reforma agraria bpn
DESCRIPTION
sumber: situs bpn (www.bpn.go.id)TRANSCRIPT
Reforma Agraria BPN
Reforma Agraria merupakan implementasi dari mandat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI), Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan kepada MPR-‐RI untuk Menyampaikan Saran atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR-‐RI oleh Presiden, DPR, BPK dan MA pada Sidang Tahunan MPR-‐RI Tahun 2003. Salah satu butir saran dimaksud kepada Presiden Republik Indonesia, terkait dengan perlunya Penataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah.
Reforma Agraria atau secara legal formal disebut juga dengan Pembaruan Agraria adalah proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-‐sumber agrarian (khususnya tanah). Dalam pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 dijelaskan bahwa "Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia".
Dalam tataran operasional Reforma Agraria di Indonesia dilaksanakan melalui 2 (dua) langkah yaitu:
•. Penataan kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdsarkan Pancasila, Undang-‐Undang Dasar 1945 dan Undang-‐Undang Pokok Agraria (UUPA).
•. Proses Penyelenggaraan Land Reform Plus, yaitu penataan aset tanah bagi masyarakat dan Penataan akses masyarakat terhadap sumber-‐sumber ekonomi dan politik yang memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya secara baik. Di dalam penyelenggaraan Land Reform Plus diselenggarakan dua hal penting yaitu Aset Reform dan Akses Reform
Maksud dan Tujuan Reforma Agraria
Maksud Reforma Agraria:
•. menciptakan sumber-‐sumber kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria
•. menata kehidupan masyarakat yang lebih berkeadilan •. meningkatkan berkelanjutan sistem kemasyarakatan kebangsaan dan kenegaraan indonesia, serta
•. meningkatkan harmoni kemasyarakatan. Tujuan Reforma Agraria: •. mengurangi kemiskinan •. menciptakan lapangan kerja •. memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-‐sumber ekonomi, terutama tanah
•. menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-‐sumber agraria
•. mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan •. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup •. meningkatkan ketanahan pangan dan energi masyarakat.
Prinsip-‐Prinsip Reforma Agraria
•. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
•. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; •. menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
•. mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia;
•. mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
•. mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam;
•. memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan;
•. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
•. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam;
•. mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya alam;
•. mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
•. melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumberdaya agraria dan sumberdaya alam.
Arah Kebijakan Reforma Agraria
•. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-‐undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-‐undangan yang didasarkan pada prinsip-‐prinsip Reforma Agraria.
•. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan.
•. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.
•. Menyelesaikan konflik-‐konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-‐prinsip Reforma Agraria.
•. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-‐konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang terjadi.
•. Mengupayakan pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-‐konflik sumberdaya agraria yang terjadi.
Dasar Hukum Reforma Agraria
•. UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 amandemen keempat •. Tap MPR Nomor IX/ MPR/ 2001 •. Keputusan MPR Nomor 5/MPR/2003 •. Undang-‐Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960) •. Perpres No. 10 Tahun 2006
Objek Reforma Agraria
Tanah merupakan komponen dasar dalam reforma agraria, maka pada dasarnya tanah yang ditetapkan sebagai objek reforma agraria adalah tanah-‐tanah negara dari berbagai sumber yang menurut peraturan perundang-‐undangan dapat dijadikan sebagai objek reforma agrarian. Karenanya kegiatan penyediaan tanah merupakan langkah strategis bagi keberhasilan reforma agraria. Salah satu contoh sumber tanah objek reforma agrarian adalah tanah terlantar. Menurut Pasal 9 PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, tanah terlantar yang sudah ditetapkan menjadi tanah negara akan menjadi salah satu objek reforma agraria.
Subjek Reforma Agraria
Pada dasarnya subyek Reforma Agraria adalah penduduk miskin di perdesaan baik petani, nelayan maupun non-‐petani/nelayan. Penduduk miskin dalam kategori ini dapat dimulai dari yang di dalam lokasi ataupun yang terdekat dengan lokasi, dan dibuka kemungkinan untuk melibatkan kaum miskin dari daerah lain (perdesaan dan perkotaan). Ruang Lingkup Reforma Agraria
Ada dua hal utama dalam ruang Lingkup Reforma Agraria
Penataan Hukum
Upaya penataan kembali sistem politik dan hukum pertanahan dimulai dengan penataan produk hukum yang mengatur pertanahan. Ada 582 produk hukum yang mengatur masalah pertanahan, tapi banyak di antaranya yang tumpang tindih, kontradiktif, dan ada beberapa masalah pertanahan yang tidak diatur sama sekali. Salah satu contohnya adalah pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah untuk pertanian. Penguasaan dan pemilikan lahan perseorangan untuk pertanian diatur melalui 4 peraturan, yaitu UU No.1 Th 1958, UU No.2 Th
1960, UU Pokok Agraria pasal 7 dan 17, dan UU No.56/60. Tetapi, sama sekali tidak ada pengaturan kepemilikan badan hukum di bidang pertanian, atau perseorangan yang non pertanian, dan juga badan hukum yang bukan pertanian. Upaya-‐upaya penataan politik dan hukum pertanahan di atas, dilakukan melalui penyempurnaan, penyusunan dan penerbitan peraturan perundang-‐undangan dalam bentuk Undang-‐Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan berbagai peraturan turunannya.
Jumlah Peraturan/Perundangan Bidang Pertanahan
Jenjang Jumlah Undang-‐Undang 12 Peraturan Pemerintah 48 Peraturan/Keputusan Presiden 22 Instruksi Presiden 4 Peraturan/Keputusan Menteri/Kepala BPN RI 243 Surat Edaran Menteri/Kepala BPN RI 209 Instruksi Menteri/Kepala BPN RI 44
Land Reform Plus
Di dunia, ada empat model reforma agraria yang umumnya diterapkan. Variasi lokal dari tiap-‐tiap model bisa beragam bergantung pada masing-‐masing negara, namun empat model berikut dapat memberi gambaran umum bagaimana reforma agraria dijalankan.
•. Pertama, reforma agraria radikal. Dalam model ini, tanah orang kaya diambil dan dibagikan kepada rakyat. Reforma agraria model ini terbukti gagal dan tidak berkelanjutan di banyak negara, karena prinsip keadilan diterabas, sehingga konflik sosial bukan diselesaikan namun justru diperhebat.
•. Kedua, reforma agraria berdasarkan konsensus bersama untuk membagikan tanah yang berlebih kepada masyarakat. Apakah pola ini bisa diterapkan di Indonesia? Untuk sekarang tidak bisa karena dana yang dibutuhkan amatlah besar.
•. Ketiga, model kolonisasi tanah. Ini juga jelas tidak bisa dilakukan di negeri yang merdeka.
•. Keempat, market based agrarian reform atau reforma agraria yang metode pengalihannya didasarkan pada mekanisme pasar.
Karena itulah reforma agraria yang paling pas untuk Indonesia adalah reforma agraria yang berupa land reform plus, yaitu pendekatan dua jenjang asset reform dan access reform.
•. Pertama, tanah yang dikuasai negara dan dimungkinkan oleh undang-‐undang, didistribusikan pada masyarakat. Hal ini merupakan sebagian langkah asset reform yakni penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum dan peraturan perundangan pertanahan.
•. Kedua, setelah menerima tanah, masyarakat diberi akses dan integrasi
dalam sistem ekonomi-‐politik serta permodalan sehingga terbentuk pergerakan pasar yang baru. Ini sebagian dari access reform yakni proses penyediaan akses bagi penerima manfaat terhadap sumber ekonomi dan politik, seperti: partisipasi ekonomi politik, modal, pasar, teknologi, pendampingan, peningkatan kapasitas dan kemampuan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan. Ini artinya, BPN RI tidak akan berhenti sampai pada pembagian tanah. Setelah rakyat mendapat tanah, akses ke sektor ekonomi bagi rakyat juga harus dibangun agar tanah tersebut bisa menjadi sumber ekonomi mereka.Agar tujuan tersebut bisa dicapai, obyek dan subyek Reforma Agraria perlu diidentifikasi secara cermat dan rinci. Tanah yang diredistribusi adalah tanah tanah-‐tanah yang terkena ketentuan landreform berasal darikelebihan maksimum, absentee, dan bekas swapraja, serta tanah negara yang telah ditegaskan menjadi obyek landreform. Kegiatan Redistribusi didukung oleh dua kegiatan pokok yakni kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) guna memperoleh data dan informasi mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Kegiatan lainnya adalah penegasan tanah obyek landreform yakni menetapkan dan merubah status Tanah yang langsung dikuasai negara menjadi Tanah Obyek Landreform (TOL) untuk selanjutnya Diredistribusikan kepada Petani Penggarap.
Tahun Penegasan Tanah Objek Land Reform
Penerima (KK)
Rata-‐Rata
Jumlah Bidang
Rata-‐Rata Luas (Ha)
Rata-‐Rata
1961-‐2004 -‐ -‐ -‐ -‐ 2.398.001 55.767 2005 -‐ -‐ -‐ -‐ 5.842 2006 5.228 5.727 6.253 2007 36.849 41.338 85.348 2008 136.421 159.595 249.397 2009 107.528 131.075 151.278 2010 99.018 123.742 165.188 2011 96.880 116.865 166.091 2005-‐2011 481.924 80.320 578.342 96.390 829.397 138.232 Kenaikan (%)
248