i

ANALISA PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN PASAL 159

DAN 160 KUHAP DALAM PRAKTEK PERSIDANGAN PIDANA

DITINJAU DARI PENCAPAIAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

(Studi di Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Mojokerto)

Oleh :

Septi Ekasari

NIM : 201310110311198

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

TAHUN 2017

ii

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septi Ekasari

NIM : 201310110311198

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul : Analisa Penafsiran Hakim

Tergadap Penerapan Pasal 159 dan 160 KUHAP Dalam Praktek

Persidangan Pidana Ditinjau dari Pencapaian Asas Kepastian Hukum (Studi

di PN Mojokerto dan PN Malang) adalah hasil karya tulis saya dan dalam

naska Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang

pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu

pergutuan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis

atau diterbitkan orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang

secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber

kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat

dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir

Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG

TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang

merupakan HAK BEBAS ROYALTI NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Maret 2017

Yang menyatakan,

iii

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat

dan Hidayahnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa

Shalawat serta Salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena

perjuangan dan usahanya bersama keluarga dan para sahabat dapat membawa

umatnya dari jaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang. Penulisan

skripsi ini merupakan penulisan hukum sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk

mendapatkan gelar Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Malang. Penulis mengajukan judul “Analisa Penafsiran Hakim Terhadap Pasal 159

dan 160 KUHAP Dalam Praktik Persidangan Pidana Ditijau dari Pencapaian Asas

Kepastian Hukum.

Penulis tidak akan bisa menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini

tanpa bantuan, bimbingan, arahan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu

dalam penulisan skripsi ini dengan ketulusan hati penulis menyampaikan terima

kasih kepada :

1. Alloh SWT, yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-NYA sehingga

Penulis dapat menyelesaikan penulisan hokum ini.

2. Orang tua tercinta, Bapak Suwono dan Ibu Anik Sundari (Almh) yang telah

mendukung penulis dari segi rohani dan pendanaan serta membentuk

kepribadian Penulis mulai dari yang selalu bergantung kepada orang lain

menjadi seseorang yang mandiri dan seseorang yang tidak mudah

meneteskan air mata.

3. Drs. H. Fuzan M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang,

yang selalu mendorong mahasiswanya untuk mampu berprestasi.

4. Dr. Sulardi S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum, yang telah

memberikan pengarahan dan mengingatkan kekurangan dalam skripsi

penulis.

5. Bayu Dwiwiddy Jatmiko,SH., M.Hum. selaku dosen wali yang

mengajarkan penulis mengenai teknik penulisan dan memberikan masukan,

arahan, serta wejangan yang sangat bermanfaat kepada penulis.

6. Bapak Moh. Najih Phd, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing I yang

senantiasa mengarahkan dan membimbing Penulis dengan sabar, sehingga

selesailah penulisan hokum ini.

7. Ibu Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M. selaku dosen pembimbing II yang telah

mengarahkan dan membimbing penulis mulai dari ketidak tahuan hingga

mengerti permasalahan dalam melakukan penelitian skripsi ini. Mengerti

bahwa esensi sebuah penulisan hokum bukanlah untuk sekedar memperoleh

gelar semata melainkan sebagai karya agung yang harus di kerjakan

sungguh-sungguh.

8. Saudara-saudara penulis yang telah memberikan doa dan dukungan untuk

segera menyelesaikan pendidikan strata 1.

9. Narasumber dalam penelitian Penulis yakni Bapak Rightmen MS

Situmorang, SH., M.Hum dan Ibu Susilowati, SH selaku Hakim PN

Malang, Ibu Ina Rachman., S,H,M.Hum selaku Hakim PN Mojokerto, serta

Bapak Wakil Ketua PN Malang

v

10. Teman-teman seperjuangan FH UMM angkatan 2013, maupun kakak

tingkat dan adik tingkat yang selalu membantu Penulis, saling sharing

pengalaman , dan setia menunggu bimbingan bersama khususnya Lailatul

Maf’ula, yang juga membantu menemani Penulis ketika penelitian

11. Teman-teman KKN UMM 149 yang selalu mensuport satu sama lain

terutama Astrid Dwi yang membantu Penulis menerjemahkan abstraksi

dalam Bahasa Inggris

12. Teman-teman dan orang terdekat yang telah membantu Penulis sehingga

penulis tidak merasa bosan dalam mengerjakan skripsi ini. Bisa bangkit

ketika Penulis mengalami kegagalan. Khususnya kepada teman kos A 49 B

Fitriatus Sholikhah yang kini sedang mengejar gelar SPd dan Weda

Heristin, SE

13. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini.

Akhir kata semoga orang-orang yang membantu Penulis mempermudah

menyelesaikan skripsi ini diberi imbalan yang berlipat ganda oleh Allag SWT dan

semoga skripsi yang dibuat oleh penulis dapat memberikan manfaat bagi akademisi,

praktisi maupun masyarakat luas terkait penafsiran hakim yang tidak

mencerminkan kepastian hukum.

Malang, 29 Maret 2017

Penulis

vi

Daftar Isi

Lembar Pengesahan .................................................................................... ii

Surat Pernyataan.......................................................................................... iii

Ungkapan Pribadi/motto ............................................................................. iv

Abstrak ........................................................................................................ v

Abstract ....................................................................................................... vi

Kata Pengantar ............................................................................................ vii

Daftar Isi...................................................................................................... ix

Daftar Lampiran .......................................................................................... xi

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah ...................................................................... 3

B. Rumusan Masalah .............................................................................. 10

C. Tujuan Penelitian ................................................................................. 10

D. Manfaat Penelitian .............................................................................. 11

E. Kegunaan Penelitian ............................................................................ 11

F. Metode Penelitian ................................................................................ 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Orisinalitas Penelitian ........................................................................ 16

B. Tinjauan Umum Penafsiran Hakim ................................................... 20

C. Tinjauan Umum Hakim ..................................................................... 27

D. Tinjauan Umum KUHAP .................................................................. 31

E. Tinjauan Umum Pembuktian ............................................................. 34

F Tinjauan Umum Pembuktian Saksi ..................................................... 38

G. Tinjauan Umum Kewajiban Hakim dalam Mengendalikan Saksi di

Persidangan ........................................................................................ 42

H. Tinjauan Pencapaian Asas Kepastian Hukum ................................... 43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 53

B. Pemahaman Pasal 159 dan 160 KUHAP Menurut Pandangan Hakim

a. Penafsiran Hakim Terhadap Pelaksanaan Pasal 159 KUHAP

1. Pemahaman dan Penerapan Kewajiban Memastikan Hadirnya

Saksi Menurut Hakim PN Malang ......................................... 55

2. Pemahaman dan Penerapan Kewajiban Memastikan Hadirnya

Saksi Menurut Hakim PN Mojokerto .................................... 61

3. Pemahaman dan Penerapan Kewajiban Mencegah Saksi Saling

Berhubungan Menurut Hakim PN Malang ............................ 63

4. Pemahaman dan Penerapan Kewajiban Mencegah Saksi

Saling Berhubungan Menurut Hakim PN Mojokerto ................. 67

b. Penafsiran Hakim Terhadap Pelaksanaan Pasal 160 KUHAP

vii

1. Pemahaman dan Penerapan Pelaksanaan Pemanggilan Saksi

Di Persidangan Menurut Hakim PN Malang ......................... 69

2. Pemahaman dan Penerapan Pelaksanaan Pemanggilan Saksi

Di Persidangan Menurut Hakim PN Mojokerto..................... 74

c. Pemahaman dan Penafsiran Pasal 159 KUHAP Berdasarkan Hasil

Wawancara dengan Wakil Ketua PN Malang

1. Pemahaman dan Penerapan Kewajiban Hakim Dalam

Memastikan Kehadiran Saksi Di Persidangan ....................... 78

2. Pemahaman dan Penerapan Kewajiban Hakim dalam

Mencegah Saksi Berhubungan Satu Sama Lain Sebelum

Persidangan Dimulai ................................................................... 79

3. Pemahaman dan Penafsiran Pasal 160 KUHAP Berdasarkan

Hasil Wawancara Wakil Ketua PN Malang ................................ 81

C. Pencapaian Asas Kepastian Hukum Dilihat dari Penafsiran Hakim

Terhadap Pasal 159 dan 160 KUHAP

a. Pencapaian Asas Kepastian Hukum Berdasarkan Pasal 159

KUHAP

1. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Hakim PN Malang ..... 84

2. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Hakim PN Malang ..... 86

3. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Wakil PN Malang ...... 88

b. Pencapaian Asas Kepastian Hukum Berdasarkan Pasal 160

KUHAP

1. Berdasarkan Hasil Wawancara Hakim PN Malang ................. 88

2. Berdasarkan Hasil Wawancara Hakim PN Mojokerto............. 89

3. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Wakil PN Malang ...... 90

D. Implikasi Penafsiran Hakim Ketika Terjadi Pertikaian di

Persidangan ..................................................................................... 91

BAB 1V PENUTUP

A. Kesimpulan ..................................................................................... 94

B. Saran ................................................................................................ 95

viii

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Tugas Penelitian................................................................................. 96

Berita Acara Seminar Proposal .................................................................. 97

Daftar Hadir Seminar ................................................................................. 98

Kartu Kendali Bimbingan ........................................................................... 99

Surat Keterangan Penelitian PN Mojokerto ................................................ 101

Surat Keterangan Penelitian PN Malang..................................................... 102

Struktur Lembaga PN Mojokerto ................................................................ 103

Panduan Pertanyaan Wawancara Hakim .................................................... 104

Foto Wawancara.......................................................................................... 106

ix

Daftar Pustaka

Referensi Buku-Buku :

Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum

Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 130

Andi Hamzah.1996. KUHP dan KUHAP.Jakarta. Penerbit Rineka Cipta. hal.10

A. Minkenhof, hal. 219, dikutip Andi Hamzah. (1985). Pengantar Hukum Acara

Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 241

Ahmad Syaukani dan A. Hasan Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, PT. Rajawali

Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 33

Darwan Prinst. 1998. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta, Penerbit :

Djembatan. Hal.133

D. Simons. (1952). Beknopte handleiding tot het wetboek van strafvordering,

Haarlem, de Erven F. Bohn, hal.114

Jan Michiel Otto. 2003. Kepastian Hukum di Negara Berkembang. Jakarta:

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia. hal.5-6

Jimly Asshiddiqie, SH. Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan

Rasa Keadilan Masyarakat, Suatu Sumbangan Pemikiran ,terdapat dalam

http://jimly.com/ pemikiran/makalah?page=3

Lon Fuller.1971.Tthe Morality of Law halaman 54-58

Martiman Prodjohamidjojo. 1984.Komentar atas KUHAP.Jakarta. Pradnya

Paramitha. Hal 11

Munir Fuady,S.H., 2012. Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Bandung.

Penerbit PT Citra Aditya Bakti, hal. 14

Mohammad Taufik. 2010. Makaro dan Suhasril. Hukum Acara Pidana Dalam Teori

dan Praktek. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia hlm. 107

Nanda Agung Dewantoro. 1987. Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani

Suatu Perkara Pidana.Jakarta, Indonesia. Penerbit Aksara Persada. hal. 149

Nur Rasaid.1996. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 49

Ramelan. 2006. Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasinya). Jakarta.

Penerbit : Sumber Ilmu Jaya. Hal.2

x

Riduan Syahrani. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Aditya Bakti.

Hal.23

Satjipto Rahardjo. 2006. Ilmu Hukum Cetakan Keenam. Bandung. Penerbit PT

Citra Aditya Bakti. Hal.94

Sidik Sunaryo. 2004. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Malang. Penerbit

Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 27

Soedikno Mertokususmo, Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, Liberty,

Yogyakarta, 2001, hal 56-57

Subekti.2001. Hukum Pembuktian.Jakarta. Penerbit Pradnya Paramitha. Hal.1

Wirjono Projodikoro,S.H. 1974. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung.

Penerbit Citra Aditya Bakti, Hal. 15

Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata : tentang gugatan, persidangan, penyitaan,

pembuktian, dan putusan pengadilan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 853

Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia,Jakarta : SinarGrafika, 2004,

hlm. 6-7.

Sumber Jurnal, Kamus Hukum dan Aturan Perundang-Undangan :

A Salman Maggalatung,Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara

Kekuasaan Otoriter, terdapat dalam http://journal.uinjkt.ac.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981

WJS.Poerwadarminta.1985. Kamus Bahasa Indonesia.Jakarta. Penerbit P.N.Balai

Pustaka

Arif Hidayat, Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan

Pengadilan, terdapat dalam https://www.academia.edu

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ketiga, Balai Pustaka, 1990, hal. 336.

UU Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004

Yusi Amadani, Implikasi Penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan

dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, terdapat dalam

http://download.portalgaruda.org,

xi

Marga Kahfi,Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam

putusan hakim di Peradilan Perdata, terdapat dalam

https://www.academia.edu,

Sumber Internet :

Kukuh Tirta S. Pembuktian Perkara Pidana, (Definisi dan Klasifikasi Alat Bukti),

terdapat dalam http://kukuhtirtas.blogspot.co.id,

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Alur Peradilan Pidana, terdapat dalam

https://yustypurba.files.wordpress.com,

Mohammad Aldyan, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, terdapat dalam

https://sidik ppln.wordpress.com,

Rozieq, Penafsiran Hukum, terdapat dalam http://kuliahhukum-

rozieq.blogspot.co.id

Tanpa Nama, Pemberitaan sidang Jessica Wongso berpotensi giring opini public,

terdapat dalam http://www.bbc.com

Tanpa Nama, Pengertian Penafsiran Hukum dan Macam-Macam Penafsiran

Hukum, terdapat dalam http://www.ensikloblogia.com,

Tomy Michae, Hormati Penyelesaian Kasus Ahok Secara Hukum, terdapat dalam

http://beritajatim.com,