membangun good governance melalui...

MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE MELALUI PENGUATAN DEMOKRASI DESA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun

2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara

Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang

Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Pengguna-

an Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang

Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Peng-

gunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000. 000,00 (satu miliar

rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang

dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama

10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00

(empat miliar rupiah).

MEMBANGUN

GOOD GOVERNANCE MELALUI PENGUATAN

DEMOKRASI DESA

Drs. Harianto, M.Si

Mudji Rahardjo, SH. M.Si

Drs. Bambang Martin Baru, M.Si

Editor:

Dra. Endang Murti, M.Si

ISBN: 978-602-5452-59-8

MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE

MELALUI PENGUATAN DEMOKRASI DESA

Penulis : Drs. Harianto, M.Si

Mudji Rahardjo, SH. M.Si

Drs. Bambang Martin Baru, M.Si

Editor : Dra. Endang Murti, M.Si

Sampul & Layout : Bang Joedin

Cetakan I : Juli 2019

Kode Produksi : LBP: 07.19.00236

x + 237 hlm. 16 x 23 cm.

Penerbit : LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

(Member of LaksBang Group)

http://laksbangpressindo.com

E-mail: [email protected]

Anggota IKAPI

Hak cipta © dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin penulis dan penerbit.

http://laksbangpressindo.com/

mailto:[email protected]

v Dra. Endang Murti, M.Si. | Drs. Harianto, M.Si. | Drs. Bambang Martin Baru, M.Si.

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan rangkaian hasil capaian hibah Penelitian

Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) tahun 2017-2019,

yang telah mendapatkan persetujuan dan pembiayaan dari peme-

rintah melalui DIKTI. Buku ini sebagai kelanjutan dan sekaligus

sebagai penyempurnaan dari buku-buku sebelumnya. Buku ini

berorientasi pada kajian teoritis dan realitas hasil capaian penelitian.

Buku ini berjudul: Good Governance melalui penguatan Demo-

kratisasi Desa, dimaksudkan untuk membahas berbagai dimensi

dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang baik, melalui

upaya pengembangan kehidupan demokratisasi desa. Sementara,

sebagian besar masyarakat desa masih menilai belum adanya peru-

bahan yang signifikan pada perbaikan kinerja pemerintahan desa.

Banyak program pembangunan desa tidak sesuai dengan harapan

dan keinginan masyarakat desa, dan bahkan cenderung menjadi

manifestasi dari kepentingan sebagian kecil elit-elit desa diban-

dingkan dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.

Penerapan good governance dalam pemerintahan desa,

sebenarnya telah dilakukan pemerintah melalui regulasi yang

dihasilkan dalam Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2016 tentang

Desa. Dalamundang-undangtersebutsecaraspesifikmemerintahkan

kepada elit desa (Kepala desa dan BPD) untuk menjalankan peme-

rintahan dengan seraya pengembangan demokrasi desa. Format

demokrasi desa, berdasarkan undang-undang nomor. 14 Tahun 2016

vi Drs. Harianto, M.Si. | Mudji Rahardjo, SH. M.Si. | Drs. Bambang Martin Baru, M.Si.

Membangun Good Governance Melalui Penguatan Demokrasi Desa

dilandasi oleh dua asas yaitu; asas rekognisi dan asas subsidaritas.

Asas rekognisi mengharuskan penyelenggaraan pemerintahan desa

berjalan secara demokratis dengan sistem dan mekanisme hubungan

antara kepala desa sebagai pemegang madat kekuasaan, dan BPD

sebagai institusi dari wakil masyarakat desa. Dengan hubungan

yang sinergis antara kedua lembaga tersebut diharapkan dapat

menghasilkan berbagai program kerja yang sesuai dengan harapan

dan keinginan masyarakat desa. Sedangkan asas subsidiaritas, bahwa

untuk menjamin agar regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah

desa maka diperlukan pelibatan warga masyarakat sebagai pemilik

kekuasaan, sehingga dibutuhkan ruang dan kesempatan bagi warga

masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan peme-

rintahan desa.

Dengan terbitnya buku ini, diharapkan dapat memperkaya

khasanah keilmuan khususnya yang menyangkut dimensi-dimensi

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), dan di-

mensi-dimensi demokratisasi khusus demokratisasi desa yang ber-

kembang sebagai kekhasan desa. Demokratisasi desa kini menjadi

tuntutan dalam penerapannya diberbagai bidang tidak hanya

menyakutbidangpemerintahandanpelayananpublik,pembangunan,

pemberdayaan, dan bahkan telah menyentuh dibidang sosial,

ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Demokrasi sangat

diperlukan dalam proses pemerintahan desa, agar penggunaan

kekuasaan dan kewenangan pemerintahan desa dapat berlangsung

sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Melalui demokrasi pula,

diharapkan tumbuhnya kesadaran masyarakat Desa akan posisinya

sebagai sumber serta pemilik kekuasaan yang sejati. Asas rekognisi

dan subsidiaritas sebagai asas pengaturan Desa membawa implikasi

pada desain demokrasi yang dikembangkan di Desa. Demokrasi

Desa memiliki titik tekan dan nuansa tersendiri yang tidak dapat

disamarupakan dengan demokrasi di tingkat nasional. Hak asal-usul,

polasosiobudaya Desa, karakteristikmasyarakat Desa, dankenyataan

vii Dra. Endang Murti, M.Si. | Drs. Harianto, M.Si. | Drs. Bambang Martin Baru, M.Si.


sosiologis masyarakat Desa menuntut adaptasi dari sistem modern

apapun apabila ingin berjalan di Desa, tidak terkecuali demokrasi.

Untuk itu, dalam buku ini akan membahas kekhasan demokrasi desa

yang berkembang dalam lingkungan pedesaan. Desa memiliki nilai,

norma, tradisi, dan adat istiadat yang tidak boleh diabaikan dalam

pengembangan demokratisasi desa. Dengan buku ini, diharapkan

dapat memperkaya khasanah pengetahuan bagi pembaca khusunya

mahasiswa yang tertarik mempelajari kehidupan masyarakat desa.

Dan pada kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima

kasih kepada; pemerintah melalui DIKTI yang telah membiayai pene-

litian ini, dan juga pada penerbit yang bersedia menerbitkan naskah

akademik kami, serta Rektor Universitas Merdeka Madiun yang

memiliki komitmen agar survive dan eksis dibidang penelitian dan

pengabdian masyarakat sebagai keunggulan di Universitas Merdeka

Madiun. Akhir kata semoga buku ini bermanfaat bagi para maha-

siswa dalam mendalami masalah-masalah Administrasi Negara.

Madiun, Maret 2019

P e n u l i s

ix Dra. Endang Murti, M.Si. | Drs. Harianto, M.Si. | Drs. Bambang Martin Baru, M.Si.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..................................................................................... v

Daftar Isi .......................................................................................... ix

PENDAHULUAN .................................................................................. 1

BAB I GOOD GOVERNANCE ............................................... 7

A. Latar Belakang ........................................................... 7

B. Pengertian Good Governance .................................. 10

C. Prinsip-Prinsip Good Governance ........................... 14

D. Good Government dalam Pemerintahan Desa ......... 22

BAB II KINERJA PELAYANAN PUBLIK ............................ 27

A. Latar Belakang ......................................................... 27

B. Standart pelayanan publik. ....................................... 30

C. Kualitas Pelayanan Publik ........................................ 34

D. Indikator Pelayanan Publik. ..................................... 45

BAB III PROFESIONALITAS BIROKRASI .......................... 51

A. Latar Belakang ......................................................... 51

B. Pengertian Profesionalisme ..................................... 54

C. Indikator Profesionalisme ........................................ 56

D. Faktor-Faktor yang mempengaruhi profesionalisme. . 59

BAB IV DEMOKRASI DESA .................................................. 67

A. Latar Belakang ......................................................... 67

B. Pengertian dan Konsep Demokrasi .......................... 69

x Drs. Harianto, M.Si. | Mudji Rahardjo, SH. M.Si. | Drs. Bambang Martin Baru, M.Si.

C. Model/Aliran Demokrasi ......................................... 82

D. Demokrasi Pancasila. .............................................. 94

E. Unsur-Unsur Demokrasi ........................................ 102

F. Perkembangan Demokrasi Desa. ........................... 110

BAB V PEMILIHAN KEPALA DESA YANG DEMOKRATIS.. 137

A. Latar Belakang....................................................... 137

B. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Pemilihan. ............ 140

C. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa. ..................... 149

BAB VI POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN ............... 155

A. Latar Belakang....................................................... 155

B. Definisi Politik Uang .................................................. 161

C. Bentuk-Bentuk Politik Uang ..................................... 165

D. Faktor Pemicu Politik uang .................................... 171

E. Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. ......... 174

BAB VII BUDAYA POLITIK .................................................. 179

A. Latar Belakang....................................................... 179

B. Pengertian Budaya Politik. .................................... 184

C. Tipe-Tipe Budaya Politik. ..................................... 187

D. Budaya Politik di Indonesia. .................................. 195

E. Budaya Politik Desa. ............................................... 199

BAB VIII PARTISIPASI POLITIK .......................................... 205

A. Latar Belakang....................................................... 205

B. Definisi Partisipasi Politik. .................................... 207

C. Tipologi Partisipasi Politik. ................................... 210

D. Perilaku Politik. ..................................................... 218

E. Partisipasi Politik Warga Desa. .............................. 225

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................ 229

1 Dra. Endang Murti, M.Si. | Drs. Harianto, M.Si. | Drs. Bambang Martin Baru, M.Si.

PENDAHULUAN

Good governance merupakan keinginan dan sekaligus

harapan masyarakat luas, karena praktik good governance dapat

menghadirkan kualitas pelayanan publik lebih baik. Selama ini,

masyarakat menilai bahwa kinerja pelayanan publik berbelit-belit

dalam pengurusannya, dan waktu penyelesaian yang membutuhkan

waktu relatif lama, akibatnya ketika berurusan dengan pelayanan

publik, banyak masyarakat mencari jalan pintas melalui konektifitas

dengan petugas pelayanan publik. Kondisi inilah menjadikan biaya

pelayanan semakin mahal karena harus menyediakan insentif bagi

petugas yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan publik.

Menurut Dwiyanto (2002:76), kemunculan praktik pemberian uang

ekstra pelayanan dipengaruhi oleh adanya kesamaan motivasi secara

ekonomis. Pada sisi aparat birokrasi penerimaan uang pelayanan

ekstra dari masyarakat diartikan sebagai bagian dari “ucapan terima

kasih” dari pengguna jasa atas pelayanan yang diperolehnya. Aparat

birokrasi merasa telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada

pengguna jasa. Oleh karena itu, wajar apabila pengguna jasa mem-

berikan “tips” atas kinerja pelayanan aparat. Sebaliknya, bagi masya-

rakat pengguna jasa, pemberian uang ekstra pelayanan kepada aparat

tidak hanya sekedar untuk mendapatkan kemudahan pelayanan,

tetapi lebih dari itu adalah untuk membangun jaringan di dalam

birokrasi.

2 Drs. Harianto, M.Si. | Mudji Rahardjo, SH. M.Si. | Drs. Bambang Martin Baru, M.Si.


Praktik pelayanan dengan memberikan uang ekstra kepada

aparat birokrasi telah menjadi kebiasaan umum di lingkungan

birokrasi. Aparat birokrasi menjadi terbiasa dalam budaya pelayanan

yang mengharapkan imbalan uang dari masyarakat. Apabila masya-

rakat tidak memberikan dan atau menjanjikan imbalan uang dalam

pengurusan pelayanan publik, maka petugas birokrasi kurang

merespon dengan baik dalam memberikan pelayanan pada masya-

rakat. Praktik rente dalam pelayanan publik tersebut, berkembang

tidak hanya disebabkan faktor dari dalam lingkungan birokrasi saja

melainkan juga masyarakat turut andil terhadap perkembangan

praktik pemberian uang pelicin dalam pelayanan publik. Secara

empiris, kondisi tersebut menunjukkan prinsip responsifitas ter-

balik yang seharusnya aparat birokrasi memiliki kepekaan terhadap

keinginanmasyarakatakanpelayananpublik, tetapijustrumasyarakat

pengguna jasa harus responsif terhadap kemauan aparat birokrasi.

Praktik bad governance diatas, menjadikan masyarakat

pengguna jasa pelayanan sebagai obyek atau sasaran yang dapat

dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan birokrasi. Kebobrokan

pelayanan publik tersebut mensyaratkan perlunya reformasi birokrasi

secara menyeluruh dan mencakup perbaikan praktik penyeleng-

garaan pemerintahan yang baik (good governance). Tuntutan publik

akan terwujudnya good governance tidak hanya terbatas pada

penyelenggaraan pelayanan publik ditingkat pusat atau daerah saja,

melainkan juga sampai pada tataran pemerintahan desa, sebab

masyarakat juga masih menilai rendahnya kinerja pemerintahan

desa tercermin dari program kerja pemerintahan dan pembangunan

desa yang kurang berpihak pada kepentingan masyarakat desa.

Banyak program pembangunan desa hanya merupakan referensi

kepentingan elit desa dibandingkan dengan kepentingan warga desa,

akibatnya dalam implementasinya program pembangunan desa

kurang mendapat respon positip oleh sebagian besar masyarakat

desa.


P end ahu luan

Namun demikian, upaya mewujudkan good governance telah

dilakukan pemerintahan, walaupun sejauh ini belum terlihat upaya

maksimal dan sistematis untuk mewujudkan praktik governance

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kepedulian pemerintah

untuk secara sungguh-sungguh merancang pembaharuan praktik

governance menuju yang lebih baik masih rendah. Pada hal pengem-

bangan good governance merupakan suatu keharusan dalam

kondisi saat ini, era globalisasi telah menyentuh berbagai aspek

kehidupan masyarakat, dan bahkan terjadinya interkonektifitas

antar wilayah harus dapat berlangsung semakin efisien. Dalam

era globalisasi dibutuhkan daya saing dalam proses pelayanan

masyarakat, mutu kecepatan, dan kepastian kebijakan menjadi

kunci kesuksesan. Menurut Kooiman dalam Setyawan (2004:224),

governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik

antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang

berkaitandengankepentinganmasyarakatdanintervensi pemerintah

atas kepentingan-kepentingan tersebut. Governance merupakan

mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui

warga negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka,

memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak

dan kewajiban legal mereka. Governance merupakan proses lembaga-

lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin

realita hak asasi manusia. Dalam konteks ini good governance sebagai

suatu pemerintahan yang memberikan ruang kepada publik untuk

berperan serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, untuk

mengartikulasikan kepentingannya guna mendekatkan kepentingan

publik dengan regulasi yang dihasilkan pemerintahan.

Dilihat dari proses dan hasil capaian kinerja pemerintahan

desa, maka yang menjadi sasarannya adalah masyarakat desa, segala

bentuk kegiatan pemerintah desa dalam rangka menjalankan tugas

dan fungsinya harus mampu mendekatkan dengan kepentingan

masyarakat desa, agar program-program kerja pemerintah desa



dapat sesuai dengan yang diharapkan dan dikehendaki oleh

masyarakat desa. Untuk itu, salah satu prasyarat untuk mewujudkan

good governance adalah memperkuat kehidupan demokratisasi desa,

sebab penyelenggaraan pemerintahan yang baik apabila masyarakat

diberikan ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses

pemerintahan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses

pemerintahan menjadikan alat kontrol sosial yang kuat untuk

mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari kaidah-

kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Masyarakat

bukan lagi ditempatkan sebagai obyek atau sasaran penerima hasil

program pemerintahan saja melainkan sebagai subyek dan pelaku

penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu, dalam memperkuat

demokrasi desa dibutuhkan upaya yang lebih massif dan langsung

menyentuh kehidupan masyarakat Desa, diantaranya melalui demo-

kratisasi Desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,

disebutkan secara spesifik untuk memerintahkan Kepala Desa

dan BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) untuk melaksanakan

kehidupan demokrasi dan sekaligus berkewajiban pula untuk

mengembangkan kehidupan demokrasi. Ini menunjukkan bahwa

dalam UU Desa sebagai bentuk upaya mensinergikan demokrasi

sebagai kewajiban bagi elit Desa (Kades dan BPD) dengan pengem-

bangan tata sosial dan budaya demokrasi masyarakat Desa secara

keseluruhan. Apabila sinergi keduanya dapat terjadi, dapat menjadi

potensi yang besar dalam mempercepat proses kemajuan desa.

Dalam UU. Nomor 6 Tahun 2014, secara formal mengakui

Desa sebagai subyek yang dilandasi dalam asas rekognisi dan

subsidiaritas, dimaksudkan bahwa Desa memiliki nilai-nilai, norma-

norma, tradisi, adat istiadat yang melekat dan terikat sebagai bagian

dari warga masyarakat desa. Demokratisasi desa berarti upaya

menggerakkan demokrasi dalam kekhasan masing-masing Desa,

dan dilaksanakan serta dikembangkan dalam semangat pengakuan

keunikan dan kekhasan tradisi desa. Menurut Sutoro Eko, dkk.


P end ahu luan

(2014), nilai penting demokratisasi Desa dilatarbelakangi oleh dua

hal, yaitu: Pertama, dalam arena Desa, demokrasi merupakan upaya

pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat Desa dengan elit

atau penyelenggara Pemerintahan Desa (Kades beserta perangkat

dan BPD). Melalui demokrasi, di Desa pun berlaku definisi umum

kekuasaan, yakni kekuasaan berasal dan berada di tangan rakyat.

Dengan berpijak pada definisi tersebut berarti bahwa masyarakat

atau warga Desa adalah pemilik sejati dari kekuasaan (Desa),

bukan elit atau penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggara

Pemerintahan Desa adalah sekedar pelaksana kekuasaan rakyat

Desa, bukan pemilik kekuasaan atau apalagi pemilik Desa. Latar

belakang kedua terkait dengan kemajuan yang ditandai oleh UU

Desa dalam memandang kedudukan Desa. Salah satu bagian

terpenting dalam UU Desa adalah pengakuan Negara terhadap hak

asal-usul Desa (disebut asas rekognisi) dan penetapan kewenangan

berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk

kepentingan masyarakat Desa (disebut asas subsidiaritas). Dengan

dua asas tersebut, Desa memiliki kewenangan yang sangat besar

untuk mengurus dirinya sendiri. Dipandang dari sudut kepentingan

masyarakat Desa, rekognisi dan subsidiaritas memberi peluang bagi

Desa untuk mewujudkan kehendak bersama dalam semangat Desa

membangun. Desa tampil sebagai subyek yang merencanakan dan

menyusun prioritas pembangunannya sendiri, terlepas dari instruksi

atau dikte Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah. Sementara

di sisi lain, hanya dengan rekognisi dan subsidiaritas, watak feodal

dan elitisme penyelenggara Pemerintahan Desa berpeluang untuk

muncul kembali. Dalam konteks itulah, demokrasi dibutuhkan

untuk mengembangkan modal sosial masyarakat Desa dalam

kaitan dengan mengelola kekuasaan Desa. Melalui demokrasi

pula, dapat diharapkan tumbuhnya kesadaran masyarakat Desa

akan posisinya sebagai sumber serta pemilik kekuasaan yang

sejati. Rekognisi dan subsidiaritas sebagai asas pengaturan Desa

dalam rangka pengembangan format demokrasi desa, diharapkan



mampu menumbuhkan dan meningkat kesadaran masyarakat desa

pentingnyaketerlibatandalamprosespenyelenggaraanpemerintahan

dan pembangunan desa. Dengan keterlibatannya masyarakat desa

dapat menjadi sumber daya sosial yang potensial dalam rangka

mewujudkan pemerintahan desa yang baik (good governance).


DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abisono, F 2012, Money in Political Contestation: An Etnographic

Study in Monet Politics Practise in Yogyakarta’s Local Election

2011, Tesis Program Politik, Fakultas Sosial dan Politik UGM,

Yogyakarta.

Agus, Any Kana, 2001, “Mass Customization: sebuah alternatif untuk

meningkatkan kepuasan pelanggan”, Kompak, No. 3: hal. 349-

355.

Alfian, 1986, Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia,

Jakarta: Penerbit Gramedia.

Almond, Gabriel A dan Sidney Verba. 1984. Budaya Politik: Tingkah

Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara, Jakarta: Penerbit:

Bina Aksara.

Ancok, Djamaluddin, 1999, Revitalisasi SDM Dalam Menghadapi

perubahan Pada Pasca Krisis, (makalah)

Alexander, H, 2003, Financing Politics: Politik Uang Dalam Pemilihan

Peresiden Secara Langsung Pengalaman Amerika Serikat

Arifin Rahman, 2002, Sistem Politik Indonesia, Surabaya: Penerbit SIC.

Arifin, Anwar, 2011, Komunikasi Politik (FilsafatParadigmaTeori

TujuanStrategi dan Komunikasi Politik Indonesia, Yogyakarta:

Penerbit Graha Ilmu.



Astrid Susanto, 2006, Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial,

Penerbit:Bina Cipta, Bandung.

Badoh & Lucky Djani, 2010, Korupsi Politik di Indonesia, Indonesia

Corruption Watch, Jakarta.

Bapenas. 2008. Evaluasi 3 Tahun Pelaksanaan RJJMN 20042009

Bersama Menata Perubahan Kementerian Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional. Jakarta: Bappenas.

Budiardjo, Miriam. 1983, DasarDasar Ilmu Politik. Jakarta: Penerbit

Gramedia Pustaka Utama.

………. 1996, Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan

Demokrasi Pancasila, Jakarta: Gramedia.

………. 2005, Partisipasi dan partai Politik, Jakarta: Penerbit YOI.

Boediono,2000, Ekonomi Internasional, Yogyakarta: Penerbit BFFE.

Moenir. 1995. Manajemen Pelayanan Umum. Jakarta: PT. Bumi

Aksara.

Haricahyono, Cheppy, 1993, Ilmu Politik dan Perspektifnya. Yogya-

karta: Penerbit Tiara Wacana.

Dani, H. 2006. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Gita Media Press.

Damsar Prof, 2010, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: Penerbit

Kencana Prenada Media Group.

Didik Supriyanto, Lia Wulandari, 2012, Bantuan Keuangan Partai

Politik Metode Penetapan Besaran, Transparansi dan

Akuntabilitas Pengelolaannya, Jakarta: Yayasan Perludem.

Dwiyanto, 2002, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, Yogyakarta:

Penerbit PSKK-UGM.

………. 2006, Mewujudkan Good Geovernance Melalui. Pelayanan

Public. Yogyakarta: UGM Press.

Fatah, R. Eep Saefullah. 1997. Masalah dan Prospek Demokrasi di

Indonesia. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.


Bab VIII: Partisipasi Politik

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, 1990, Budaya Politik, Tingkah

Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara-terj, Sahat

Simamora, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Gaffar, Afan. 1999, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi.

Yogyakarta: Penerbit: Pustaka Pelajar.

Goodpaster, Gary, 2001, Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa dalam

Arbitrase Indonesia, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.

Gibson, Ivancevich, Donnelly, 1995, Organizations, terjemahan,

Richard. D. Irwin. Inc.

Harianto, dkk, 2018, Demokrasi dan Demokrasi Desa (Kajian teoritik

dan Implementatif), Yogyakarta: Penerbit laksbang.

Huntington, Joan Nelson, 1990, Partisipasi Politik Di Negara

Berkembang, Jakarta: Penerbit Rhieka Cipta.

Huntington, 2001, The Third Wase Democratization in Late Twintieth

Century, Norman University of Oklahoma Press.

Ismail, Pengaruh Money Politis Terhadap Daya Pilih Masyarakat, Di

Kabupaten Tabolong.

Ismawan, Indra. 1999. Money Politcs Pengaruh Uang Dalam Pemilu.

Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.

Jackson, Karl D dan Peye, Lucian W, 1978, Political Power and

Communication in Indonesia, University of California Press.

Juliansyah, Elvi. 2007, PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bandung: Penerbit Mandar

Maju.

Korten dan Alfonso, 1981, Kepemimpinan Dalam Manajemen,

Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Kristiadi, JB, 1997, Perspektif Administrasi Publik Menghadapi Tanta

ngan Abad 21, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak tetap

dalam Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Padjajaran, 6 Oktober 1997.



Kantaprawira, Rusadi. 1999. Sistem Politik Indonesia: Suatu Model.

Pengantar. Bandung: Sinar Baru Alensindo.

Keban, Yeremias. 2000. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik

Indonesia. Jakarta: Penerbit Rajawali Press.

Kumorotomo, Wahyudi, 2000, Sistem informasi manajemen dalam

organisasiorganisasi publik. Yogyakarta: Penerbit Gadjah

Mada Universit Press.

Lauer, Daniel, 2001, Meleburnya Masyarakat Tradisionil, terjemahan

Mulyato Tjokrowinoto, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada

University Press.

Lawang, Robert, 1994, Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi,

Jakarta: Universitas Terbuka.

Lembaga Administrasi Negara, 2006, Akuntabilitas dan Governance,

Modul.

Lalolo Krina. 2003, Indikator dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Trans

paransi dan Partisipasi. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.

Laode Ida, 2002, Disentralisai dan Demokrasi. Jurnal Demokrasi &

HAM. Vol 2.

Mardiasmo, 2003, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit

Andi.

Marijan, Kajung, 2011, Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demo-

krasi Pasca Orde Baru), Jakarta: Penerbit Kencana Prenata

Media Group.

Moh. Mahfud.MD, 2003, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia,

Jakarta: Rhineka Cipta.

Mochtar Mas’oed dan Collin MacAndrews, 1986, Perbandingan

sistem politik, Yogyakarta: Gajahmada University.

Muarif, Oentoeng. 2000. Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat

Yang Teracuni. Yogyakarta: Penerbit Mandala.



Mubarak, 2017, ”Demokrasi dan Kediktatoran: Seketsa Pasang Surut

Demokrasi di Indonesia”,

Munir Fuady, 2010, Konsep Negara Demokrasi, Bandung: Penerbit

Revita aditama.

Meuthia Ganie-Rochman, 2000, dalam artikel berjudul “Good

governance: Prinsip, Komponen dan Penerapannya”, yang

dimuat dalam buku HAM: Penyelenggaraan Negara Yang

Baik & Masyarakat Warga, Komnas HAM, Jakarta.

Naeni Amanulloh, 2015, Demokratisasi Desa, Kementrerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

Indonesia, jakarta.

Ngabiyanto dkk, 2006, Bunga Rampai Politik dan Hukum. Semarang:

Penerbit Rumah Indonesia.

Numberi, Fredy, 2000, Organisasi dan Administrasi Pemerintah,

Makalah.

Osborne dan Gaebler, 1992, Memangkas Birokrasi (terjemahan),

Jakarta: Penerbit PPM.

Pasolong, Harbani, 2007, Teori Administrasi Publik, Bandung:

Penerbit Alfabeta.

Purwo Santoso, 2002. Makalah “Institusi Lokal Dalam Perspektif

Good Governance”, Yogyakarta: Penerbit IRE.

Prihatmoko, J. J. 2003. Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi,

Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia. Yogyakarta:

Penerbit Pustaka Pelajar.

Rusli Karim, 2006, Pemilu Demokratis Kompetitif. Yogyakarta:

Penerbit Tiara Wacana.

Rizkiyansyah. 2007. Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi (Catatan

Penyelenggaraan Pemilu 2004). Bandung: Penerbit IDEA

Publishing.



Rosyada, Dede. 2007. Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah

Model Pelibatan masyarakat dalam Penyelenggaraan

Pendidikan. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.

Saiful Mujani, 2001, Leadership, Party And Religion: Explaining...

Partai, Pemilih, dan Demokrasi, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Santosa, Heru dkk, 2011, Sastra: Teori dan Implementasinya. Penerbit:

Yuma Pustaka. Surakarta.

Siagian, Sondang P, 1944, Patologi Birokrasi, Jakarta: Penerbit Galia

Indonesia.

………. 2000, Administrasi Pembangunan, Jakarta: Penerbit Bumi

Aksara.

Surbakti. Ramlan, 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Penerbit

PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sumarto, M 2014, Perlindungan Sosial Dan Klientelisme Makna

Politik Bantuan Tunai Dalam Pemilihan Umum, Yogyakarta:

Penerbit Gadjah Mada University Press.

Sutoro Eko, 2008, Makalah “Mengkaji Ulang Good Governance”,

Yogyakarta: Penerbit IRE.

……….2014, Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum

Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan ACCESS.

Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1964, Desa, Bandung: Penerbit Sumur.

Sedarmayanti. 2007. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja,

Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Setiawan, Guntur. 2004. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan.

Bandung: penerbit Remaja Rosdakarya Offset.

Schaffer, F. dan Schandler, A. What is Vote Buying,dalam Schaffer

(ed.) 2007. “Election For Sale The Causes and Consequenses of

Vote Buying”. London: Lynne Reinner Publisher.

Syamsuddin Haris, 1998, Kaum Muda Menatap Masadepan Indo

nesia. Jakarta: Penerbit PT. Wahana Semesta Intermedia.



Soerjono Soekanto, 1993, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Penerbit

Rajawali Pers.

Setiadi & Kolip, 2010, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan

Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahan

nya, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.

Tjahjanulin Domai, Drs, MS, 2005, Dari pemerintahan ke

pemerintahan yang baik, Jakarta: Depdagri.

Tjiptono, Fandy, 1996, Manajemen Jasa, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Tjokrowinoto, Muljarto, 1996, Pembangunan, Dilema dan Tantangan,

Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Ubaidillah, et al, 2000, Pendikan Kewarganegaraan (civil education)

Demokrasi, Hak sasi Manusia, dan Masyarakat Madani,

Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

Umam, Ahmad Khoirul, 2006, Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia,

Semarang: Penerbit Rasail.

UNDP, 1977. Menakar Demokrasi Di Indonesia: Indeks Demokrasi

Indonesia 2009, Jakarta: United Nations Development

Programme.

Wahyudi, Agustinus, 1996, Manajemen Strategik Pengantar Proses

Berpikir Strategik, Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara.

Widodo, Joko. 2005. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang:

Penerbit Bayumedia Publishing

Wibowo, Krisno, 1994, Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada.

Widjaja, Albert.1988. Budaya Politik Dan Pembangunan Ekonomi.

Jakarta: Penerbit PT Kerinci Buana.

Winarno, Budi, 2008. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Jakarta: PT

Buku Kita

Wright et.al, Public Servises and Markets Mechanism: Competition,

Contracting and the news Public Management, terjemahan,



Macmillan Press Ltd. London, 1996, hal. 188

Zainal Itthad Amin, 2004, Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas

terbuka.

Konsiderant:

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang Undang No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Keputusan MENPAN Nomor. 63 Tahun 2003 ideks kepuasan

masyarakat

Website:

R Lisa, 2013, BAB II KAJIAN TEORI A. PARTISIPASI POLITIK 1.

Partisipasi Politik a...,eprints.uny.ac.id/23755/4/4.BAB%20II.

pdf diakses tanggal. 7 Pebruari 2019

Sabilal Rosyad, Praktik Money Politics dalam Pemilu Legislatif, di

Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 (Studi SosioLegala

Normatif), diakses tanggal. 7 Pebruari 2019.

Meidi Saputra, 2013, Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila

dalam Pengelolaan Kinerka OSIS SMA Negeri 3 Semarang,

Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu

Sosial, Universitas Negeri Semarang. scholar.google.co.id/

citations?user=ZSVuBksAAAAJ&hl=id, diakses tanggal. 10

Pebruari 2019.

Galuh, S, 2014, 19 BAB II KAJIAN TEORI A. Kajian Teori 1. Tinjauan

Umum Tentang..., eprints.uny.ac.id/23565/4/4.%20Bab%20II.

pdf, diakses tanggal. 7 Pebruari 2019

Muarofah, 2014, BAB II KAJIAN TEORI A. Konflik 1. Pengertian

Konflik Konflik..., digilib.uinsby.ac.id/314/5/Bab%202.pdf

diakses tanggal. 7 Pebruari 2019

Muhammad B. Ilyas, 2013, Faktor Pendorong Munculnya Politik

Suap Dalam Pemilu, https://phenabiru.wordpress.com/.../



faktorpendorong... diakses tanggal. 7 Pebruari 2019

urhidayah - 2014, 16 BAB II PERSPEKTIF TEORI A. Budaya

Politik Gabriel A. Almond..., digilib.uinsby.ac.id/1680/5/

Bab%202.pdf diakses tanggal. 7 Pebruari 2019

Rowland B. F. Pasaribu, Bab 6 Demokrasi dan Sistem Pemerintahan

Negara, dalam Pengertian Nilai Dalam Demokrasi PDF

Documents - PDFStone.com, www.pdfstone.com/pe/

pengertiannilaidalamdemokrasipdf.html, diakses tanggal.

7 Pebruari 2019

Sulistyorini - 2014, BAB II KAJIAN TEORI A. Demokrasi Pancasila

1. Pengertian..., eprints.uny.ac.id/26628/4/4.%20BAB%20II.

pdf, diakses tanggal. 7 Pebruari 2019.

Siti Zuhro, 2017, documentstore.weebly.com/.../4/.../budaya_politik.

pdf, diakses tanggal. 7 Pebruari 2019.

……………, Demokratisasi Penataan Kelembagaan Desa - KNPPT:

Konsultan... https://misknppt.files.wordpress.com/2015/09/

pb6.pdf, diakses bulan Pebruari 2019

http://www.pdfstone.com/pe/