurut Tjokroamidjojo ketika menganalisis administratif pembangunan di Indonesia menegaskan bahwa arah reformasi administrasi perlu ditujukan ke 7 wilayah penyempurnaan utama yaitu (Tjokroamidjojo:1985)1. Penyempumaan dalam bidang pembiayaan

pembangunan2. Penyempumaan dalam bidang penyusunan

program – program pembangunan di berbagai bidang ekonomi dan non ekonomi dengan pendekatan integratif (integrative approach).

Arah Reformasi Admisitrasi Publik di Indonesia

3. Reorientasi kepegawaian negeri ke arah produktivitas, prestasi dan pemecahan masalah.

4. Penyempumaan administrasi untuk mendukung pembangunan daerah.

5. Administrasi partisipatif untuk mendukung pembangunan daerah.

6. Kebijaksanaan administratif dalam rangka menjaga stabilitas dalam proses pembangunan.

7. Lebih bersihnya pelaksanaan administrasi negara

Arah Reformasi Admisitrasi Publik di Indonesia

Agenda kebijaksanaan reformasi administrasi yang perlu disusun terkait reforasi manajemen pelayanan publik di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memadukan Rule Governance and Goal Governance

2. Mengembangkan akuntabilitas dan responsibilitas publik di kalangan aparat pemerintah

3. Revitalisasi nilai-mlai etika pemerintahan4. Netralitas aparat pemerintah5. Pengembangan budaya birokrasi

Agenda Kebijaksanaan Reformasi administrasi (Irfan Islamy)

Pendekatan manajemen baru di sektor publik, menurut Huges, ditandai dengan beberapa karakteristik sebagai berikut :1. perubahan yang besar pada orientasi administrasi negara

tradisonal menuju ke perhatian yang lebih besar pada pencapaian hasil dan pertanggung jawaban pribadi pimpinan.

2. keinginan untuk keluar dari birokrasi klasik untuk menjadikan organisasi, pegawai, masa pengabdian dan kondisi pekerjaan lebih luwes.

3. tujuan organisasi dan individu pegawai disusun secara jelas sehingga memungkinkan untuk dibuatkannya tolok ukur prestasi lewat indikator kinerjanya masing masing. Demikian pula sistem evaluasi program - programnya.

Pendekatan manajemen baru di sektor publik

4. staf pimpinan yang senior mungkin bisa mempunyai komitmen politik kepada pemerintah yang ada dari pada bersikap non partisan dan netral.

5. fungsi-fungsi pemerintah bisa dinilai lewat uji-pasar (market tests) seperti misalnya dikontrakkan pada pihak ketiga tanpa harus disediakan/ ditangani sendiri oleh pemerintah.

6. mengurangi peran-peran pemerintah misalnya lewat kegiatan privatisasi.

Pendekatan manajemen baru di sektor publik

Penerapan pendekatan manajemen barupada sektor publik telah banyak disarankan oleh para pakar dengan label yang berbeda -beda seperti misalnya dengan nama "managerialism" oleh Pollitt (1990), "new public management oleh Hood (1991), market - based public administration" oleh Lan dan Rosebloom (1992), dan "enterpreneurial government" oleh Osborne dan Gaebler (1992) pendekatan manajemen baru ini telah merubah fokus sektor publik dari yang semula lebih mementingkan "process" menuju ke "Product atau dari "rule govemment menuju ke "goal govemance.”

Kritik diajukan oleh Pollitt (dalam Huges 1994) yang meragukan penerapan prinsip – prinsip enterpreneurship di sektor publik. Setidak - tidaknya ada dua hal yang melemahkan konsep tersebut dengan mengatakan:

First the provider / consumer transactions in the public service tend to be notably more complex than those faced by the customer in a normal market, and second, public service consumers are never merely "consumers”, they are always citizens too and this has a set of unique implications for the transactions”

Sehubungan dengan itu Hughes (1994) mengatakan bahwa diperlukan repositioning dengan menyusun agenda kebijakan reformasi dengan mensinergikan antara orientasi rule governance dan goal governance.

Model Westminster, dikembangkan oleh Ingrris dan New Zealand dan berkembang ke Kanada dan Australia. Menekankan apa yang disebut dengan NPM (mengurangi peran pemerintah dan memasukkan nilai-nilai pasar/market )

Model Amerika. Menekankan pada strategi yang disebut dengan 10 reinventing government dengan prinsip work better cost less dan downsizing

Model Reformasi Administrasi

The nature of reform (sifat reformasi) Reform agents (agen-agen reformasi) Environment (lingkungan)

Struktur Reformasi

Pendekatan pokok dalam strategi reformasi administrasi yang dimaksud adalah :

pendekatan makro versus mikro, pendekatan struktural versus

pendekatan perilaku, inkremental versus inovatif, dan komprehensif versus parsial.

Strategi Reformasi Administrasi

Strategi komprehensif Strategi incremental No strategy

Strategi Reformasi

Fiscal strategies seek to reduce expenditures and costs while maintaining public services at their existing levels

Structural strategies seek to raise the productivity of public agencies without increasing costs

Program strategies seek to improve the quality and quantity of public service and the objectives of state activities.

Strategies for Administrative Reform (Gerald E. Caiden)

METODE REFORMASI BIROKRASI

1.Restrukturisasi Organisasi Pemerintahan

2.Simplifikasi dan Otomatisasi bisnis proses

3.Rasionalisasi dan realokasi SDM Aparatur

4.Regulasi dan deregulasi

9

Lever Strategy Approaches

Purpose Core StrategyClarity of PurposeClarity of RoleClarity of Direction

Incentives ConsequencesStrategy

Managed CompetitionEnterprise ManagementPerformeance Management

Accountability Customer StrategyCustomer ChoiceCompetitive ChoiceCustomer Quality Assurance

Power Control Strategy

OrganizationalEmpowermentEmployee EmpowermentCommunity Empowerment

Culture Culture StrategyBreaking HabitsTouching HeartsWinning Minds

The Five C’s

Concept of progress or redress Penyamaan persepsi Kejelasan agenda pemerintah menyangkut

bidang politik, ekonomi dan social welfare

Tantangan dalam reformasi Administrasi terutama dalam

peningkatan kualitas layanan publik

From the product-based utility to total utility in the customer/citizen relationship

From sort-term transaction to long-term relationship

From core product (goods and services) quality (the technical quality of the outcome) to total customer/citizen perceived quality in enduring customer/citizen relationship

From production of the technical solution as the key process in the organization to developing total quality as the key process.

Menurut Lovelock, peningkatan kualitas layanan mengalami perubahan

fokus: